JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memberikan perlindungan kepada sembilan saksi dan korban dalam kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang dilakukan terdakwa Agus disabilitas sejak 20-23 Januari 2025.

Perlindungan tersebut mencakup pemenuhan hak prosedural, seperti pendampingan dalam persidangan serta layanan medis dan psikologis.

Layanan Perlindungan dilakukan LPSK bekerja sama dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram untuk menghadirkan saksi dan korban yang terlindung dalam persidangan.

Beberapa saksi dan korban yang hadir dalam persidangan tersebut antara lain MA, AR, JB, dan YD.

Menghadapi persidangan kasus kekerasan seksual, korban rentan mengalami trauma psikologis. Untuk itu, LPSK menggandeng psikolog guna memberikan penguatan psikologis sebelum persidangan, memastikan para korban siap memberikan keterangan di hadapan majelis hakim.

Kemudian, persidangan akan kembali digelar pada 3 Februari 2025 dengan menghadirkan saksi dan korban lainnya yang berada dalam perlindungan LPSK, yaitu LA, IK, dan AR.

Lebih lanjut, LPSK mengapresiasi langkah Pengadilan Negeri (PN) Mataram, khususnya majelis hakim dan jaksa penuntut umum, yang telah menggelar persidangan secara tertutup dan mengakomodasi permintaan korban agar mereka tidak berhadapan langsung dengan terdakwa.

Hal itu sesuai dengan ketentuan KUHP dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Wakil Ketua LPSK, Sri Nurherwati mengatakan, perlindungan bagi korban kekerasan seksual penting untuk memastikan keadilan.

Dia menegaskan bahwa tidak ada hak istimewa atau kekebalan hukum bagi pelaku kekerasan seksual, meskipun pelaku adalah penyandang disabilitas.

Menurut dia, penanganan kasus kekerasan seksual harus berpusat pada pengalaman korban. Oleh karena itu, meskipun secara kasat mata pelaku dianggap tidak memungkinkan untuk melakukan tindak pidana, fakta yang disampaikan korban tetap harus didengar untuk memastikan kebenaran.

Sri Nurherwati menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah mengatur hak penyandang disabilitas dalam memperoleh keadilan, termasuk dalam kapasitas mereka sebagai pelaku, korban, maupun saksi.

Dia menyebut, negara wajib menyediakan akomodasi yang layak dalam proses peradilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak dalam Proses Peradilan.

"Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual melibatkan pendampingan hukum dan dukungan psikologis yang sangat penting. Kami memastikan korban siap memberikan keterangan tanpa rasa takut atau malu agar hak-hak mereka dapat terpenuhi dengan sebaik-baiknya," ujar Sri Nurherwati.

Selain itu, dia juga menyoroti pentingnya restitusi bagi korban kekerasan seksual. Apalagi, Undang-Undang TPKS telah menegaskan bahwa restitusi adalah hak korban.

"Restitusi bukanlah sesuatu yang bersifat transaksional, melainkan hak korban yang menjadi tanggung jawab pelaku," katanya.

Restitusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.

Sri Nurherwati mengatakan, dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual, korban memiliki hak yang wajib dipenuhi oleh pelaku, yakni kebenaran, keadilan dengan pelaku mendapatkan sanksi, dan pemulihan korban mendapat hak hidupnya kembali atas hak dan sosialnya.

Selain pendampingan hukum, korban kekerasan seksual juga berhak atas bantuan medis, psikologis, psikososial, dan restitusi sebagai ganti kerugian dari pelaku. LPSK terus mendorong agar hak-hak korban dalam memperoleh restitusi dapat terpenuhi.

Sri Nurherwati berharap sinergi antara aparat penegak hukum dan pendamping korban semakin kuat, sehingga hak-hak korban kekerasan seksual dapat terpenuhi secara optimal.

Washington (ANTARA) - Presiden Amerika Serikat Donald Trump dijadwalkan menandatangani perintah eksekutif pada Selasa (4/2) untuk menarik diri dari Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNHRC), demikian dilansir media setempat.

Trump juga akan menghentikan pendanaan kepada Badan Bantuan PBB untuk Pengungsi Palestina di Kawasan Timur Dekat (UNRWA), menurut laporan tersebut mengutip seorang pejabat Gedung Putih.

Pada hari yang sama, Trump dijadwalkan bertemu dengan kepala otoritas Israel Benjamin Netanyahu yang sedang melakukan kunjungan, yang sejak lama telah mengkritik UNRWA.

Selama masa jabatan pertama Trump pada Juni 2018, AS menarik diri dari UNHRC, mengatakan bahwa badan tersebut memberikan keanggotaan kepada negara-negara yang tidak layak menerimanya dan menaruh "fokus yang tidak proporsional dan permusuhan tak berkesudahan terhadap Israel."

Namun demikian, pada Februari 2021, menteri luar negeri AS saat itu, Antony Blinken, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pemerintahan Joe Biden akan kembali terlibat dengan UNHRC sebagai pengamat.

Sejak 1950, UNRWA telah mendampingi pengungsi Palestina di Yordania, Lebanon, Suriah, Gaza, dan Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur.

Pewarta: Xinhua
Editor: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Copyright © ANTARA 2025

Washington (ANTARA) - Presiden Amerika Serikat Donald Trump dijadwalkan menandatangani perintah eksekutif pada Selasa (4/2) untuk menarik diri dari Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNHRC), demikian dilansir media setempat.

Trump juga akan menghentikan pendanaan kepada Badan Bantuan PBB untuk Pengungsi Palestina di Kawasan Timur Dekat (UNRWA), menurut laporan tersebut mengutip seorang pejabat Gedung Putih.

Pada hari yang sama, Trump dijadwalkan bertemu dengan kepala otoritas Israel Benjamin Netanyahu yang sedang melakukan kunjungan, yang sejak lama telah mengkritik UNRWA.

Selama masa jabatan pertama Trump pada Juni 2018, AS menarik diri dari UNHRC, mengatakan bahwa badan tersebut memberikan keanggotaan kepada negara-negara yang tidak layak menerimanya dan menaruh "fokus yang tidak proporsional dan permusuhan tak berkesudahan terhadap Israel."

Namun demikian, pada Februari 2021, menteri luar negeri AS saat itu, Antony Blinken, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pemerintahan Joe Biden akan kembali terlibat dengan UNHRC sebagai pengamat.

Sejak 1950, UNRWA telah mendampingi pengungsi Palestina di Yordania, Lebanon, Suriah, Gaza, dan Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur.

Pewarta: Xinhua
Editor: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengacara pelaku pembunuhan, Gregorius Ronald Tannur, Lisa Rachmat, menawarkan uang Rp 2 miliar kepada pengacara korban, Dini Sera Afrianti, jika sepakat turut mengkondisikan perkara kliennya dan berhasil sesuai keinginan.

Informasi ini diungkapkan kuasa hukum keluarga Dini, Meigi Angga Kuswantoro, saat dihadirkan sebagai saksi dugaan suap tiga hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang didakwa menerima suap untuk membebaskan Ronald Tannur.

Dalam persidangan itu, Meigi mengungkapkan, Lisa menemui koleganya yang juga pengacara Dini, Dimas Yemahura Al Farauq, di salah satu rumah makan seafood.

“(Lisa) meminta supaya tidak mempermasalahkan pasal yang diajukan. Kira-kira begitu,” kata Meigi dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (4/2/2025).

Meigi menjelaskan, ketika kasus pembunuhan itu masih ditangani kepolisian, pihak pengacara keberatan Ronald Tannur disangka dengan Pasal 380 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 359 KUHP tentang penganiayaan.

Pihak keluarga korban dan kuasa hukum menginginkan Ronald Tannur hanya disangkakan Pasal 380.

“Nah, waktu itulah Lisa coba komunikasi dengan Mas Dimas, kebetulan saya ikut waktu itu untuk tidak mempermasalahkan hak tersebut,” ujar Meigi.

Lisa meminta kuasa hukum Dini mengikuti alur yang direncanakan Lisa untuk meringankan hukuman Ronald Tannur.

Jaksa lantas mengulik apakah dalam lobi-lobi itu Lisa menawarkan sejumlah uang.

Penuntut umum kemudian membacakan berita acara pemeriksaan (BAP) Meigi poin 18.

Salah satu tawaran itu adalah uang Rp 800 juta jika Biro Bantuan Hukum Damar Indonesia yang menjadi pengacara Dini tidak mempermasalahkan pasal yang diterapkan.

“Dan ditawarkan juga uang senilai Rp 2 miliar apabila perkara tersebut sudah goal. Dalam artian diminta untuk mengikuti kepentingan Lisa Rachmat. Kemudian, akan tetapi tawaran tersebut ditolak. Bisa Saudara jelaskan keterangan tersebut?” tanya jaksa.

Meigi pun menjelaskan bahwa keterangannya kepada penyidik itu sudah cukup jelas, bahwa Lisa berupaya menghalangi pihaknya dalam mengawal kasus pembunuhan Dini.

“Itu pada saat itu pada saat proses kapan?” tanya jaksa.

“Itu kalau enggak salah ingat, itu sebelum masuk ke persidangan dan sebelum gelar perkara khusus di Mabes Polri,” tutur Meigi.

Dalam perkara ini, tiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya, yaitu Erintuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo, didakwa menerima suap senilai Rp 4,6 miliar untuk membebaskan Ronald Tannur dari dakwaan jaksa.

Suap tersebut diberikan dalam pecahan Rp 1 miliar dan 308.000 dollar Singapura oleh pengacara Ronald Tannur, Lisa Rachmat.

Jaksa menyebutkan bahwa uang suap itu bersumber dari ibu Ronald Tannur, Meirizka Widjaja Tannur, dan telah diberikan selama proses persidangan di PN Surabaya.

Ketiga hakim itu kemudian menjatuhkan putusan bebas (vrijspraak) terhadap Ronald Tannur.

Selain suap, ketiga hakim itu juga didakwa menerima gratifikasi senilai ratusan juta rupiah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi memasang QR code hingga kamera CCTV di loket pemeriksaan imigrasi di bandar udara dan pelabuhan internasional utama.

Pelaksana Tugas Dirjen Imigrasi Saffar Muhammad Godam mengatakan, pengaduan yang masuk melalui QR Code ini akan langsung diterima dan ditindaklanjuti oleh tim dari Direktorat Tempat Pemeriksaan Imigrasi Ditjen Imigrasi.

“Apabila penumpang di bandara maupun pelabuhan melihat ada indikasi pelanggaran dalam proses pemeriksaan Imigrasi oleh petugas, atau mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan, silakan sampaikan pengaduan melalui QR Code yang tertera di konter pemeriksaan imigrasi," ujar Godam dalam keterangan resmi, Selasa (04/02/2025).

Godam memastikan, setiap aduan yang diterima bakal dicek oleh tim imigrasi.

Namun, ia mengingatkan bahwa aduan harus disampaikan dengan bertanggung jawab.

Artinya, pemohon pengaduan dapat membuktikan bahwa dirinya berada di area kedatangan atau keberangkatan pada tanggal dan waktu tersebut, apabila dimintai keterangan.

“Fasilitas QR Code pengaduan masyarakat ini jangan sampai disalahgunakan oleh pihak-pihak yang sengaja ingin mencederai nama baik seseorang yang bertugas di tempat pemeriksaan Imigrasi,” kata Godam.

Sementara itu, kamera CCTV dipasang di loket pemeriksaan paspor untuk meningkatkan transparansi dan integritas layanan imigrasi di perlintasan.

Pihak Imigrasi juga akan memasang pangat peringatan untuk tidak memberikan tip (no tipping) dalam tiga bahasa, yakni Bahasa Inggris, Bahasa Arab, dan Bahasa Mandarin.

Penumpang juga akan diarahkan untuk menggunakan autogate ketimbang loket yang dijaga petugas.

“Autogate bisa digunakan oleh warga negara Indonesia (WNI) maupun warga negara asing (WNA) yang menggunakan e-visa. Fasilitas tersebut memberikan pengalaman pemeriksaan Imigrasi yang lebih cepat dan nyaman, hanya 15-20 detik per perlintasan,” kata Godam.

Jakarta (ANTARA) - Indonesia dan Kenya memperkuat komitmen kedua negara untuk bekerja sama dalam pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme (P/CVE).

Penguatan tersebut ditekankan dalam dialog bilateral Indonesia-Kenya bertajuk “The Whole of Government and The Whole Society Approach: The Significant Role of Civil Society in PCVE Efforts in Indonesia and Kenya” pada Senin, di Nairobi, sebagaimana rilis pers yang diperoleh dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Nairobi, Selasa.

Dalam dialog tersebut, KBRI menegaskan komitmen Indonesia dan Kenya untuk memperkuat kerja sama P/CVE, termasuk mendorong pelibatan masyarakat sipil kedua negara pada upaya P/CVE.

Dialog bilateral tersebut dibuka oleh Duta Besar RI untuk Kenya Mohamad Hery Saripudin, dan dalam sambutannya, Dubes Saripudin menyampaikan bahwa isu ektremisme berbasis kekerasan dan terorisme menjadi penting dan strategis dalam menjaga keamanan negara maupun global.

Oleh karena itu, dia menilai perlu ada kerja sama internasional baik di tingkat government-to-government maupun people-to-people di akar rumput.

Dia juga menyampaikan perlunya transfer pengetahuan dalam implementasi P/CVE, baik di Indonesia maupun Kenya, dan dia berharap kedua negara dapat bersinergi dalam menghadapi ekstremisme berbasis kekerasan dan terorisme.

Duta Besar RI itu juga berharap kerja sama di sektor keamanan dapat mendukung peningkatan hubungan bilateral antara Indonesia dan Kenya.

Dialog bilateral itu merupakan acara puncak konferensi lintas negara bertema Enhancing Cooperation: A Cross Country Peer to Peer Learning and Exchange Program on Localizing Preventing and Countering Violent Extremism (PCVE) Strategies in Kenya pada 26 Januari-3 Februari 2025.

Diadakan oleh Joint Initiative for Strategic Religious Action(JISRA) bekerja sama dengan BNPT, NCTC Kenya dan Mensen met een Missie (MM), para peserta dialog terdiri dari perwakilan pemerintah dan masyarakat sipil Indonesia, Kenya, dan Nigeria.

Sementara itu, kegiatan tersebut bertujuan untuk melakukan pertukaran praktik terbaik antara Indonesia dan Kenya, khususnya dalam upaya pelokalan RAN P/CVE, mengidentifikasi tantangan dan solusi, serta menyoroti peran strategis masyarakat sipil dalam upaya pelokalan P/CVE.

Kegiatan konferensi lintas negara di Kenya itu dilakukan di Nairobi dan Mombasa, melalui kunjungan ke Kilifi County dan Kwale County.

Sementara itu, pada acara puncak konferensi lintas negara tersebut, para peserta mengeluarkan rekomendasi tindak lanjut.

Beberapa rekomendasi tersebut di antaranya: Riset terkait rehabilitasi dan reintegrasi, dukungan JISRA terhadap pelokalan RAN PE di Indonesia, serta kelanjutan program pembelajaran dan Peer to Peer Learning antara Indonesia dan Kenya di Indonesia.

Tangerang (ANTARA) - Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan RI menyatakan bahwa pemerintah Prancis wajib untuk memberikan pembinaan hukum terhadap terpidana mati kasus narkotika Serge Areski Atlaoui yang telah dikembalikan oleh pemerintah Indonesia.

"Pada intinya kita mendapatkan nilai penghormatan dan kedaulatan dari dua negara. Sekaligus penekanan terhadap aspek hukum internasional," kata Staf Khusus Bidang Hubungan Internasional Kemenko Kumham Imipas, Ahmad Usmarwi Kaffah di Tangerang, Selasa.

Ia juga menyebutkan, pemerintah Prancis harus menghormati dan mengakui putusan pengadilan Indonesia. Dalam hal ini, Prancis mesti mengakui bahwa Serge, warga negaranya itu, merupakan narapidana yang dijatuhi hukuman mati.

"Maka mencapai kesepakatan dan pada akhirnya kita melakukan pemulangan terpidana mati asal Prancis ini secara resmi," ucapnya.

Dalam hal ini, proses pemulangan Serge Areski Atlaoui dilakukan dengan cara yang sama, yakni mengikuti syarat pemindahan terpidana mati lainnya seperti Mary Jane ke Filipina maupun pemindahan lima narapidana anggota kasus Bali Nine ke Australia.

Oleh sebab itu, kewenangan untuk pembinaan kepada narapidana akan diserahkan kepada negara bersangkutan setelah dipindahkan. Dan Indonesia pun menghormati kebijakan yang diambil oleh Prancis, termasuk jika memberikan grasi kepada Serge.

"Dalam ruang lingkup ini kita berharap antara Indonesia dan Prancis bisa ditingkatkan, baik pemulangan maupun transfer narapidana itu," kata dia.

Sementara itu, Kedutaan Besar (Kedubes) Prancis untuk Indonesia Fabien Penone menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah Indonesia yang telah mengabulkan kesepakatan pemulangan terpidana mati atas warga negaranya tersebut.

"Khususnya saya ingin menyampaikan terimakasih kepada Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Dan tentu saja kami juga sampaikan apresiasi kepada otoritas tertinggi di Republik Indonesia," katanya.

Ia juga mengatakan, bahwa hasil kesepakatan yang diberikan Pemerintah Indonesia tentunya akan dihormati sesuai peraturan hukum yang berlaku. Selain itu, pihaknya akan menjalani pembinaan kepada narapidana yang sudah diserahkan.

"Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, pengaturan praktis tentang pemindahan narapidana telah dibicarakan dan ditanda tangani oleh Kehakiman Prancis dan Indonesia," kata dia.

Serge Atlaoui merupakan terpidana mati dalam kasus pengoperasian pabrik ekstasi di Cikande, Tangerang, Banten, pada tahun 2005. Dia telah berkali-kali mengajukan pengampunan kepada Pemerintah Indonesia, tetapi upaya itu berakhir kandas.

Eksekusi mati Serge Atlaoui pada tahun 2015 ditangguhkan sehingga warga negara Prancis itu masih mendekam di penjara. Yusril menjelaskan, Serge Atlaoui belakangan dipindahkan sementara dari Nusakambangan ke Lembaga Pemasyarakatan Salemba karena mengidap kanker.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi mengusulkan relaksasi anggaran untuk BPIP tahun anggaran 2025 sebesar Rp210.000.000.000 dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

"Kami mengusulkan total relaksasi anggaran sebesar Rp210 miliar, kiranya dapat dipertimbangkan untuk mendukung terlaksananya penguatan dan keberlanjutan," kata Yudian dalam rapat.

Dia menyebut besaran relaksasi anggaran itu diusulkan berangkat dari pagu awal anggaran BPIP tahun 2025 sebesar Rp374.428.347.000, yang kemudian terkena efisiensi sebesar Rp217.899.000.000.

"Dilakukan efisiensi anggaran, maka pagu anggaran aktif BPIP menjadi Rp156.529.347.000," ujarnya.

Adapun efisiensi itu dilakukan dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, serta Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025.

Dia juga menyebut besaran anggaran relaksasi tersebut diusulkan sebab dalam melakukan efisiensi anggaran pihaknya harus memenuhi rincian biaya wajib, yakni belanja pegawai serta kebutuhan belanja operasional dan pemeliharaan kantor dengan total Rp111.898.490.000.

Yudian lantas merinci usulan relaksasi tersebut dianggarkan untuk sosialisasi Pancasila bersama lembaga tinggi negara Rp150 miliar; penguatan kelembagaan Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) melalui RUU BPIP Rp10 miliar; pelaksanaan program Paskibraka Rp25 miliar; pelaksanaan sertifikasi pengajar PIP dan pendidikan dan pelatihan (diklat) PIP Rp25 miliar.

Adapun Komisi XIII DPR RI mendukung agar BPIP memperoleh relaksasi anggaran Rp210.000.000.000, sehingga pagu anggaran BPIP untuk tahun 2025 hasil efisiensi dan usulan relaksasi menjadi sebesar Rp366.529.347.000.

Komisi XIII DPR RI juga meminta BPIP melakukan penyusunan kembali anggaran BPIP dengan tetap memperhatikan efisiensi dan efektivitas berdasarkan Instruksi Presiden dan Surat Menteri Keuangan yang mencerminkan produktivitas kinerja BPIP.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi mengusulkan relaksasi anggaran untuk BPIP tahun anggaran 2025 sebesar Rp210.000.000.000 dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

"Kami mengusulkan total relaksasi anggaran sebesar Rp210 miliar, kiranya dapat dipertimbangkan untuk mendukung terlaksananya penguatan dan keberlanjutan," kata Yudian dalam rapat.

Dia menyebut besaran relaksasi anggaran itu diusulkan berangkat dari pagu awal anggaran BPIP tahun 2025 sebesar Rp374.428.347.000, yang kemudian terkena efisiensi sebesar Rp217.899.000.000.

"Dilakukan efisiensi anggaran, maka pagu anggaran aktif BPIP menjadi Rp156.529.347.000," ujarnya.

Adapun efisiensi itu dilakukan dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, serta Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025.

Dia juga menyebut besaran anggaran relaksasi tersebut diusulkan sebab dalam melakukan efisiensi anggaran pihaknya harus memenuhi rincian biaya wajib, yakni belanja pegawai serta kebutuhan belanja operasional dan pemeliharaan kantor dengan total Rp111.898.490.000.

Yudian lantas merinci usulan relaksasi tersebut dianggarkan untuk sosialisasi Pancasila bersama lembaga tinggi negara Rp150 miliar; penguatan kelembagaan Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) melalui RUU BPIP Rp10 miliar; pelaksanaan program Paskibraka Rp25 miliar; pelaksanaan sertifikasi pengajar PIP dan pendidikan dan pelatihan (diklat) PIP Rp25 miliar.

Adapun Komisi XIII DPR RI mendukung agar BPIP memperoleh relaksasi anggaran Rp210.000.000.000, sehingga pagu anggaran BPIP untuk tahun 2025 hasil efisiensi dan usulan relaksasi menjadi sebesar Rp366.529.347.000.

Komisi XIII DPR RI juga meminta BPIP melakukan penyusunan kembali anggaran BPIP dengan tetap memperhatikan efisiensi dan efektivitas berdasarkan Instruksi Presiden dan Surat Menteri Keuangan yang mencerminkan produktivitas kinerja BPIP.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi mengusulkan relaksasi anggaran untuk BPIP tahun anggaran 2025 sebesar Rp210.000.000.000 dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

"Kami mengusulkan total relaksasi anggaran sebesar Rp210 miliar, kiranya dapat dipertimbangkan untuk mendukung terlaksananya penguatan dan keberlanjutan," kata Yudian dalam rapat.

Dia menyebut besaran relaksasi anggaran itu diusulkan berangkat dari pagu awal anggaran BPIP tahun 2025 sebesar Rp374.428.347.000, yang kemudian terkena efisiensi sebesar Rp217.899.000.000.

"Dilakukan efisiensi anggaran, maka pagu anggaran aktif BPIP menjadi Rp156.529.347.000," ujarnya.

Adapun efisiensi itu dilakukan dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, serta Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025.

Dia juga menyebut besaran anggaran relaksasi tersebut diusulkan sebab dalam melakukan efisiensi anggaran pihaknya harus memenuhi rincian biaya wajib, yakni belanja pegawai serta kebutuhan belanja operasional dan pemeliharaan kantor dengan total Rp111.898.490.000.

Yudian lantas merinci usulan relaksasi tersebut dianggarkan untuk sosialisasi Pancasila bersama lembaga tinggi negara Rp150 miliar; penguatan kelembagaan Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) melalui RUU BPIP Rp10 miliar; pelaksanaan program Paskibraka Rp25 miliar; pelaksanaan sertifikasi pengajar PIP dan pendidikan dan pelatihan (diklat) PIP Rp25 miliar.

Adapun Komisi XIII DPR RI mendukung agar BPIP memperoleh relaksasi anggaran Rp210.000.000.000, sehingga pagu anggaran BPIP untuk tahun 2025 hasil efisiensi dan usulan relaksasi menjadi sebesar Rp366.529.347.000.

Komisi XIII DPR RI juga meminta BPIP melakukan penyusunan kembali anggaran BPIP dengan tetap memperhatikan efisiensi dan efektivitas berdasarkan Instruksi Presiden dan Surat Menteri Keuangan yang mencerminkan produktivitas kinerja BPIP.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi mengusulkan relaksasi anggaran untuk BPIP tahun anggaran 2025 sebesar Rp210.000.000.000 dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

"Kami mengusulkan total relaksasi anggaran sebesar Rp210 miliar, kiranya dapat dipertimbangkan untuk mendukung terlaksananya penguatan dan keberlanjutan," kata Yudian dalam rapat.

Dia menyebut besaran relaksasi anggaran itu diusulkan berangkat dari pagu awal anggaran BPIP tahun 2025 sebesar Rp374.428.347.000, yang kemudian terkena efisiensi sebesar Rp217.899.000.000.

"Dilakukan efisiensi anggaran, maka pagu anggaran aktif BPIP menjadi Rp156.529.347.000," ujarnya.

Adapun efisiensi itu dilakukan dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, serta Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025.

Dia juga menyebut besaran anggaran relaksasi tersebut diusulkan sebab dalam melakukan efisiensi anggaran pihaknya harus memenuhi rincian biaya wajib, yakni belanja pegawai serta kebutuhan belanja operasional dan pemeliharaan kantor dengan total Rp111.898.490.000.

Yudian lantas merinci usulan relaksasi tersebut dianggarkan untuk sosialisasi Pancasila bersama lembaga tinggi negara Rp150 miliar; penguatan kelembagaan Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) melalui RUU BPIP Rp10 miliar; pelaksanaan program Paskibraka Rp25 miliar; pelaksanaan sertifikasi pengajar PIP dan pendidikan dan pelatihan (diklat) PIP Rp25 miliar.

Adapun Komisi XIII DPR RI mendukung agar BPIP memperoleh relaksasi anggaran Rp210.000.000.000, sehingga pagu anggaran BPIP untuk tahun 2025 hasil efisiensi dan usulan relaksasi menjadi sebesar Rp366.529.347.000.

Komisi XIII DPR RI juga meminta BPIP melakukan penyusunan kembali anggaran BPIP dengan tetap memperhatikan efisiensi dan efektivitas berdasarkan Instruksi Presiden dan Surat Menteri Keuangan yang mencerminkan produktivitas kinerja BPIP.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi mengusulkan relaksasi anggaran untuk BPIP tahun anggaran 2025 sebesar Rp210.000.000.000 dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

"Kami mengusulkan total relaksasi anggaran sebesar Rp210 miliar, kiranya dapat dipertimbangkan untuk mendukung terlaksananya penguatan dan keberlanjutan," kata Yudian dalam rapat.

Dia menyebut besaran relaksasi anggaran itu diusulkan berangkat dari pagu awal anggaran BPIP tahun 2025 sebesar Rp374.428.347.000, yang kemudian terkena efisiensi sebesar Rp217.899.000.000.

"Dilakukan efisiensi anggaran, maka pagu anggaran aktif BPIP menjadi Rp156.529.347.000," ujarnya.

Adapun efisiensi itu dilakukan dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, serta Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025.

Dia juga menyebut besaran anggaran relaksasi tersebut diusulkan sebab dalam melakukan efisiensi anggaran pihaknya harus memenuhi rincian biaya wajib, yakni belanja pegawai serta kebutuhan belanja operasional dan pemeliharaan kantor dengan total Rp111.898.490.000.

Yudian lantas merinci usulan relaksasi tersebut dianggarkan untuk sosialisasi Pancasila bersama lembaga tinggi negara Rp150 miliar; penguatan kelembagaan Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) melalui RUU BPIP Rp10 miliar; pelaksanaan program Paskibraka Rp25 miliar; pelaksanaan sertifikasi pengajar PIP dan pendidikan dan pelatihan (diklat) PIP Rp25 miliar.

Adapun Komisi XIII DPR RI mendukung agar BPIP memperoleh relaksasi anggaran Rp210.000.000.000, sehingga pagu anggaran BPIP untuk tahun 2025 hasil efisiensi dan usulan relaksasi menjadi sebesar Rp366.529.347.000.

Komisi XIII DPR RI juga meminta BPIP melakukan penyusunan kembali anggaran BPIP dengan tetap memperhatikan efisiensi dan efektivitas berdasarkan Instruksi Presiden dan Surat Menteri Keuangan yang mencerminkan produktivitas kinerja BPIP.