JAKARTA, KOMPAS.com - Jurnalis Kompas.com, Rahel Narda Chaterine meraih juara 2 lomba jurnalistik yang digelar oleh Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) untuk kategori penulisan.

Penyerahan penghargaan secara simbolik dilakukan oleh Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Hiariej atau Eddy Hiariej dalam acara malam apresiasi yang digelar di kawasan Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2025).

Usai memberikan penghargaan, Eddy Hiariej menekankan pentingnya sebuah kompetisi untuk meningkatkan kualitas diri.

Guru Besar Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada (UGM) itu menilai, lomba karya jurnalistik penting untuk meningkatkan kemampuan wartawan terutama di bidang hukum.

"Dengan wawasan wartawan hukum kita itu bisa memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat melalui tulisan-tulisannya di berbagai media," kata Eddy Hiariej.

Dalam lomba ini, Rahel mengirimkan karya yang tayang di Kompas.com dengan judul "Bola Panas OTT di Tangan Pimpinan KPK Baru, Masih Relevan".

Sementara, jurnalis CNNIndonesia.com Feri Agus Setyawan meraih juara pertama dengan tulisan berjudul "Darurat Mafia Hukum dan Momentum Bersih-Bersih Pemerintahan Baru".

Kemudian, juara 3 diraih Yakub Pryatama Wijayaatmaja dari Media Indonesia dengan judul tulisan "Pemulangan Napi Asing Disertai Pamrih".

Selain itu, ada juga juara favorit diraih Yogi Anugrah dari CNNIndonesia.com dengan karya berjudul "Sesat Pikir Capim KPK soal Usulan Penghapusan OTT".

Adapun para pemenang menyisihkan puluhan karya tulis dikompetisikan dengan tema "Wajah Hukum Pemerintahan Baru".

Puluhan karya itu dinilai oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung 2021-2023, Andi Samsan Nganro; Pakar Hukum dari Universitas Trisakti, Albert Aries; dan editor Kompas.com, Bayu Galih.

Acara ini turut dihadiri sejumlah pejabat dan masyarakat sipil yang fokus di bidang hukum, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra.

Kemudian, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Harli Siregar; Komisioner Kompolnas Choirul Anam; dan Ketua YLBHI Muhammad Isnur.

Israel diperkirakan akan membebaskan hampir 2.000 tahanan Palestina selama fase pertama kesepakatan gencatan senjata-pembebasan sandera yang akan mulai berlaku Minggu (19/1) pagi.

Kesepakatan gencatan senjata itu memiliki tiga fase. Fase pertama diperkirakan berlangsung selama enam minggu dan akan membebaskan 33 sandera Israel.

Sandera asing, termasuk warga Amerika Serikat, diperkirakan bakal dibebaskan sebagai tambahan, kata sumber yang mengetahui kesepakatan tersebut mengatakan kepada CNN pada Jumat (16/1).

Pemerintah Israel menyetujui kesepakatan gencatan senjata setelah berunding selama lebih dari tujuh jam pada Jumat hingga Sabtu dini hari.

Sebagai bagian dari resolusi yang menyetujui kesepakatan tersebut, pemerintah Israel mengatakan pada Jumat bahwa mereka telah menyetujui pembebasan 737 tahanan Palestina serta 1.167 warga Gaza yang ditangkap selama serangan di wilayah tersebut.

Meski begitu Kantor Media Tahanan yang berpusat di Gaza mengatakan data yang berbeda. Menurut organisasi tersebut pada Sabtu, Israel akan membebaskan 1.737 tahanan, termasuk 120 wanita dan anak-anak.

Selain itu hampir 300 warga Palestina yang menjalani hukuman seumur hidup juga akan dibebaskan.

Sejauh ini masih belum jelas mengapa kedua pihak mengeluarkan angka yang berbeda.

Pada fase kedua gencatan senjata akan mencakup penarikan penuh pasukan Israel dari Gaza. Pada tahap ini para sandera yang masih hidup akan dibebaskan sebagai imbalan sekitar 190 tahanan Palestina di Israel.

Pada fase ketiga akan dilakukan pemulangan jenazah dan sisa-sisa tubuh sandera serta implementasi rencana rekonstruksi Gaza.

Agresi militer Israel ke Gaza sudah terjadi sejak Oktober 2023. Sedari itu lebih dari 46 ribu warga tewas.

YERUSALEM, investor.id – Sebanyak 1.977 tahanan Palestina akan ditukar dengan 33 warga Israel di Gaza. Sebanyak 290 orang yang menjalani hukuman seumur hidup dan 1.687 lainnya yang ditahan atas berbagai tuduhan akan dibebaskan Israel sebagai bagian dari kesepakatan pertukaran tahanan dan gencatan senjata di Gaza.

Kesepakatan ini akan mulai berlaku pada Minggu (19/1/2025), menurut laporan media Israel. Pihaknya akan membebaskan tahanan-tahanan Palestina tersebut sebagai imbalan untuk 33 sandera Israel yang saat ini ditahan di Jalur Gaza, sebagaimana dilaporkan harian Yedioth Ahronoth.

Kesepakatan tersebut mencakup pembebasan 1.000 tahanan Palestina yang ditahan setelah 7 Oktober 2023, berikut 47 tahanan yang ditangkap kembali meskipun telah dibebaskan dalam kesepakatan pertukaran tahanan pada 2011.

Sesuai kesepakatan, pertukaran tersebut akan dilakukan dalam tujuh tahap selama 42 hari pertama.

Pada Jumat (17/1/2025) surat kabar Israel Haaretz melaporkan hari pertama kesepakatan akan menyaksikan pembebasan tiga sandera Israel. Ini diikuti oleh empat sandera pada hari ketujuh, masing-masing tiga sandera pada hari ke-14, 21, 28, dan hari ke-35.

Kelompok terakhir yang terdiri dari 14 sandera akan dibebaskan pada pekan terakhir fase pertama.

Sebuah pernyataan dari kantor pemimpin otoritas Israel memastikan proses pertukaran diperkirakan akan dimulai pada Minggu, setelah disetujui oleh Kabinet Keamanan dan pemerintah.

Kementerian Kehakiman Israel dan kemudian Dinas Penjara Israel akan menerbitkan daftar tahanan yang akan dibebaskan pada fase pertama kesepakatan.

Menurut Komisi Urusan Tahanan Palestina, saat ini Israel telah menahan 10.400 warga Palestina, termasuk 600 orang yang menjalani hukuman seumur hidup.

Pada Rabu (15/1/2025), pemerintah Qatar mengumumkan kesepakatan gencatan senjata tiga fase untuk mengakhiri lebih dari 15 bulan serangan mematikan Israel di Jalur Gaza, dengan gencatan senjata dijadwalkan berlaku Minggu.

Hampir 46.800 warga Palestina tewas, sebagian besar perempuan dan anak-anak, seperti dikutip Anadolu. Menurut otoritas kesehatan setempat, lebih dari 110.000 lainnya terluka akibat serangan Israel di Gaza sejak 7 Oktober 2023.

Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan pada November 2024 terhadap pemimpin otoritas Israel Benjamin Netanyahu. Surat perintah lainnya menargetkan mantan kepala pertahanan Israel, Yoav Gallant, atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Israel juga menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) atas perang yang dilancarkannya di Palestina.

Editor: Grace El Dora (graceldora@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Kapolres Gunungkidul AKBP Ary Murtini mengatakan, terkait pencurian kayu jenis Sono brith yang berada di petak 101 Paliyan, pihaknya sudah mempertemukan kedua belah pihak.

"Alhamdulillah pagi tadi kami mempertemukan kedua belah pihak dan sepakat untuk menyelesaikan perkara ini melalui Restorative Justice (RJ)," kata Ary kepada wartawan di Mapolres Gunungkidul, Jumat (17/1/2025) malam.

Dikatakannya, perkara ini melibatkan banyak pihak.

Proses RJ awalnya ada penjamin masyarakat, kemudian ada dari pihak keluarga, juga dari perwakilan lingkungan.

Ary menyebut, proses RJ harus melalui beberapa tahap.

Namun, dipastikan tidak ada proses hukum terhadap M (44), warga Kapanewon Panggang.

"Kepada terlapor sudah kami tangguhkan penahanannya dan kemudian proses RJ sedang berlangsung. Tapi kedua belah pihak sudah sepakat untuk menyelesaikan ini secara RJ," kata dia.

"Terlapor sudah di rumah, sudah dikembalikan," ucap Ary.

Perlu diketahui, polisi menangkap M (44), warga Kapanewon Panggang, Gunungkidul, DI Yogyakarta, karena tertangkap mencuri lima potongan kayu sono brith di hutan negara Paliyan.

Pelaku terancam hukuman 5 tahun karena mencuri kayu negara.

Kapolsek Paliyan AKP Ismanto menyampaikan, pihaknya mengamankan M setelah ditangkap petugas patroli kehutanan karena membawa sepotong kayu sono brith dengan cara dipanggul pada 25 Desember 2024 lalu sekitar pukul 18.00 WIB.

Oleh petugas, M diamankan dan dimintai keterangan.

"Setelah dilakukan pengecekan, ternyata total lima potongan kayu dari hutan negara," kata Ismanto di Mapolres Gunungkidul, Kamis (16/1/2025).

Dikatakannya, petugas kehutanan langsung melaporkan kejadian ini ke Polsek Paliyan.

Setelah dilakukan pemeriksaan, M dibawa ke Polsek Paliyan bersama barang bukti.

Pelaku disangkakan Pasal 82 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf b, atau Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e, atau Pasal 84 ayat (1) jo Pasal 12 huruf f Undang-Undang RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang jo Pasal 37 Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

"Dengan ancaman hukuman penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun," kata Kapolsek.

Ismanto mengatakan, pelaku mengaku baru mencuri satu kali dan akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Gaza City, Palestina (ANTARA) - Kantor Media Tahanan yang berbasis di Gaza mengumumkan pada Sabtu (18/1) bahwa daftar tahanan Palestina yang akan dibebaskan sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran tahanan akan dipublikasikan sebelum hari pertukaran dilakukan, sesuai mekanisme yang disepakati dengan pihak Israel.

Kantor tersebut menjelaskan bahwa publikasi daftar tahanan oleh Israel untuk tahap pertama pertukaran adalah tindakan sepihak yang sepenuhnya berada di bawah kewenangan otoritas Israel.

Lebih lanjut, mereka menambahkan bahwa mekanisme pembebasan akan disesuaikan dengan jumlah tahanan yang akan dibebaskan serta kategori mereka.

Proses ini akan berlangsung sepanjang tahap pertama perjanjian, yang dijadwalkan selama 42 hari.

"Kami akan mempublikasikan daftar tersebut sebelum setiap hari pertukaran, sesuai mekanisme yang telah disepakati dalam ketentuan gencatan senjata," demikian pernyataan Kantor Media Tahanan Gaza.

Pada Sabtu pagi, Kementerian Luar Negeri Qatar mengumumkan bahwa gencatan senjata di Gaza akan mulai berlaku pada Minggu pukul 08.30 waktu setempat.

Otoritas Kehakiman Israel telah menerbitkan daftar 735 tahanan Palestina yang akan dibebaskan, selain daftar sebelumnya yang mencakup 95 nama.

Namun, juru bicara Komisi Urusan Tahanan Palestina, Thaer Shreith, menyoroti adanya kesalahan dalam daftar awal tersebut, seperti dimasukkannya sejumlah nama tahanan perempuan yang telah dibebaskan sebelumnya dan tidak lengkapnya rincian untuk 10 tahanan lainnya.

Shreith mendesak para mediator dari Qatar dan Mesir untuk menangani ketidaksesuaian ini, menegaskan bahwa otoritas Israel tidak boleh dibiarkan menciptakan kebingungan di kalangan publik Palestina atau keluarga para tahanan.

Qatar, pada Rabu, mengumumkan kesepakatan gencatan senjata tiga tahap untuk mengakhiri lebih dari 15 bulan serangan Israel yang mematikan di Jalur Gaza. Gencatan senjata ini dijadwalkan berlaku pada Minggu.

Menurut otoritas kesehatan setempat, hampir 46.900 warga Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-anak, tewas dan lebih dari 110.600 orang terluka akibat perang dan genosida yang dilakukan zionis di Gaza sejak 7 Oktober 2023.

Pada November 2024, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk pemimpin Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Israel juga menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) atas perang yang mereka lakukan di wilayah tersebut.

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Primayanti
Editor: Bayu Prasetyo
Copyright © ANTARA 2025

MKGR telah menjadi simbol Pancasila, simbol persatuan gotong royong dan pengabdian penuh kepada bangsa dan negara

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Prabowo Subianto menilai peringatan hari ulang tahun (HUT) Ke-65 Organisasi Masyarakat (Ormas) Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) menjadi bukti ketangguhan dan semangat pengabdian MKGR dalam membela ideologi Pancasila.

Hal itu disampaikan Presiden Prabowo yang juga Ketua Umum Partai Gerindra dalam Puncak HUT Ke-65 Ormas MKGR 2025 melalui rekaman video yang disaksikan di Jakarta, Sabtu malam.

"Perjalanan 65 tahun adalah bukti ketangguhan semangat pengabdian Ormas MKGR dalam memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan rakyat dan selalu membela ideologi negara Pancasila," kata Prabowo.

Dalam rekaman video tersebut yang disaksikan seluruh hadirin HUT Ke-65 Ormas MKGR, Presiden Prabowo mengucapkan selamat ulang tahun pada Ormas MKGR.

Prabowo menceritakan bahwa Ormas MKGR terlahir saat negara sedang dalam pertarungan antara ideologi. Namun demikian, Prabowo menilai MKGR tetap berpihak kepada ideologi Pancasila.

"MKGR telah menjadi simbol Pancasila, simbol persatuan gotong royong dan pengabdian penuh kepada bangsa dan negara," ujar Presiden.

Dalam acara tersebut, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia tak luput untuk hadir didampingi Ketua Umum DPP Ormas MKGR Adies Kadir. Mereka tampak disambut dengan tarian dan lagu E Mambo Simbo yang berasal dari Papua.

Adapun acara ini juga dihadiri oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo.

Kemudian, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Wakil Ketua MPR RI Kahar Muzakir, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Christina Aryani, Gubernur Lemhannas Ace Hasan Syadzily, Wakil Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Lodewijk Freidrich Paulus, Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tandjung, dan seluruh anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI.

Selain itu, juga hadir Sekretaris Jenderal (Sekjen) Golkar Sarmuji dan Wakil Ketua Umum sekaligus Ketua MKGR Adies Kadir. Ketua Dewan Pembina sekaligus Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Bendahara Umum Golkar Sari Yuliati, Ketua Dewan Etik Golkar Muhammad Hatta serta Politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu.

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025

MKGR telah menjadi simbol Pancasila, simbol persatuan gotong royong dan pengabdian penuh kepada bangsa dan negara

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Prabowo Subianto menilai peringatan hari ulang tahun (HUT) Ke-65 Organisasi Masyarakat (Ormas) Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) menjadi bukti ketangguhan dan semangat pengabdian MKGR dalam membela ideologi Pancasila.

Hal itu disampaikan Presiden Prabowo yang juga Ketua Umum Partai Gerindra dalam Puncak HUT Ke-65 Ormas MKGR 2025 melalui rekaman video yang disaksikan di Jakarta, Sabtu malam.

"Perjalanan 65 tahun adalah bukti ketangguhan semangat pengabdian Ormas MKGR dalam memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan rakyat dan selalu membela ideologi negara Pancasila," kata Prabowo.

Dalam rekaman video tersebut yang disaksikan seluruh hadirin HUT Ke-65 Ormas MKGR, Presiden Prabowo mengucapkan selamat ulang tahun pada Ormas MKGR.

Prabowo menceritakan bahwa Ormas MKGR terlahir saat negara sedang dalam pertarungan antara ideologi. Namun demikian, Prabowo menilai MKGR tetap berpihak kepada ideologi Pancasila.

"MKGR telah menjadi simbol Pancasila, simbol persatuan gotong royong dan pengabdian penuh kepada bangsa dan negara," ujar Presiden.

Dalam acara tersebut, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia tak luput untuk hadir didampingi Ketua Umum DPP Ormas MKGR Adies Kadir. Mereka tampak disambut dengan tarian dan lagu E Mambo Simbo yang berasal dari Papua.

Adapun acara ini juga dihadiri oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo.

Kemudian, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Wakil Ketua MPR RI Kahar Muzakir, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Christina Aryani, Gubernur Lemhannas Ace Hasan Syadzily, Wakil Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Lodewijk Freidrich Paulus, Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tandjung, dan seluruh anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI.

Selain itu, juga hadir Sekretaris Jenderal (Sekjen) Golkar Sarmuji dan Wakil Ketua Umum sekaligus Ketua MKGR Adies Kadir. Ketua Dewan Pembina sekaligus Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Bendahara Umum Golkar Sari Yuliati, Ketua Dewan Etik Golkar Muhammad Hatta serta Politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu.

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025

Saat ini, kasus penyalahgunaan narkotika di Sulawesi Tengah berada pada peringkat kelima di Indonesia

Sigi, Sulteng (ANTARA) - Anggota Komisi III DPR RI Sarifudin Sudding menegaskan agar semua aparat penegak hukum, khususnya Polri dan Badan Narkotika Nasional (BNN), menindak tegas bandar narkoba, termasuk di Sulawesi Tengah.

"Kalau ada bandar narkoba yang barang buktinya banyak, bahkan hingga berton-ton itu harus dikejar, jika ditemukan langsung tembak di tempat para pelakunya itu," kata Sarifudin Sudding di Sigi, Sulteng, Sabtu.

Ia mengemukakan dirinya siap bertanggung jawab jika ada aparat penegak hukum yang menembak pelaku dan bandar narkoba yang terbukti membawa barang tersebut.

"Nanti saya yang bertanggung jawab, kita tidak boleh takut karena narkoba ini sudah merenggut hak-hak generasi muda, termasuk generasi muda di sini, di Sulawesi Tengah," ucapnya.

Menurut dia, pelaku dan bandar narkoba saat ini sudah sangat merusak para generasi muda sehingga pemerintah melalui aparat penegak hukum perlu melakukan tindakan tegas.

"Saat ini, kasus penyalahgunaan narkotika di Sulawesi Tengah berada pada peringkat kelima di Indonesia," sebutnya.

Sarifudin Sudding mengajak semua aparat penegak hukum di kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah baik dari Polri, TNI, Kejaksaan Negeri dan BNN setempat bisa bekerjasama serta berkolaborasi memutus mata rantai peredaran narkotika di daerah tersebut.

"Saya mengimbau agar aparat penegak hukum bisa bersama-sama untuk menangkap dan menyelidiki bandar narkoba bukan hanya pelaku pengguna narkotika," ujarnya.

Diketahui Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) dalam kurun waktu tahun 2024 telah menangani 27 kasus penyalahgunaan narkotika berbagai jenis.

Dari 27 kasus itu terdapat 42 orang tersangka terdiri dari 38 laki-laki dan tiga perempuan dengan jumlah sabu sebanyak 2.425,24 gram dan ganja 2.204,4 gram.

Pewarta: Moh Salam
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar menyatakan lembaga yang dipimpinnya siap memberikan dukungan maksimal terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Namun, hingga saat ini, belum ada landasan hukum formal yang mengatur keterlibatan BPOM dalam program tersebut.

"Masalahnya tinggal satu saja sebetulnya, yaitu keterlibatan kami secara formal belum ada," ujar Taruna saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (18/1/2025).

"Kenapa belum? Karena kami menunggu instruksi. Apakah melalui MoU atau instruksi Presiden," ungkap dia.

Menurut Taruna, BPOM telah menjalin kolaborasi nonformal dengan Badan Gizi Nasional terkait program MBG.

Dalam waktu dekat, menurut Taruna, lembaganya akan menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Badan Gizi Nasional untuk menjadi dasar hukum dalam keterlibatan BPOM.

Taruna mengaku sudah berkomunikasi dengan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana untuk segera menyusun MoU ini. Hal ini dilakukan sambil menunggu instruksi Presiden tentang keterlibatan BPOM.

"Supaya terorganisasi, ada landasan aturan, instruksi, dan poin-poin tanggung jawab yang jelas," tambah Taruna.

Taruna menegaskan pentingnya keterlibatan BPOM sebagai bagian dari pengawasan dalam program strategis nasional tersebut.

"Yang pertama saya ingin sampaikan bahwa tentu ini program strategis nasional kita. Badan POM siap memberi dukungan maksimal untuk program Makan Bergizi Gratis," ucapnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR, Cucun Ahmad Syamsurijal, juga menyarankan agar BPOM dilibatkan dalam pengawasan program MBG.

Menurut dia, langkah ini penting untuk menghindari insiden seperti yang terjadi baru-baru ini, di mana puluhan siswa SD mengalami keracunan akibat menu ayam dalam program MBG.

"Alangkah baiknya libatkan BPOM sebagai institusi negara yang bisa (mengawasi). Kalau memang BPOM misalkan SDM-nya sedikit, daerah itu kan ada dinas kesehatan, juga ada ahli gizi yang memahami bagaimana menguji makanan layak atau tidak," ujar Cucun di Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2025).

BPOM menyambut baik usulan tersebut dan menganggapnya sebagai langkah positif dalam meningkatkan kualitas pengawasan makanan yang didistribusikan kepada masyarakat melalui program MBG.

Gencatan senjata di Jalur Gaza akan dimulai pada Minggu (19/1) pagi waktu setempat, dengan melibatkan pembebasan para tahanan Palestina yang ditukar dengan para sandera Israel. Tel Aviv tidak menginginkan adanya perayaan di depan umum ketika para tahanan Palestina dibebaskan nantinya.

Dinas Penjara Israel, seperti dilansir AFP, Sabtu (18/1/2025), mengatakan pihaknya mengambil langkah-langkah untuk mencegah perayaan di depan umum ketika para tahanan Palestina dibebaskan dari penjara sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata.

Langkah-langkah untuk mencegah perayaan itu, sebut Dinas Penjara Israel, turut menjadi pertimbangan dalam persiapan pembebasan para tahanan Palestina untuk ditukar dengan para sandera Israel yang masih ditahan di Jalur Gaza.

Disebutkan Dinas Penjara Israel bahwa dua penjara, satu di dekat Yerusalem dan satu lagi di dekat kota Ashkelon, telah memulai persiapan dengan mengumpulkan para tahanan Palestina yang akan dibebaskan.

"Komisioner Dinas Penjara Israel, Mayor Jenderal Kobi Yaakobi, menginstruksikan bahwa... untuk mencegah perayaan dengan kegembiraan di depan umum di Ashkelon dan area-area lainnya di Israel, pengawalan dari Penjara 'Shikma' tidak akan ditangani oleh bus-bus sipil Palang Merah (Internasional)," demikian pernyataan Dinas Penjara Israel.

Komite Palang Merah Internasional (ICRC) mengawasi pertukaran tahanan Palestina dan sandera Israel ketika gencatan senjata berlangsung di Jalur Gaza pada November 2023 lalu. Pada saat itu, sebanyak 105 sandera, termasuk 80 sandera Israel, dibebaskan oleh Hamas, yang ditukar dengan 240 tahanan Palestina.

Dinas Penjara Israel mengatakan bahwa "unit-unit khusus" dari pihak mereka akan menangani transportasi para tahanan Palestina tersebut.

Menurut Dinas Penjara Israel, Yaakobi juga mengatakan kepada para tahanan Palestina yang akan dibebaskan untuk "menahan diri dari ekspresi kegembiraan di dalam wilayah Israel".

Otoritas Israel sebelumnya mengumumkan bahwa "pemerintah menyetujui pembebasan 737 tahanan" Palestina pada tahap pertama kesepakatan gencatan senjata dan pembebasan sandera di Jalur Gaza.

Simak Video Menteri Israel yang Setuju Gencatan Senjata: Ini Keputusan Sulit

[Gambas:Video 20detik]

Kementerian Kehakiman Israel merilis nama-nama tahanan, baik pria, wanita maupun anak-anak, yang disebutkan tidak akan dibebaskan sebelum Minggu (19/1) sore, sekitar pukul 16.00 waktu setempat.

Qatar Umumkan Gencatan Senjata Gaza Dimulai 19 Januari Pagi

Otoritas Qatar, yang merupakan salah satu mediator kesepakatan ini, mengumumkan bahwa gencatan senjata di Jalur Gaza akan mulai berlaku pada Minggu (19/1) pagi, sekitar pukul 06.30 GMT atau pukul 08.30 waktu Gaza. Gencatan senjata disepakati akan berlangsung selama enam minggu.

"Sebagaimana dikoordinasikan oleh para pihak dalam perjanjian dan para mediator, gencatan senjata di Jalur Gaza akan dimulai pada pukul 08.30 waktu lokal Gaza pada hari Minggu, 19 Januari," ucap juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majed al-Ansari, dalam pernyataan via media sosial X.

"Kami menyarankan warga untuk mengambil tindakan pencegahan, berhati-hati, dan menunggu arahan dari sumber-sumber resmi," ucapnya memberikan imbauan.

Waktu pasti dimulainya gencatan senjata antara Israel dan Hamas belum jelas, meskipun Israel mengatakan tidak akan ada tahanan Palestina yang akan dibebaskan sebelum pukul 14.00 GMT.

Hamas Bicara Soal Mekanisme Pembebasan Sandera Israel di Gaza

Kelompok Hamas, dalam pernyataan pada Sabtu (18/1) seperti dilansir Reuters, mengatakan bahwa mekanisme pembebasan sandera Israel di Jalur Gaza akan bergantung pada jumlah tahanan Palestina yang dibebaskan oleh Israel.

Disebutkan Hamas bahwa daftar tahanan Palestina yang akan dibebaskan dari penjara Israel akan dipublikasikan satu hari sebelum pertukaran tahanan-sandera dilakukan berdasarkan kesepakatan yang dicapai pada Rabu (15/1) waktu setempat.

Menurut kesepakatan gencatan senjata yang disepakati, akan ada 33 sandera yang dibebaskan Hamas pada tahap pertama, sebagai pertukaran dengan tahanan Palestina yang dibebaskan dari penjara Israel.

Simak Video Menteri Israel yang Setuju Gencatan Senjata: Ini Keputusan Sulit

[Gambas:Video 20detik]

PALEMBANG, iNEWSpalembang.id – Kantor Imigrasi Palembang kembali membuka pelayanan pembuatan paspor pada akhir pekan melalui program Paspor Simpatik.

Menurut Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang, Khairil Mirza, pelayanan Paspor Simpatik ini sudah dilaksanakan untuk kali ketiga. Pada akhir pekan ini, pelayanan kembali dibuka.

“Program Paspor Simpatik ini bagian dari rangkaian kegiatan Hari Bhakti Imigrasi (HBI) ke-75, dengan kuota pemohon paspor sejumlah 75 orang, dan terdaftar sebanyak 74 orang,” ujar dia, Sabtu (18/1/2025).

Mirza mengungkapkan, sesuai tema HBI yaitu melayani, mengabdi dan berinovasi, layanan Paspor Simpatik ini memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mengurus pembuatan paspor baru dan penggantian paspor pada hari libur.

“Jadi masyarakat yang tidak sempat mengajukan permohonan di hari kerja dapat mengurus paspor pada akhir pekan,” ungkap dia.

Khusus pelayanan Paspor Simpatik ini, jelas Mirza, pemohon hanya perlu mendaftar melalui aplikasi M-Paspor dengan mengisi data, upload dokumen, serta memilih tanggal yang tersedia di aplikasi.

“Syarat yang dilampirkan yaitu e-KTP, kartu keluarga, akta lahir atau Ijazah, buku nikah untuk permohonan baru serta e-KTP dan paspor lama apabila sudah pernah memiliki paspor untuk permohonan penggantian," tandas dia.

Editor : Sidratul Muntaha

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa pemerintah akan segera membentuk undang-undang terkait mekanisme pemindahan narapidana atau transfer of prisoners.

“Draf undang-undangnya sudah ada di Kementerian Hukum, supaya nanti kita segera bikin. Undang-undangnya cuma berapa pasal saja, kok. Mudah-mudahan cepat selesai,” ujar Yusril saat ditemui usai menghadiri acara Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) di Jakarta, Jumat (17/1) malam.

Dia menjelaskan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mengamanatkan ketentuan pemindahan narapidana diatur dengan undang-undang. Sementara itu, undang-undang mengenai bantuan hukum timbal balik (MLA) tidak bisa dijadikan dasar pemindahan maupun pertukaran narapidana.

Yusril mengakui undang-undang khusus yang mengatur pemindahan maupun pertukaran narapidana tersebut belum ada. Pemindahan narapidana asing yang dilakukan pemerintah belakangan ini merupakan diskresi Presiden Prabowo Subianto.

“Karena belum ada (undang-undang khusus) maka terbuka ruang bagi Presiden untuk merumuskan satu kebijakan dan merupakan sebuah diskresi Presiden untuk hal ini,” ujarnya.

Adapun, pemindahan narapidana asing yang dilakukan Pemerintah Indonesia pada Desember 2024 didasarkan pada kesepakatan pengaturan praktis (practical arrangement). Namun demikian, Menko Yusril yakin undang-undang khusus yang mengatur hal itu diperlukan.

“Walaupun sekarang ini dikatakan bisa dilakukan dengan perjanjian, tetapi lebih baik memang kita bikin undang-undangnya supaya tidak ada keragu-raguan lagi,” katanya.

Sebelumnya, Indonesia telah memindahkan terpidana mati kasus penyelundupan 2,6 kilogram heroin, Mary Jane, ke negara asalnya, Filipina, pada Rabu (18/12/2024) dini hari. Mary Jane dipindahkan berdasarkan pengaturan praktis yang ditandatangani Yusril dan Wakil Menteri Kehakiman Filipina Raul T. Vasquez.

Indonesia juga telah memindahkan lima narapidana anggota Bali Nine ke Australia, pada Minggu (15/12/2024). Lima napi yang menjalani hukuman penjara seumur hidup dalam kasus penyelundupan 8,2 kilogram heroin itu dipindahkan berdasarkan pengaturan praktis yang diteken Yusril dan Menteri Dalam Negeri Australia Tony Burke.

Di sisi lain, pemerintah tengah membahas pemindahan terpidana mati kasus narkotika berkebangsaan Prancis, Serge Areski Atlaoui. Menko Yusril memperkirakan, penandatangan pengaturan praktis dengan Menteri Kehakiman Prancis dilakukan pada bulan Februari mendatang.