Jakarta -

Hari Bhakti Imigrasi (HBI) atau Hari Jadi Imigrasi diperingati pada tanggal 26 Januari 2025. Tahun ini menandai peringatan Hari Bhakti ke-75 Imigrasi atau Hari Jadi ke-75 Imigrasi, sejak dibentuknya lembaga ini pada tanggal 26 Januari 1950.

Setiap tahun, dalam rangka menyambut dan merayakan peringatan Hari Bhakti Imigrasi atau Hari Jadi Imigrasi senantiasa diadakan berbagai kegiatan dan acara. Selain itu juga dirilis tema utama peringatannya yang berbeda-beda tiap tahun.

Tema Hari Bhakti ke-75 Imigrasi 2025

Tahun ini, Imigrasi mengusung tema "Melayani, Mengabdi dan Berinovasi" untuk memperingati Hari Bhakti ke-75 Imigrasi atau Hari Jadi ke-75 Imigrasi Tahun 2025. Informasi tema ini seperti dilansir berbagai akun dan laman Kantor Imigrasi di seluruh Indonesia.

Tema ini memiliki pesan bahwa selama 75 tahun Imigrasi telah melayani bangsa dan menjaga kedaulatan negara. Imigrasi juga terus berupaya memberikan inovasi layanan yang memudahkan masyarakat. Harapannya, Imigrasi dapat semakin adaptif, profesional, dan dekat dengan rakyat. Mari kita bersama-sama melangkah lebih jauh dan lebih kuat, demi Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.

Twibbon Hari Bhakti Imigrasi 2025 (Foto: Twibbonize)

Twibbon Hari Bhakti ke-75 Imigrasi 2025

Dalam rangka merayakan peringatan Hari Bhakti ke-75 Imigrasi 2025, kita bisa memeriahkannya dengan menggunakan twibbon untuk dibagikan di media sosial (medsos). Di bawah ini ada link twibbon yang bisa digunakan:

• Link Twibbon Hari Bhakti ke-75 Imigrasi 2025

Berikut langkah-langkah memasang foto pada twibbon:

1. Pilih salah satu twibbon yang ingin dipakai dari link di atas.
2. Kemudian, akan diarahkan ke laman Twibbonize, lalu klik 'Pilih Foto'.
3. Pilih foto yang akan digunakan pada twibbon, lalu klik OK.
4. Foto yang dipilih akan muncul pada twibbon. Letak foto dapat digeser kemudian klik 'crop'.
5. Twibbon sudah jadi. Untuk menggunakannya, klik 'download' dan Twibbon akan tersimpan di galeri.

Sejarah Hari Bhakti Imigrasi 26 Januari

Hari Bhakti Imigrasi yang diperingati setiap tahun dalam rangka memperingati Hari Jadi Imigrasi ini merupakan bentuk penghormatan terhadap sejarah berdirinya lembaga keimigrasian di Indonesia. Sejarah berdirinya Imigrasi sendiri dimulai pada tanggal 26 Januari 1950, terjadi serah terima kekuasaan dari pemerintah Hindia Belanda kepada pemerintah Indonesia dalam masa Republik Indonesia Serikat (RIS). Posisi Kepala Jawatan Imigrasi untuk pertama kalinya dipegang oleh putra bangsa, yaitu Mr. H. Yusuf Adiwinata.

(wia/imk)

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa hukum sepekan, mulai 19 hingga 25 Januari 2025, yang menjadi sorotan, di antaranya mantan pejabat Polri Brigjen Polisi Purn. Yusri Yunus wafat hingga pemilik pagar laut di kawasan pesisir pantai utara (pantura), Kabupaten Tangerang, Banten akan didenda Rp18 juta per kilometer.

Berikut rangkuman ANTARA untuk berita hukum sepekan yang menarik untuk kembali dibaca:

Eks Dirregident Korlantas Brigjen Purn Yusri Yunus tutup usia

Mantan Direktur Registrasi dan Identifikasi Korps Lalu Lintas (Dirregident Korlantas) Polri Brigjen Polisi Purn. Yusri Yunus tutup usia pada Minggu (19/1) malam.

Kabar tersebut dikonfirmasi oleh Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko ketika dihubungi awak media di Jakarta, Minggu.

"Turut berduka cita atas wafatnya Brigjen Polisi (Purn) Yusri Yunus," ucapnya.

Baca selengkapnya di sini.

Hakim MK pertanyakan dasar hukum pemungutan suara Pilkada Banjarbaru

Hakim Mahkamah Konstitusi Enny Nurbaningsih mempertanyakan dasar hukum pelaksanaan pemungutan suara Pilkada Kota Banjarbaru 2024, karena di dalam surat suara terdapat foto dua pasangan calon wali kota dan wakil wali kota, tetapi satu pasangan calon di antaranya telah didiskualifikasi.

Pemilih yang mencoblos pasangan calon yang didiskualifikasi maka dikategorikan sebagai suara tidak sah. Akan tetapi, pemungutan suara tidak dilaksanakan dengan metode kotak kosong seperti diatur dalam Pasal 54C Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada).

"Kalau surat suara dinyatakan tidak sah, itu sudah ada aturannya. Bagaimana kemudian dasar hukum yang bisa digunakan dan itu memiliki dasar legitimasi yang kuat, kalau kemudian pasangan calon itu tidak Pasal 54C dasarnya, seolah-olah normal, tapi kemudian itu dinyatakan sebagai suara tidak sah?" tanya Enny dalam sidang lanjutan sengketa Pilkada Kota Banjarbaru di MK, Jakarta, Senin.

Baca selengkapnya di sini.

Menteri Imipas sebut urgensi pulangkan Hambali dari pertimbangan HAM

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, Agus Andrianto, menyebutkan bahwa urgensi memulangkan mantan tokoh militan Jamaah Islamiyah, Encep Nurjaman alias Hambali, didasarkan pada pertimbangan hak asasi manusia (HAM).

"Pertimbangan hak asasi manusia," kata Agus saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (22/1).

Namun demikian, Agus mengatakan bahwa wacana memulangkan Hambali dari penjara militer Amerika Serikat di Guantanamo, Kuba, ke Indonesia itu masih didiskusikan bersama Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.

Baca selengkapnya di sini.

Kepala BNN tegaskan pengguna narkoba yang melapor tidak boleh dihukum

Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol. Marthinus Hukom menegaskan, pengguna narkoba yang melaporkan dirinya maupun keluarganya tidak boleh dihukum.

Hal tersebut, kata dia, berpijak pada Pasal 54 Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang berbunyi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

"Jadi kewajiban negara adalah memberikan rehabilitasi ketika mereka melapor," ucap Marthinus saat ditemui usai acara Ibadah dan Perayaan Natal 2024 BNN di Jakarta, Selasa (21/1) malam.

Baca selengkapnya di sini.

Menteri KP sebut pemilik pagar laut didenda Rp18 juta per kilometer

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyatakan pemilik pagar laut di kawasan pesisir pantai utara (pantura), Kabupaten Tangerang, Banten akan dikenakan sanksi denda administratif sebesar Rp18 juta per kilometer.

Meski belum merinci soal total denda terhadap pemilik pagar laut sepanjang 30,16 kilometer yang ada di perairan Tangerang tersebut, Trenggono menjelaskan sanksi denda pasti akan diberlakukan.

"Belum tahu persis (totalnya), itu bergantung pada luasan. Kalau (pagar di perairan Tangerang) itu kan 30 kilometer ya, per kilometer Rp18 juta," kata Trenggono saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu.

Baca selengkapnya di sini.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jambi (ANTARA) - Lapas Kelas IIA Jambi bersama Badan Narkotika Nasional Kota Jambi (BNN) membuat langkah nyata melalui razia gabungan dengan sasaran kamar hunian atau blok khusus narapidana narkoba, Sabtu malam (25/1).

Razia tersebut juga turut dihadiri oleh petugas dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Jambi sebagai langkah memberantas peredaran narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan, kata Kepala Lapas Kelas IIA Jambi Yunus Maraden Simangunsong, di Jambi Minggu.

Dalam razia itu, petugas gabungan melakukan penyisiran menyeluruh di setiap kamar hunian untuk memastikan tidak ada barang terlarang seperti narkoba, alat komunikasi ilegal atau senjata tajam.

Dengan penuh kewaspadaan, puluhan petugas memeriksa setiap sudut ruangan, termasuk tempat tidur, ventilasi, hingga area-area tersembunyi yang berpotensi menjadi tempat penyimpanan barang terlarang.

Yunus juga mengatakan, kegiatan ini merupakan akselerasi Menteri Imigrasi dan Lapas (Imipas) dan perintah Dirjenpas serta arahan Kakanwil Ditjenpas Jambi merupakan bagian dari komitmen besar untuk menciptakan lingkungan lapas yang bersih dari peredaran narkoba.

"Kami tidak akan memberikan ruang sedikit pun bagi siapa pun untuk menyalahgunakan lapas sebagai tempat peredaran narkoba, razia ini adalah bentuk sinergi nyata antar instansi untuk mewujudkan lapas bersih dan aman," katanya.

Sementara itu Kepala BNN Kota Jambi, Katino menyampaikan bahwa kegiatan ini menunjukkan kekuatan kolaborasi dalam menghadapi ancaman narkoba yang semakin kompleks.

"Narkoba adalah musuh bersama, kerja sama seperti ini adalah langkah penting dalam memutus mata rantai peredaran narkoba di dalam dan luar lapas," katanya.

Sementara itu Kepala Kanwil Ditjenpas Jambi, Hidayat, menyatakan apresiasi nya terhadap pelaksanaan razia gabungan ini dan ditegaskan bahwa razia seperti ini akan terus digelar secara berkala untuk memastikan integritas sistem pemasyarakatan.

"Kami berharap Masyarakat turut mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan narkoba dengan memberikan informasi jika menemukan hal-hal mencurigakan, langkah bersama ini menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan bersih dari ancaman narkoba,” katanya.

Dalam kegiatan itu tidak ditemukan narkoba oleh petugas gabungan hanya menemukan benda benda yang seharusnya tidak berada di dalam kamar seperti, korek api, sendok, alat cukur, gunting, total ada sebelas item ditemukan dan seluruh benda temuan itu langsung disita petugas lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Jambi.

Medan -

Akreditasi dan kualitas kampus menjadi salah satu faktor Utama dalam menentukan perguruan tinggi negeri (PTN) untuk melanjutkan pendidikan. Jika detikers ingin melanjutkan pendidikan di bidang hukum, Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo menjadi salah satu rekomendasi.

Baru-baru ini UNS dinobatkan oleh Lembaga pemeringkatan Times Higher Education World University Rankings (THE WUR) by Subject 2025 menjadi universitas terbaik di Indonesia bidang hukum. Penilaian ini dilakukan dengan cermat dan 18 indikator ketat.

Dikutip detikEdu, dalam bidang hukum, penilaian dirancang dengan cermat untuk mencerminkan kualitas khas dalam disiplin akademis hukum di seluruh dunia.

Disiplin hukum yang dinilai dalam THE WUR by Subject 2025 yakni:

• Hukum Tata Negara dan Administrasi: mengkaji struktur dan kerangka pemerintahan
• Hukum Internasional: mencakup sistem dan perjanjian hukum global
• Hukum Komersial dan Perusahaan: fokus pada bisnis dan kontrak
• Hukum Pidana dan Keadilan: menangani sistem dan prosedur peradilan
• Teori Hukum dan Yurisprudensi: mengeksplorasi landasan filosofis

Hasilnya, Universitas Stanford menjadi yang terbaik di dunia dalam bidang hukum, disusul dengan Universitas Harvard. Universitas New York melengkapi peringkat tiga teratas "THE WUR by Subject 2025: Law".

Universitas Cambridge (4), Columbia University (5), Universitas California, Berkeley (6), Universitas Chicago (8), dan Universitas Yale (9).

Sementara di Asia, National University of Singapore (NUS) menjadi yang terbaik, dengan menempati peringkat ke-12 global. Menyusul Peking University di China yang masuk top 14 global.

Lantas bagaimana dengan Indonesia? Ternyata hanya ada 7 kampus yang masuk dalam daftar THE WUR by Subject 2025: Law.

Berikut ini daftarnya, sebagaimana dikutip situs THE, Kamis (23/1/2025).

Universitas Terbaik Indonesia Bidang Hukum Versi THE WUR by Subject 2025

1. Universitas Sebelas Maret (UNS)
Peringkat global: 201-250

2. Universitas Gadjah Mada (UGM)
Peringkat global: 251-300

3. Universitas Indonesia (UI)
Peringkat global: 251-300

4. Universitas Diponegoro (Undip)
Peringkat global: 300+

5. Universitas Airlangga (Unair)
Peringkat global: 300+

6. Universitas Padjadjaran (Unpad)
Peringkat global: 300+

7. Universitas Brawijaya (Unibraw)
Peringkat global: 300+

(astj/astj)

Ankara (ANTARA) - Tahap kedua yang terdiri atas 200 tahanan Palestina dijadwalkan akan dibebaskan pada Sabtu sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata Gaza dan pertukaran tahanan antara Hamas dan Israel.

Dalam sebuah pernyataan, Kantor Media Tahanan menyebutkan bahwa tahanan yang akan dibebaskan meliputi 121 orang yang menjalani hukuman seumur hidup dan 79 orang dengan hukuman jangka panjang.

Pernyataan itu menambahkan bahwa 70 tahanan yang menjalani hukuman seumur hidup akan dideportasi ke luar wilayah Palestina.

Menurut pernyataan itu, tahap kedua tahanan itu akan mencakup 137 anggota kelompok perlawanan Palestina Hamas, 26 anggota kelompok Fatah, 29 dari kelompok Jihad Islam, tiga dari Front Populer untuk Pembebasan Palestina (PFLP), dan satu dari Front Demokratik untuk Pembebasan Palestina (DFLP), serta empat lainnya tanpa afiliasi kelompok tertentu.

Daftar tahanan yang akan dibebaskan termasuk Mohammed al-Tous, tahanan Palestina terlama di penjara Israel.

Al-Tous, yang berasal dari kota Bethlehem di Tepi Barat, ditangkap pada tahun 1985 dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atas tuduhan melakukan serangan terhadap target-target Israel.

Pada Sabtu pagi (25/1), Hamas telah membebaskan sebanyak empat tentara perempuan Israel, setelah itu 200 tahanan Palestina dijadwalkan untuk dibebaskan.

“Hari ini kami memaksa penjajah kriminal untuk membuka penjara-penjaranya demi membebaskan para tahanan kami. Ini adalah janji kami kepada mereka untuk kebebasan, dan kepada rakyat kami untuk melanjutkan jalan menuju kemerdekaan dan menentukan nasib sendiri,” demikian pernyataan Hamas.

Dalam tahap pertama gencatan senjata Gaza, Israel akan menarik diri dari Koridor Netzarim, area yang memisahkan Gaza utara dan selatan, sehingga memungkinkan pengungsi Palestina untuk kembali ke wilayah mereka di Gaza utara.

Tahap pertama dari kesepakatan gencatan senjata selama enam pekan itu mulai berlaku pada 19 Januari, dan menghentikan perang genosida Israel yang telah menewaskan hampir 47.300 warga Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-anak, serta melukai lebih dari 111.400 orang sejak 7 Oktober 2023.

Pada hari pertama gencatan senjata, Israel membebaskan 90 tahanan Palestina sebagai imbalan atas pembebasan tiga tahanan Israel oleh Hamas.

Kesepakatan gencatan senjata tiga tahap tersebut mencakup pertukaran tahanan dan ketenangan yang berkelanjutan, dengan tujuan mencapai gencatan senjata permanen serta penarikan pasukan Israel dari Gaza.

Serangan Israel telah menyebabkan lebih dari 11.000 orang hilang, kehancuran besar-besaran, serta krisis kemanusiaan yang telah merenggut banyak nyawa, terutama lansia dan anak-anak, dalam salah satu bencana kemanusiaan global terburuk yang pernah terjadi.

Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan pada November tahun lalu terhadap pemimpin otoritas Israel Benjamin Netanyahu dan mantan kepala pertahanan Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas perang yang dilancarkannya di wilayah tersebut.

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Primayanti
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2025

GAZA - Israel sudah membebaskan 200 tahanan Palestina. Mereka disambut bak pahlawan di Palestina.

Di mana 200 tahanan Palestina yang dibebaskan?

114 orang telah tiba di kota Ramallah, Tepi Barat yang diduduki

70 orang yang dideportasi telah diterima oleh Mesir

16 orang telah tiba di Khan Younis, Gaza.

Melansir Al Jazeera, kerumunan besar itu meliputi orang-orang yang mengibarkan bendera Palestina, meneriakkan slogan-slogan, dan mendokumentasikan kejadian itu dengan ponsel mereka, serta tayangan rekaman langsung.

Mereka mengelilingi konvoi bus yang membawa tahanan yang dibebaskan.

Para tahanan, yang masih mengenakan pakaian terusan abu-abu, terlihat tersenyum dan melambaikan tangan kepada kerumunan saat mereka turun dari bus. Beberapa orang memeluk orang-orang di antara kerumunan dan yang lainnya diangkat ke bahu orang-orang yang gembira.

Ketika, puluhan tahanan Palestina dibebaskan tetapi mengapa "pendudukan Israel terus berlanjut"?

Pembebasan tahanan Palestina merupakan "kelegaan besar" bagi keluarga, tetapi juga di tengah "realitas mengerikan pendudukan [Israel]", kata Tamer Qarmout, seorang profesor madya di Institut Studi Pascasarjana Doha.

"Tahanan-tahanan ini seharusnya dibebaskan melalui kesepakatan yang lebih besar yang mengakhiri konflik, yang membawa perdamaian melalui negosiasi, melalui penghentian pendudukan, tetapi kenyataan pahit di Palestina adalah bahwa saat kita berbicara, pendudukan terus berlanjut," kata Qarmout kepada Al Jazeera.

"Israel hanya mengintensifkan serangannya di Tepi Barat, menyita lebih banyak tanah, desa-desa dan kota-kota di sekitarnya," tambahnya.

"Di Jenin sekarang, mereka melakukan operasi militer besar-besaran, dan mereka membunuh dan menangkap lebih banyak orang."

Namun, kepentingan Hamas adalah untuk memastikan gencatan senjata berlaku dan orang-orang dapat kembali ke rumah mereka, atau ke tempat yang tersisa, kata Qarmout.

?Ini seperti kucing dan tikus, Anda tahu, persamaannya, tetapi ? mengingat tekanan militer dan mengingat fakta bahwa perlawanan telah dirusak dengan cara yang mungkin tidak dikenali, saya pikir Hamas telah melakukan hal yang baik dalam hal negosiasi.?

MALANG, investor.id - Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang Prof.Dr. I Nyoman Nurjana menyoroti kewenangan polisi di dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang saat ini sedang dibahas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Ia menyoroti tentang kewenangan polisi yang dimulai dari tahapan penyelidikan dan penyidikan, sudah diatur dalam KUHAP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Menurut dia, kewenangan Polri dalam penegakan hukum sudah sangat jelas, termasuk penyerahan berita acara penyelidikan (BAP) kepada Kejaksaan untuk menjadi dakwaan atau tuntutan

“Kepolisian tidak bisa langsung mengajukan hasil penyidikan ke Pengadilan karena itu merupakan tugas Jaksa yang membuat surat dakwaan," katanya dalam keterangannya di Malang, Sabtu (25/1/2025).

Ia mengungkapkan terdapat pasal dalam RUU KUHAP yang dinilai dapat menimbulkan kerancuan dalam sistem ini. Salah satunya adalah Pasal 12 Ayat 11 yang mengatur bahwa jika dalam waktu 14 hari polisi tidak menanggapi laporan masyarakat, maka masyarakat dapat langsung melaporkannya ke Kejaksaan.

Selain itu, pasal tersebut juga memberikan kewenangan kepada Jaksa untuk menerima laporan masyarakat secara langsung. 

"Ini harus hati-hati. Dalam sistem peradilan pidana kita, kewenangan Polri sebagai penerima laporan sudah selaras, kecuali untuk tindak pidana khusus seperti korupsi di mana Kejaksaan memang memiliki kewenangan khusus dalam penyidikan," tegas Prof I Nyoman.

Dirinya juga menyoroti Pasal 111 Ayat 2 dalam RUU KUHAP, yang memberikan kewenangan kepada Jaksa untuk mempertanyakan sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh Kepolisian. Menurutnya, hal ini sangat bertentangan dengan KUHAP dan putusan Mahkamah Konstitusi.

"Kewenangan Jaksa untuk menyatakan sah tidaknya penangkapan dan penahanan ini merusak mekanisme yang sudah selaras. Ini dapat menimbulkan conflict of norms dan ketidakpastian hukum," kritik Prof I Nyoman  

Pihaknya juga menyoroti perubahan kewenangan kejaksaan berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2004 yang telah diperluas melalui UU Nomor 11 Tahun 2021. Perubahan ini, termasuk kewenangan untuk melakukan penyadapan dan intelijen, menurutnya sudah cukup luas.

Jika kewenangan Kejaksaan diperluas lagi melalui RUU KUHAP, hal ini akan semakin mengacaukan sistem peradilan pidana.

Prof I Nyoman menegaskan bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia adalah sistem yang terpadu. Setiap lembaga penegak hukum memiliki kewenangan masing-masing yang sudah diatur dalam undang-undang, mulai dari Kepolisian yang diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2002.

Sementara itu, untuk Kejaksaan diatur dalam UU Nomor 16 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2021, hingga pengadilan yang diatur dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 

"Penegakan hukum kita sudah jelas, namun jika Jaksa diberikan kewenangan lebih luas, termasuk mengintervensi tahapan penyelidikan dan penyidikan yang menjadi kewenangan Polri, maka ini akan menimbulkan conflict of interest," ujarnya.

Ia mempertanyakan tentang RUU KUHAP ini apakah merupakan perubahan dari UU Nomor 8 Tahun 1981 atau rancangan untuk menggantikan undang-undang tersebut secara keseluruhan.

"Jika ini belum jelas, maka perlu kehati-hatian. Jangan sampai perubahan ini merusak sistem yang sudah ada," tegasnya.

Meskipun RUU KUHAP ini masih dalam tahap pembahasan, ia mengingatkan namun perlu adanya masukan dari akademisi, praktisi hukum, dan pengamat hukum yang harus didengar dan diakomodasi oleh DPR RI. 

"RUU ini harus dibahas lebih hati-hati. Jangan sampai adanya perubahan justru merusak sistem peradilan pidana terpadu yang selama ini kita anut," pungkas Prof I Nyoman.

Ia berharap dengan berbagai catatan kritisi ini rancangan undang-undang tersebut dapat ditinjau ulang demi menjaga kepastian hukum dan keharmonisan kewenangan antar lembaga penegak hukum di Indonesia.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Ini merupakan bentuk keseriusan jajaran pemasyarakatan, khususnya Rutan Poso dalam pemberantasan dan peredaran narkoba

Palu (ANTARA) - Petugas Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Poso, Sulawesi Tengah, menggagalkan upaya penyeludupan narkoba jenis sabu-sabu yang diselundupkan melalui titipan makanan dan barang ke dalam rutan, Sabtu.

"Petugas yang merupakan Penjaga Pintu Utama (P2U) yang berhasil menggagalkan upaya penyeludupan narkoba," kata Pelaksana Harian (Plh) Kepala Rutan Poso M. Yusuf dalam keterangannya diterima di Palu, Sabtu.

Ia menjelaskan upaya penyelundupan tersebut berhasil digagalkan ketika petugas P2U menemukan sebuah benda mencurigakan di dalam termos nasi yang dititipkan untuk warga binaan pemasyarakatan (WBP) pada sekitar pukul 09.30 WITA.

Ia mengatakan dalam termos tersebut telah diselundupkan narkoba jenis sabu satu paket. Lanjut dia, berselang 30 menit dari kejadian tersebut, petugas P2U Rutan Poso kembali menemukan benda yang mencurigakan di dalam sebuah botol deodoran yang dititipkan untuk WBP.

"Petugas P2U kembali menemukan satu paket narkoba jenis sabu dalam botol deodoran itu," katanya.

Pihaknya kemudian melaporkan kejadian ini kepada Satuan Narkoba Polres Poso. Pihak kepolisian langsung melakukan pemeriksaan menggunakan alat tes dan menyatakan bahwa barang tersebut narkoba jenis sabu.

Pihak kepolisian dan petugas Rutan Poso langsung melakukan pemeriksaan kepada kedua warga binaan tersebut.

Oleh karena itu, Yusuf menekankan kepada petugas Rutan Poso untuk dapat meningkatkan kewaspadaan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan SOP agar Rutan Poso selalu dalam keadaan kondusif.

"Kami akan terus meningkatkan kewaspadaan dan melakukan pemeriksaan ketat untuk mencegah penyeludupan narkoba ke dalam Rutan," katanya.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulteng Bagus Kurniawan menyampaikan apresiasi atas upaya penggagalan tersebut.

"Ini merupakan bentuk keseriusan jajaran pemasyarakatan, khususnya Rutan Poso dalam pemberantasan dan peredaran narkoba," ujarnya.

Ia juga menerangkan bahwa pihaknya akan terus mendukung pemberantasan dan proses penegakan hukum peredaran gelap narkotika di seluruh Lapas/Rutan.

Pewarta: Nur Amalia Amir
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Serang (ANTARA) - Tahanan narkoba Polresta Serang Kota berinisial FA (23) meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi Banten setelah sempat tidak sadarkan diri di Rumah Tahanan (Rutan) Polresta.

Kapolresta Serang Kota, Kombes Pol Yudha Satria, di Serang, Sabtu, mengatakan, FA di kabarkan meninggal dunia pada Jumat (24/1) sekitar pukul 02.30 WIB. FA merupakan tahanan kasus penyalahgunaan obat terlarang atau narkoba.

"Almarhum merupakan tahanan dengan perkara peredaran obat-obatan keras," katanya.

Dirinya juga membenarkan bahwa FA sempat tidak sadarkan diri sehari sebelum dilarikan ke RSUD. Kemudian FA juga sempat dibawa ke IGD RS Bhayangkara.

Namun, lanjut dia, karena diharuskan melakukan CT Scan, kemudian dirujuk ke IGD RSUD Banten yang peralatan medisnya lebih lengkap.

Sesampainya di RSUD, dokter memberitahu bahwa FA harus segera dilakukan tindakan operasi. Setelah disetujui oleh pihak keluarga, operasi pun sempat dilakukan.

Yudha juga menuturkan, turut berduka atas meninggalnya FA. Kini, jenazah nya sudah diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan.

"Dari hasil pengecekan FA memiliki riwayat penyakit stroke ringan," tuturnya.

PALU, iNewsPalu.id – Petugas Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Poso kembali menunjukkan keberhasilan dalam mengungkap upaya penyelundupan narkoba jenis sabu-sabu yang mencoba diselundupkan melalui titipan barang. Kejadian ini terjadi pada Sabtu pagi, 25 Januari 2025, dan berhasil digagalkan berkat kewaspadaan petugas yang bertugas di Pintu Utama Rutan Poso.

Petugas yang terdiri dari An. Gunawan dan Refli Danali berhasil menemukan sabu-sabu yang disembunyikan dalam termos nasi dan botol deodorant yang dititipkan oleh pengunjung untuk warga binaan. Penemuan pertama terjadi pada pukul 09.30 WITA, ketika petugas menemukan satu paket sabu di dalam termos nasi. Selang 30 menit, petugas kembali menemukan narkoba dalam botol deodorant “Rexona” yang juga dititipkan untuk warga binaan lainnya.

Segera setelah temuan ini, Kepala Pengamanan Rutan Poso, Rudisantoso, melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Res Narkoba Polres Poso. Tim kepolisian yang melakukan tes terhadap barang yang ditemukan memastikan bahwa kedua barang tersebut mengandung narkoba jenis sabu-sabu. Petugas Rutan dan kepolisian kemudian melakukan pemeriksaan terhadap dua warga binaan yang diduga terlibat dalam penyelundupan tersebut.

M. Yusuf, Plh. Kepala Rutan Poso, menekankan pentingnya kewaspadaan dan prosedur ketat dalam menjaga keamanan rutan. "Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan pengawasan guna mencegah penyelundupan narkoba ke dalam Rutan. Keberhasilan ini menjadi bukti bahwa sistem pengawasan yang kami terapkan berjalan efektif," ujar Yusuf.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sulawesi Tengah, Rakhmat Renaldy, turut memberikan apresiasi terhadap keberhasilan petugas Rutan Poso. Ia menilai tindakan tegas ini menunjukkan komitmen untuk memperketat pengawasan terhadap peredaran narkoba di dalam rutan.

Rakhmat Renaldy juga menekankan pentingnya kerja sama antara petugas Rutan, kepolisian, dan instansi terkait untuk memperkuat pengawasan dan mencegah penyelundupan narkoba di lembaga pemasyarakatan. “Pencegahan narkoba di rutan harus terus diperkuat, untuk menjaga keamanan dan kenyamanan bagi para warga binaan,” tegasnya.

Editor : Jemmy Hendrik

GAZA - Di antara tahanan Palestina yang akan dibebaskan oleh Israel adalah Mohammed al-Tous, yang telah menghabiskan waktu terlama di tahanan Israel.

Dikenal sebagai "dekan" tahanan di Tepi Barat yang diduduki, anggota Fatah berusia 69 tahun itu telah dipenjara sejak 1985 setelah otoritas Israel menuduhnya melakukan "operasi anti [Israel]".

Al-Tous diharapkan menjadi salah satu dari 70 tahanan yang dideportasi ke Mesir dan, dari sana, ke negara-negara seperti Aljazair, Tunisia, dan Turki.

Sementara itu, kelompok kedua berisi 200 tahanan Palestina akan dibebaskan pada hari Sabtu berdasarkan kesepakatan gencatan senjata Gaza dan pertukaran tahanan antara Hamas dan Israel.

Dalam sebuah pernyataan, Kantor Media Tahanan mengatakan bahwa tahanan yang akan dibebaskan akan mencakup 121 tahanan yang menjalani hukuman seumur hidup dan 79 tahanan dengan hukuman yang panjang.

Ditambahkan bahwa 70 dari mereka yang menjalani hukuman seumur hidup akan dideportasi ke luar wilayah Palestina.

Menurut pernyataan tersebut, kelompok tahanan kedua akan mencakup 137 tahanan dari kelompok perlawanan Palestina Hamas, 26 tahanan dari kelompok Fatah, 29 tahanan dari Jihad Islam, tiga tahanan dari Front Palestina untuk Pembebasan Palestina (PFLP) dan satu tahanan dari Front Demokratik untuk Pembebasan Palestina (DFLP) di samping empat tahanan lainnya yang tidak berafiliasi dengan partai mana pun.

Sementara itu, juru bicara militer Israel Daniel Hagari telah memberikan pidato melalui video setelah pembebasan empat tentara wanita Israel di Gaza.

Hagari mengatakan "kami memberi hormat dan merangkul" para tentara yang dibebaskan dan keluarga mereka saat mereka bersatu kembali.

Ia juga berterima kasih kepada mediator internasional karena membantu mengamankan pembebasan mereka, khususnya AS, Qatar, dan Mesir.

Namun, "kami tidak dapat dan tidak akan melupakan 90 sandera, termasuk wanita, anak-anak, dan pria lanjut usia" yang masih ditawan di Gaza, kata Hagari.

Pejabat militer Israel itu juga menuduh Hamas gagal menghormati persyaratan yang disepakati untuk membebaskan tawanan, yang menurutnya mengharuskan kelompok itu untuk terlebih dahulu membebaskan semua tawanan sipil wanita. Beberapa dari wanita ini diyakini masih ditawan di daerah kantong itu.

Beredar sebuah video sejumlah anggota polisi wanita (Polwan) diduga menyeret ibu muda, Vira (20) saat baru bebas dari Rutan Kolaka di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Petugas disebut akan membawa Vira untuk menjalani pemeriksaan.

Kepala Bidang Humas Polda Sultra, Kombes Pol Iis Kristian menanggapi tengah melakukan pemeriksaan secara internal terhadap personel yang diduga menyeret seorang perempuan.

"Iya sementara ini propam meminta keterangan dri internal Polres Kolaka dan keluarga Vira untuk memastikan fakta sebenarnya," kata Iis, Sabtu (25/1).

Sementara ini, kata Iis pihak Propam Polda Sultra masih melakukan pendalaman terkait kemungkinan kesalahan prosedur yang dilakukan anggota Polres Kolaka.

"Kita juga mengevaluasi dugaan pelanggaran prosedur yang dilakukan," jelasnya.

Iis meminta agar pihak keluarga tidak ragu melaporkan keberatan ke Bidan Propam atau Irwasda Polda Sultra bila ada tindakan personel yang menyalahi aturan.

"Kami terbuka, apa keluhannya dan apa pun yang akan disampaikan terkait kinerja dan pelayanan Polri," pungkasnya.

Dalam video berdurasi 1 menit 3 detik tersebut memperlihatkan, Vira baru saja bebas dari Rutan Kolaka, telah ditunggu oleh sejumlah personel Polwan untuk kembali menjalani pemeriksaan terkait kasus yang belum terungkap. Namun, Vira menolak untuk ikut sehingga petugas diduga menyeret Vira.

Ibu Vira, Sri Wahyuni yang hendak menjemput anaknya, tak terima putrinya diperlakukan kasar sehingga merekam peristiwa tersebut dan mengunggahnya di media sosial hingga viral dikomentari warganet.