Banda Aceh -

Dua warga negara (WN) Pakistan, MO (30) dan NH (32) dideportasi usai kepergok berjualan kaligrafi di Banda Aceh. Keduanya dianggap menyalahi izin tinggal.

"Deportasi dilakukan karena keduanya melanggar Pasal 122 huruf a Undang-undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Selain itu, keduanya dikenakan tindakan administratif keimigrasian sesuai Pasal 75 ayat (2) huruf a dan f, yang meliputi pendeportasian dan penangkalan masuk kembali ke wilayah Indonesia," kata Kepala Kantor Imigrasi Banda Aceh Gindo Ginting, dalam keterangannya, Jumat (24/1/2025).

Menurutnya, keduanya dideportasi melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta pada Kamis (23/1) sore. Keduanya dipulangkan menggunakan pesawat Batik Air Malaysia.

"Kami berkomitmen memastikan setiap pelanggaran keimigrasian ditindak secara profesional sesuai dengan peraturan yang berlaku. Proses ini juga dilakukan dengan mengedepankan aspek keamanan dan kelancaran," jelas Gindo.

Gindo menjelaskan, pihaknya terus memperketat pengawasan terhadap keberadaan orang asing di wilayah Aceh. Selain itu, pihaknya juga memastikan bahwa langkah-langkah tersebut akan terus dilakukan guna menjaga ketertiban keimigrasian di wilayah Indonesia.

"Kami mengimbau masyarakat untuk melaporkan jika menemukan aktivitas orang asing yang mencurigakan. Pengawasan keimigrasian adalah tanggung jawab bersama demi menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah kita," ujar Gindo.

(astj/astj)

Pangkalpinang (ANTARA) - Kementerian Hukum (Kemenkum) melakukan penandatanganan 30 dokumen kerja sama bersama mitra kerja dari berbagai unsur pemerintah maupun BUMN. 30 kerja sama ini terdiri atas 25 Nota Kesepahaman (NK) yang diteken oleh Menteri Hukum dan 5 Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang diteken oleh perwakilan pimti madya di lingkungan Kemenkum.

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, dalam siaran pers yang diterima di Pangkalpinang, Jumat (24/1), mengatakan Kemenkum perlu menguatkan landasan hukum kerja sama pascatransformasi Kementerian Hukum dan HAM menjadi tiga kementerian. Penandatanganan dokumen kerja sama ini memberikan kepastian hukum untuk sinergi yang lebih kuat antarbadan publik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Penandatanganan di masa-masa awal restrukturisasi kelembagaan kementerian ini sesuai dengan keinginan Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan sebuah sinergitas di antara seluruh lembaga dan kementerian negara, yang ujung-ujungnya adalah memberikan pelayanan yang terbaik, yang output-nya bisa dirasakan oleh masyarakat,” ucap Supratman pada acara penandatanganan kerja sama, Jumat (24/01/2025), di gedung Kemenkum Jakarta.

Ia menjelaskan NK dan PKS merupakan instrumen penting untuk memastikan kelancaran koordinasi antara Kementerian Hukum dengan mitra kerjanya. Dokumen kerja sama ini juga memberikan pedoman yang jelas sehingga setiap pihak dapat memberikan kontribusi yang nyata.

“NK dan PKS menjadi instrumen penting dalam memastikan kesinambungan program, penyesuaian regulasi, serta kelancaran koordinasi antar Kementerian, Lembaga, dan mitra kerja,” katanya.

“Melalui dokumen kerja sama, kita menetapkan pedoman yang jelas dan terukur, sehingga setiap pihak dapat berkontribusi dengan optimal dalam mencapai tujuan bersama,” tambah Supratman.

Selaras dengan gagasan Indonesia Emas 2045, Presiden Prabowo berpesan bahwa kerja sama yang kokoh harus dilandasi oleh pemahaman yang sama, tujuan yang jelas, dan komitmen yang kuat. Supratman menyebut 30 dokumen kerja sama yang telah ditandatangani Kemenkum adalah perwujudan dari arahan Presiden tersebut, juga menjadi dasar hukum kolaborasi yang berkesinambungan.

“Nota Kesepahaman ini adalah manifestasi dari prinsip Presiden Prabowo tersebut, sekaligus menjadi dasar hukum untuk membangun kolaborasi yang berkesinambungan di tingkat nasional maupun internasional,” ucap Supratman.

Supratman berharap penyesuaian dokumen kerja sama pasca pembentukan kabinet merah putih ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi pembangunan bangsa Indonesia di tengah transformasi pemerintahan yang sedang berlangsung.

Adapun mitra Kemenkum yang melakukan penandatanganan kerja sama meliputi Kejaksaan Agung, Kementerian Agama, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, serta Kementerian Keuangan.

Kemudian Ombudsman RI, Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Siber dan Sandi Negara, Badan Narkotika Nasional, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Otoritas Jasa Keuangan, Komisi Pemilihan Umum, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Badan Pusat Statistik, BPJS Ketenagakerjaan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Kerja sama juga dilakukan dengan Bank Tabungan Negara, Bank Syariah Indonesia, Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia dan Bank Mandiri.
Kakanwil Kemenkum Kepulauan Bangka Belitung mengatakan bahwa seluruh jajarannya akan menyukseskan Kerjasama tersebut di wilayah kerja Kanwil Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung.

Bandung -

Film The Purge akan tayang di Bioskop Trans TV pada Jumat, 24 Januari 2025, pukul 21.00 WIB. Film ini menjadi salah satu sajian thriller yang menarik untuk disaksikan di penghujung minggu Anda.

Dirilis pada 7 Juni 2013, The Purge merupakan film thriller horor yang disutradarai oleh James DeMonaco. Film ini diproduksi oleh studio Blumhouse Productions bekerja sama dengan Platinum Dunes dan Universal Pictures. James DeMonaco juga bertindak sebagai penulis naskah film ini.

Film berdurasi 85 menit ini dibintangi oleh aktor dan aktris berbakat, seperti Ethan Hawke, Lena Headey, Max Burkholder, dan Adelaide Kane. Performa mereka berhasil menghadirkan ketegangan dan emosi yang mendalam sepanjang film.

Sinopsis Film The Purge

The Purge berlatar di Amerika Serikat pada tahun 2022, ketika negara tersebut menghadapi tantangan sosial yang kompleks. Untuk mengatasi tingkat kriminalitas dan kemiskinan yang tinggi, pemerintah memperkenalkan sebuah kebijakan kontroversial yang dikenal sebagai The Purge. Kebijakan ini memungkinkan semua bentuk kejahatan, termasuk pembunuhan, menjadi legal selama 12 jam dalam satu malam setiap tahun.

Malam The Purge menjadi momen yang penuh ketegangan dan ketidakpastian. Masyarakat dari berbagai lapisan sosial berlindung di rumah masing-masing atau mempersiapkan diri untuk bertahan hidup dari ancaman. Sementara itu, ada pula yang memanfaatkan malam tersebut untuk melampiaskan sisi gelap mereka.

Film ini berfokus pada kehidupan keluarga James Sandin (diperankan oleh Ethan Hawke), seorang pengusaha sukses yang tinggal di kawasan elit. James merasa percaya diri bahwa sistem keamanan canggih di rumahnya mampu melindungi keluarganya dari bahaya selama The Purge. Namun, malam yang mencekam itu berubah drastis ketika seorang pria misterius muncul di depan rumah mereka dan meminta pertolongan.

Ketegangan memuncak ketika keputusan keluarga Sandin untuk membantu pria tersebut memicu perhatian kelompok penyerang yang mengincarnya. Situasi semakin rumit saat batasan antara keamanan dan ancaman mulai kabur. Keluarga ini dipaksa untuk menghadapi pilihan sulit yang menguji nilai moral dan solidaritas mereka.

Sepanjang film, penonton akan disuguhkan dengan aksi mendebarkan, atmosfer mencekam, dan pertanyaan mendalam tentang kemanusiaan. The Purge juga menggambarkan bagaimana sistem yang tampaknya adil justru memunculkan ketidakadilan dan kekerasan di tengah masyarakat.

Apakah keluarga Sandin berhasil selamat dari malam The Purge? Bagaimana mereka menghadapi berbagai konflik yang muncul dalam waktu singkat? Jangan lewatkan keseruan dan ketegangan lengkapnya hanya di Bioskop Trans TV!

(tya/tey)

Ambon (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) kelas IIA Ambon memperketat pengamanan untuk mengantisipasi penyelundupan ponsel sebagai upaya tegas penegakan hukum.

"Kami meningkatkan pengamanan dengan melakukan pemeriksaan ketat kepada warga binaan, pembesuk bahkan hingga petugas sekalipun," kata Kepala Lapas Kelas IIA Ambon Herliadi di Ambon, Jumat.

Hal itu dikatakannya setelah mencuatnya kasus salah seorang warga binaan berinisial B di Lapas tersebut menggunakan ponsel secara ilegal untuk memberikan informasi tentang penjualan narkoba kepada pengguna narkoba di luar lapas.

"Ponsel tersebut didapatkannya dari temannya yang duluan berhasil menyelundupkannya, kemudian ia bebas dan memberikannya kepada B," kata dia.

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan jajaran Lapas Kelas IIA Ambon ponsel itu sebelumnya diselundupkan melalui pembesuk.

Oleh sebab itu kata Kalapas, saat ini pihaknya pun meningkatkan pengamanan dan pemeriksaan yang dilakukan kepada pembesuk melalui tiga tahap yakni pendataan dan pemeriksaan di ruang tunggu, penggeledahan di gerbang luar dan mesin pemindai di gerbang dalam.

Sementara untuk petugas, dilakukan penggeledahan setiap hari saat pergantian jam jaga. Tak hanya itu, bagi para warga binaan dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan setiap pekan yang melibatkan instansi dari luar seperti Polri, TNI hingga BNN.

Dalam hal ini kata dia, jika warga binaan terbukti secara sah melanggar aturan seperti yang disebutkan diatas, maka akan diberikan sanksi berupa kurungan sel hingga dua pekan.

Kemudian sanksi administrasi pun diberlakukan dengan mencabut atau membatasi hak pemberian remisi, hingga hak kunjungan sampai satu tahun kedepan.

"Kami menyayangkan penggunaan ponsel secara ilegal oleh Warga Binaan Pemasyarakatan. Sesuai dengan aturan yang berlaku kita memiliki wartel khusus pemasyarakatan. Ponsel itu bisa masuk karena pasti ada permainan oknum dan kami akan tindak tegas siapapun oknum yang terlibat dalam pelanggaran semacam ini," katanya menjelaskan.

Sementara itu Kepala Rutan Ambon Adam Ridwansah mengakui bahwa warga binaan memiliki banyak cara untuk melakukan penyelundupan, misalnya saja dengan cara pelemparan dari luar Lapas bahkan memakai drone.

"Hal itu didukung dengan kendala kita yakni kekurangan SDM yang mumpuni. Petugas Rutan atau Lapas ini banyak yang lulus SMA tanpa pendidikan khusus langsung dipekerjakan di dalam lapas. Mereka tidak punya cukup kemampuan dalam menghadapi warga binaan," katanya menjelaskan.

"Oleh sebab itu kami meminta semua pihak untuk membantu kami agar Rutan dan Lapas tetap kondusif untuk bisa memberikan pelayanan maksimal pada masyarakat," tambahnya.

Jambi (ANTARA) - Kepolisian Daerah (Polda) Jambi mengungkap jaringan peredaran narkoba yang melibatkan satu narapidana di Lapas Kelas II A Jambi berinisial AB.

Direktur Ditresnarkoba Polda Jambi Kombes Pol Ernesto Seiser di Jambi, Kamis, mengatakan pengungkapan ini bermula ketika polisi menangkap tersangka S, M dan S pada awal Januari 2024.

Dari ketiganya polisi menemukan sepuluh paket sabu dengan total berat 1,837 gram yang disembunyikan di kantong pakaian para tersangka.

Hasil penyelidikan, narkoba itu berasal dari AB alias Muk seorang napi di Lapas Kelas II A Jambi.

Seorang tersangka mengaku mentransfer uang sebanyak Rp2,8 juta ke rekening yang digunakan oleh tersangka AB.

Polisi menyelidiki aliran dana yang masuk rekening tersebut. Polisi menemukan adanya aliran dana dengan total Rp132,6 juta lebih yang masuk ke rekening istri tersangka AB.

Polisi memblokir rekening tersebut dan menyita dana hasil kejahatan serta menetapkan AB sebagai tersangka. Tersangka AB diketahui mengatur peredaran narkoba itu dari dalam lapas.

Atas perbuatannya, AB dikenakan Pasal 114 ayat 1 Jo Pasal 132 ayat 2 serta Pasal 137 huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Tersangka terancam hukuman penjara lima tahun dan maksimal 15 tahun dengan denda antara Rp1 miliar sampai dengan Rp10 miliar.

"Kami akan menindak pelaku dan mencari jaringan-jaringan lainnya," katanya.

Ernesto menegaskan pengungkapan ini membuktikan bahwa peredaran narkoba tidak saja terjadi di luar bahkan dapat di atur meski pelaku masih berada di lapas.

Dia menyebutkan berkas pelaku saat ini sudah dinyatakan lengkap (P-21) oleh Kejaksaan Tinggi Jambi, selanjutnya akan dilimpahkan ke pengadilan.

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan pemindahan terpidana mati Serge Areski Atlaoui akan dilakukan pada Selasa (4/2/2025). Diketahui, Serge Areski merupakan terpidana mati kasus narkotika.

"Sudah disepakati jadwal pemindahan itu akan dilakukan pada tanggal 4 Februari yang akan datang," kata Yusril saat konferensi pers di kantornya, Jumat (24/1/2025).

Yusril menjelaskan, pemindahan ini dilakukan setelah Pemerintah Prancis menyepakati practical arrangements. Dia menuturkan, Prancis menghormati kedaulatan Indonesia dan akan menjatuhkan hukuman pidana penjara maksimal 30 tahun.

"Pemerintah Prancis sudah memberitahu kita bahwa terhadap kasus pidana yang sama yang di Indonesia, dijatuhi hukuman mati, di Prancis dihukum penjara selama 30 tahun maksimum," ujarnya.

"Apakah nanti Presiden Prancis akan memberikan grasi atau apakah akan memberikan amnesti, ataukah akan memberikan apa pun kebijakan untuk mengurangi misalnya karena sampai jadi 30 tahun, atau tetap dengan menghormati putusan Pengadilan Indonesia, itu sepenuhnya kita serahkan kepada Pemerintah Prancis," sambungnya.

Sebelumnya, Indonesia-Prancis mulai membahas pemindahan terpidana mati kasus narkotika Serge Areski Atlaoui. Pembahasan ini melalui rapat teknis oleh Kementerian Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) dengan perwakilan pemerintah Prancis.

Pertemuan dilakukan di Kantor Kemenko Kumham Imipas, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Rabu (8/1/2025). Pemerintah Prancis diwakili oleh Laurent Legodec, Charge d'Affaires a.i. Kedutaan Besar Prancis di Jakarta.

Sementara pemerintah Indonesia diwakili oleh Plt Deputi Koordinasi Imigrasi dan Pemasyarakatan Kemenko Kumham Imipas, I Nyoman Surya Mataram, Kasubdit Cekal Ditjen Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Novan Indriyanto, dan Staf Khusus bidang Hubungan Internasional Ahmad Usmarwi Kaffah.

?Pembahasan dilakukan untuk merespons surat permohonan resmi transfer of prisoner yang telah disampaikan Menteri Kehakiman Prancis kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan pada 19 Desember 2024 lalu,? tulis keterangan yang diterima, Rabu (8/1/2025).

“Dan setelah itu memang kita akan lebih juga memperhatikan warga negara kita yang ada di luar negeri. Dua sasaran utama kita sebenarnya adalah Malaysia dan Arab Saudi yang cukup banyak jumlah warga Indonesia yang dihukum mati di sana, tapi sampai har

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa Pemerintah berkomitmen untuk memperhatikan nasib warga negara Indonesia (WNI) yang dihukum di luar negeri, khususnya di Malaysia dan Arab Saudi.

Menurut dia, perhatian itu mesti dilakukan setelah Pemerintah menyelesaikan pemindahan narapidana asing ke negara asalnya, seperti Australia dan Filipina pada Desember 2024. Peraturan perundangan terkait pemindahan dan pertukaran tahanan pun tengah diupayakan.

“Dan setelah itu memang kita akan lebih juga memperhatikan warga negara kita yang ada di luar negeri. Dua sasaran utama kita sebenarnya adalah Malaysia dan Arab Saudi yang cukup banyak jumlah warga Indonesia yang dihukum mati di sana, tapi sampai hari ini juga belum dieksekusi,” kata Yusril saat ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan negara akan melindungi setiap warganya di luar negeri, terlepas dari kejahatan yang dilakukan maupun ideologi yang dianut. Nantinya, pemindahan WNI yang terjerat kasus hukum di luar wilayah Indonesia akan dibicarakan terlebih dahulu dengan pihak keluarga.

“Kita harus mengerti bahwa ini adalah sikap Pemerintah. Pemerintah itu tidak bisa benci atau senang dengan orang. Dia (Pemerintah) harus melakukan sesuatu perlakuan yang sama: pelindungan kepada warga negara. Apa pun salahnya, apa pun ideologinya, kita harus melakukan hal seperti itu,” kata Yusril.

Diketahui bahwa pemerintah Indonesia telah memindahkan lima narapidana anggota kasus Bali Nine ke negara asalnya, Australia, Desember lalu. Pada bulan yang sama, Indonesia juga memulangkan Mary Jane, warga negara Filipina yang dihukum mati di Indonesia karena kasus penyelundupan heroin.

Selain itu, pemerintah Indonesia dan Prancis sudah menandatangani pengaturan praktis (practical arrangement) pemindahan terpidana mati kasus narkotika Serge Areski Atlaoui. Pemindahan Serge ke kampung halamannya direncanakan pada 4 Februari mendatang.

Di sisi lain, Pemerintah mewacanakan untuk memulangkan teroris yang diduga kuat terlibat dalam peristiwa Bom Bali 2002 dan mantan tokoh militan Jamaah Islamiyah, Encer Nurjaman alias Hambali, dari penjara militer Amerika Serikat di Guantanamo, Kuba. Namun, Pemerintah masih mengkaji hal tersebut.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

IDXChannel - Buronan kasus dugaan korupsi proyek e-KTP, Paulus Tannos tetap bisa diekstradisi ke Indonesia meski sudah berganti kewarganegaraan.

Hal ini dikatakan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra.

Menurut Yusril, Paulus masih berstatus WNI saat melakukan tindak pidana. Dia saat ini telah berganti kewarganegaraan dan menggunakan paspor Afrika Selatan.

"Persoalannya begini, ketika dia sedang melakukan kejahatan itu dia warga negara apa? Dan saya kira belakangan dia baru pindah ke warga negara Afrika Selatan," kata Yusril saat ditemui di kantornya, Jumat (24/1/2025).

"Dan itu pun kita mesti mempelajari juga, karena proses pindah warga negara itu kan harus kita pelepasan lebih dulu terhadap warga negara Republik Indonesia," lanjut Yusril.

Yusril melanjutkan, Indonesia masih menunggu perihal keputusan Singapura terkait status kewarganegaraan Paulus Tannos.

Kendati demikian, Yusril meyakini pihaknya memiliki bukti yang kuat jika Paulus Tannos merupakan WNI.

"Jadi mengenai soal warga negaranya, kita melihat nanti apa tanggapan dari pemerintah Singapura. Karena pemerintah Singapura menganggap dia bukan warga negara Indonesia," kata dia.

"Kita juga bisa membuktikan bahwa dia adalah warga negara Indonesia, khususnya pada saat kejahatan itu terjadi," kata Yusril.

(Nur Ichsan Yuniarto)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan, buronan kasus korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) Paulus Tannos berstatus sebagai warga negara Indonesia (WNI) saat melakukan dugaan rasuah tersebut. Pemerintah Indonesia kini sedang berkomunikasi dengan pemerintah Singapura untuk mengekstradisi Paulus Tannos.

"Persoalannya begini, ketika dia sedang melakukan kejahatan itu dia warga negara apa? Dan saya kira belakangan, dia baru pindah ke warga negara Afrika Selatan, dan itu pun mesti mempelajari juga karena proses pindah warga negara itu kan harus ada pelepasan terlebih dahulu," kata Yusril saat ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (24/1/2025).

Yusril menjelaskan, ekstradisi diajukan Pemerintah Indonesia hanya menyangkut warga negaranya yang melakukan kejahatan. Paulus Tannos yang telah tertangkap di Singapura itu masih berstatus WNI, setidaknya saat yang bersangkutan melakukan kejahatan sehingga ekstradisi tetap dapat diupayakan.

"Jadi, mengenai soal warga negaranya, kita melihat nanti apa tanggapan dari pemerintah Singapura. Kalau pemerintah Singapura menganggap dia bukan WNI, kita juga bisa membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah WNI, khususnya pada saat kejahatan itu terjadi," kata Menko.

Pemerintah Indonesia sedang berkomunikasi dengan pemerintah Singapura untuk mengekstradisi Paulus Tannos. Dalam hal ini, Kementerian Hukum bersama sejumlah kementerian lembaga lain tengah berkoordinasi dengan Singapura agar buronan itu dapat diserahkan ke Indonesia.

Lebih lanjut Menko Yusril memperkirakan proses ekstradisi Paulus Tannos tidak akan berlangsung lama, mengingat Indonesia dan Singapura memiliki hubungan yang baik. Dalam banyak kasus, kata dia, sebenarnya kedua pemerintah cukup kooperatif, bahkan ada beberapa kasus malah tidak melalui proses ekstradisi, tetapi melalui police to police, melalui mutual legal assistance antara Indonesia dan Singapura.

"Akan tetapi, sekali ini memang Pemerintah mencoba untuk melakukan upaya untuk meminta ekstradisi kepada pemerintah Singapura," katanya.

Pada kesempatan berbeda, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Setyo Budiyanto juga menegaskan bahwa perubahan kewarganegaraan Paulus Tannos tidak akan memengaruhi proses ekstradisi. "Enggak saya kira. Mudah-mudahan semuanya lancar," kata Ketua KPK Setyo Budiyanto di Jakarta, Jumat.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto mengonfirmasi Paulus Tannos telah tertangkap di Singapura dan sedang ditahan. "KPK saat ini telah berkoordinasi dengan Polri, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Hukum sekaligus melengkapi persyaratan yang diperlukan guna dapat mengekstradisi yang bersangkutan ke Indonesia untuk secepatnya dibawa ke persidangan," kata Fitroh, Jumat.

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyatakan mendukung Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dalam naturalisasi untuk mengisi Skuad Garuda.

Hal itu Supratman disampaikannya di hadapan Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Ariotedjo dalam kegiatan penandatanganan nota kesepahaman Kemenkum dengan 29 Kementerian/Lembaga, Jumat (24/1/2025).

"Kepada saudara saya di Menteri Pemuda dan Olahraga, kerja sama kita pasti akan terus berlanjut, terutama naturalisasi," kata Supratman.

Menurutnya, proses naturalisasi ini demi terwujudnya cita-cita publik pecinta sepak bola agar Timnas Garuda bisa tampil di Piala Dunia 2026. Peluang Skuad Garuda lolos ke pesta olahraga sepak bola bergengsi itu cukup terbuka.

Saat ini Timnas Indonesia menduduki peringkat ketiga dengan nilai enam poin di fase Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Masih ada empat laga tersisa untuk merealisasikan mimpi Skuad Garuda ke Piala Dunia 2026.

"Kita ingin mewujudkan mudah-mudahan cita-cita dan keinginan Bapak Presiden untuk kita bisa tampil dalam Piala Dunia 2026 Insyaallah di bahwa kepemimpinan Menpora, kita sporadis," ujarnya.

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyatakan mendukung Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dalam naturalisasi untuk mengisi Skuad Garuda.

Hal itu Supratman disampaikannya di hadapan Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Ariotedjo dalam kegiatan penandatanganan nota kesepahaman Kemenkum dengan 29 Kementerian/Lembaga, Jumat (24/1/2025).

"Kepada saudara saya di Menteri Pemuda dan Olahraga, kerja sama kita pasti akan terus berlanjut, terutama naturalisasi," kata Supratman.

Menurutnya, proses naturalisasi ini demi terwujudnya cita-cita publik pecinta sepak bola agar Timnas Garuda bisa tampil di Piala Dunia 2026. Peluang Skuad Garuda lolos ke pesta olahraga sepak bola bergengsi itu cukup terbuka.

Saat ini Timnas Indonesia menduduki peringkat ketiga dengan nilai enam poin di fase Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Masih ada empat laga tersisa untuk merealisasikan mimpi Skuad Garuda ke Piala Dunia 2026.

"Kita ingin mewujudkan mudah-mudahan cita-cita dan keinginan Bapak Presiden untuk kita bisa tampil dalam Piala Dunia 2026 Insyaallah di bahwa kepemimpinan Menpora, kita sporadis," ujarnya.

Persoalannya begini, ketika dia sedang melakukan kejahatan itu dia warga negara apa?

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa buronan kasus korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) Paulus Tannos berstatus sebagai warga negara Indonesia (WNI) saat melakukan dugaan rasuah tersebut.

"Persoalannya begini, ketika dia sedang melakukan kejahatan itu dia warga negara apa? Dan saya kira belakangan, dia baru pindah ke warga negara Afrika Selatan, dan itu pun mesti mempelajari juga karena proses pindah warga negara itu 'kan harus ada pelepasan terlebih dahulu," kata Yusril saat ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat.

Yusril menjelaskan bahwa ekstradisi diajukan pemerintah Indonesia hanya menyangkut warga negaranya yang melakukan kejahatan. Paulus Tannos yang telah tertangkap di Singapura itu masih berstatus WNI, setidaknya saat yang bersangkutan melakukan kejahatan sehingga ekstradisi tetap dapat diupayakan.

"Jadi, mengenai soal warga negaranya, kita melihat nanti apa tanggapan dari pemerintah Singapura. Kalau pemerintah Singapura menganggap dia bukan WNI, kita juga bisa membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah WNI, khususnya pada saat kejahatan itu terjadi," kata Menko.

Pemerintah Indonesia sedang berkomunikasi dengan pemerintah Singapura untuk mengekstradisi Paulus Tannos. Dalam hal ini, Kementerian Hukum bersama sejumlah kementerian lembaga lain tengah berkoordinasi dengan Singapura agar buronan itu dapat diserahkan ke Indonesia.

Lebih lanjut Menko Yusril memperkirakan proses ekstradisi Paulus Tannos tidak akan berlangsung lama, mengingat Indonesia dan Singapura memiliki hubungan yang baik.

Dalam banyak kasus, kata dia, sebenarnya kedua pemerintah cukup kooperatif, bahkan ada beberapa kasus malah tidak melalui proses ekstradisi, tetapi melalui police to police, melalui mutual legal assistance antara Indonesia dan Singapura.

"Akan tetapi, sekali ini memang Pemerintah mencoba untuk melakukan upaya untuk meminta ekstradisi kepada pemerintah Singapura," katanya.

Pada kesempatan berbeda, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Setyo Budiyanto juga menegaskan bahwa perubahan kewarganegaraan Paulus Tannos tidak akan memengaruhi proses ekstradisi.

"Enggak saya kira. Mudah-mudahan semuanya lancar," kata Ketua KPK Setyo Budiyanto di Jakarta, Jumat.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto mengonfirmasi Paulus Tannos telah tertangkap di Singapura dan sedang ditahan.

"KPK saat ini telah berkoordinasi dengan Polri, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Hukum sekaligus melengkapi persyaratan yang diperlukan guna dapat mengekstradisi yang bersangkutan ke Indonesia untuk secepatnya dibawa ke persidangan," kata Fitroh, Jumat.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025