Pekanbaru, (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas II Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Siak, Provinsi Riau menyediakan layanan mobil untuk antar jemput anak sekolah gratis sebagai dukungan terhadap Program Asta Cita Presiden Prabowo dalam pembangunan sumber daya manusia.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Imigrasi Riau Agung Prianto dalam peresmiannya di Siak, Sabtu, mengatakan hal ini untuk memudahkan siswa siswi dengan tempat tinggal jauh dari sekolah, sehingga dapat berangkat dengan aman dan nyaman.

"Anak sekolah harus jadi SDM unggul dan berkualitas, peran orang tua dan dukungan pihak pemerintah penting. Oleh karena itu imigrasi juga hadir membantu menggapai cita-cita mereka menjadi penerus yang unggul," katanya.

Dia mengatakan inovasi ini baru pertama kalinya di kantor imigrasi seluruh Provinsi Riau.

Maka dari itu, pihaknya juga berencana memberikan satu bus lagi untuk keperluan anak sekolah di Siak.

Wakil Bupati Siak Husni Merza, yang hadir dalam kesempatan itu, menyampaikan inovasi dari Imigrasi ini membantu anak sekolah. Pasalnya banyak kendala dalam mengantarkan anak ke sekolah apalagi bagi yang tak mempunyaibkendaraan.

Palembang (ANTARA) - Kejaksaan Negeri Lahat, Sumatera Selatan, memberi bantuan hukum kepada Inspektorat Lahat dalam menangani penagihan kewajiban pembayaran terkait laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap sepuluh rekanan, tujuh belas desa, dan organisasi KONI di Kabupaten itu.

Kepala Kejari Lahat Toto Roedianto di Lahat, Sabtu, mengatakan memberi bantuan hukum kepada Inspektorat Lahat dalam menangani penagihan kewajiban pembayaran terkait laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap sepuluh rekanan, tujuh belas desa, dan organisasi KONI di Kabupaten itu.

Ia menambahkan Kejaksaan Negeri Lahat menerima surat kuasa khusus (SKK) dari Inspektorat Kabupaten Lahat pada 31 Januari 2025.

"SKK ini berupa permohonan bantuan hukum penagihan kewajiban pembayaran terkait laporan hasil pemeriksaan BPK RI," ucapnya.

Ia menambahkan berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor: 10/LHP/XVIII/PLG/01/2024, terdapat kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi kualitas pekerjaan belanja modal jalan, irigasi dan jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (PRKPP) sebesar Rp1.337.462.723,38.

Namun, hingga sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 Dinas PUPR dan Dinas Pemukiman dan Pertanahan (PRKPP) telah menagih kepada pihak ketiga dan telah dilakukan pembayaran yang disetorkan kepada kas daerah Pemerintah Kabupaten Lahat sebesar lima ratus sembilan puluh lima juta sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh lima koma tujuh puluh lima rupiah.

Sementara kekurangan masih tersisa sebesar tujuh ratus empat puluh dua juta tiga ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh tujuh koma enam puluh tiga rupiah.

Selanjutnya berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK RI terdapat kekurangan volume yang tidak sesuai spesifikasi kualitas pekerjaan belanja hibah pada PUPR dan KONI lahat senilai Rp2.018.352.923,43.

Namun, hingga sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Organisasi Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) telah menagih kepada pihak ketiga dan telah dilakukan pembayaran yang disetorkan kepada kas daerah Pemerintah Kabupaten Lahat sebesar Rp442.000.000.

Serta berdasarkan laporan hasil pemeriksaan APIP periode tahun 2020-2024 terhadap pengelolaan dana desa di Kabupaten Lahat ada 18 desa yang kelebihan pembayaran sebesar Rp2.587.844.118,96.

Namun, hingga sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 Inspektorat Kabupaten Lahat telah melakukan tindak lanjut dan penagihan terhadap para kepala desa dan telah dilakukan pembayaran sebesar Rp56.138.645,00.

Sementara kekurangan masih tersisa sebesar Rp2.531.705.473,96. Sehingga total keseluruhannya yang belum dibayar berjumlah Rp4.850.422.155,02.

"Kegiatan bantuan hukum dari Tim Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Lahat ini merupakan wujud optimalisasi kinerja Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sesuai dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-025/A/JA/11/2015 serta sebagai Upaya pemulihan keuangan negara," terangnya.

Persoalan pagar laut di perairan Tangerang, Banten, sudah dilaporkan sejumlah pihak ke Kepolisian, Kejaksaan hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pada Jumat, 17 Januari 2025, Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik (LBHAP) PP Muhammadiyah bersama koalisi masyarakat sipil mengadukan pemasangan pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di Kabupaten Tangerang ke Bareskrim Polri.

Ketua Riset dan Advokasi Publik LBHAP PP Muhammadiyah Gufroni mengatakan pihaknya mengadukan ke Bareskrim Polri karena somasi yang sebelumnya dilayangkan tidak digubris.

"Kita sudah memasukkan surat ya, surat pengaduan. Ini sudah ada tanda terimanya dari Badan Reserse Kriminal Polri. Memang kita untuk Dumas (pengaduan masyarakat) ya, kita bukan LP (laporan polisi) sifatnya," kata Gufroni di Bareskrim Polri, Jumat (17/1).

LBH Jakarta, PBHI Nasional hingga Kiara tergabung dalam koalisi tersebut.

Dalam agenda diskusi 'Pagar Laut: Nasib Nelayan, Rakyat Pesisir dan Ironi Negara Bahari' di Kantor Muhammadiyah, Jakarta, Jumat, 31 Januari 2025, Gufroni mengaku tim dari Bareskrim Polri sudah menindaklanjuti aduan yang disampaikannya dua pekan lalu.

"Tadi malam di sini, di lantai dua, kita menerima kedatangan tujuh penyidik dari Bareskrim Polri untuk menindaklanjuti pengaduan kita dua minggu lalu. Jadi, alhamdulillah sudah ada respons dari Kapolri, dari pak Direktur untuk segera bertemu dengan teman-teman LBH Muhammadiyah bersama koalisi masyarakat sipil yang lain," tutur dia.

"Saya jelaskan semua, orang ini siapa, hubungannya dengan ini siapa. Kalau ada alamat saya tahu, saya kasih alamatnya," sambungnya.

Selanjutnya, pada Kamis, 30 Januari 2025, Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) memasukkan laporan dugaan korupsi di balik penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Hak Guna Bangunan (HGB) kawasan pagar laut Tangerang ke Kejaksaan Agung.

Langkah tersebut diambil setelah ada kabar Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung sudah membuka penyelidikan.

Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengatakan penerbitan SHM dan HGB di kawasan laut Tangerang bisa dijerat dengan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

"Jadi, dengan dasar bahwa penerbitan-penerbitan itu diduga palsu sehingga masuk kategori Pasal 9 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi," kata Boyamin.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Harli Siregar menyampaikan pihaknya telah menerima laporan Boyamin dan akan mendalaminya.

"Laporan atau pengaduan dari MAKI, nah itu kan yang bersangkutan baru menyerahkan melalui PTSP Lapdumas di Pidsus. Nah, jadi itu sedang diregistrasi tentu. Nanti akan dipelajari, ditelaah, ya kan, apa yang menjadi esensi dari laporan yang bersangkutan," kata Harli.

Sebelum ke Kejaksaan, Boyamin lebih dulu membuat laporan ke KPK. Tepatnya pada Kamis, 23 Januari 2025.

Boyamin melaporkan oknum pemerintahan desa, kecamatan, kabupaten dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang terkait dengan penerbitan ratusan SHM atau HGB di laut Tangerang.

Ia memandang penerbitan sertifikat tanah tersebut diduga cacat, tidak sesuai prosedur dan palsu. Dugaan tersebut mengarah pada buku, catatan atau data girik, letter C/D atau warkah pada kantor desa, kecamatan atau BPN.

Menurut dia, perbuatan tersebut telah memenuhi unsur Pasal 9 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) yang berbunyi:

"Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 dan paling banyak Rp250.000.000,00 pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi."

Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat (PLPM) KPK masih menganalisis data yang disampaikan oleh Boyamin tersebut.

"Masih di PLPM," ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis, Kamis, 30 Januari 2025.

Tessa mengatakan belum bisa berbicara banyak dan detail mengenai proses yang saat ini sedang berjalan di direktorat tersebut.

"Di dalam itu bagaimana, dari PLPM-nya tidak bisa dibuka," imbuhnya.

Berikutnya, pada Jumat, 31 Januari 2025, pimpinan KPK menerima koalisi masyarakat sipil untuk membahas pelaporan dugaan korupsi penerbitan ratusan SHM atau HGB di laut Tangerang.

Beberapa tokoh di dalam koalisi tersebut ialah mantan pimpinan KPK Abraham Samad dan M. Jasin, aktivis Said Didu, Ketua Riset dan Advokasi Publik LBHAP PP Muhammadiyah Gufroni, Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) JuliusIbrani, hingga Ketua Indonesia Memanggil (IM57+) Institute Lakso Anindito.

Abraham Samad mengatakan koalisi sudah menyampaikan laporan yang berisi data dan dokumen kepada pimpinan KPK. Ia meminta KPK untuk melakukan investigasi.

"Kita membawa laporannya juga yang sudah dibuat oleh teman-teman koalisi yaitu dugaan korupsi yang terjadi di proyek strategis nasional PIK 2. Kita ingin KPK lebih konsentrasi, menelisik, melakukan investigasi terhadap proyek strategis nasional," kata Samad.

Sejumlah pihak menjadi terlapor, mulai dari pemilik Agung Sedayu Grup yakni Sugianto Kusuma alias Aguan hingga Presiden RI ke-7 Joko Widodo.

KPK melalui Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas pertemuan tersebut. Kata dia, hal itu sebagaimana komitmen KPK untuk menjalin kerja sama dengan seluruh elemen masyarakat dalam pemberantasan korupsi.

"Informasi awal yang disampaikan dalam forum tersebut tentu akan menjadi pengayaan bagi kami di KPK. Untuk selanjutnya dilakukan verifikasi dan analisis ada tidaknya unsur-unsur dugaan tindak pidana korupsi dan menjadi kewenangan tugas KPK," kata Tessa.

"KPK terbuka terhadap setiap pelaporan ataupun informasi yang disampaikan masyarakat," pungkasnya.

• Mengurangi risiko hak asasi manusia di Sri Lanka, di tempat produksi bahan mentah, bekerja sama dengan Mitsui Norin

Tokyo--(ANTARA/Business Wire)-- Kirin Holdings Company, Limited (Kirin Holdings) (TOKYO:2503) dan Mitsui Norin Co., Ltd. (Mitsui Norin) sedang mengembangkan inisiatif uji tuntas hak asasi manusia dengan target perkebunan teh di Sri Lanka dan bertujuan mendapatkan sumber berkelanjutan bagi daun teh hitam yang digunakan untuk Kirin Gogo-no-Kocha.

Sumber: Kirin Holdings Company, Limited

Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2025

• Mengurangi risiko hak asasi manusia di Sri Lanka, di tempat produksi bahan mentah, bekerja sama dengan Mitsui Norin

Tokyo--(ANTARA/Business Wire)-- Kirin Holdings Company, Limited (Kirin Holdings) (TOKYO:2503) dan Mitsui Norin Co., Ltd. (Mitsui Norin) sedang mengembangkan inisiatif uji tuntas hak asasi manusia dengan target perkebunan teh di Sri Lanka dan bertujuan mendapatkan sumber berkelanjutan bagi daun teh hitam yang digunakan untuk Kirin Gogo-no-Kocha.

Sumber: Kirin Holdings Company, Limited

ASMAT, iNews.id - P3MD Kabupaten Asmat terus mendorong Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang telah ada di setiap kampung untuk berstatus badan hukum.

Menurut PIC BUMDes Kabupaten Asmat, Nenden Amerensia P, hal itu bertujuan agar BUMDes memiliki keleluasaan dalam menjalin kerja sama dengan sejumlah mitra dalam pengembangan bisnis.

"Kami mendorong BUMDes berbadan hukum agar bisa mengelola setiap unit usaha dan membangun kemitraan dengan pihak lain, salah satunya dengan program nasional makanan bergisi gratis," jelas Nenden. Kamis (30/1/2025).

Ia menuturkan hingga januari 2025 terdapat 4 BUMDes di Kabupaten Asmat yang sudah terdaftar namun belum berbadan hukum, sedangkan pihaknya sedang meregistrasi atau membuka pendaftaran untuk 30 BUMDes.

"Jadi yang sudah terdaftar 4 kampung di dua distrik, tetapi belum berbadan hukum. Untuk distrik Agats, yakni kampung Bis Agats, dan Yepem sedangkan Distrik Akat yakni Kampung Bayiuw Pinam dan Cumneu," rincinya.

Nenden menjelaskan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa atau (BUMDes) adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan atau bersama desa desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitasproduktivitas, menyediakan jasa pelayanan dan atau menyediakan jenis jasa usaha lainnya, untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

"Sedangkan aturan terkait badan hukum BUMDes terdapat pada Perpendes PTT nomor 03 Tahun 2021 tentang pendaftaran, pendataan, dan peringatan, pembinaan, dan pengembangan, dan pengadaan barang dan jasa badan usaha milik desa atau badan usaha milik desa bersama," jeles Nenden.

Ia berharap dengan upaya menghadirkan status BUMDes berbadan hukum dapat memperkuat perekonomian desa dan menggerakan pengelolaan peluang potensi yang ada di desa.

"BUMDes sebenarnya memiliki peran strategis dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Tidak hanya memberikan keuntungan berupa pembangunan dalam aspek fisik tetapi juga keuntungan dalam aspek sosial," pungkasnya.

Editor : Darul Muttaqin

Singkawang (ANTARA) - Seorang anggota DPRD Singkawang berinisial HA, resmi menjadi tahanan Kejaksaan Negeri Singkawang, Kalimantan Barat, Jumat, karena diduga mrlakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak bawah umur pada tahun 2023.

"Pelimpahan ke Kejaksaan ini merupakan prosedur," kata Kasat Reskrim Polres Singkawang, AKP Deddi Sitepu, Jumat.

Barang bukti yang diserahkan polisi ke kejaksaan, satu unit sepeda motor yang digunakan tersangka, pakaian korban serta hasil visum.

Berdasarkan pemeriksaan kata kasat Reskrim, kondisi tersangka dalam keadaan sehat sehingga bisa dilaksanakan tahap dua ke Kejaksaan Negeri Singkawang.

Atas perbuatannya, Polres Singkawang menjerat tersangka dengan UU Perlindungan Anak dengan ancaman penjara 5 hingga 15 tahun.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Singkawang, Nur Handayani didampingi Kasipidum Heri Susanto mengatakan pihaknya sudah menerima tahap II dari Polres Singkawang atas nama tersangka H Herman alias H Aman.

"Tersangka ini dijerat pasal berlapis, yakni Pasal 81 ayat 2 dan atau pasal 82 ayat 1 UU No 17 tahun 2016 dan atau pasal huruf C UU RI No 12 tahun 2022," katanya.

Semua sudah terlampir dalam kelengkapan berkas penyerahan pada hari ini

Singkawang (ANTARA) - Seorang anggota DPRD Singkawang berinisial HA, resmi menjadi tahanan Kejaksaan Negeri Singkawang, Kalimantan Barat, Jumat, karena diduga sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak bawah umur pada tahun 2023.

"Pelimpahan ke Kejaksaan ini merupakan prosedur yang ada. Kita menyerahkan tersangka beserta barang bukti ke Kejaksaan Negeri Singkawang," kata Kasat Reskrim Polres Singkawang, AKP Deddi Sitepu.

Barang bukti yang diserahkan Polisi di antaranya, satu unit sepeda motor yang digunakan tersangka, pakaian korban serta hasil visum.

"Semua sudah terlampir dalam kelengkapan berkas penyerahan pada hari ini," ujarnya.

Berdasarkan pemeriksaan kata kasat Reskrim, kondisi tersangka dalam keadaan sehat sehingga bisa dilaksanakan tahap dua ke Kejaksaan Negeri Singkawang.

Atas perbuatannya, Polres Singkawang menjerat tersangka dengan UU Perlindungan Anak dengan ancaman penjara 5 hingga 15 tahun.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Singkawang, Nur Handayani didampingi Kasipidum Heri Susanto mengatakan pihaknya sudah menerima tahap II dari Polres Singkawang atas nama tersangka H Herman alias H Aman.

"Tersangka ini dijerat pasal berlapis, yakni Pasal 81 ayat 2 dan atau pasal 82 ayat 1 UU No 17 tahun 2016 dan atau pasal huruf C UU RI No 12 tahun 2022," katanya.

Selain terancam sangkaan pidana UU Perlindungan anak, tersangka juga dijerat UU tindak kekerasan seksual.

"Untuk selanjutnya tersangka dilakukan penahanan di Lapas Singkawang selama 20 hari. Namun sebelum 20 hari kita akan segera melimpahkan kasus ini ke Pengadilan Negeri Singkawang," ujarnya.

Dalam persidangan kelak, Kejaksaan Negeri Singkawang sudah menyiapkan sebanyak enam Jaksa Penuntut Umum.

"Untuk kasus ini kita akan menunjuk enam orang jaksa penuntut umum dalam persidangan tersangka nantinya di pengadilan," ucapnya.

HA sendiri merupakan anggota DPRD Singkawang terpilih untuk periode 2025 hingga 2030.

Pewarta: Narwati
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Beragam peristiwa terkait hukum dan undang-undang terjadi di sepanjang Jumat (31/1). Dari mulai LHKPN pejabat hingga investigasi penembakan WNI di Malaysia.

Berikut ragam berita hukum yang telah dirangkum ANTARA.

1. KPK: Penyampaian LHKPN tahun pelaporan 2024 sudah 33,45 persen

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Tahun Pelaporan 2024 telah mencapai 33,45 persen.

"Berdasarkan data per 31 Januari 2025, penyampaian LHKPN Tahun Pelaporan 2024, tercatat dari total 418.665 wajib lapor, sejumlah 145.320 wajib lapor sudah menyampaikan LHKPN-nya, atau sekitar 33,45 persen," kata anggota Tim Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Baca di sini

2. Pigai yakin napi amnesti berubah "mindset" dengan pendidikan HAM

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai meyakini 44.000 narapidana yang mendapatkan amnesti akan berubah pola pikir (mindset) dari kriminal menjadi humanis dengan adanya pendidikan hak asasi yang akan diberikan Kementerian HAM.

"Itu kewajiban kami [memberikan pendidikan HAM]. Soal nanti berubah total dan lain-lain, belum tentu bisa, ya, syukur alhamdulillah [jika berubah]. Akan tetapi, saya yakin 99 persen berubah,” kata Pigai menjawab ANTARA saat ditemui di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Jumat.

Baca di sini

3. KPK pastikan laporan Abraham Samad soal pagar laut ditindaklanjuti

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan laporan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2011—2015 Abraham Samad soal dugaan korupsi terkait pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten, akan ditindaklanjuti.

“Informasi awal yang disampaikan dalam forum tersebut tentu akan menjadi pengayaan bagi kami di KPK. Untuk selanjutnya dilakukan verifikasi dan analisis ada tidaknya unsur-unsur dugaan tindak pidana korupsi dan menjadi kewenangan tugas KPK,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Baca di sini

4. Kapolri minta personel tangani narkoba-"judol" dengan maksimal

Jakarta (ANTARA) - Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo meminta personel kepolisian untuk menangani permasalahan judi online (judol) dan narkoba dengan maksimal.

Dalam acara Rapat Pimpinan (Rapim) Polri Tahun 2025 di Gedung Tribrata, Jakarta Selatan, Jumat, Kapolri mengatakan bahwa judi online memiliki dampak yang besar bagi masyarakat. Bahkan, saat ini pemain judi online sudah merambah ke kelompok anak-anak di bawah umur.

Baca di sinj

5. RI kirim nota diplomatik ke Malaysia untuk investigasi
penembakan WNI

Jakarta (ANTARA) - Juru Bicara Kantor Kepresidenan Philips Vermont mengonfirmasi bahwa pemerintah Indonesia telah mengirimkan nota diplomatik kepada Malaysia terkait insiden penembakan seorang Warga Negara Indonesia (WNI).

Philips, dalam keterangannya di Kantor Komunikasi Kepresidenan, Jakarta, Jumat, mengatakan nota tersebut dikirim melalui Kedutaan Besar RI di Kuala Lumpur sebagai langkah resmi untuk meminta investigasi menyeluruh.

Baca di sini

Pewarta: Walda Marison
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Hamas dan Israel akan melakukan tahap berikutnya dalam gencatan senjata Gaza dengan menukar para tawanan. Israel akan membebaskan 183 orang yang ditahan, sedangkan Hamas melepas tiga warga Israel.

Setelah menyandera warga Israel selama lebih dari 15 bulan, militan di Gaza mulai membebaskan tawanan pada tanggal 19 Januari, ketika fase pertama gencatan senjata dengan Israel mulai berlaku.

Militan Hamas dan Jihad Islam sejauh ini telah menyerahkan 15 sandera kepada Komite Internasional Palang Merah (ICRC) sebagai ganti ratusan tahanan Palestina, banyak dari mereka adalah wanita dan anak di bawah umur.

Kelompok kampanye Israel, Hostages and Missing Families Forum, menyebutkan nama-nama tawanan yang akan dibebaskan pada Sabtu (1/2) adalah Yarden Bibas, Keith Siegel, yang memiliki kewarganegaraan AS, dan Ofer Kalderon, yang memiliki kewarganegaraan Prancis.

Pihak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengonfirmasi telah menerima nama-nama tiga sandera yang akan dibebaskan.

Sebagai gantinya, Israel akan membebaskan 183 tahanan, kata kelompok advokasi Klub Tahanan Palestina.

"Jumlah tahanan terbaru yang akan dibebaskan besok adalah 183," kata juru bicara Klub Amani Sarahneh pada Jumat (31/1).

Sebelumnya dia bilang sebanyak 90 tahanan akan dibebaskan dari penjara Israel.

Selama serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 di Israel yang memulai perang Gaza, para militan menculik Siegel dari komunitas kibbutz Kfar Aza, sementara Kalderon dan Bibas dari kibbutz Nir Oz.

Militan menyandera total 251 orang hari itu. Dari jumlah tersebut, 79 masih berada di Gaza, termasuk sedikitnya 34 yang menurut militer telah tewas.

Mereka yang ditangkap termasuk istri dan dua anak Bibas, yang telah dinyatakan tewas oleh Hamas, meskipun pejabat Israel belum mengonfirmasi hal itu.

Dua anak laki-laki Bibas, Kfir, sandera termuda yang ulang tahun keduanya jatuh awal bulan ini, dan kakak laki-lakinya, Ariel, yang ulang tahun kelimanya pada Agustus tahun lalu, telah menjadi simbol penderitaan para sandera yang ditawan di Gaza.

Anak-anak tersebut dibawa bersama ibu mereka, Shiri. Hamas mengatakan serangan udara Israel pada bulan November 2023 menewaskan kedua anak tersebut dan ibu mereka.

ANTARA - Dua bus yang membawa tahanan Palestina yang dibebaskan oleh Israel tiba di Ramallah, Tepi Barat, pada hari Kamis (30/1). Israel telah menyelesaikan pembebasan 110 tahanan Palestina pada hari itu sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata Gaza dan pertukaran tahanan-sandera dengan Hamas yang mulai berlaku pada 19 Januari. (XINHUA/Rijalul Vikry/Yovita Amalia/Ardi Irawan)

Penyederhanaan kegiatan seremonial ini adalah bentuk nyata mendukung efisiensi anggaran negara.

Jakarta (ANTARA) - Hari Bhakti Imigrasi Ke-75 yang diperingati pada hari Jumat digelar dengan syukuran sederhana secara serentak di lingkungan internal Direktorat Jenderal Imigrasi, baik kantor pusat, wilayah, maupun kantor imigrasi dan rumah detensi di seluruh Indonesia, sebagaimana arahan efisiensi dari Presiden RI Prabowo Subianto.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, sebagaimana keterangan diterima di Jakarta, menekankan bahwa efisiensi tidak hanya diterapkan di tingkat pusat, tetapi hingga kantor wilayah dan kantor imigrasi serta rumah detensi di seluruh Indonesia.

"Penyederhanaan kegiatan seremonial ini adalah bentuk nyata mendukung efisiensi anggaran negara. Anggaran yang berhasil dihemat dari penyelenggaraan acara ini akan dialokasikan untuk program-program lain yang lebih mendesak dan berdampak kepada masyarakat," katanya.

Mengusung tema Melayani, Mengabdi, dan Berinovasi, syukuran hari jadi Imigrasi tahun ini dilaksanakan dengan mencakup pemotongan tumpeng, doa bersama, dan pemutaran video sejarah keimigrasian. Pelaksanaan di tingkat wilayah, unit pelaksana teknis (UPT), dan perwakilan RI dibatasi hingga 15 peserta demi menjaga efisiensi dan fokus pada esensi.

Selain itu, Ditjen Imigrasi juga mengadakan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Menyapa secara virtual. Menteri berinteraksi dengan Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Kalimantan Barat beserta pemangku kepentingan, seperti Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Bengkayang, Satgas Pengamanan Perbatasan, dan UMKM.

Kegiatan itu membahas distribusi bantuan sosial bagi masyarakat perbatasan di Kalimantan Barat dan tanggung jawab sosial korporasi (CSR) untuk UMKM. Distribusi akan dilakukan dalam dua tahap: 310 paket pada tanggal 31 Januari 2025 di PLBN Jagoi Babang dan 1.800 paket sebelum 7 Februari 2025 ke desa-desa yang terdampak banjir di Kecamatan Siding dan Jagoi.

Di samping itu, sebagai salah satu program perluasan layanan keimigrasian di seluruh Indonesia, Menteri Agus juga berinteraksi dengan Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Jawa Tengah untuk membahas rencana pembentukan kantor imigrasi di Blora.

Syukuran Hari Bhakti Imigrasi Ke-75 merupakan acara puncak dari rangkaian peringatan hari jadi Imigrasi yang dilaksanakan sepanjang Januari 2025. Sebelumnya telah digelar layanan Paspor Simpatik, donor darah, bakti sosial di satuan kerja Imigrasi se-Indonesia, serta Immigration Run, Layanan 1.075 Paspor, dan Festival Imigrasi di Gelora Bung Karno.

"Momentum ini bukan sekadar peringatan hari jadi, melainkan juga pengingat akan tanggung jawab untuk terus berinovasi dan melayani masyarakat dengan lebih baik. Kami percaya, efisiensi dan kebersahajaan dalam pelaksanaan acara justru akan memperkuat makna peringatan ini," demikian Agus.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025