Jakarta (ANTARA) - Sejumlah peristiwa hukum telah terjadi sejak Senin (27/1) hingga akhir pekan ini, dan berikut berita pilihan untuk anda baca pada Minggu pagi, yakni mulai dari putusan “dismissal” sengketa Pilkada 2024 yang akan dibacakan pada 4-5 Februari 2025 hingga progres pembongkaran pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten.

1. MK bacakan putusan “dismissal” sengketa pilkada pada 4-5 Februari

Mahkamah Konstitusi (MK) akan membacakan putusan gugur tidaknya suatu perkara atau putusan dismissal untuk perkara perselisihan hasil pemilihan umum gubernur, bupati, dan wali kota, atau sengketa Pilkada 2024 pada 4–5 Februari 2025.

"Sidang selanjutnya masih menunggu pemberitahuan dari MK berkaitan dengan kelanjutan daripada perkara ini, apakah perkara akan lanjut pada tahap pembuktian atau nanti akan diputus dengan putusan dismissal yang akan diucapkan nanti pada 4 dan 5 Februari 2025," kata Ketua MK Suhartoyo di MK, Jakarta, Kamis (30/1).

Selengkapnya baca di sini.

2. Komisi III DPR: Penindakan 30 jaksa nakal sesuai komitmen Presiden

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengemukakan bahwa penindakan terhadap 30 jaksa yang dikenakan sanksi disiplin oleh Kejaksaan Agung merupakan bentuk komitmen dari Presiden Prabowo Subianto.

Sahroni mengatakan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo ingin menunjukkan keseriusan dalam meningkatkan kualitas hukum di Indonesia. Visi dari Presiden tersebut dipahami Jaksa Agung ST Burhanuddin.

Selengkapnya baca di sini.

3. Pembongkaran pagar laut di Tangerang sudah mencapai 18,7 km

Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut Laksamana Pertama I Made Wira Hady melaporkan bahwa pembongkaran pagar laut di perairan pantai utara Kabupaten Tangerang, Banten, saat ini telah mencapai 18,7 kilometer dari panjang keseluruhan 30,16 kilometer.

Kadispenal mengatakan bahwa pembongkaran sepanjang 18,7 kilometer itu dilakukan tim gabungan dari TNI AL, Polri, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan nelayan yang dilaksanakan di perairan Tanjung Pasir, Kecamatan Teluknaga, Mauk dan Kronjo.

Selengkapnya baca di sini.

4. Polda Bali koordinasi dengan Interpol cari 8 perampok WN Ukraina

Kepolisian Daerah (Polda) Bali berkoordinasi dengan Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri dan Organisasi Polisi Kriminalitas Internasional (Interpol) untuk mencari delapan orang terduga pelaku perampokan terhadap seorang warga negara asal Ukraina Igor Iermakov (48), di Bali.

"Kami koordinasikan Divhubinter Polri sama Interpol jika memang yang bersangkutan meninggalkan Indonesia. Semuanya masuk dalam target yang kami cari," kata Kabid Humas Polda Bali Komisaris Besar Polisi Ariasandy di Denpasar, Jumat (31/1).

Selengkapnya baca di sini.

5. KPK tegaskan pencarian Harun Masiku masih terus dilakukan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan pencarian terhadap buronan kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI periode 2019-2024 Harun Masiku (HM), masih aktif dilakukan.

"Masih aktif pencariannya," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (27/1).

Selengkapnya baca di sini.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa proses pengumpulan dokumen ekstradisi pemulangan buron kasus korupsi KTP elektronik Paulus Tannos atau Thian Po Tjhin dari Singapura dijadwalkan rampung pekan depan.

"Saya yakin dan percaya minggu depan kemungkinan besar dokumen itu bisa diselesaikan," kata Supratman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Sabtu.

Ia mengemukakan pihaknya terus berkoordinasi dengan seluruh aparat penegak hukum terkait proses ekstradisi Paulus Tannos.

Setelah rampung, dokumen tersebut akan diserahkan ke otoritas yang ada di Singapura.

Di lain sisi, Menkum mengaku tak menemui kendala dalam proses pemulangan Paulus Tannos ke tanah air.

Pemulangan buron KPK itu hanya menunggu waktu.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan, proses pengumpulan dokumen ekstradisi pemulangan buron kasus korupsi KTP-el Paulus Tannos alias Thian Po Tjhin dari Singapura, dijadwalkan rampung pekan depan. Pemerintah sedang mengupayakan pemulangan Paulus ke Indonesia secepatnya.

"Saya yakin dan percaya minggu depan kemungkinan besar dokumen itu bisa diselesaikan," kata Supratman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (1/2/2025).

Dia mengemukakan, Kementerian Hukum (Kemenkum) terus berkoordinasi dengan seluruh aparat penegak hukum terkait proses ekstradisi Paulus. Setelah rampung, dokumen tersebut akan diserahkan ke otoritas yang ada di Singapura.

Supratman mengaku, jajarannya tak menemui kendala dalam proses pemulangan Paulus ke Tanah Air. Menurut dia, pemulangan buron KPK itu di negeri Singa hanya tinggal menunggu waktu.

Supratman mengatakan, untuk pertama kalinya implementasi perjanjian ekstradisi antara pemerintah RI dan Singapura dilakukan. "Jadi, bukan soal ada kendala atau tidak. Ini sekali lagi kita tunggu prosesnya. Selanjutnya, baik kejaksaan, KPK, kemudian juga kepolisian untuk melakukan koordinasi di sana. Administrasinya untuk permohonannya di Kementerian Hukum kami sudah siapkan," jelasnya.

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Singapura saat dikonfirmasi pada Sabtu (25/1/2025), melaporkan, Paulus ditahan di Changi Prison, Singapura. Duta Besar RI untuk Singapura Suryo Pratomo lantas menjelaskan, Paulus tidak pernah ditahan di KBRI Singapura.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah akan melakukan evaluasi kebijakan larangan penyaluran LPG 3 kilogram (kg) melalui pengecer jika banyak masalah yang ditemukan.

Prasetyo menjelaskan, pemerintah akan terus memantau implementasi kebijakan tersebut. Salah satunya, melalui platform media sosial.

"Kita terus mengevaluasi kalau ada keluhan-keluhan atau ada problem-problem di masyarakat. Terima kasih sekarang juga oleh media sosial itu juga banyak. Kita bisa memonitor kejadian-kejadian," kata Prasetyo di Kompleks Parlemen, Jakarta, Sabtu (1/2).

Prasetyo menjelaskan kebijakan tersebut diambil oleh pemerintah untuk memastikan penerima subsidi LPG 3 kg tepat sasaran.

Ia mengklaim, kebijakan tersebut bukan berniat untuk mempersulit masyarakat dalam mengakses salah satu kebutuhan pokok sehari-hari itu.

"Ya, kan, memang begini ya. Pertama adalah semua memang harus kita rapikan, ya. LPG 3 kg ini, kan, adalah, ada subsidi di situ dari pemerintah," jelas dia.

"Sehingga kita berharap yang namanya subsidi ya, kita penginnya diterima oleh yang berat, kan, kira-kira begitu. Jadi bukan untuk mempersulit, tidak," sambungnya.

Sebelumnya, Kementerian ESDM mengharuskan pengecer beralih menjadi pangkalan resmi untuk bisa mendapatkan stok gas melon untuk dijual. Caranya, dengan mendaftarkan nomor induk perusahaan ke PT Pertamina.

Pengecer yang belum memiliki nomor induk berusaha bisa membuatnya melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission/OSS).

Pemerintah memberikan waktu satu bulan bagi pengecer untuk mendaftarkan usahanya menjadi pangkalan resmi penjual LPG 3 kg.

Jakarta -

Gunung di Selandia Baru diberikan hak hukum yang sama dengan seseorang. Aturan itu telah menjadi undang-undang setelah negosiasi selama bertahun-tahun.

Mengutip BBC, Minggu (2/2/2025), ini berarti Taranaki Maunga (Gunung Taranaki) akan secara efektif menjadi miliknya sendiri, dengan perwakilan suku-suku setempat, iwi, dan pemerintah bekerja sama untuk mengelolanya.

Perjanjian ini bertujuan untuk memberikan kompensasi kepada Suku Māori dari wilayah Taranaki atas ketidakadilan yang terjadi pada mereka selama masa penjajahan, termasuk perampasan tanah yang meluas.

"Kita harus mengakui luka yang disebabkan oleh kesalahan di masa lalu, sehingga kita dapat menatap masa depan untuk mendukung iwi dalam mewujudkan aspirasi dan peluang mereka," ujar Paul Goldsmith, menteri yang bertanggung jawab atas perundingan tersebut.

RUU Ganti Rugi Kolektif Taranaki Maunga telah disahkan menjadi undang-undang oleh parlemen Selandia Baru pada di minggu ini. Aturan ini memberi gunung sebuah nama resmi dan melindungi puncak dan tanah di sekitarnya.

RUU ini juga mengakui pandangan dunia Suku Māori bahwa keberadaan alam, termasuk gunung, adalah nenek moyang dan merupakan makhluk hidup.

"Hari ini, Taranaki, maunga (gunung) kami, maunga tupuna (gunung leluhur) kami, terbebas dari belenggu, belenggu ketidakadilan, ketidaktahuan, dan kebencian," ujar Debbie Ngarewa-Packer, salah satu pemimpin partai politik Te Pāti Māori (Partai Māori).

Ngarewa-Packer adalah salah satu dari delapan iwi Taranaki, di pantai barat Selandia Baru, yang menganggap gunung itu suci.

Ratusan orang Māori lainnya dari daerah tersebut juga hadir di parlemen untuk menyaksikan RUU tersebut menjadi undang-undang.

Gunung ini tidak akan lagi secara resmi dikenal sebagai Egmont, nama yang diberikan oleh penjelajah Inggris James Cook pada abad ke-18. Sebagai gantinya, ia akan disebut Taranaki Maunga, sementara taman nasional di sekitarnya juga akan diberi nama Māori.

Aisha Campbell, yang juga berasal dari Suku Taranaki, mengatakan kepada 1News bahwa penting baginya untuk hadir dalam acara tersebut.

"Gunung tersebut adalah yang menghubungkan kita dan yang mengikat kita bersama sebagai sebuah bangsa," katanya.

Penyelesaian Taranaki Maunga adalah yang terbaru yang telah dicapai dengan Suku Māori dalam upaya untuk memberikan kompensasi atas pelanggaran Perjanjian Waitangi. Di dalamnya menetapkan Selandia Baru sebagai sebuah negara dan memberikan hak-hak tertentu kepada penduduk asli atas tanah dan sumber daya mereka.

Penyelesaian ini juga disertai dengan permintaan maaf dari pemerintah atas penyitaan Gunung Taranaki dan lebih dari satu juta hektar tanah dari Suku Māori pada tahun 1860-an.

Gunung ini bukanlah yang pertama dari entitas alam Selandia Baru yang diberikan status badan hukum.

Pada tahun 2014, hutan asli Urewera menjadi yang pertama mendapatkan status tersebut, diikuti oleh Sungai Whanganui pada tahun 2017.

(msl/msl)

KOMPAS.com - Media sosial X (sebelumnya dikenal sebagai Twitter) ramai dengan beredarnya tangkapan layar surat yang diduga berasal dari Kedutaan Besar China di Indonesia.

Surat tersebut diunggah oleh akun X @emerson_yu pada Sabtu (1/1/2025).

Dalam kop surat, tertulis Kedutaan Besar China. Adapun surat itu ditujukan kepada Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri Indonesia.

Apa Isi Surat Kedubes China?

Dalam surat yang bertanggal 21 Januari 2025 itu, Kedutaan Besar China melaporkan bahwa sejumlah warganya telah menjadi korban pemerasan oleh petugas Imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta.

Kasus pemerasan ini terjadi antara Februari 2024 hingga Januari 2025.

Sedikitnya, Kedubes China melaporkan ada 44 kasus pemerasan di Bandara Soetta yang sudah diselesaikan.

Adapun total Rp 32.750.000 telah dikembalikan kepada lebih dari 60 warga negara China yang menjadi korban pemerasan bagian Imigrasi Bandara Soekarno Hatta.

"Tahun lalu, dengan bantuan Departemen Konsuler Kementerian yang terhormat, Kedutaan Besar RRT telah melakukan kontak dan koordinasi yang erat dengan Kantor Imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan menyelesaikan setidaknya 44 kasus pemerasan," demikian tulis Kedubes China dalam surat tersebut.

Dalam surat itu juga disebutkan bahwa daftar pemerasan antara Februari 2024 hingga Januari 2025 terlampir.

Menurut Kedubes China, jumlah tersebut hanyalah sebagian kecil dari total kasus, karena masih banyak warga negara China lainnya yang tidak melaporkan pengalaman mereka saat mengalami pemerasan di Bandara Soekarno-Hatta.

Bagaimana Respons Kementerian Luar Negeri Indonesia?

Kedutaan China berharap agar langkah-langkah seperti pemasangan tanda "Dilarang memberi tip" dan "Tolong laporkan jika ada pemerasan" dapat segera diimplementasikan di Bandara Soekarno-Hatta.

Mereka juga meminta agar perintah untuk tidak memberikan tip disampaikan kepada agen perjalanan di China, agar wisatawan tidak disarankan untuk menyuap petugas imigrasi Bandara.

Pada hari yang sama dengan keluarnya surat dari Kedubes China itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Roy Soemirat, menegaskan akan terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga pemerintah terkait untuk mengusut kasus dugaan pemerasan di Bandara Soetta.

"Mengenai langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan oleh instansi pemerintah terkait, sebaiknya ditanyakan langsung kepada instansi tersebut," ujarnya kepada Kompas.com, Sabtu (1/2/2025).

"Ini mengingat tentunya masih banyak hal yang dilakukan dalam rangka mengklarifikasi hal-hal yang saat ini dibicarakan oleh publik," tambahnya.

Apa Tindakan Kementerian Imigrasi Menanggapi Laporan Pemerasan di Bandara Soekarno-Hatta?

Sementara itu, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan telah mencopot semua pejabat di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Bandara Soekarno-Hatta sebagai respons terhadap dugaan pemerasan.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, menyatakan bahwa keputusan tersebut diambil setelah menerima laporan dan data terkait dugaan tindak pidana pemerasan di Bandara Soekarno-Hatta.

"Kami terima kasih atas informasi tersebut. Langsung kami tarik semua yang ada di data dari penugasan di Soetta, kami ganti," ujar Agus kepada Kompas.com, Sabtu (1/2/2025).

Agus menegaskan bahwa pihaknya tidak akan menoleransi pelanggaran apa pun dan memastikan bahwa pejabat yang terlibat akan menerima hukuman.

"Saat ini mereka sedang dalam proses pemeriksaan internal. Mereka akan kita hukum sesuai kadar pertanggungjawaban," tegas Agus.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ada 44 Kasus Pemerasan WN China di Bandara Soekarno-Hatta, Kementerian Imigrasi Copot Pejabat Terkait".

KOMPAS.com - Media sosial X (sebelumnya dikenal sebagai Twitter) ramai dengan beredarnya tangkapan layar surat yang diduga berasal dari Kedutaan Besar China di Indonesia.

Surat tersebut diunggah oleh akun X @emerson_yu pada Sabtu (1/1/2025).

Dalam kop surat, tertulis Kedutaan Besar China. Adapun surat itu ditujukan kepada Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri Indonesia.

Apa Isi Surat Kedubes China?

Dalam surat yang bertanggal 21 Januari 2025 itu, Kedutaan Besar China melaporkan bahwa sejumlah warganya telah menjadi korban pemerasan oleh petugas Imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta.

Kasus pemerasan ini terjadi antara Februari 2024 hingga Januari 2025.

Sedikitnya, Kedubes China melaporkan ada 44 kasus pemerasan di Bandara Soetta yang sudah diselesaikan.

Adapun total Rp 32.750.000 telah dikembalikan kepada lebih dari 60 warga negara China yang menjadi korban pemerasan bagian Imigrasi Bandara Soekarno Hatta.

"Tahun lalu, dengan bantuan Departemen Konsuler Kementerian yang terhormat, Kedutaan Besar RRT telah melakukan kontak dan koordinasi yang erat dengan Kantor Imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan menyelesaikan setidaknya 44 kasus pemerasan," demikian tulis Kedubes China dalam surat tersebut.

Dalam surat itu juga disebutkan bahwa daftar pemerasan antara Februari 2024 hingga Januari 2025 terlampir.

Menurut Kedubes China, jumlah tersebut hanyalah sebagian kecil dari total kasus, karena masih banyak warga negara China lainnya yang tidak melaporkan pengalaman mereka saat mengalami pemerasan di Bandara Soekarno-Hatta.

Bagaimana Respons Kementerian Luar Negeri Indonesia?

Kedutaan China berharap agar langkah-langkah seperti pemasangan tanda "Dilarang memberi tip" dan "Tolong laporkan jika ada pemerasan" dapat segera diimplementasikan di Bandara Soekarno-Hatta.

Mereka juga meminta agar perintah untuk tidak memberikan tip disampaikan kepada agen perjalanan di China, agar wisatawan tidak disarankan untuk menyuap petugas imigrasi Bandara.

Pada hari yang sama dengan keluarnya surat dari Kedubes China itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Roy Soemirat, menegaskan akan terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga pemerintah terkait untuk mengusut kasus dugaan pemerasan di Bandara Soetta.

"Mengenai langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan oleh instansi pemerintah terkait, sebaiknya ditanyakan langsung kepada instansi tersebut," ujarnya kepada Kompas.com, Sabtu (1/2/2025).

"Ini mengingat tentunya masih banyak hal yang dilakukan dalam rangka mengklarifikasi hal-hal yang saat ini dibicarakan oleh publik," tambahnya.

GAZA - Pembebasan tahanan Palestina yang dipenjara Israel disebut sebagai kemenangan simbolis bagi Hamas. Itu justru menjadi kekalahan yang memalukan bagi tentara Israel.

Mengapa Pembebasan Tahanan Palestina sebagai Kemenangan Simbolis bagi Hamas?

1. Israel dapat Menangkap dengan Mudah Warga Palestina

Sultan Barakat, seorang profesor di Universitas Hamad Bin Khalifa di Qatar, mengatakan pembebasan tahanan Palestina adalah ?kemenangan simbolis? dan bukan kemenangan bagi warga Palestina, yang terutama menunjukkan kondisi tidak manusiawi yang mereka alami.

?Israel dapat menangkap orang-orang di Tepi Barat dan Gaza karena mereka semua tinggal di daerah kurungan di bawah kendali Israel,? katanya kepada Al Jazeera.

Ia membahas cara warga Palestina ?ditangkap secara sewenang-wenang, dibawa ke penjara, dan diperlakukan dengan buruk? oleh Israel.

2. Rakyat Palestina Masih Bersatu

Barakat menekankan bahwa pembebasan tahanan juga ?menunjukkan persatuan warga Palestina dalam menghadapi pendudukan?.

?Para tahanan tidak semuanya simpatisan Hamas ? beberapa berselisih dengan Hamas untuk waktu yang lama,? kata akademisi tersebut.

?Namun, mereka bersatu dalam penolakan mereka terhadap pendudukan dan menentang Israel,? tambahnya.

3. Banyak Tahanan yang Dideportasi

Basil Farraj, asisten profesor di Universitas Birzeit di Tepi Barat yang diduduki dan pakar tahanan politik, telah berbicara kepada Al Jazeera tentang keputusan Israel untuk mendeportasi beberapa warga Palestina yang akan dibebaskan.

"Kami telah melihat tahanan Palestina dideportasi ke Mesir, dan belum jelas [apakah ini] hanya fase sementara," katanya.

4. Israel Menerapkan Kebijakan Kolonial

Farraj mengatakan taktik ini adalah cara Israel "untuk membalas dendam" kepada para tahanan dan keluarga mereka dengan menolak memberikan mereka kegembiraan untuk bersatu kembali.

"Ini adalah bagian dari kebijakan kolonial yang lebih luas untuk mendeportasi warga Palestina", katanya, seraya menambahkan bahwa itu adalah cara untuk "mengkriminalisasi perlawanan mereka".

Farraj mengatakan beberapa keluarga tahanan yang dibebaskan selama pertukaran sebelumnya dan dideportasi ke Mesir telah ditolak izinnya untuk meninggalkan wilayah Palestina oleh otoritas Israel.

Hal ini berarti para tahanan yang dibebaskan tidak dapat bertemu dengan keluarga mereka dan merupakan kelanjutan dari ?kebijakan Israel untuk memecah belah warga Palestina?.

Bisnis.com, JAKARTA - Hamas membebaskan tiga sandera Israel pada Sabtu (1/2/2025), sementara Israel membebaskan 183 tahanan Palestina sebagai bagian dari gencatan senjata yang bertujuan mengakhiri konflik selama 15 bulan di Gaza.

Melansir Reuters, Sabtu (1/2/2025), Ofer Kalderon, warga negara ganda Prancis-Israel, dan Yarden Bibas diserahkan kepada petugas Palang Merah di Khan Younis, Gaza selatan, sebelum dipindahkan ke Israel. Warga Israel-Amerika Keith Siegel dibebaskan secara terpisah di pelabuhan Kota Gaza.

Beberapa jam kemudian, 183 tahanan Palestina meninggalkan penjara Israel. Dari jumlah itu, 150 orang tiba di Gaza, sementara 32 lainnya turun dari bus di Ramallah, Tepi Barat, di mana mereka disambut oleh massa yang bersorak. Satu tahanan dikabarkan akan diasingkan ke Mesir, menurut kantor media tahanan Hamas.

"Saya merasa bahagia meskipun telah melewati perjalanan penuh penderitaan. Hukuman seumur hidup telah berakhir , dan suatu hari nanti pendudukan juga akan berakhir," ujar Ali Al-Barghouti, yang sebelumnya menjalani dua hukuman seumur hidup di penjara Israel.

Di perbatasan Rafah yang kembali dibuka, sejumlah anak-anak penderita kanker dan penyakit jantung menjadi kelompok pertama yang diizinkan keluar dari Gaza untuk menjalani perawatan medis di Mesir.

Namun, pejabat senior Kementerian Kesehatan Gaza Mohammad Zaqout menilai jumlah pasien yang diizinkan bepergian masih jauh dari cukup, dengan sekitar 18.000 orang yang membutuhkan layanan kesehatan lebih baik.

Di Israel, massa berkumpul di "Hostage Square," Tel Aviv, menyaksikan momen pembebasan para sandera melalui layar raksasa. Sorak sorai dan tepuk tangan bercampur dengan tangis haru saat ketiga pria itu muncul di layar.

Kalderon, yang kedua anaknya telah dibebaskan dalam pertukaran sandera pertama pada November 2023, serta Bibas, sempat berdiri di atas panggung di Khan Younis, di depan poster sejumlah tokoh Hamas, termasuk Mohammad Deif—mantan komandan militer Hamas yang kematiannya dikonfirmasi pekan ini—sebelum akhirnya diserahkan kepada petugas Palang Merah.

"Ofer Kalderon akhirnya bebas! Kami merasakan kelegaan dan kebahagiaan luar biasa bagi keluarga serta orang-orang yang mencintainya setelah 483 hari dalam penderitaan tak terbayangkan," ujar Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam pernyataan resminya.

Berbeda dengan serah terima sebelumnya yang diwarnai kekacauan pada Kamis lalu—saat petugas Hamas kesulitan melindungi sandera dari kerumunan yang berdesakan—proses kali ini berlangsung lebih tertib.

Namun, momen tersebut tetap menjadi ajang unjuk kekuatan bagi Hamas. Para pejuang bersenjata mereka berparade di lokasi penyerahan, menegaskan kembali dominasi kelompok itu di Gaza meskipun mengalami kerugian besar selama perang.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan biaya untuk pelaksanaan pembekalan atau retreat Kepala Daerah tidak menggunakan dana pribadi Presiden RI Prabowo Subianto, melainkan akan menggunakan dana pemerintah.

Kendati demikian, dia berujar hingga sejauh ini belum ada kepastian besaran pengalokasian anggaran. Namun, dia menyebut hal ini akan diurus oleh pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan memastikan ada dananya.

“Enggak [dana dari Presiden Prabowo] dong, dari Pemerintah. Belum [besaran anggaran], Pak Mendagri [yang urus],” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (1/2/2025).

Pada pelaksanaan retreat Kabinet Merah Putih lalu, Prabowo diketahui memakai dana pribadinya untuk membiayai agenda itu. Prasetyo menjelaskan, hal ini dilakukan Prabowo karena saat itu adalah awal-awal masa pemerintahannya.

“Iya karena itu kan di awal-awal ya, di awal-awal masa pemerintahannya,” ujarnya.

Lebih lanjut, politikus Gerindra ini mengatakan pihaknya merasa retreat Kepala Daerah ini sangat penting untuk menyatukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sehingga agenda ini perlu dilakukan.

“Efisiensi bukan berarti juga kegiatan yang memang itu penting, memang itu diperlukan, kemudian tidak dilaksanakan, enggak begitu juga. Kita merasa bahwa retreat menjadi sangat penting, ini Pilkada serentak,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto memastikan pembekalan atau Retreat Kepala daerah bakal digelar sebelum Ramadan di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah.

Dia menekankan bahwa pemerintah perlu untuk menyamakan visi terhadap para pejabat pemenang hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 itu.

“Ya, kita tentu berharap pembekalan ini bisa dilakukan sebelum Ramadan. Sebelum Ramadan kita berharap, ya,” katanya kepada wartawan di Gedung Krida Bhakti Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Jumat (31/1/2025) malam.

Kendati demikian, Bima menekankan bahwa terkait dengan jadwal resmi pembekalan di Akmil Magelang akan tetap menyesuaikan tanggal pelantikan kepala daerah nantinya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa proses pengumpulan dokumen ekstradisi pemulangan buron kasus korupsi KTP elektronik Paulus Tannos atau Thian Po Tjhin dari Singapura dijadwalkan rampung pekan depan.

"Saya yakin dan percaya minggu depan kemungkinan besar dokumen itu bisa diselesaikan," kata Supratman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Sabtu.

Ia mengemukakan pihaknya terus berkoordinasi dengan seluruh aparat penegak hukum terkait proses ekstradisi Paulus Tannos.

Setelah rampung, dokumen tersebut akan diserahkan ke otoritas yang ada di Singapura.

Di lain sisi, Menkum mengaku tak menemui kendala dalam proses pemulangan Paulus Tannos ke tanah air.

Menurutnya, pemulangan buron KPK itu hanya menunggu waktu.

Supratman mengatakan ini pertama kalinya implementasi perjanjian ekstradisi antara Pemerintah Indonesia dengan Singapura dilakukan.

"Jadi, bukan soal ada kendala atau tidak. Ini sekali lagi kita tunggu prosesnya. Selanjutnya, baik kejaksaan, KPK, kemudian juga kepolisian untuk melakukan koordinasi di sana. Administrasinya untuk permohonannya di Kementerian Hukum kami sudah siapkan," jelasnya.

Sebelumnya, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Singapura saat dikonfirmasi pada Sabtu (25/1), melaporkan bahwa Paulus Tannos ditahan di Changi Prison, Singapura.

Duta Besar RI untuk Singapura Suryo Pratomo lantas menjelaskan bahwa Paulus Tannos tidak pernah ditahan di KBRI Singapura.

"Sejak 17 Januari 2025, setelah Pengadilan Singapura mengabulkan permintaan penahanan sementara (provisional arrest request), Paulus Tannos ditahan di Changi Prison," ungkapnya.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

KOMPAS.com - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mengambil langkah tegas dengan mencopot seluruh pejabat di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Bandara Soekarno-Hatta yang terlibat kasus pemerasan terhadap warga negara China.

Keputusan ini diambil menyusul laporan 44 kasus dugaan pemerasan terhadap warga negara China yang tengah ramai diperbincangkan publik.

Dugaan pemerasan ini pertama kali mencuat setelah sebuah surat dari Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok (RRT) beredar di media sosial.

Laporan Kasus Pemerasan terhadap WN China di Bandara Soekarno Hatta

Surat tertanggal 21 Januari 2025 itu ditujukan kepada Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri Indonesia.

Dalam surat itu, terungkap bahwa setidaknya ada 44 kasus pemerasan yang dialami warga negara China di Bandara Soekarno-Hatta sejak Februari 2024 hingga Januari 2025.

“Tahun lalu, dengan bantuan Departemen Konsuler Kementerian yang terhormat, Kedutaan Besar RRT telah melakukan kontak dan koordinasi yang erat dengan Kantor Imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan menyelesaikan setidaknya 44 kasus pemerasan,” demikian isi surat tersebut.

Lebih lanjut, Kedubes China juga menyebutkan bahwa jumlah kasus yang terjadi kemungkinan lebih banyak dari yang dilaporkan.

“Terlampir adalah daftar kasus pemerasan antara Februari 2024 hingga Januari 2025," tulis Kedubes China dalam surat tersebut.

"Ini hanyalah sebagian kecil dari kasus pemerasan yang terjadi, karena masih banyak lagi warga negara China yang mengalami pemerasan yang tidak melaporkan kasusnya karena jadwal yang padat atau takut akan adanya pembalasan di kemudian hari,” tambahnya.

Sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan ini, Kedubes China menyarankan agar pemerintah Indonesia memasang tanda peringatan seperti “Dilarang memberi tip” dan “Tolong laporkan jika ada pemerasan” di area imigrasi bandara.

Selain itu, pihaknya juga mengusulkan agar agen perjalanan China diberi arahan untuk tidak menyarankan wisatawan memberikan suap kepada petugas imigrasi.

Respons Pemerintah Indonesia terkait Dugaan Pemerasan oleh Petugas Imigrasi

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Roy Soemirat, menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan berbagai instansi terkait guna menangani permasalahan ini.

“Mengenai langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan oleh instansi pemerintah terkait, sebaiknya ditanyakan langsung kepada instansi tersebut,” ujarnya.

Menanggapi laporan tersebut, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menyatakan bahwa pihaknya telah mencopot semua pejabat imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta yang tercantum dalam data kasus pemerasan.

“Kami terima kasih atas informasi tersebut. Langsung kami tarik semua yang ada di data dari penugasan di Soetta, kami ganti,” ujar Agus.

Agus juga menegaskan bahwa pihaknya tidak akan menoleransi pelanggaran hukum dalam bentuk apa pun.

“Saat ini, mereka sedang dalam proses pemeriksaan internal. Mereka akan kita hukum sesuai kadar pertanggungjawaban,” tegasnya.

Keputusan tegas dari Kementerian Imigrasi ini diharapkan dapat memberikan efek jera dan mencegah kejadian serupa terjadi di masa mendatang.

Sementara itu, pihak Kedubes China berharap agar langkah lebih lanjut dapat segera diambil untuk memastikan keamanan dan kenyamanan bagi para wisatawan asing yang datang ke Indonesia.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ada 44 Kasus Pemerasan WN China di Bandara Soekarno-Hatta, Kementerian Imigrasi Copot Pejabat Terkait".