BANGKA BARAT, Lintasbabel.iNews.id - Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Mentok, Kabupaten Bangka Barat (Babar), Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menggelar ceramah dalam rangka memperingati Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW, yang diikuti seluruh warga binaan pemasyarakatan (WBP) dan sejumlah pegawai  Rutan. 

Ceramah yang berlangsung, Selasa (28/1/2025) di Masjid At-Taubah menghadirkan Ustadz Purba dan Ustadz Ruslan untuk memberikan tausiyah dengan tema 'Membangun Kualitas Ibadah Umat'. 

"Dalam tausiyahnya, penceramah menyampaikan pentingnya shalat sebagai tiang agama serta mengajak para WBP untuk terus meningkatkan ibadah dan memperbaiki diri selama menjalani masa pembinaan," kata Kepala Rutan Kelas IIB Muntok, Bapak Achmad Adrian. 

Adrian mengatakan, Isra Mi’raj merupakan peristiwa luar biasa dalam sejarah Islam yang mengajarkan kita tentang keutamaan shalat.

"Kami berharap melalui peringatan ini, para WBP dapat semakin memperkokoh keimanan dan menjadikan shalat sebagai bagian dari keseharian mereka," ujarnya.

Adrian mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk terus menghadirkan kegiatan pembinaan keagamaan bagi para WBP sebagai bagian dari program reintegrasi sosial agar mereka dapat kembali ke masyarakat dengan membawa perubahan yang positif. 

"Kegiatan ini juga diharapkan dapat memberikan pelayanan pembinaan keagamaan kepada seluruh warga binaan yang di perintahkan oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan," katanya.

Editor : Muri Setiawan

PALEMBANG, KOMPAS.com - Polrestabes Palembang telah menetapkan WS (25) sebagai tersangka atas kasus penelantaran istrinya, SPS (24), yang sedang menderita kanker paru hingga akhirnya meninggal dunia.

WS dijerat dengan pasal 359 KUHP tentang kelalaian serta pasal 49 huruf A dan B juncto pasal 9 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Ia diduga secara sengaja menelantarkan istrinya yang sakit tanpa perawatan, dengan ancaman hukuman penjara di atas lima tahun.

Namun, pihak keluarga korban merasa belum puas dengan penerapan pasal tersebut.

Mereka meminta agar penyidik memberikan hukuman yang lebih berat, dengan dugaan bahwa WS sengaja menelantarkan istrinya hingga tewas, yang dapat dikenakan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana.

"Kami akan mencari bukti-bukti dan siap menghadirkan ahli yang bisa mengatakan bahwa perbuatan pelaku masuk dalam Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Target kami itu," kata M. Novel Suwa, kuasa hukum keluarga SPS, Rabu (29/1/2025).

Novel menjelaskan bahwa penerapan pasal yang dikenakan oleh polisi dinilai terlalu ringan.

Menurutnya, SPS diduga sengaja dibiarkan oleh pelaku dalam kondisi sakit parah agar meninggal dunia.

Dugaan tersebut terlihat dari pengakuan WS di hadapan polisi.

Dia mengakui bahwa ia tidak membawa istrinya ke rumah sakit maupun merawatnya karena merasa kesal permintaan untuk berhubungan intim ditolak oleh SPS.

“Posisi kita sekarang harus kerja lebih keras lagi untuk mencari bukti tambahan. Sampai saat ini, pihak penyidik belum juga menerapkan pasal-pasal yang memberatkan pelaku,” ujarnya.

Selain itu, Novel juga menyebutkan bahwa penyidik seharusnya dapat mengenakan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang KDRT, yang memiliki ancaman hukuman 15 tahun penjara.

“Kami minta penegak hukum untuk segera menegakkan keadilan. Jangan sampai pihak keluarga korban yang meninggal merasa tidak seimbang dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku,” tegasnya.

Sebelumnya, WS memberikan pengakuan mengejutkan mengenai tindakannya.

Ia mengaku tega menelantarkan SPS karena hampir satu tahun terakhir, korban menolak untuk berhubungan badan.

Meski mengetahui kondisi istrinya yang sakit parah, WS tetap membujuknya untuk berhubungan intim.

"Saya sakit hati dia tidak mau berhubungan," kata WS saat berada di Polrestabes Palembang, Selasa (28/1/2025).

Ia juga membantah bahwa ia tidak mengurus istrinya selama sakit, dengan menyatakan bahwa SPS ingin berusaha sendiri dan ingin makan tanpa bantuan darinya.

Kasus ini menarik perhatian publik dan menjadi sorotan mengenai perlunya penegakan hukum yang adil terhadap kekerasan dalam rumah tangga.

SEMARANG, iNews.id - Sebanyak tiga Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) atau narapidana beragama Khonghucu mendapat Remisi Khusus (RK) Hari Raya Imlek 2025 di Jawa Tengah. Remisi Imlek diserahkan langsung Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Jateng kepada para narapidana.

Ketiga yakni satu narapidana di Lapas Kelas I Semarang, satu di Lapas Kelas IIA Permisan dan satu lagi napi Lapas Kelas IIA Gladakan. 

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Jateng Kunrat Kasmiri mengatakan, pemberian remisi khusus pada hari besar keagamaan merupakan hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. 

“Remisi khusus Hari Raya Imlek ini diberikan kepada narapidana khusus penganut agama Khonghucu yang telah memenuhi syarat administratif dan substantif. Ini bentuk apresiasi atas kepatuhan mereka dalam menjalani masa pidana,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima wartawan, Rabu (29/1/2025).

Kakanwil menambahkan, pemberian remisi diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dengan sejumlah kriteria. 

“Mereka yang mendapatkan remisi Imlek ini, selama di Lapas telah berkelakuan baik dan aktif mengikuti program pembinaan,” katanya.

“Untuk syarat administratifnya, narapidana sudah berkekuatan hukum tetap, tidak sedang menjalani perkara lain serta telah menjalani masa pidana minimal enam bulan,” ucapnya lagi.

Kakanwil berharap pemberian remisi ini dapat menjadi motivasi bagi narapidana lainnya untuk terus berperilaku baik dalam mengikuti pembinaan di lapas. 

“Harapannya mereka bisa lebih bersyukur dan menjadi teladan bagi sesama, sehingga masa pidana yang dijalani dapat membawa perubahan yang lebih baik dalam kehidupan mereka ke depannya,” ujarnya.

Editor: Donald Karouw

WASHINGTON - Populasi warga keturunan Tionghoa di Amerika Serikat (AS) telah mengalami pertumbuhan yang signifikan sejak abad ke-19.

Menurut data Pew Research Center yang dirilis pada tahun 2021, sekitar 23% dari total populasi Asia-Amerika adalah keturunan Tionghoa.

Dengan populasi Asia-Amerika mencapai 24 juta jiwa, ini berarti sekitar 5,5 juta orang di Amerika Serikat adalah keturunan Tionghoa.

Sejarah Imigrasi Tionghoa ke Amerika Serikat

Imigrasi Tionghoa ke Amerika Serikat dimulai pada awal abad ke-19. Gelombang pertama terjadi pada tahun 1820-an, dengan kedatangan sekitar 1.000 pria Tionghoa yang mencari peluang ekonomi.

Demam Emas California pada tahun 1848 menjadi pendorong utama peningkatan imigrasi, dengan ribuan orang Tionghoa datang untuk bekerja di tambang emas dan proyek infrastruktur lainnya.

Namun, meningkatnya jumlah imigran Tionghoa menimbulkan sentimen anti-Tionghoa di kalangan penduduk lokal.

Hal ini memuncak dengan disahkannya Undang-Undang Pengecualian Tionghoa (Chinese Exclusion Act) pada tahun 1882, yang melarang imigrasi Tionghoa selama beberapa dekade.

Larangan ini baru dicabut pada tahun 1943, tetapi pembatasan imigrasi tetap berlaku hingga reformasi imigrasi pada tahun 1965.

Distribusi Geografis

Warga keturunan Tionghoa di Amerika Serikat tersebar di berbagai negara bagian, dengan konsentrasi tertinggi di negara bagian barat dan kota-kota besar.

Sekitar 45% dari populasi Asia-Amerika tinggal di negara bagian barat, seperti California dan Washington.

Negara bagian selatan, seperti Texas dan Florida, juga memiliki populasi Asia-Amerika yang signifikan, mencapai 24% dari total populasi Asia-Amerika.

Kota-kota seperti New York, San Francisco, Los Angeles, dan Houston memiliki komunitas Tionghoa-Amerika yang besar dan beragam.

Pecinan (Chinatown) di kota-kota ini menjadi pusat budaya dan ekonomi bagi komunitas Tionghoa setempat.

Peran dalam Masyarakat Amerika

Warga keturunan Tionghoa telah memberikan kontribusi signifikan dalam berbagai bidang di Amerika Serikat, termasuk bisnis, teknologi, pendidikan, dan seni.

Mereka dikenal memiliki etos kerja yang kuat dan menekankan pentingnya pendidikan, yang telah membantu mereka mencapai kesuksesan di berbagai sektor.

Namun, mereka juga menghadapi tantangan, termasuk diskriminasi dan stereotip. Meskipun demikian, komunitas Tionghoa-Amerika terus berkembang dan beradaptasi, memainkan peran penting dalam membentuk lanskap budaya dan ekonomi Amerika Serikat.

Populasi warga keturunan Tionghoa di Amerika Serikat telah berkembang pesat sejak abad ke-19, mencapai sekitar 5,5 juta jiwa saat ini.

Mereka tersebar di berbagai negara bagian, dengan konsentrasi tertinggi di wilayah barat dan kota-kota besar.

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, komunitas Tionghoa-Amerika telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan di Amerika Serikat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) RI mendesak pertanggungjawaban hukum yang jelas oleh Malaysia atas penembakan terhadap pekerja migran Indonesia (PMI) yang melibatkan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) di Tanjung Rhu, Selangor. Penembakan yang mengakibatkan satu warga negara Indonesia tewas, satu orang kritis, dan tiga orang lainnya luka-luka itu merupakan tindakan yang tidak menghormati nilai dan prinsip HAM.

“Mendesak pertanggungjawaban hukum yang transparan dan imparsial oleh aparat penegak hukum Malaysia terhadap petugas APMM yang telah melakukan tindakan tidak manusiawi tersebut,” kata Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM, Kementerian HAM RI, Munafrizal Manan, dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Rabu (29/1/2025).

Kementerian HAM mengecam insiden yang terjadi pada Jumat (24/1/2025) tersebut. Oleh karenanya, Kementerian HAM mendorong Komisi HAM Malaysia (SUHAKAM) untuk proaktif, profesional, dan independen memantau perkembangan kasus itu atas dasar hak asasi untuk semua. Di sisi lain, Kementerian HAM mendorong Komisi Nasional (Komnas) HAM RI untuk proaktif berkomunikasi dan berkoordinasi dengan SUHAKAM. Terlebih, Komnas HAM RI dan SUHAKAM menjalin nota kesepahaman di bidang hak asasi.

“Mendorong Komnas HAM RI untuk segera membahas peristiwa tindakan tidak manusiawi yang dialami oleh PMI tersebut dalam Forum Institusi HAM Nasional se-Asia Tenggara (SEANF), di mana Komnas HAM RI dan SUHAKAM menjadi anggotanya,” kata Manan.

Sebelumnya, APMM menembak sebuah kapal di perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia pada Jumat (24/1/2025) sekitar pukul 03.00 dini hari waktu setempat. Penembakan dilakukan setelah para penumpang kapal diduga melakukan perlawanan sehingga menyebabkan satu WNI meninggal dunia.

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur menyatakan korban meninggal dunia dengan inisial B akan dipulangkan ke Indonesia setelah selesai menjalani autopsi, sementara empat korban lainnya telah mendapatkan perawatan di rumah sakit.

Adapun, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding menyebut jenazah B yang berasal dari Riau itu akan dipulangkan pada Kamis (30/1/2025). Kementerian P2MI telah berkoordinasi dengan Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Riau dan pemerintah daerah setempat terkait pemulangan jenazah.

Kementerian P2MI mengecam insiden tersebut serta mendesak pemerintah Malaysia untuk segera melakukan pengusutan dan mengambil tindakan tegas terhadap petugas patroli APMM apabila terbukti melakukan tindakan yang melibatkan penggunaan kekuatan berlebihan.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) RI mendesak pertanggungjawaban hukum Malaysia atas insiden penembakan terhadap pekerja migran Indonesia (PMI) yang melibatkan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) di Tanjung Rhu, Selangor.

Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM, Kementerian HAM RI, Munafrizal Manan mengatakan bahwa penembakan yang mengakibatkan satu warga negara Indonesia tewas, satu orang kritis, dan tiga orang lainnya luka-luka itu merupakan tindakan yang tidak menghormati nilai dan prinsip HAM.

“Mendesak pertanggungjawaban hukum yang transparan dan imparsial oleh aparat penegak hukum Malaysia terhadap petugas APMM yang telah melakukan tindakan tidak manusiawi tersebut,” kata Manan di Jakarta, Rabu.

Kementerian HAM mengecam insiden yang terjadi pada Jumat (24/1) tersebut. Oleh karenanya, Kementerian HAM mendorong Komisi HAM Malaysia (SUHAKAM) untuk proaktif, profesional, dan independen memantau perkembangan kasus itu atas dasar hak asasi untuk semua.

Kementerian HAM mendorong Komisi Nasional (Komnas) HAM RI untuk proaktif berkomunikasi dan berkoordinasi dengan SUHAKAM. Terlebih, Komnas HAM RI dan SUHAKAM menjalin nota kesepahaman di bidang hak asasi.

“Mendorong Komnas HAM RI untuk segera membahas peristiwa tindakan tidak manusiawi yang dialami oleh PMI tersebut dalam Forum Institusi HAM Nasional se-Asia Tenggara (SEANF), di mana Komnas HAM RI dan SUHAKAM menjadi anggotanya,” demikian Manan.

Petugas APMM menembak sebuah kapal di perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia pada Jumat (24/1) sekitar pukul 03.00 dini hari waktu setempat. Penembakan dilakukan setelah para penumpang kapal diduga melakukan perlawanan sehingga menyebabkan satu WNI meninggal dunia.

“Mendesak pertanggungjawaban hukum yang transparan dan imparsial oleh aparat penegak hukum Malaysia terhadap petugas APMM yang telah melakukan tindakan tidak manusiawi tersebut,”

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) RI mendesak pertanggungjawaban hukum yang jelas oleh Malaysia atas insiden penembakan terhadap pekerja migran Indonesia (PMI) yang melibatkan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) di Tanjung Rhu, Selangor.

Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM, Kementerian HAM RI, Munafrizal Manan mengatakan bahwa penembakan yang mengakibatkan satu warga negara Indonesia tewas, satu orang kritis, dan tiga orang lainnya luka-luka itu merupakan tindakan yang tidak menghormati nilai dan prinsip HAM.

“Mendesak pertanggungjawaban hukum yang transparan dan imparsial oleh aparat penegak hukum Malaysia terhadap petugas APMM yang telah melakukan tindakan tidak manusiawi tersebut,” kata Manan dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Rabu.

Kementerian HAM mengecam insiden yang terjadi pada Jumat (24/1) tersebut. Oleh karenanya, Kementerian HAM mendorong Komisi HAM Malaysia (SUHAKAM) untuk proaktif, profesional, dan independen memantau perkembangan kasus itu atas dasar hak asasi untuk semua.

Di sisi lain, Kementerian HAM mendorong Komisi Nasional (Komnas) HAM RI untuk proaktif berkomunikasi dan berkoordinasi dengan SUHAKAM. Terlebih, Komnas HAM RI dan SUHAKAM menjalin nota kesepahaman di bidang hak asasi.

“Mendorong Komnas HAM RI untuk segera membahas peristiwa tindakan tidak manusiawi yang dialami oleh PMI tersebut dalam Forum Institusi HAM Nasional se-Asia Tenggara (SEANF), di mana Komnas HAM RI dan SUHAKAM menjadi anggotanya,” demikian Manan.

Sebelumnya, APMM menembak sebuah kapal di perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia pada Jumat (24/1) sekitar pukul 03.00 dini hari waktu setempat. Penembakan dilakukan setelah para penumpang kapal diduga melakukan perlawanan sehingga menyebabkan satu WNI meninggal dunia.

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur menyatakan korban meninggal dunia dengan inisial B akan dipulangkan ke Indonesia setelah selesai menjalani autopsi, sementara empat korban lainnya telah mendapatkan perawatan di rumah sakit.

Adapun, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding menyebut jenazah B yang berasal dari Riau itu akan dipulangkan pada Kamis (30/1). Kementerian P2MI telah berkoordinasi dengan Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Riau dan pemerintah daerah setempat terkait pemulangan jenazah.

Kementerian P2MI mengecam insiden tersebut serta mendesak pemerintah Malaysia untuk segera melakukan pengusutan dan mengambil tindakan tegas terhadap petugas patroli APMM apabila terbukti melakukan tindakan yang melibatkan penggunaan kekuatan berlebihan.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) mendesak pertanggungjawaban hukum Malaysia atas insiden penembakan yang menewaskan satu orang WNI.

KemenHAM juga mengecam tindakan penembakan oleh petugas Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APPM). Tindakan tersebut kata mereka, tidak manusiawi.

"[Kami] mendesak pertanggungjawaban hukum yang transparan dan imparsial oleh aparat penegak hukum Malaysia terhadap petugas Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APPM) yang telah melakukan tindakan tidak manusiawi tersebut," kata Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan Hak Asasi Manusia KemenHAM Munafrizal Manan dalam siaran pers yang diterima CNNIndonesia.com, Rabu (29/1).

Karena tindakan yang dianggap tidak manusiawi, KemenHAM mendorong Komisi Hak Asasi Manusia Malaysia (SUHAKAM) untuk melakukan pemantauan kasus secara proaktif, profesional dan independen.

Di pihak Indonesia, KemenHAM juga mendorong Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk berkomunikasi dan berkoordinasi dengan SUHAKAM. Hal ini menindaklanjuti jalinan Nota Kesepahaman antara Komnas HAM dan SUHAKAM di bidang HAM.

Insiden penembakan pada Jumat (24/1) oleh APMM menewaskan satu orang WNI dan melukai beberapa lainnya. Korban tewas bernama Basri, seorang warga Riau.

"Warga Riau yang meninggal infonya Basri, kita belum dapat detail (kapan pemulangan jenazahnya), kepastiannya belum, tapi untuk administrasi 2 sampai 3 hari jika sudah selesai autopsi bisa dipulangkan," kata Kepala Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Provinsi Riau, Fanny Wahyu Kurniawan kepada CNNIndonesia.com, Selasa (28/1).

Sementara itu korban luka sebanyak empat orang dilaporkan berasal dari Riau, Kepulauan Riau dan Aceh.

Jakarta (ANTARA) - Beragam peristiwa terkait hukum terjadi di sepanjang Selasa (28/1). Dari mulai penipuan jasa umrah hingga pencabutan pagar laut.

Berikut ragam pilihan berita hukum yang telah dirangkum ANTARA.

1. Korban penipuan umrah PT HMS terus bertambah jadi 151 orang

Yogyakarta (ANTARA) - Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY) menyebut jumlah korban penipuan biro umrah PT HMS terus bertambah menjadi 151 orang dengan total kerugian mencapai Rp4,95 miliar.

Kasubbid Penmas Bid Humas Polda DIY AKBP Verena Sri Wahyuningsih di Yogyakarta, Selasa, menjelaskan bahwa jumlah tersebut berdasarkan aduan yang masuk ke Posko Pengaduan Korban Penipuan Biro Umrah PT HMS sejak 23 hingga 27 Januari 2025.

Baca di sini

2. KP2MI bantu pemulangan jenazah PMI korban penembakan di Malaysia

Tangerang (ANTARA) - Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) akan membantu proses pemulangan jenazah Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang menjadi korban insiden penembakan otoritas maritim Malaysia, Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM), dengan mengakibatkan lima orang korban (24/1).

Baca di sini

3. Keluarga makamkan potongan tubuh UK korban mutilasi di Blitar

Blitar (ANTARA) - Keluarga UK (29), korban mutilasi, warga Kelurahan Bence, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, memakamkan potongan tubuh yang baru ditemukan setelah autopsi di RS Bhayangkara Kediri.

Ayah kandung korban Nur Khalim bersyukur potongan tubuh anaknya telah ditemukan. Kini seluruh anggota tubuh anaknya telah lengkap dan semua bisa dimakamkan dengan layak.

Baca di sini

4. BP3MI: Belum ada info PMI Kepri jadi korban penembakan di Malaysia

Batam (ANTARA) - Kepala Balai Pelayanan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Provinsi Kepulauan Riau (BP3MI Kepri) Imam Riyadi menyebut pihaknya belum mendapatkan informasi terkait warga Kepri menjadi salah satu PMI korban penembakan di Malaysia.

Menurut Imam, pihaknya terus memantau perkembangan informasi dan berkoordinasi dengan KP2MI, BP2MI Pusat, Kemlu dan KBRI terkait kasus penembakan di Malaysia tersebut.

Baca di sini

5. Pembongkaran pagar laut di Tangerang sudah mencapai 18,7 km

Kabupaten Tangerang (ANTARA) - Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut Laksamana Pertama I Made Wira Hady melaporkan bahwa pembongkaran pagar laut di perairan pantai utara Kabupaten Tangerang, Banten, saat ini telah mencapai 18,7 kilometer dari panjang keseluruhan 30,16 kilometer.

Kadispenal mengatakan pembongkaran sepanjang 18,7 kilometer itu dilakukan tim gabungan dari TNI AL, Polri, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan nelayan yang dilaksanakan di perairan Tanjung Pasir, Kecamatan Teluknaga, Mauk dan Kronjo

Baca di sini

Pewarta: Walda Marison
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - “Mendayung di antara dua karang” adalah istilah yang dipakai mantan wakil presiden RI Mohammad Hatta untuk mendeskripsikan posisi Indonesia dalam politik global yang kemudian menjadi dasar politik luar negeri Indonesia yaitu politik bebas aktif.

Menurut M Sabir pada buku berjudul “Politik Bebas Aktif”, bebas aktif mengacu pada pendekatan diplomasi yang mendorong negara untuk menjaga kedaulatan, kebebasan, dan kepentingan nasionalnya dengan tetap menjalin kerja sama dan kemitraan berbagai negara tanpa mengambil sikap ekstrem atau mengikuti salah satu blok kekuatan.

Implementasi politik bebas aktif melibatkan diplomasi bilateral dan multilateral yang aktif, penolakan terhadap intervensi asing, serta berperan dalam upaya perdamaian dan pengembangan global sehingga politik bebas aktif tetap menjadi prinsip yang relevan dalam dunia geopolitik yang terus berubah.

Salah satu implementasi politik bebas aktif itu adalah saat Indonesia menyatakan secara resmi ingin bergabung dengan blok BRICS tidak lama setelah Prabowo Subianto dilantik menjadi Presiden RI pada 20 Oktober 2024, yang kemudian resmi bergabung sebagai anggota pada Januari 2025.

Menteri Luar Negeri RI Sugiono menyatakan bahwa bergabungnya Indonesia ke BRICS merupakan bukti Indonesia berpartisipasi aktif di semua forum internasional.

Indonesia tidak berkeinginan untuk bergabung dengan blok atau pakta militer manapun karena secara tradisi maupun konstitusi tidak cocok dengan kepentingan nasional Indonesia.

Selain bergabung dengan BRICS, Indonesia juga sedang dalam proses aksesi ke Organisasi Kerja Sama Pembangunan dan Ekonomi (OECD).

Wakil Menteri Luar Negeri RI Armanatha Nasir menambahkan bahwa keputusan Indonesia untuk bergabung ke OECD dan BRICS merupakan upaya untuk mewujudkan perdamaian dan stabilitas global.

Selain bergabung dengan BRICS dan OECD, Indonesia juga akan terus berperan aktif dalam blok multilateral lainnya seperti G20, Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC), Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik untuk Kemakmuran (IPEF), MIKTA dan Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik (CPTPP).

Diplomasi Pancasila

Selain menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif, Indonesia juga akan mulai melaksanakan diplomasi berdasarkan nilai-nilai Pancasila, yaitu solidaritas, kerja sama dan kesetaraan.

Dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) 2025, Menlu Sugiono menegaskan bahwa diplomasi dan kepemimpinan Indonesia dalam menjalankan peran strategis di panggung internasional akan berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila.

Diplomasi tersebut tidak hanya responsif terhadap krisis, namun juga harus bersifat antisipatif, progresif, serta mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, keberpihakan pada kesejahteraan rakyat, dan keadilan bagi semuanya.

Hal itu dapat diwujudkan melalui pendekatan visioner yang tidak hanya menanggapi tantangan tetapi juga turut berperan sebagai kekuatan positif dalam membentuk dinamika global.

Prinsip dalam perdamaian dan persatuan yaitu solidaritas, kerja sama dan kesetaraan yang ada di dalam sistem internasional itu mirip dengan prinsip dan nilai Pancasila.

Fokus Indonesia ke depan adalah mendorong kembali prinsip dan nilai Pancasila ke dalam konteks internasional dan mendorong untuk melakukan proses reformasi dengan terlibat aktif di PBB, G20, OECD, BRICS dan organisasi internasional lainnya.

Indonesia juga akan mulai memasukkan prinsip-prinsip diplomasi Pancasila dalam berbagai formula dengan harapan prinsip Pancasila itu bisa menjadi bagian yang penting dalam proses perubahan sistem internasional.

Sementara itu, menurut mantan diplomat RI Darmansyah Djumala, ke depannya Kemlu RI dapat memfokuskan diplomasi Pancasila pada isu-isu yang bermuatan nilai kemanusiaan, gotong royong dan musyawarah.

Komitmen diplomasi Pancasila sudah merupakan keniscayaan dalam pelaksanaan kebijakan luar negeri Indonesia ke depan.

Darmansjah mengapresiasi atas komitmen Kemlu RI untuk melaksanakan diplomasi yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila karena merupakan pengejawantahan dari visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Darmansjah yang menjabat sebagai Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri ini menilai diplomasi Pancasila yang akan dilakukan Kemlu RI tepat waktu.

Hal itu berkaitan dengan penganugerahan status Memory of the World oleh PBB UNESCO untuk pidato Bung Karno di PBB, New York, 30 September 1960, yang berjudul “To Build the World Anew.”

Naskah pidato itu terbuka untuk digunakan para peneliti, akademisi, dan praktisi mancanegara dalam mempelajari Pancasila sebagai disiplin ilmu filsafat dan politik.

Pidato tersebut berisi pikiran Bung Karno yang terkandung dalam Pancasila yang relevan untuk menyelesaikan konflik dunia.

Penganugerahan Memory of the World untuk pidato Pancasila tersebut menunjukkan bahwa PBB menilai Pancasila mengandung nilai-nilai universal dalam memecahkan isu-isu global.

Pengakuan terhadap pidato Bung Karno tentang Pancasila di PBB itu membuka ruang bagi diplomasi Indonesia untuk memperkenalkan Pancasila ke dunia internasional.

Diplomasi Indonesia akan terus diarahkan untuk mendukung pencapaian visi besar Asta Cita yang dilakukan dengan memegang teguh nilai-nilai Pancasila dan prinsip politik luar negeri bebas aktif.

Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia akan menjaga marwah politik luar negeri bebas aktif dan memastikan kedaulatan bangsa dihormati di mata dunia.

Editor: Slamet Hadi Purnomo
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - “Mendayung di antara dua karang” adalah istilah yang dipakai mantan wakil presiden RI Mohammad Hatta untuk mendeskripsikan posisi Indonesia dalam politik global yang kemudian menjadi dasar politik luar negeri Indonesia yaitu politik bebas aktif.

Menurut M Sabir pada buku berjudul “Politik Bebas Aktif”, bebas aktif mengacu pada pendekatan diplomasi yang mendorong negara untuk menjaga kedaulatan, kebebasan, dan kepentingan nasionalnya dengan tetap menjalin kerja sama dan kemitraan berbagai negara tanpa mengambil sikap ekstrem atau mengikuti salah satu blok kekuatan.

Implementasi politik bebas aktif melibatkan diplomasi bilateral dan multilateral yang aktif, penolakan terhadap intervensi asing, serta berperan dalam upaya perdamaian dan pengembangan global sehingga politik bebas aktif tetap menjadi prinsip yang relevan dalam dunia geopolitik yang terus berubah.

Salah satu implementasi politik bebas aktif itu adalah saat Indonesia menyatakan secara resmi ingin bergabung dengan blok BRICS tidak lama setelah Prabowo Subianto dilantik menjadi Presiden RI pada 20 Oktober 2024, yang kemudian resmi bergabung sebagai anggota pada Januari 2025.

Menteri Luar Negeri RI Sugiono menyatakan bahwa bergabungnya Indonesia ke BRICS merupakan bukti Indonesia berpartisipasi aktif di semua forum internasional.

Indonesia tidak berkeinginan untuk bergabung dengan blok atau pakta militer manapun karena secara tradisi maupun konstitusi tidak cocok dengan kepentingan nasional Indonesia.

Selain bergabung dengan BRICS, Indonesia juga sedang dalam proses aksesi ke Organisasi Kerja Sama Pembangunan dan Ekonomi (OECD).

Wakil Menteri Luar Negeri RI Armanatha Nasir menambahkan bahwa keputusan Indonesia untuk bergabung ke OECD dan BRICS merupakan upaya untuk mewujudkan perdamaian dan stabilitas global.

Selain bergabung dengan BRICS dan OECD, Indonesia juga akan terus berperan aktif dalam blok multilateral lainnya seperti G20, Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC), Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik untuk Kemakmuran (IPEF), MIKTA dan Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik (CPTPP).

Diplomasi Pancasila

Selain menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif, Indonesia juga akan mulai melaksanakan diplomasi berdasarkan nilai-nilai Pancasila, yaitu solidaritas, kerja sama dan kesetaraan.

Dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) 2025, Menlu Sugiono menegaskan bahwa diplomasi dan kepemimpinan Indonesia dalam menjalankan peran strategis di panggung internasional akan berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila.

Diplomasi tersebut tidak hanya responsif terhadap krisis, namun juga harus bersifat antisipatif, progresif, serta mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, keberpihakan pada kesejahteraan rakyat, dan keadilan bagi semuanya.

Hal itu dapat diwujudkan melalui pendekatan visioner yang tidak hanya menanggapi tantangan tetapi juga turut berperan sebagai kekuatan positif dalam membentuk dinamika global.

Prinsip dalam perdamaian dan persatuan yaitu solidaritas, kerja sama dan kesetaraan yang ada di dalam sistem internasional itu mirip dengan prinsip dan nilai Pancasila.

Fokus Indonesia ke depan adalah mendorong kembali prinsip dan nilai Pancasila ke dalam konteks internasional dan mendorong untuk melakukan proses reformasi dengan terlibat aktif di PBB, G20, OECD, BRICS dan organisasi internasional lainnya.

Indonesia juga akan mulai memasukkan prinsip-prinsip diplomasi Pancasila dalam berbagai formula dengan harapan prinsip Pancasila itu bisa menjadi bagian yang penting dalam proses perubahan sistem internasional.

Sementara itu, menurut mantan diplomat RI Darmansyah Djumala, ke depannya Kemlu RI dapat memfokuskan diplomasi Pancasila pada isu-isu yang bermuatan nilai kemanusiaan, gotong royong dan musyawarah.

Komitmen diplomasi Pancasila sudah merupakan keniscayaan dalam pelaksanaan kebijakan luar negeri Indonesia ke depan.

Darmansjah mengapresiasi atas komitmen Kemlu RI untuk melaksanakan diplomasi yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila karena merupakan pengejawantahan dari visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Darmansjah yang menjabat sebagai Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri ini menilai diplomasi Pancasila yang akan dilakukan Kemlu RI tepat waktu.

Hal itu berkaitan dengan penganugerahan status Memory of the World oleh PBB UNESCO untuk pidato Bung Karno di PBB, New York, 30 September 1960, yang berjudul “To Build the World Anew.”

Naskah pidato itu terbuka untuk digunakan para peneliti, akademisi, dan praktisi mancanegara dalam mempelajari Pancasila sebagai disiplin ilmu filsafat dan politik.

Pidato tersebut berisi pikiran Bung Karno yang terkandung dalam Pancasila yang relevan untuk menyelesaikan konflik dunia.

Penganugerahan Memory of the World untuk pidato Pancasila tersebut menunjukkan bahwa PBB menilai Pancasila mengandung nilai-nilai universal dalam memecahkan isu-isu global.

Pengakuan terhadap pidato Bung Karno tentang Pancasila di PBB itu membuka ruang bagi diplomasi Indonesia untuk memperkenalkan Pancasila ke dunia internasional.

Diplomasi Indonesia akan terus diarahkan untuk mendukung pencapaian visi besar Asta Cita yang dilakukan dengan memegang teguh nilai-nilai Pancasila dan prinsip politik luar negeri bebas aktif.

Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia akan menjaga marwah politik luar negeri bebas aktif dan memastikan kedaulatan bangsa dihormati di mata dunia.

Editor: Slamet Hadi Purnomo
Copyright © ANTARA 2025

Jambi (ANTARA) - Kepolisian Resor Muaro Jambi, Provinsi Jambi hingga saat ini masih mengejar seorang tahanan kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang kabur dari sel.

Kasubbid Penmas Polda Jambi Kompol Amin Nasution di Jambi, Selasa, mengatakan sampai dengan saat ini polisi masih melakukan pencarian terhadap tahanan itu.

Polres Muaro Jambi juga telah membentuk tim khusus untuk menyelesaikan persoalan tahanan curanmor yang kabur tersebut.

Selain melakukan pencarian terhadap tahanan, Propam Polres Muaro Jambi juga memeriksa personel yang berjaga di sel saat kejadian seorang tahanan kabur.

"Propam Polres Muaro Jambi sedang melakukan pemeriksaan internal," kata Amin.

Apabila ditemukan kelalaian, katanya, maka personel yang bersangkutan akan diberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku.

Tahanan Polres Muaro Jambi yang kabur itu merupakan tahanan titipan Polsek Sekernan. Tahanan itu terlibat kasus curanmor dengan menggunakan senjata api.

Tahanan tersebut bernama Zul, warga Sekernan, Muaro Jambi, berusia 26 tahun.

Berdasarkan olah TKP, tahanan kabur dengan cara memanjat dek dan menjebol plafon. Kejadian ini pada Minggu (26/1).

Kasi Humas Polres Muaro Jambi Iptu Saaluddin menegaskan saat ini Polres Muaro Jambi masih melakukan pengejaran terhadap tahanan yang kabur itu.

Polisi meminta warga untuk waspada dan segera melapor ke kepolisian jika melihat tahanan tersebut di sekitar lingkungan tempat tinggal warga.