Gaza City, Palestina (ANTARA) - Kantor Media Tawanan Palestina, yang berafiliasi dengan Hamas, merilis daftar 110 tahanan Palestina yang akan dibebaskan oleh Israel pada Kamis.

Di antara nama-nama para tahanan tersebut, terdapat 32 orang yang menjalani hukuman seumur hidup, 48 orang dengan masa hukuman yang lama, serta 30 anak di bawah umur, sebagai bagian dari kesepakatan pertukaran tahanan.

Berdasarkan daftar yang dirilis Rabu dan telah ditinjau oleh Anadolu, dari 32 tahanan yang menjalani hukuman seumur hidup, 17 di antaranya akan dideportasi ke luar Palestina, bersama tiga tahanan lain yang menjalani masa hukuman yang lama.

Sebelumnya, juru bicara sayap bersenjata Hamas, Brigade Al-Qassam, Abu Obaida, mengumumkan bahwa tiga warga Israel, Arbel Yehud, Agam Berger, dan Gadi Moshe Mozes, akan dibebaskan pada Kamis.

Kantor Pemimpin Otoritas Israel, Benjamin Netanyahu, pada Rabu (29/1) malam mengonfirmasi bahwa pihaknya telah menerima daftar tawanan yang akan dibebaskan dari Gaza pada Kamis.

Menurut laporan Radio Militer Israel, lima warga negara Thailand dan tiga warga Israel, termasuk Yehud, akan dibebaskan pada hari yang sama tersebut.

Israel menggunakan kasus Yehud sebagai alasan untuk menunda kepulangan warga Palestina yang mengungsi ke wilayah utara Gaza selama akhir pekan lalu.

Tahap pertama dari kesepakatan gencatan senjata selama enam minggu mulai berlaku pada 19 Januari, menghentikan sementara serangan Israel yang telah menewaskan lebih dari 47.400 warga Palestina, kebanyakan perempuan dan anak-anak, serta melukai lebih dari 111.000 orang sejak 7 Oktober 2023.

Sejauh ini, tujuh tawanan Israel, termasuk empat tentara, telah dibebaskan sebagai bagian dari pertukaran dengan 290 tahanan Palestina sejak kesepakatan tersebut diberlakukan.

Dalam tahap pertama perjanjian tersebut, sebanyak 33 tawanan Israel direncanakan akan dibebaskan dengan imbalan sekitar 1.700 hingga 2.000 tahanan Palestina.

Serangan Israel di Gaza telah menyebabkan lebih dari 11.000 orang hilang, serta kehancuran besar-besaran yang memicu krisis kemanusiaan parah. Ribuan lansia dan anak-anak menjadi korban dalam salah satu bencana kemanusiaan terburuk di dunia.

Mahkamah Pidana Internasional (ICC) pada November lalu mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap pemimpin otoritas Israel Benjamin Netanyahu dan mantan kepala pertahanan Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Selain itu, Israel juga menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) terkait perang yang dilancarkannya di Jalur Gaza.

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Primayanti
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri, Dr. Darmansjah Djumala mengatakan pemerintah Indonesia mendesak pemerintah Malaysia mengusut tuntas kasus penembakan pekerja migran Indonesia (PMI) secara transparan.

"Indonesia mendesak agar otoritas Malaysia mengusut kasus itu secara tuntas dan transparan, dan memberi akses konsuler seluas-luasnya kepada Indonesia untuk mengetahui detail kasus penembakan itu," kata Djumala dalam siaran persnya yang diterima ANTARA di Jakarta, Kamis.

Menurut Djumala, hal tersebut harus dilakukan guna menjaga hubungan baik yang telah terjalin antara pemerintah Indonesia dan Malaysia.

Djumala menjelaskan aksi penembakan terhadap pekerja migran Indonesia oleh pihak Malaysia sudah beberapa kali terjadi.

Menurut data dari Migrant Care yang dikutipnya, sejak tahun 2005 sampai 2025 tercatat ada 75 orang pekerja migran Indonesia meninggal di tangan aparat Malaysia tidak melalui proses peradilan.

Salah satu penyebab fenomena tersebut bisa terjadi karena adanya faktor sensitivitas yang tinggi antara dua negara ini.

"Indonesia dan Malaysia mengandung sensitivitas cukup tinggi, utamanya dalam kaitan pekerja migran dan produk seni budaya. Karakter hubungan seperti itu sudah menjadi keniscayaan sebagai negara bertetangga," jelas dia.

Namun demikian, hal tersebut tidak menutup kemungkinan kedua negara dapat membangun hubungan bilateral baik yang saling menguntungkan.

Oleh karena itu, dia berharap pemerintah Malaysia mempunyai itikad baik dalam menuntaskan kasus penembakan tersebut agar hubungan ke dua negara tetap dalam kondisi baik.

"Harus ada ikhtiar dari kedua belah pihak untuk memelihara dan mengembangkannya, tentu berdasarkan niat baik dan persahabatan," jelas dia.

Sebelumnya, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) selaku penjaga wilayah laut Malaysia menembak sebuah kapal di perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia, pada Jumat (24/1) sekitar pukul 03.00 dini hari waktu setempat.

Penembakan dilakukan setelah para penumpang kapal diduga melakukan perlawanan sehingga menyebabkan satu WNI meninggal dunia.

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur menyatakan korban meninggal dunia dengan inisial B akan dipulangkan ke Indonesia setelah selesai menjalani autopsi, sementara empat korban lainnya telah mendapatkan perawatan di rumah sakit.

Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding menyebut jenazah B yang berasal dari Riau itu dipulangkan pada Kamis (30/1).

Kementerian P2MI telah berkoordinasi dengan Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Riau dan pemerintah daerah setempat terkait pemulangan jenazah.

Kementerian P2MI mengecam insiden tersebut serta mendesak pemerintah Malaysia untuk segera melakukan pengusutan dan mengambil tindakan tegas terhadap petugas patroli APMM apabila terbukti melakukan tindakan yang melibatkan penggunaan kekuatan berlebihan.

Pewarta: Walda Marison
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri, Dr. Darmansjah Djumala mengatakan pemerintah Indonesia mendesak pemerintah Malaysia mengusut tuntas kasus penembakan pekerja migran Indonesia (PMI) secara transparan.

"Indonesia mendesak agar otoritas Malaysia mengusut kasus itu secara tuntas dan transparan, dan memberi akses konsuler seluas-luasnya kepada Indonesia untuk mengetahui detail kasus penembakan itu," kata Djumala dalam siaran persnya yang diterima ANTARA di Jakarta, Kamis.

Menurut Djumala, hal tersebut harus dilakukan guna menjaga hubungan baik yang telah terjalin antara pemerintah Indonesia dan Malaysia.

Djumala menjelaskan aksi penembakan terhadap pekerja migran Indonesia oleh pihak Malaysia sudah beberapa kali terjadi.

Menurut data dari Migrant Care yang dikutipnya, sejak tahun 2005 sampai 2025 tercatat ada 75 orang pekerja migran Indonesia meninggal di tangan aparat Malaysia tidak melalui proses peradilan.

Salah satu penyebab fenomena tersebut bisa terjadi karena adanya faktor sensitivitas yang tinggi antara dua negara ini.

"Indonesia dan Malaysia mengandung sensitivitas cukup tinggi, utamanya dalam kaitan pekerja migran dan produk seni budaya. Karakter hubungan seperti itu sudah menjadi keniscayaan sebagai negara bertetangga," jelas dia.

Namun demikian, hal tersebut tidak menutup kemungkinan kedua negara dapat membangun hubungan bilateral baik yang saling menguntungkan.

Oleh karena itu, dia berharap pemerintah Malaysia mempunyai itikad baik dalam menuntaskan kasus penembakan tersebut agar hubungan ke dua negara tetap dalam kondisi baik.

"Harus ada ikhtiar dari kedua belah pihak untuk memelihara dan mengembangkannya, tentu berdasarkan niat baik dan persahabatan," jelas dia.

Sebelumnya, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) selaku penjaga wilayah laut Malaysia menembak sebuah kapal di perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia, pada Jumat (24/1) sekitar pukul 03.00 dini hari waktu setempat.

Penembakan dilakukan setelah para penumpang kapal diduga melakukan perlawanan sehingga menyebabkan satu WNI meninggal dunia.

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur menyatakan korban meninggal dunia dengan inisial B akan dipulangkan ke Indonesia setelah selesai menjalani autopsi, sementara empat korban lainnya telah mendapatkan perawatan di rumah sakit.

Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding menyebut jenazah B yang berasal dari Riau itu dipulangkan pada Kamis (30/1).

Kementerian P2MI telah berkoordinasi dengan Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Riau dan pemerintah daerah setempat terkait pemulangan jenazah.

Kementerian P2MI mengecam insiden tersebut serta mendesak pemerintah Malaysia untuk segera melakukan pengusutan dan mengambil tindakan tegas terhadap petugas patroli APMM apabila terbukti melakukan tindakan yang melibatkan penggunaan kekuatan berlebihan.

Pewarta: Walda Marison
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

KEBUMEN, iNewsPurwokerto.id-Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kebumen segera melakukan penertiban terhadap para pedagang kaki lima (PKL) yang masih berjualan di Alun-alun Pancasila. Langkah ini diambil setelah sebelumnya dilakukan sosialisasi, iimbauan, dan pemberian surat teguran sebanyak tiga kali. 

Namun, upaya tersebut tidak diindahkan oleh para PKL, yang masih terlihat berjualan di lokasi tersebut pada Rabu (29/1/2025).

Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah (Gakda) Satpol PP Kebumen, Juniadi Prasetyo, menyatakan bahwa pihaknya tidak akan lagi memberikan toleransi kepada para PKL yang tetap berjualan di alun-alun.

Menurutnya, surat teguran pertama, kedua, dan ketiga telah diberikan sesuai dengan prosedur operasional standar (SOP), sehingga langkah penindakan atau penertiban akan segera dilakukan.

"Hari ini kami mengadakan rapat untuk membahas rencana penertiban. Aksi ini akan segera dilaksanakan mengingat surat teguran pertama hingga ketiga sudah diberikan. Artinya, para PKL telah menerima peringatan dan sosialisasi, bukan secara tiba-tiba," ujar Juni di Kebumen.

Juni menjelaskan bahwa para PKL yang berjualan di alun-alun saat ini berada di area yang dilarang, kecuali di kawasan Kapal Mendoan. Ia menegaskan bahwa mereka adalah pedagang musiman yang tidak terdaftar sebagai PKL resmi yang sebelumnya berjualan di Alun-alun Kebumen lama.

"Mereka ini bukan PKL yang sebelumnya menempati Alun-alun Kebumen. PKL yang sudah lama berjualan di sana sudah dipindahkan ke Kapal Mendoan. Yang sekarang berjualan di alun-alun adalah pedagang musiman, banyak yang baru datang," jelasnya.

Penegakan aturan ini, lanjut Juni, didasarkan pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2018 dan Perda Nomor 4 Tahun 2020. Para pelanggar yang tetap nekat berjualan di lokasi terlarang dapat dikenakan tindak pidana ringan (Tipiring) dengan ancaman hukuman penjara selama tiga bulan atau denda.

"Kami memastikan bahwa semua langkah yang diambil telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebelumnya, kami memberikan waktu tiga hari kepada para PKL untuk secara mandiri memindahkan barang dagangan mereka setelah surat teguran diberikan. Surat teguran ini disampaikan dengan tegas namun tetap memperhatikan aspek kemanusiaan. Sayangnya, hal ini tetap tidak diindahkan," paparnya.

Dalam pelaksanaan penertiban nanti, Satpol PP akan melibatkan personel dari TNI dan Polri. Juni menegaskan bahwa pihaknya tidak akan ragu untuk mengangkut barang dagangan para PKL yang tetap melanggar.

"Kami berharap para PKL dapat memahami dan mematuhi aturan. Sebelum hari penertiban tiba, saya meminta para PKL untuk secara sukarela memindahkan barang dagangan mereka dan tidak lagi berjualan di alun-alun. Kegiatan penertiban ini akan terus dilakukan hingga Alun-alun benar-benar bersih dari PKL," tegasnya.

Editor : EldeJoyosemito

Jakarta (ANTARA) - Beragam berita hukum telah diwartakan Kantor Berita Antara, berikut kami rangkum berita terpopuler kemarin yang masih layak dibaca kembali sebagai sumber informasi serta referensi untuk mengawali pagi Anda.

Menkum tegaskan Paulus Tannos masih berstatus WNI

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa buronan kasus korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) Paulus Tannos alias Thian Po Tjhin masih berstatus warga negara Indonesia (WNI).

Pasalnya, kata dia, Indonesia menganut prinsip kewarganegaraan tunggal sehingga Tannos tidak serta-merta mendapatkan kewarganegaraan lain sekali pun memiliki paspor di negara lain.

"Yang bersangkutan memang memiliki paspor negara sahabat. Meski demikian, berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM bahwa untuk melepaskan kewarganegaraan Indonesia itu tidak berlaku otomatis," ungkap Supratman dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu.

Selengkapnya klik di sini.

Komisi XIII: Ekstradisi Tannos teratasi meski ada paspor Guinea-Bissau

Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya meyakini ekstradisi terhadap buronan kasus korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) Paulus Tannos alias Thian Po Tjhin akan teratasi meski Tannos memiliki paspor Republik Guinea-Bissau.

Hal tersebut, kata dia, lantaran hubungan diplomatik yang erat antara RI dan Singapura.

"Seperti dikatakan Menteri Hukum (Supratman Andi Agtas), soal kewarganegaraan Paulus dan yang katanya visa diplomatik dari negara Guinea-Bissau, saya kira akan mudah teratasi dengan eratnya hubungan diplomatik Indonesia dengan Singapura," kata Willy kepada ANTARA di Jakarta, Rabu.

Selengkapnya klik di sini.

Komisi XIII minta pemerintah koordinasi percepat ekstrasidisi Tannos

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira meminta Pemerintah melalui kementerian/lembaga (K/L) terkait berkoordinasi dalam mempercepat ekstradisi buronan kasus korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) Paulus Tannos alias Thian Po Tjhin dari Singapura.

"Sekarang tinggal percepatan prosesnya. Di dalam negeri segera koordinasi lintas K/L terkait, jangan saling lempar 'bola' tanggung jawab," kata Andreas dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

Selengkapnya klik di sini.

Jenazah korban tewas akibat penembakan aparat Malaysia tiba di Riau

Jenazah Basri yang merupakan korban tewas dalam penembakan oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) tiba di Terminal Cargo Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, Provinsi Riau, Rabu sekitar pukul 16.00 WIB.

Berdasarkan pantauan, peti jenazah berwarna putih berlapiskan plastik tiba dengan disambut anggota keluarga. Jenazah Basri langsung dimasukkan ke ambulans untuk dibawa ke Pulau Rupat, Bengkalis.

Sepupu korban bernama Azrai mengatakan bahwa pihak keluarga telah menerima dengan lapang dada kematian Basri. Korban akan dimakamkan pada hari ini juga.

"Pemakaman tetap akan kami selenggarakan hari ini, jenazah akan dibawa ke Jalan Nelayan, Kecamatan Rupat, Kabupaten Bengkalis," katanya.

Selengkapnya klik di sini.

Anggota DPR: Amnesti bagi KKB upaya baru ciptakan perdamaian di Papua

Anggota Komisi II DPR RI Indrajaya menilai langkah Presiden RI Prabowo Subianto memberikan pengampunan (amnesti) bagi narapidana terkait Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua sebagai upaya baru dalam menciptakan perdamaian di Tanah Papua.

"Kami menilai langkah Presiden Prabowo memberikan amnesti kepada tahanan politik asal Papua merupakan pendekatan baru dalam upaya menciptakan perdamaian di tanah Papua," kata Indrajaya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

Selengkapnya klik di sini.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Gaza -

Salah satu kesepakatan gencatan senjata antara Hamas dan Israel di Gaza adalah membebaskan tahanan dan sandera. Sebanyak 110 tahanan warga Palestina akan dibebaskan.

"Besok, 110 tahanan Palestina akan dibebaskan," pernyataan kelompok advokasi tahanan Palestina, Klub Tahanan Palestina, seperti dilansir AFP, Kamis (30/1/2025).

Kelompok tersebut mengatakan para tahanan diperkirakan tiba di daerah Radana di Ramallah. Dalam daftar tahanan yang diterbitkan Klub Tahanan Palestina, tahanan yang dibebaskan yakni 30 orang berusia 18 tahun, 32 orang telah dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, dan 48 lainnya menjalani hukuman penjara dengan jangka waktu yang berbeda-beda.

Kelompok tersebut juga mengatakan 20 tahanan yang akan dibebaskan akan dikirim ke pengasingan. Sementara itu, sebagai imbalan, 3 sandera Israel akan dibebaskan, bersama lima warga negara Thailand.

Ketiga sandera itu bernama Arbel Yehud, Agam Berger dan Gadi Moses. Namun, identitas kelima warga Thailand tersebut masih belum diketahui.

Pertukaran sandera keempat kalinya itu direncanakan pada Sabtu (1/2).

(isa/yld)

Jakarta (ANTARA) - Kebijakan Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang belakangan ini kerap mengeluarkan kebijakan pemindahan narapidana (napi) asing ke negara asalnya atau transfer of prisoner cukupmenyita perhatian publik.

Diawali dengan pemindahan Mary Jane Veloso, terpidana mati kasus penyelundupan narkoba asal Filipina, kemudian lima terpidana kasus penyelundupan narkotika anggota Bali Nine asal Australia, pada pertengahan Desember 2024, dan kebijakan tersebut kini masih berlanjut.

Terbaru, ada rencana pemulangan terpidana mati kasus narkotika dari Prancis, Serge Areski Atlaoui pada awal Februari 2025.

Meski mengundang kontroversi dari berbagai pihak, namun tak banyak yang tahu bahwa kebijakan pemulangan napi asing memberikan sejumlah keuntungan bagi Indonesia, seperti mengurangi biaya negara, meningkatkan kerja sama internasional maupun mengurangi beban lembaga pemasyarakatan.

Dalam kebijakan pemindahan napi asing, Pemerintah menggunakan perjanjian bilateral dalam bentuk Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana atau Mutual Legal Assistance (MLA) in Criminal Matters.

Dengan demikian, jika nantinya Indonesia memiliki permintaan untuk memulangkan napi Indonesia dari Filipina, Australia, maupun Prancis, maka ketiga negara itu wajib memenuhi permohonan Indonesia.

Tak hanya bagi ketiga negara, kebijakan pemulangan napi oleh Indonesia ke negara asalnya tersebut, diyakini akan menjadi perhatian negara lain, khususnya beberapa negara yang merupakan tempat warga negara Indonesia (WNI) banyak dijatuhi hukuman mati, seperti Malaysia dan Arab Saudi.

"Mudah-mudahan setelah kita berbaik-baik dengan yang lain, pemerintah Malaysia maupun pemerintah Arab Saudi juga bisa kami ajak negosiasi untuk menyelesaikan kasus-kasus warga negara kita di luar negeri,” kata Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan RI Yusril Ihza Mahendra pada pertengahan Januari 2025.

Pemulangan napi asing, salah satunya berfokus untuk mementingkan unsur kemanusiaan karena para napi yang dipulangkan berstatus terpidana mati.

Implikasinya, kebijakan pemindahan napi Indonesia bahkan telah mendapatkan atensi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Usai kebijakan pemerintah Indonesia memulangkan Mary Jane dan lima napi Bali Nine, PBB mengubah hasil predikatnya untuk Indonesia dari "negatif" menjadi "netral".

Perubahan predikat PBB itu menjadi capaian yang sangat memuaskan, mengingat Indonesia pernah berada pada titik terendah dalam penilaian PBB, yakni pada 2015, dengan kategoriunfair trial (persidangan yang tidak adil) di dunia.

Tak hanya itu, pemerintah Indonesia juga bisa mendapatkan keuntungan lain dari kebijakan pemindahan napi asing, yakni berkurangnya beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sebagaimana diketahui, sepanjang seorang napi masih ditahan dalam lembaga pemasyarakatan (lapas), seluruh kebutuhan hidupnya akan ditanggung oleh negara. Pada 2023, dana APBN yang digelontorkan untuk kebutuhan makan para napi mencapai sekitar Rp2 triliun.

Anggaran tersebut belum termasuk dana untuk kebutuhan lainnya antara lain seperti perawatan, pendidikan, pengajaran, hingga kegiatan rekreasi. Maka dari itu dengan memulangkan napi asing, beban berbagai kebutuhan tersebut akan ditanggung oleh negara asalnya dan tidak lagi menjadi kewajiban pemerintah Indonesia.

Begitu pula dengan permasalahan kepadatan lapas yang selama ini dihadapi Indonesia, di mana kapasitas 531 lapas dan rumah tahanan (rutan) di Indonesia tercatat sebanyak 140.424 orang.

Sementara itu, per September 2024, jumlah napi dan tahanan secara keseluruhan mencapai 273.390 orang, sehingga terjadi kelebihan jumlah tahanan dan napi dibandingkan lapas maupun rutan sebanyak 132.966 orang atau 94,68 persen.

Dengan demikian, kebijakan pemulangan napi asing sedikit banyak akan mengurangi kepadatan lapas karena berkurangnya penghuni penjara.

Dari segi hubungan diplomatik, proses hukum pemindahan napi antarnegara berpotensi membangun rasa saling percaya di antara kedua penyelenggara negara.

Pengamat Hubungan Internasional dari Universitas Padjadjaran, Teuku Rezasyah, menilai bagi negara yang demokratis dan lebih kaya, penyelenggara negaranya akan lebih diuntungkan dengan kebijakan itu karena desakan pertukaran napi dari dalam negeri mereka akan berkurang.

Oleh karenanya, keadaan tersebut memungkinkan negara yang lebih kaya bersikap lebih toleran atas berbagai problematika pembangunan dari negara sedang berkembang. Dengan begitu, sepanjang proses pemindahan napi dilakukan secara prosedural, maka kebijakan tersebut dapat dibenarkan.

Dasar hukum lebih rinci

Pemindahan napi sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan serta UU Nomor 15 Tahun 2008 tentang Mutual Legal Assistance (MLA) in Criminal Matters.

Kendati demikian, pemindahan napi internasional belum diatur secara terperinci dalam dua beleid itu, yang membuat adanya urgensi pengaturan mekanisme pemindahan napi perlu dengan UU terbaru guna memberikan kepastian hukum serta menghindari keraguan pemberian kebijakan di masa mendatang.

Pemerintah telah berkomitmen segera membentuk UU terkait mekanisme pemindahan napi. Saat ini, draf RUU tersebut sudah ada di Kementerian Hukum (Kemenkum).

Dalam naskah akademik RUU tentang Pemindahan Narapidana yang disusun Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkum, telah diatur syarat dan prosedur pemindahan napi, mekanisme pengaturan permintaan pemindahan napi, prinsip double criminality, serta prosedur yang harus diikuti dalam proses pemindahan napi, baik ke dalam maupun ke luar wilayah Indonesia.

Syarat yang ditentukan dalam pemindahan napi terbagi atas dua bagian, yakni syarat untuk transfer napi dari Indonesia serta syarat untuk dapat ditransfer ke Indonesia.

Untuk syarat bagi yang akan ditransfer dari Indonesia, merupakan warga negara dari negara yang meminta dan menerima, mendapatkan persetujuan tertulis dari napi, serta mendapatkan persetujuan dari negara penghukum dan negara penerima.

Kemudian, menyertakan dokumen yang menunjukkan bukti kewarganegaraan dari napi tersebut, memberikan keterangan mengenai masa pidana yang sudah dijalani napi yang menunjukkan bahwa sisa pidana tidak kurang dari 6 bulan yang diterbitkan oleh pihak atau instansi berwenang di negara penghukum, serta menyertakan keterangan mengenai kesehatan fisik dan mental napi dari pejabat yang berwenang di negara yang menghukumnya.

Sementara syarat agar napi dapat ditransfer ke Indonesia meliputi napi merupakan warga negara Indonesia, memiliki persetujuan dari napi, negara penghukum, dan negara penerima, menyertakan dokumen yang menunjukkan bukti kewarganegaraan dari napi tersebut, serta menyertakan putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Lalu, menyerahkan keterangan mengenai masa pidana yang sudah dijalani napi yang menunjukkan bahwa sisa pidana tidak kurang dari 6 bulan yang diterbitkan oleh pihak atau instansi berwenang di negara penghukum serta memberikan keterangan mengenai kesehatan fisik dan mental narapidana dari pejabat yang berwenang di negara yang menghukumnya.

Selain syarat dan prosedur yang lebih rinci, masih banyak mekanisme lainnya tentang pemindahan napi antarnegara yang telah disusun dalam naskah akademik sebagai acuan pembentukan RUU nantinya.

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diharapkan bisa segera membahas aturan tersebut, karena dengan aturan yang lebih rinci mengenai kebijakan pemindahan napi antarnegara, kedudukan hukum di Indonesia tentunya akan bisa lebih terjamin dan Indonesia bisa tetap disegani di mata dunia.

WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berencana mengirim para migran ilegal ke fasilitas tahanan di pangkalan Angkatan Laut Amerika di Teluk Guantanamo, Kuba.

Langkah Trump ini seperti memperlakukan para migran ilegal layaknya teroris, di mana fasilitas tahanan di Teluk Guantanamo selama ini menjadi tempat untuk menahan para tersangka teroris.

Untuk mewujudkan langkahnya, Presiden Trump telah mengumumkan rencana memperluas fasilitas tahanan tersebut.

Inisiatif tersebut diungkapkan pada hari Rabu selama penandatanganan Undang-Undang Laken Riley, yang mengamanatkan penahanan dan kemungkinan deportasi individu tidak berdokumen yang dituduh melakukan pencurian dan kejahatan kekerasan, bahkan sebelum hukuman dijatuhkan.

Dalam upaya membenarkan penggunaan Teluk Guantanamo, Trump berpendapat: "Beberapa individu sangat jahat, kita bahkan tidak percaya negara-negara akan menahan mereka, karena kita tidak ingin mereka kembali."

"Jadi kami akan mengirim mereka ke Guantanamo," ujarnya, yang dilansir AFP Kamis (30/1/2025).

Dia menyebut fasilitas itu "tempat yang sulit untuk keluar."

Teluk Guantanamo, yang terkenal sebagai tempat penahanan tersangka terorisme, juga menjadi tempat pusat pemrosesan migran yang terpisah.

Trump mengatakan dia akan menandatangani perintah eksekutif yang mengarahkan Departemen Pertahanan dan Keamanan Dalam Negeri untuk memperluas dan mempersiapkan fasilitas bagi para pendatang baru.

"Kebanyakan orang bahkan tidak tahu bahwa kami memiliki 30.000 tempat tidur di Guantanamo untuk menahan migran gelap kriminal terburuk yang mengancam rakyat Amerika," kata Trump.

"Ini akan membawa kita selangkah lebih dekat untuk memberantas momok kejahatan migran di komunitas kita untuk selamanya," paparnya.

Sejak hari pertama menjabat, Presiden Trump telah memberlakukan serangkaian perintah eksekutif yang bertujuan untuk merombak sistem imigrasi AS.

Agen Imigrasi dan Bea Cukai (ICE) AS telah melakukan penggerebekan di seluruh negeri, menahan ratusan orang setiap hari.

Kota-kota yang menjadi sasaran termasuk Boston, New York, Newark, dan San Francisco, di mana para agen berfokus pada penangkapan migran yang telah melakukan kejahatan setelah memasuki AS secara ilegal, menurut badan tersebut.

Pemerintahan Trump juga telah meningkatkan upaya deportasi, menggunakan pesawat militer untuk penerbangan pemindahan dan mengancam tarif dan akibat lainnya bagi negara-negara yang menolak menerima orang yang dideportasi.

Teluk Guantanamo telah menjadi pangkalan Angkatan Laut AS sejak 1903 dan diubah menjadi pusat penahanan pada tahun 2002 di bawah Presiden George W Bush untuk menampung tersangka teroris setelah serangan 11 September 2001.

Fasilitas tersebut telah lama dikritik karena penyiksaan dan penahanan tanpa batas waktu tanpa dakwaan atau pengadilan. Hingga Januari 2025, sebanyak 15 tahanan masih berada di lokasi tersebut, banyak di antaranya telah dipenjara selama lebih dari dua dekade tanpa dakwaan resmi.

Pemerintah Kuba secara konsisten mengecam keberadaan pangkalan militer AS di Teluk Guantanamo, menyebutnya sebagai pelanggaran kedaulatan Kuba dan menyuarakan kekhawatiran atas pelanggaran hak asasi manusia di fasilitas penahanan tersebut.

Pada hari pertamanya menjabat, Trump mengembalikan status Kuba sebagai negara sponsor terorisme, dengan membatalkan perintah eksekutif yang dikeluarkan oleh mantan Presiden Joe Biden seminggu sebelumnya.

JAKARTA - Ini daftar 6 kampus dengan jurusan hukum terbaik di Indonesia yang masuk THE WUR by Suject 2025. Perguruan tinggi negeri (PTN) di Pulau Jawa merajai daftar tersebut.

Times Higher Education World University Rankings ( THE WUR ) by Subject 2025 membuat peringkat perguruan tinggi dengan mengevaluasi 11 bidang studi, salah satunya bidang hukum.

Baca juga: 12 PTN dengan Jurusan Kedokteran yang Masuk Peringkat Terbaik Dunia THE 2025

1. Arts and Humanities
2. Business and Economics
3. Computer Science
4. Education Studies
5. Engineering
6. Law
7. Life Sciences
8. Medical and Health
9. Physical Sciences
10. Psychology
11. Social Sciences

Berbicara mengenai studi hukum, daftar kampus hukum terbaik di dunia pada THE WUR by Subject 2025 disusun dari 389 perguruan tinggi dari 48 negara dan wilayah dengan menggunakan 18 indikator kinerja yang ketat.

THE merancangnya dengan cermat untuk mencerminkan kualitas khas dalam disiplin akademis hukum di seluruh dunia.

Baca juga: 7 UIN Masuk Top 100 EduRank 2024, Nomor 1 Kebanggaan Tangsel

World University Rankings by Subject 2025: Law mengevaluasi keunggulan dalam:

Hukum Tata Negara dan Administrasi: mengkaji struktur dan kerangka pemerintahan

Hukum Internasional: mencakup sistem dan perjanjian hukum global

Hukum Komersial dan Perusahaan: fokus pada bisnis dan kontrak

Hukum Pidana dan Keadilan: menangani sistem dan prosedur peradilan

Teori Hukum dan Yurisprudensi: mengeksplorasi landasan filosofis



Tabel mata pelajaran Hukum menggunakan indikator kinerja yang tepercaya dan teliti seperti Times Higher Education World University Rankings 2025, namun metodologinya telah dikalibrasi ulang agar sesuai dengan disiplin ilmu.

Metodologi Pemeringkatan disusun berdasarkan 157 juta kutipan, 18 juta publikasi penelitian, dan respons survei dari lebih dari 93.000 akademisi di seluruh dunia.

Berikut ini 6 perguruan tinggi negeri dengan bidang studi hukum terbaik di Indonesia yang masuk daftar THE WUR by Subject 2025.

6 Kampus Hukum Terbaik di Indonesia yang Masuk Top 300 Dunia

1. Universitas Sebelas Maret (UNS)

Peringkat: 201-250

2. Universitas Gadjah Mada (UGM)

Peringkat: 251-300

3. Universitas Indonesia (UI)

Peringkat: 251-300

4. Universitas Diponegoro (Undip)

Peringkat: 301+

5. Universitas Airlangga (Unair)

Peringkat: 301+

6. Universitas Brawijaya (UB)

Peringkat: 301+.

Demikian 6 perguruan tinggi negeri dengan jurusan hukum terbaik di Indonesia yang masuk daftar THE WUR by Subject 2025. Semoga informasi ini bermanfaat.

Eks Menko Polhukam Mahfud MD mengkritik aparat penegak hukum yang dinilai lambat dalam menindak pemasang pagar laut di sejumlah wilayah perairan di Indonesia yang belakangan menjadi sorotan.

Ia mengaku heran mengapa Polri, Kejagung, hingga KPK seakan takut-takut dalam menindak. Menurutnya pemasangan pagar laut telah jelas unsur pidananya.

"Nah, ini saling takut kayaknya, saya heran nih aparat kita kok takut pada yang begitu-begitu, sehingga mencurigakan," kata Mahfud dalam keterangan tertulis, Rabu (29/1).

Mahfud menjelaskan ketiga aparat penegak hukum itu seluruhnya berwenang dalam menindak kasus tersebut.

Ia pun menekankan bahwa penerbitan sertifikat HGB di kawasan pagar laut itu sudah jelas pelanggaran hukum.

Mahfud menerangkan keluarnya sertifikat di atas laut itu merupakan bukti adanya penipuan atau penggelapan. Ia menegaskan wilayah laut tak boleh disertifikatkan.

Dengan fakta itu, tak ada alasan lain bagi aparat untuk tak langsung memproses masalah pidana dalam kasus itu.

Ia menyebut penerbitan sertifikat itu diduga kuat karena praktik kolusi, permainan antara dunia usaha dengan pejabat terkait.

"Maka KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri itu bisa melakukan tindakan," ucapnya.

Belakangan isu pagar laut dan sertifikat di atas wilayah laut kerap menjadi sorotan.

Salah satunya seperti yang terjadi di Tangerang, sepanjang 30 kilometer yang terbentang melintasi area sejumlah desa di Tangerang memunculkan polemik belakangan.

Di dalamnya terdapat Sertifikat HGB yang dimiliki sejumlah perusahaan yang terkait dengan Agung Sedayu.

TNI AL pun menginisiasi pembongkaran pagar laut yang menghalangi akses nelayan untuk mencari ikan di laut itu sejak 18 Januari 2025 lalu.

Pembongkaran tersebut merupakan tindak lanjut atas instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto lewat Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Luar Negeri RI menyiapkan langkah hukum terkait peristiwa penembakan kapal oleh kepolisian Malaysia yang menyebabkan empat warga negara Indonesia (WNI) menjadi korban.

Kemenlu RI telah memerintahkan Kedutaan Besar RI di Kuala Lumpur untuk mengumpulkan informasi terkait dugaan penggunaan kekuatan berlebih (excessive use of force) dalam peristiwa penembakan itu.

"Dalam hal ini, KBRI masih terus mengumpulkan informasi lebih lengkap untuk mendapatkan konstruksi kejadian yang lebih jelas dan meminta retainer lawyer KBRI untuk mengkaji dan menyiapkan langkah hukum," tulis Kemenlu RI, Rabu (29/1/2025).

Selain menyiapkan langkah hukum, Kemenlu RI juga mendorong agar otoritas Malaysia melakukan investigasi menyeluruh atas insiden tersebut.

Sebagai komitmen perlindungan WNI, Kemenlu RI dan KBRI Kuala Lumpur memberikan pendampingan hukum pada para WNI yang menjadi korban, termasuk memastikan terpenuhinya hak-hak para korban dan membiayai perawatan rumah sakit tiga korban luka-luka yang masih dirawat.

Sedangkan untuk satu WNI yang meninggal dunia, Basri, telah dipulangkan ke Provinsi Riau pada Rabu ini.

"Pemulangan (jenazah) melalui penerbangan Kuala Lumpur-Pekanbaru dan dilanjutkan perjalanan darat menuju kampung halaman almarhum di Pulau Rupat, Provinsi Riau," tulis Kemenlu RI.

Sebagai informasi, insiden ini bermula ketika kepolisian Malaysia, dalam hal ini Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM), mendapati sebuah kapal yang diduga mengangkut pekerja migran Indonesia.

Pada hari Jumat (25/1/2025), APMM menembaki kapal tersebut setelah diduga mendapat perlawanan.

Dugaan perlawanan ini juga dibantah oleh para korban yang bersaksi kepada Kemenlu RI.

Akibat dari penembakan ini, satu WNI tewas, sementara tiga lainnya mengalami luka.

Jakarta (ANTARA) - Kebijakan Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang belakangan ini kerap mengeluarkan kebijakan pemindahan narapidana (napi) asing ke negara asalnya atau transfer of prisoner cukupmenyita perhatian publik.

Diawali dengan pemindahan Mary Jane Veloso, terpidana mati kasus penyelundupan narkoba asal Filipina, kemudian lima terpidana kasus penyelundupan narkotika anggota Bali Nine asal Australia, pada pertengahan Desember 2024, dan kebijakan tersebut kini masih berlanjut.

Terbaru, ada rencana pemulangan terpidana mati kasus narkotika dari Prancis, Serge Areski Atlaoui pada awal Februari 2025.

Meski mengundang kontroversi dari berbagai pihak, namun tak banyak yang tahu bahwa kebijakan pemulangan napi asing memberikan sejumlah keuntungan bagi Indonesia, seperti mengurangi biaya negara, meningkatkan kerja sama internasional maupun mengurangi beban lembaga pemasyarakatan.

Dalam kebijakan pemindahan napi asing, Pemerintah menggunakan perjanjian bilateral dalam bentuk Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana atau Mutual Legal Assistance (MLA) in Criminal Matters.

Dengan demikian, jika nantinya Indonesia memiliki permintaan untuk memulangkan napi Indonesia dari Filipina, Australia, maupun Prancis, maka ketiga negara itu wajib memenuhi permohonan Indonesia.

Tak hanya bagi ketiga negara, kebijakan pemulangan napi oleh Indonesia ke negara asalnya tersebut, diyakini akan menjadi perhatian negara lain, khususnya beberapa negara yang merupakan tempat warga negara Indonesia (WNI) banyak dijatuhi hukuman mati, seperti Malaysia dan Arab Saudi.

"Mudah-mudahan setelah kita berbaik-baik dengan yang lain, pemerintah Malaysia maupun pemerintah Arab Saudi juga bisa kami ajak negosiasi untuk menyelesaikan kasus-kasus warga negara kita di luar negeri,” kata Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan RI Yusril Ihza Mahendra pada pertengahan Januari 2025.

Pemulangan napi asing, salah satunya berfokus untuk mementingkan unsur kemanusiaan karena para napi yang dipulangkan berstatus terpidana mati.

Implikasinya, kebijakan pemindahan napi Indonesia bahkan telah mendapatkan atensi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Usai kebijakan pemerintah Indonesia memulangkan Mary Jane dan lima napi Bali Nine, PBB mengubah hasil predikatnya untuk Indonesia dari "negatif" menjadi "netral".

Perubahan predikat PBB itu menjadi capaian yang sangat memuaskan, mengingat Indonesia pernah berada pada titik terendah dalam penilaian PBB, yakni pada 2015, dengan kategoriunfair trial (persidangan yang tidak adil) di dunia.

Tak hanya itu, pemerintah Indonesia juga bisa mendapatkan keuntungan lain dari kebijakan pemindahan napi asing, yakni berkurangnya beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sebagaimana diketahui, sepanjang seorang napi masih ditahan dalam lembaga pemasyarakatan (lapas), seluruh kebutuhan hidupnya akan ditanggung oleh negara. Pada 2023, dana APBN yang digelontorkan untuk kebutuhan makan para napi mencapai sekitar Rp2 triliun.

Anggaran tersebut belum termasuk dana untuk kebutuhan lainnya antara lain seperti perawatan, pendidikan, pengajaran, hingga kegiatan rekreasi. Maka dari itu dengan memulangkan napi asing, beban berbagai kebutuhan tersebut akan ditanggung oleh negara asalnya dan tidak lagi menjadi kewajiban pemerintah Indonesia.

Begitu pula dengan permasalahan kepadatan lapas yang selama ini dihadapi Indonesia, di mana kapasitas 531 lapas dan rumah tahanan (rutan) di Indonesia tercatat sebanyak 140.424 orang.

Sementara itu, per September 2024, jumlah napi dan tahanan secara keseluruhan mencapai 273.390 orang, sehingga terjadi kelebihan jumlah tahanan dan napi dibandingkan lapas maupun rutan sebanyak 132.966 orang atau 94,68 persen.

Dengan demikian, kebijakan pemulangan napi asing sedikit banyak akan mengurangi kepadatan lapas karena berkurangnya penghuni penjara.

Dari segi hubungan diplomatik, proses hukum pemindahan napi antarnegara berpotensi membangun rasa saling percaya di antara kedua penyelenggara negara.

Pengamat Hubungan Internasional dari Universitas Padjadjaran, Teuku Rezasyah, menilai bagi negara yang demokratis dan lebih kaya, penyelenggara negaranya akan lebih diuntungkan dengan kebijakan itu karena desakan pertukaran napi dari dalam negeri mereka akan berkurang.

Oleh karenanya, keadaan tersebut memungkinkan negara yang lebih kaya bersikap lebih toleran atas berbagai problematika pembangunan dari negara sedang berkembang. Dengan begitu, sepanjang proses pemindahan napi dilakukan secara prosedural, maka kebijakan tersebut dapat dibenarkan.

Dasar hukum lebih rinci

Pemindahan napi sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan serta UU Nomor 15 Tahun 2008 tentang Mutual Legal Assistance (MLA) in Criminal Matters.

Kendati demikian, pemindahan napi internasional belum diatur secara terperinci dalam dua beleid itu, yang membuat adanya urgensi pengaturan mekanisme pemindahan napi perlu dengan UU terbaru guna memberikan kepastian hukum serta menghindari keraguan pemberian kebijakan di masa mendatang.

Pemerintah telah berkomitmen segera membentuk UU terkait mekanisme pemindahan napi. Saat ini, draf RUU tersebut sudah ada di Kementerian Hukum (Kemenkum).

Dalam naskah akademik RUU tentang Pemindahan Narapidana yang disusun Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkum, telah diatur syarat dan prosedur pemindahan napi, mekanisme pengaturan permintaan pemindahan napi, prinsip double criminality, serta prosedur yang harus diikuti dalam proses pemindahan napi, baik ke dalam maupun ke luar wilayah Indonesia.

Syarat yang ditentukan dalam pemindahan napi terbagi atas dua bagian, yakni syarat untuk transfer napi dari Indonesia serta syarat untuk dapat ditransfer ke Indonesia.

Untuk syarat bagi yang akan ditransfer dari Indonesia, merupakan warga negara dari negara yang meminta dan menerima, mendapatkan persetujuan tertulis dari napi, serta mendapatkan persetujuan dari negara penghukum dan negara penerima.

Kemudian, menyertakan dokumen yang menunjukkan bukti kewarganegaraan dari napi tersebut, memberikan keterangan mengenai masa pidana yang sudah dijalani napi yang menunjukkan bahwa sisa pidana tidak kurang dari 6 bulan yang diterbitkan oleh pihak atau instansi berwenang di negara penghukum, serta menyertakan keterangan mengenai kesehatan fisik dan mental napi dari pejabat yang berwenang di negara yang menghukumnya.

Sementara syarat agar napi dapat ditransfer ke Indonesia meliputi napi merupakan warga negara Indonesia, memiliki persetujuan dari napi, negara penghukum, dan negara penerima, menyertakan dokumen yang menunjukkan bukti kewarganegaraan dari napi tersebut, serta menyertakan putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Lalu, menyerahkan keterangan mengenai masa pidana yang sudah dijalani napi yang menunjukkan bahwa sisa pidana tidak kurang dari 6 bulan yang diterbitkan oleh pihak atau instansi berwenang di negara penghukum serta memberikan keterangan mengenai kesehatan fisik dan mental narapidana dari pejabat yang berwenang di negara yang menghukumnya.

Selain syarat dan prosedur yang lebih rinci, masih banyak mekanisme lainnya tentang pemindahan napi antarnegara yang telah disusun dalam naskah akademik sebagai acuan pembentukan RUU nantinya.

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diharapkan bisa segera membahas aturan tersebut, karena dengan aturan yang lebih rinci mengenai kebijakan pemindahan napi antarnegara, kedudukan hukum di Indonesia tentunya akan bisa lebih terjamin dan Indonesia bisa tetap disegani di mata dunia.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Sejumlah keuntungan pemulangan narapidana asing bagi Indonesia