SUKABUMI, KOMPAS.com - Aris Munandar (40 tahun), adik ipar dari satpam yang menjadi korban pembunuhan oleh anak majikannya di Bogor, mengutarakan bahwa dia dan keluarga sudah bertemu dengan Dedi Mulyadi.

Gubernur Jawa Barat terpilih itu bertemu dengan Aris beserta istri korban pada Sabtu (18/1/2025) lalu di Subang.

“Tiba-tiba ada yang kontak dan datang ke rumah mau jemput ketemu Dedi Mulyadi, itu saya berangkat setelah memakamkan almarhum,” kata Aris saat ditemui Kompas.com di Kecamatan Palabuhanratu, Kamis (23/1/2025).

Saat bertemu dengan Dedi Mulyadi, lanjut Aris, obrolan saat itu selain menyampaikan ucapan duka, Gubernur terpilih juga menguatkan keluarga agar tidak takut dan yakin hukum pasti ditegakkan untuk keadilan korban.

“Pesan sih (dari Dedi Mulyadi) kita ini harus percaya pada hukum di negara kita dan pasti bakal tegak lurus, tidak ada tekanan dari sana sini. Kita tegak lurus saja harus mengacu pada aturan yang berlaku,” papar Aris sambil menggambarkan keadaan saat bertemu dengan Dedi Mulyadi.

Sebelum bertemu dengan Dedi Mulyadi, Aris mengaku bahwa keluarga merasa pesimistis atas kejadian yang menimpa kakak iparnya itu. Sebab, kematian korban disangkutpautkan dengan pelaku yang memiliki keluarga pengacara.

“Kita tidak menyangka bisa bertemu dengan Pak Dedi, ya terima kasih Pak Dedi, apa jadinya kalau kemarin tidak ketemu,” imbuh Aris.

Sebelumnya, Septian yang berprofesi satpam pada Jumat (17/1/2024) menjadi korban pembunuhan yang diduga dilakukan oleh anak majikannya.

Aksi pembunuhan itu dilakukan di tempat korban bekerja yang beralamat di Lawang Gintung, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat.

Atas kasus tersebut, kepolisian Bogor Kota menetapkan anak majikan Septian yang berinisial A (26 tahun) sebagai tersangka dalam kasus tewasnya satpam asal Sukabumi itu.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Barat (Sulbar) melalui Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Polewali Mandar (Polman) melakukan ziarah ke Taman Makam Pahlawan (TMP) Rea Timur di Polman. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Bhakti Imigrasi ke-75.

"Kegiatan ini merupakan bentuk penghormatan dan penghargaan kepada jasa-jasa para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan dan kemajuan bangsa," kata Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Sulbar, Said Noviansyah dalam keterangannya, Kamis (23/1/2025).

Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan upacara tabur bunga di TMP Rea Timur Polman, Kamis (23/1). Acara tersebut dihadiri pegawai dari Kantor Imigrasi Polewali Mandar, Balai Pemasyarakatan Polewali, serta Lembaga Pemasyarakatan Polewali.

Kegiatan diawali dengan pemberian penghormatan kepada para pahlawan yang telah berjasa bagi bangsa. Prosesi selanjutnya berupa peletakan karangan bunga di tugu TMP dilanjutkan ziarah dan tabur bunga.

"Semangat perjuangan para pahlawan harus menjadi inspirasi bagi kami, khususnya insan Imigrasi, untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," ujar Said.

Kegiatan ini juga bertujuan untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dan solidaritas di antara para pegawai. Said berharap momentum ini memperkuat komitmen seluruh jajaran Imigrasi dalam mengemban tugas dan tanggung jawab mereka.

"Melalui kegiatan tabur bunga ini, diharapkan nilai-nilai perjuangan para pahlawan dapat terus dihayati dan diwariskan kepada generasi penerus," tambah Said.

Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Polman Adithia P Barus menekankan pentingnya meneladani nilai-nilai perjuangan para pahlawan. Dia menegaskan semua pihak bertanggung jawab meneruskan perjuangan tersebut.

"Kita semua memiliki tanggung jawab untuk melanjutkan semangat perjuangan para pahlawan dengan bekerja keras, tulus, dan penuh integritas. Dengan begitu, kita dapat memberikan sumbangsih kepada bangsa dan negara," ucap Adithia.

Video Menteri Imipas Cek Pelayanan Bikin Paspor di GBK

Video Menteri Imipas Cek Pelayanan Bikin Paspor di GBK

Tersangka kasus peredaran skincare berbahan merkuri, Agus Salim (AS) kini kembali ditahan di rumah tahanan (rutan) Polda Sulawesi Selatan (Sulsel) usai sempat dibantarkan karena sakit. Sementara tersangka lainnya, Mira Hayati (MH) masih menjalani perawatan di rumah sakit (RS).

"(Agus Salim) Sudah ditahan kemarin malam (di Rutan Polda Sulsel)," ujar Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Didik Supranoto kepada detikSulsel, Kamis (23/1/2025).

Agus Salim meninggalkan RS Ibnu Sina Makassar menuju Polda Sulsel, Rabu (22/1) pukul 20.00 Wita. Didik menyebut Agus Salim kembali ditahan ke rutan usai hasil pemeriksaannya sudah dinyatakan dalam kondisi baik.

"Berdasarkan hasil pemeriksaan dokter di RS Ibnu Sina keadaan tersangka AS saat ini keadaan sudah membaik dan sudah bisa dipulangkan untuk dilakukan rawat jalan selanjutnya tersangka AS dibawa ke Rutan Polda Sulsel untuk dilakukan penahanan," jelasnya.

Sementara itu, Mira Hayati masih menjalani perawatan di RS Permata Hati. Berdasarkan pemeriksaan berkala yang dilakukan pada Rabu (22/1), kondisi MH belum stabil.

"Tekanan darahnya masih tinggi, disertai keluhan sakit kepala dan kebas yang menjadi penyebab tensi tinggi. Selain itu, ia juga mengalami sakit perut dan mual-mual," ungkap Didik.

Sementara itu Humas RS Ibnu Sina Makassar, Nurhidayat membenarkan Agus Salim sebelumnya dirawat oleh dokter spesialis penyakit dalam serta dokter spesialis jantung dan pembuluh darah. Namun Agus sudah membaik dan dinyatakan dapat rawat jalan.

"Setelah menjalani berbagai pemeriksaan medis dan mendapat pengobatan, Agus Salim dinyatakan dapat pulang dan melanjutkan perawatan menjadi rawat jalan oleh dokter yang merawat di RS Ibnu Sina," jelasnya.

Kondisi umum dan keluhan kesehatan Agus Salim dianggap sudah membaik dibandingkan saat awal masuk rumah sakit. Meski demikian, Agus Salim tetap diberikan obat untuk melanjutkan perawatan di luar rumah sakit.

"Walaupun telah dinyatakan dapat pulang, namun Agus tetap mendapatkan obat minum untuk melanjutkan perawatannya di luar rumah sakit," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, Polda Sulsel menetapkan 3 tersangka kasus skincare bermerkuri. Dari tiga tersangka, suami Fenny Frans, Mustadir Dg Sila (M Dg S) langsung ditahan di Rutan Polda Sulsel.

Sementara Agus Salim (AS) dan Mira Hayati (MH) sempat dibantarkan ke RS karena gangguan kesehatan. Keduanya dilarikan ke rumah sakit setelah sempat ditahan pada Senin (20/1).

Video: Donatur Minta Dana Donasi untuk Agus Salim Diaudit

Video: Donatur Minta Dana Donasi untuk Agus Salim Diaudit

Polda DIY menangkap pelaku dugaan penipuan yang dilakukan biro umrah Hasanah Magna Safari (HMS) yang diungkap Hanum Salsabiela Rais beberapa waktu lalu. Dalam kasus ini polisi menetapkan satu orang tersangka yakni Indri Dapsari.

Pantauan detikJogja, rilis kasus dilaksanakan di depan gedung Ditreskrimum Polda DIY. Sejumlah barang bukti seperti koper, buku doa, laptop, baju, plang PT HMS, whiteboard jadwal keberangkatan, mobil, dan lain sebagainya.

Adapun pelaku juga turut dihadirkan dalam rilis. Tampak pelaku mengenakan pakaian tahanan, berhijab, dan masker. Selain itu, tangan pelaku diborgol.

Selama rilis kasus, pelaku tampak menghindari sorotan kamera secara langsung. Dia lebih banyak memalingkan muka.

"Kemudian kami telah melakukan identifikasi terhadap tersangka dengan inisial ID, perempuan, umur 46 tahun, alamat Mergangsan, Kota Yogyakarta. TKP di Caturtunggal, Depok, Sleman," kata Dirreskrimum Polda DIY Kombes FX Endriadi saat rilis kasus di Mapolda DIY, Depok, Sleman, Kamis (23/1/2025).

Kasus ini terungkap berdasarkan laporan polisi tertanggal 29 November 2024. Pelaku, kata Endri, menawarkan jasa umrah di kelas bisnis dengan harga murah agar para korban tertarik.

"Ini dengan harga Rp 33 juta sampai Rp 48 juta yang rencananya akan diberangkatkan pada bulan Desember," ujarnya.

Korban yang sudah terlanjur membayar sejumlah uang ternyata gagal untuk berangkat ke tanah suci hingga saat ini.

"Tersangka ini memiliki agen travel umrah dan haji yang menawarkan perjalanan dengan harga relatif murah. Kemudian para korban tertarik, kemudian melakukan pembayaran melalui transfer dan dijanjikan di bulan Desember kemarin untuk berangkat umrah. Namun sampai saat ini para korban tidak berangkat umrah," ujarnya.

Adapun polisi kemudian berhasil menangkap satu orang pelaku dalam kasus ini. Dia kemudian dijerat pasal penipuan dan terancam hukuman 4 tahun penjara.

"Pasal yang kami sangkakan adalah penipuan dan penggelapan sesuai Pasal 378 dan 372 dengan ancaman hukuman 4 tahun," pungkas dia.

Sebelumnya, kabar adanya dugaan penipuan biro umroh itu viral di media sosial. Kabar tersebut diunggah oleh putri mantan Ketua MPR RI Amien Rais, Hanum Salsabiela Rais melalui akun Instagram pribadinya @hanumrais, Minggu (22/12/2024).

Dalam unggahannya, Hanum membagikan foto paspor milik terduga pelaku penipuan. Ia menjelaskan, jika ratusan calon jemaah umrah tak mendapat kepastian pemberangkatan meski telah melunasi biaya. Terduga pelaku juga menghilang.

Saat dimintai konfirmasi mengenai unggahan tersebut, Hanum mengatakan hanya membantu para korban. Hanum juga menegaskan jika dirinya bukan termasuk korban.

"Intinya saya bukan calon jemaah umrah yang akan berangkat, tapi hati nurani saya ingin mengadvokasi para pihak yang sampai sekarang tidak jelas keberangkatannya, atau sudah kemarin-kemarin dan nggak ada kabar pertanggungjawaban," paparnya saat dihubungi detikJogja, Minggu (22/12).

Politisi Partai Ummat itu menyampaikan, ia dihubungi para korban melalui aplikasi perpesanan singkat WhatsApp dan direct message melalui Instagram pribadinya. Ia mengaku berada dalam satu grup WhatsApp bersama para korban.

"Di situ kemudian banyak yang komplain ketika mau repeat buying," ungkap Hanum.

"Saya hanya berusaha menyebarkan info ini agar tidak ada korban lain. Karena sudah banyak yang DM/WA. Karena selama yang bersangkutan belum dimintai pertanggungjawaban, travelnya belum dibekukan, saya khawatir infonya tidak merata dan yang bersangkutan masih bermanuver untuk terus collecting targets," imbuhnya.

Video Pukuli Korban Pakai Bambu, Duo Begal Sadis di Sleman Ditangkap

Video Pukuli Korban Pakai Bambu, Duo Begal Sadis di Sleman Ditangkap

MAMUJU, iNewsMamuju.id - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Sunu Tedy Maranto mengikuti Upacara Penghormatan dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Patidi yang digelar oleh Kantor Imigrasi Mamuju, Kamis (23/1/2025). 

Pelaksanaan kegiatan itu sebagai rangkaian peringatan Hari Bhakti Imigrasi ke-75.

Seperti diketahui, Peringatan Hari Bhakti Imigrasi tahun ini mengusung tema “Transformasi Keimigrasian Menuju Indonesia Emas 2045”. 

Kegiatan tersebut dipimpin oleh Plt. Kepala Kantor Imigrasi Mamuju, Yoga Ananto serta dihadiri oleh pejabat manajerial dan non manajerial dilingkungan Ditjen Imigrasi, Pemasyarakatan serta Kanwil Kemenkum Sulbar. 

Kakanwil Kemenkum Sulbar Sunu Tedy Maranto dalam kesempatannya itu menyampaikan apresiasi atas peringatan Hari Bhakti Imigrasi ke-75 tahun 2025 ini. 

Ia mengatakan bahwa upacara dan ziarah ke makam pahlawan sebagai simbol penghormatan kepada pejuang yang telah berkorban demi kemerdekaan Indonesia. 

Upacara ini merupakan wujud penghormatan atas jasa para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan bangsa Indonesia.

Turut hadir pada kesempatan itu Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Hidayat, Kepala Bagian TU dan Umum, Ramli, Kepala Bidang Pelayanan AHU, Wardi, dan Kepala Bidang Pelayanan KI, Juani

Editor : Lukman Rahim

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol. Eddy Hartono menyebutkan seluruh narapidana terorisme (napiter), termasuk dari jaringan Jamaah Islamiyah (JI), yang ingin mengajukan pembebasan bersyarat harus memenuhi beberapa kriteria.

Kriteria tersebut, kata dia, telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2022 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

"Kriteria ini harus dipenuhi dan yang menilai nanti ada banyak, seperti aparat penegak hukum, Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri, BNPT, maupun petugas pemasyarakatan," kata Komjen Pol. Eddy saat dihubungi di Jakarta, Kamis.

Komjen Pol. Eddy menyebutkan sejumlah kriteria itu, antara lain, minimal telah menjalani masa hukuman selama dua per tiga masa pidana dengan ketentuan dua per tiga masa pidana tersebut paling singkat 9 bulan, berkelakuan baik, serta menyatakan ikrar kembali kepada NKRI.

Apabila napiter yang mengajukan pembebasan bersyarat tidak memenuhi kriteria, dia mengatakan bahwa pembebasan bersyarat tidak akan diberikan.

Saat ini, BNPT terus berkoordinasi dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) serta Densus 88 Antiteror Polri terkait dengan rencana pemberian pembebasan bersyarat terhadap napiter, termasuk para anggota JI.

Selain napiter, Komjen Pol. Eddy mengungkapkan bahwa pemberian pembebasan bersyarat juga kepada narapidana korupsi dan narapidana narkoba dengan kriteria yang kurang lebih sama dan telah diatur.

Ia menjelaskan bahwa pemberian pembebasan bersyarat kepada napiter bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia (HAM) napiter, dan merupakan salah satu tahapan program deradikalisasi BNPT, yakni reintegrasi sosial.

Program deradikalisasi, sambung dia, diberikan dalam beberapa tahapan yang wajib dijalankan oleh napiter, yakni identifikasi penilaian, rehabilitasi, reedukasi, dan reintegrasi sosial.

Namun, apabila napiter telah diberikan pembebasan bersyarat, pihaknya akan tetap memberikan pembinaan dan pendampingan seperti pemberian wawasan kebangsaan dan wawasan kewirausahaan.

"Ini juga sejalan dengan Astacita Presiden yang ketiga, yaitu memperkuat lapangan kerja yang berkualitas dan mendorong kewirausahaan," tuturnya.

Sebelumnya, Pemerintah mengaku masih mengkaji rencana pembebasan bersyarat mantan anggota JI yang kini sedang menjalani masa hukuman, termasuk dua bekas pimpinan JI, Abu Rusydan dan Para Wijayanto.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Prof. Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa pihaknya sedang mendata seluruh anggota JI, baik yang masih berada dalam proses hukum maupun yang sudah dipidana.

"Pemerintah belum memutuskan nasib mereka, termasuk Abu Rusydan dan Para Wijayanto," kata Yusril saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (24-12-2024).

Adapun Abu Rusydan alias Mohammad Syamsuddin sempat menjabat sebagai pemimpin sementara JI setelah penangkapan Abu Bakar Ba'asyir di awal tahun 2000-an. Saat ini Abu Rusyidan dipidana 6 tahun penjara dan telah menjalani separuh masa pidananya.

Sementara itu, Para Wijayanto, yang menjabat sebagai Amir Jamaah Islamiyah hingga ditangkap pada tahun 2019, dipidana 7 tahun pada tahun 2020 dan telah menjalani lebih separuh pidananya.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: BNPT: Napiter JI yang minta pembebasan bersyarat harus penuhi kriteria

Pemberian pembebasan bersyarat kepada napiter bertujuan untuk melindungi HAM napiter.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol. Eddy Hartono menyebutkan seluruh narapidana terorisme (napiter), termasuk dari jaringan Jamaah Islamiyah (JI), yang ingin mengajukan pembebasan bersyarat harus memenuhi beberapa kriteria.

Kriteria tersebut, kata dia, telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2022 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

"Kriteria ini harus dipenuhi dan yang menilai nanti ada banyak, seperti aparat penegak hukum, Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri, BNPT, maupun petugas pemasyarakatan," kata Komjen Pol. Eddy saat dihubungi di Jakarta, Kamis.

Komjen Pol. Eddy menyebutkan sejumlah kriteria itu, antara lain, minimal telah menjalani masa hukuman selama dua per tiga masa pidana dengan ketentuan dua per tiga masa pidana tersebut paling singkat 9 bulan, berkelakuan baik, serta menyatakan ikrar kembali kepada NKRI.

Apabila napiter yang mengajukan pembebasan bersyarat tidak memenuhi kriteria, dia mengatakan bahwa pembebasan bersyarat tidak akan diberikan.

Saat ini, BNPT terus berkoordinasi dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) serta Densus 88 Antiteror Polri terkait dengan rencana pemberian pembebasan bersyarat terhadap napiter, termasuk para anggota JI.

Selain napiter, Komjen Pol. Eddy mengungkapkan bahwa pemberian pembebasan bersyarat juga kepada narapidana korupsi dan narapidana narkoba dengan kriteria yang kurang lebih sama dan telah diatur.

Ia menjelaskan bahwa pemberian pembebasan bersyarat kepada napiter bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia (HAM) napiter, dan merupakan salah satu tahapan program deradikalisasi BNPT, yakni reintegrasi sosial.

Program deradikalisasi, sambung dia, diberikan dalam beberapa tahapan yang wajib dijalankan oleh napiter, yakni identifikasi penilaian, rehabilitasi, reedukasi, dan reintegrasi sosial.

Namun, apabila napiter telah diberikan pembebasan bersyarat, pihaknya akan tetap memberikan pembinaan dan pendampingan seperti pemberian wawasan kebangsaan dan wawasan kewirausahaan.

"Ini juga sejalan dengan Astacita Presiden yang ketiga, yaitu memperkuat lapangan kerja yang berkualitas dan mendorong kewirausahaan," tuturnya.

Sebelumnya, Pemerintah mengaku masih mengkaji rencana pembebasan bersyarat mantan anggota JI yang kini sedang menjalani masa hukuman, termasuk dua bekas pimpinan JI, Abu Rusydan dan Para Wijayanto.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Prof. Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa pihaknya sedang mendata seluruh anggota JI, baik yang masih berada dalam proses hukum maupun yang sudah dipidana.

"Pemerintah belum memutuskan nasib mereka, termasuk Abu Rusydan dan Para Wijayanto," kata Yusril saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (24-12-2024).

Adapun Abu Rusydan alias Mohammad Syamsuddin sempat menjabat sebagai pemimpin sementara JI setelah penangkapan Abu Bakar Ba'asyir di awal tahun 2000-an. Saat ini Abu Rusyidan dipidana 6 tahun penjara dan telah menjalani separuh masa pidananya.

Sementara itu, Para Wijayanto, yang menjabat sebagai Amir Jamaah Islamiyah hingga ditangkap pada tahun 2019, dipidana 7 tahun pada tahun 2020 dan telah menjalani lebih separuh pidananya.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI Arrmanatha Nasir menegaskan dukungan dan kesiapan Indonesia untuk terus membantu negara-negara Afrika dalam menanggulangi persoalan terorisme.

“Terorisme terus menjadi ancaman global yang berdampak pada situasi keamanan dan menghambat pembangunan, termasuk di Afrika” kata Wamenlu RI dalam sidang terbuka Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (DK PBB) terkait penanggulangan terorisme di kawasan Afrika, di New York, Selasa (21/1).

Sebagaimana pernyataan tertulis Kemlu RI di Jakarta, Arrmanatha menyatakan bahwa Indonesia, sebagai negara yang pernah mengalami serangan terorisme, memahami bahwa pencegahan terorisme haris dilakukan dengan pendekatan komprehensif.

Langkah-langkah sesuai prinsip pelaksanaan efektif wewenang pemerintah dan pendekatan halus yang sejalan dengan Piagam PBB dan hukum internasional harus jadi prioritas dalam menanggulangi terorisme, kata dia.

“Pengalaman Indonesia juga menunjukkan pentingnya mengatasi akar permasalahan terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan,” ucap Wamenlu RI.

Dalam rangka berbagi pengalaman Indonesia dalam mencegah terorisme, Arrmanatha menjelaskan bahwa Indonesia senantiasa mengedepankan dialog, toleransi, dan nilai-nilai moderasi, serta pembinaan literasi digital dan kemampuan berpikir kritis demi membentengi masyarakat dari gagasan-gagasan berbahaya seperti terorisme.

“Kebijakan nasional juga harus mencakup upaya menanggulangi aspek pendanaan dari terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan,” kata dia, menambahkan.

Wamenlu RI lebih lanjut menegaskan perlunya mekanisme regional dalam upaya penanggulangan terorisme. Ia pun menyampaikan komitmen RI mendukung sejumlah inisiatif terkait isu tersebut di negara-negara Uni Afrika.

Indonesia selama ini terus memberikan dukungan kepada negara-negara Afrika melalui program pembinaan dan pembangunan kapasitas dalam kerangka Jakarta Center for Law Enformcement Cooperation (JCLEC) untuk menanggulangi terorisme dan kejahatan lintas batas, kata dia.

Ia pun menyoroti pentingnya pertukaran informasi dan praktik terbaik di tingkat global sebagai kunci dalam penanggulangan terorisme di antara penegak hukum antarnegara.

Selain menegaskan kembali dukungan Indonesia, Arrmanatha mendorong masyarakat internasional untuk terus mendukung Afrika dalam mengembangkan solusi untuk mengatasi masalah keamanan, termasuk terorisme dan kejahatan lintas negara.

Wamenlu RI kemudian mengharapkan implementasi efektif "Agenda 2063" Uni Afrika untuk mendukung transformasi kontinen tersebut menjadi kekuatan global yang mumpuni di masa depan. Ia juga mendorong reformasi DK PBB demi memastikan representasi yang adil bagi Afrika di panggung global.

Pewarta: Nabil Ihsan
Editor: Arie Novarina
Copyright © ANTARA 2025

Wilayah laut yang dipagari bambu sepanjang 30 kilometer di pesisir Kabupaten Tangerang, Banten, menjadi isu hangat. Hal ini semakin menjadi sorotan setelah Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala BPN, Nusron Wahid, mengakui bahwa wilayah laut tersebut memiliki sertifikat tanah.Nusron Wahid akhirnya memutuskan untuk mencabut ratusan sertifikat tanah tersebut karena dinilai cacat hukum dan prosedur.

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Kelompok hak sipil Amerika Serikat (AS) memperingatkan bahwa perintah eksekutif yang ditandatangani oleh Presiden Donald Trump pada Senin (20/1/2025) meletakkan dasar untuk pemulihan larangan bagi pelancong dari negara mayoritas Muslim atau Arab.

Komite Antidiskriminasi Amerika-Arab (ADC) mengatakan perintah baru tersebut bergantung pada kewenangan hukum yang sama yang digunakan untuk membenarkan larangan bepergian Trump pada 2017.

Perintah itu bahkan menawarkan keleluasaan yang lebih luas untuk menggunakan pengecualian ideologis guna menolak permintaan visa dan mengusir individu yang telah memasuki negara tersebut.

Komite tersebut meluncurkan saluran telepon darurat 24 jam baru (844-232-9955) untuk membantu mereka yang terdampak.

Dewan Nasional Iran-Amerika (NIAC) mengatakan perintah Trump tentang Melindungi Amerika Serikat dari Teroris Asing dan Ancaman Keamanan Nasional dan Keselamatan Publik lainnya akan memisahkan keluarga AS dari orang yang dicintai dan menurunkan pendaftaran di universitas-universitas AS. Mereka membuat situs web baru tentang masalah ini: https://www.niacouncil.org/travelban/.

Perintah baru Trump, yang ditandatangani pada Senin di tengah serangkaian tindakan lainnya, menetapkan waktu 60 hari bagi pejabat tinggi Departemen Luar Negeri, Departemen Kehakiman, intelijen, dan keamanan dalam negeri untuk mengidentifikasi negara-negara yang proses pemeriksaan dan penyaringannya sangat tidak memadai.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid menemukan penerbitan 266 sertifikat hak guna bangunan (HGB) dan sertifikat hak milik (HM) pagar laut di kawasan pesisir pantai utara (pantura), Kabupaten Tangerang, Banten.

"Saya sudah sampaikan kalau sertifikatnya itu berada di luar garis pantai, pasti akan kami tinjau ulang dan kami proses pembatalan. Akan tetapi, kalau dia berada di dalam garis pantai sebelah sini 'kan berarti itu tidak pantai. Jadi, acuannya garis pantai," ucap Nusron di Tangerang, Rabu (22/1/2025).

Dalam hal ini, pihaknya belum bisa memerinci terkait dengan berapa luasan area dalam sertifikat HGB tersebut, baik yang berada di dalam garis pantai maupun luar pantai dari 266 sertifikat yang telah diterbitkan dalam rentang waktu 2022 hingga 2023.

"Nah, ini 'kan belum selesai semua. Sebanyak 266 kami baru kerja 2 hari. Melototin satu-satu, cocokin peta itu 'kan butuh waktu. Akan tetapi, ada beberapa dari 266 itu yang memang terbukti berada di luar garis pantai, dan itu akan ditinjau ulang," ujarnya.

Dari jumlah 266 sertifikat HGB ini, kata dia, mengalami penambahan jika dibandingkan dengan hasil penelusuran awal di lokasi yang telah terbit sebanyak 263 bidang sertifikat HGB, terdiri atas 234 bidang atas nama PT Intan Agung Makmur, 20 bidang atas nama PT Cahaya Inti Sentosa, dan 9 bidang atas nama perseorangan. Selain itu, ditemukan juga 17 bidang sertifikat hak milik (HM) di kawasan tersebut.

Pada hari ini, lanjut dia, pihak-pihak yang terkait, baik itu juru ukur, juru tetap, maupun yang tanda tangan pada masa itu, hari ini sudah dipanggil dan dalam pemeriksaan oleh APIP Aparatur Pengawas Internal Pemerintah dalam arti di Inspektorat Jenderal.

Washington (ANTARA) - Badan Penegakan Imigrasi dan Cukai (ICE) Amerika Serikat menangkap 308 imigran ilegal di hari pertama Presiden Donald Trump menempati Gedung Putih, demikian menurut sebuah laporan.

Beberapa orang yang ditangkap tersebut memiliki catatan kriminal seperti pembunuhan dan pemerkosaan terhadap anak, menurut 'czar perbatasan Trump' Tom Homan, seperti dikutip New York Post.

Homan mencatat bahwa petugas imigrasi mulai menangkapi imigran ilegal yang menimbulkan ancaman terhadap 'keamanan publik', menambahkan bahwa saat ini ada sekitar 700.000 imigran ilegal di AS.

Sementara itu, reporter CNN melaporkan bahwa ribuan tentara aktif tambahan AS dikerahkan ke perbatasan selatan dengan Meksiko setelah Trump memerintahkan peningkatan jumlah pasukan sebagai bagian dari inisiatifnya untuk menindak tegas imigrasi ilegal.

Di hari pelantikannya pada Senin, Trump memerintahkan peningkatan keberadaan militer di perbatasan untuk memberantas imigrasi ilegal serta menyatakan darurat nasional di perbatasan selatan.

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Yoanita Hastryka Djohan
Editor: Arie Novarina
Copyright © ANTARA 2025