Muaro Jambi -

Zulkarnain alias Zul (26), tahanan titipan di Polres Muaro Jambi kabur. Ternyata, dia kabur dengan merusak plafon sel tahanan.

Kasi Humas Polres Muaro Jambi AKP Saaludin mengatakan tahanan itu kabur pada Minggu (26/1/2025) sekitar pukul 15.00 WIB.

"Kejadian tahanan kabur dari sel Polres pada Minggu tanggal 26 Januari 2025 diketahui sekitar pukul 15.00 WIB, dengan cara memanjat dek (plafon) dan merusak besi di atas dek," katanya, Selasa (28/1/2025).

Setelah merusak plafon tanpa diketahui oleh petugas yang berjaga. Tahanan tersebut kabur melalui arah belakang Polres Muaro Jambi.

"Keluar melalui belakang Polres Muaro Jambi," jelasnya.

Dia menambahkan bahwa Zulkarnain merupakan tahanan kasus pencurian kendaraan bermotor dengan senjata api (senpi). Zulkarnain merupakan warga RT 19, Kelurahan Sengeti, Kecamatan Sekernan, Muaro Jambi.

"Saat ini sedang dilakukan pengejaran oleh tim," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, satu tahanan di rumah tahanan (Rutan) Polres Muaro Jambi dilaporkan kabur. Polisi saat ini masih memburu tahanan tersebut.

Kasat Reskrim Polres Muaro Jambi AKP Hanafi Dita Utama membenarkan peristiwa itu. Tahanan tersebut ialah Zul, yang merupakan tersangka kasus pencurian motor (Curanmor).

"Benar, kejadiannya Minggu kemarin," kata Hanafi kepada detikSumbagsel, Senin (27/1/2025).

Hanafi mengatakan tahanan tersebut merupakan tahanan titipan dari Polsek Sekernan. Tersangka dititipkan di rumah tahanan (Rutan) Polres Muaro Jambi.

"Iya tersangka merupakan tahanan dari Polsek Sekernan, kasus pencurian dengan senpi," ujarnya.

(csb/csb)

Mantan Wakil Ketua KPK RI Laode M. Syarif mengaku pernah mendengar kabar dugaan jual beli remisi bagi narapidana kasus korupsi.

"Dan itu jadi bisa dibeli itu remisi-remisi. Mau dapat remisi 10 hari, 1 bulan, 6 bulan. Dengar-dengar itu terjadi juga," kata Laode di Aula Griya Gus Dur, Jakarta, Selasa (28/1).

Laode menyatakan hukuman bagi koruptor di Indonesia sebenarnya berat. Namun, menjadi ringan lantaran remisi yang kerap mereka terima.

Laode pun menyayangkan adanya remisi bagi para koruptor tersebut. Namun ia tak merinci lebih lanjut terkait praktik jual beli remisi itu.

"Kalau dulu kan sebelum ada diubah peraturan pemerintahnya, waktu itu kan tidak ada remisi untuk tindakan korupsi. Sekarang jadi ada. Akhirnya dapat 5 tahun, barusan 2,5 tahun sudah bebas lagi," ujar dia.

Laode pun membandingkannya dengan praktek di luar negeri. Ia berharap aturan pemberian remisi bagi koruptor bisa kembali dihapus.

Kini aturan pemberian remisi ini tertuang dalam Pasal 10 UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

"Kalau di luar negeri, sekurang-kurangnya 2 per 3 menjalani hukuman, baru bisa dibicarakan apakah dia berkelakuan baik atau apa. Bukan Lebaran dapat, Natal dapat, Hari Kemerdekaan dapat," ucapnya.

Beberapa tahun terakhir pemerintah dengan mudah memberikan remisi kepada para narapidana korupsi.

Data Kemenkumham mencatat total 635 narapidana kasus korupsi mendapat remisi umum pada momentum HUT RI pada 2021 dan 2022 silam. Dari jumlah itu, delapan napi korupsi langsung bebas.

Sementara data Indonesian Corruption Watch (ICW) tahun 2019 mencatat sebanyak 338 napi korupsi dapat remisi di peringatan HUT RI.

Pada September 2022 lalu, Kemenkumham membebaskan bersyarat 23 narapidana kasus korupsi.

Para koruptor yang mendapatkan pembebasan bersyarat itu di antaranya mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dan adiknya Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan.

Kemudian mantan Gubernur Jambi Zumi Zola, mantan hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar, mantan Menteri Agama Suryadarma Ali, dan mantan jaksa Pinangki Sirna Malasari.

KOMPAS.com-Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding mengungkapkan, pemerintah Indonesia menyiapkan tim advokasi untuk mendampingi tenaga kerja Indonesia (TKI) korban penembakan di Malaysia.

Tim hukum disiapkan untuk mengantisipasi proses hukum yang akan dihadapi empat buruh migran yang masih berada di Malaysia.

"Kemungkinan ada proses hukum ke depan. Kami akan segera menyiapkan tim advokasi untuk mendampingi mereka," ujar Karding dalam keterangan yang disiarkan melalui YouTube Kompas TV, Selasa (28/1/2025).

Karding juga memastikan, pemerintah Indonesia akan memperjelas kronologi penembakan yang dilakukan oleh otoritas Malaysia terhadap para buruh migran.

Selain itu, pemerintah turut mendampingi dalam perawatan kesehatan, pemulangan buruh migran, serta jenazah seorang korban yang meninggal akibat penembakan.

"Kami berkoordinasi dengan pihak-pihak di Malaysia agar dapat mendampingi penanganan jenazah dan menjenguk korban di rumah sakit," tuturnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri P2MI Dzulfikar Ahmad Tawala mengungkapkan bahwa pemerintah akan menemui para PMI yang menjadi korban penembakan.

Pertemuan ini dijadwalkan pada Rabu (29/1/2025), dan pemerintah Indonesia akan mendalami kronologi penembakan berdasarkan keterangan para korban.

Dzulfikar menambahkan, pertemuan tersebut bisa terlaksana setelah Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Malaysia mengonfirmasi kuasa kekonsuleran untuk bertemu dengan korban yang selamat.

"Alhamdulillah, teman-teman KBRI sudah mendapat sinyal untuk kuasa kekonsuleran. Kami akan menemui empat korban dan mendalami versi mereka tentang kronologi penembakan," ujar Dzulfikar.

Pemerintah Indonesia masih menunggu hasil pendalaman kronologi dari para korban sebelum mengambil langkah selanjutnya.

Namun, Dzulfikar memastikan KBRI Malaysia sedang mempersiapkan pemulangan para buruh migran ke Indonesia, termasuk jenazah yang meninggal.

Selain itu, Dzulfikar mengungkapkan, Indonesia sudah mengirimkan nota diplomatik kepada pemerintah Malaysia untuk mendesak penyelidikan mendalam atas penembakan ini.

"Kami meminta penyelidikan secara tuntas dan transparan. Kami ingin perlindungan hukum yang setara dengan warga Malaysia di sana," tegas Dzulfikar.

Lima PMI ditembak oleh Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM) di perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia, pada Jumat (24/1/2024) sekitar pukul 03.00 pagi waktu setempat.

Petugas APMM mendapati kapal yang membawa lima buruh migran melintas di perairan tersebut.

Akibat penembakan ini, satu PMI dilaporkan meninggal dunia, satu kritis, dan tiga lainnya terluka.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemenlu RI), melalui KBRI Kuala Lumpur, akan mengirimkan nota diplomatik kepada Pemerintah Malaysia untuk mendorong penyelidikan atas insiden ini, termasuk dugaan penggunaan kekuatan berlebih oleh APMM.

TANGERANG, investor.id – Kuasa hukum warga Desa Kohod Henri Kusuma menduga, mantan Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar merupakan dalang sesungguhnya pembuatan pagar laut di perairan Tangerang yang kini menjadi isu nasional.

"Pelaku sesungguhnya adalah diduga kuat ya itu mantan Bupati Tangerang Ahmet Zaki Iskandar. Beserta kawan-kawannya dan tidak mungkin dia sendirian, termasuk di DPRD," kata Henri Selasa (28/1/2025). 

Menurut Henri, semasa menjabat Bupati Tangerang, Zaki Iskandar telah menggunakan kekuasaan dan kewenangannya untuk melakukan pemagaran laut serta manipulasi data warga, khususnya di Desa Kohod, yang pada akhirnya terbit Surat Hak Guna Bangunan (SHGB).

"Karena terduga sudah mengetahui proyek PIK ini akan sejauh mana. Nah, maka dia sudah mematok potensinya (laut yang bisa dimanfaatkan), jadi prosesnya SHGB seperti itu," ucapnya.

Henri memberikan alasan kenapa terbitnya SHGB berada di wilayah desa Kohod. Karena Zaki Iskandar menganggap aparat desa di wilayah tersebut paling berani. 

"Karena memang kaki tangannya terduga ini menggunakan aparat desa. Aparat desa di sini adalah kepala desa Kohod. Karena kepala desa Kohod ini ya dianggap paling berani, maka di situlah mulai pembuatan SHGB," bebernya.

Henri juga menuding Zaki Iskandar sudah merumuskan peraturan daerah (Perda) tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW) sebagai payung hukum adanya pagar laut untuk menjamin kepada calon pembeli.

"Kita menemukan bahwa si terduga ini menjamin pada calon pembeli ini akan ada peraturan daerah (Perda) yang menaungi pagar laut ini," sebutnya. 

Namun, Perda ini rencananya baru akan disahkan setelah ada kepala daerah baru di Kabupaten Tangerang hasil Pilkada 2024.

"Nah, Perda ini belum disahkan. Ini rencananya akan disahkan ketika pemerintahan kabupaten yang baru yang juga itu adalah kaki tangannya terduga, gitu ya,"

"Dia menjamin pula kepada kepala BPN, bahwa RTRW-nya akan ada, Perda-nya akan ada, sehingga pada gambar di satelit itu warnanya kuning RTRW-nya untuk pemukiman. Nah, jadi seperti itu," tandas Henri.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Pakar hukum Mahfud MD menekankan bahwa kementerian terkait tidak perlu takut mengungkap pelanggaran hukum dalam kasus pagar laut. Menurut Mahfud, masalah ini sebenarnya sederhana, karena laut tidak boleh diberikan sertifikat baik HGB maupun hak milik, meskipun faktanya HGB telah diterbitkan dalam kasus di Tangerang.

KOMPAS.com – Presiden Amerika Donald Trump telah memulai gelombang deportasi besar-besaran.

Menurut beberapa laporan pada Minggu, 26 Januari 2025, sebanyak 926 orang ditangkap, jumlah tertinggi sejak Donald Trump kembali menjabat sebagai presiden.

Sedikit demi sedikit, pesawat-pesawat imigran ini berdatangan di negara-negara tertentu, sementara Selena Gomez merekam dirinya sendiri untuk mengunggah video di Instagram Stories tentang masalah tersebut, di mana ia tersentuh oleh orang-orang Meksiko yang dideportasi.

"Semua orang saya diserang, anak-anak. Saya tidak mengerti. Saya sangat menyesal, saya berharap dapat melakukan sesuatu tetapi saya tidak bisa. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Saya akan mencoba segalanya, saya janji," kata Selena Gomez dalam video tersebut sambil terisak-isak, dikutip Selasa (28/1/2025).

Beberapa menit kemudian, Selena Gomez menerima beberapa komentar negatif dan mendedikasikan cerita lain untuk para pembencinya.

"Ternyata tidak baik menunjukkan empati kepada orang lain," tulis Selena Gomez dengan latar belakang hitam.

Selena Gomez sendiri akhirnya menghapus cerita-cerita tersebut.

Reaksi beragam di media sosial

Komunitas media sosial membahas isu tersebut, yang menghasilkan reaksi tertentu di kedua belah pihak.

Mungkin inilah alasan Selena Gomez memutuskan untuk menghapus cerita tersebut dari akun Instagram-nya.

"Menangis itu wajar. Merekam diri sendiri dan membagikannya untuk menarik perhatian itu tidak wajar," tulis salah satu warganet.

"Jadi dia kesal karena Trump mengejar penjahat kekerasan dan mendeportasi mereka?" tulis lainnya.

Sementara beberapa komentar lainnya di X, beberapa juga berpihak pada Selena Gomez.

"Dia orang Meksiko, dia berhak bersedih untuk orang-orangnya," tulis warganet.

Donald Trump siap mendeportasi lebih banyak orang

Presiden Amerika Serikat akan melanjutkan rencananya, apa pun yang terjadi. Beberapa negara, seperti Kolombia, menolak menerima imigran melalui pesawat, sesuatu yang sangat membuat Trump kesal.

Pada kesempatan ini, Donald Trump meminta sanksi terhadap negara-negara yang tidak menerima orang yang dideportasi dalam situasi yang tidak teratur.

Kolombia dan Amerika Serikat memiliki sedikit masalah dengan hal ini, tetapi Kolombia akhirnya setuju.

BBC, mengutip Migration Policy Institute, mengatakan mantan Presiden Joe Biden mendeportasi 1,5 juta orang dalam empat tahun pertamanya, dan bahwa angka-angka ini "sangat mirip dengan era deportasi selama masa jabatan pertama Trump."

Era baru Amerika Serikat dengan Donald Trump baru saja dimulai, jadi akan menjadi hal yang umum untuk melihat peningkatan jumlah deportasi.

Selena Gomez shares emotional Instagram Story about the deportation of Mexican people:

“All my people are getting attacked, the children. I don’t understand. I’m so sorry, I wish I could do something but I can’t. I don’t know what to do. I’ll try everything, I promise.” pic.twitter.com/il8pPXYZma

— Pop Crave (@PopCrave) January 27, 2025

KOMPAS.com - Sebuah video viral berdurasi 16 detik yang memperlihatkan I Wayan Agus Suartama alias Agus Disabilitas, terdakwa kasus pelecehan seksual, tampak santai di Lapas Kelas IIA Kuripan, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), memicu perhatian publik.

Dalam video tersebut, Agus terlihat berjalan santai sambil mengunyah roti dan tersenyum.

Rekaman video itu diduga diambil oleh seorang pegawai koperasi lapas, yang kemudian memicu pertanyaan tentang penggunaan kamera di dalam area penjara.

Kalapas Kelas IIA Kuripan, Muhammad Fadli, menjelaskan bahwa penggunaan kamera atau alat perekam lainnya di dalam lapas sebenarnya dilarang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).

Namun, pegawai koperasi yang merekam video tersebut memiliki izin khusus dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) untuk membawa ponsel ke dalam lapas.

“Yang bersangkutan bertugas mengatur transaksi uang virtual, yang memang dibolehkan membawa HP karena langsung izinnya dari pusat,” ujar Fadli pada Senin (27/1/2025).

Fadli menambahkan, rekaman itu diambil oleh pegawai koperasi untuk membuktikan bahwa Agus tidak merasa tertekan selama berada di lapas.

Video tersebut, lanjutnya, hanya dikirimkan ke grup keluarga pegawai tersebut.

Saat ini, pegawai koperasi tersebut sedang menjalani proses pemeriksaan terkait perekaman dan penyebaran video tersebut.

Fadli juga menegaskan bahwa Agus diperlakukan sama seperti warga binaan lainnya. Agus saat ini menghuni blok khusus untuk lansia dan disabilitas, yang berkapasitas hingga 20 orang.

“Agus tidak memiliki ruangan khusus. Ia tinggal bersama 14 narapidana lainnya di blok hunian yang disediakan untuk lansia dan disabilitas,” jelas Fadli.

Perbedaan fasilitas hanya terletak pada kamar mandi. Fadli menjelaskan, kamar di blok lansia dan disabilitas dilengkapi dengan kloset duduk untuk memudahkan penggunanya.

“Memang untuk warga binaan biasa klosetnya jongkok. Sedangkan di kamar lansia dan disabilitas ini klosetnya duduk. Pihak Lapas mempersiapkan ini karena mereka membutuhkan fasilitas tersebut. Kalau jongkok, mereka akan kesulitan,” tutupnya.

Artikel ini telah tayang di TribunLombok.com dengan judul Soal Video Viral Agus di Dalam Lapas, Kalapas Kuripan Pastikan Sudah Sesuai SOP

Surabaya (ANTARA) - Ahli hukum tata negara Universitas Airlangga Surabaya Dr. Radian Salman mengatakan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) harus diarahkan pada penguatan penegakan hukum yang dapat mewujudkan kebenaran materiil dan formil untuk mewujudkan keadilan.

"Harus ada prinsip keseimbangan dalam sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system)," kata Radian di Surabaya, Selasa.

Ia menjelaskan diferensiasi fungsional menekankan pemisahan yang jelas antara tugas penyidikan oleh kepolisian dan tugas penuntutan oleh kejaksaan. Hal ini bertujuan mencegah konsentrasi kekuasaan yang berlebihan di satu lembaga.

"Ini sesuai dengan Putusan MK Nomor 28/PUU-V/2007," katanya.

Radian menuturkan jika RUU KUHAP Pasal 111 ayat 2, Pasal 12 ayat 11, Pasal 6 hingga Pasal 30 b disahkan maka akan terjadi tumpang tindih kewenangan. Ini tentu berpotensi tidak adanya batasan yang jelas antara jaksa dan polisi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia (UII), Mahfud MD, menegaskan bahwa sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) yang diterbitkan untuk wilayah perairan di Kabupaten Tangerang tidak cukup hanya dibatalkan penerbitannya.

Menurut Mahfud, kasus ini harus ditangani melalui jalur pidana karena melibatkan penerbitan sertifikat ilegal.

“Sertifikat ilegal HGB untuk laut tak bisa hanya dibatalkan, tapi harus dipidanakan karena merupakan produk kolusi yang melanggar hukum,” ujar Mahfud MD dalam unggahan di akun media sosial X pribadinya, Selasa (28/1/2025).

Kompas.com telah mendapatkan izin dari tim Mahfud MD untuk mengutip pernyataan tersebut.

Mahfud, yang juga merupakan mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), itu mengatakan, terdapat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang secara jelas melarang pengusahaan wilayah perairan oleh pihak swasta atau perorangan.

Ia juga menegaskan bahwa kasus pagar laut bersertifikat HGB ilegal ini berbeda dengan reklamasi.

“Vonis MK Nonaktif 3/PUU-VIII/2010 dan UU Nomor 1 Tahun 2014 jelas melarang pengusahaan perairan pesisir untuk swasta ataupun perorangan. Kasus ini beda loh dengan reklamasi,” tambah Mahfud.

Sertifikat ilegal HGB utk laut tak bs hanya dbatalkan tapi hrs dipidanakan krn merupakan produk kolusi melanggar hukum. Vonis MK No. 3/PUU-VIII/2010 dan UU No. 1 Thn 2014 jelas melarang pengusahaan perairan pesisir utk swasta ataupun perorangan. Kasus ini beda loh dgn reklamasi.

— Mahfud MD (@mohmahfudmd) January 28, 2025

Sebelumnya, penemuan pagar laut ini bermula dari laporan yang diterima Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten pada 14 Agustus 2024.

Pagar laut tersebut menjadi sorotan karena diketahui tidak memiliki izin yang sah.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid kemudian mengungkapkan bahwa pagar laut yang membentang di perairan Tangerang itu memiliki sertifikat hak guna bangunan (SHGB) dan sertifikat hak milik (SHM).

Namun, Nusron menilai bahwa penerbitan kedua sertifikat tersebut berstatus cacat prosedur dan material, sehingga batal demi hukum.

"Dari hasil peninjauan dan pemeriksaan terhadap batas di luar garis pantai, itu tidak boleh menjadi privat properti. Maka itu, ini tidak bisa disertifikasi dan kami memandang sertifikat tersebut yang di luar adalah cacat prosedur dan cacat material," kata Nusron, dalam konferensi pers di Tangerang, Rabu (22/1/2025).

JAMBI - Seorang tahanan Polres Muaro Jambi Zulkarnain (26) kabur dari sel tahanannya. Pria tersebut merupakan tahanan kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) dengan menggunakan senjata api (senpi).

Salah seorang anggota petugas polisi mengakui adanya kejadian tersebut. "Betul. Saat ini keberadaannya sedang dicari petugas," ujarnya melalui WhatsApp, Selasa (28/1/2025).

Untuk diketahui, Zulkarnain diamankan tim Reskrim Polsek Sekernan, Muaro Jambi beberapa waktu silam bersama dua rekannya. Komplotan bandit curanmor tersebut berhasil diungkap lantaran meresahkan masyarakat Sekernan.

Tidak hanya melakukan kejahatannya dengan menggunakan senjata api, tapi tersangka kerap menakut-nakuti warga dengan senpi rakitannya. Usai melakukan aksinya, senpi yang dimilikinya disimpan di dalam rumah kontrakannya.

Sedangkan hasil kejahatannya mereka gunakan untuk mengonsumsi narkoba.

Surabaya (ANTARA) - Ahli hukum tata negara Universitas Airlangga Surabaya Dr. Radian Salman mengatakan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) harus diarahkan pada penguatan penegakan hukum yang dapat mewujudkan kebenaran materiil dan formil untuk mewujudkan keadilan.

"Harus ada prinsip keseimbangan dalam sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system)," kata Radian di Surabaya, Selasa.

Ia menjelaskan diferensiasi fungsional menekankan pemisahan yang jelas antara tugas penyidikan oleh kepolisian dan tugas penuntutan oleh kejaksaan. Hal ini bertujuan mencegah konsentrasi kekuasaan yang berlebihan di satu lembaga.

"Ini sesuai dengan Putusan MK Nomor 28/PUU-V/2007," katanya.

Radian menuturkan jika RUU KUHAP Pasal 111 ayat 2, Pasal 12 ayat 11, Pasal 6 hingga Pasal 30 b disahkan maka akan terjadi tumpang tindih kewenangan. Ini tentu berpotensi tidak adanya batasan yang jelas antara jaksa dan polisi.

Hal ini membuat terjadinya dualisme prosedur penyelidikan karena baik polisi maupun jaksa sama-sama memiliki kewenangan untuk menyelidiki.

Radian juga menambahkan bahwa integrated criminal justice system menghendaki adanya pengawasan yang dilakukan secara vertikal dan horisontal.

"Khususnya pada pengawasan secara horisontal ini dapat terjadi apabila kewenangan antara lembaga seimbang dan tidak mendominasi satu sama lain," katanya.

Ia berpesan reformasi KUHAP dapat dimulai dengan semangat kolaborasi antar-subsistem agar tercipta sistem peradilan pidana terpadu atau integrated criminal justice system, baik antara penyidik, jaksa, pengadilan, maupun lembaga pemasyarakatan.

"Sinergi ini merupakan fondasi dari sistem peradilan pidana yang kuat dan kredibel. KUHAP harus menjadi instrumen untuk memperkuat sinergi ini, bukan malah menciptakan konflik kewenangan baru," katanya.

Pewarta: Willi Irawan
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

PAN menyampaikan belasungkawa atas penembakan lima PMI di perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia. PAN mengecam keras dan menilai tindakan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) melanggar HAM.

"PAN mengecam keras atas sikap dan tindakan berlebihan yang dilakukan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) dalam menangani PMI. Walaupun diduga hendak masuk secara tidak prosedural, namun tidak selayaknya mereka ditembak. Itu melanggar HAM dan nilai-nilai kemanusiaan, " kata Wakil Ketua Umum DPP PAN, Saleh Daulay, dalam keterangannya, Selasa (28/1/2025).

Dalam kejadian itu, satu WNI tewas dan empat lainnya luka. Saleh mendesak peristiwa ini diusut tuntas.

"Saya dengar, sampai hari ini pihak APMM belum memberi akses kepada aparat Indonesia untuk menjenguk para korban yang sedang dirawat. Tidak ada alasan dan keterangan yang diberikan terkait larangan itu. Semoga saja tidak ada upaya menutup-nutupi fakta atas insiden berdarah ini," katanya.

Ketua Komisi VII DPR RI ini juga akan mengawasi penanganan kasus ini. Dia siap berangkat ke Malaysia memantau penuntasan penembakan WNI agar kejadian serupa tidak terulang.

"KP2MI tetap harus berkoordinasi dengan kemenlu, KBRI, dan khususnya dengan atase kepolisian Indonesia di Malaysia. Kalau dikerjakan secara bersama, diharapkan kasus ini akan dapat diselesaikan sampai tuntas," ucapnya.

Saleh meminta pemerintah untuk memperhatikan keluarga para korban. Dia berharap keluarga korban segera ditemukan untuk mendapatkan informasi lanjut.

"PAN berharap kasus ini cepat dituntaskan. Apalagi, persahabatan Indonesia-Malaysia saat ini sangat baik-baiknya. Karena itu, jangan biarkan dinodai dengan tindakan tidak profesional oleh pihak mana pun," katanya.

(idn/gbr)