JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agtas mengungkapkan, aparat penegak hukum Indonesia tengah mempersiapkan berkas-berkas untuk proses ekstradisi buron kasus korupsi Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik, Paulus Tannos.

“Sementara (dalam proses) koordinasi antara seluruh aparat penegak hukum. Saya yakin dan percaya minggu depan kemungkinan besar dokumen itu bisa diselesaikan,” kata Supratman saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (1/2/2025).

Ekstradisi adalah proses penyerahan tersangka atau terpidana dari satu negara ke negara lain. Paulus Tannos saat ini ditahan di Singapura setelah ditangkap oleh pihak berwenang di negara tersebut.

Indonesia berupaya memulangkan Paulus Tannos untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di tanah air.

Supratman meyakini, dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk ekstradisi Paulus Tannos baik dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung (Kejagung), dan Polri bisa selesai pekan depan.

Menkumham menegaskan tidak ada kendala dalam proses ekstradisi tersebut.

Namun, Indonesia memerlukan waktu untuk menyiapkan dokumen yang akan dikirimkan ke otoritas Singapura.

“Enggak ada (kendala), itu soal waktu saja. Ini kan ada proseduralnya, mekanismenya ada, apalagi khusus dengan Singapura," ucap Supratman.

Menurut dia, penangkapan Paulus Tannos ini merupakan pertama kalinya implementasi perjanjian ekstradisi antara pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Singapura.

Sebagai catatan, Paulus Tannos tidak dapat langsung dibawa ke Indonesia.

Ada sejumlah persyaratan administrasi dan hukum yang harus dipenuhi dalam jangka waktu 45 hari, termasuk kelengkapan dokumen serta putusan pengadilan di Singapura.

Setelah semua proses ini selesai, barulah Paulus Tannos dapat diekstradisi ke Indonesia untuk menghadapi hukum atas perbuatannya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa retret kepala daerah yang akan datang tidak akan dibiayai oleh Presiden Prabowo Subianto.

Sebelumnya, retret serupa pernah dilakukan oleh Prabowo bersama para menteri, wakil menteri, kepala badan, dan utusan khusus presiden pada Oktober 2024.

Kala itu, retret yang digelar di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah tersebut dibiayai oleh kantong pribadi Prabowo.

“Enggak (dibiayai Presiden Prabowo) dong. (Biaya) dari pemerintah,” tegas Prasetyo saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Sabtu (1/2/2025).

Prasetyo juga menjelaskan, meskipun pemerintah melakukan efisiensi anggaran, hal tersebut tidak akan berdampak pada kegiatan yang dianggap penting.

Ia menegaskan, retret kepala daerah tetap dilaksanakan di tengah rencana penghematan anggaran oleh Kementerian dan Lembaga.

“Begini, efisiensi bukan berarti juga kegiatan yang memang itu penting, memang itu diperlukan, kemudian tidak dilaksanakan. Enggak begitu juga,” ujarnya.

Menurut Prasetyo, retret kepala daerah sangat penting untuk menyatukan kerja antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Ia mengungkapkan bahwa retret ini akan dibiayai oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Kami ingin menyatukan nih antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi maupun kabupaten,” kata Prasetyo.

Presiden Prabowo Subianto berencana mengumpulkan kepala daerah terpilih dari Pilkada 2024 untuk mengikuti retret tersebut.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, setelah bertemu dengan Mensesneg Prasetyo Hadi di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Jumat (10/1/2025).

“Keinginan Bapak Presiden bahwa seluruh kepala daerah itu akan dikumpulkan seperti dulu para menteri, wakil menteri, dan kepala badan dikumpulkan di Magelang," ungkap Yusril.

Namun, Yusril mengaku belum mengetahui kapan waktu pasti retret tersebut akan dilaksanakan, termasuk lokasi pelaksanaannya, yang mungkin juga kembali diadakan di Akademi Militer Magelang seperti sebelumnya.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengungkap tiga poin krusial dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang akan disahkan pada rapat paripurna mendatang.

Supratman menjelaskan perubahan UU BUMN itu dilakukan pemerintah lantaran BUMN dinilai memiliki peran yang sangat vital dalam pembangunan ekonomi nasional sebagai aset strategis negara

"Untuk itu BUMN harus terus ditransformasikan menjadi entitas bisnis yang profesional, efisien, dan berdaya saing global," ujarnya dikutip, Minggu (2/2).

Salah satu cara untuk mewujudkannya, kata dia, dengan melakukan restrukturisasi, reorganisasi, konsolidasi, refocusing untuk menciptakan entitas yang lebih ramping, fokus, dan memberikan nilai tambah.

Dalam perjalanannya, Supratman mengatakan UU BUMN juga telah beberapa kali diubah untuk mengakselerasi persaingan antar BUMN.

Terdapat tiga pokok materi krusial yang diusulkan pemerintah untuk diubah dan disahkan pada rapat paripurna di DPR. Pertama, yakni terkait pemberian kuasa atribusi kepada Menteri sebagai Wakil Pemerintah.

"Kedua, Pendirian dan Pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara dalam rangka melakukan optimalisasi pengelolaan deviden BUMN," jelasnya.

Poin krusial ketiga, kata dia, terkait penguatan tata kelola BUMN melalui fungsi pemisahan, fungsi regulator, pemegang saham dan pengawas BUMN.

Selain itu, Supratman mengatakan lewat RUU baru itu diharapkan akan mengatur koordinasi Menteri dan Badan serta adanya penegasan status kekayaan BUMN sebagai kekayaan negara yang dipisahkan agar lebih lincah untuk menjalankan aksi korporasi.

"Diharapkan dapat semakin memperkuat daya saing BUMN dan mendukung target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebagaimana yang telah dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia saat ini," paparnya.

Sebelumnya, DPR bersama pemerintah tengah menyusun RUU BUMN. Salah satu hal yang akan diatur adalah hak monopoli perusahaan pelat merah.

Poin tersebut terungkap dalam paparan Rapat Kerja Pemerintah dengan Komisi VI DPR pada Kamis (23/1).

Pada 21 Januari 2025, dalam rapat paripurna, Komisi VI DPR RI ditugaskan untuk melakukan pembahasan RUU BUMN. Terkait hal tersebut, pihaknya akan segera membentuk panitia kerja (Panja) dan membahasnya mulai minggu depan untuk menyelesaikan RUU BUMN.

Selain pengaturan terkait hak monopoli perusahaan pelat merah, rancangan revisi aturan itu juga akan mengatur soal Badan Pengelola (BP) Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

JAKARTA, investor.id - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto menjelaskan, penarikan semua petugas di Bandara Soekarno-Hatta tidak terkait dengan video dugaan pungli terhadap warga negara China yang beredar di Tiktok dan X, kemarin. 

Menurut Agus, keputusan Kementerian Imipas menarik atau mengganti semua petugas tersebut diambil setelah menerima data dari dari Kedutaan Besar (Kedubes) China, terkait dugaan pemerasan yang dialami warganya selama 2024 hingga Januari 2025. 

"Kalau yang video pungli itu benar hoaks. Ini case (kasus) berbeda, data yang berbeda. Setelah kami terima semua datanya, langsung kami tarik semua (petugas) yang (nama-namanya) ada di data (Kedubes China) dari penugasan di Soetta, kami ganti," katanya saat dikonfirmasi Beritasatu.com, Sabtu (1/2/2025).

Agus menjelaskan, semua petugas Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta yang namanya ada dalam data Kedubes China akan menjalani pemeriksaan internal.

"Saat ini mereka sedang dalam pemeriksaan internal," tegasnya. 

Penarikan semua petugas tersebut, menurut Agus, merupakan bagian dari perombakan untuk menjaga integritas dan kualitas pelayanan. Selain itu, para petugas yang nantinya terbukti melakukan pelanggaran akan mendapat hukuman yang setimpal.

"Untuk menjaga integritas dan pelayanan, kami langsung menarik dan memeriksa petugas yang diduga terlibat. Tindakan tegas juga akan kami lakukan jika mereka terbukti melakukan kesalahan," bebernya terkait petugas Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta diganti.

Tak lupa, Agus mengucapkan terima kasih kepada Kedubes China yang memberikan data dugaan pemerasaan yang dilakukan petugas Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta. Hal itu juga sekaligus momentum Direktorat Jenderal Imigrasi, di bawah Kementerian Imipas, untuk berbenah. 

"Kami terima kasih dengan informasi dari kedutaan RRC atas perilaku anggota di lapangan. Kami akan terus berbenah demi kebaikan institusi Imigrasi khususnya, termasuk di permasyarakatan," ujar Menteri Agus.

Agus memastikan Kementerian Imipas akan selalu terbuka dengan saran, kritik, dan masukan selama dapat dipertanggungjawabkan. Dia pun bersyukur dengan adanya informasi dari Kedubes China.

"Kalau enggak diinformasikan kedutaan, kami kan enggak tahu. Dengan begini kami bersyukur sehingga segera, tanpa tunggu lama dapat kami ambil langkah perbaikan. Ini menjadi peringatan untuk jajaran Unit Pelayanan, untuk amanah dan tak ceroboh dalam menjalankan tugasnya," urainya.

Kementerian Imipas, kata Agus, ke depan akan mengembangkan sistem pemeriksaan keimigrasian berbasis digital. Diharapkan nantinya proses keimigrasian menjadi lebih mudah, transparan dan efisien.

"Terpenting adalah bebas dari potensi penyalahgunaan," pungkas Menteri Agus Andrianto terkait petugas Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta diganti.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, iNewsKarawang.id-Terkait kasus dugaan pemerasan oleh petugas imigrasi Bandara Soekarno-Hatta yang dilaporkan Kedutaan Besar China mendapat respons dari Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrian. Kini, seluruh petugas yang diduga terlibat dalam pemerasan itu pun langsung dicopot.

Pasalnya Kedutaan Besar China melaporkan sebanyak 44 kasus dugaan pemerasan yang dilakukan oleh petugas imigrasi melalui suratnya kepada Kementerian Luar Negeri Indonesia.

Dalam surat tersebut juga tercantum nama-nama petugas yang diduga melakukan pemerasan berdasarkan nama rekening penerima transfer.

"Kami terima semua datanya, langsung kami tarik semua (petugas) yang (namanya) ada di data penugasan di Soetta, kami ganti," kata Agus Andrianto kepada wartawan, dikutip Minggu (2/2/2025).

Meski demikian, Agus menegaskan, bahwa laporan Kedutaan Besar China ini berbeda dari kasus seorang TikToker China yang beberapa waktu silam pernah menggunggah video pungli.

"Kalau yang itu (TikToker China buat video pungli), itu benar (hoaks). Ini case yang berbeda, data yang berbeda," jelasnya.

Seluruh petugas imigrasi yang namanya diduga terlibat pemerassan pun langsung diperiksa secara internal. Agus meyakini Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berkomitmen untuk menguak dugaan pemerasan itu.

"Saat ini mereka sedang dalam proses pemeriksaan internal," jelasnya.

Dia pun berterima kasih dengan Kedubes China yang memberikan informasi tersebut. Menteri Agus menuturkan hal ini menjadi momentum Direktorat Jenderal Imigrasi untuk berbenah.

"Kami terima kasih dengan informasi dari kedutaan RRC atas perilaku anggota di lapangan, dan kami akan terus berbenah demi kebaikan institusi Imigrasi khususnya, termasuk di permasyarakatan," ujar Agus.

Menteri Agus menuturkan Kementerian Imipas yang dipimpinnya akan selalu terbuka dengan saran, kritik dan masukan selama dapat dipertanggungjawabkan. Dia pun mengaku bersyukur dengan informasi dari Kedubes China.

"Kalau nggak diinformasikan kedutaan, kami kan gak tahu. Dengan begini kami bersyukur sehingga segera, tanpa tunggu lama dapat kami ambil langkah perbaikan. Dan ini menjadi perongatan untuk jajaran Unit Pelayanan, untuk amanah dam tak ceroboh dalam menjalankan tugasnya," tegas Menteri Agus.

Editor : Boby

Medan -

Komisi XIII DPR RI mengapresiasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto yang mencopot semua pejabat imigrasi terlibat dugaan pemerasan terhadap warga negara (WN) China. Dugaan pemerasan itu terjadi di Bandara Soekarno Hatta.

"Pertama, tentu kami memberikan apresiasi kepada Pak Menteri yang sudah mengambil sikap tegas. Beliau sudah memberhentikan pejabat di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Bandara Soekarno Hatta yang diduga ikut melakukan pemerasan kepada WN China tersebut," kata Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Sugiat Santoso di Medan, Minggu (2/2/2025).

Langkah dari Menteri Agus dinilai tepat untuk menghilangkan proses pemerasan di tubuh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Sugiat kemudian meminta agar tidak ada lagi aksi-aksi curang petugas yang melakukan pemerasan baik terhadap warga negara Indonesia, maupun warga negara Asing.

"Adanya pemerasan sejumlah oknum itu tentu mencoreng citra lembaga, bahkan Negara Indonesia. Ke depan kita ingin warga negara asing ataupun warga negara Indonesia yang melalui Imigrasi di bandara diberikan pelayanan terbaik. Karena ini menjadi perhatian bukan hanya di Indonesia, tetapi tempat dari warga negara asing itu berasal," ujarnya.

Anggota DPR dari Fraksi Gerindra ini menyebut Komisi XIII DPR akan memberikan dukungan kepada Menteri Agus untuk menghilangkan praktik pemerasan maupun pungutan liar di Kementerian Imipas.

Sebelumnya, Menteri Imipas Agus Andrianto memastikan mencopot semua pejabat Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Bandara Soekarno Hatta yang diduga terlibat pemerasan terhadap WN China.

"Untuk menjaga integritas dan pelayanan, kami langsung menarik dan memeriksa petugas yang diduga terlibat. Tindakan tegas juga akan kami lakukan jika mereka terbukti melakukan kesalahan," ungkap Agus Andrianto, Sabtu (1/2), melansir detikNews.

(mjy/mjy)

Jakarta -

Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) menindaklanjuti kasus penembakan WNI oleh aparat Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) di wilayah Malaysia. Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah menyampaikan pihaknya sedang melakukan penyelidikan kasus tersebut.

"Kami tengah melakukan penyelidikan," kata Anis kepada wartawan, Minggu (2/2/2025).

"Masih meminta keterangan sejumlah pihak," imbuhnya.

Komnas HAM, menurut Anis, telah berkoordinasi dengan Komisi HAM Malaysia (Suhakam). Dia mendorong Suhakam menyelidiki kasus ini.

"Kami mendorong Suhakam untuk melakukan penyelidikan. Kami akan koordinasikan dengan Suhakam," katanya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan dia turut membicarakan soal kasus penembakan WNI oleh aparat Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) saat bertemu dengan Perdana Menteri (PM) Anwar Ibrahim beberapa waktu lalu. Tidak disebut secara terperinci, Prabowo menyebutkan pembahasan kasus itu secara garis besar.

"Itu secara garis besar kita bicarakan," kata Prabowo di The Tribrata, Jalan Dharmawangsa III, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (30/1).

Prabowo mendorong kasus ini diinvestigasi. Prabowo mengingatkan para pekerja migran Indonesia untuk tidak ikut-ikutan dalam kegiatan ilegal. Menurutnya, negara asing akan bertindak jika memaksa melakukan penyelundupan.

"Ya itu sedang kita tentunya berharap ada investigasi ya kan," kata Prabowo.

Simak Video: Prabowo Minta Kasus Penembakan 5 WNI oleh Aparat Malaysia Diinvestigasi

[Gambas:Video 20detik]

(fca/imk)

Gaza -

Puluhan warga Palestina yang dibebaskan dari penjara Israel menunjukkan tanda-tanda bekas penyiksaan dan kelaparan. Mereka yang dibebaskan Israel itu terlihat mengalami memar, patah tulang, tubuh berkudis dan menunjukkan tanda-tanda kelaparan.

Dilansir Al-Jazeera, Minggu (2/2/2025), sebagai bagian dari perjanjian gencatan senjata antara Hamas dan Israel, 183 warga Palestina dibebaskan dari penjara Israel pada Sabtu kemarin. Mereka terlihat keluar dengan mengenakan pakaian tahanan abu-abu yang bernoda dan menunjukkan tanda-tanda penahanan selama bertahun-tahun.

Beberapa dari mereka tampak lelah dan lemah saat berjalan kaki singkat dari bus ke Rumah Sakit Eropa di Khan Younis, Gaza, sebelum disambut oleh kerumunan dan dipertemukan kembali dengan keluarga mereka.

"Setiap kali tahanan dibebaskan, kami menemukan tubuh tahanan yang mencerminkan tingkat kejahatan yang dilakukan terhadap mereka, termasuk penyiksaan yang belum pernah terjadi sebelumnya setelah 7 Oktober, kejahatan kelaparan, kejahatan medis sistematis, dan infeksi sejumlah dari mereka dengan kudis, di samping pemukulan parah yang dialami para tahanan sebelum dibebaskan, yang berlanjut selama berhari-hari menurut banyak kesaksian mereka, dan yang dalam beberapa kasus menyebabkan patah tulang rusuk," kata kelompok Masyarakat Tahanan Palestina dalam sebuah pernyataan.

Organisasi itu mengecam kekerasan yang terjadi di tahanan Israel terhadap warga Palestina. Mereka juga menyebut ada ancaman yang dari Israel terhadap warga Palestina yang dibebaskan.

"Perkumpulan Tahanan menegaskan kembali bahwa praktik pendudukan mengorganisir terorisme terhadap tahanan yang dibebaskan dan keluarga mereka, melalui beberapa metode yang telah dipantau, yang paling menonjol di antaranya adalah pemukulan parah yang dialami tahanan yang dibebaskan, dan ancaman yang mencapai titik pembunuhan jika ada pesta penyambutan yang diselenggarakan atau jika keluarga menunjukkan tanda-tanda penyambutan," ujar mereka.

Salah satu warga Palestina yang dibebaskan mengatakan dirinya dan tahanan asal Palestina mengalami penyiksaan paling brutal selama 15 bulan terakhir. Dia menyebut Israel memperlakukan mereka dengan cara yang tidak manusiawi.

"Mereka memperlakukan hewan lebih baik daripada kami," ujarnya.

Staf Palang Merah juga menyatakan kemarahan terhadap cara penjara Israel menangani para tahanan yang dibebaskan dari Penjara Ketziot pada hari Sabtu. Menurut keterangan mereka, para tahanan Palestina dibebaskan dengan tangan diborgol di atas kepala dan diikat dengan pita bertuliskan 'Orang-orang abadi tidak akan pernah lupa'.

Hamas juga mengutuk penganiayaan dan penyiksaan para tahanan asal Palestina. Hamas juga menyebut sayap bersenjatanya, Brigade Qassam, tidak pernah gagal menyediakan perawatan kesehatan yang diperlukan bagi tawanan asal Israel meskipun kondisi di Gaza buruk, termasuk pengeboman dan serangan gencar Israel yang menewaskan lebih dari 47.000 orang di daerah kantong itu sejak Oktober 2023.

"Kondisi fisik dan psikologis yang baik dari tawanan musuh membuktikan nilai-nilai perlawanan kami dan komitmen moralnya terhadap para tawanan, sementara pendudukan kriminal melakukan pelanggaran paling kejam terhadap tawanan kami di penjara," kata Hamas.

Sumber Al-Jazeera menyebut seorang warga Palestina, Hussam Shahin, akan dipindahkan ke rumah sakit setelah menjalani operasi tanpa anestesi saat di penjara. Berdasarkan ketentuan kesepakatan gencatan senjata, 33 tawanan yang ditahan Hamas di Gaza akan dibebaskan dalam enam minggu pertama gencatan senjata dengan imbalan ratusan warga Palestina, banyak di antaranya telah menjalani hukuman seumur hidup di Israel.

(haf/imk)

JAKARTA - Komjen Pol Ahmad Dofiri menggantikan Komjen Agus Andrianto menjadi Wakapolri pada akhir tahun 2024. Dalam perjalanan kariernya, jenderal bintang 3 ini telah menduduki banyak posisi strategis.

Dofiri pernah menjadi Kanit Resintel Polsekta Tangerang Polda Metro Jaya pada tahun 1990 hingga Irwasum Polri tahun 2023.

Perjalanan Karier Komjen Ahmad Dofiri

Dofiri memulai karier di Polri setelah menjadi lulusan terbaik dan meraih penghargaan Adhi Makayasa tahun 1989.

Dia pernah menduduki posisi Kanit Resmob Polres Tangerang (1991), Danton Tar Akpol (1992), Kapuskodalops Polres Tangerang (1996), dan Kapolsekta Jatiuwung (1997).

Pada tahun 1998, Ahmad Dofiri diangkat menjadi Kapolsek Kebayoran Baru. Lalu, menjabat Pok Peneliti Ahli PPITK-PTIK (1999), dan Kassubag Jabpamentil Bagian SDM Polri (2005).

Perjalanan kariernya di Polri berlanjut. Pada tahun 2007, dia ditugaskan sebagai Kapolres Bandung. Pria asal Indramayu itu juga pernah menjabat posisi Wakapolwiltabes Bandung (2009) dan Kapoltabes Yogyakarta (2009).

Pada tahun 2010, Dofiri mengisi dua jabatan penting yakni Kabag Kermadagri Robangpers SDE SDM Polri dan Koorspripim Polri.

Kemudian, tahun 2012 dia dipercaya menjadi Analis Kebijakan Madya Bidang Binkar SSDM Polri. Berlanjut ke tahun 2013 sebagai Wakapolda DIY.

Dofiri lalu dimutasi menjadi Karobinkar SSDM Polri tahun 2014. Kemudian, digeser menjadi Kapolda Banten pada 2016.

Ketika masih berpangkat Irjen, dia mengisi jabatan Karosunluhkum Divkum Polri (2016), Kapolda DIY (2016), Asisten Logistik Kapolri (2019), serta Kapolda Jawa Barat (2020).

Barulah di tahun 2021, Dofiri mendapat kenaikan pangkat menjadi Komisaris Jenderal (Komjen) ketika menjabat Kabaintelkam Polri.

Setelah 2 tahun berada di Baintelkam Polri, Dofiri mendapat amanah sebagai Irwasum Polri pada 26 Februari 2023. Perjalanan kariernya mencapai puncak pada 11 November 2024, dia ditunjuk menjadi Wakapolri menggantikan Komjen Agus yang diangkat jadi Menteri Imigrasi Kabinet Merah Putih.

KOMPAS.com - Nasib seorang pedagang sayur bernama Muh Yusran (36) yang tinggal di Pangkajene Kepulauan, Sulawesi Selatan (Sulsel) belakangan jadi sorotan.

Yusran tidak pernah menyangka bahwa dompet yang ia temukan di jalanan akan membawa dirinya berhadapan dengan hukum.

Dompet yang ditemukan Yusran tersebut merupakan dompet seorang warga yang berisi uang tunai, kartu ATM, dan secarik kertas yang bertuliskan PIN ATM.

Sayangnya, keputusan Yusran untuk menggunakan kartu ATM dengan PIN yang ditemukan membuatnya dijerat Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang tindak pidana pencurian.

Kronologi Kasus Tukang Sayur Temukan Dompet hingga Dijerat Hukum

Dilansir dari Kompas.com, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Agus Salim, mengungkapkan bahwa kejadian yang menimpa Yusran ini bermula pada 12 November 2024.

Saat itu, Yusran yang tengah dalam perjalanan menuju pasar menemukan sebuah dompet kulit berwarna hitam yang tergeletak di jalan.

Di dalam dompet tersebut, ia menemukan sejumlah uang tunai, kartu ATM, dan sebuah kertas bertuliskan PIN ATM.

"Pada 12 November 2024 saat tersangka dalam perjalanan menuju ke pasar, ia menemukan sebuah dompet kulit berwarna hitam yang di dalamnya ada uang tunai. Selain itu, terdapat pula kartu ATM, dan sebuah kertas bertuliskan PIN ATM itu," ujar Agus Salim melalui keterangan resminya, Jumat (31/1/2025).

Dalam situasi tersebut, Yusran merasa tergoda untuk menggunakan kartu ATM yang ditemukan.

Yusran lantas menarik uang dari ATM berkali-kali, hingga total mencapai Rp 20 juta.

Uang tersebut digunakan Yusran untuk berbagai keperluan pribadi, termasuk membeli dua ponsel, satu unit mesin kompresor, sebuah gelang emas seberat gram, serta membiayai kehidupan sehari-hari.

"Uang itu dipakai tersangka membeli dua ponsel, satu unit mesin kompresor, satu buah gelang emas seberat gram, dan untuk biaya kehidupan sehari-hari," kata Agus Salim.

Proses Penyelesaian Kasus Yusran Melalui Restorative Justice

Kasus yang menjerat Yusran lantas mendapat perhatian dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Pangkep.

Pihak Kejaksaan kemudian mengajukan penyelesaian perkara ini melalui mekanisme restorative justice (RJ).

Keputusan untuk menggunakan RJ didasarkan pada beberapa pertimbangan, antara lain karena Yusran merupakan pelaku tindak pidana yang baru pertama kali melakukannya.

Selain itu, ancaman pidana yang disangkakan kepada Yusran tidak lebih dari lima tahun penjara.

Ada pula kesepakatan damai antara Yusran dan korban, serta penggantian kerugian material yang timbul akibat tindakan tersebut.

Latar belakang kehidupan Yusran juga menjadi pertimbangan dalam keputusan penggunaan restorative justice.

Yusran yang sehari-hari bekerja sebagai pedagang sayur kecil di pasar harus menafkahi sang istri yang merupakan penyandang disabilitas dan seorang anak yang masih berusia 8 tahun.

Keadaan ini membuat pihak kejaksaan mempertimbangkan aspek kemanusiaan dalam penanganan kasus tersebut.

Keputusan Akhir: Yusran Dibebaskan

Dengan diterapkannya restorative justice, Yusran akhirnya dibebaskan dan bisa melanjutkan kehidupannya sebagai pedagang.

Keputusan ini memberi kesempatan bagi Yusran untuk memperbaiki dirinya tanpa harus menjalani hukuman penjara yang berat.

"Dengan disetujuinya RJ ini, tersangka segera dibebaskan," tutup Agus Salim.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pedagang Sayur Temukan Dompet Berisi Kartu ATM dan PIN, Berujung Kasus Pidana”.

Jisun Song
Akademi Diplomatik Nasional Korea Selatan

TAHUN 2024 merupakan tahun yang penting bagi hak asasi manusia (HAM). Tahun tersebut menandai peringatan 45 tahun Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women/CEDAW) dan 35 tahun Konvensi tentang Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child/CRC).

CEDAW dan CRC, bersama dengan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Convention on the Rights of Persons with Disabilities/CRPD), merupakan beberapa instrumen HAM internasional yang telah diratifikasi oleh Korea Utara, masing-masing pada tahun 2001 (CEDAW), 1990 (CRC), dan 2016 (CRPD).

Namun, meski telah melakukan ratifikasi, realitas menunjukkan gambaran yang sangat berbeda. Situasi HAM di Korea Utara masih memprihatinkan. Secara khusus, perhatian lebih harus diberikan kepada kelompok rentan, termasuk pada perempuan, anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas.

Sejumlah laporan dari organisasi masyarakat sipil, badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan berbagai pemerintahan terus mengungkap pelanggaran HAM di Korea Utara. Misalnya, laporan PBB tahun 2014 dari Commission of Inquiry on Human Rights di Korea Utara menunjukkan adanya diskriminasi berdasarkan gender, disabilitas, dan usia. Sayangnya, sepuluh tahun kemudian situasi ini masih berlanjut, bahkan semakin memburuk akibat pandemi.

Dalam siklus keempat Universal Periodic Review (UPR) Dewan HAM PBB terhadap Korea Utara tahun 2024, berbagai badan PBB dan pemangku kepentingan lainnya memberikan informasi mengenai situasi pelanggaran HAM di Korea Utara. Akibatnya, negara-negara anggota PBB mengajukan total 294 rekomendasi. Namun, Korea Utara mencatat 88 rekomendasi dan menyatakan akan mempertimbangkan 206 sisanya di kemudian hari.

Sayangnya, dari 88 rekomendasi yang hanya dicatat?yang secara teknis berarti tidak diterima atau tidak ditanggapi?terdapat rekomendasi terkait hak-hak perempuan dan anak-anak. Misalnya, Korea Utara hanya mencatat rekomendasi untuk menghapus semua bentuk pekerja anak baik di dalam negeri maupun di luar negeri; mengakhiri impunitas terhadap kekerasan berbasis gender dan seksual; menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan, menghentikan perdagangan manusia; serta menghentikan praktik aborsi paksa terhadap perempuan yang dideportasi ke Korea Utara saat hamil.

Rekomendasi-rekomendasi ini sangat mendasar dalam melindungi HAM, tidak hanya bagi perempuan dan anak-anak tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan. Sebab, kesejahteraan kelompok rentan ini memiliki dampak langsung maupun tidak langsung terhadap kesejahteraan anggota keluarga dan komunitas lainnya. Selain itu, masih perlu dilihat apakah Korea Utara akan menerima dan melaksanakan 206 rekomendasi lainnya.

Hanya saja, rekam jejak Korea Utara dalam menangani rekomendasi UPR sebelumnya tidak menunjukkan hasil yang positif. Hal ini juga sangat kontras dengan gambaran yang disampaikan Korea Utara dalam laporan Voluntary National Review (VNR) mengenai implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) yang diajukan ke PBB tahun 2021.

Dalam laporan VNR-nya, Korea Utara menyatakan telah mencapai kesetaraan gender sejak lama, meningkatkan investasi bagi anak yatim dan lansia yang tidak memiliki pengasuh. Korea Utara juga mengklaim telah memperbaiki gizi perempuan dan anak-anak sambil mengambil semua langkah yang mungkin untuk melindungi HAM bagi kelompok rentan.

Namun, bila dibandingkan dengan respons Korea Utara terhadap rekomendasi UPR selama empat siklus secara jelas menunjukkan kesenjangan antara retorika dan praktiknya. Dalam konteks ini, Korea Utara seharusnya mempertimbangkan secara serius untuk merespons seruan internasional untuk bekerja sama.

Misalnya, komunitas internasional telah menawarkan bantuan kemanusiaan kepada Korea Utara, seperti yang dilakukan terhadap negara lain yang membutuhkan, guna melindungi HAM dan martabat manusia selama dan setelah krisis kemanusiaan. Jika benar-benar ingin melindungi HAM rakyatnya seperti yang mereka klaim, Korea Utara seharusnya mencari cara untuk bekerja sama dengan komunitas global. Jangan malah menutup diri.

Jakarta -

Kedubes China mengapresiasi langkah bersih-bersih yang dilakukan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Mereka mengganti petugas yang terbukti melakukan pungli di Bandara Soekarno Hatta.

Dalam sebuah utas di X, tersebar pernyataan dari Kedutaan Besar China terkait pungli ini. Tak hanya itu, dalam surat tersebut juga disertakan puluhan petugas imigrasi yang melakukan pungli disertai keterangan jumlah punglinya.

Kedutaan Besar (Kedubes) China di Republik Indonesia, terkait hal ini, menyampaikan salam hormat kepada Kementerian Luar Negeri (Kemlu) yang telah menjembatani penyelesaian permasalahan ini. Kedubes China mengaku telah berkoordinasi dengan Imigrasi.

"Tahun lalu, dengan bantuan dari Departemen Konsuler Kementerian yang terhormat, Kedutaan Besar Tiongkok telah menjaga kontak dan koordinasi erat dengan Kantor Imigrasi Bandara Internasional Jakarta, dan telah menyelesaikan setidaknya 44 kasus pemerasan, dengan jumlah total sekitar Rp 32.750.000 dikembalikan kepada lebih dari 60 warga negara Tiongkok," tulis Kedubes China dalam suratnya kepada Kemlu.

Kedubes China menyebut pihaknya melampirkan daftar kejadian pungli antara Februari 2024 hingga Januari 2025. Kedutaan Besar berharap ke depan Imigrasi memasang tanda-tanda seperti 'Tidak Ada Tip', 'Silakan Laporkan Jika Ada Pemerasan' dalam bahasa Tiongkok, Indonesia, dan Inggris di pos pemeriksaan imigrasi.

"Dan perintah tidak memberikan tip dapat dikeluarkan kepada agen perjalanan Tiongkok, sehingga mereka tidak menyarankan para pelancong Tiongkok untuk menyuap petugas Imigrasi," tulis Kedubes China. Kedubes China juga menyertakan nomor hotline pengaduan untuk warganya yang merasa dipungli.

Berikut utas viral di X:

[Gambas:Twitter]

Bedol desa di Imigrasi Bandara Soekarno Hatta

Sebelumnya, beredar informasi perihal 'bedol desa' pejabat Imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta buntut pungutan liar terhadap warga negara asing (WNA) asal China. Informasinya, sekitar 30 pejabat setingkat kabid, kasubbid, kasi, dan petugas lapangan diperiksa.

Masih dari informasi yang beredar, pencopotan dan pemeriksaan ini karena adanya informasi dari Kedubes China soal data-data warganya yang dipungli selama 2024 hingga Januari 2025.

"Kalau yang itu (TikToker China buat video pungli) itu benar (hoax). Ini case (kasus) berbeda, data yang berbeda. Setelah kami terima semua datanya, langsung kami tarik semua (petugas) yang (nama-namanya) ada di data (Kedubes China) dari penugasan di Soetta, kami ganti," kata Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto, ketika dimintai konfirmasi detikcom, Sabtu (1/2/2025).

Untuk diketahui sebelumnya, ada WNA China yang mengaku dipungli saat mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, 16 Januari 2025. Namun terkonfirmasi bahwa soal video TikTok yang dibuat oleh WN China itu palsu alias hoax.

WN China tersebut juga telah ditangkap pihak Imigrasi dan dideportasi. WN China itu pun telah mengakui kesalahannya.

Kembali ke Menteri Agus, dia memastikan semua petugas Imigrasi Bandara Soetta yang namanya ada dalam data Kedubes China diperiksa. "Dan saat ini mereka sedang dalam proses pemeriksaan internal," sambung Menteri Agus.

Dia menekankan perombakan menyeluruh terhadap pejabat Imigrasi Bandara Internasional Soetta diperlukan untuk menjaga integritas dan kualitas pelayanan. Menteri Agus memastikan oknum imigrasi yang melakukan praktik pungli dijatuhi sanksi sesuai derajat pelanggaran.

"Untuk menjaga integritas dan pelayanan, kami langsung menarik dan memeriksa petugas yang diduga terlibat. Tindakan tegas juga akan kami lakukan jika mereka terbukti melakukan kesalahan," ungkapnya.

(msl/fem)