Manado (ANTARA) - LembagaPemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Ulu Siau, Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara. bekerja sama dengan Puskesmas Ulu dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada warga binaan pemasyarakatan (WBP) lapas tersebut.

Kepala.Lapas Ulu Siau Stady Umboh ketika dihubungi Minggu, mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Lapas Kelas IIB Ulu Siau untuk memberikan pelayanan kesehatan yang baik bagi seluruh WBP.

"Kami ingin memastikan bahwa seluruh WBP di Lapas Ulu Siau dalam kondisi sehat dan mendapatkan akses layanan kesehatan yang memadai," katanya.

Menurut dia, pemeriksaan kesehatan ini bertujuan untuk memantau kondisi kesehatan para WBP secara berkala.

"Beberapa pelayanan yang dilakukan antara lain pengukuran tekanan darah, pemeriksaan kesehatan, pengobatan, serta konsultasi kesehatan umum," ujarnya.

Ia menjelaskan kerja sama dengan Puskesmas Ulu merupakan langkah penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Lapas Ulu Siau.

"Kegiatan pemeriksaan kesehatan rutin ini akan terus dilakukan secara berkala sebagai komitmen Lapas Ulu Siau dalam menjaga kesehatan dan kesejahteraan WBP," katanya.

Pewarta: Jorie MR Darondo
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - Hubungan profesional antara Blake Lively dan Justin Baldoni tampaknya mengalami perubahan drastis setelah terungkapnya berbagai tuduhan dan tuntutan hukum di antara keduanya. Meski kini mereka saling berhadapan dalam kasus hukum yang kompleks, pesan-pesan lama mereka yang bersifat genit dan akrab kembali menjadi sorotan.

Di awal produksi film It Ends With Us pada Mei 2023, Blake Lively dan Justin Baldoni terlihat memiliki hubungan kerja yang erat. Ribuan pesan dan email yang kini menjadi bagian dari dokumen pengadilan menunjukkan bahwa keduanya kerap bertukar cerita pribadi, berbagi meme, serta saling memberikan dukungan emosional.

"Senang sekali bisa menyelesaikan pekerjaan yang membuat kami bangga. Dan melakukannya bersama-sama," bunyi pesan Livey kepada Baldoni dilansir dari The News, Minggu (2/2/2025).

Ia juga mengungkapkan rasa syukurnya atas kerja sama mereka, seraya menyatakan bahwa ia sangat bangga dengan apa yang telah mereka lakukan. Baldoni, yang tampak menghargai kedekatan tersebut.


Foto/People

"Saya suka Blake yang sentimental," kata Baldoni yang kemudian ditanggapi Lively dengan nada bercanda, "Tidak pernah bertemu dengannya"

Percakapan berlanjut dengan Baldoni yang menambahkan, "Saya juga suka si brengsek Blake jangan khawatir." Lively kemudian membalas dengan humor khasnya, "Saya sudah bertemu dengannya. Begitu juga dengan supositoria saya."

Pada malam sebelum hari pertama syuting, Lively mengirim pesan kepada Baldoni untuk mengungkapkan rasa syukurnya atas semua yang telah mereka bangun sejauh ini.

"Saya bersemangat untuk memulainya besok. Namun, ini hanya satu bagian dari perjalanan. Kami memulainya beberapa bulan yang lalu," tulisnya dalam email yang kini tercantum dalam dokumen pengadilan.

Setelah beberapa hari produksi, Baldoni pun memuji kinerja Lively. "Saya tidak akan mengatakan bahwa Anda luar biasa karena Anda mengejek saya karena terlalu sentimental ? tetapi Anda luar biasa hari ini," tulisnya pada 23 Mei 2023.

"Terima kasih, saya sangat menghargainya. Saya hanya seorang penggila bola, tetapi itu sangat berarti bagi saya. Saya sangat peduli dan selalu ingin memberikan yang terbaik," balas Lively.

Namun, pesan-pesan yang menunjukkan kedekatan mereka kini menjadi bagian dari gugatan hukum yang diajukan Baldoni terhadap Lively. Dalam pengaduannya, Baldoni menuduh bahwa Lively memilih-milih pernyataan yang kemudian digunakan dalam tuduhan pelecehan terhadapnya.

Situasi semakin memanas bulan lalu ketika Lively mengajukan gugatan hak sipil di California, menuduh bahwa Baldoni telah melakukan pelecehan seksual terhadapnya di lokasi syuting. Ia mengklaim telah diperlihatkan film-film eksplisit, dipermalukan karena berat badannya, dan dipaksa melakukan adegan yang lebih intim dari kesepakatan awal.

Tak lama setelah tuduhan tersebut mencuat, Baldoni membalas dengan mengajukan gugatan balik terhadap Lively, suaminya Ryan Reynolds, serta tim mereka, dengan tuduhan menjalankan pencemaran nama baik terhadapnya. Selain itu, ia juga menuntut The New York Times sebesar USD250 juta atau Rp4 triliun atas dugaan pencemaran nama baik terkait laporan yang memuat klaim Lively.

Pesan-pesan lama yang kembali muncul ini kini menjadi perdebatan sengit di pengadilan, di mana masing-masing pihak berusaha untuk membuktikan posisi mereka dalam kasus yang semakin rumit.

SEMARANG, KOMPAS.com – Dua remaja yang mengemudikan mobil diperas oleh oknum polisi saat menepi di Telagamas, Kecamatan Semarang Utara, Jumat (31/1/2025) sekitar pukul 20.30 WIB. Mereka dimintai uang Rp 2,5 juta agar tidak diproses hukum.

Kapolrestabes Semarang, Kombes Muhammad Syahduddi, membenarkan kejadian tersebut dan menyatakan bahwa dua anggotanya terlibat dalam pemerasan itu.

"Awalnya, dua anggota dan satu warga sipil yang merupakan teman mereka pergi mencari makan malam. Saat memasuki kawasan Pantai Marina, mereka melihat satu unit mobil yang berhenti di pinggir jalan," kata Syahduddi di kantornya, Minggu (2/2/2025).

Menurut dia, kedua korban yang masih berstatus mahasiswa berusia 17 tahun sedang berduaan di dalam mobil ketika oknum polisi mendatangi mereka.

"Anggota tersebut menyampaikan bahwa tindakan korban merupakan pelanggaran pidana dan meminta sejumlah uang agar tidak diproses hukum," ujar Syahduddi.

Karena ketakutan, kedua remaja itu memenuhi permintaan dan menyerahkan uang Rp 2,5 juta. Warga sipil yang bersama dua oknum polisi juga ikut melakukan pemerasan.

"Rekan dari dua anggota itu turut serta dalam tindakan pemerasan tersebut. Saat ini, kami masih mendalami peran dan pekerjaannya," katanya.

Setelah korban mengambil uang di ATM, pacarnya meneriaki oknum polisi dengan sebutan 'maling!'. Warga yang mendengar teriakan itu berkerumun, hingga akhirnya uang korban dikembalikan sebagian.

Peristiwa ini kemudian dilaporkan warga ke polisi. Petugas Polsek Semarang Utara mendatangi lokasi dan mengamankan dua oknum polisi serta satu warga sipil di minimarket Telagamas.

"Petugas menemukan dua anggota Polri, satu dari SPKT Polrestabes Semarang dan satu dari Unit Samapta Polsek Tembalang. Satu warga sipil juga diamankan," ujar Syahduddi.

Ia menegaskan bahwa kedua oknum polisi telah diproses hukum atas dugaan pelanggaran kode etik dan terancam pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).

"Kita pastikan mereka diproses hukum secara tuntas dengan pasal pemerasan, yaitu Pasal 368 KUHP, dengan ancaman pidana 9 tahun. (Bisa terancam PTDH?) Bisa," tandasnya.

JAKARTA, iNewsKarawang. id-Kendati pemerintah tengah melakukan efisiensi anggaran, namun retreat atau pembekalan Kepala Daerah terpilih akan tetap digelar. 

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan hal itu dikutip Minggu (2/2/2025).

"Kan begini, efisiensi (anggaran) bukan berarti juga kegiatan yang memang itu penting, memang itu diperlukan, kemudian tidak dilaksanakan, enggak begitu juga," kata Prasetyo, 

Lanjut Prasetyo, retreat diperlukan untuk menyatukan visi misi seluruh kepala daerah terpilih di Pilkada 2024. "Nah kita merasa bahwa retret menjadi sangat penting, ini Pilkada serentak. Kita ingin menyatukan nih antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi maupun kabupaten," ujarnya.

Prasetyo pun memastikan biaya pelaksanaan retret para kepala daerah terpilih Pilkada 2024 bukan dari Presiden Prabowo Subianto. 

Dia memastikan retreat Kepala Daerah akan dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). "Nggak (pribadi dari Prabowo) dong, dari pemerintah," tegasnya.

"Karena itu kan di awal-awal ya (anggaran dari Prabowo saat retreat kabinet), di awal-awal masa pemerintahnya," tambah Prasetyo.

Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, mengatakan para kepala daerah akan mengikuti retreat setelah seminggu mereka dilantik. Kegiatan bakal dilaksanakan mulai awal pekan depan.

"Kemungkinan besar (retreat kepala daerah) di Magelang. Mungkin sekitar seminggu setelah pelantikan," kata Bima di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis 23 Januari 2025.

Retreat itu, kata Bima, bakal dilaksanakan lebih dari sepekan. KPK nantinya akan dilibatkan untuk jadi pengisi materi. "Sudah pasti nanti materinya, salah satunya adalah pemberantasan korupsi dari teman-teman KPK," pungkasnya.

Editor : Boby

Jayapura (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika, Papua Tengah terus memperketat pengawasan Warga Negara Asing (WNA) yang memasuki wilayah itu melalui Bandara Mozes Kilangin tetapi juga di hotel.

Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika Harlo Biantong di Timika, Minggu, mengatakan untuk pengawasan awal terhadap WNA dilakukan di bandara untuk mengetahui tujuan datang ke Kabupaten Mimika.

"Selanjutnya kami tetap melakukan pengawasan di lapangan jika mereka (WNA) datang ke Mimika untuk bekerja maka harus menunjukkan surat dari perusahaan yang memperkerjakan mereka," katanya.

Menurut Harlo, bandara merupakan pintu masuk utama ke Kabupaten Mimika sehingga perlu diperketat pengawasan seperti pemeriksaan semua dokumen milik WNA termasuk izin tinggal.

Dia menjelaskan pada pada November 2024 pihaknya mendeportasi salah satu WNA asal Mesir karena ditemukan dugaan pelanggaran keimigrasian terkait penggunaan visa yang tidak sesuai.

"WNA asal Mesir ini memiliki bisa kunjungan tetapi digunakan untuk bekerja di Kabupaten Mimika," ujarnya.

Dia menambahkan dari 600 lebih WNA di Kabupaten Mimika yang izin tinggal di keluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika sebagian besar merupakan pekerja di PT. Freeport Indonesia.

"Dan kebanyakan WNA yang bekerja di Mimika juga membawa keluarga mereka sehingga kami juga perlu mendapat surat izin dari perusahaan terkait guna mempermudah pengawas kami," katanya.

TANGERANG - Pemerasan Warga Negara Asing (WNA) asal China di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang mencuat ke publik. Viralnya pemerasan tersebut usai surat Kedutaan Besar (Kedubes) China yang menyampaikan pujian kepada Kementerian Luar Negeri (Kemlu) terkait penanganan pemerasan.

Kronologi kasus pemerasan berawal dari kejadian sejak Februari 2024 hingga Januari 2025. Dari periode tersebut sudah terjadi 44 kasus dan telah ada pengembalian uang lebih dari Rp32 juta kepada 60 warga China.

Akibat pemerasan tersebut, sejumla pejabat Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) dicopot. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menegaskan tindakan tersebut merupakan tindak lanjut atas informasi dari Kemlu terkait dugaan pemerasan.

?Sudah kami ganti dan mereka diperiksa internal," ujar Agus, Sabtu (1/2/2025).

Meski sudah ada pengembalian uang kepada WNA China yang menjadi korban pemerasan, para pejabat Imigrasi Bandara yang dicopot tetap diproses sesuai aturan berlaku. "Akan kita beri sanksi sesuai kadar pertanggung jawaban," katan mantan Wakapolri itu.

Sementara, Kemlu bakal membantu memfasilitasi dengan seluruh kementerian dan lembaga terkait untuk penyelesaian laporan kasus pemerasan yang dialami warga China di Bandara Soekarno-Hatta.

?Direktorat Konsuler Kemlu terus membantu memfasilitasi komunikasi dengan seluruh lembaga/instansi terkait di Indonesia dengan pihak Kedubes RRT,? kata Juru Bicara Kemlu Rolliansyah Soemirat, Minggu (2/2/2025).

Pihaknya tengah melakukan klarifikasi terhadap sejumlah pihak atas dugaan pemerasan ini. ?Mengingat tentunya banyak hal yang dilakukan dalam rangka mengklarifikasi hal-hal yang saat ini dibicarakan oleh publik,? ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah dan Komisi VI DPR menyepakati untuk membawa revisi Undang-undang Badan Usaha Milik Negara atau RUU BUMN ke tingkat paripurna pada pekan depan.

Adapun salah satu poin utama yang masuk dalam amandemen UU BUMN adalah business judgement rule (BJR) yang memungkinan seorang direksi BUMN kebal hukum kendati keputusaan yang diambil terindikasi melanggar undang-undang bahkan merugikan negara.

"Pengaturan terkait business judgement rule atau aturan yang melindungi kewenangan direksi dalam pengambilan keputusan juga mendapat perhatian khusus dalam RUU BUMN," demikian keterangan yang dilansir Antara, Minggu (2/2/2025).

Melansir Kemenkeu Learning Center, business judgement rule adalah prinsip hukum yang diadopsi dari tradisi common law di Amerika. Prinsip BJR melindungi direksi BUMN dari risiko penuntutan hukum atas keputusan bisnis yang telah ditempuh.

Isu BJR menjadi bahan perdebatan belakangan ini. Apalagi, banyak petinggi atau direksi BUMN yang terjerat perkara hukum karena salah atau keputusan yang ditempuh merugikan keuangan negara. Salah satunya bekas Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan.

Karen saat ini berstatus sebagai terdakwa dalam perkara korupsi pengadaan LNG Pertamina. Dia telah divonis bersalah dalam kasus tersebut. Karen kemudian diganjar 9 tahun penjara. Menariknya, meski divonis bersalah, karen tidak terbukti menerima uang dari kasus korupsi yang menjeratnya tersebut.

"Terdakwa tidak memperoleh hasil tindak pidana korupsi," demikian kata hamin saat membacakan vonis Karen beberapa waktu lalu.

Selain Karen ada banyak direksi BUMN yang terjerat perkara hukum. Sebagain telah divonis hukuman penjara. Sebagian lagi masih dalam proses penyidikan.

Data KPK sendiri mencatat bahwa pada tahun 2004 - 2024, penyidik lembaga antikorupsi telah menangani 181 perkara terkait BUMN dan BUMD. Pada tahun 2024, jumlah pegawai BUMN yang terjerat kasus korupsi mencapai 38 orang atau tertinggi 20 tahun terakhir.

Dibawa ke Paripurna

Adapun Pemerintah dan DPR telah mengebut pengesahan amandemen Undang-undang No.19/2003 tentang Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Menariknya, rapat digelar akhir pekan atau Sabtu (2/1/2025) dan langsung diakhiri dengan kesepakatan untuk memparipurnakan RUU BUMN pada pekan depan.

Persetujuan RUU BUMN untuk dilanjutkan ke tingkat paripurna diungkapkan oleh Ketua Komisi VI DPR RI, Anggia Ermarini.

"Kami meminta persetujuan kepada yang terhormat anggota Komisi VI DPR RI dan pemerintah, apakah RUU tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN dapat kita setujui untuk selanjutnya dibawah pada pembicaraan tingkat II pada rapat Paripurna DPR RI untuk disetujui menjadi UU?," kata Anggia yang diikuti persetujuan forum.

Sementara itu, mewakili penyampaian pendapat mini dari pemerintah, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas memaparkan beberapa pokok materi penting dalam RUU prihal perubahan ketiga UU 19/2003 ini antara lain yang pertama adalah pemberian kuasa atribusi kepada menteri sebagai wakil pemerintah.

Kedua, pendirian dan pemebntukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dalam rangka melakukan optimalisasi pengelolaan dividen BUMN.

Ketiga, penguatan tata kelola BUMN melalui pemisahan fungsi regulator, pemegang saham dan pengawas BUMN serta pengaturan koordinasi tentang menteri dan badan, dan penegasan status kekayaan BUMN sebagai kekayaan negara yang dipisahkan agar lebih lincah untuk menjalankan aksi korporasi.

Pemerintah berharap penguatan tata kelola BUMN tersebut dapat memperkuat daya saing BUMN dan mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia seperti yang sudah dicanangkan Presiden Prabowo.

JAKARTA, investor.id - Anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin mengecam dugaan praktik suap dan pemerasan yang terjadi di pintu imigrasi Bandara Soekarno-Hatta. Menurutnya, dugaan praktik suap tersebut merupakan tindakan kejahatan terhadap keamanan negara sehingga harus diusut tuntas dan diberikan sanksi tegas pihak-pihak yang terlibat.

"Imigrasi adalah gerbang terdepan perbatasan negara kita dengan negara lain. Fungsinya menyaring orang-orang yang masuk ke negara supaya tidak memiliki masalah hukum atau mengancam keamanan negara saat berkunjung," ujar TB Hasanuddin kepada wartawan, Minggu (2/2/2025).

Menurut TB Hasanuddin, praktik suap tersebut bukan hanya memalukan, mencoreng, dan merendahkan nama baik bangsa Indonesia di dunia internasional. Menurutnya, praktik suap di Bandara merupakan kejahatan terhadap keamanan negara.

"Ini bukan kejahatan biasa, tapi kejahatan terhadap keamanan negara," tegasnya.

Karena itu, dia meminta kasus ini harus ditindak tegas dan diusut oleh aparat penegak hukum sampai ke akar-akarnya. Dia berharap, praktik suap tidak terus terjadi di Bandara sehingga petugas-petugas Bandara yang terlibat harus dipecat dan diganti.

"Pemerintah harus segera mengusut tuntas aduan dugaan tindak pidana suap tersebut dengan sejelas-jelasnya," pungkas TB Hasanuddin.

Sebelumnya, Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok atau Kedubes China di Indonesia bersurat kepada Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri Indonesia, Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, dan Direktorat Jenderal Urusan Asia Pasifik dan Afrika.

Surat tertanggal 21 Januari 2025 itu menyebutkan sejumlah warga negaranya menjadi korban pemerasan oleh petugas Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta, atau dalam surat itu disebut Bandara Internasional Jakarta. 

Kedubes China juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyelesaikan kasus pemerasan di bandara Indonesia sebanyak 44 kasus selama 2024.

Disebutkan, jumlah tersebut hanyalah sebagian kecil dari banyaknya kasus pemerasan karena masih banyak warga negara Tiongkok yang tidak mengajukan pengaduan. Penyebabnya, jadwal mereka padat atau takut akan tindakan balasan saat masuk ke negara tujuan.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Sejumlah warga negara China diduga menjadi korban pemerasan oleh petugas imigrasi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta).

Kasus ini terungkap setelah sebuah surat yang diduga berasal dari Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok atau Kedubes China di Indonesia tertanggal 21 Januari 2025 yang beredar di media sosial.

CNNIndonesia.com telah merangkum sejumlah fakta terkait kasus tersebut sebagai berikut:

Dalam surat tersebut, Kedubes China menyebut setidaknya 44 kasus pemerasan yang terjadi antara Februari 2024 sampai Januari 2025.

Secara total ada sekitar Rp32.750.000 uang hasil peras yang kini telah dikembalikan kepada lebih dari 60 warga Tiongkok.

"Terlampir adalah daftar kasus pemerasan antara Februari 2024 hingga Januari 2025. Ini hanyalah puncak gunung es karena ada lebih banyak warga China yang diperas namun tidak mengadukannya lantaran jadwal yang padat atau takut akan pembalasan saat masuk di masa mendatang," demikian isi surat tersebut.

Surat tersebut ditujukan kepada Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

Masih dalam surat tersebut, Kedubes China menyampaikan harapannya agar tanda-tanda bertuliskan "Dilarang memberi tip" dan "Silakan lapor jika terjadi pemerasan" dipasang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam bahasa Mandarin, Indonesia, dan Inggris.

CNNIndonesia.com telah menghubungi Kedutaan Besar China di Indonesia mengenai surat yang beredar ini. Namun demikian, Kedubes China enggan berkomentar karena belum memiliki informasi lebih lanjut.

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mencopot semua pejabat di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Bandara Soetta buntut dugaan pemerasan tersebut.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengatakan keputusan tersebut diambil setelah dirinya mendapat laporan berupa data-data terkait dugaan tindak pidana tersebut.

"Kami terima kasih atas informasi tersebut. Langsung kami tarik semua yang ada di data dari penugasan di Soetta, kami ganti," ujar Agus saat dikonfirmasi CNNIndonesia.com melalui pesan tertulis, Sabtu (1/2).

Agus menyebut seluruh pejabat imigrasi Bandara Soetta yang dicopot buntut dugaan pemerasan terhadap WN China itu menjalani pemeriksaan internal.

Agus juga memastikan anak buahnya tersebut akan mendapat hukuman sesuai dengan kadar perbuatannya.

"Saat ini mereka sedang dalam proses pemeriksaan internal. Mereka akan kita hukum sesuai kadar pertanggungjawaban," ucap dia.

Di sisi lain, juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Roy Soemirat mengatakan terus berkoordinasi dengan seluruh kementerian dan lembaga terkait mengenai situasi yang terjadi.

"Direktorat Konsuler Kemlu terus membantu memfasilitasi komunikasi dengan seluruh lembaga/instansi terkait di Indonesia dengan pihak Kedubes RRT," demikian pernyataan Roy, Sabtu.

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Sugiat Santoso mengatakan pungutan liar (pungli) maupun pemerasan yang dilakukan pejabat Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Bandara Soekarno Hatta (Soetta) terhadap warga negara (WN) China telah mencoreng nama Indonesia.

"Adanya pemerasan sejumlah oknum itu tentu mencoreng citra lembaga, bahkan Negara Indonesia," kata Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Sugiat Santoso di Medan, Minggu (2/2/2025).

Sugiat meminta agar tidak ada lagi aksi-aksi curang petugas yang melakukan pemerasan baik terhadap warga negara Indonesia, maupun warga negara asing.

"Ke depan kita ingin warga negara asing ataupun warga negara Indonesia yang melalui Imigrasi di bandara diberikan pelayanan terbaik. Karena ini menjadi perhatian bukan hanya di Indonesia, tetapi tempat dari warga negara asing itu berasal," sebutnya.

Sugiat mengapresiasi tindakan tegas Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto yang mencopot semua pejabat imigrasi yang terlibat dugaan pemerasan terhadap warga negara (WN) China.

"Pertama, tentu kami memberikan apresiasi kepada Pak Menteri yang sudah mengambil sikap tegas memberhentikan pejabat di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Bandara Soekarno Hatta yang diduga ikut melakukan pemerasan kepada WN China tersebut," ucap Sugiat.

Menurut Sugiat langkah yang diambil Agus Andrianto sangat tepat sebagai upaya untuk menghilangkan pemerasan ataupun pungutan liar di tubuh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

"Saya memastikan, Komisi XIII DPR mendukung penuh sikap yang diambil Pak Menteri," sebutnya.

Sebelumnya, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mencopot semua pejabat di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Bandara Soekarno Hatta buntut dugaan pemerasan atau pungutan liar (pungli) terhadap warga negara (WN) China.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menjelaskan, keputusan tersebut diambil setelah dirinya mendapat laporan berupa data-data terkait dugaan tindak pidana tersebut.

"Kami terima kasih atas informasi tersebut. Langsung kami tarik semua yang ada di data dari penugasan di Soetta, kami ganti," ujar Agus saat dikonfirmasi CNNIndonesia melalui pesan tertulis, Sabtu (1/2/2025).

Agus menegaskan, pihaknya tidak menoleransi apa pun bentuk pelanggaran. Ia memastikan, anak buahnya akan mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

"Saat ini mereka sedang dalam proses pemeriksaan internal. Mereka akan kita hukum sesuai kadar pertanggungjawaban," tegas Agus.

Sebanyak tujuh tahanan di Polres Parigi Moutong kabur dari penjara. Mereka meloloskan diri dengan cara menerobos pintu tahanan.

"Iya benar, sesuai dengan video beredar luas ,para pelaku menerobos pintu tahanan pada pukul 05.20 WITA, hari Jumat (31/1)," kata Kasi Humas Polres Parigi Moutong, Iptu Sumarlin kepada CNNIndonesia.com, Minggu (2/2).

Sumarlin menyebutkan tujuh tahanan ini terdiri dari enam tahanan kasus narkoba dan satu tahanan kasus pencurian.

"Enam tahanan narkoba yakni, CL, SP, AL, MT, WL, MG dan FA kasus pencurian. FA menyerahkan diri setelah dilakukan upaya pengejaran dan razia untuk memperkecil gerak tahanan," ungkapnya.

Sementara dari hasil pengejaran Polres Parigi Moutong, kata Sumarlin satu tahanan dilumpuhkan, lantaran berusaha melarikan diri.

"Satu tahanan inisial CL, diberikan tindakan tegas terukur, kemudian dibawa ke RSUD Anuntaloko Parigi untuk mendapatkan perawatan medis," jelasnya.

Pengembangan berlanjut, kata Sumarlin hingga berhasil menangkap lima tahanan yang bersembunyi di perbukitan di Desa Toboli Barat.

"Lima tahanan narkoba ini, ditangkap saat bersembunyi di perkebunan warga. Namun, para tahanan berusaha kabur sehingga dilumpuhkan dan dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis," terangnya.

Sementara ini, kata Sumarlin para tahanan telah bawa ke Polres Parigi Moutong untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

"Saat ini, 6 orang tahanan yang kabur sudah di tahanan kembali di Polres Parigi Moutong dan 1 tahanan sementara dalam perawatan di rumah sakit," pungkasnya.

JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan retreat atau pembekalan kepala daerah terpilih tetap dilakukan meski pemerintah tengah menerapkan efisiensi anggaran. Retreat diperlukan untuk menyatukan visi misi seluruh kepala daerah terpilih di Pilkada Serentak 2024.

"Kan begini, efisiensi anggaran bukan berarti juga kegiatan yang memang itu penting, memang itu diperlukan, kemudian tidak dilaksanakan, nggak begitu juga," ujar Prasetyo, Minggu (2/2/2025).

Dia memastikan biaya pelaksanaan retreat kepala daerah terpilih bukan dari Presiden Prabowo Subianto. Retreat akan dibiayai APBN. "Nggak pribadi dari Prabowo dong, dari pemerintah," ucapnya.

"Karena itu kan di awal-awal ya (anggaran dari Prabowo saat retreat kabinet), di awal-awal masa pemerintahannya," tambah Prasetyo.

Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menuturkan para kepala daerah mengikuti retreat setelah seminggu mereka dilantik. Kegiatan bakal dilaksanakan mulai awal pekan depan.

"Kemungkinan besar (retreat kepala daerah) di Magelang. Mungkin sekitar seminggu setelah pelantikan," kata Bima di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (23/1/2025) lalu.

Retreat bakal dilaksanakan lebih dari sepekan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilibatkan untuk menjadi pengisi materi.