Jakarta -

Komnas HAM meluncurkan Kertas Kebijakan Perlindungan dan Pemenuhan HAM Petugas Pemilu tahun 2025. Ada lima rekomendasi yang diberikan Komnas HAM untuk menjamin hak hidup, hak atas kesehatan dan pekerjaan yang layak bagi petugas pemilu.

Peluncuran dilakukan di Kantor Komnas HAM Jakarta, Rabu (15/1/2025). Wakil Ketua Internal Komnas HAM RI, Pramono U. Tanthowi mengatakan kertas kebijakan ini disusun dengan sinergi bersama Universitas Gadjah Mada yang melibatkan tiga disiplin ilmu.

"Jadi, untuk menyusun kertas kebijakan ini, Komnas HAM memang bekerja sama dengan temen-temen UGM itu melibatkan tiga disiplin ilmu. Jadi ilmu sosial politik, ilmu kesehatan dan yang ketiga psikologi," kata Tanthowi.

Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM, Saurlin P. Siagian membeberkan empat kesimpulan hasil pemantauan Komnas HAM yang mendasari rekomendasi dalam kertas kebijakan ini. Di antaranya beban kerja petugas pemilu yang sangat tinggi dan waktu kerja yang panjang.

"Petugas pemilu memiliki beban kerja yang sangat tinggi dan waktu kerja yang panjang. Beban kerja dan waktu kerja petugas pemilihan dimulai sejak tahapan persiapan hingga tahapan pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara tidak sebanding dengan jumlah petugas pemilu," kata Saurlin.

Saurlin mengatakan kesimpulan kedua yakni pemilu serentak dari lima jenis pemilihan mengharuskan petugas lebih siap dan siaga. Kesimpulan ketiga yakni penggunaan sistem proporsional terbuka mengharuskan petugas pemilu lebih teliti dan cermat untuk memastikan akurasi data.

"Sistem pemilu serentak yang terdiri dari lima jenis pemilihan memberikan kesempatan kepada banyak kontestan untuk beraktivitas pada ruang dan waktu yang sama sehingga menuntut kesiapan dan kesiagaan tinggi dari petugas pemilu baik secara fisik maupun mental," katanya.

"Penggunaan sistem proporsional terbuka memberikan peluang kepada setiap kandidat untuk mendapatkan suara dari para pemilih, terkait hal ini diperlukan ketelitian dan konsentrasi tinggi dalam memproses dan pencatatan untuk menjamin akurasi perolehan suara," imbuhnya.

Dia mengatakan penyelenggaraan pemilu juga tak terfokus pada jaminan kesehatan fisik dan psikis para petugas. Dia menyebut penyelenggaraan pemilu lebih berfokus para kebutuhan logistik pemungutan suara.

"Pengaturan dan perencanaan penyelenggara pemilu hanya terfokus pada kebutuhan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara saja, sementara kebutuhan dasar petugas pemilu seperti jaminan kesehatan fisik dan mental serta keselamatan kerja belum menjadi prioritas pemerintah dan penyelenggara pemilu," ujarnya.

Berikut 5 rekomendasi Komnas HAM untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan HAM petugas Pemilu:

1. Mendorong adanya design ulang keserentakan Pemilu dan Pilkada untuk meminimalisir potensi pelanggaran hak asasi manusia yang selama ini terus terjadi, baik berdasarkan pengalaman Pemilu 2019 maupun Pemilu 2024 berdasarkan pertama soal pemisahan antara Pemilu nasional dan juga Pemilu daerah. Yang kedua, terkait dengan penggunaan sistem proporsional terbuka dan yang terakhir penambahan jumlah petugas pemilu

2. Perbaikan tata kelola pemilu dengan menekankan kepada perbaikan proses rekrutmen petugas pemilu dengan memberlakukan batas usia maksimum paling tua 55 tahun, kemudian menguatkan kapasitas sumber daya melalui pelatihan, manajemem waktu dan penguatan psikologi serta keterampilan yang efektif pada petugas Pemilu. Lalu, memberikan pembekalan dan pelatihan terkait dengan bantuan dasar hidup

3. Penguatan kesiapsiagaan infrastruktur kesehatan yang terdiri dari kesiapsiagaan petugas kesehatan, kemudian pendirian pos kesehatan, mekanisme rujukan rumah sakit terutama mekanisme rumah sakit tidak hanya terdekat tetapi juga yang layak dan
kesiapsiagaan penyediaan obat-obatan dasar.

4. Peningkatan jaminan perlindungan sosial bagi petugas pemilu termasuk di dalamnya adalah kesehatan dan keselamatan kerja

5. Memastikan pembatasan beban kerja bagi petugas Pemilu. Jadi petugas pemilu tidak boleh lagi diberikan beban-beban lain selain tugas-tugas yang memang itu menjadi bagian dari tugas pemilu yang sudah cukup berat

Simak juga Video: Menkes Ingin Tekan Insiden Petugas Pemilu Wafat di 2029

[Gambas:Video 20detik]

(mib/whn)

BLORA, KOMPAS.com - Pada Selasa, 14 Januari 2025, Ormas Pemuda Pancasila (PP) dan Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) terlibat dalam bentrokan di Blora, Jawa Tengah.

Sebagai tindak lanjut dari insiden tersebut, kedua ormas sepakat untuk mengeluarkan pernyataan damai pada Rabu, 15 Januari 2025, yang berlangsung di halaman Pendopo Rumah Dinas Bupati Blora.

Munaji, yang akrab disapa Mbah Mun dan menjabat sebagai Ketua Pemuda Pancasila Kabupaten Blora, menegaskan komitmennya untuk memperbaiki hubungan dengan GRIB Jaya Blora.

"Salam Pancasila, saya Mbah Mun selaku ketua Pemuda Pancasila Blora untuk kejadian kemarin itu kita jadikan kejadian yang pertama dan terakhir," katanya.

Ia menambahkan bahwa fokus utama saat ini adalah menciptakan situasi yang aman dan damai di wilayahnya.

Sugiyanto, Ketua GRIB Jaya Blora, memberikan tanggapan positif terhadap pernyataan damai ini.

Poin perdamaian

Usai pernyataan damai, kedua belah pihak menandatangani nota perdamaian yang mencakup beberapa poin penting, antara lain:

1. Mendukung TNI dan Polri dalam menjaga ketertiban di Kabupaten Blora.

2. Menghindari gesekan antar anggota kedua ormas.

3. Membangun dialog berdasarkan musyawarah.

4. Menciptakan situasi yang aman dan tidak menimbulkan konflik.

5. Siap diproses hukum jika melakukan pelanggaran.

Nota perdamaian tersebut ditandatangani oleh Munaji dan Sugiyanto, serta disaksikan oleh sejumlah pejabat daerah, termasuk Bupati Blora dan Kapolres Blora.

Sebelumnya, bentrokan yang terjadi di dua lokasi, yaitu Karangjati Blora dan Jalan Ngawen - Kunduran, mengakibatkan 12 orang dirawat di rumah sakit dan 19 terduga pelaku diamankan oleh pihak kepolisian.

Sumber:Pernyataan Damai Pemuda Pancasila dan GRIB di Blora

Ratusan narapidana penjara California dikerahkan untuk membantu petugas pemadam memadamkan kebakaran hebat yang melanda Los Angeles, Amerika Serikat, sejak sepekan lalu.

Para narapidana ini diminta membantu petugas pemadam kebakaran lantaran kekurangan tenaga menyusul kebakaran lahan yang makin meluas

Mereka utamanya diminta menjinakkan api di dua kebakaran terbesar, yakni Palisades dan Eaton. Sekitar 15.300 hektar wilayah di kedua area ini telah hangus terbakar.

Dilansir dari Al Jazeera, meski membantu tim damkar, para narapidana memiliki peran yang berbeda dari mereka yang berada di garis depan.

Napi-napi ini membantu memadamkan api dengan menggunakan perkakas alih-alih selang atau air. Mereka juga diminta untuk membantu pekerjaan darurat.

Departemen Pemasyarakatan dan Rehabilitasi menyatakan napi yang membantu memadamkan kebakaran, akan dikurangi hukumannya dua hari untuk setiap hari mereka memberikan bantuan.

Selain itu, bantuan pemadaman ini juga akan membuka jalan bagi para napi untuk bekerja setelah bebas, termasuk membuka peluang untuk diselenggarakannya pelatihan lanjutan dan penghapusan catatan kriminal.

Kendati begitu, menurut aktivis reformasi penjara, narapidana seringkali tidak bisa mendapat pekerjaan karena catatan kriminal mereka tetap ada.

California telah mengandalkan narapidana sebagai petugas pemadam kebakaran sejak 1915. Narapidana umumnya digunakan untuk memerangi kebakaran setelah Perang Dunia II ketika jumlah petugas damkar sangat minim imbas kondisi saat itu.

DOHA, KOMPAS.com – Negosiasi untuk menghentikan konflik berkepanjangan antara Israel dan Hamas di Gaza mendekati kesepakatan.

Meski begitu, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken memperingatkan bahwa perundingan tersebut berada hampir di ambang kehancuran.

Pertemuan terakhir para mediator di Doha, Qatar, pada Selasa (14/1/2025), masih terus berupaya merampungkan rincian kesepakatan gencatan senjata.

Dilansir Guardian, menurut laporan media Israel dan sumber diplomatik di Doha, tahap pertama perjanjian ini mencakup pembebasan 33 sandera Israel, termasuk anak-anak, wanita, orang tua, dan pasien, serta pembebasan hingga 1.000 tahanan Palestina.

Sebagai bagian dari kesepakatan, Israel juga akan menarik sebagian pasukannya dari Gaza selama 60 hari pertama.

Setelah tahap awal, negosiasi akan dilanjutkan 16 hari kemudian untuk membahas pembebasan 61 sandera lainnya, termasuk pria usia militer, serta jenazah sandera yang meninggal.

Penarikan penuh pasukan Israel dari Gaza akan diselesaikan pada tahap kedua.

Utusan dari pemerintahan Presiden AS Joe Biden dan Presiden terpilih Donald Trump turut hadir dalam pembicaraan ini. Trump, yang akan dilantik pada 20 Januari, mengatakan bahwa negosiasi sudah mendekati kesepakatan final.

“Saya memahami bahwa sudah ada kesepakatan awal. Kami berharap semuanya selesai sebelum akhir minggu ini,” kata Trump kepada Newsmax.

Namun, Blinken tetap berhati-hati. “Ini lebih dekat dari sebelumnya, tetapi kita masih menunggu pernyataan resmi dari Hamas untuk menyetujui kesepakatan ini,” katanya dalam pidatonya di Dewan Atlantik, Washington.

Meski ada kemajuan dalam negosiasi, perlawanan datang dari kelompok garis keras dalam pemerintahan Israel, termasuk Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir.

Ia menolak kesepakatan ini dan menyebutnya sebagai ancaman terhadap keamanan Israel.

“Kesepakatan ini adalah bentuk penyerahan yang akan membahayakan negara Israel,” ujar Bezalel Smotrich, salah satu anggota koalisi sayap kanan Israel.

Sementara itu, keluarga sandera di Israel khawatir dengan risiko kegagalan dalam tahap kedua negosiasi. Banyak yang takut bahwa hanya sandera dari kelompok rentan—wanita, lansia, dan anak-anak—yang akan dibebaskan, sementara sandera lain tetap ditahan oleh Hamas.

DOHA, KOMPAS.com – Negosiasi untuk menghentikan konflik berkepanjangan antara Israel dan Hamas di Gaza mendekati kesepakatan.

Meski begitu, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken memperingatkan bahwa perundingan tersebut berada hampir di ambang kehancuran.

Pertemuan terakhir para mediator di Doha, Qatar, pada Selasa (14/1/2025), masih terus berupaya merampungkan rincian kesepakatan gencatan senjata.

Dilansir Guardian, menurut laporan media Israel dan sumber diplomatik di Doha, tahap pertama perjanjian ini mencakup pembebasan 33 sandera Israel, termasuk anak-anak, wanita, orang tua, dan pasien, serta pembebasan hingga 1.000 tahanan Palestina.

Sebagai bagian dari kesepakatan, Israel juga akan menarik sebagian pasukannya dari Gaza selama 60 hari pertama.

Setelah tahap awal, negosiasi akan dilanjutkan 16 hari kemudian untuk membahas pembebasan 61 sandera lainnya, termasuk pria usia militer, serta jenazah sandera yang meninggal.

Penarikan penuh pasukan Israel dari Gaza akan diselesaikan pada tahap kedua.

Utusan dari pemerintahan Presiden AS Joe Biden dan Presiden terpilih Donald Trump turut hadir dalam pembicaraan ini. Trump, yang akan dilantik pada 20 Januari, mengatakan bahwa negosiasi sudah mendekati kesepakatan final.

“Saya memahami bahwa sudah ada kesepakatan awal. Kami berharap semuanya selesai sebelum akhir minggu ini,” kata Trump kepada Newsmax.

Namun, Blinken tetap berhati-hati. “Ini lebih dekat dari sebelumnya, tetapi kita masih menunggu pernyataan resmi dari Hamas untuk menyetujui kesepakatan ini,” katanya dalam pidatonya di Dewan Atlantik, Washington.

Meski ada kemajuan dalam negosiasi, perlawanan datang dari kelompok garis keras dalam pemerintahan Israel, termasuk Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir.

Ia menolak kesepakatan ini dan menyebutnya sebagai ancaman terhadap keamanan Israel.

“Kesepakatan ini adalah bentuk penyerahan yang akan membahayakan negara Israel,” ujar Bezalel Smotrich, salah satu anggota koalisi sayap kanan Israel.

Sementara itu, keluarga sandera di Israel khawatir dengan risiko kegagalan dalam tahap kedua negosiasi. Banyak yang takut bahwa hanya sandera dari kelompok rentan—wanita, lansia, dan anak-anak—yang akan dibebaskan, sementara sandera lain tetap ditahan oleh Hamas.

Anggota Komisi IV DPR, Rajiv mendorong agar pelaku pemagaran laut sepanjang 30,16 Km di wilayah pantai Tangerang dan 8 Km di pantai Bekasi dibawa ke ranah hukum jika terbukti melakukan tindakan ilegal.

Rajiv menyebut Komisi IV DPR akan segera melakukan sidak ke lokasi untuk mencari tahu pelaku dan motif pemagaran laut tersebut. Dia mengaku prihatin karena imbasnya telah merugikan masyarakat setempat.

"Nanti saat kunspek, kita akan tahu pagar laut ini legal atau tidak, jika ada indikasi melanggar aturan saya mendorong dibawa ke ranah hukum," kata dia saat dihubungi, Rabu (15/1).

Politikus Partai NasDem itu mendukung langkah KKP menyegel pagar laut tersebut agar tak ada lagi kasus serupa. Menurut dia, DPR akan terus mengawal kasus tersebut hingga tuntas.

Nantinya, jika terbukti ada pelanggaran, kasus itu akan dikawal oleh Komisi III DPR sebagai mitra aparat penegak hukum.

"Kami memberikan perhatian serius, setelah diketahui ada pelanggaran hukum, selanjutnya komisi III DPR RI yang akan mengawal kasus pemagaran laut ini," katanya.

Komisi IV DPR kata Rajiv akan memberikan perhatian serius terhadap kasus pagar laut. Menurut dia, kasus itu akan menjadi prioritas utama begitu masa sidang kembali dibuka pekan depan.

"Kami akan segera melakukan kunjungan spesifik ke lokasi kejadian untuk melihat lebih dekat dan mendengar pengakuan warga setempat, selanjutnya kita segera melakukan rapat dengan mitra terkait dalam hal ini KKP untuk mengambil langkah yang tepat, " katanya.

Keberadaan pagar laut itu mulanya diketahui dari laporan warga yang diterima Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten pada Agustus 2024 silam. Belakangan, kasus serupa juga ditemukan di Bekasi.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten Eli Susiyanti mengatakan pihaknya menerima laporan warga pada 14 Agustus dan menemukan dugaan pembangunan pagar laut sepanjang 7 kilometer pada 19 Agustus.

"Saat itu informasi yang kami dapatkan bahwa tidak ada rekomendasi atau izin dari camat maupun dari desa dan kemudian belum ada keluhan dari masyarakat terkait pemagaran tersebut," kata Eli dalam Diskusi Publik, di Gedung Mina Bahari IV, Jakarta, Selasa (7/1).

Semantara, Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik Doni Ismanto mengatakan pagar laut di Bekasi tersebut tidak berizin.

"KKP belum pernah menerbitkan izin KKPRL (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut) untuk pemagaran bambu yang dimaksud," kata dia saat dihubungi media, Selasa (14/1).

BLORA, KOMPAS.com - Ormas Pemuda Pancasila (PP) dan Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) mengeluarkan pernyataan sikap damai setelah terlibat bentrokan di Blora, Jawa Tengah, pada Selasa (14/1/2025).

Pernyataan tersebut disampaikan di halaman Pendopo Rumah Dinas Bupati Blora, Rabu (15/1/2025).

Ketua Pemuda Pancasila Kabupaten Blora, Munaji atau yang akrab disapa Mbah Mun, menegaskan kesiapannya untuk berdamai dengan GRIB Jaya Blora.

"Salam Pancasila, saya Mbah Mun selaku ketua Pemuda Pancasila Blora untuk kejadian kemarin itu kita jadikan kejadian yang pertama dan terakhir. Saya juga tidak akan menyampaikan beberapa kejadian yang kemarin, yang penting mulai detik ini setelah kesepakatan kita buat antara saya selaku ketua PP Blora dan ketua GRIB," ungkapnya.

Mbah Mun berkomitmen untuk menciptakan situasi kondusif di wilayahnya. "InsyaAllah dari Pemuda Pancasila Blora siap pada hari ini untuk menciptakan kondusivitas wilayah Blora, dan yang kemarin kejadian itu kita jadikan yang terakhir. Terima kasih. Saya juga selaku ketua Pemuda Pancasila mohon maaf merepotkan seperti itu," tambahnya.

Sementara itu, Ketua GRIB Jaya Blora, Sugiyanto, menyambut positif upaya kesepakatan damai tersebut.

"Saya menyambut baik, iktikad baik Mbah Mun. Saya terima kita bekerja sama yang baik, kita lupakan kejadian yang kemarin, kita ciptakan Blora ini sejuk, indah, dan damai. Saya tidak banyak kata, cukup itu saja, terima kasih," jelasnya.

Setelah pernyataan sikap damai, kedua belah pihak menandatangani nota perdamaian yang telah disiapkan.

Berikut isi pernyataan damai kedua belah pihak:

1. Siap mendukung TNI dan Polri dalam menjaga situasi Kamtibnas di wilayah Kabupaten Blora.

2. Siap menghindari gesekan antar anggota ormas Pemuda Pancasila Kab. Blora dengan Ormas GRIB Jaya Kab. Blora.

3. Sepakat membangun dialog antar ormas Pemuda Pancasila Kab. Blora dengan Ormas GRIB Jaya Kab. Blora dengan mengedepankan prinsip-prinsip musyawarah untuk mufakat.

4. Sepakat menciptakan situasi Kamtibnas yang aman dan kondusif serta tidak melakukan pengerahan massa maupun konflik yang dapat mengganggu ketertiban masyarakat.

5. Apabila terbukti melakukan pelanggaran atau tindak pidana, siap untuk diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Surat tersebut ditandatangani oleh Ketua Pemuda Pancasila Blora, Munaji, dan Ketua GRIB Jaya Blora, Sugiyanto, disaksikan oleh Bupati Blora, Ketua DPRD Blora, Komandan Kodim 0721 Blora, Kapolres Blora, Kepala Kejaksaan Negeri Blora, Ketua Pengadilan Negeri Blora, dan Komandan Yonif 410 Alugoro Blora.

Sebelumnya, bentrokan antara ormas Pemuda Pancasila dan GRIB Jaya Blora terjadi di dua lokasi, yaitu di Karangjati Blora dan Jalan Ngawen - Kunduran, pada Selasa (14/1/2025).

Akibat bentrokan tersebut, 12 orang korban dibawa ke rumah sakit dan 19 orang terduga pelaku diamankan oleh polisi.

BOGOR - Warga negara asing (WNA) atau turis Arab Saudi yang berkelahi dengan seorang marbot masjid daerah Puncak, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor diamankan Kantor Imigrasi Kelas 1 Non TPI Bogor. Saat ini, WNA tersebut masih dalam pemeriksaan lebih lanjut.

"Iya jadi alhamdulillah orang asingnya sudah kita amankan di Kantor Imigrasi Bogor. Sekarang sedang tahap pemeriksaan, apakah betul dia sebagai pelaku yang menganiaya WNI yang di masjid atau bukan," kata Kepala Subseksi Penindakan Keimigrasian Oktinardo Kansil dikonfirmasi, Rabu (15/1/2024).

Dia menjelaskan, meskipun korban dalam hal ini enggan membuat laporan polisi, tetapi tetap dilakukan pemeriksaan oleh Imigrasi. Sedangkan, untuk putusan diberikan sanksi atau tidaknya akan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi.

"Yang penting, tadi arahan dari direktorat kita memeriksa dulu bagaimana-bagaimananya. Nanti selesai pemeriksaan kita akan lapor ke direktorat, nanti direktorat yang menyimpulkan pak mau dikenakan atau tidak (sanksi)," jelasnya.

Adapun jika berdasarkan video viral yang beredar, WNA asal Arab Saudi tersebut dapat dikenakan sanksi Pasal 75 Undang-Undang Keimigrasian Tahun 2011 tentang Pendeportasian dan Penangkalan. "Untuk sementara seperti itu. Tapi ini masih kita perdalam lagi betul atau tidak, dia pelaku yang di video itu kita perdalam dulu," pungkasnya.

Kronologi Cekcok Turis Arab Saudi dengan Marbot Puncak

Sebelumnya, beredar video keributan antara Warga Negara Asing (WNA) dari Arab Saudi dengan marbot masjid di wilayah Cisarua, Kabupaten Bogor. Dalam rekaman CCTV yang beredar di media sosial, peristiwa itu terjadi pada Minggu 12 Januari 2025.

Awalnya terlihat seorang pria bertubuh besar cekcok dengan pria lain yang memegang alat pel. Usai cekcok, tampak keduanya terlibat baku hantam.

Beberapa pria lain di lokasi berusaha melerai perkelahian yang masih berada dalam area masjid itu. Ditulis dalam keterangan video, keributan terjadi diduga karena WNA buang air kecil di tempat wudhu dan memakai sandal di area masjid.

Ketika ditegur oleh marbot, WNA tidak terima dan terjadi keributan. "Turis Arab baku hantam marbot masjid di Puncak," tulis keterangan video dikutip, Senin (13/1/2025).

Polisi yang mendapat laporan, menindaklanjuti peristiwa itu dengan mendatangi lokasi. Hasilnya, marbot enggan membuat laporan polisi karena sudah menerima kejadian itu dengan lapang dada.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Kantor Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila Jawa Barat di Jalan BKR, Kota Bandung diduga diserang oleh kelompok tidak dikenal yang diduga berasal dari organisasi masyarakat (ormas) lain, Rabu (15/1/2025) sekitar pukul 14.30 WIB. Akibat kejadian itu, beberapa anggota Pemuda Pancasila mengalami luka-luka dan sejumlah kendaraan seperti mobil rusak berat.

Pantauan, Kantor MPW Pemuda Pancasila dikerumuni oleh anggota Pemuda Pancasila yang berjaga-jaga di Jalan BKR, Kota Bandung. Puluhan aparat kepolisian pun turut melakukan penjagaan ketat.

Mobil jenis Ertiga dengan motif dan gambar Pemuda Pancasila mengalami kerusakan berat. Seluruh kaca mobil pecah dan terdapat batu di bagian kursi tengah. Sedangkan satu mobil lainnya mengalami kerusakan yaitu di bagian kaca pecah.

Inafis Polrestabes Bandung pun telah berada di lokasi kejadian dan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). Beberapa orang anggota Pemuda Pancasila mengalami luka-luka sehingga dilarikan ke rumah sakit.

Salah seorang anggota Pemuda Pancasila Yadi mengaku tengah berada di dalam ruangan kantor MPW Pemuda Pancasila Jawa Barat di Jalan BKR, Kota Bandung dan tiba-tiba datang sejumlah orang melakukan penyerangan.

"Dari sana gak tahu berapa ratus (orang) ada ke sini penyerangan, dari kita cuma sedikit lagi di dalam," ucap dia di lokasi kejadian, Rabu (15/1/2025).

Akibat kejadian tersebut, Yadi mengatakan beberapa orang anggota Pemuda Pancasila mengalami luka-luka. Selain itu, mobil dan motor mengalami kerusakan.

"Ada kerusakan unit dari motor, mobil juga ada korban juga dari kita lengan sobek punggung sobek ada enam orang (korban)," kata dia.

Aksi dugaan penyerangan terhadap Pemuda Pancasila yang terjadi di Kota Bandung diduga rentetan dari bentrok di sejumlah tempat lainnya di Pulau Jawa.

Ribut di Blora

Bogor -

Warga negara (WN) Arab Saudi yang viral ribut dengan pengurus masjid atau marbut di Puncak, Bogor, Jawa Barat, ditahan Kantor Imigrasi Kelas I Non-TPI Bogor. WN Arab itu kini masih menjalani pemeriksaan.

"WNA yang diviralkan berkonflik dengan warga di Cisarua, Puncak, kemarin sudah kami dapatkan. Sampai saat ini, WNA tersebut masih dalam pemeriksaan dan dimintai keterangan. WNA ini kita dapatkan atas kerja sama dengan Polsek Cisarua, alhamdulillah bisa kita temukan," kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non-TPI Bogor Ruhiyat M Tolib, Rabu (15/1/2025).

"Jadi orangnya memang sudah ditangkap, sudah didetensi, dan sekarang masih proses dimintai keterangan dan pemeriksaan," imbuhnya.

Tolib menyebutkan WN Arab Saudi berinisial AMM sudah 30 hari berada di Indonesia. Tolib mengatakan WN Arab tersebut datang ke Indonesia dalam rangka wisata.

"Yang bersangkutan WN Arab Saudi. Datang menggunakan visa kunjungan, ya berkunjung lah, wisata. Yang bersangkutan sudah 30 hari menetap di Puncak, di vila," kata Tolib.

"Kita masih melakukan pemeriksaan, terkait izin dan kegiatan. Nanti hasilnya itu akan dirilis di direktorat hari Jumat," imbuhnya.

Viral WN Arab Ribut dengan Marbut di Puncak

Diberitakan sebelumnya, viral di media sosial WN asal Arab Saudi terlibat keributan dengan petugas kebersihan masjid atau marbut di Puncak, Bogor, Jawa Barat. Keributan diduga dipicu WNA enggan membuka sandal ketika masuk pelataran masjid.

Kapolsek Cisarua Kompol Eddy Santosa membenarkan peristiwa tersebut. Menurutnya, keributan antara petugas kebersihan masjid berinisial R alias Jenggot dan warga negara asing (WNA) asal Arab Saudi yang tidak diketahui namanya itu terjadi pada Minggu (12/1), sekitar pukul 17.50 WIB.

"Pada hari Minggu (12/1), sekitar jam 17.50 WIB, telah terjadi keributan antara petugas kebersihan Masjid Al Muqsit dengan warga negara asing, yang mana video keributan tersebut tersebar di media sosial," kata Eddy, Senin (13/1).

Eddy menyebutkan keributan dipicu WNA diduga asal Arab Saudi tidak menghiraukan aturan melepas sandal ketika memasuki teras mesjid. WNA tersebut diduga tidak terima ketika ditegur sehingga terjadi keributan.

"Sekitar jam 17.50 WIB, R alias Jenggot, petugas kebersihan masjid, sedang mengepel teras masjid. Pada saat yang sama, datang WNA diduga asal Saudi Arabia masuk ke teras masjid tanpa membuka alas sepatu, sementara di pintu telah terdapat rak sepatu dan tulisan 'Batas Suci'," kata Eddy.

"Melihat kondisi tersebut, R alias Jenggot menegur WNA tersebut, yang dimaksud teguran tersebut untuk melepas alas kaki sepatunya. Namun teguran tersebut tidak diindahkan hingga terjadi cekcok dan WNA tersebut pun mendorong R," lanjutnya.

Lihat juga Video: Petugas Bandara Ngurah Rai Ribut dengan Sopir Taksi, AP Buka Suara

[Gambas:Video 20detik]

(sol/jbr)

Bisnis.com, JAKARTA - Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Imigrasi Saffar M. Godam memastikan buron Harun Masiku berada di Indonesia apabila merujuk pada data perlintasan imigrasi per 7 Januari 2020.

Hal itu diungkap oleh Saffar usai diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (15/1/2025). Dia mengaku mendapatkan 25 buah pertanyaan oleh penyidik ihwal perlintasan Harun Masiku sekitar lima tahun yang lalu.

Berdasarkan catatan Bisnis, pihak Imigrasi sebelumnya telah mengonfirmasi bahwa Harun telah kembali ke Indonesia dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, pada 7 Januari 2020. Sehari sebelumnya, tersangka kasus suap penetapan anggota DPR 2019-2024 dan mantan caleg PDIP itu terdeteksi keluar negeri pada 6 Januari 2020.

"Tanggal 7 dia [Harun] kembali ke Indonesia. Data perlintasan kita mengatakan dia ada di Indonesia," ungkap Saffar, yang lima tahun lalu menjabat sebagai Kepala Imigrasi Soekarno-Hatta di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (15/1/2025).

Adapun perlintasan Harun Masiku bukan satu-satunya hal yang didalami penyidik KPK dari Saffar. Dia juga ditanya soal peran Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly dalam kasus tersebut.

Saffar menyebut, Yasonna pada lima tahun yang lalu sempat membentuk tim untuk memeriksa soal riwayat keimigrasian Harun. Saffar merupakan salah satu anggota dari tim bentukan Yasonna itu.

"Saya tadi ditanya terkait pembentukan tim pemeriksa yang dibentuk oleh pak Yasonna pada waktu itu," ungkapnya.

Yasonna sebelumnya telah diperiksa KPK pada 18 Desember 2024 lalu. Kurang dari sepekan setelah itu, penyidik lalu memutuskan untuk menambahkan nama Yasonna di daftar cegah ke luar negeri untuk enam bulan pertama.

Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) itu dicegah agar bisa dipastikan berada di Indonesia selama proses penyidikan kasus Harun berlangsung.

Sebagaimana diketahui, KPK telah mengusut kasus suap penetapan anggota DPR 2019-2024 sejak 2020. Pada saat itu, KPK telah menetapkan empat tersangka yakni Wahyu Setiawan, Agustina Tio F, Saeful Bahri dan Harun Masiku.

Sampai saat ini, hanya Harun yang belum dibawa ke hadapan proses hukum karena masih berstatus buron.

Pada pengembangan perkaranya, KPK mnetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto serta advokat sekaligus kader PDIP Donny Tri Istiqomah sebagai tersangka. Mereka diduga ikut serta memberikan suap kepada Wahyu Setiawan selaku anggota KPU 2017-2022 untuk memenangkan Harun Masiku sebagai caleg terpilih DPR Sumsel I menggantikan Nazarudin Kiemas. Sebagian uang suap itu diduga berasal dari kantong Hasto.

Di sisi lain, Hasto juga diduga merintangi penyidikan dengan memerintahkan Harun untuk merendam ponselnya serta melarikan diri pada saat OTT 2020 lalu, serta memengaruhi saksi KPK pada Juni 2024.

KOMPAS.com - Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya terlibat bentrokan dengan Pemuda Pancasila (PP) di Blora, Jawa Tengah, pada Selasa (14/1/2025).

Bentrokan antara GRIB dan Pemuda Pancasila terjadi di dua lokasi berbeda di Blora dan mengakibatkan 12 korban terluka.

"Kedua lokasi bentrok berada di wilayah Kelurahan Karangjati, Kecamatan Blora, dan di Jalan Ngawen - Kunduran, Kecamatan Kunduran," kata Kapolres Blora, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Wawan Andi Susanto, dalam deklarasi damai antara kedua ormas di Pendopo Rumah Dinas Bupati Blora, Rabu (15/1/2025).

Wawan menjelaskan, terdapat delapan korban di Karangjati, lokasi pertama bentrokan.

Sementara itu, di lokasi kedua bentrokan, Kunduran, terdapat empat korban luka-luka.

Wawan juga menjelaskan bahwa dari 12 korban yang terlibat bentrokan, sebagian besar telah dirawat di rumah sakit.

Lantas apa itu GRIB Jaya dan apa yang penyebab bentrokan ini?

GRIB Jaya, Ormas yang Didirikan Hercules

GRIB Jaya adalah salah satu organisasi kemasyarakatan (ormas) yang cukup besar di Indonesia.

GRIB Jaya didirikan pada 2011. Adapun pendiri organisasi ini adalah Rosario de Marshal atau Hercules, mantan preman Tanah Abang yang cukup terkenal di Indonesia.

GRIB Jaya telah memiliki banyak anggota yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia.

Sementara itu, Hercules hingga kini masih menjadi Ketua Umum DPP GRIB Jaya.

GRIB Jaya juga menjadi salah satu ormas pendukung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024 lalu.

Saat itu, Hercules menegaskan keluarga besar GRIB Jaya siap memenangkan Prabowo-Gibran dalam satu putaran.

Ia juga mengancam akan memecat anggota GRIB yang tidak mendukung Prabowo-Gibran.

"Melalui GRIB Jaya kita akan memenangkan Prabowo-Gibran satu putaran pada Pilpres 2024. GRIB Jaya sudah 20 tahun mendukung Prabowo," kata Hercules saat deklarasi DPD GRIB Jaya Jateng dukung Prabowo-Gibran di Desa Klampis, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Kamis (25/1/2024), seperti diberitakan Kompas.com.

"Kita satu komando untuk memenangkan Prabowo-Gibran. Kalau ada yang mendukung calon lain langsung pecat," ujar Hercules menambahkan.

Bentrok GRIB Jaya dan Pemuda Pancasila di Blora

Awal mula bentrokan ini adalah adanya penggerudukan oleh Pemuda Pancasila ke markas GRIB Jaya Blora, pada Senin (13/1/2025) lalu.

Ketua Pemuda Pancasila (PP) Blora, Munaji, menjelaskan alasan mereka melakukan penggerudukan itu karena GRIB Jaya Blora diduga memalaki beberapa minimarket di sana.

"Yo ojo do dadi preman toh, indomaret-indomaret, Alfamart-alfamart ojo do dijaluki duit toh, (jangan berlagak jadi preman, Alfamart Indomaret jangan dimintai uang)," kata dia saat dihubungi Kompas.com.

Selain itu, Munaji menyebut pemicu lain gesekan tersebut terkait pupuk bersubsidi hingga dugaan penyelewengan gas LPG yang dilakukan sejumlah oknum anggota GRIB Jaya Blora.

Munaji juga mempertanyakan zin legalitas surat keterangan terdaftar (SKT) GRIB Jaya Blora yang terlalu cepat dikeluarkan oleh Kesbangpol Blora.

Setelah adanya penggerudukan tersebut, pada Selasa (14/1/2025), anggota GRIB Jaya se-Jawa Tengah mendatangi wilayah Blora dengan berbagai macam kendaraan darat, seperti sepeda motor, mobil, minibus, hingga truk.

Anggota GRIB Jaya se-Jateng itu menggelar apel di Alun-alun Blora, kemudian melaporkan Pemuda Pancasila ke Polres Blora.

Setelah membubarkan diri, seluruh anggota GRIB Jaya pun pulang ke daerah masing-masing.

Saat di perjalanan pulang itulah mereka terlibat bentrokan dengan anggota Pemuda Pancasila di beberapa titik lokasi, yaitu Karangjati Blora dan Jalan Ngawen - Kunduran.

Pascabentrokan itu, GRIB Jaya dan Pemuda Pancasila telah berdamai. Deklarasi damai antara dua ormas itu digelar di Pendopo Rumah Dinas Bupati Blora, Rabu (15/1/2025).

"Jadi permasalahan awal terjadi, mungkin permasalahan di level sesama internal. Terus akumulasi dari kejadian-kejadian sehingga terakhir, kejadian terjadi kemarin," ucap Kapolres Blora, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Wawan Andi Susanto seusai deklarasi damai antara Pemuda Pancasila dan GRIB Jaya Blora.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Duduk Perkara Bentrok Ormas Pemuda Pancasila dan GRIB Jaya di Blora" dan"Siap Menangkan Prabowo-Gibran Satu Putaran, Hercules: Mendukung Calon Lain Langsung Pecat".