BANDUNG - Dua kelompok organisasi kemasyarakatan (ormas) bentrok di Jalan BKR, Kota Bandung, Rabu (15/1/2025). Akibat kejadian itu, Kantor Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila (PP) Jawa Barat di Jalan BKR, Kota Bandung, dua mobil, dan satu motor rusak.

Selain itu, beberapa anggota ormas PP mengalami luka-luka. Video amatir berisi rekaman peristiwa itu viral di media sosial (medsos). Dalam rekaman video tampak ratusan anggota ormas PP turun ke jalan mencari anggota kelompok ormas yang melakukan serangan. Ketika melihat pengendara motor yang membawa bendera ormas lawan, mereka berteriak-teriak dan mengejar. Aksi tersebut membuat para pengendara resah karena takut menjadi sasaran amukan anggota ormas.

Di Kantor MPW PP Jabar di Jalan BKR, Kota Bandung, ratusan anggota PP berjaga-jaga. Puluhan aparat kepolisian pun melakukan penjagaan untuk mengantisipasi bentrokan kembali terjadi. Tampak dua mobil dengan cat motif dan gambar ormas PP kerusakan berat. Seluruh kaca mobil pecah dan terdapat batu di kursi tengah. Satu motor milik anggota PP pun rusak.



Inafis Polrestabes Bandung juga berada di lokasi kejadian dan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). Beberapa anggota ormas PP dilarikan ke rumah sakit.

Yadi, anggota ormas PP mengatakan, sebelum diserang, sejumlah anggota tengah berada di dalam ruangan kantor MPW Pemuda Pancasila Jawa Barat di Jalan BKR, Kota Bandung. Sekitar pukul 14.15 WIB, datang ratusan orang dari ormas lain, menyerang.

"Nggak tahu berapa ratus (orang) ke sini melakukan penyerangan. Dari kami (ormas Pemuda Pancasila) cuma sedikit. Lagi di dalam," kata Yadi di lokasi kejadian, Rabu (15/1/2025).

Yadi menyatakan, akibat serangan itu, beberapa anggota Pemuda Pancasila mengalami luka-luka. Selain itu, dua mobil dan satu motor. "Satu unit motor dan dua mobil rusak. Ada korban dari kami. Lengan dan punggung sobek. Kurang lebih ada enam orang (yang jadi korban)," ujarnya.

Sementara itu, Kapolsek Regol Heri Suryadi mengatakan, kericuhan terjadi pukul 14.30 WIB. Saat ini, kepolisian masih mengidentifikasi kelompok ormas yang diduga melakukan serangan dan menyelidiki motif penyerangan.

"Tim kami masih bekerja untuk mengecek latar belakang gesekan tersebut. Motif masih diselidiki," kata Kapolsek Regol.

Kompol Heri menyatakan, polisi yang dikerahkan untuk berjaga di lokasi kejadian sebanyak 50 orang. Penjagaan juga melibatkan anggota TNI. Saat ini, situasi dipastikan telah terkendali dan kondusif.



"Kami Polsek Regol bersama Koramil Regol-Lengkong mendapat backing dari Polrestabes telah mengamankan situasi," ujar Kompol Heri.

REPUBLIKA.CO.ID, BLORA -- Kapolres Blora AKBP Wawan Andi Susanto mengungkapkan, bentrokan antara ormas Pemuda Pancasila (PP) dan Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) yang terjadi pada Selasa (14/1/2025) menyebabkan 12 orang luka-luka. Namun dia menyampaikan saat ini kedua ormas tersebut telah sepakat berdamai.

"Korban luka ada 12, tapi pada malam hari sudah kembali 11, tinggal satu yang masih dirawat," kata Wawan ketika dihubungi Republika, Rabu (15/1/2025).

Dia menambahkan, korban luka berasal dari PP dan GRIB. Menurut Wawan, satu orang yang kini masih dirawat pun dalam kondisi stabil. "Kondisinya sadar dan nanti mungkin kata dokter sudah mau kembali, bisa dikembalikan hari ini," ucapnya.

Ketika ditanya perihal kronologis bentrokan? Wawan tak memberi penjelasan mendetail. Namun penyebab bentrokan lebih karena masalah internal.

"Permasalahan kedua ormas itu cenderung permasalahan-permasalahan internal, pribadi lah. Karena dari pihak GRIB itu kan sebagian dulu anggota PP," katanya.

Dia pun membantah kabar yang menyebut bentrokan antara PP dan GRIB dipicu perebutan lahan. Wawan mengatakan, saat ini kedua ormas tersebut telah sepakat berdamai.

"Untuk permasalahan itu tadi sudah disepakati kesepakatan bersama kedua belah pihak, sudah berdamaian, disaksikan oleh Pak Bupati dan Forkopimda. Jadi permasalahan tersebut sudah selesai dan situasi sudah aman terkendali," ucap Wawan.

Jakarta -

Komnas HAM sedang menyelidiki kasus penembakan bos rental mobil di rest area Km 45 Tol Tangerang-Merak oleh oknum anggota TNI AL. Komisioner Sub. Komisi Pemajuan HAM, Anis Hidayah, mengatakan tim sudah meminta keterangan sejumlah pihak.

"Jadi sedang dalam proses penyelidikan, nanti begitu selesai kita akan sampaikan ke publik. Karena ini sedang diselidiki oleh Komnas HAM dan kita sudah meminta keterangan beberapa pihak, tolong teman-teman nanti menunggu hasilnya, nanti kita akan sampaikan hasilnya kalau sudah selesai hasilnya," kata Anis Hidayah di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2025).

Anis mengatakan adanya oknum aparat yang melakukan kekerasan menjadi tantangan tersendiri bagi Komnas HAM. Dia mengatakan penyelidikan kasus kekerasan oleh oknum, termasuk kasus penembakan bos rental menjadi salah satu upaya Komnas HAM untuk meminimalisir pelanggaran tersebut.

"Jadi memang itu menjadi tantangan kita dalam penegakan hak asasi manusia di Indonesia, baik itu dalam mekanisme penegakan hukum," kata Anis.

"Jadi itu tantangan kami, jadi tentu Komnas HAM akan menggunakan kewenangan yang dimiliki untuk melakukan kontribusi agar ini bisa diminimalisir ke depan," tambahnya.

Penembakan Dipicu Jual Beli Mobil Rental

Kasus ini berawal ketika tersangka Ajat Supriatna atau AS menyewa mobil Honda Brio bernopol B-2696-KZO milik IA selaku bos rental. Namun Ajat malah menggelapkan mobil tersebut kepada sindiktanya.

Mobil tersebut kemudian berakhir di tangan seorang oknum anggota TNI AL. IA sendiri melacak mobilnya melalui GPS yang masih aktif. Saat itu IA mengetahui mobilnya berada di Pandeglang, Banten.

Pada Kamis (2/1), IA dan rekan-rekannya mencari mobil itu dan menemukannya di rest area Km 45 Tol Tangerang. IA dkk mencoba mengambil alih mobil itu hingga terjadi keributan dan berujung penembakan menyebabkan IA tewas dan satu lainnya, R (59) terluka.

Adapun ketiga oknum Anggota TNI AL yang diduga terlibat ialah Sersan Satu (Sertu) AA, Sertu RH, dan Kelasi Kepala KRI (KLK) BA. TNI AL memastikan pihaknya akan menindak tegas oknum anggotanya yang terbukti bersalah.

Penembakan ini melibatkan oknum anggota dari Satuan Kopaska adalah Komando Pasukan Katak, unit khusus elite milik TNI AL. Adapun satu orang tentara lain dalam peristiwa itu berasal dari kapal tanker milik TNI AL.

(mib/lir)

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Puluhan petugas kepolisian menjaga ketat kantor Pemuda Pancasila Jawa Barat di Jalan BKR, Kota Bandung, Rabu (15/1/2025) usai diduga terjadi penyerangan oleh diduga kelompok organisasi masyarakat (ormas). Puluhan anggota Pemuda Pancasila pun masih berkumpul di lokasi kejadian.

Kapolsek Regol Kompol Heri Suryadi mengatakan sekitar pukul 14.30 WIB terjadi gesekan antara kelompok organisasi masyarakat (ormas) di Kantor Pemuda Pancasila Jawa Barat. Namun, saat ini kondisi relatif sudah kondusif dan petugas melakukan penjagaan.

"Bahwa tadi sekitar pukul 14.30 WIB terjadi sedikit gesekan kelompok ormas. Namun demikian, situasi terkendali kondusif," ucap dia di lokasi, Rabu (15/1/2025).

Ia menyebut Polsek Regol bersama Koramil Regol-Lengkong melakukan penjagaan dan mendapat tambahan personel dari Polrestabes Bandung untuk mengamankan situasi. Pihaknya masih menelusuri penyebab gesekan yang terjadi. "Saat ini tim kami menelusuri apa yang jadi penyebab gesekan," kata dia.

Heri melanjutkan pihaknya juga masih menelusuri korban yang diduga mengalami luka akibat bentrokan. Termasuk memeriksa ke rumah sakit. "Yang luka juga kami masih menelusuri, kita cek rumah sakit apakah ada korban atau tidak," kata dia.

Polisi juga masih menyelidiki motif dugaan penyerangan tersebut. Namun begitu, ia mengatakan, personel gabungan dari Polsek, TNI-Polri dan Polrestabes Bandung telah diturunkan. "Kurang lebih 50 personel," kata dia.

Sebelumnya, Kantor Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila Jawa Barat di Jalan BKR, Kota Bandung diduga diserang oleh kelompok tidak dikenal yang diduga berasal dari organisasi masyarakat (ormas) lain, Rabu (15/1/2025) sekitar pukul 14.30 WIB. Akibat kejadian itu, beberapa anggota Pemuda Pancasila mengalami luka-luka dan sejumlah kendaraan seperti mobil rusak berat.

Berdasarkan pantauan, Kantor MPW Pemuda Pancasila dikerumuni oleh anggota Pemuda Pancasila yang berjaga-jaga di Jalan BKR, Kota Bandung. Puluhan aparat kepolisian pun turut melakukan penjagaan ketat.

Mobil jenis ertiga dengan motif dan gambar Pemuda Pancasila mengalami kerusakan berat. Seluruh kaca mobil pecah dan terdapat batu di bagian kursi tengah. Sedangkan satu mobil lainnya mengalami kerusakan yaitu di bagian kaca pecah.

Inafis Polrestabes Bandung pun telah berada di lokasi kejadian dan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). Beberapa orang anggota Pemuda Pancasila mengalami luka-luka sehingga dilarikan ke rumah sakit

Jakarta -

Komnas HAM merekomendasikan penggunaan teknologi e-voting dalam pemilu ataupun pilkada pada masa depan. Penggunaan e-voting dinilai dapat menjamin hak pilih warga, terutama yang merantau.

Komisioner Subkomisi Pemajuan HAM, Anis Hidayah, awalnya mengatakan standar internasional bagi petugas pemilu harus diimplementasikan di Indonesia. Dia mengatakan revisi Undang-Undang Pemilu dapat menjadi jalan masuk implementasi standar itu.

"Jadi standar internasional itu perlu diimplementasikan terkait dengan hak asasi bagi petugas pemilu. Jadi mudah-mudahan kertas kebijakan ini bisa mendorong pemerintah untuk merevisi UU Pemilu kita yang tahun ini masuk Prolegnas," kata Anis di kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2025).

Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM, Saurlin P Siagian, mengatakan Komnas HAM ikut memantau proses Pemilu. Dia menyoroti kurangnya mitigasi bencana sehingga banyak warga tak bisa menggunakan hak pilih.

"Saya juga dengan teman kita yang ke Sumut, di Sumut itu hampir 40 persen tidak bisa memilih karena terjadi bencana di Kota Medan dan banjir besar. Lalu di arah pegunungan juga longsor di mana-mana dan tidak ada mitigasinya," ujarnya.

Saurlin mengatakan mitigasi terhadap bencana saat pemilu perlu diperhatikan. Dia mengatakan pemerintah juga harus mencari solusi terhadap pekerja migran Indonesia (PMI) atau warga perantau yang tak pulang ke domisili saat pemilihan, terutama pilkada, dilakukan.

"Di Indonesia ini kan banyak orang Indonesia tidak bekerja di kotanya atau tidak di kabupatennya. Nah, ini dibiarin aja nih. Kalau kamu nggak pulang, ya kamu ketinggalan hak pilih. Kami menemukan itu misalnya di Tegal. Di Tegal itu ternyata hampir 50 persen penduduknya itu di luar Kota Tegal dan mereka tidak mau pulang untuk pilkada karena sayang kan uang untuk jualan warung Tegal kalau ditinggalin satu hari. Jadi warung Tegal di mana-mana itu ternyata mereka mempertahankan KTP, tidak mau pindah KTP," ujarnya.

Saurlin mengatakan teknologi dapat membantu efisiensi pemilu. Menurutnya, e-voting harus dipertimbangkan untuk pemilu di masa depan.

"Kesimpulannya adalah tidak ada pilihan, ke depan harus pakai teknologi supaya memastikan jam kerja ini lebih efektif dan efisien, termasuk anggaran. Nggak ada pilihan, e-voting harus jadi pertimbangan ke depannya," ujarnya.

Dosen UGM Abdul Gaffar Karim, yang ikut dalam riset ini, menyebut ada temuan petugas KPPS perempuan bekerja lebih efektif. Dia mengatakan jumlah petugas perempuan yang mengalami kelelahan lebih sedikit.

"Kami menemukan data sampingan bahwa petugas KPPS perempuan itu bekerja lebih efektif sehingga kelelahan tidak terjadi sebanyak di petugas perempuan," kata Abdul Gaffar Karim.

Gaffar mengatakan tidak ada kematian petugas pemilu karena racun. Dia menuturkan penyebab kematian para petugas pemilu dipicu kelelahan.

"Kedua, semua meninggal dengan riwayat kardiovaskuler dan kasus terakhir yang meninggal itu terjadi karena kelelahan yang memicu persoalan kardiovaskuler. Jadi itu yang ditemukan oleh unit kedokteran. Yang terindikasi racun, kita ingat 2019 ada kabar bahwa ini diracun dan seterusnya, nggak ada racun. Tidak ada kasus diracun," ujarnya.

Berikut 5 rekomendasi Komnas HAM untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan HAM petugas Pemilu:

1. Mendorong adanya design ulang keserentakan Pemilu dan Pilkada untuk meminimalisir potensi pelanggaran hak asasi manusia yang selama ini terus terjadi, baik berdasarkan pengalaman Pemilu 2019 maupun Pemilu 2024 berdasarkan pertama soal pemisahan antara Pemilu nasional dan juga Pemilu daerah. Yang kedua, terkait dengan penggunaan sistem proporsional terbuka dan yang terakhir penambahan jumlah petugas pemilu.

2. Perbaikan tata kelola Pemilu dengan menekankan kepada perbaikan proses rekrutmen petugas Pemilu dengan memberlakukan batas usia maksimum paling tua 55 tahun, kemudian menguatkan kapasitas sumber daya melalui pelatihan, manajemen waktu dan penguatan psikologi serta keterampilan yang efektif pada petugas Pemilu. Lalu, memberikan pembekalan dan pelatihan terkait dengan bantuan dasar hidup.

3. Penguatan kesiapsiagaan infrastruktur kesehatan yang terdiri dari kesiapsiagaan petugas kesehatan, kemudian pendirian pos kesehatan, mekanisme rujukan rumah sakit terutama mekanisme rumah sakit tidak hanya terdekat tetapi juga yang layak dan kesiapsiagaan penyediaan obat-obatan dasar.

4. Peningkatan jaminan perlindungan sosial bagi petugas Pemilu termasuk di dalamnya adalah kesehatan dan keselamatan kerja.

5. Memastikan pembatasan beban kerja bagi petugas Pemilu. Jadi petugas pemilu tidak boleh lagi diberikan beban-beban lain selain tugas-tugas yang memang itu menjadi bagian dari tugas Pemilu yang sudah cukup berat.

(mib/haf)

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG-- Puluhan petugas kepolisian menjaga ketat kantor Pemuda Pancasila Jawa Barat di Jalan BKR, Kota Bandung, Rabu (15/1/2025) usai diduga terjadi penyerangan oleh diduga kelompok organisasi masyarakat (ormas). Puluhan anggota Pemuda Pancasila pun masih berkumpul di lokasi kejadian.

Kapolsek Regol Kompol Heri Suryadi mengatakan sekitar pukul 14.30 WIB terjadi gesekan antara kelompok organisasi masyarakat (ormas) di Kantor Pemuda Pancasila Jawa Barat. Namun, saat ini kondisi relatif sudah kondusif dan petugas melakukan penjagaan. "Bahwa tadi sekitar pukul 14.30 WIB terjadi sedikit gesekan kelompok ormas. Namun demikian, situasi terkendali kondusif," ujar Heri di lokasi, Rabu (15/1/2025).

Ia menyebut Polsek Regol bersama Koramil Regol-Lengkong melakukan penjagaan dan mendapat tambahan personel dari Polrestabes Bandung untuk mengamankan situasi. Pihaknya masih menelusuri penyebab gesekan yang terjadi. "Saat ini tim kami menelusuri apa yang jadi penyebab gesekan," katanya.

Heri melanjutkan pihaknya juga masih menelusuri korban yang diduga mengalami luka akibat bentrokan. Termasuk memeriksa ke rumah sakit. "Yang luka juga kami masih menelusuri, kita cek rumah sakit apakah ada korban atau tidak," kata dia.

Pihaknya masih menyelidiki motif dugaan penyerangan tersebut. Namun begitu, ia mengatakan pihaknya telah menurunkan personel dari Polsek, TNI-Polri dan Polrestabes Bandung. "Kurang lebih 50 personel," katanya.

Sebelumnya, Kantor Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila Jawa Barat di Jalan BKR, Kota Bandung diduga diserang oleh kelompok tidak dikenal yang diduga berasal dari organisasi masyarakat (ormas) lain, Rabu (15/1/2025) sekitar pukul 14.30 WIB. Akibat kejadian itu, beberapa anggota Pemuda Pancasila mengalami luka-luka dan sejumlah kendaraan seperti mobil rusak berat.

Pantauan, Kantor MPW Pemuda Pancasila dikerumuni oleh anggota Pemuda Pancasila yang berjaga-jaga di Jalan BKR, Kota Bandung. Puluhan aparat kepolisian pun turut melakukan penjagaan ketat.

Mobil jenis Ertiga dengan motif dan gambar Pemuda Pancasila mengalami kerusakan berat. Seluruh kaca mobil pecah dan terdapat batu di bagian kursi tengah. Sedangkan satu mobil lainnya mengalami kerusakan yaitu di bagian kaca pecah.

Inafis Polrestabes Bandung pun telah berada di lokasi kejadian dan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). Beberapa orang anggota Pemuda Pancasila mengalami luka-luka sehingga dilarikan ke rumah sakit.

Plt Dirjen Imigrasi Saffar Muhammad Godam mengaku diperiksa penyidik KPK terkait tim yang dibentuk mantan Menkumham Yasonna Laoly untuk mencari buronan Harun Masiku.

Saffar mengatakan total ada 25 pertanyaan yang dicecar oleh penyidik terhadap dirinya terkait tim bentukan Yasonna pada pemeriksaan, Rabu (15/1) hari ini.

"Saya tadi ditanya cuma ada kaitan pembentukan tim pemeriksa yang dibentuk oleh Pak Yasonna pada waktu itu. (Ada ditanyakan) Ada, ada. Terkait dengan tim pemeriksa yang dibentuk beliau," ujarnya kepada wartawan.

Selain tim bentukan Yasonna, Saffar mengaku ditanyakan soal informasi perlintasan Harun Masiku ke Indonesia. Hal itu dilakukan dalam rangka kapasitasnya selaku Kepala Kantor Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta pada saat itu.

"Seputar perlintasan Harun Masiku. 5 tahun yang lalu. Iya, data perlintasan kita mengatakan dia (Harun Masiku) ada di Indonesia," ucapnya.

Sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa sejumlah saksi terkait kasus kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto, pada Rabu (15/1) hari ini.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto bersama dengan Advokat PDIP Donny Tri Istiqomah diumumkan KPK sebagai tersangka pada akhir tahun kemarin.

Keduanya diduga terlibat dalam tindak pidana suap kepada Wahyu untuk kepentingan penetapan pergantian antarwaktu anggota DPR RI periode 2019-2024 Harun Masiku (buron).

Hasto juga dikenakan pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada awal 2020 lalu yang menyasar Harun.

BANDUNG, KOMPAS.com - Kantor Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila (PP) Jawa Barat di Jalan BKR, Kota Bandung, Jabar, diserang oleh kelompok organisasi masyarakat (Ormas) GRIB, Rabu (15/1/2025) sore.

Buntut dari penyerangan tersebut, sejumlah anggota PP Jabar mengalami luka, serta beberapa kendaraan yang terparkir di lokasi rusak berat.

Yadi, salah satu anggota PP korban penyerangan, mengatakan, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 14.30 WIB.

Ia bersama rekannya yang berada di dalam kantor kaget mengetahui ada penyerangan yang dilakukan oleh ormas lain.

"Kayaknya sekitar ratusan orang ada yang ke sini (menyerang). Padahal kita yang lagi ada di dalam kantor cuma sedikit," ujarnya saat ditemui di lokasi.

Selain menyerang anggota, kelompok tersebut juga merusak sejumlah kendaraan milik PP dan fasilitas kantor.

Saat ini, korban yang terluka sudah diberikan perawatan medis.

"Ada kerusakan unit dari motor, mobil juga ada, korban juga dari kita lengan sobek, punggung sobek, ada enam orang yang luka," terangnya.

Dia menambahkan, diduga aksi penyerangan ini merupakan imbas dari kejadian serupa yang terjadi di daerah lain.

Namun, dia tidak ingin berspekulasi lebih jauh dan menunggu penjelasan resmi dari pihak kepolisian.

"Nanti saja nunggu dari pihak yang berwajib," kata dia.

Sementara, dalam video yang beredar di media sosial, tampak sejumlah orang yang menggunakan seragam dan mobil bertuliskan GRIB mendatangi kantor PP di Bandung dan melakukan penyerangan.

"Ada penyerangan di PP," ujar perekam video.

Jakarta -

Perseteruan yang terjadi antara ormas Pemuda Pancasila (PP) dan Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya berakhir damai. Kedua pihak melakukan deklarasi damai di Pendopo Bupati Blora.

"Pada kesempatan ini, kita ingin menyaksikan keduanya, PP dan GRIB, untuk membuat surat pernyataan yang nanti ditandatangani keduanya. Dan disaksikan Forkopimda," ucap Bupati Blora Arief Rohman dilansirdetikJateng, Rabu (15/1/2025).

Arief mengaku menyayangkan terjadinya bentrokan kedua kelompok ormas ini. Ia berharap ke depannya Blora akan semakin aman dan kondusif.

Pada kesempatan yang sama, Ketua MPC Pemuda Pancasila Blora, Munaji, bersepakat untuk berdamai. Dia tidak ingin bentrok kemarin terulang kembali di wilayah Blora.

"Salam Pancasila. Saya Mbah Mun selaku Ketua Pemuda Pancasila Blora, untuk kejadian kemarin itu kita jadikan kejadian yang pertama dan terakhir. Mulai detik ini, setelah kesepakatan kita buat antara saya selaku Ketua Pemuda Pancasila Blora dan Ketua GRIB, insyaallah dari Pemuda Pancasila Blora siap pada hari ini untuk menciptakan kondusifitas wilayah Blora," jelasnya.

Sementara itu, Ketua GRIB Jaya Blora, Sugiyanto, menyambut baik sikap damai tersebut. Dia mengajak semua pihak membuat Blora damai dan sejuk.

"Perkenalkan, saya Sugiyanto, Ketua GRIB Jaya Blora, saya menyambut iktikad baik Mbah Mun, saya terima kita bekerja sama yang baik, kita lupakan kejadian yang kemarin, kita ciptakan Blora ini sejuk indah damai," ucap dia.

Baca berita selengkapnya di sini.

Lihat juga Video: Seteru 2 Ormas di Blora: Berawal dari Penolakan Berujung Kericuhan

[Gambas:Video 20detik]

(rdp/idh)

Kita tadi hampir satu jam berdiskusi dengan Pak Menteri HAM Natalius Pigai. Dua topik yang paling utama, yaitu penataan administrasi pertanahan supaya lebih mengedepankan dimensi HAM, bagaimana setiap sertifikasi tanah, pemberian hak-hak atas tanah,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan, penataan administrasi pertanahan supaya lebih mengedepankan dimensi Hak Asasi Manusia atau HAM.

“Kita tadi hampir satu jam berdiskusi dengan Pak Menteri HAM Natalius Pigai. Dua topik yang paling utama, yaitu penataan administrasi pertanahan supaya lebih mengedepankan dimensi HAM, bagaimana setiap sertifikasi tanah, pemberian hak-hak atas tanah, baik itu hak penguasaan lahan, hak guna usaha, hak guna bangunan, maupun hak pakai serta hak milik tidak mengganggu dan tidak melanggar HAM,” kata Nusron di Jakarta, Rabu.

Salah satu poin yang dibahas dalam koordinasi ini ialah terkait tanah ulayat. Sejauh ini, Kementerian ATR/BPN telah memulai pemberian hak atas tanah terhadap tanah ulayat dari berbagai daerah. Sebanyak 9.720.877 meterpersegi tanah ulayat telah berhasil disertifikatkan.

Namun, Nusron mengakui masih banyak tantangan yang dihadapi dalam penyertifikatan tanah ulayat ini.

“Setiap ada pendaftaran selalu terhambat kepada pengakuan dan penyataan dari hak adat tersebut. Ini harus kita tuntaskan supaya kita makin jelas mana batas-batas hak adat, mana batas-batas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) murni, dan mana batas-batas hutan. Supaya masing-masing didaftarkan,” katanya.

Sementara itu Menteri HAM Natalius Pigai mengapresiasi langkah yang sudah dilakukan Kementerian ATR/BPN dalam penyertifikatan tanah ulayat ini.

“Saya apresiasi Kementerian ATR/BPN karena sudah menyediakan sertifikat komunal, luar biasa. Coba cek di seluruh dunia, tidak semua negara di dunia ini yang menyediakan sertipikat komunal. Indonesia sudah lebih maju di mana kita menyediakan sertipikat komunal,” katanya.

Sebagai informasi, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berkoordinasi dengan Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) terkait administrasi pertanahan.

Pertemuan antara Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid dengan Menteri HAM Natalius Pigai tersebut berlangsung di Kementerian ATR/BPN, Jakarta.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2025

Blora -

Perseteruan antara Pemuda Pancasila (PP) dan Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya berakhir damai. Kedua pihak deklarasi damai di Pendopo Bupati Blora.

Ketua MPC Pemuda Pancasila Blora, Munaji, bersepakat untuk berdamai. Dia tidak ingin kejadian bentrok kemarin terulang kembali di wilayah Blora.

"Salam Pancasila. Saya Mbah Mun selaku Ketua Pemuda Pancasila Blora, untuk kejadian kemarin itu kita jadikan kejadian yang pertama dan terakhir. Dan saya juga tidak akan menyampaikan beberapa kejadian yang kemarin, yang penting mulai detik ini setelah kesepakatan kita buat antara saya selaku Ketua Pemuda Pancasila Blora dan Ketua GRIB, insyaallah dari Pemuda pancasila Blora siap pada hari ini untuk menciptakan kondusivitas wilayah Blora," jelasnya, Rabu (15/1/2025).

Selain menyampaikan kesepakatan untuk berdamai, dia meminta maaf telah merepotkan beberapa pihak.

"Dan yang kemarin kejadian itu kita jadikan yang terakhir, terima kasih. Saya juga selaku ketua Pemuda Pancasila mohon maaf merepotkan seperti itu," ucapnya.

Sementara itu Ketua GRIB Jaya Blora, Sugiyanto, menyambut baik sikap damai tersebut.

"Perkenalkan saya Sugiyanto, Ketua GRIB Jaya Blora, saya menyambut itikad baik Mbah Mun, saya terima kita bekerja sama yang baik, kita lupakan kejadian yang kemarin, kita ciptakan Blora ini sejuk indah damai," ucap dia.

Setelah menyampaikan pernyataan langsung, keduanya menandatangani surat pernyataan bermaterai, dengan saksi yang ikut bertanda tangan Bupati dan Forkompimda Blora.

Surat pernyataan itu kemudian ditunjukkan kepada publik, dan keduanya saling berjabat tangan.

5 Poin Kesepakatan Damai

Surat pernyataan antara ormas Pemuda Pancasila Kabupaten Blora dengan ormas GRIB Jaya Kabupaten Blora

Pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 pukul 11.20 WIB bertempat di Pendopo Rumah Dinas Bupati Blora, Kami Menyatakan:

1. Siap mendukung TNI dan Polri dalam menjaga Kamtibmas di wilayah Kabupaten Blora
2. Siap menghindari gesekan antar anggota ormas Pemuda Pancasila Kab Blora dengan ormas GRIB Jaya Kab Blora
3. Sepakat membangun dialog antar ormas Pemuda Pancasila Kab Blora dengan ormas GRIB Jaya Kab Blora dengan mengedepankan prinsip-prinsip musyawarah untuk mufakat
4. Sepakat menciptakan Sipkamtibnas yang aman dan kondusif serta tidak melakukan pengerahan massa maupun konflik yang dapat mengganggu ketertiban masyarakat
5. Apabila terbukti melakukan pelanggaran atau tindak pidana siap untuk diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Adapun surat tersebut ditandatangani oleh ketua kedua ormas tersebut, yaitu Munaji dan Sugiyanto, dengan beberapa saksi.

Seperti diberitakan sebelumnya, bentrokan terjadi antara ormas Pemuda Pancasila (PP) dan Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya di Blora terjadi di ini buntut dari ormas Pemuda Pancasila yang menggeruduk markas GRIB Jaya yang berada di wilayah Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, Senin (13/1).

Pada Selasa (14/1) ormas GRIB Jaya mengumpulkan anggota di Alun-alun Kabupaten Blora. Setelah mereka membubarkan diri, kericuhan pun terjadi di Karangjati dan Kunduran Blora. Akibatnya 12 orang mengalami luka, 19 orang ditangkap.

(ahr/dil)

BANDUNG, KOMPAS.com - Kantor Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila Jawa Barat, di Jalan BKR, Kota Bandung, Jawa Barat, diserang ormas GRIB.

Akibatnya, sejumlah anggota Pemuda Pancasila mengalami luka dan kendaraan rusak.

Berdasarkan pantauan di lokasi, puluhan aparat kepolisian tampak berjejer melakukan penjagaan ketat di kantor MPW PP Jabar.

Anggota PP juga terlihat masih berkumpul di sekitar lokasi.

Satu unit mobil Ertiga dengan gambar Pemuda Pancasila terlihat mengalami kerusakan dengan kaca depan dan sampingnya pecah.

Olah tempat kejadian perkara (TKP) pun telah dilakukan Inafis Polrestabes Bandung.

Beberapa anggota Pemuda Pancasila juga telah dibawa ke rumah sakit terdekat.

Yadi, salah satu anggota Pemuda Pancasila yang saat itu tengah di dalam kantor MPW Pemuda Pancasila, mengaku dikagetkan dengan sejumlah orang yang tiba-tiba melakukan penyerangan.

"Enggak tahu berapa yang datang, ada ke sini menyerang," katanya di lokasi.

Akibatnya, sejumlah anggota Pemuda Pancasila mengalami luka dan kendaraan rusak.

"Ada enam yang luka," ujarnya.

Kapolsek Regol Kompol Heri Suryadi mengatakan bahwa peristiwa ini terjadi sekitar 14.30 WIB. Saat ini, petugas kepolisian dibantu TNI tengah melakukan pengamanan di lokasi.

"Terjadi sedikit gesekan kelompok ormas, namun demikian situasi terkendali kondusif, di mana kami Polsek Regol bersama Koramil Regol-Lengkong mendapat backing dari polrestabes untuk mengamankan situasi," kata Heri.

Dikatakan, saat ini pihaknya tengah menelusuri penyebab gesekan.

"Saat ini tim kami menelusuri apa yang jadi penyebab gesekan. Motif masih diselidiki. Apa yang menjadi penyebab terjadinya gesekan ormas ini. Nanti perkembangan lanjut oleh pimpinan kami laporkan," tambahnya.

Sementara, dalam video yang beredar di media sosial, tampak sejumlah orang yang menggunakan seragam dan mobil bertuliskan GRIB mendatangi kantor PP di Bandung dan melakukan penyerangan.

"Ada penyerangan di PP," ujar perekam video.