JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengungkapkan bahwa kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua tidak masuk dalam daftar pertimbangan pemberian amnesti oleh pemerintah.

Menurut Supratman, amnesti tersebut rencananya hanya akan diberikan kepada pihak-pihak yang diduga melakukan kegiatan-kegiatan makar tanpa menggunakan senjata.

“Yang kriminal bersenjata, kita enggak ada amnesti. Yang kita beri amnesti adalah teman-teman yang diduga melakukan gerakan makar, tetapi non-senjata,” ujar Supratman, kepada wartawan di Gedung Kementerian Hukum, Rabu (29/1/2025).

Dia mencontohkan, kelompok non-bersenjata tersebut di antaranya adalah aktivis yang menyampaikan ekspresinya terhadap persoalan-persoalan di Papua.

Hal ini pun telah disepakati dalam pembahasan yang dilakukan pemerintah dan telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.

“Ini teman-teman aktivis, kadang kala ya ekspresinya terhadap sesuatu ya. Kita sepakati bahwa yang gerakan bersenjata itu tidak dilakukan (pemberian amnesti),” kata Supratman.

Supratman menerangkan bahwa saat ini Kementerian Hukum sedang memverifikasi 44.000 nama yang dipertimbangkan untuk mendapatkan amnesti.

“Amnesti lagi ditangani Direktur Pidana Ditjen AHU. Kami memiliki kehati-hatian menyangkut soal 44.000 nama. Tunggu kira-kira minggu depan. Saya sudah minta untuk segera menyelesaikan verifikasi yang 44.000. Setelah itu selesai, kami akan kirim ke Presiden,” ungkap Supratman.

Meski begitu, lanjut Supratman, pemerintah masih berpeluang memberikan amnesti kepada kelompok kekerasan bersenjata jika nantinya Presiden Prabowo memerintahkannya.

“Kecuali nanti ya bahwa setelah kami serahkan ini kemudian Presiden meminta itu, kami pasti lakukan,” ujar Supratman.

Penjelasan Supratman soal tidak diberikannya amnesti untuk kelompok bersenjata di Papua berbanding terbalik dengan pernyataan Menteri Koordinator bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi, dan Pemasyarakatan RI, Yusril Ihza Mahendra.

Sebelumnya, Yusril mengatakan bahwa Presiden Prabowo sedang mempertimbangkan memberikan amnesti kepada orang-orang yang terlibat dalam kelompok kekerasan bersenjata di Papua.

Saat ini, Kementerian Hukum sedang mendata siapa saja yang bisa diberikan amnesti.

"Pada dasarnya, Presiden Prabowo sudah setuju untuk memberikan amnesti dan abolisi kepada mereka yang terlibat dalam konflik di Papua dan menyelesaikan masalah di sana secara damai dengan mengedepankan hukum dan HAM. Saya pikir ini akan menjadi harapan baru bagi kami untuk menemukan solusi bagi Papua," kata Yusril, dalam pertemuan dengan delegasi pemerintah Kerajaan Inggris melalui keterangan tertulis, Rabu (22/1/2025).

Yusril mengatakan bahwa pihaknya memiliki komitmen yang kuat untuk menyelesaikan konflik di Papua.

Ia juga menyatakan bahwa Pemerintahan Prabowo akan lebih mengedepankan hukum dan HAM dalam menyelesaikan setiap permasalahan di Papua.

"Pemerintah menjamin bahwa penegakan hukum dan keamanan yang dilakukan di Papua bersifat terukur untuk mencegah kemungkinan terjadinya pelanggaran HAM yang berat," tuturnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengungkapkan bahwa kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua tidak masuk dalam daftar pertimbangan pemberian amnesti oleh pemerintah.

Menurut Supratman, amnesti tersebut rencananya hanya akan diberikan kepada pihak-pihak yang diduga melakukan kegiatan-kegiatan makar tanpa menggunakan senjata.

“Yang kriminal bersenjata, kita enggak ada amnesti. Yang kita beri amnesti adalah teman-teman yang diduga melakukan gerakan makar, tetapi non-senjata,” ujar Supratman, kepada wartawan di Gedung Kementerian Hukum, Rabu (29/1/2025).

Dia mencontohkan, kelompok non-bersenjata tersebut di antaranya adalah aktivis yang menyampaikan ekspresinya terhadap persoalan-persoalan di Papua.

Hal ini pun telah disepakati dalam pembahasan yang dilakukan pemerintah dan telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.

“Ini teman-teman aktivis, kadang kala ya ekspresinya terhadap sesuatu ya. Kita sepakati bahwa yang gerakan bersenjata itu tidak dilakukan (pemberian amnesti),” kata Supratman.

Supratman menerangkan bahwa saat ini Kementerian Hukum sedang memverifikasi 44.000 nama yang dipertimbangkan untuk mendapatkan amnesti.

“Amnesti lagi ditangani Direktur Pidana Ditjen AHU. Kami memiliki kehati-hatian menyangkut soal 44.000 nama. Tunggu kira-kira minggu depan. Saya sudah minta untuk segera menyelesaikan verifikasi yang 44.000. Setelah itu selesai, kami akan kirim ke Presiden,” ungkap Supratman.

Meski begitu, lanjut Supratman, pemerintah masih berpeluang memberikan amnesti kepada kelompok kekerasan bersenjata jika nantinya Presiden Prabowo memerintahkannya.

“Kecuali nanti ya bahwa setelah kami serahkan ini kemudian Presiden meminta itu, kami pasti lakukan,” ujar Supratman.

Penjelasan Supratman soal tidak diberikannya amnesti untuk kelompok bersenjata di Papua berbanding terbalik dengan pernyataan Menteri Koordinator bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi, dan Pemasyarakatan RI, Yusril Ihza Mahendra.

Sebelumnya, Yusril mengatakan bahwa Presiden Prabowo sedang mempertimbangkan memberikan amnesti kepada orang-orang yang terlibat dalam kelompok kekerasan bersenjata di Papua.

Saat ini, Kementerian Hukum sedang mendata siapa saja yang bisa diberikan amnesti.

"Pada dasarnya, Presiden Prabowo sudah setuju untuk memberikan amnesti dan abolisi kepada mereka yang terlibat dalam konflik di Papua dan menyelesaikan masalah di sana secara damai dengan mengedepankan hukum dan HAM. Saya pikir ini akan menjadi harapan baru bagi kami untuk menemukan solusi bagi Papua," kata Yusril, dalam pertemuan dengan delegasi pemerintah Kerajaan Inggris melalui keterangan tertulis, Rabu (22/1/2025).

Yusril mengatakan bahwa pihaknya memiliki komitmen yang kuat untuk menyelesaikan konflik di Papua.

Ia juga menyatakan bahwa Pemerintahan Prabowo akan lebih mengedepankan hukum dan HAM dalam menyelesaikan setiap permasalahan di Papua.

"Pemerintah menjamin bahwa penegakan hukum dan keamanan yang dilakukan di Papua bersifat terukur untuk mencegah kemungkinan terjadinya pelanggaran HAM yang berat," tuturnya.

SEMARANG, iNEWSJOGLOSEMAR.ID – Pesawat yang ditumpangi Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra terpaksa mendarat darurat di Bandara Ahmad Yani, Semarang, pada Rabu (29/1/2025) akibat cuaca buruk. 

1. Pendaratan Darurat Akibat Cuaca Buruk 

Pesawat yang membawa Yusril dalam perjalanan dari Makassar menuju Jakarta harus dialihkan ke Semarang karena kondisi cuaca yang tidak mendukung untuk melanjutkan penerbangan. 

"Saya sebetulnya hanya mendarat darurat di Semarang," ujar Yusril. 

2. Hadiri Perayaan Imlek di Kelenteng Sam Poo Kong 

Meskipun awalnya tidak direncanakan, Yusril memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menghadiri perayaan Imlek di Kelenteng Sam Poo Kong. Ia menilai tempat ini sarat makna toleransi dan keberagaman, terutama antara Islam dan Kong Hu Cu yang telah lama hidup berdampingan secara damai. 

"Kelenteng Sam Poo Kong menggambarkan toleransi. Di masa lalu, agama Islam dan Kong Hu Cu hidup berdampingan secara damai. Saya kira di masa-masa yang akan datang toleransi ini akan terus terjaga," ungkapnya. 

Yusril juga mengingatkan bahwa di dalam kelenteng ini terdapat makam nakhoda Wang Jing Hong, seorang Muslim yang menjadi tokoh penting dalam sejarah pelayaran di Semarang serta simbol toleransi beragama. 

3. Nostalgia Syuting Film Laksamana Cheng Ho 

Bagi Yusril, kunjungannya ke Sam Poo Kong juga bukan pengalaman pertama. Ia mengungkapkan bahwa tempat ini memiliki cerita tersendiri baginya, karena ia pernah berperan sebagai Admiral Zheng He (Laksamana Cheng Ho) dalam film tahun 2014. 

"Syutingnya enggak di sini, tapi di China dan Thailand. Tapi kami tetap mendatangi tempat ini untuk mempelajari sejarahnya," jelasnya. 

4. Sambutan Hangat dari Ketua Yayasan Sam Poo Kong 

Kehadiran Yusril di Kelenteng Sam Poo Kong mendapat sambutan hangat dari Ketua Yayasan Kelenteng, Mulyadi. 

“Saya rasa ini suatu kehormatan bagi destinasi wisata di Jawa Tengah seperti kami, yang dihadiri pejabat senior seperti Pak Yusril,” katanya.  

 

 

Editor : Enih Nurhaeni

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa buronan kasus korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) Paulus Tannos alias Thian Po Tjhin masih berstatus warga negara Indonesia (WNI).

Pasalnya, kata dia, Indonesia menganut prinsip kewarganegaraan tunggal sehingga Tannos tidak serta-merta mendapatkan kewarganegaraan lain sekali pun memiliki paspor di negara lain.

"Yang bersangkutan memang memiliki paspor negara sahabat. Meski demikian, berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM bahwa untuk melepaskan kewarganegaraan Indonesia itu tidak berlaku otomatis," ungkap Supratman dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu.

Menkum mengatakan bahwa Tannos sudah dua kali mengajukan permohonan untuk melepaskan kewarganegaraan Indonesia. Akan tetapi, prosesnya belum selesai karena sampai saat ini Tannos belum melengkapi dokumen.

Supratman menyebutkan sampai tahun 2018 paspor Tannos masih berstatus WNI dan masih atas nama Thian Po Tjhin.

Hingga hari ini, pihaknya terus melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan Agung, dan Kementerian Luar Negeri untuk mempercepat ekstradisi Tannos.

Ia menuturkan bahwa batas waktu pemerintah Indonesia mengajukan permohonan dan melengkapi dokumen ke otoritas Singapura selama 45 hari, yang akan berakhir pada tanggal 3 Maret 2025.

Kendati demikian, dia meyakini pemerintah Indonesia dapat memenuhi persyaratan dokumen dalam waktu yang lebih cepat.

Diungkapkan pula bahwa kasus Tannos merupakan proses ekstradisi pertama yang akan dilakukan oleh Indonesia dan Singapura.

Kedua negara telah melakukan penandatanganan perjanjian ekstradisi pada tahun 2022, yang dilanjutkan dengan ratifikasi pada tahun 2023.

"Saya yakin dan percaya sebagai negara tetangga yang sangat bersahabat. Dengan menghargai perjanjian ekstradisi yang telah ditandatangani dan diratifikasi bersama, akan memudahkan penanganan kasus ini," tuturnya.

Paulus Tannos merupakan buron KPK dalam kasus proyek KTP-el. Tannos telah masuk daftar pencarian orang (DPO) sejak 19 Oktober 2021.

Selanjutnya, Tannos berhasil ditangkap di Singapura oleh lembaga antikorupsi Singapura. Sebelum penangkapan, Divisi Hubungan Internasional Polri mengirimkan surat penangkapan sementara (provisional arrest request) kepada otoritas Singapura untuk membantu penangkapan buronan tersebut.

Pada tanggal 17 Januari 2025, Jaksa Agung Singapura mengabarkan bahwa Tannos sudah ditangkap. Hingga saat ini, pemerintah Indonesia sedang melakukan ekstradisi Tannos.

Kasus Tannos merupakan proses ekstradisi pertama yang akan dilakukan oleh Indonesia dan Singapura.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa buronan kasus korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) Paulus Tannos alias Thian Po Tjhin masih berstatus warga negara Indonesia (WNI).

Pasalnya, kata dia, Indonesia menganut prinsip kewarganegaraan tunggal sehingga Tannos tidak serta-merta mendapatkan kewarganegaraan lain sekali pun memiliki paspor di negara lain.

"Yang bersangkutan memang memiliki paspor negara sahabat. Meski demikian, berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM bahwa untuk melepaskan kewarganegaraan Indonesia itu tidak berlaku otomatis," ungkap Supratman dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu.

Menkum mengatakan bahwa Tannos sudah dua kali mengajukan permohonan untuk melepaskan kewarganegaraan Indonesia. Akan tetapi, prosesnya belum selesai karena sampai saat ini Tannos belum melengkapi dokumen.

Supratman menyebutkan sampai tahun 2018 paspor Tannos masih berstatus WNI dan masih atas nama Thian Po Tjhin.

Hingga hari ini, pihaknya terus melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan Agung, dan Kementerian Luar Negeri untuk mempercepat ekstradisi Tannos.

Ia menuturkan bahwa batas waktu pemerintah Indonesia mengajukan permohonan dan melengkapi dokumen ke otoritas Singapura selama 45 hari, yang akan berakhir pada tanggal 3 Maret 2025.

Kendati demikian, dia meyakini pemerintah Indonesia dapat memenuhi persyaratan dokumen dalam waktu yang lebih cepat.

Diungkapkan pula bahwa kasus Tannos merupakan proses ekstradisi pertama yang akan dilakukan oleh Indonesia dan Singapura.

Kedua negara telah melakukan penandatanganan perjanjian ekstradisi pada tahun 2022, yang dilanjutkan dengan ratifikasi pada tahun 2023.

"Saya yakin dan percaya sebagai negara tetangga yang sangat bersahabat. Dengan menghargai perjanjian ekstradisi yang telah ditandatangani dan diratifikasi bersama, akan memudahkan penanganan kasus ini," tuturnya.

Paulus Tannos merupakan buron KPK dalam kasus proyek KTP-el. Tannos telah masuk daftar pencarian orang (DPO) sejak 19 Oktober 2021.

Selanjutnya Tannos berhasil ditangkap di Singapura oleh lembaga antikorupsi Singapura. Sebelum penangkapan, Divisi Hubungan Internasional Polri mengirimkan surat penangkapan sementara (provisional arrest request) kepada otoritas Singapura untuk membantu penangkapan buronan tersebut.

Pada tanggal 17 Januari 2025, Jaksa Agung Singapura mengabarkan bahwa Tannos sudah ditangkap. Hingga saat ini, pemerintah Indonesia sedang melakukan ekstradisi Tannos.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas optimistis pelengkapan berkas untuk mengekstradisi tersangka korupsi e-KTP, Paulus Tannos, dari Singapura tidak sampai memakan waktu batas maksimal yaitu 3 Maret 2025.

Menurut Supratman, pihaknya bersama Kementerian Luar Negeri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, dan Kepolisian sudah memiliki strategi untuk bisa melengkapi syarat yang diperlukan.

“Saat ini kita punya waktu 45 hari untuk melengkapi dokumen. Tapi saya yakinkan bahwa kita tidak akan menunggu sampai dengan 3 Maret 2025, ya dalam waktu dekat bisa dipenuhi,” ujar Supratman kepada wartawan, Rabu (29/1/2025).

“Tapi saya enggak bisa sampaikan menyangkut soal timeline kesepakatan antara kami semua ya. Karena ini kan menyangkut soal strategi dan yang lain-lainnya,” sambungnya.

Supratman berpandangan, tidak ada kendala berarti yang harus dihadapi dalam proses ekstradisi Tannos dari Singapura ke Indonesia.

Prosedur pelengkapan berkas oleh pihak Indonesia pun masih sesuai dengan aturan hak dan kewajiban dalam perjanjian ekstradisi dengan Singapura.

“Enggak ada kendala. Kan dalam setiap perjanjian ekstradisi kan pasti ada hak dan kewajiban. Dan ada kewajiban kita untuk melengkapi dokumen,” jelas Supratman.

Supratman menambahkan, klaim Tannos yang mengaku memiliki kewarganegaraan dan paspor negara lain juga tidak menjadi kendala dalam upaya ekstradisi yang sedang dijalankan Indonesia.

“Enggak menambah kompleksitas sih, buat kami status kewarganegaraan ini sudah clear. Yang bersangkutan pernah mengajukan melepas kewarganegaraan lewat sistem aplikasi, tapi sampai hari ini dokumen yang diminta tidak pernah disampaikan,” kata Supratman.

“Itu artinya bahwa yang bersangkutan masih statusnya sebagai warga negara Indonesia,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Paulus Tannos ditangkap oleh Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) Singapura pada 17 Januari 2025.

Penangkapan tersebut berawal dari pengajuan penahanan sementara oleh KPK melalui Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri.

Surat permohonan ini kemudian diteruskan kepada Interpol Singapura hingga sampai ke CPIB.

Namun, Tannos tidak bisa langsung dibawa ke Indonesia untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Ada sejumlah persyaratan administrasi dan hukum yang harus dipenuhi dalam jangka waktu 45 hari, termasuk kelengkapan dokumen serta putusan pengadilan di Singapura.

Setelah semua proses ini selesai, barulah Tannos dapat diekstradisi ke Indonesia untuk menghadapi hukum atas perbuatannya.

SEMARANG, iNews.id - Cuaca buruk diduga menjadi penyebab pesawat yang ditumpangi Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra mendarat darurat di Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu (29/1/2025). 

Saat itu pesawat yang ditumpangi Yusril dalam perjalanan dari Makassar menuju Jakarta. Pesawat mendarat darurat di Bandara Ahmad Yani Semarang.. 

"Saya sebetulnya hanya mendarat darurat di Semarang," ujar Yusril di Semarang, Rabu (29/1/2025).

Pada kesempatan itu, Yusril sekalian menghadiri perayaan Imlek di Kelenteng Sam Poo Kong. Tempat ini dinilai sarat makna toleransi dan keberagaman, terutama antara Islam dan Kong Hu Cu yang hidup damai berdampingan.

Dia menuturkan, di dalam kelenteng ini ada makam nakhoda Wang Jing Hong, yang merupakan seorang Muslim dan tokoh penting dalam sejarah pelayaran di Semarang sekaligus menjadi simbol toleransi beragama.

“Kelenteng Sam Poo Kong menggambarkan toleransi, di masa lalu antara agama Islam dan agama Konghucu hidup berdampingan secara damai. Saya kira di masa-masa yang akan datang toleransi akan terus terjaga," ucapnya.

Selain itu, Kelenteng Sam Poo Kong juga dinilai memiliki cerita tersendiri, bukan tempat baru baginya. Dia pernah melawat di sana ketika pembuatan film Laksamana Cheng Ho pada 2014.

Dalam film tersebut, Yusril berperan sebagai Admiral Zheng He. “Syutingnya enggak di sini, tapi di China dan Thailand. Di sini tetap kami datangi, kami pelajari sampai pembuatan film itu selesai,” katanya.

Ketua Yayasan Kelenteng Sam Poo Kong Mulyadi menyambut antusias kedatangan mendadak Yusril. “Saya rasa suatu kehormatan bagi destinasi wisata di Jawa Tengah seperti kami dihadiri pejabat senior seperti Pak Yusril,” katanya.

Editor: Kastolani Marzuki

SEMARANG, iNews.id - Pesawat yang ditumpangi Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra mendarat darurat di Semarang, Jawa Tengah, Rabu (29/1/2025). Kondisi tersebut disebabkan cuaca buruk.

Saat itu pesawat yang ditumpangi Yusril dalam perjalanan dari Makassar menuju Jakarta. Pesawatnya terpaksa mendarat darurat di Bandara Ahmad Yani Semarang karena faktor cuaca buruk tersebut.

"Saya sebetulnya hanya mendarat darurat di Semarang," ujar Yusril di Semarang, Rabu (29/1/2025).

Pada kesempatan itu, Yusril sekalian menghadiri perayaan Imlek di Kelenteng Sam Poo Kong. Tempat ini dinilai sarat makna toleransi dan keberagaman, terutama antara Islam dan Kong Hu Cu yang hidup damai berdampingan.

Dia menuturkan, di dalam kelenteng ini ada makam nakhoda Wang Jing Hong, yang merupakan seorang Muslim dan tokoh penting dalam sejarah pelayaran di Semarang sekaligus menjadi simbol toleransi beragama.

“Klenteng Sam Poo Kong menggambarkan toleransi, di masa lalu antara agama Islam dan agama Konghucu hidup berdampingan secara damai. Saya kira di masa-masa yang akan datang toleransi akan terus terjaga," ucapnya.

Selain itu, Kelenteng Sam Poo Kong juga dinilai memiliki cerita tersendiri, bukan tempat baru baginya. Dia pernah melawat di sana ketika pembuatan film Laksamana Cheng Ho pada 2014. 

Dalam film tersebut, Yusril berperan sebagai Admiral Zheng He.  “Syutingnya enggak di sini, tapi di China dan Thailand. Di sini tetap kami datangi, kami pelajari sampai pembuatan film itu selesai,” katanya.

Ketua Yayasan Kelenteng Sam Poo Kong Mulyadi menyambut antusias kedatangan mendadak Yusril. “Saya rasa suatu kehormatan bagi destinasi wisata di Jawa Tengah seperti kami dihadiri pejabat senior seperti Pak Yusril,” katanya. 

Editor: Kurnia Illahi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengungkapkan, tersangka korupsi e-KTP, Paulus Tannos, mengajukan permohonan pencabutan kewarganegaraan setelah kasus tersebut diusut.

Namun, Tannos tak pernah melengkapi dokumen yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses administrasi pencabutan status kewarganegaraannya.

“Saya lihat data, permohonan untuk melepaskan kewarganegaraan itu dilakukan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyidikan terkait kasus ini," ujar Supratman kepada wartawan, Rabu (29/1/2025).

Diketahui, kasus korupsi mulai diusut KPK sejak 2012.

Namun, proses penyidikan dimulai pada 2014 setelah penetapan tersangka pertama dalam kasus tersebut.

Tannos sendiri ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 13 Agustus 2019 setelah penyidik melakukan pengembangan kasus.

Sejak penetapan tersangka itu, Tannos sulit dicari keberadaannya.

KPK kemudian memasukkan Tannos dalam daftar pencarian orang (DPO) mulai 19 Oktober 2021.

“Yang bersangkutan sampai dengan 2018, yang bersangkutan itu paspornya masih atas nama Tjhin Thian Po dan dua kali melakukan perubahan,” kata Supratman.

Supratman pun menegaskan bahwa sampai saat ini Tannos tetap berstatus WNI, karena proses pencabutan kewarganegaraannya belum disetujui.

“Sampai hari ini yang bersangkutan belum melengkapi dokumen yang dibutuhkan,” ungkap Supratman.

“Karena itu, status kewarganegaraan atas nama Paulus Tannos atau Tjhin Thian Po itu masih berstatus sebagai warga negara Indonesia,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Paulus Tannos ditangkap oleh Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) Singapura pada 17 Januari 2025.

Penangkapan tersebut berawal dari pengajuan penahanan sementara oleh KPK melalui Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri.

Surat permohonan ini kemudian diteruskan kepada Interpol Singapura hingga sampai ke CPIB.

Namun, Tannos tidak bisa langsung dibawa ke Indonesia untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Ada sejumlah persyaratan administrasi dan hukum yang harus dipenuhi, termasuk kelengkapan dokumen serta putusan pengadilan di Singapura.

Setelah semua proses ini selesai, barulah Tannos dapat diekstradisi ke Indonesia untuk menghadapi hukum atas perbuatannya.

SEMARANG - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menghadiri perayaan Imlek di Kelenteng Sam Poo Kong, Semarang, Jawa Tengah, Rabu (29/1/2025).

Yusril menyebut agendanya ini mendadak setelah pesawat yang ditumpanginya dari Makassar menuju Jakarta mendarat darurat di Bandara Ahmad Yani Semarang karena faktor cuaca buruk.

"Saya sebetulnya hanya mendarat darurat di Semarang," kata Yusril di lokasi.

Kelenteng Sam Poo Kong, sebutnya, sarat makna toleransi dan keberagaman, terutama antara agama Islam dan Kong Hu Cu yang hidup damai berdampingan.

Sebab, di dalamnya ada makam nakhoda Wang Jing Hong, yang merupakan seorang Muslim. Wang Jing Hong sendiri merupakan tokoh penting dalam sejarah pelayaran di Semarang sekaligus menjadi simbol toleransi beragama.



?Klenteng Sam Poo Kong menggambarkan toleransi, di masa lalu antara agama Islam dan agama Konghucu hidup berdampingan secara damai. Saya kira di masa-masa yang akan datang toleransi akan terus terjaga," jelas Yusril.

Bagi Yusril, Kelenteng Sam Poo Kong juga punya cerita tersendiri, bukan tempat baru baginya. Dia pernah melawat di sana ketika pembuatan film Laksamana Cheng Ho tahun 2014 silam. Yusril di film itu berperan sebagai Admiral Zheng He.

?Syutingnya nggak di sini tapi di China dan Thailand, di sini tetap kami datangi, kami pelajari sampai pembuatan film itu selesai,? lanjutnya.

Ketua Yayasan Kelenteng Sam Poo Kong Mulyadi mengaku senang dengan kunjungan dadakan Yusril.

?Saya rasa suatu kehormatan bagi destinasi wisata di Jawa Tengah seperti kami dihadiri pejabat senior seperti Pak Yusril,? ungkapnya seraya menyebut kunjungan wisatawan selama libur Imlek rata-rata mencapai 1.000 orang.

Medan (ANTARA) - Seorang warga binaan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Medan, Sumatera Utara, yang beragama Konghucu menerima remisi khusus di hari perayaan Imlek tahun 2025.

“Satu warga binaan yang menerima remisi mendapatkan pengurangan masa hukuman selama satu bulan,” kata Kepala Rutan Kelas I Medan Alanta Imanuel Ketaren di Medan, Rabu (29/1).

Penyerahan remisi ini dilakukan di Aula Sahardjo Rutan Kelas I Medan, dan dihadiri sejumlah pejabat struktural, termasuk Kasie Yantah, Kasubsi BHPT serta warga binaan lainnya .

Pihaknya menyampaikan pemberian remisi ini merupakan bentuk komitmen Rutan Kelas I Medan untuk memastikan hak-hak warga binaan tetap diperhatikan dan dihormati.

“Remisi diberikan kepada warga binaan penganut agama Konghucu yang telah memenuhi syarat, yakni telah memiliki kekuatan hukum tetap, tidak menjalani perkara lain, berkelakuan baik, dan aktif mengikuti program pembinaan,” jelas Alanta.

Dia menambahkan, pemberian remisi ini adalah bentuk apresiasi atas kepatuhan mereka dalam menjalani masa pidana.

“Pemberian remisi ini juga menjadi salah satu bentuk penghargaan terhadap semangat reformasi dan pembinaan yang terus dijalankan dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan dan kesejahteraan bagi warga binaan Rutan Kelas I Medan,” jelasnya.

JAKARTA - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengungkapkan bahwa buronan kasus korupsi e-KTP Paulus Tannos dua kali mengajukan permohonan lepas kewarganegaraan. Namun, dia memastikan status kewarganegaraan Tannos masih WNI.

"Karena itu saya ingin sampaikan bahwa ada dua kali yang bersangkutan ingin mengajukan permohonan melepaskan kewarganegaraan," kata Supratman dalam jumpa pers di kantornya, Jakarta, Rabu (29/1/2025).

Namun, kata dia, sampai saat ini Paulus Tannos belum melengkapi dokumen yang dibutuhkan untuk pelepasan kewarganegaraan.



"Dan oleh Dirjen AHU sudah meminta kepada yang bersangkutan untuk melengkapi dokumen. Tetapi sampai dengan hari ini dokumen yang diminta itu, itu tidak pernah yang bersangkutan sampaikan. Itu artinya bahwa yang bersangkutan masih statusnya sebagai warga negara Indonesia," jelasnya.

Terkait Paulus Tannos yang mengaku memiliki paspor-paspor diplomatik dari negara Guinea-Bissau, Supratman menekankan bahwa buronan kasus korupsi e-KTP masih berstatus WNI. "Buat kita status kewarganegaraan ini udah klir," katanya.

Sebelumnya, dia mengatakan bahwa Paulus Tannos memiliki paspor negara lain. "Bahwa yang bersangkutan memang menurut laporan yang kami terima bahwa yang bersangkutan memang saat ini memiliki paspor negara sahabat," katanya.