Petugas melakukan sejumlah rekayasa arus lalu lintas, termasuk sistem satu arah dan menutup jalur menuju Puncak

Jakarta (ANTARA) - Beberapa peristiwa hukum kemarin Senin (27/1) menjadi sorotan, di antaranya penegasan KPK yang masih terus mencari buronan kasus korupsi Harun Masiku, dan ditangkapnya pemain sepak bola Radja Nainggolan oleh kepolisian karena dugaan penyelundupan kokain.

Berikut lima berita pilihan ANTARA yang dapat kembali dibaca:

1. KPK tegaskan pencarian Harun Masiku masih terus dilakukan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan pencarian terhadap buronan kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI periode 2019-2024 Harun Masiku (HM), masih aktif dilakukan.

"Masih aktif pencariannya," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Selengkapnya baca di sini.

2. TNI AL: Perlu kebersamaan untuk tuntaskan pembongkaran pagar laut

TNI Angkatan Laut menekankan perlu kebersamaan untuk menuntaskan pembongkaran pagar laut di perairan Tangerang, Banten, dengan target selesai dalam waktu 10 hari sejak Rabu (22/1).

"Seperti yang kami sampaikan kemarin, kalau kita kerja sendiri mungkin tidak tercapai, itu harus bareng-bareng. Kita harus bareng-bareng biar cepat menyelesaikan masalah masyarakat," kata Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI I Made Wira Hady Arsanta Wardhana di sela pembukaan Asia Pasific Chaplaincy Symposium (APCS) 2025 di Pullman Ciawi Kabupaten Bogor Jawa Barat, Senin.

Selengkapnya baca di sini.

3. Kompolnas terima audiensi warga Rempang yang ditetapkan tersangka

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) membenarkan penetapan tiga orang warga Rempang sebagai tersangka oleh Polresta Barelang, atas laporan PT MEG terkait peristiwa 17 Desember 2024.

Anggota Kompolnas Yusuf Warsyim saat dihubungi ANTARA di Batam, Senin, menyebut tiga warga Rempang yang ditetapkan sebagai tersangka mendatangi Kantor Kompolnas di Jakarta, didampingi Tim Advokasi Solidaritas Nasional untuk Rempang, YLBHI dan Kontras pada Rabu (22/1).

Selengkapnya baca di sini.

4. Radja Nainggolan ditangkap polisi karena dugaan penyelundupan kokain

Pemain sepak bola keturunan Indonesia Radja Nainggolan ditangkap polisi pada Senin karena dugaan penyelundupan kokain dari Amerika Serikat melalui pelabuhan Antwerp, Belgia.

Dikutip dari media Belgia Gazet van Antwerpen (GvA), Senin, kantor kejaksaan Brussels mengatakan Nainggolan bukan satu-satunya yang ditangkap.

Selengkapnya baca di sini.

5. Cegah kemacetan, polisi tutup jalur dari By Pass Cianjur menuju Puncak

Aparat Kepolisian Resor Cianjur Jawa Barat menutup jalur menuju Cipanas, Puncak, mulai dari Bundaran Lampu Gentur, By Pass, Cianjur, guna antisipasi kemacetan total seiring antrean panjang kendaraan di jalur Puncak pada Senin.

Kepala Bagian Operasi (KBO) Lantas Polres Cianjur Inspektur Polisi Satu Muchtaromi mengatakan antrean panjang kendaraan sudah terjadi sejak siang di jalur utama Puncak sehingga petugas melakukan sejumlah rekayasa arus lalu lintas, termasuk sistem satu arah dan menutup jalur menuju Puncak.

Selengkapnya baca di sini.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: M. Tohamaksun
Copyright © ANTARA 2025

Jogja -

Terdakwa kasus dugaan pelecehan seksual terhadap mahasiswi di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), I Wayan Agus Suartama alias IWAS (22), viral di media sosial. Pria yang dikenal dengan nama Agus itu berjoget sembari memakan roti di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kuripan, Lombok Barat.

Dalam video yang beredar, terlihat Agus santai sembari mulutnya menggigit sepoting roti di halaman Lapas. Tampak juga raut muka bahagia sembari menatap ke arah orang yang merekam.

Kepala Lapas Kelas IIA Kuripan Lombok Barat Muhammad Fadli mengatakan video joget Agus berdurasi 16 detik itu direkam pegawai yang bertugas untuk mengontrol uang virtual di lapas. Petugas itu sudah mendapatkan izin untuk membawa handphone (HP) ke dalam lapas oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas).

"Yang bersangkutan bertugas mengatur transaksi uang virtual, yang memang dibolehkan membawa HP karena langsung izinnya dari pusat," kata Fadli, Senin (27/1/2025), dilansir detikBali.

Fadli mengaku sudah memanggil pegawai yang merekam video itu. Si perekam mengungkapkan merekam aktivitas Agus untuk menunjukkan bahwa dia tidak tertekan selama berada di dalam lapas.

Video itu, kata Fadli, awalnya hanya dikirim ke grup WhatsApp keluarga pegawai tersebut.

"Dia (pegawai koperasi) merekam untuk memastikan Agus tidak tertekan di dalam lapas dan dikirimkan ke grup keluarga dia. Dan yang bersangkutan saat ini lagi dalam proses pemeriksaan," beber Fadli.

Fadli menegaskan perlakuan yang didapat Agus difabel sama dengan warga binaan lainnya di dalam lapas. Dia ditempatkan di blok hunian khusus disabilitas dan lansia yang kapasitas ruangannya 20 orang.

"Jadi Agus ini tidak ada ruangan khususnya, pihak lapas memperlakukan Agus sama dengan warga binaan yang lain, dia saat ini berada di blok hunian bersama dengan 14 narapidana lainnya," bebernya.

Yang membedakan, tutur Fadli, hanya pada kloset duduk di kamar mandi. Fasilitas ini memang sudah lama digunakan untuk lansia dan disabilitas.

"Memang yang untuk warga binaan biasa klosetnya jongkok, sedang di kamar lansia dan disabilitas ini klosetnya duduk, pihak lapas juga sudah mempersiapkan karena memang mereka membutuhkan itu, kalau jongkok mereka akan kesusahan," terang Fadli.

Diberitakan sebelumnya, kasus pelecehan seksual Agus mencuat setelah korbannya, seorang mahasiswi berinisial MA, melaporkan Agus ke Polda NTB. Agus lantas ditetapkan sebagai tersangka.

Usai Agus jadi tersangka, sejumlah korban IWAS lain mulai bersuara. Terungkap, ada 15 orang yang diduga menjadi korban pelecehan seksual oleh pria difabel itu.

Agus sempat menangis histeris saat hendak dibawa ke Lapas Kuripan. Tak hanya itu, dia juga mengancam bakal bunuh diri.

"Tadi teriak-teriak di dalam itu merupakan dampak psikologis, IWAS ini membayangkan sejak lahir sampai sekarang bergantung dengan ibunya," kata perwakilan kuasa hukum IWAS, Kurniadi, saat ditemui awak media di Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram, Kamis (9/1).

(apu/apu)

JAKARTA - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meminta kepada kementerian yang terlibat dalam pembuatan izin dan sertifikat pagar laut di Kabupaten Tangerang untuk tidak menutup-nutupi kasus tersebut demi menjaga marwah institusi. Mahfud meminta agar menteri terkait tidak takut membongkar kasus pagar laut.

?Menteri2 yg kementeriannya terlibat dlm pembuatan izin dan HGU Laut tak hrs takut. Yg bertanggungjawab scr pidana adl aktor intelektual, pelaku, dan peserta yg ada niat,? tulis Mahfud di akun media sosial Twitter atau X @mohmahfudmd, Senin (27/1/2025).

Menurut Mahfud, yang bertanggung jawab secara pidana adalah pejabat yang langsung berkolusi. Mahfud meminta agar menteri yang menjabat di kementerian terkait untuk membongkar kasus tersebut.

?Yg bertanggungjawab scr pidana adl pejabat bawahan yg menerima delegasi wewenang. Jd, kalau merasa tak terlibat ya bongkar sj, Pak Menteri. Kan byk kasus yg dihukum hny dirjen atau pegawai bawahnya yg langsung berkolusi,? tulisnya.

Mahfud juga menyarankan agar menyerahkan mereka yang melanggar kepada aparat penegak hukum. ?Serahkan mereka yang melanggar hukum hukum bukti2nya ke aparat penegak hukum. Tak perlu menutupi kasus dgn alasan demi marwah institusi.?

Hingga saat ini, postingan Mahfud MD disukai oleh 3.373 warganet, dan mendapat komentar beragam dari warganet.

?Penegak hukum kita hampir tidak bisa dipercaya lagi prof. Yg ada nanti kongkalikong,? komentar pemilik akun@rudynapit

?Berdsrkn pengembngan penyidikn pasti juga oknum yg menerbitkan srtifikat pantas dijdikan tersangka. Krn sertifikat diterbitkn sebelum adanya rekomendasi atau apalah namanya dari KKP. Didukung pula dng pengembangan berdsrkn fakta persidangan,? tulis @wijayantogempar.

Jakarta (ANTARA) - Bicara Udara, organisasi nirlaba yang mengadvokasi peningkatan kualitas udara mengharapkan pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) untuk proaktif mengimplementasikan penegakan hukum dalam penanggulangan polusi udara di Jabodetabek.

"Langkah ini diharapkan menjadi alat penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang lalai hingga menyebabkan pencemaran lingkungan seperti melampaui baku mutu udara ambien," kata Co-founder Bicara Udara Novita Natalia dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Novita mengatakan Bicara Udara selalu proaktif dalam advokasi kebijakan mengenai penanganan polusi udara.

Sebelumnya, pada saat audiensi dengan Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono pada akhir 2024, Bicara Udara telah memberikan sejumlah masukan kepada pemerintah sebagai upaya mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengendalian pencemaran udara.

"Hal-hal yang didorong Bicara Udara kepada pemerintah adalah transparansi data, integrasi data, inventarisasi polusi dengan metode source apportionment, peringatan dini kepada masyarakat serta penegakan hukum," ungkapnya.

Sementara itu, Direktur Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara KLH Edward Nixon Pakpahan menegaskan bahwa KLH berkomitmen untuk bekerja proaktif dalam menangani masalah polusi udara.

"Kerja kita arahan pak menteri itu jelas, kerja kencang. Kita harus fokus memastikan tidak ada lagi pencemaran udara yang berdampak besar, baik secara ekonomi maupun sosial seperti yang terjadi di Jabodetabek tahun lalu," katanya.

Nixon menjelaskan langkah strategis yang dilakukan KLH berupa kunjungan langsung dan pendampingan ke pemerintah daerah (pemda) untuk mendorong implementasi peraturan daerah (perda) terkait pengendalian pencemaran udara, termasuk pengawasan dan sanksi industri yang melanggar batas emisi.

Saat ini, kata dia, KLH memprioritaskan kerja intensif di wilayah Jabodetabek dan penyangga seperti Kabupaten Bogor, Karawang, hingga Serang.

"Kami sudah mengunjungi beberapa wilayah dan ke depan akan menyelesaikan kunjungan ke 14 kabupaten/kota hingga pertengahan Februari ini. Harapannya, pemda dapat melaporkan tindakan pencegahan dan penegakan aturan secara berkala kepada KLH," kata dia.

Untuk diketahui, polusi udara di kawasan perkotaan, khususnya di wilayah Jabodetabek telah menjadi ancaman serius yang mempengaruhi kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan hidup.

Berdasarkan urgensi tersebut, Pemerintah telah merilis Peraturan Menteri (Permen) Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengawasan dan Sanksi Administratif Bidang Lingkungan Hidup.

Aturan itu menjadi dasar pelaksanaan pengawasan dan pemberian sanksi administratif di bidang lingkungan hidup, termasuk denda administratif yang diatur dalam Pasal 82C ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dalam Penyelenggaraan Pengawasan dan Sanksi administratif Bidang Lingkungan Hidup.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

Muaro Jambi -

Satu orang tahanan di rumah tahanan (Rutan) Polres Muaro Jambi dilaporkan kabur. Polisi saat ini masih memburu tahanan tersebut.

Kasat Reskrim Polres Muaro Jambi AKP Hanafi Dita Utama membenarkan peristiwa itu. Tahanan tersebut ialah Zul, yang merupakan tersangka kasus pencurian motor (Curanmor).

"Benar, kejadiannya Minggu kemarin," kata Hanafi kepada detikSumbagsel, Senin (27/1/2025).

Hanafi mengatakan tahanan tersebut merupakan tahanan titipan dari Polsek Sekernan. Tersangka dititipkan di rumah tahanan (Rutan) Polres Muaro Jambi.

"Iya tersangka merupakan tahanan dari Polsek Sekernan, kasus pencurian dengan senpi," ujarnya.

Hanafi tak menjelaskan detail kronologi kaburnya tahanan tersebut. Dia menyebut hal itu merupakan tanggung jawab dari Kasat Tahanan dan Barang Bukti (Tahti).

"Kalau tahanan itu masuk ke ranah Kasat Tahti atau Polsek Sekernan karena tahanan titipan," jelasnya.

Saat ini, Tim Satreskrim Polres Muaro Jambi masih melakukan pengejaran terhadap tahanan kabur tersebut.

"Saat ini sedang pengejaran oleh tim," pungkasnya.

(csb/csb)

PT Prodia Widyahusada Tbk belum berencana melaporkan ke polisi terkait dengan dugaan pencatutan nama anak pemilik perseroan dalam kasus pemerasan.

Corporate Secretary Prodia Marina Eka Amalia mengatakan pihaknya membantah kasus dugaan pemerasan itu terkait dengan keluarga direksi atau komisaris perseroan.

"Tidak ada hubungan darah antara para pelaku dengan direksi dan/atau dewan komisaris Prodia saat ini," kata Marina ketika dikonfirmasi pada Senin (27/1).

Diketahui, mantan Kasatreskrim Polres Jaksel AKBP Bintoro mengungkapkan tersangka berinisial Arif Nugroho (AN) terlibat dalam kasus pembunuhan yang kini siap disidangkan. Dia pun membantah menerima uang dari tersangka kasus itu.

Kini AKBP Bintoro tengah menjalani penempatan khusus (patsus) di Polda Metro Jaya buntut dugaan pemerasan terhadap dua tersangka kasus pembunuhan, Arif Nugroho (AN) alias Bastian dan Muhammad Bayu Hartanto. Dalam kasus itu mencuat bahwa tersangka adalah anak dari pemilik Prodia.

"Kami saat ini sedang melakukan pemeriksaan, dan yang bersangkutan sudah diamankan/patsus di PMJ," kata Kabid Propam Polda Metro Jaya Kombes Radjo Alriadi Harahap saat dihubungi, Senin (27/1).

Walaupun demikian, Marina menuturkan pihaknya tak memiliki rencana untuk melaporkan kasus yang mencatut nama anak pemilik Prodia tersebut ke polisi.

"Belum ada," ujar Marina.

Ia hanya menekankan bahwa direksi dan komisaris Prodia terdiri dari para pendiri dan kalangan profesional. Marina menegaskan tidak ada kaitannya perusahaan dengan kasus tersebut.

"Prodia didukung oleh manajemen Prodia berisi para profesional yang berintegritas," tuturnya.

Ogan Ilir -

Warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Tanjung Raja, Ogan Ilir, Sumatera Selatan (Sumsel) kembali viral. Kali ini, salah seorang warga binaan terlihat tengah asyik mengisap sabu.

Video warga binaan Lapas Tanjung Raja viral di media sosial sudah terjadi ketiga kalinya dalam enam bulan terakhir.

Dalam video yang beredar luas di media sosial, pada potongan video yang berdurasi 30 detik terlihat pria berbaju putih tengah asyik menghisap sabu dari bong yang dibuat dari plastik botol minum kemasan sambil direkam.

Pelaksana Harian (PLH) Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas (KPLP) Kelas IIA Tanjung Raja Meta Putra membenarkan kejadian yang viral terekam pada video itu. Namun, dia membantah jika video tersebut sudah lama.

"Video yang viral itu benar tapi kejadiannya tahun 2022 lalu," kata Meta, Senin (27/1/2025).

Menurut Meta, video laki-laki yang asyik menghisab sabu itu sudah sering di-unggah ke media sosial. Namun, dia tidak mengetahui motif dan niat pengunggah video tersebut.

"Sudah tiga kali disebar sejak tahun 2022 ada juga Desember tahun lalu. Sekarang di-up lagi. Kami juga kurang paham maksudnya apa," ungkapnya.

Meta menyebut, jika petugas yang bertugas saat kejadian waktu itu sudah diberi sanksi. Salah satu sanksi yang diberikan yakni dimutasi.

"Saat ini Lapas Tanjung Raja sudah diperketat untuk mencegah kasus kecolongan serupa terjadi lagi," ujarnya.

(csb/csb)

Ogan Ilir -

Warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Tanjung Raja, Ogan Ilir, Sumatera Selatan (Sumsel) kembali viral. Kali ini, salah seorang warga binaan terlihat tengah asyik mengisap sabu.

Video warga binaan Lapas Tanjung Raja viral di media sosial sudah terjadi ketiga kalinya dalam enam bulan terakhir.

Dalam video yang beredar luas di media sosial, pada potongan video yang berdurasi 30 detik terlihat pria berbaju putih tengah asyik menghisap sabu dari bong yang dibuat dari plastik botol minum kemasan sambil direkam.

Pelaksana Harian (PLH) Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas (KPLP) Kelas IIA Tanjung Raja Meta Putra membenarkan kejadian yang viral terekam pada video itu. Namun, dia membantah jika video tersebut sudah lama.

"Video yang viral itu benar tapi kejadiannya tahun 2022 lalu," kata Meta, Senin (27/1/2025).

Menurut Meta, video laki-laki yang asyik menghisab sabu itu sudah sering di-unggah ke media sosial. Namun, dia tidak mengetahui motif dan niat pengunggah video tersebut.

"Sudah tiga kali disebar sejak tahun 2022 ada juga Desember tahun lalu. Sekarang di-up lagi. Kami juga kurang paham maksudnya apa," ungkapnya.

Meta menyebut, jika petugas yang bertugas saat kejadian waktu itu sudah diberi sanksi. Salah satu sanksi yang diberikan yakni dimutasi.

"Saat ini Lapas Tanjung Raja sudah diperketat untuk mencegah kasus kecolongan serupa terjadi lagi," ujarnya.

(csb/csb)

Mogadishu, Somalia (ANTARA) - Somalia dan Mesir pada Minggu (26/1) mengumumkan kesepakatan untuk bekerja sama dalam memerangi kelompok teroris al-Shabaab.

Dalam pernyataan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertahanan Somalia, disebutkan bahwa Mesir berkomitmen mendukung pemerintah Somalia dalam memerangi terorisme.

Pengumuman ini disampaikan dalam diskusi teknis terakhir mengenai partisipasi negara-negara Afrika dalam misi penjaga perdamaian baru Uni Afrika di Somalia.

Misi Dukungan dan Stabilisasi Uni Afrika di Somalia (African Union Support and Stabilisation Mission in Somalia/AUSSOM) memulai masa kerjanya selama lima tahun pada awal Januari lalu.

“Pemerintah Federal Somalia (FGS) menyadari peran yang dapat dimainkan Mesir dalam mengeliminasi kelompok Khawaarij dan berharap kontribusi mereka dapat melengkapi upaya negara mitra pasukan lainnya,” demikian pernyataan Kementerian Pertahanan Somalia.

Khawaarij adalah istilah yang digunakan pemerintah Somalia untuk merujuk pada kelompok teroris al-Shabaab yang berafiliasi dengan al-Qaeda.

Perkembangan tersebut muncul beberapa hari setelah Presiden Somalia, Hassan Sheikh Mohamud, melakukan kunjungan resmi ke Mesir dan bertemu Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi.

Dalam pertemuan tersebut, keduanya sepakat meningkatkan hubungan kedua negara ke tingkat kemitraan strategis.

Mereka juga sepakat untuk memperkuat dan mengembangkan kerja sama di bidang pendidikan, hukum, politik, keamanan, komunikasi, dan ekonomi, sesuai pernyataan dari kepresidenan Somalia.

Selain itu, kedua pemimpin sepakat untuk mempercepat kerja sama antar institusi di kedua negara, terutama otoritas peradilan dan keamanan.

Mohamud dan El-Sisi juga menyaksikan penandatanganan perjanjian antara menteri luar negeri Somalia dan Mesir terkait pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik Somalia, sebagai langkah untuk mempererat kerja sama diplomatik antara kedua pemerintah.

Pada Agustus tahun lalu, dalam kunjungan Mohamud dua hari di Kairo, Mesir dan Somalia menandatangani perjanjian pertahanan untuk memperkuat kerja sama keamanan bilateral.

Pada paruh pertama tahun 2024, volume perdagangan antara kedua negara mencapai 59 juta dolar AS (sekitar Rp954 miliar), meningkat dari 31 juta dolar AS (sekitar Rp501,2 miliar) pada periode yang sama tahun 2023, menurut otoritas statistik Mesir.

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Primayanti
Editor: Arie Novarina
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA – Kuasa Hukum Agung Sedayu Group (ASG), Muannas Alaidid menyinggung nasib investasi RI usai munculnya polemik Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) milik perusahaan terafiliasi Sugianto Kusuma atau Aguan di pesisir Tangerang.

Sebagaimana diketahui, ratusan SHGB milik entitas anak Agung Sedayu Group resmi mulai dicabut pemerintah usai diketahui berada di sekitar wilayah perairan Banten.

Muannas menyebut, munculnya SHGB itu lantaran adanya tumpang tindih regulasi dan kewenangan sertifikasi. Di mana, hal itu dikhawatirkan bakal menghambat pertumbuhan ekonomi RI.

“Seperti polemik hari ini sangat mengganggu pertumbuhan ekonomi dan ujungnya menghambat investasi,” tegasnya di akun X pribadinya, dikutip Senin (27/1/2025).

Lebih lanjut, Muannas juga meminta agar pemerintah dapat mengeluarkan kepastian hukum yang jelas mengenai definisi tanah musnah. Di mana, hal itu yang menjadi dasar pencabutan SHGB anak usaha Agung Sedayu Group.

“Harus ada kepastian hukum, ada produk hukum soal definisi ulang tanah musnah agar tidak ada rakyat yang merasa masih punya lahan di semua haris pantai pesisir Indonesia yang terancam hilangnya harta benda mereka karena abrasi,” pungkasnya.

Untuk diketahui sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Menteri ATR/Kepala BPN), Nusron Wahid resmi mulai membatalkan sejumlah SHGB milik anak usaha ASG pada Jumat (24/1/2025).

Nusron menjelaskan pencabutan SHGB tersebut telah dilakukan secara prosedural dan telah menempuh langkah yuridis yang benar. Mulai dari melakukan pengecekan data hingga melakukan survei lapangan secara langsung dengan mengecek material yang ada di sekitar.

Hasilnya, Nusron menegaskan bahwa lahan SHGB milik PT IAM tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasalnya, SHGB tersebut berada di wilayah perairan. Karena masuk kategori tanah hilang, maka seluruh alas hak di atas lahan tersebut resmi hilang.

"Nah, tadi kita sudah datang ke sana. Ya kan, sampai ke ujung tadi saya sampaikan, itu tempat terbitnya sertifikat SHGB [di wilayah perairan]" ujarnya.

Sementara itu, berdasarkan catatan Bisnis, Nusron Wahid sempat mengungkapkan terdapat 280 sertifikat ditemukan di kawasan pagar laut di yang berada di Desa Kohod, pesisir utara Tangerang, Banten.

Perinciannya, sertifikat tersebut terdiri dari 263 sertifikat hak guna bangunan (SHGB) dan 17 Sertifikat Hak Milik (SHM).

Adapun, dari 263 bidang area yang memiliki SHGB, 243 bidang di antaranya dimiliki PT Intan Agung Makmur dan 20 bidang atas nama PT Cahaya Inti Sentosa. Keduanya merupakan anak usaha Agung Sedayu Group milik Aguan.

Selain itu, terdapat 9 bidang SHGB yang beririsan dengan wilayah laut tersebut beratasnamakan perseorangan.

Mataram -

Rekaman video I Wayan Agus Suartama alias IWAS (22) joget di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kuripan, Lombok Barat, viral di media sosial (medsos). Sebelumnya, pria difabel terdakwa kasus dugaan pelecehan seksual terhadap mahasiswi di Mataram itu sebelumnya sempat mengaku tidak betah di dalam penjara.

Dalam video yang dilihat detikBali, Agus tampak santai berjoget sembari memakan roti di halaman Lapas. Nampak juga raut muka bahagia sambil menatap ke arah orang yang merekam.

Kepala Lapas Kelas IIA Kuripan Lombok Barat Muhammad Fadli mengatakan video joget Agus berdurasi 16 detik itu direkam pegawai yang bertugas untuk mengontrol uang virtual di lapas. Petugas itu sudah mendapatkan izin untuk membawa handphone (HP) ke dalam lapas oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas).

"Yang bersangkutan bertugas mengatur transaksi uang virtual, yang memang dibolehkan membawa HP karena langsung izinnya dari pusat," kata Fadli, Senin (27/1/2025).

Fadli juga sudah memanggil pegawai perekam video. Pegawai itu mengaku merekam aktivitas Agus untuk menunjukkan dia tidak tertekan saat berada di dalam lapas. Video tersebut awalnya hanya dikirim ke grup WhatsApp keluarga pegawai tersebut.

"Dia (pegawai koperasi) merekam untuk memastikan Agus tidak tertekan di dalam lapas dan dikirimkan ke grup keluarga dia. Dan yang bersangkutan saat ini lagi dalam proses pemeriksaan," beber Fadli.

Dia menegaskan pelayanan yang didapatkan Agus di dalam lapas sama dengan warga binaan yang lainnya. Selama di lapas, Agus ditahan di blok hunian khusus disabilitas dan lansia dengan kapasitas ruangan 20 orang.

"Jadi Agus ini tidak ada ruangan khususnya, pihak lapas memperlakukan Agus sama dengan warga binaan yang lain, dia saat ini berada di blok hunian bersama dengan 14 narapidana lainnya," bebernya.

Yang membedakan, Fadli berujar, hanya pada kloset duduk di kamar mandi. Fasilitas ini memang sudah digunakan lama untuk lansia dan disabilitas.

"Memang yang untuk warga binaan biasa klosetnya jongkok, sedang di kamar lansia dan disabilitas ini klosetnya duduk, pihak lapas juga sudah mempersiapkan karena memang mereka membutuhkan itu, kalau jongkok mereka akan kesusahan," terang Fadli.

Diberitakan sebelumnya, Agus melalui kuasa hukumnya meminta pengalihan status tahanan menjadi tahanan rumah atau kota. Agus mengaku tidak betah berada di Lapas Kelas IIA Kuripan Lombok Barat. Namun, majelis hakim menolak permohonan Agus.

(hsa/hsa)

Saya ingin melihat lebih dekat realitas yang dialami oleh warga binaan, supaya bisa menampung aspirasi dan mengevaluasi pelayanan ke depannya

Kupang (ANTARA) - Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM Nicholay Aprilindo menekankan pentingnya penegakan hak bagi setiap warga binaan pemasyarakatan (WBP).

“Kementerian HAM berkomitmen untuk menjamin dan memenuhi hak-hak warga binaan di lembaga pemasyarakatan,” katanya di Kupang, Senin.

Hal ini ia sampaikan saat melakukan kunjungan langsung ke Lapas II A Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Dalam kunjungan tersebut, ia berdialog dengan para WBP di Lapas itu untuk mendengar secara langsung masukan dan harapan para warga binaan.

“Saya ingin melihat lebih dekat realitas yang dialami oleh warga binaan, supaya bisa menampung aspirasi dan mengevaluasi pelayanan ke depannya,” kata dia.

Pada kesempatan tersebut, pihaknya juga turut mengumpulkan data para WBP dari Kepala Lapas II A Kupang untuk dijadikan bahan pembuatan regulasi.

Hal ini, kata dia, bertujuan untuk menyiapkan regulasi baru demi menjamin penegakan hak hukum para WBP. Satu diantaranya regulasi anti penyiksaan bagi para warga binaan.

Menurut dia, penegakan hak WBP penting untuk diwujudkan karena sejalan dengan misi pertama dari Astacita Presiden Prabowo, yakni memperkokoh hak asasi manusia (HAM).

Selain itu, kata dia, pihaknya sedang merampungkan buku saku yang memuat hak dan kewajiban para warga binaan, agar bisa menjadi panduan yang komprehensif.

Menurut dia, buku panduan ini sebagai langkah praktis bagi WBP, karena tidak semua warga binaan memahami hak hukum dan hak hidupnya secara baik.

“Kami usahakan pada pertengahan Februari nanti sudah selesai dan kami akan kembali untuk membagikannya secara langsung,” kata dia.

Ia berharap melalui kunjungan langsung kali ini pihaknya dapat melakukan perbaikan dalam pelayanan dan pemenuhan hak warga binaan.

Pewarta: Kornelis Kaha
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025