Surabaya -

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan dirinya berjanji bersikap kooperatif sebagai tersangka di KPK. Dia meyakini KPK dapat bekerja dengan seadil-adilnya karena lembaga tersebut didirikan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri saat menjabat sebagai presiden.

Dilansir detikJatim, Hasto mengatakan selalu menjunjung tinggi hukum dan tidak akan mangkir. Namun, dia sempat menyinggung terkait 'hukum pesanan' dan bisa membedakannya dengan hukum yang benar-benar dijalankan dengan adil.

"Saya diajarkan untuk menjunjung tinggi hukum dan selalu kooperatif terhadap seluruh proses hukum itu. Tapi saya juga mencatat, mana hukum yang berkeadilan, mana hukum sebagai suatu pesanan," ujar Hasto usai mengikuti acara Soekarno Run di Surabaya, Minggu (19/1/2025).

Namun, untuk proses yang dijalaninya saat ini, Hasto meyakini KPK dapat bekerja dengan adil dan transparan. Apalagi, dia mengingatkan, KPK dibentuk oleh Presiden Ke-5 RI Megawati Soekarnoputri pada 2002.

"Tapi kami percayakan sepenuhnya bahwa KPK punya misi mulia, karena KPK yang mendirikan Ibu Megawati Soekarnoputri. Sebagai sekjen saya harus mempelopori antikorupsi, saya bukan pejabat negara dan tidak ada kerugian negara," lanjut Hasto.

"Oleh karena itu kami akan mengikuti seluruh proses hukum dengan sebaik-baiknya dengan penuh disiplin," tegasnya.

Hasto sendiri diketahui akan melakukan upaya praperadilan terhadap penetapan status tersangkanya. Hasto ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan suap penggantian antarwaktu (PAW) Harun Masiku dan merintangi penyidikan KPK terhadap Harun.

"Kami akan sampaikan argumentasi hukum berdasarkan bukti-bukti yang otentik teks formil maupun materil," ucap Hasto.

(des/des)

KOMPAS.com - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berencana membuka Unit Layanan Paspor (ULP) di Kabupaten Garut.

Pembukaan ULP tersebut dalam rangka mendekatkan pelayanan paspor kepada masyarakat,

Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Asep Kurnia, saat menghadiri Pelayanan Paspor Simpatik dalam rangka Hari Bakti Imigrasi ke-75 di Pendopo Kabupaten Garut, Minggu (19/1/2025).

"Saat ini saya bersama Pj. Bupati Garut, Barnas Adjidin, sedang survei lokasinya dan dalam waktu dekat kami akan buka Unit Layanan Paspor (ULP) Garut pada tempat yang strategis dan mudah diakses masyarakat," ujar Asep seperti dalam rilis yang diterima Kompas.com, Minggu.

Selama ini, warga Garut diketahui harus menempuh perjalanan jauh ke Tasikmalaya untuk mengurus paspor.

Oleh karena itu, Asep menyampaikan bahwa pihaknya telah meminta Pj. Bupati Garut untuk membantu menyiapkan lokasi yang layak untuk ULP Imigrasi Garut.

"Secara paralel, sambil menyiapkan ULP Garut, kami juga membuka pelayanan paspor di Mal Pelayanan Publik (MPP) Garut. Pelayanan dilakukan setiap Senin dan Kamis. Hal ini tentunya sebagai upaya kami memudahkan dan mendekatkan akses pelayanan paspor bagi warga Garut," tambahnya.

Pemkab Garut mendukung penuh

Asep optimistis bahwa ULP Garut dapat segera beroperasi, mengingat Pemerintah Kabupaten Garut telah menyiapkan beberapa opsi lokasi, termasuk Kantor KORPRI sebagai salah satu alternatif.

Menanggapi rencana ini, Pj. Bupati Garut, Barnas Adjidin, menyambut baik langkah tersebut dan menyatakan komitmennya untuk mendukung persiapan pembukaan ULP.

"Setelah kunjungan Pak Sekjen hari ini, pekan depan akan langsung kami tindak lanjuti dari sisi penganggaran dan penyiapan lokasi pelayanan serta penginapan bagi petugas imigrasi," jelas Barnas.

Langkah ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat Garut dalam mengakses layanan paspor tanpa harus melakukan perjalanan jauh ke luar daerah.

Dengan adanya ULP Garut, pelayanan diharapkan menjadi lebih efektif, efisien, dan ramah bagi masyarakat.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sedang mengecek untuk mendapatkan konfirmasi soal kebenaran dari video viral mengenai warga negara asing asal China yang menyelipkan uang berjumlah Rp500 ribu di paspor untuk menghindari Bea Cukai.

“Kami sedang cek kebenarannya, apa itu hoaks atau enggak, karena dari konten tersebut tidak terlihat begitu,” kata Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi Saffar Muhammad Godam di Plaza Timur, Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu.

Saffar telah melihat CCTV atau kamera pengawas di dalam dan di luar ruang yang terhubung ke layar monitor.

Peristiwa tersebut terjadi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten. “Kami udah cek, tinggal klarifikasi dari orangnya,” ujarnya.

Kemen Imipas belum dapat mengemukakan hasil dari pengecekan dari CCTV itu.

Tanggal terjadinya peristiwa dalam video viral, dia hanya merujuk pada Jumat (17/1), yakni tanggal konten tersebut diunggah.

Jakarta -

Viral video di media sosial menunjukkan seorang warga negara asing (WNA) China menyelipkan uang Rp 500 ribu untuk mendapat jalur hijau di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta). Ditjen Imigrasi menegaskan bahwa video tersebut tidak benar.

"Sudah, sudah kita cek CCTV-nya, kita udah cek, tinggal klarifikasi dari orangnya. Di Bandara Internasional Soekarno-Hatta," kata Plt Dirjen Imigrasi Saffar Godam di Plaza Parkir Timur GBK, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (19/1/2025).

Godam mengatakan pernyataan turis China tersebut tak benar. Hal ini senada dengan pernyataan Ditjen Imigrasi pada laman di media sosial Instagram.

"Video ini tidak benar. Sudah terkonfirmasi langsung dan disesuaikan dengan pengecekan CCTV bahwa petugas tidak meminta atau menerima imbalan apa pun dari WNA tersebut, dalam video juga tidak sama sekali ada bukti bahwa petugas melakukan hal tersebut," kata akun resmi Ditjen Imigrasi dilihat Minggu (19/1). Plt Dirjen Imigrasi Godam membenarkan hal itu.

Dijelaskan bahwa dua WNA dalam video viral melintas di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta dengan autogate. Ditegaskan Imigrasi petugas Bandara Soetta tak menerima uang apa pun.

"Kedua WNA tersebut diketahui melintas pada Terminal 2 kedatangan dengan autogate sehingga tidak melalui konter manual dengan petugas Imigrasi," lanjut keterangan itu.

"Data kronologi sudah disesuaikan dengan pengecekan CCTV bahwa petugas tidak meminta dan menerima apapun dari yang bersangkutan," sambungnya.

Adapun dalam video yang viral terlihat turis China itu sudah menyiapkan uang Rp 500 ribu sebelum mendarat di Bandara Soetta. Pengunggah menyebutkan rencananya mulus melalui jalur hijau dengan menyelipkan uang itu.

Lihat juga Video 'WN China Buron Kasus Judol Ditangkap saat Hendak Liburan ke Batam':

[Gambas:Video 20detik]

(dwr/azh)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra bakal menemui Presiden Prabowo Subianto untuk melaporkan rencana pemulangan Hambali ke Indonesia.

Hal ini disampaikan Yusril setelah pemerintah Indonesia mewacanakan bakal mengembalikan mantan anggota kelompok teroris Jemaah Islamiyah (JI) itu dari penjara militer Amerika Serikat (AS) di Teluk Guantanamo.

"Barangkali kami juga harus melaporkan hal ini kepada Presiden (Prabowo) bagaimana baiknya kita menghadapi kasus seperti Hambali," kata Yusril usai mengikuti acara Ikatan Wartawan Hukum, di kawasan Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2025) malam.

Yusril mengatakan, Pemerintah tidak hanya mengurusi narapidana asing di Indonesia, tetapi juga warga negara Indonesia (WNI) yang ditahan di luar negeri seperti Hambali alias Encep Nurjaman alias Riduan Isamuddin tersebut.

"Kita juga concern dengan seorang warga negara Indonesia atau WNI yang mungkin saya masih ingat namanya Hambali, yang terlibat dalam kasus bom Bali pada tahun 2002," ujarnya.

Yusril menjelaskan bahwa terdakwa kasus bom Bali itu pernah menjadi buron pada tahun 2002. Namun, Hambali ditangkap oleh pemerintah Pakistan.

Meski ditangkap oleh Pemerintah Pakistan, Hambali ditahan di Guantanamo atas permintaan Pemerintahan Amerika Serikat.

"Jadi bagaimanapun dia adalah WNI, Hambali itu, dan kita ya betapa pun salah, warga negara kita di luar negeri tetap kita harus berikan perhatian," kata Yusril.

"Jadi, supaya masyarakat tahu bahwa kita (pemerintah) tidak hanya mengurusi narapidana asing yang ada di Indonesia, tapi kita juga mengurusi WNI yang ada di luar negeri, termasuk Hambali itu barangkali tidak banyak orang Indonesia tahu kalau dia ditahan di Guantanamo," ujarnya lagi.

Yusril mengungkapkan,Hambali telah 23 tahun ditahan dan belum mendapat kepastian hukum di AS.

Menurut Yusril, jika Hambali kembali ke Indonesia, kasus bom Bali yang menjeratnya pun akan selesai.

Di sisi lain, Pemerintah saat ini juga memiliki kebijakan untuk melakukan rekonsiliasi terhadap JI. Terlebih, JI telah mendeklarasikan diri untuk setia pada Pemerintah Republik Indonesia dan menghentikan aktivitas terorisme.

"Kalau lebih 18 tahun perkara itu sudah tidak bisa dituntut lagi dan kita lihat juga Pemerintah baru sekarang kan ada kebijakan untuk melakukan rekonsiliasi termasuk juga setelah Jamaah Islamiyah membubarkan diri dan kemudian menyatakan sumpah setia kepada Pemerintah Republik Indonesia dan menghentikan aktivitas JI yang terkait, apalagi dengan terorisme," kata Yusril.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa Pemerintah Prancis pada dasarnya telah menyepakati syarat yang diajukan Pemerintah Indonesia terkait pemindahan terpidana mati kasus narkotika Serge Areski Atlaoui ke negara asalnya.

"Hampir 90 persen sudah disepakati dan Prancis itu lebih detail menerangkan kepada kita bahwa kalau kasus seperti ini di Prancis dihukum berapa lama, mereka sudah terangkan. Kalau ditransfer ke sana, apa yang akan dilakukan oleh Pemerintah Prancis, mereka agak jelas menerangkan itu," ucap Yusril di Jakarta, Jumat (17/1) malam.

Menurut Yusril, syarat pemindahan Serge sama dengan syarat pemindahan terpidana mati narkoba Mary Jane ke Filipina maupun pemindahan lima narapidana narkoba anggota kasus Bali Nine ke Australia.

Mary Jane dan lima napi Bali Nine telah dipindahkan ke negara asalnya pada Desember 2024.

Salah satu syarat dimaksud adalah Pemerintah Prancis wajib mengakui putusan pengadilan Indonesia. Dalam hal ini, Prancis mesti mengakui bahwa Serge, warga negaranya itu, merupakan narapidana yang dijatuhi hukuman mati.

Kewenangan pembinaan narapidana akan diserahkan kepada negara bersangkutan setelah dipindahkan. Indonesia pun akan menghormati kebijakan yang akan diambil oleh Prancis, termasuk jika memberikan grasi kepada Serge.

"Jadi, kalau nanti Pemerintah Prancis akan memberikan grasi menjadi hukuman terbatas, misalnya seumur hidup atau dipidana 20 tahun, itu adalah keputusan dari Presiden Prancis yang harus kita hormati," tutur Yusril.

Berdasarkan hukum Prancis, kasus yang menjerat Serge yang di Indonesia divonis hukuman mati, maka di negara asalnya bisa dijatuhi pidana maksimal 30 tahun penjara. Oleh karena itu, Serge berpeluang bebas dari pidana jika pemerintahnya mengubah hukuman menjadi 20 tahun penjara, karena dia telah menjalani pidana penjara selama sekitar 20 tahun di Indonesia.

Meskipun demikian, nasib Serge setelah dipindahkan masih dalam pembahasan. Menurut Yusril, Pemerintah Indonesia dan Prancis tengah merundingkan beberapa hal pokok, termasuk draf kesepakatan pengaturan praktis (practical arrangement) pemindahan Serge.

Pemerintah Prancis, kata dia, juga telah menyetujui pengaturan praktis pemindahan Serge akan ditandatangani Menteri Kehakiman Prancis dan Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) RI. Penandatanganan itu kemungkinan dilakukan secara daring karena mempertimbangkan aspek jarak.

"Mungkin bulan Februari yang akan datang sudah bisa disepakati antara pemerintah kita dan pemerintah Prancis," ujar Yusril.

Sebelumnya, Yusril pada 29 Desember 2024 lalu, Yusril menjelaskan Prancis telah mengirimkan surat permintaan resmi pemindahan Serge Atlaoui pada Kamis (19/12/2024). Surat tersebut dikirimkan atas nama Menteri Kehakiman Perancis yang ditujukan kepada Menteri Imipas RI.

Serge Atlaoui merupakan terpidana mati dalam kasus pengoperasian pabrik ekstasi di Cikande, Tangerang, Banten, pada tahun 2005. Dia telah berkali-kali mengajukan pengampunan kepada Pemerintah Indonesia, tetapi upaya itu berakhir kandas.

Eksekusi mati Serge Atlaoui pada tahun 2015 ditangguhkan sehingga warga negara Prancis itu masih mendekam di penjara. Yusril menjelaskan, Serge Atlaoui belakangan dipindahkan sementara dari Nusakambangan ke Lembaga Pemasyarakatan Salemba karena mengidap kanker.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa pemerintah akan segera membentuk undang-undang terkait mekanisme pemindahan narapidana atau transfer of prisoners.

Hal itu dilakoni pemerintah setelah akhir tahun lalu melakukan kesepakatan memindahkan napi narkoba ke negara asalnya masing-masing yakni terpidana mati Mary Jane Veloso ke Filipina dan sisa jaringan narkoba Bali Nine ke Australia.

Berikutnya, pada 2025 ini pemerintah RI dan pemerintah Prancis terlibat pembicaraan pemindahan terpidana mati narkoba Serge Areski Atlaoui ke negara asalnya.

"Draf undang-undangnya sudah ada di Kementerian Hukum, supaya nanti kita segera bikin. Undang-undangnya cuma berapa pasal saja, kok. Mudah-mudahan cepat selesai," ujar Yusril saat ditemui usai menghadiri acara Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) di Jakarta, Jumat (17/1) malam.

Dia menjelaskan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mengamanatkan ketentuan pemindahan narapidana diatur dengan undang-undang. Sementara itu, undang-undang mengenai bantuan hukum timbal balik (MLA) tidak bisa dijadikan dasar pemindahan maupun pertukaran narapidana.

Yusril mengakui undang-undang khusus yang mengatur pemindahan maupun pertukaran narapidana tersebut belum ada. Pemindahan narapidana asing yang dilakukan pemerintah belakangan ini merupakan diskresi Presiden RI Prabowo Subianto.

"Karena belum ada (undang-undang khusus) maka terbuka ruang bagi Presiden untuk merumuskan satu kebijakan dan merupakan sebuah diskresi Presiden untuk hal ini," ujarnya.

Adapun, pemindahan narapidana asing yang dilakukan Pemerintah Indonesia pada Desember 2024 didasarkan pada kesepakatan pengaturan praktis (practical arrangement). Namun, Menko Yusril menyatakan undang-undang khusus yang mengatur hal tersebut secara spesifik memang diperlukan.

"Walaupun sekarang ini dikatakan bisa dilakukan dengan perjanjian, tetapi lebih baik memang kita bikin undang-undangnya supaya tidak ada keragu-raguan lagi," katanya.

Sebelumnya, Indonesia telah memindahkan terpidana mati kasus penyelundupan 2,6 kilogram heroin, Mary Jane, ke negara asalnya, Filipina, pada Rabu (18/12/2024) dini hari. Mary Jane dipindahkan berdasarkan pengaturan praktis yang ditandatangani Yusril dan Wakil Menteri Kehakiman Filipina Raul T. Vasquez.

Indonesia juga telah memindahkan lima narapidana anggota Bali Nine ke Australia, pada Minggu (15/12/2024). Lima napi yang menjalani hukuman penjara seumur hidup dalam kasus penyelundupan 8,2 kilogram heroin itu dipindahkan berdasarkan pengaturan praktis yang diteken Yusril dan Menteri Dalam Negeri Australia Tony Burke.

Di sisi lain, pemerintah tengah membahas pemindahan terpidana mati kasus narkotika berkebangsaan Prancis, Serge Areski Atlaoui. Menko Yusril memperkirakan, penandatangan pengaturan praktis dengan Menteri Kehakiman Prancis dilakukan pada bulan Februari mendatang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa pemerintah bakal membicarakan rencana pengembalian Hambali dengan Amerika Serikat (AS).

Hal ini disampaikan Yusril setelah pemerintah Indonesia mewacanakan bakal mengembalikan mantan anggota kelompok teroris Jemaah Islamiyah (JI) itu dari penjara militer AS di Teluk Guantanamo, Kuba itu ke Tanah Air.

"Itu (rencana pengembalian Hambali) mesti dibicarakan dengan pemerintah Amerika Serikat nantinya," kata Yusril usai menghadiri acara Ikatan Wartawan Hukum, di kawasan Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2025).

Namun demikian, Yusril menyebut, pemerintah sampai saat ini belum mengetahui secara pasti bagaimana kewenangan penanganan hukum terhadap Hambali.

Pasalnya, Hambali diminta Amerika untuk ditahan di penjara militer yang berada di wilayah Kuba.

"Kami masih belum tahu kewenangan siapa Amerika Serikat atau Kuba, karena wilayahnya ada di Kuba, dan sampai hari ini dia sudah ditahan cukup lama di Guantanamo tanpa diadili," ujar Yusril.

Di sisi lain, Yusril menegaskan bahwa Pemerintah tidak hanya mengurusi narapidana asing di Indonesia, tetapi juga warga negara Indonesia (WNI) yang ditahan di luar negeri seperti Hambali alias Encep Nurjaman alias Riduan Isamuddin tersebut.

"Kita juga concern dengan seorang warga negara Indonesia atau WNI yang mungkin saya masih ingat namanya Hambali, yang terlibat dalam kasus bom Bali pada tahun 2002," katanya.

Yusril menjelaskan bahwa terdakwa bom Bali itu pernah menjadi buron pada 2002. Namun, Hambali ditangkap oleh pemerintah Pakistan.

Meski ditangkap oleh Pemerintah Pakistan, Hambali ditahan di Guantanamo atas permintaan Pemerintahan Amerika Serikat.

"Jadi bagaimanapun dia adalah WNI, Hambali itu, dan kita ya betapa pun salah, warga negara kita di luar negeri tetap kita harus berikan perhatian," ujar Yusril.

"Jadi, supaya masyarakat tahu bahwa kita (pemerintah) tidak hanya mengurusi narapidana asing yang ada di Indonesia, tapi kita juga mengurusi WNI yang ada di luar negeri, termasuk Hambali itu barangkali tidak banyak orang Indonesia tahu kalau dia ditahan di Guantanamo," katanya lagi.

Yusril menambahkan bahwa Hambali telah 23 tahun ditahan dan belum mendapat kepastian hukum di AS.

Menurut Yusril, jika Hambali kembali ke Indonesia, kasus yang menimpanya di Tanah Air pun akan selesai.

Di sisi lain, Pemerintah saat ini juga memiliki kebijakan untuk melakukan rekonsiliasi terhadap JI. Terlebih, JI telah mendeklarasikan diri untuk setia pada Pemerintah Republik Indonesia dan menghentikan aktivitas terorisme.

"Kalau lebih 18 tahun perkara itu sudah tidak bisa dituntut lagi dan kita lihat juga pemerintah baru sekarang kan ada kebijakan untuk melakukan rekonsiliasi termasuk juga setelah Jamaah Islamiyah membubarkan diri dan kemudian menyatakan sumpah setia kepada Pemerintah Republik Indonesia dan menghentikan aktivitas JI yang terkait, apalagi dengan terorisme," kata Yusril.

Jakarta -

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) RI, Agus Andrianto, mengatakan pihaknya tengah mencari warga negara asing (WNA) China yang mengunggah konten menyelipkan uang Rp 500 ribu dalam paspor untuk memperlancar masuk di bandara Soekarno Hatta. Ia menyebut pengunggah video itu harus menjelaskan peristiwa dengan benar.

"Lagi kita cari juga keberadaannya," kata Agus dikonfimasi, Minggu (19/1/2025).

Agus menyebut video viral yang beredar di publik hanya menampilkan potongan peristiwa. Ia menyebut pengunggah video sudah dicekal di seluruh tempat pemeriksaan imigrasi (TPI).

"Video tersebut kan terpotong-potong momennya. Sudah dicekal di semua TPI untuk diamankan dan klarifikasi berita yang beredar (video) berdasarkan hasil pemeriksaan internal dan petunjuk CCTV belum ada petunjuk tentang hal itu," kata dia.

Agus mengatakan pihaknya mendapat informasi WN China itu juga membuat konten tentang angkutan lalu lintas di RI. Ia menegaskan jika konten tersebut dibuat dengan niat menjelekan negara maka WNA itu bisa ditangkal masuk ke RI seumur hidup.

"Bahkan kita dapat info yang bersangkutan juga buat konten dengan angkutan lalu lintas (artinya memang niat yang bersangkutan tidak baik), nanti kita akan tangkal bisa 10 tahun atau seumur hidup," ungkapnya.

"Karena niatnya memang tidak baik dan ingin merusak citra bangsa Indonesia. Informasinya juga yang bersangkutan buat konten video kejadian dengan angkutan lalu lintas, berarti kan memang jahat niatnya," tambah Agus.

Agus mengatakan Ditjen Imigrasi tengah mencari keberadaan WN China tersebut. Adapun pihaknya akan menindak tegas jika ditemukan pegawai yang menerima uang untuk memperlancar proses masuk di bandara.

"Kalau berdasarkan bukti dan keterangan saksi nanti video yang beredar benar adanya, ya kita tindak tegas aja pegawai yang melakukan," tutur Agus.

"Kita tunggu nanti kalau yang bersangkutan sudah dicegah saat akan keluar dari Indonesia (untuk klarifikasi video) dan pelanggaran informasi tinggal yang diberikan kepada data imigrasi (dicek tidak ada di alamat tersebut)," imbuhnya.

Lihat Video 'Viral WN China Selipkan Duit di Paspor Biar Dapat Jalur Hijau, Imigrasi: Tak Benar':

[Gambas:Video 20detik]

(dwr/maa)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra bakal menemui Presiden Prabowo Subianto untuk melaporkan rencana pemulangan Hambali ke Indonesia.

Hal ini disampaikan Yusril setelah pemerintah Indonesia mewacanakan bakal mengembalikan mantan anggota kelompok teroris Jemaah Islamiyah (JI) itu dari penjara militer Amerika Serikat (AS) di Teluk Guantanamo.

"Barangkali kami juga harus melaporkan hal ini kepada Presiden (Prabowo) bagaimana baiknya kita menghadapi kasus seperti Hambali," kata Yusril usai mengikuti acara Ikatan Wartawan Hukum, di kawasan Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2025) malam.

Yusril mengatakan, Pemerintah tidak hanya mengurusi narapidana asing di Indonesia, tetapi juga warga negara Indonesia (WNI) yang ditahan di luar negeri seperti Hambali alias Encep Nurjaman alias Riduan Isamuddin tersebut.

"Kita juga concern dengan seorang warga negara Indonesia atau WNI yang mungkin saya masih ingat namanya Hambali, yang terlibat dalam kasus bom Bali pada tahun 2002," ujarnya.

Yusril menjelaskan bahwa terdakwa kasus bom Bali itu pernah menjadi buron pada tahun 2002. Namun, Hambali ditangkap oleh pemerintah Pakistan.

Meski ditangkap oleh Pemerintah Pakistan, Hambali ditahan di Guantanamo atas permintaan Pemerintahan Amerika Serikat.

"Jadi bagaimanapun dia adalah WNI, Hambali itu, dan kita ya betapa pun salah, warga negara kita di luar negeri tetap kita harus berikan perhatian," kata Yusril.

"Jadi, supaya masyarakat tahu bahwa kita (pemerintah) tidak hanya mengurusi narapidana asing yang ada di Indonesia, tapi kita juga mengurusi WNI yang ada di luar negeri, termasuk Hambali itu barangkali tidak banyak orang Indonesia tahu kalau dia ditahan di Guantanamo," ujarnya lagi.

Yusril mengungkapkan,Hambali telah 23 tahun ditahan dan belum mendapat kepastian hukum di AS.

Menurut Yusril, jika Hambali kembali ke Indonesia, kasus bom Bali yang menjeratnya pun akan selesai.

Di sisi lain, Pemerintah saat ini juga memiliki kebijakan untuk melakukan rekonsiliasi terhadap JI. Terlebih, JI telah mendeklarasikan diri untuk setia pada Pemerintah Republik Indonesia dan menghentikan aktivitas terorisme.

"Kalau lebih 18 tahun perkara itu sudah tidak bisa dituntut lagi dan kita lihat juga Pemerintah baru sekarang kan ada kebijakan untuk melakukan rekonsiliasi termasuk juga setelah Jamaah Islamiyah membubarkan diri dan kemudian menyatakan sumpah setia kepada Pemerintah Republik Indonesia dan menghentikan aktivitas JI yang terkait, apalagi dengan terorisme," kata Yusril.

JAKARTA - Pencegahan ke luar negeri terhadap eks Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri telah berakhir pada 25 Desember 2024. Pencegahan tersebut berakhir setelah sempat diperpanjang.

Plt Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar M. Godam menyatakan, berdasarkan aturan Keimigrasian, pecegahan hanya bisa diperpanjang satu kali.

"Aturan keimigrasian dapat diperpanjang 1 kali enam bulan, artinya dua kali enam bulan (masa pencegahan)," kata Godam saat ditemui di kawasan Gelora Bung Karno, Minggu (19/1/2025).

Menurut Godam, masa perpanjangan pencegahan bisa diperpanjang dengan syarat yang bersangkutan dimasukkan ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). "Ada mekanisme yang dimungkinkan untuk dapat dikenakan pencegahan selanjutnya, yaitu mekanisme DPO," ujarnya.

Kendati begitu, Godam mengaku belum ada komunikasi lebih lanjut dengan Polda Metro Jaya selaku pemohon terkait kelanjutan pencegahan Firli Bahuri.

Diberitakan sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memerintahkan jajarannya segera menuntaskan kasus dugaan pemerasan eks KPK Firli Bahuri terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Menurut Sigit, kasus yang sudah berjalan selama lebih dari satu tahun dan belum ada penyelesaiannya itu sudah menjadi Pekerjaan Rumah (PR) untuk Korps Bhayangkara.

"Terkait dengan PR-PR yang harus dituntaskan ya tentunya kita minta untuk betul-betul bisa dituntaskan seperti tadi yang ditanyakan. Saya kira itu beberapa hal yang akan kita laksanakan ke depan," kata Sigit usai menerima audiensi pimpinan KPK di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu, 8 Januari 2025.

Sigit tak merinci soal target penyelesaian kasus Firli Bahuri melainkan hanya menekankan kasus tersebut merupakan salah satu fokus dari pihaknya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan hingga saat ini, pihaknya belum menerima laporan hasil koordinasi Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK dengan Polda Metro Jaya dalam perbantuan kasus tersebut.

"Secara spesifik kami pimpinan belum mendapatkan laporan tentang hasil koordinasi itu seperti apa yang sudah dilakukan oleh kedeputian Korsup nanti mungkin akan kami cek kami minta penjelasannya detailnya seperti apa," katanya.

Setyo mengatakan, pihaknya bakal menanyakan ke Deputi Korsup terkait hasil koordinasi. Yang pasti, kata Setyo, pihaknya tetap berkomitmen dalam menengakkan hukum khususnya soal kasus dugaan korupsi. "Setelah itu pimpinan baru bisa mengambil langkah atau tindak lanjut (terkait koordinasi kasus Firli Bahuri)" ucapnya.

IDXChannel - Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi menyatakan sedang mendalami perihal viralnya video warga negara asing (WNA) yang menyelipkan Rp500 ribu agar lolos pemeriksaan data keimigrasian bandara.

"Kami sedang cek kebenarannya, apakah itu hoaks atau enggak," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar M Godam, dalam keterangan resminya, Minggu (19/1/2025).

Menurut Godam, sejauh ini pihaknya telah memeriksa petugas terkait. Berdasarkan pemeriksaan awal, video tersebut diambil di Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

"Kan dicek dulu dari sisi kita, lalu kami juga akan mengecek dari sisi dia (sosok dalam video). Nah yang dari sisi dia ini kami belum temukan," ujar Godam.

Sekadar informasi, video WNA menyelipkan uang ratusan ribu ini viral di Instagram pada akun @majeliskopi08. Unggahan tersebut menayangkan WNA yang diduga asal China yang menyelipkan uang dengan nominal Rp100 ribu sebanyak lima lembar.

Diduga, uang senilai Rp500 ribu guna memuluskan langkahnya melewati pengecekan data keimigrasian bandara.

(taufan sukma)