Ankara -

Turki menyatakan siap untuk menampung sejumlah tahanan Palestina yang dibebaskan dari penjara-penjara Israel sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata antara Hamas dan Tel Aviv di Jalur Gaza.

Hal ini, seperti dilansir AFP, Senin (3/2/2025), disampaikan oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Turki Hakan Fidan saat melakukan kunjungan ke Qatar pada Minggu (2/2) waktu setempat.

Fidan menyebut kesediaan Ankara menampung warga Palestina yang dibebaskan Tel Aviv itu mendapat dukungan Presiden Recep Tayyip Erdogan.

"Presiden kami telah menyatakan bahwa kami siap untuk menampung sejumlah warga Palestina yang telah dibebaskan... demi mendukung perjanjian tersebut," ucap Fidan saat berbicara dalam konferensi pers di Doha.

"Turki, bersama dengan negara-negara lainnya, akan mengambil bagian dalam hal ini sehingga perjanjian gencatan senjata dapat tetap berlaku," sebutnya.

Tahap pertama gencatan senjata Gaza fokus pada pembebasan 33 sandera Israel yang ditahan Hamas, yang ditukarkan dengan pembebasan sekitar 1.900 tahanan, sebagian besar warga Palestina, yang ditahan di penjara-penjara Israel.

Kebanyakan dari tahanan Palestina yang dibebaskan Tel Aviv itu akan diasingkan secara permanen setelah mereka dibebaskan. Namun belum diketahui secara jelas ke mana saja para tahanan itu akan diasingkan.

Total 183 tahanan dibebaskan oleh Israel pada Sabtu (1/2) waktu setempat, yang ditukarkan dengan tiga sandera Israel yang dibebaskan Hamas di Jalur Gaza. Sebanyak tujuh tahanan Palestina dan satu tahanan asal Mesir telah dideportasi usai dibebaskan oleh Tel Aviv.

Berbicara dalam konferensi pers yang sama, Perdana Menteri (PM) Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani mengatakan dirinya dan Fidan membahas soal "perkembangan di wilayah Palestina yang diduduki dan Suriah" dalam pertemuan mereka yang digelar tertutup.

Qatar merupakan salah satu mediator untuk gencatan senjata Gaza, bersama dengan Mesir dan Amerika Serikat (AS).

Dalam pernyataannya, PM Qatar menyerukan "semua pihak untuk menghormati semua ketentuan perjanjian dan memulai (perundingan) tahap kedua", yang dimaksudkan untuk mengakhiri pertempuran Hamas dan Israel secara lebih pemanen.

Tanggal untuk perundingan resmi yang melibatkan para mediator dan delegasi dari Hamas dan Israel belum ditentukan, dengan tahap pertama gencatan senjata yang berlangsung selama 42 hari akan berakhir bulan depan.

(nvc/ita)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra berharap Polri menerapkan pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian kasus-kasus tertentu, terutama bagi pelanggar dalam keadaan khusus.

Harapan itu disampaikan dalam Pembekalan Rapat Pimpinan Polri di Jakarta pada Jumat (31/1) lalu.

"Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Polri dapat menjadi lembaga yang lebih profesional dan akuntabel dalam menjalankan tugasnya," ucap Yusril seperti dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Dalam pembekalan itu, dia menyebutkan hal tersebut seiring dengan peran Polri dalam mendukung Astacita pemerintahan, dengan fokus pada penegakan hukum yang adil, pencegahan pelanggaran HAM, dan pengelolaan yang transparan.

Yusril pun menegaskan kembali kedudukan, peran, dan kewenangan Polri sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.

Polri juga diharapkan mengedepankan integritas dan etika profesional untuk mencegah diskriminasi dan penyalahgunaan wewenang, serta melindungi kelompok rentan.

Sebelumnya, Polri tercatat telah menyelesaikan lebih dari 2.000 perkara melalui pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) sepanjang tahun 2024.

Komitmen kami dalam mengedepankan restorative justice dibuktikan dengan adanya kenaikan penyelesaian perkara melalui mekanisme restorative justice sebesar 2.888 perkara (15,89 persen) dari sebelumnya tahun 2023 sebesar 18.175 perkara, menjadi 21.063

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra berharap Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dapat menerapkan pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian kasus-kasus tertentu, terutama bagi pelanggar dalam keadaan khusus.

Harapan itu disampaikan dalam Pembekalan Rapat Pimpinan (Rapim) Polri di Jakarta (31/1). "Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Polri dapat menjadi lembaga yang lebih profesional dan akuntabel dalam menjalankan tugasnya," ucap Yusril seperti dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Dalam pembekalan itu, dia menyebutkan hal tersebut seiring dengan peran Polri dalam mendukung Astacita pemerintahan, dengan fokus pada penegakan hukum yang adil, pencegahan pelanggaran HAM, dan pengelolaan yang transparan.

Yusril pun menegaskan kembali kedudukan, peran, dan kewenangan Polri sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.

Ia berharap peran dan kedudukan Polri bisa semakin diperkuat dalam mendukung terwujudnya Astacita pemerintahan.

Polri juga diharapkan mengedepankan integritas dan etika profesional untuk mencegah diskriminasi dan penyalahgunaan wewenang, serta melindungi kelompok rentan.

Selain itu, dirinya juga meminta Polri untuk dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum melalui program polisi berbasis masyarakat (community policing).

"Hal ini untuk menjaga keamanan dan menyelesaikan masalah sosial," tuturnya.

Sebelumnya, Polri tercatat telah menyelesaikan lebih dari 2.000 perkara melalui pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) sepanjang tahun 2024.

Capaian tersebut disampaikan oleh Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dalam acara Rilis Akhir Tahun 2024 yang digelar di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta (31/12/2024).

“Komitmen kami dalam mengedepankan restorative justice dibuktikan dengan adanya kenaikan penyelesaian perkara melalui mekanisme restorative justice sebesar 2.888 perkara (15,89 persen) dari sebelumnya tahun 2023 sebesar 18.175 perkara, menjadi 21.063 perkara pada tahun 2024," ucap Kapolri.

Kenaikan jumlah tersebut, kata dia, menegaskan komitmen Polri dalam menerapkan penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif yang diharapkan dapat memberikan rasa keadilan bagi semua pihak.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

BEKASI, KOMPAS.com - Pihak developerCluster Setia Mekar Residence 2 di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, berkomitmen untuk bertanggung jawab atas penggusuran lahan yang terjadi.

Hal ini disampaikan oleh Abdul Bari, perwakilan developer, melalui pesan tertulis pada Senin (3/2/2025).

“Bentuk perlawanan melalui gugatan penolakan eksekusi di PN Cikarang dan PN Kota Bekasi merupakan bentuk tanggung jawab developer,” ujar Bari, Senin.

Sebagai developer, ujar Bari, ia telah memenuhi dua aspek utama dalam pengembangan properti, yaitu legalitas tanah yang berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) dan legalitas bangunan yang berupa Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

“Kedua hal tersebut telah dipenuhi dan diproses sesuai ketentuan aturan yang berlaku,” tambahnya.

Lebih lanjut, Bari merinci langkah-langkah yang telah dilakukan dalam proses transaksi jual beli.

Berdasarkan hasil pengecekan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SKPT) oleh notaris di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bekasi, SHM tidak terblokir, tidak terdapat sita, dan tidak ada sengketa.

Selain itu, kata Bari, transaksi juga telah dilakukan di hadapan notaris dan pejabat Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Di sisi lain, pembayaran pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan (PPh) juga telah divalidasi.

Menurut Bari, proses balik nama ke atas nama pembeli yang beriktikad baik juga telah dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi.

Lalu, pembelian dilakukan melalui KPR bank yang telah melewati verifikasi keabsahan legalitas tanah dan bangunan sehingga dapat memperoleh fasilitas KPR.

"Hak dan kewajiban para pihak telah dijalankan secara benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan," ucap Bari.

Sebelumnya, Pengadilan Negeri Cikarang Kelas II mengeksekusi dan mengosongkan lahan terhadap 27 bidang tanah di Cluster Setia Mekar Residence 2 pada Kamis (30/1/2025).

Eksekusi ini merujuk pada putusan Pengadilan Negeri Bekasi dengan nomor 128/PDT.G/1996/PN.BKS tertanggal 25 Maret 1997.

Total lahan yang dieksekusi mencakup area seluas 3.100 meter persegi, termasuk tanah, ruko, dan warung.

“Untuk penghuninya, total ada 14 orang,” kata Ahmad Bari, Minggu (3/2/2025).

Tehran (ANTARA) - Seorang tahanan Israel yang dibebaskan dalam pertukaran tahanan putaran keempat antara Israel dan Hamas mengucapkan terima kasih kepada sayap militer Hamas karena telah memenuhi kebutuhannya dan merawatnya selama ditahan di Gaza.

Keith Siegel, penduduk asli Carolina Utara yang memiliki kewarganegaraan Israel, mengirim surat kepada Brigade al-Qassam pada Minggu (2/1) untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya karena telah memastikan ia mendapatkan semua yang ia butuhkan selama dalam tahanan.

"Para pejuang yang menjaga saya selama periode ini memastikan untuk memenuhi semua kebutuhan saya, termasuk makanan, minuman, obat-obatan, vitamin, perawatan mata, alat pemantau tekanan darah, dan kebutuhan lainnya," katanya.

“Mereka juga membawakan dokter ketika saya merasa tidak sehat dalam waktu yang lama. Para penjaga menanggapi permintaan saya terkait makanan, masalah makanan, dan lain-lainnya... Mereka juga memastikan membawa makanan yang sesuai dengan kondisi kesehatan saya, makanan vegetarian tanpa minyak,” tambahnya.

Siegel mengkritik rezim Israel karena tidak berbuat cukup untuk mencapai kesepakatan demi memulangkan para tahanan lebih cepat dan mengakhiri perang berdarah di Gaza.

"Saya berharap perdamaian segera datang dan saya ingin berterima kasih kepada para pejuang yang telah menjaga saya selama periode ini," ucapnya.

Siegel dibebaskan pada Sabtu (1/1) dalam pertukaran tahanan putaran keempat antara perlawanan Palestina dan rezim pendudukan.

Sumber: IRNA-OANA

Penerjemah: Kuntum Khaira Riswan
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2025

TASIKMALAYA, iNewsTasikmalaya.id - Rencana penutupan lahan yang semula dijadwalkan pada 2 Februari 2025 akhirnya mengalami penyesuaian. 

Namun, pihak kuasa hukum ahli waris memastikan bahwa mereka tetap akan melakukan penutupan lahan pada tanggal 4 Februari mendatang.

Jono Sujono, selaku kuasa hukum ahli waris, menyampaikan bahwa hingga saat ini belum ada komunikasi atau surat resmi dari pihak pemerintah Kota Tasikmalaya terkait langkah hukum maupun respon terhadap rencana penutupan lahan tersebut.  

"Kami sudah menyampaikan beberapa informasi dan pemberitahuan¥tt terkait rencana penutupan ini, namun sampai saat ini belum ada surat atau komunikasi resmi dari pihak terkait. Maka, sesuai dengan persiapan yang sudah maksimal, kami akan tetap melaksanakan penutupan lahan pada tanggal 4," ujar Jono Sujono, pada Minggu (2/2/2025) malam. 

Jono juga mengapresiasi langkah Kapolres Kota Tasikmalaya yang akan memfasilitasi pertemuan antara tim kuasa hukum dengan pejabat pemerintah kota. 

Menurutnya, pertemuan tersebut amenjadi langkah positif untuk mencari solusi terbaik bagi semua pihak yang terlibat.

"Saya berterima kasih kepada Bapak Kapolres yang telah mendampingi kami dan memfasilitasi pertemuan dengan pejabat pemerintah Kota Tasikmalaya. Kami berharap dari pertemuan ini akan ada kesepakatan yang adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku," lanjutnya.

Jika hingga hari Selasa nanti tidak ada keputusan atau kesepakatan yang dicapai dalam pertemuan tersebut, Jono menegaskan bahwa pihaknya akan langsung mengambil tindakan untuk menutup dan mengambil alih lahan sesuai dengan sertifikat yang mencantumkan luas tanah sebesar 440 meter persegi.

Jono menegaskan bahwa lahan yang akan diambil alih telah mengalami kerugian selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, pihaknya berkomitmen untuk mengembalikan lahan tersebut sesuai dengan luas yang tercatat dalam sertifikat. 

"Tanah ini sejak dulu memiliki luas 440 meter persegi, bukan 144 meter persegi seperti yang dipermasalahkan. Kami hanya ingin mengembalikan hak ahli waris yang selama ini tidak bisa menikmati tanah mereka sendiri," tegasnya.  

Sebagai langkah akhir, pihak kuasa hukum tetap berpegang teguh pada keputusan untuk menutup lahan tersebut pada tanggal 4 Februari, meskipun nantinya masih ada pertemuan lebih lanjut setelah hasil diskusi dengan pemerintah dan pihak kepolisian. 

"Kami tetap akan melaksanakan penutupan lahan, sesuai dengan aturan yang berlaku dan hasil pertemuan yang akan kami jalani dalam waktu dekat. Ditutup dengan ban," pungkas Jono Sujono.  

Pihaknya berharap ada komunikasi dan solusi terbaik agar sengketa ini dapat terselesaikan dengan adil tanpa menimbulkan konflik berkepanjangan.

Editor : Asep Juhariyono

TOKYO - Wanita Jepang berusia 81 tahun ini dikenal dengan nama Akiyo. Dia lebih suka dijebloskan ke penjara daripada hidup bebas di luar dengan alasan hidup di penjara sepenuhnya gratis.

Untuk itulah, wanita tua tersebut sengaja melakukan kejahatan untuk mendapatkan tempat di penjara. Cara hidupnya yang nyeleneh ini dipilih setelah dia kesepian karena ditelantarkan putranya.

Menurut laporan South China Morning Post, Senin (3/2/2025), Akiyo telah dipenjara dua kali karena mencuri. Pertama, dia mencuri makanan saat berusia 60-an dan kemudian mengulanginya lagi saat hidup dengan uang pensiun menjadi sulit.

Akiyo dijebloskan ke Penjara Wanita Tochigi, penjara wanita terbesar di Jepang, yang terletak di utara Tokyo. Penjara itu menampung hampir 500 narapidana, yang sebagian besar adalah orang lanjut usia (lansia).

"Saya membuat keputusan yang buruk dan mencuri, mengira itu akan menjadi masalah kecil. Jika saya stabil secara finansial dan memiliki gaya hidup yang nyaman, saya pasti tidak akan melakukannya," kata Akiyo, merenungkan penahanannya.

"Ada orang-orang yang sangat baik di penjara ini. Mungkin kehidupan ini adalah yang paling stabil bagi saya," imbuh dia.

Sebelum dijatuhi hukuman penjara, Akiyo tinggal bersama putranya yang berusia 43 tahun yang tidak menginginkannya tinggal dan sering menyuruhnya pergi. Setelah dibebaskan pada Oktober 2024, dia berjuang melawan rasa malu dan takut akan keputusan putranya.

"Saya takut bagaimana dia akan menilai saya. Hidup sendiri adalah hal yang sangat sulit, dan saya merasa malu karena berakhir dalam situasi ini. Saya benar-benar merasa bahwa jika saya memiliki kemauan yang lebih kuat, saya bisa menjalani hidup yang berbeda, tetapi saya sudah terlalu tua untuk melakukan apa pun sekarang," katanya.

Takayoshi Shiranaga, seorang petugas di penjara, menyoroti bahwa bagi narapidana lanjut usia, tinggal di penjara lebih baik daripada meninggal sendirian di luar penjara. Banyak yang bersedia membayar 20.000 hingga 30.000 yen per bulan untuk tinggal di penjara jika mereka mampu.

Populasi Lansia Jepang

Menurut data pemerintah, jumlah penduduk Jepang yang berusia 65 tahun atau lebih mencapai rekor tertinggi yaitu 36,25 juta pada tahun 2024, menjadikannya salah satu masyarakat dengan penuaan tercepat di dunia.

Jumlah lansia kini mencapai 29,3 persen dari total populasi Jepang, yang juga merupakan rekor tertinggi.

Kementerian Dalam Negeri dan Komunikasi menambahkan bahwa proporsi penduduk lansia menempatkan Jepang di urutan teratas dari 200 negara dan kawasan dengan populasi lebih dari 100.000 jiwa.

Ogan Komering Ilir -

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kayuagung di Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, menggelar razia gabungan bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) OKI, TNI dan Polri komitmen bersama memberantas pungutan liar dan narkoba (halinar) sekaligus menjaga keamanan lapas.

Dalam razia ini dilakukan tes urine secara acak terhadap 30 warga binaan dari berbagai blok dan hasilnya semuanya negatif menggunakan narkoba. Namun, ditemukan sejumlah barang seperti 3 unit handphone, kabel, sikat gigi, sendok, gunting, charger, alat pencukur jenggot, dan barang lainnya yang dilarang.

"Kami melakukan razia gabungan untuk memberantas peredaran narkoba di dalam Lapas dan juga merazia bila ada warga binaan yang membawa handphone dan barang lainnya. Dari razia ini kami dapati sejumlah barang seperti 3 unit handphone, kabel, sikat gigi, sendok, gunting, charger dan lainnya yang dilarang," ujar Kalapas Kelas IIB Kayuagung Jefri Ginting, Senin (3/2/2025).

Menurutnya, Lapas Kelas IIB Kayuagung sangat berkomitmen untuk memberantas penggunaan handphone dan pungutan liar dan narkoba (Halinar) dalam sel napi. Sanksi tegas bakal diterima napi yang kedapatan memiliki handphone.

"Bagi warga yang kedapatan membawa handphone maka akan diberikan sanksi tidak akan mendapatkan haknya selama di dalam lapas," ujarnya.

Jefri menyebut, selain melakukan razia rutin, pihaknya juga mengimbau seluruh warga binaan jangan coba-coba untuk membawa barang terlarang. Pihaknya juga akan menelusuri barang tersebut dapat dari mana jika memang warga binaan tersebut yang membawa maka akan dipindahkan jauh dari Lapas Kayuagung.

"Bila ada yang ketahuan membawa handphone, maka akan kami leter F kan yaitu hak-haknya kami cabut dan tidak akan diberikan hak seperti remisi, grasi, kunjungan dan lainnya. Kalau untuk pemilik narkoba otomatis akan dikenakan pidana," ujarnya.

Jepri pun mengimbau bagi seluruh keluarga yang hendak membesuk warga binaan untuk tidak sekali-kali mengirimkan barang terlarang kepada warga binaan.

"Kami sudah sosialisasi jauh-jauh hari, tolong barang-barang terlarang seperti narkoba, handphone, dan sajam lainnya jangan dibawa ke dalam lapas akan kami sanksi tegas," pungkasnya.

(des/des)

Parigi Moutong -

Sebanyak 7 orang tahanan Polres Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah (Sulteng) kabur usai melawan petugas piket. Para tahanan kabur saat petugas hendak mengambil makanan dari dalam sel.

Para tahanan kabur dari Rutan Polres Parimo, Kecamatan Parigi Utara pada Jumat (31/1) pukul 05.21 Wita. Momen ketujuh tahanan kabur dari sel terekam kamera CCTV Rutan Polres Parimo.

Dalam video yang dilihat detikcom, terlihat seorang anggota polisi berjaga di rutan. Polisi tersebut membuka gembok sel untuk mengambil rantang makanan.

Setelah sel terbuka, terlihat seorang tahanan mengambil keranjang besar berisi rantang makanan seolah-olah akan diberikan ke polisi. Polisi yang akan mengambil keranjang itu tiba-tiba didorong oleh tahanan tersebut.

Tampak polisi itu memiting tahanan yang mendorongnya. Namun tiba-tiba tidak kurang 6 tahanan lainnya berlari cepat keluar dari dalam sel.

Polisi tersebut terlihat mengejar para tahanan kabur, namun beberapa saat polisi itu kembali dan mengunci pintu sel lalu tampak panik dan berjalan keluar.

"Secara singkat dia (7 tahanan) lari menerobos penjaga tahanan, mereka pada saat ini, mau kasih keluar rantang makanan," ujar Kasi Humas Polres Parimo Iptu Sumarlin kepada wartawan, Sabtu (1/2/2025).

Para tahanan kabur masing-masing berinisial FA, CL, SP, AL, MT, WL dan MG. Ia menyebut 6 orang pelaku merupakan tahanan kasus narkoba, satu lainnya kasus pencurian.

Sumarlin menuturkan para tahanan kabur ditangkap kurang dari 24 jam. Satu tahanan menyerahkan diri, sementara 6 tahanan lainnya ditembak di bagian kaki lantaran melawan saat akan ditangkap.

"Melumpuhkan kaki masing-masing pelaku dan langsung dievakuasi ke RSUD Anuntaloko menggunakan mobil ambulans Polres Parigi Moutong untuk mendapatkan perawatan," terang Sumarlin.

(sar/hsr)

GAZA, KOMPAS.com - Sebanyak 110 tahanan Palestina akhirnya dibebaskan oleh Israel pada Kamis (30/1/2025), setelah sempat mengalami penundaan akibat kekacauan dalam serah- terima sandera yang dilakukan Hamas di Gaza.

Pembebasan ini merupakan bagian dari kesepakatan pertukaran tahanan antara Israel dan Hamas, yang juga mencakup penyerahan tiga sandera Israel serta lima warga Thailand oleh Hamas.

Namun, prosesi di Kota Khan Younis berlangsung tegang, memicu kecaman dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

Netanyahu menilai serah terima yang berlangsung dalam kondisi kacau itu membahayakan keselamatan para sandera.

“Kami tidak akan menoleransi ancaman terhadap sandera kami,” tegasnya dalam pernyataan yang dikutip dari Reuters.

Setelah sempat ditunda, bus yang mengangkut para tahanan Palestina akhirnya tiba di Ramallah, Tepi Barat. Ratusan warga Palestina menyambut mereka dengan yel-yel perjuangan dan pelukan haru.

Salah satu tahanan yang dibebaskan adalah Zakaria Zubaidi, mantan pemimpin Brigade Syuhada Al Aqsa.

“Puji syukur, saya diberkahi dengan kebebasan hari ini. Semoga para syuhada Gaza mendapatkan kedamaian,” kata Zubaidi dalam sambutannya.

Di tengah euforia pembebasan, bentrokan sempat pecah di pintu masuk Ramallah antara warga Palestina dan pasukan Israel.

Pejabat kesehatan Palestina melaporkan, sedikitnya 14 orang terluka akibat peluru tajam dan gas air mata yang ditembakkan pasukan Israel.

Pembebasan ini merupakan bagian dari gencatan senjata yang berlaku sejak 19 Januari 2025. Namun, hingga kini masih ada 82 sandera yang ditahan Hamas di Gaza, dengan sekitar 30 di antaranya dilaporkan telah tewas.

Perang yang berlangsung lebih dari 15 bulan antara Israel dan Hamas telah menyebabkan lebih dari 47.000 warga Palestina tewas serta memicu krisis kemanusiaan di Gaza.

Sementara itu, pihak Israel melaporkan sekitar 1.200 orang tewas akibat serangan Hamas, dengan lebih dari 250 orang diculik sejak konflik kembali memanas.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto buka suara soal informasi dari Kedutaan Besar China di Indonesia mengenai 44 kasus pungutan liar oleh petugas imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta terhadap warga negara China.

Menurutnya, surat dari Kedubes China yang menyatakan adanya pungli sebesar Rp32 juta menjadi momentum bagi petugas imigrasi untuk berbenah.

"Kami berterima kasih dengan informasi dari Kedutaan Besar China atas perilaku anggota di lapangan, dan kami akan terus berbenah demi kebaikan institusi imigrasi, termasuk di pemasyarakatan," kata Agus dilansir dari Antara, Senin (3/2/2025).

Agus juga menegaskan bahwa Kementerian Imipas akan selalu terbuka dengan kritik maupun saran selama dapat dipertanggungjawabkan.

Oleh sebab itu, dia mengaku bersyukur dengan informasi dari Kedubes China mengenai 44 kasus pungli terhadap warga negara China oleh petugas imigrasi yang terjadi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

"Kalau enggak diinformasikan Kedubes China, kami 'kan enggak tahu. Dengan begini, kami bersyukur. Tanpa tunggu lama dapat kami ambil langkah perbaikan, dan ini menjadi peringatan untuk jajaran unit pelayanan agar amanah dan tak ceroboh dalam menjalankan tugasnya," ujarnya.

Sebelumnya, beredar surat resmi dari Kedubes China di Indonesia tertanggal 21 Januari 2025, dan tertuju ke Kementerian Luar Negeri, mengenai kasus pemerasan terhadap warga negara Tiongkok yang terjadi di Bandara Internasional Jakarta atau Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

Kedubes RRT menyebutkan bahwa mereka telah menyelesaikan sedikitnya 44 kasus pemerasan dengan total uang sekitar Rp32,7 juta yang dikembalikan kepada lebih dari 60 warga negara China.

"Ini hanyalah sebagian kecil dari banyaknya kasus pemerasan karena masih banyak lagi warga negara China yang tidak mengajukan pengaduan karena jadwal yang padat atau takut akan tindakan balasan saat masuk ke negara tujuan," tulis Kedubes China dalam surat tersebut.

Selain itu, Kedubes China berharap agar tanda yang bertuliskan "Dilarang memberi tip", "Silakan lapor jika terjadi pemerasan" dalam bahasa Indonesia, Mandarin, dan Inggris dapat dipasang di tempat pemeriksaan imigrasi guna memberantas masalah pemerasan di bandara.

Kedubes China juga berharap agar perintah larangan memberi tip dapat dikeluarkan kepada agen-agen perjalanan asal China sehingga mereka tidak akan menyarankan wisatawan Negeri Tirai Bambu untuk menyuap petugas imigrasi bandara di Indonesia.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Panitia Khusus (Pansus) 2 DPRD Kota Bandung, saat ini sedang membahas Rancangan Peraturan Daerah(Raperda) tentang Pembudayaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Menurut Anggota Pansus 2, Eko Kurnianto WST MPMat, Perda ini memiliki nilai sangat strategis bagi internalisasi nilai nilai luhur pancasila dalam kehidupan masyarakat dan mewarnai kehidupan baik sosial, ekonomi, pendidikan, produk hukum.

"Terlebih lagi untuk Kota Bandung yang masyarakatnya heterogon baik suku, agama, ras sehingga Pancasila sebagai konsensus bernegara dapar menjadi pemersatu," ujar Eko, kepada wartawan, Senin (3/2/2025).

Menurut Eko, Perda ini dibuat karena generasi hari ini harus mengetahui, memahami dan melaksakan nilai nilai pancasila. Agar, generasi muda di Kota Bandung semakin kokoh dalam berketuhanan/beragama. "Generasi muda harus memiliki kepedulian pada kemanusiaan, bersatu sebagai satu bangsa, mampu berdemokrasi secara sehat cerdas dan berkeadilan sosial menyongsong Indonesia emas," katanya.

Eko mengatakan beberapa yang dibahas dalam Reperda Pembudayaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan antara pedoman pelaksanaan, bentuk dan materi, peran serta masyarakat dalam pembudayaan ideologi Pancasila dan penghargaan kepada masyarakat.

"Daerah yang sudah membuat Perda terkait Ideologi Pancasila diantaranya Surabaya dan Yogyakarta," kata Eko.

Eko mengatakan saat ini cenderung generasi muda tidak mengenal nilai nilai Pancasila. " Ini terbukti tidak lagi adanya program yang menginternalisasi nilai pancasila dikalangan anak muda tidak adanya pelajaran di sekolah, tidak ada lagi penataran P4 atau program lain yang menyentuh masyarakat, " ujarnya.

Menurutnya, disisi lain arus globalisasi yang menerpa membuat generasi muda lebih mengenal budaya luar dibandingkan nilai luhur bangsa. Karena, di Surabaya setelah memiliki Perda Pembudayaan ideologi Pancasila, sangat terasa masyarakat Surabaya memiliki jiwa heroisme dan cinta bangsa. "Dalam Perda ini ada pedoman dan aturan yang untuk menjadi rujukan bagi walikota membuat program bagi pembudayaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan," katanya.

Eko berharap, Perda Pembudayaan Ideologi Pancasila akan membentuk karakter dan jati diri SDM Indonesia, terutama Kota Bandung. Agar, tetap memegang teguh nilai Panacasila sesuai dengan jati diri Kota Bandung yang ramah, toleran, dan berbudaya yang mendunia.

Selain itu, Raperda ini mengarahkan pada terciptanya keharmonisan dan kerukunan, serta meningkatkan kuailtas pemahaman masyarakat tentang Pancasila dan karakter bangsa.