KOMPAS.com - Kekuatan paspor Indonesia masih berada di peringkat ke-66 di dunia selama dua tahun berturut-turut, yakni pada tahun 2024 dan 2025.

Peringkat ini diperoleh dari pemeringkat paspor seluruh dunia berdasarkan jumlah destinasi yang dapat diakses pemegangnya tanpa visa, bernama The Henley Passport Index.

Menanggapi hal ini, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menimipas) Agus Andrianto berharap peringkat tersebut dapat meningkat usai rilisnya paspor baru Indonesia pada Agustus 2025 mendatang.

"Kita merencanakan akan rilis paspor baru pada bulan Agustus 2025. Mudah mudahan inovasi yang kita lakukan, ini bisa meningkatkan standar kualitas dari paspor Indonesia, mudah-mudahan bisa meningkatkan indeks," kata Agus kepada awak media dalam acara Hari Bhakti Imigrasi Ke-75 Imigrasi di Plaza Parkir Timur Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, Minggu (19/1/2025).

Lihat postingan ini di Instagram

Sebuah kiriman dibagikan oleh Kompas Travel (@kompas.travel)

Sebelumnya, diberitakan Kompas.com (9/1/2025), pada 2025 paspor Indonesia berada di posisi ke-66 dengan skor bebas visa 76. Jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga, posisi ini jauh dari Malaysia yang menduduki posisi ke-12 dengan skor bebas visa 183.

Bahkan, Singapura menduduki peringkat ke-1 sebagai paspor terkuat di dunia 2025 dengan skor bebas visa 195.

Jika dibandingkan dengan tahun lalu, pada 2024 paspor Indonesia menduduki posisi ke-66 dengan skor bebas visa 78.

DOK. Direktorat Jenderal Imigrasi Desain baru paspor RI menggunakan 33 dari 5.849 motif kain Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dengan warna sampul merah dan putih.

Bergeser pada 2025, paspor Indonesia masih menduduki posisi ke-66 dengan skor bebas visa 78.

Sebagai informasi, indeks yang diperoleh oleh The Henley Passport Index didasarkan pada data eksekutif dari International Air Transport Association (IATA).

IATA adalah basis data informasi perjalanan terbesar dan terakurat, yang kemudian disempurnakan oleh tim peneliti Henley & Partners.

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berencana untuk membuka sentra pelayanan pembuatan paspor di Kabupaten Garut. Dengan demikian, warga Garut yang hendak melancong ke luar negeri, tak perlu jauh-jauh ke Tasikmalaya untuk mendapatkan dokumen pendukungnya.

Hal tersebut diungkap Sekjen Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Asep Kurnia, saat melaksanakan pelayanan paspor simpatik di Garut, Minggu (19/1/2025) siang.

Asep menjelaskan, pihaknya akan segera membuka Unit Layanan Paspor (ULP) di Kabupaten Garut, dalam rangka mendekatkan pelayanan di tengah-tengah masyarakat.

"Kita sedang survei lokasinya bersama Pak Pj Bupati. Dalam waktu dekat kita buka," kata Asep kepada wartawan.

Pembukaan ULP Imigrasi di Kabupaten Garut bukan tanpa alasan Sebab, selama ini, masyarakat Garut yang hendak memiliki paspor, harus berjalan jauh menuju kantor pelayanan di Tasikmalaya.

Dengan hadirnya ULP Imigrasi di Kabupaten Garut, diharapkan masyarakat kota dodol tak perlu jauh lagi datang ke Tasikmalaya untuk membuat paspor, dan pelayanan Kantor Imigrasi semakin dekat.

Dalam rangka merealisasikan hal tersebut, kata Asep, pihaknya telah bekerjasama dengan Pemkab Garut. Pihaknya meminta Pemda untuk membantu menyiapkan lokasi ULP Imigrasi di Garut.

"Mudah-mudahan tempatnya strategis dan mudah diakses oleh masyarakat," katanya.

Sembari menyiapkan Kantor ULP di Kabupaten Garut, dalam waktu dekat pihak Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan akan membuka pelayanan paspor di Mal Pelayanan Publik (MPP) Garut yang berlokasi di bilangan Simpang Lima, Tarogong Kidul.

"Nanti pelayanannya setiap hari Senin dan Kamis," pungkas Asep.

Rencana dibukanya ULP Imigrasi di Kabupaten Garut ini disambut baik oleh Pj Bupati Garut Barnas Adjidin. Barnas mengaku akan mendukung upaya untuk membuka kantor pelayanan Imigrasi di Garut.

"Pekan depan kita akan langsung tindaklanjuti dari sisi penganggaran dan penyiapan lokasi pelayanan serta penginapan bagi petugas imigrasi," ucap Barnas.

Video Menteri Imipas Cek Pelayanan Bikin Paspor di GBK

Video Menteri Imipas Cek Pelayanan Bikin Paspor di GBK

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemen Imipas) sedang menyiapkan unit layanan paspor (ULP) di Kabupaten Garut, Jawa Barat.

Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal Kemen Imipas Asep Kurnia saat membuka acara Pelayanan Paspor Simpatik Hari Bhakti Imigrasi Ke-75 di Pendopo Kabupaten Garut.

"Saat ini saya bersama Pj. Bupati Garut Barnas Adjidin sedang survei lokasinya. Dalam waktu dekat kami akan buka ULP Garut di tempat yang strategis dan mudah diakses masyarakat," kata Asep dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Minggu.

Asep mengungkapkan bahwa pembangunan ULP di daerah ini karena warga setempat harus menempuh jarak yang lumayan jauh ke Tasikmalaya untuk mengurus pembuatan paspor.

"Secara paralel, sambil menyiapkan ULP Garut, kami juga membuka pelayanan paspor di Mal Pelayanan Publik (MPP) Garut. Pelayanan setiap Senin dan Kamis. Hal ini tentunya sebagai upaya kami memudahkan dan mendekatkan akses pelayanan paspor bagi warga Garut," ujarnya.

Ia optimistis ULP Garut siap dibuka untuk melayani pemohon paspor dalam waktu dekat karena Pemerintah Kabupaten Garut diketahui telah menyiapkan beberapa opsi lokasi, seperti Kantor Korpri.

Sementara itu, Barnas Adjidin menyambut baik rencana pembukaan ULP Garut. Bahkan, pihaknya segera menyiapkan sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan paspor bagi warganya.

"Setelah kunjungan Pak Sekjen hari ini, pekan depan akan langsung kami tindak lanjuti dari sisi penganggaran dan penyiapan lokasi pelayanan, serta penginapan bagi petugas imigrasi," kata Barnas.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemen Imipas) sedang menyiapkan unit layanan paspor (ULP) di Kabupaten Garut, Jawa Barat.

Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal Kemen Imipas Asep Kurnia saat membuka acara Pelayanan Paspor Simpatik Hari Bhakti Imigrasi Ke-75 di Pendopo Kabupaten Garut.

"Saat ini saya bersama Pj. Bupati Garut Barnas Adjidin sedang survei lokasinya. Dalam waktu dekat kami akan buka ULP Garut di tempat yang strategis dan mudah diakses masyarakat," kata Asep dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Minggu.

Asep mengungkapkan bahwa pembangunan ULP di daerah ini karena warga setempat harus menempuh jarak yang lumayan jauh ke Tasikmalaya untuk mengurus pembuatan paspor.

"Secara paralel, sambil menyiapkan ULP Garut, kami juga membuka pelayanan paspor di Mal Pelayanan Publik (MPP) Garut. Pelayanan setiap Senin dan Kamis. Hal ini tentunya sebagai upaya kami memudahkan dan mendekatkan akses pelayanan paspor bagi warga Garut," ujarnya.

Ia optimistis ULP Garut siap dibuka untuk melayani pemohon paspor dalam waktu dekat karena Pemerintah Kabupaten Garut diketahui telah menyiapkan beberapa opsi lokasi, seperti Kantor Korpri.

Sementara itu, Barnas Adjidin menyambut baik rencana pembukaan ULP Garut. Bahkan, pihaknya segera menyiapkan sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan paspor bagi warganya.

"Setelah kunjungan Pak Sekjen hari ini, pekan depan akan langsung kami tindak lanjuti dari sisi penganggaran dan penyiapan lokasi pelayanan, serta penginapan bagi petugas imigrasi," kata Barnas.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

GARUT, iNewsGarut.id – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas), Asep Kurnia, mendukung penuh Astacita Presiden Prabowo Subianto. Hal itu ia sampaikan saat kunjungi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Garut, Minggu (19/1/2025).

Nampak Sekjen Kemenimipas RI Asep Kurnia didampingi sejumlah pejabat kementrian diantaranya, Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama, Eko Budianto, Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Gungun Gunawan, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Barat, Filianto Akbar, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kusnali, serta Para Kepala UPT Keimigrasian dan Pemasyarakatan di wilayah Jawa Barat. 

"Saya tegaskan dalam hal ini Kemenimipas mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam memperkuat ketahanan pangan nasional melalui keterlibatan warga binaan,"ungkapnya.

Asep Kurnia menjelaskan bahwa program ketahanan pangan merupakan salah satu prioritas pemerintah yang bertujuan meningkatkan kemandirian bangsa, terutama di sektor pangan. Ia juga menyebut warga binaan Lapas Klas II A Garut memiliki potensi besar untuk berkontribusi melalui pelatihan dan program kerja yang terarah.

“Kami di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berkomitmen mendukung penuh program Asta Cita Bapak Presiden yang sudah dijabarkan dalam program di Kemenimpas salah satunya terkait program ketahanan pangan melalui program program inovasi Lapas yang melibatkan warga binaan,"Kata Asep disela sela kunjungannya berkeliling melihat seluruh area Lapas Garut.

Asep menegaskan program penguatan ketahanan pangan di Lapas Klas IIA Garut melibatkan warga binaan bersama mitra kerjasama seperti dalam pengelolaan hasil kerajinan, pengelolaan lahan pertanian, peternakan serta perikanan, hingga pengolahan hasil panen.

"Warga binaan disini diberikan pelatihan tentunya agar menjadi lebih produktif dan terampil, sehingga program inovasi didalam lapas ini diharapkan mampu menjadi contoh bagi lapas lain di seluruh Indonesia," ungkapnya.

Ia menambahkan selain hasil kerajinan tangan Warga Binaan yang sudah menembus pasar ekspor, Lapas Klas II A Garut telah memberdayakan warga binaan dengan memelihara ternak domba Garut hingga berjumlah 400 ekor.

"Disini sudah diternakan Domba Garut sebagai komoditas ungulan Garut, dan rencananya pak Mentri akan memusatkan pemeliharaan peternakan domba Garut ini dalam sekala besar di Lapas Nusakambangan,"tuturnya.

Sekjen juga menyampaikan apresiasinya atas keberhasilan Lapas Klas II A Garut yang telah menjalankan berbagai inovasi sepeti Dapur Sehat yang juga telah menjadi Dapur percontohan bagi seluruh Lapas di Indonesia.

“Program inovasinya sudah bagus, disini ada dapur sehat, saya juga tadi melakukan tes food, masakannya enak,"ujarnya.

"Intinya program di Lapas ini tidak hanya memberikan manfaat bagi warga binaan, tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam mendukung ketahanan pangan nasional,"pungkasnya.

Editor : ii Solihin

Denpasar (ANTARA) - Kantor Imigrasi Denpasar melayangkan surat panggilan kepada seorang warga negara asing (WNA) asal Bangladesh atas dugaan melanggar peruntukan izin tinggal dengan menjadi sopir pariwisata.

"Saat ini telah dilakukan pemanggilan terhadap yang bersangkutan untuk pemeriksaan lebih lanjut," kata Kepala Imigrasi Denpasar Ridha Sah Putra di Denpasar, Bali, Minggu.

Ridha mengatakan bahwa pihaknya belum memberikan detail rencana pemeriksaan WNA asal Bangladesh itu.

Pemanggilan WNA berinisial MMF, kata dia, setelah petugas Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) Imigrasi Denpasar melakukan penyelidikan hingga mengantongi identitas pria tersebut.

Berdasarkan data Imigrasi, MMF diketahui pemegang izin tinggal terbatas (itas) penyatuan keluarga yang berlaku hingga 8 Februari 2025 dengan sponsor sang istri yang merupakan seorang warga negara Indonesia (WNI).

Berdasarkan ketentuan, itas penyatuan keluarga dengan indeks C317 tidak diperkenankan untuk bekerja di Indonesia, dan hanya diperuntukkan dalam rangka bergabung dengan keluarga.

Adapun durasi izin tinggal diberikan pemegang itas penyatuan keluarga itu selama 6 bulan, 1 tahun, dan 2 tahun dengan izin tinggal yang bisa diperpanjang.

Sebelumnya, beredar video MMF di media sosial Facebook yang diunggah seorang warganet pada hari Jumat (17/1).

Dalam video tersebut, beberapa warga mempertanyakan keberadaan MMF diduga sedang bekerja menjemput tamu asing.

MMF yang saat itu mengenakan kaus berwarna merah muda dan mengenakan topi tersebut kedapatan oleh warga sekitar sedang menjemput wisatawan asing berasal dari Pakistan di Pelabuhan Sanur Denpasar, Bali dengan latar belakang beberapa koper di bagasi kendaraannya.

Dalam video tersebut, MMF dapat berkomunikasi bahasa Indonesia meski tidak lancar dan mengaku menikah dengan warga negara Indonesia.

Meski mengaku tidak sedang bekerja dan menjemput temannya, dari penuturan beberapa pria yang menginterogasinya menyebutkan wisatawan asing asal Pakistan itu justru mengaku dijemput oleh seorang sopir.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengklaim tidak ditemukan bukti suap dari WN China terhadap petugas Imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta.

Agus mengatakan dari hasil pemeriksaan CCTV di lokasi serta pemeriksaan internal tidak ditemukan bukti adanya suap dari WN Cina seperti yang viral di media sosial.

"Sejauh hasil pemeriksaan CCTV dan pemeriksaan internal belum ditemukan bukti," ujarnya kepada wartawan lewat pesan singkat, Minggu (19/1).

Berdasarkan penelusuran awal, ia menyebut sosok WN Cina yang ada dalam video diketahui berinisial LB. Agus mengatakan sosok LB itu tengah diburu untuk dimintai klarifikasi.

"Yang bersangkutan (WN China) sudah dicekal di semua Tempat Pemeriksaan Imigrasi untuk diamankan dan klarifikasi," tuturnya.

Agus menduga yang bersangkutan sedari awal memang sengaja membuat video hoaks dengan narasi suap untuk memudahkan masuk ke Indonesia. Pasalnya, kata dia, yang bersangkutan juga sempat membuat konten negatif dengan anggota Polantas.

"Kita dapat info yang bersangkutan juga buat konten dengan anggota Lantas (artinya memang niat yang bersangkutan tidak baik), nanti kita akan tangkal bisa 10 tahun atau seumur hidup," tegasnya.

Sebelumnya aksi WN Cina yang memberikan suap ke petugas imigrasi viral di akun media sosial. Lewat video singkat itu terlihat seorang WN Cina menyelipkan uang sejumlah Rp500 ribu di dalam paspornya dengan maksud mempermudah proses masuk ke Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto mengancam akan menindak anak buahnya yang diduga menerima suap WNA asal China untuk menghindari petugas bea dan cukai.

Agus mengakui bahwa video penyuapan itu sempat viral di media sosial, di mana ada seorang WNA asal China menyelipkan uang sebesar Rp500.000 di paspornya dan diberi ke petugas imigrasi agar lolos pemeriksaan bea cukai di Bandara Soekarno-Hatta.

"Sedang kita cari dan klarifikasi, kalau benar pegawai, ya pasti kita tindak," tuturnya saat dikonfirmasi di Jakarta, Minggu (19/1/2025).

Menurut Agus, sanksi tidak hanya diganjar ke anak buahnya saja, tetapi juga WNA asal China yang telah melakukan suap bakal dideportasi dan ditangkal agar tidak boleh masuk ke Indonesia lagi.

"Terhadap WNA itu juga akan kita deportasi dan tangkal," katanya.

Dia menegaskan pihaknya tengah memburu petugas imigrasi yang diduga menerima suap tersebut beserta WNA asal China yang diduga memberikan suap ke petugas.

"Kita tidak akan kasih kompromi terhadap pegawai yang melakukan penyimpangan. Kami tidak rela bangsa ini dipermalukan," ujarnya.

Polisi menetapkan pemilik bus sekaligus pemilik PT Sakhindra Cemerlang Wisata RW (30) sebagai tersangka kecelakaan maut bus pariwisata Sakhindra trans di Kota Batu. Ditetapkannya RW sebagai tersangka menyusul setelah pengemudi bus berinisial MAS ditetapkan tersangka terlebih dulu.

Pakar Hukum Pidana Universitas Brawijaya (UB) Malang Prof I Nyoman Nuryana menyampaikan bahwa penetapan pemilik bus sebagai salah satu tersangka memang memenuhi beberapa unsur hukum. Meski pada kenyataannya RW tidak memiliki keterlibatan secara langsung dalam kecelakaan pada 8 Januari 2025 lalu.

Berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan, diketahui bahwa uji KIR bus Sakhindra trans nopol DK 7949 GB dan surat izin angkutan telah mati sejak lama. Tidak hanya soal administrasi, tapi dari hasil pemeriksaan Dishub dan KNKT didapatkan bahwa sistem pengereman bus tidak dapat difungsikan dengan baik.

"Kalau dari kronologi mulai awal, sebelum berangkat itu pengemudi sudah bilang kepada pemilik bahwa ada masalah pada pengeraman. Tetapi (meski mengetahui ada masalah pengereman) pemilik memaksakan dan memerintah pengemudi tetap menjalankan," terang Nyoman, Minggu (19/1/2025).

"Perjalanan yang dilalui cukup jauh dari Bali ke Jawa Tengah terus ke Jawa Timur. Hasil penyelidikan yang saya ketahui selama perjalanan sudah beberapa kali memeriksa rem dan melakukan perbaikan hingga klimaksnya di Kota Batu mengalami rem blong," sambungnya.

Dari kronologi tersebut, Nyoman menilai bahwa RW dalam kasus ini memiliki keterlibatan karena dengan sengaja serta mengetahui kemungkinan akan terjadi kecelakaan dan tetap memaksakan bus yang tidak laik jalan untuk tetap digunakan.

Menurut Nyoman, unsur kesengajaan ini yang menjadi dasar kepolisian menjerat tersangka RW dengan pasal 311 ayat 2, 3, 4, 5 undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan junto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan atau 359 atau 360 KUHP. Ancaman hukuman pidana 12 tahun penjara.

"Oleh karena kesengajaan dihubungkan dengan Undang-Undang 311. Kemudian karena kelalian menyebabkan luka berat dihubungkan dengan KUHP 360 dan menyebabkan matinya orang KUHP 359," ungkapnya.

Sementara untuk MAS diancam pasal 311 atau ayat 3,4,5 UU 22 tahun 2009 tentang LLAJ dalam hal perbuatan dengan sengaja mengemudikan kendaraan yang membahayakan keselamatan orang lain dan mengakibatkan kerugian materiil luka ringan, berat dan meninggal dunia dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara.

Video: Detik-detik Bus Asal Bali Tabrak Motor-Mobil di Kota Batu, 4 Tewas

Video: Detik-detik Bus Asal Bali Tabrak Motor-Mobil di Kota Batu, 4 Tewas

Jakarta - Dalam melahirkan sarjana-sarjana hukum yang lebih mengedepankan restorative justice dalam menyelesaikan sebuah perkara pidana, Fakultas hukum Universitas Kristen Indonesia (UKI) juga turut memberikan materi kuliah dari sisi pendekatan bagaimana hukum secara adat budaya Indonesia juga bisa dijadikan acuan.

Menurut Dekan FH UKI DR. Hendri Jayadi Pandiangan SH. MH kedepannya para mahasiswa/i dari Fakultas Hukum juga diajarkan agar sebuah tindak pidana diselesaikan tidak selalu melalui sebuah teori pembalasan atau penghukuman karena kesalahan seseorang tetapi lebih kearah rehabilitatif dan restorative yang melibatkan pendekatan kekeluargaan.

"Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa, penyelesaian hukum tentunya harus mengacu kepada kearifan lokal dan adat budaya setempat. Pendekatan restorative justice atau penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan kepada korban, pelaku dan pihak terkait, tentu harus dikedepankan bingkai hukumnya secara adat budaya setempat,' ungkap Hendri Jayadi disela-sela peluncuran buku dengan judul 'Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Melalui Restorative Justice Dalam Bingkai Hukum dan Adat Budaya Indonesia' pada Sabtu (18/1).

Banyaknya suku bangsa di Indonesia seperti Jawa, Sunda, Medan, Palembang, Manado, Makassar serta berbagai suku bangsa lainnya di Indonesia lanjut Hendri Jayadi, perspektif hukum adat untuk menyelesaikan tindak pidana tidak bisa diabaikan begitu saja.

Penerapan restorative justice secara efektif di Indonesia lanjut Hendri tentu harus melibatkan banyak pihak. Adapun para pihak yang dilibatkan untuk menyelesaikan perkara pidana secara kekeluargaan tentu harus melibatkan korban, pelaku, keluarga pelaku, keluarga korban, institusi, masyarakat adat setempat serta tokoh adat setempat untuk memusyawarahkan sebuah perkara.

Restorative justice itu sendiri di Indonesia menurut Hendri adalah sebuah alternatif penyelesaian hukum dan tidak semua tindak pidana bisa diselesaikan melalui restorative justice.

Adapun restoratif justice itu sendiri lanjut Hendri ada diluar konteks hukum acara tetapi diakui oleh negara mengingat pada penyelidikan ada perkab, di Kejaksaan Agung ada peraturan Jaksa Agung dan di Mahkamah Agung ada perma.

Untuk mewujudkan restorative justice di Indonesia bisa dikedepankan diberbagai provinsi pada Indonesia emas di tahun 2025, Hendri menambahkan bahwa hal tersebut harus didukung oleh penerapan kepastian hukum.

Hal senada juga disampaikan Ketua program doktor hukum dari Universitas Borobudur Jakarta - Prof. Dr. Faisal Santiago SH MH yang mengatakan bahwa restorative justice masih hidup dimasyarakat Indonesia kendati mulai ditinggalkan seperti misalnya hukum waris.

"Dulu hukum adat yang menjembatani sebelum adanya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), namun sayangnya para hakim yang memutuskan sebuah perkara pidana kurang memahami kearifan lokal," jelas Faisal.

Restorative justice bagi Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta - Prof.Dr. Farhana SH MH M.Pd diakui sebagai pendekatan yang lebih efektif dalam membantu korban dan mencegah kejahatan sehingga mengurangi kepadatan penjara yang sudah melebihi kapasitas.

"Ada pendapat yang menyatakan bahwa restorative justice itu sebagai sebuah teori. Teori ini juga memaparkan bahwa memberi ruang bagi pelaku dan korban untuk saling berkomunikasi dan melakukan pendekatan maka keadilan bisa dicapai dengan cara seperti ini," tutup Farhana.

Adapun para pembicara yang turut hadir dalam peluncuran buku tersebut antara lain dihadiri oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr.rer.pol.led Veda Sitepu. S.S MA, Wadek FH UKI Dr. Tomson Situmeang SH.MH, Kaprodi FH UKI Dr. Rr Ani Wijayanti SH M.Hum dan sebagai moderator dalam kegiatan itu Edward. L.Panjaitan SH.LLM.

Wanita berinisial VUS (21) diseret polisi wanita (polwan) ke rumah tahanan (rutan) usai diduga menganiaya suaminya sendiri inisial SU (42) di Kolaka, Sulawesi Tenggara (Sultra). VUS kini berada di sel rutan bersama bayinya yang masih berusia 7 bulan menjalani penahanan.

Peristiwa tersebut terjadi di depan Rutan Kelas IIB Kolaka pada Minggu (19/1). VUS sebelumnya ditetapkan tersangka dan dijerat pasal 351 KUHP terkait dugaan penganiayaan.

"Untuk tersangka ibu VUS baru ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan atas kasus 351," kata Kepala Pelayanan Tahanan Rutan Kelas IIB Kolaka, Agus Rahman kepada detikcom, Minggu (19/1/2025).

Namun Agus tidak merinci kronologi dugaan penganiayaan tersebut. Dia menyebut VUS merupakan tahanan titipan dari Polres Kolaka.

"Kalau untuk persisnya (kronologi dugaan penganiayaan) mungkin ditanya kepada penyidiknya. Kami rutan menahan berdasarkan surat penahanan dari penyidik," tuturnya.

Agus memastikan penahanan terhadap VUS sesuai prosedur. Pihaknya juga akan mengakomodir bayi VUS yang masih menyusui dengan menempatkannya di sel khusus.

"Betul (VUS dan bayinya ditempatkan di sel khusus)," ucap Agus.

Sementara itu, Kasi Humas Polres Kolaka Iptu Dwi Arif menegaskan pihaknya sudah menjalankan regulasi hingga VUS ditahan. Namun Dwi belum menjelaskan lebih jauh soal dugaan VUS menganiaya suaminya sendiri.

"Terkait penahanan telah memenuhi syarat di antaranya cukup bukti, gelar perkara, proses tahap sidik dan ada ada penetapan tersangka," ujar Dwi.

Terpisah, ibu VUS inisial YN mengatakan, anaknya memiliki buah hati yang masih berusia 7 bulan. VUS terpaksa mengikutkan anaknya selama menjalani masa penahanan.

"Iya, masih usia 7 bulan. Jadi VUS di rutan (menjalani penahanan) sama anaknya," imbuhnya.

Dalam video beredar, tampak VUS duduk saat di lantai. VUS tampak mengenakan baju berwarna krem dengan rambut panjang terikat.

Terlihat dua polwan masing-masing memegang tangan VUS. Kedua anggota polisi tersebut berusaha mengangkat VUS untuk masuk ke dalam rutan.

Keluarga VUS berusaha menghalangi para polwan agar tidak memaksa VUS. Seorang polisi terdengar memberi penjelasan agar VUS kooperatif.

Video: Bocah di Boyolali Disiksa 8 Orang, Kuku Dicabut Pakai Tang

Video: Bocah di Boyolali Disiksa 8 Orang, Kuku Dicabut Pakai Tang