REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah Ketua Umum Ormas Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno (JS). Penggeledahan itu terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi penerimaan gratifikasi oleh mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari (RW).

"Benar ada kegiatan penggeledahan perkara tersangka RW di rumah saudara JS " kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardika saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Rumah yang menjadi objek penggeledahan tersebut berlokasi di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Sejauh ini pihak KPK belum mengungkapkan hasil penggeledahan tersebut.

Sebelumnya, KPK juga menggeledah rumah politikus Ahmad Ali pada Selasa (4/2) terkait perkara yang sama. Dalam penggeledahan tersebut, KPK juga menyita sejumlah bukti seperti dokumen, uang, tas, dan jam.

Penyidik KPK saat ini kembali melakukan pengembangan terhadap perkara penerimaan gratifikasi oleh Rita Widyasari dari perusahaan-perusahaan atas produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kertanegara.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita 11 mobil usai menggeledah rumah Ketua Umum Ormas Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno (JS). Penggeledahan dilakukan terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi penerimaan gratifikasi oleh mantan bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari (RW).

"Hasil sita rumah JS, 11 kendaraan bermotor roda empat, uang rupiah dan valas, serta dokumen dan barang bukti elektronik," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardika saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (5/2/2025).

Rumah yang menjadi objek penggeledahan tersebut diketahui berlokasi di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Pihak KPK mengungkapkan bahwa penggeledahan tersebut berlangsung pada Rabu pagi dan saat ini kegiatan penyidikan tersebut telah rampung.

"Benar ada kegiatan Penggeledahan perkara tersangka RW di rumah saudara JS," kata Tessa.

Sebelumnya, KPK juga menggeledah rumah politikus Ahmad Ali pada Selasa (4/2/2025) terkait perkara yang sama. Dalam penggeledahan tersebut, KPK juga menyita sejumlah bukti seperti dokumen, uang, tas, dan jam.

Penyidik KPK saat ini kembali melakukan pengembangan terhadap perkara penerimaan gratifikasi oleh Rita Widyasari dari perusahaan-perusahaan atas produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kertanegara. KPK saat ini juga sedang menyidik perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tersangka Bupati Kutai Kartanegara 2010–2015 Rita Widyasari (RW).

Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah Ketua Umum Ormas Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno (JS) terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi penerimaan gratifikasi oleh mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari (RW).

"Benar ada kegiatan penggeledahan perkara tersangka RW di rumah saudara JS " kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardika saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Rumah yang menjadi objek penggeledahan tersebut berlokasi di Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Sejauh ini pihak KPK belum mengungkapkan hasil penggeledahan tersebut.

Sebelumnya, KPK juga menggeledah rumah politikus Ahmad Ali pada Selasa (4/2) terkait perkara yang sama.

Dalam penggeledahan tersebut, KPK juga menyita sejumlah bukti seperti dokumen, uang, tas, dan jam.

Penyidik KPK saat ini kembali melakukan pengembangan terhadap perkara penerimaan gratifikasi oleh Rita Widyasari dari perusahaan-perusahaan atas produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kertanegara.

KPK saat ini juga sedang menyidik perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tersangka Bupati Kutai Kartanegara 2010–2015 Rita Widyasari (RW).

Dalam penyidikan tersebut, KPK menyita 91 unit kendaraan dan berbagai benda bernilai ekonomis lainnya.

Penyidik KPK juga menyita lima bidang tanah dengan luas total mencapai ribuan meter persegi dan 30 jam tangan mewah dari berbagai merek.

Sebagian besar barang sitaan tersebut saat ini dititipkan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) KPK di Cawang, Jakarta Timur dan juga di beberapa tempat lain di Samarinda, Kalimantan Timur, dalam rangka perawatan.

Barang sitaan tersebut juga akan ditelusuri asal-usulnya sebagai bagian dari penyidikan dan melalui proses pengadilan akan dirampas untuk negara dalam rangka asset recovery atau pemulihan kerugian keuangan negara.

KPK juga telah merampungkan perkara gratifikasi yang melibatkan Rita Widyasari, dan saat ini sedang menyidik perkara TPPU sebagai bagian dari pengembangan perkara gratifikasi tersebut untuk mengoptimalkan asset recovery atau mengembalikan hasil korupsi tersebut kepada negara.

Mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari masih menjalani vonis 10 tahun penjara sejak 2017.

Dalam kasus ini, Rita juga dihukum membayar denda Rp600 juta subsider 6 bulan kurungan karena terbukti menerima uang gratifikasi sebesar Rp110.720.440.000 terkait perizinan proyek dinas di Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Gresik -

Polisi telah menetapkan suami pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) Ichlas Budhi Pratama (37) warga Kebomas, Gresik dan selebgram selingkuhannya, Viska Dhea Ramadhani (27) warga Krian, Sidoarjo sebagai tersangka.

Keduanya kini mendekam di balik jeruji besi Rumah Tahanan (Rutan) Polres Gresik atas kasus video porno.

Dari pantauan detikJatim, keduanya keluar dari ruang penyidik Sat Reskrim Polres Gresik pada Selasa (4/2/2024) malam, sekitar pukul 19.30 WIB. Dengan memakai celana pendek dan kaos oranye bertuliskan Tahanan Polres Gresik, keduanya digelandang menuju rutan Polres Gresik dengan tangan terborgol.

Saat digelandang, kedua pemeran video porno itu hanya bisa menundukkan kepala, meski mukanya sudah tertutup oleh masker. Ichlas hanya diam tak berbicara meski wartawan melontarkan sejumlah pertanyaan.

Sedangkan Viska, hanya bisa menunduk dan menutup mukanya dengan rambutnya yang pirang, sembari menangis penuh penyesalan.

"Mbak kok mau sama suami orang mbak? Kenapa direkam mbak? Enak mbak," tanya sejumlah wartawan yang berada di depan rumah tahanan Polres Gresik.

Namun, hingga berada di dalam rutan Polres Gresik, keduanya tak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulutnya.

Kapolres Gresik AKBP Rovan Richard Mehenu mengatakan, kedua pelaku ditahan setelah polisi menetapkan keduanya sebagai tersangka kasus video porno. Hal itu terungkap setelah adanya laporan polisi KDRT dan perzinaan yang dilaporkan istri sah Ichlas yang berinisial POD.

"Keduanya sudah kita tetapkan tersangka. Dan sudah kita lakukan penahanan. Hari ini kita rilis," kata Rovan, Rabu (5/2/2024).

Sebelumnya, nasib pilu dialami seorang ibu rumah tangga berinisial POD. Wanita 33 tahun warga Kebomas, Gresik itu mengaku kerap mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suaminya.

Kepada detikJatim, POD mengaku sudah mengalami dugaan KDRT oleh suaminya yang berinisial IBP sebanyak 3 kali. Aksi kekerasan tersebut disebabkan POD telah memergoki perselingkuhan suaminya dengan salah satu selebritis media sosial Instagram dan TikTok.

"KDRT pertama itu pada Oktober 2024 lalu, terus kedua pas malam Natal Desember 2024. KDRT pertama sudah sampai mau gelar perkara. KDRT kedua sudah visum sampai BAP (Berita Acara Pemeriksaan). Itu semua karena saya mengetahui perselingkuhan suami saya dan saya kerap mengalami kekerasan," kata POD kepada detikJatim, Kamis (30/1/2024).

POD menambahkan, pada laporan KDRT sebelumnya, ia mencabut laporan dan melakukan mediasi di Polres Gresik. Hal ini setelah suaminya meminta maaf dan mengancam melaporkan undang-undang ITE tentang pencemaran nama baik.

"Dulu saya cabut dua kali laporan itu karena suami saya meyakinkan saya akan berubah dan minta maaf. Ada surat pernyataan bermaterai juga jika mengulangi akan membayar denda Rp 2 miliar pada 24 Desember 2024 lalu. Tapi baru sebulan, tetap mengulangi lagi," tambahnya.

(irb/hil)

Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah Ketua Umum Ormas Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno (JS) terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi penerimaan gratifikasi oleh mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari (RW).

"Benar ada kegiatan penggeledahan perkara tersangka RW di rumah saudara JS " kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardika saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Rumah yang menjadi objek penggeledahan tersebut berlokasi di Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Sejauh ini pihak KPK belum mengungkapkan hasil penggeledahan tersebut.

Sebelumnya, KPK juga menggeledah rumah politikus Ahmad Ali pada Selasa (4/2) terkait perkara yang sama.

Dalam penggeledahan tersebut, KPK juga menyita sejumlah bukti seperti dokumen, uang, tas, dan jam.

Penyidik KPK saat ini kembali melakukan pengembangan terhadap perkara penerimaan gratifikasi oleh Rita Widyasari dari perusahaan-perusahaan atas produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kertanegara.

KPK saat ini juga sedang menyidik perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tersangka Bupati Kutai Kartanegara 2010–2015 Rita Widyasari (RW).

Dalam penyidikan tersebut, KPK menyita 91 unit kendaraan dan berbagai benda bernilai ekonomis lainnya.

Penyidik KPK juga menyita lima bidang tanah dengan luas total mencapai ribuan meter persegi dan 30 jam tangan mewah dari berbagai merek.

Sebagian besar barang sitaan tersebut saat ini dititipkan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) KPK di Cawang, Jakarta Timur dan juga di beberapa tempat lain di Samarinda, Kalimantan Timur, dalam rangka perawatan.

Barang sitaan tersebut juga akan ditelusuri asal-usulnya sebagai bagian dari penyidikan dan melalui proses pengadilan akan dirampas untuk negara dalam rangka asset recovery atau pemulihan kerugian keuangan negara.

KPK juga telah merampungkan perkara gratifikasi yang melibatkan Rita Widyasari, dan saat ini sedang menyidik perkara TPPU sebagai bagian dari pengembangan perkara gratifikasi tersebut untuk mengoptimalkan asset recovery atau mengembalikan hasil korupsi tersebut kepada negara.

Mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari masih menjalani vonis 10 tahun penjara sejak 2017.

Dalam kasus ini, Rita juga dihukum membayar denda Rp600 juta subsider 6 bulan kurungan karena terbukti menerima uang gratifikasi sebesar Rp110.720.440.000 terkait perizinan proyek dinas di Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah yang berlokasi di Jalan Benda Ujung nomor 8, RT 10/RW 01 Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Selasa (4/2/2025).

Berdasarkan informasi yang dihimpun, kediaman tersebut merupakan milik Ketua Umum Pemuda Pancasila (PP) Japto Soelistyo Soerjosoemarno.

Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto menyebutkan, penggeledahan ini terkait kasus dugaan gratifikasi yang menjerat eks Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari.

"Benar, ada kegiatan Penggeledahan perkara tersangka RW (Kukar) di rumah saudara JS di Jalan Benda Ujung No 8 RT10/01, Ciganjur, Jagakarsa, Jaksel," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto dalam keterangan tertulisnya, Rabu (5/2/2025).



Namun, Tessa belum menjelaskan lebih detail terkait penggeledahan tersebut. Termasuk apa saja yang disita dari penggeledahan tersebut.


Juru bicara KPK berlatar belakang penyidik itu pun tidak menjelaskan keterkaitan Japto sehingga rumahnya digeledah terkait kasus yang dimaksud.

Dalam perkara yang sama, sebelumnya KPK menggeledah kediaman politisi Partai NasDem, Ahmad Ali pada Selasa (4/2/2025). Dalam giat tersebut, KPK menyita dokumen, tas, hingga jam.

"Info sementara secara umum ditemukan dan disita dokumen, barang bukti elektronik, uang, ada juga tas, dan jam," kata Tessa, Selasa (4/2/2025).

Tessa belum menjelaskan jumlah uang yang disita dari giat tersebut. Termasuk jenis tas dan jam yang disita. Sebab kata Tessa, penggeledahan baru saja selesai.

"Nanti kita menunggu rilis resmi dari penyidik," ujarnya.

Jakarta (ANTARA) - Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri Darmansjah Djumala menilai partisipasi Presiden Kelima RI sekaligus Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri dalam Konferensi Tingkat Tinggi Pemimpin Dunia untuk Hak-hak Anak di Vatikan sebagai langkah diplomasi Pancasila untuk melindungi hak anak di dunia.

“Pancasila yang bersifat universal bisa dijadikan pedoman nilai bagi dunia dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak. Dengan telah diakuinya Pancasila sebagai Memory of the World oleh UNESCO-PBB, Indonesia bisa memberi inspirasi bagi dunia dalam perlindungan hak anak berdasarkan nilai inti Pancasila, yaitu gotong royong, toleransi dan kemanusiaan," kata Djumala dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Adapun konferensi dihadiri tokoh-tokoh dunia yang memiliki perhatian dan keprihatinan terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sedunia.

Difasilitasi oleh Paus Fransiskus, konferensi dihadiri antara lain oleh Ratu Rania dari Yordania dan mantan Wakil Presiden Amerika Serikat Al Gore.

Selain itu Djumala yang pernah menjabat sebagai Duta Besar untuk Austria dan PBB di Wina mengungkapkan bahwa hak anak sudah merupakan masalah dunia.

Menurutnya, di berbagai belahan dunia jutaan anak kehilangan hak-haknya akibat konflik bersenjata, perdagangan manusia, hingga kekerasan di dalam keluarga.

Lebih dari 40 juta anak saat ini terpaksa mengungsi akibat konflik bersenjata. Sementara sekitar 100 juta anak kehilangan tempat tinggal.

Kemudian sekitar 160 juta anak menjadi korban kerja paksa, perdagangan manusia, kekerasan, dan eksploitasi, termasuk dalam pernikahan paksa.

Selama konferensi, terungkap pula bahwa sekitar 150 juta anak di dunia tidak memiliki identitas hukum sehingga mereka tidak bisa mengakses pendidikan, layanan kesehatan, serta rentan diperjualbelikan.

Dalam konteks itu, Megawati menyerukan perlunya kolaborasi lintas negara untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi anak-anak di seluruh dunia.

Djumala menilai keikutsertaan Megawati tepat waktu. Sebab, dunia kini seperti kehilangan nilai dalam melaksanakan diplomasi dan hubungan antar-negara.

Kebijakan luar negeri suatu negara lebih sering terekspose sebagai pelaksanaan diplomasi “cash and carry”, pragmatis dan berdasar kalkulasi untung rugi.

Padahal, sambung Djumala, hubungan antar negara juga dipandu oleh nilai-nilai sosial dan kemanusiaan.

“Hubungan antar negara itu tidak selamanya didasarkan pada hitungan untuk rugi jangka pendek. Setiap negara punya kewajiban sosial kemanusiaan untuk saling kerjasama dalam mengatasi masalah hak anak”, ujarnya.

Partisipasi Megawati di konferensi itu juga dinilai tepat waktu karena PBB melalui UNESCO pada Mei 2023 menganugerahkan status Memory of the World bagi pidato Pancasila Bung Karno berjudul “To Build the World Anew” di Sidang Umum PBB, New York, pada 30 September 1960.

Dengan penganugerahan itu sejatinya nilai Pancasila sudah diakui dunia sebagai nilai-nilai universal yang selaras dengan nilai-nilai kebajikan semua negara di dunia.

Pancasila bisa digunakan sebagai instrumen diplomasi, yaitu diplomasi Pancasila.

“Diplomasi Pancasila adalah upaya Indonesia menyemaikan adab gotong-royong (kerjasama), musyawarah (dialog) dan toleransi (saling menghargai) sebagai inspirasi di dunia dalam menyelesaikan berbagai masalah global, termasuk dalam upaya melindungi dan memenuhi hak anak sedunia”, pungkas Djumala.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: BPIP: Megawati lakukan diplomasi Pancasila lindungi hak anak

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di rumah Ketua Umum Pemuda Pancasila (PP) pimpinan Japto Soerjosoemarno (JS) yang berlokasi di Jakarta Selatan, pada Selasa (5/2/2025) malam.

KPK mengatakan, penggeledahan tersebut terkait kasus korupsi yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rita Widyasari (RW).

"Benar ada kegiatan penggeledahan perkara tersangka RW (Kukar) di rumah saudara JS di Jalan Benda Ujung no.8 RT.10/01, Ciganjur, Jagakarsa, Jaksel," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto dalam keterangannya, Rabu (5/2/2025).

Sebelumnya, KPK menyebut, mantan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Rita Widyasari (RW) mendapatkan jatah 3,3 sampai 5 dollar Amerika Serikat (AS) untuk setiap metrik ton tambang batubara.

Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, jatah tersebut merupakan nilai gratifikasi yang diduga diterima Rita dari perusahaan tambang.

“Bisa dibayangkan karena perusahaan itu bisa jutaan metrik ton menghasilkan hasil eksplorasinya. Nah dikalikan itu,” kata Asep kepada wartawan, Minggu (7/7/2024).

Asep menuturkan, uang tersebut kemudian mengalir ke sejumlah orang yang saat ini tengah didalami penyidik.

Jenderal polisi bintang satu itu menyatakan, dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Rita, KPK akan menelusuri kemanapun aliran uang hasil korupsi.

Karena itu, KPK menggelar upaya paksa berupa penggeledahan di sejumlah tempat dan menyita barang-barang bernilai ekonomis.

Termasuk dalam hal ini adalah memeriksa pengusaha tambang sekaligus Ketua Asosiasi Provinsi (Asprov) Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) Provinsi Kalimantan Timur, Said Amin (SA).

"Jadi, beberapa orang yang sudah dipanggil termasuk saudara SA yang kemarin dipanggil dan beberapa lagi yang nanti kita akan panggil yang terkait dengan perkara metrik ton tersebut,” tutur Asep.

Jakarta (ANTARA) -

Jakarta (ANTARA) - Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri Darmansjah Djumala menilai partisipasi Presiden Kelima RI sekaligus Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri dalam Konferensi Tingkat Tinggi Pemimpin Dunia untuk Hak-hak Anak di Vatikan sebagai langkah diplomasi Pancasila untuk melindungi hak anak di dunia.

“Pancasila yang bersifat universal bisa dijadikan pedoman nilai bagi dunia dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak. Dengan telah diakuinya Pancasila sebagai Memory of the World oleh UNESCO-PBB, Indonesia bisa memberi inspirasi bagi dunia dalam perlindungan hak anak berdasarkan nilai inti Pancasila, yaitu gotong royong, toleransi dan kemanusiaan," kata Djumala dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Adapun konferensi dihadiri tokoh-tokoh dunia yang memiliki perhatian dan keprihatinan terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sedunia.

Difasilitasi oleh Paus Fransiskus, konferensi dihadiri antara lain oleh Ratu Rania dari Yordania dan mantan Wakil Presiden Amerika Serikat Al Gore.

Selain itu Djumala yang pernah menjabat sebagai Duta Besar untuk Austria dan PBB di Wina mengungkapkan bahwa hak anak sudah merupakan masalah dunia.

Menurutnya, di berbagai belahan dunia jutaan anak kehilangan hak-haknya akibat konflik bersenjata, perdagangan manusia, hingga kekerasan di dalam keluarga.

Lebih dari 40 juta anak saat ini terpaksa mengungsi akibat konflik bersenjata. Sementara sekitar 100 juta anak kehilangan tempat tinggal.

Kemudian sekitar 160 juta anak menjadi korban kerja paksa, perdagangan manusia, kekerasan, dan eksploitasi, termasuk dalam pernikahan paksa.

Selama konferensi, terungkap pula bahwa sekitar 150 juta anak di dunia tidak memiliki identitas hukum sehingga mereka tidak bisa mengakses pendidikan, layanan kesehatan, serta rentan diperjualbelikan.

Dalam konteks itu, Megawati menyerukan perlunya kolaborasi lintas negara untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi anak-anak di seluruh dunia.

Djumala menilai keikutsertaan Megawati tepat waktu. Sebab, dunia kini seperti kehilangan nilai dalam melaksanakan diplomasi dan hubungan antar-negara.

Kebijakan luar negeri suatu negara lebih sering terekspose sebagai pelaksana​​​​​an diplomasi “cash and carry”, pragmatis dan berdasar kalkulasi untung rugi.

Padahal, sambung Djumala, hubungan antar negara juga dipandu oleh nilai-nilai sosial dan kemanusiaan.

“Hubungan antar negara itu tidak selamanya didasarkan pada hitungan untuk rugi jangka pendek. Setiap negara punya kewajiban sosial kemanusiaan untuk saling kerjasama dalam mengatasi masalah hak anak”, ujarnya.

Partisipasi Megawati di konferensi itu juga dinilai tepat waktu karena PBB melalui UNESCO pada Mei 2023 menganugerahkan status Memory of the World bagi pidato Pancasila Bung Karno berjudul “To Build the World Anew” di Sidang Umum PBB, New York, pada 30 September 1960.

Dengan penganugerahan itu sejatinya nilai Pancasila sudah diakui dunia sebagai nilai-nilai universal yang selaras dengan nilai-nilai kebajikan semua negara di dunia.

Pancasila bisa digunakan sebagai instrumen diplomasi, yaitu diplomasi Pancasila.

“Diplomasi Pancasila adalah upaya Indonesia menyemaikan adab gotong-royong (kerjasama), musyawarah (dialog) dan toleransi (saling menghargai) sebagai inspirasi di dunia dalam menyelesaikan berbagai masalah global, termasuk dalam upaya melindungi dan memenuhi hak anak sedunia”, pungkas Djumala.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Beragam peristiwa hukum terjadi di Indonesia, Selasa (4/2), mulai dari Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pengucapan putusan sela (dismissal) sengketa hasil Pilkada 2024 hingga kecelakaan maut yang terjadi di Gerbang Tol (GT) Ciawi, Kota Bogor, Jawa Barat.

Berikut ini lima berita hukum menarik pilihan ANTARA.

1. MK gelar putusan "dismissal" 158 perkara sengketa pilkada hari ini

Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pengucapan putusan sela (dismissal) untuk 158 perkara perselisihan hasil pemilihan umum gubernur, bupati, dan wali kota (PHPU kepala daerah) atau sengketa Pilkada 2024 pada hari Selasa ini.

Sidang putusan gugur atau tidaknya suatu perkara tersebut dimulai pukul 08.00 WIB. Sidang digelar secara pleno yang dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo di Ruang Sidang Gedung I MK, Jakarta.

Selengkapnya baca di sini.

2. Menko Polkam pastikan peredaran LPG 3 kg dipantau dengan ketat

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan memastikan bahwa peredaran LPG 3 kg di tingkat pusat dan pengecer akan dipantau ketat.

Selengkapnya baca di sini.

3. Nusron kaget pagar laut Bekasi memiliki SHGB seluas 581 hektare

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ART/BPN) Nusron Wahid mengaku kaget saat mengetahui pagar laut di perairan Paljaya Kabupaten Bekasi, sudah memiliki Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) seluas 581 hektare.

Dia bahkan menyebutkan kalau luas sertifikat kepemilikan lahan di perairan pagar laut Bekasi jauh lebih besar dibandingkan area pagar laut di Desa Kohod, Tangerang.

Selengkapnya baca di sini.

4. ESDM segera ajukan kasasi atas vonis bebas penambang ilegal asal China

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia segera mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung terkait vonis bebas yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi Pontianak terhadap warga negara China dalam kasus dugaan penambangan ilegal.

"Sekarang dengan keputusan dia (warga negara China) bebas, kami naik banding ke kasasi. Dan tidak apa-apa kita buka saja, mau pakai undang-undang apapun kita laporkan di aparat penegak hukum lain, silakan kami terbuka," ujar Bahlil di Jakarta, Senin.

Selengkapnya baca di sini.

---

5. Korban kecelakaan maut GT Ciawi bertambah, delapan meninggal 11 luka

Kapolresta Bogor Kota Kombes Eko Prasetyo menyatakan korban kecelakaan maut di Gerbang Tol (GT) Ciawi, Kelurahan Katulampa, Kota Bogor, Jawa Barat, bertambah menjadi delapan meninggal dunia dan 11 luka-luka.

"Yang meninggal dunia delapan dan luka-luka 11, terakhir barusan," kata Kombes Eko kepada Antara Rabu dini hari.

Selengkapnya baca di sini.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Kemarin, MK bacakan putusan "dismissal" hingga kecelakaan maut Ciawi

Mukomuko (ANTARA) - Pengamat hukum Muslim Chaniago, meminta pemerintah menindak tegas orang-orang yang melakukan perambahan atau pembukaan kawasan hutan secara ilegal di daerah ini.

Direktur Kantor Hukum M. CH dan Partners Kabupaten Mukomuko, Muslim Chaniago, saat dihubungi dari Mukomuko, Selasa, mengatakan pembukaan kawasan hutan secara ilegal merupakan kejahatan tingkat tinggi karena tindakan tersebut merugikan negara dalam berbagai aspek.

"Untuk itu, pemerintah sebagai penanggung jawab harus memberikan tindakan tegas. Tidak boleh ada pembiaran terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan secara terang-terangan," katanya.

Berdasarkan data dari Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kabupaten Mukomuko, sekitar 80 persen dari 78 ribu hektare Hutan Produksi (HP) maupun Hutan Produksi Terbatas (HPT) di daerah ini telah terbuka akibat perambahan.

Ia mengatakan negara dirugikan secara multidimensi, termasuk dari sektor pendapatan, karena para pelaku pembukaan kawasan hutan secara ilegal tidak membayar pajak. Selain itu, dampak lainnya adalah terganggunya ekosistem hutan yang berujung pada kerusakan lingkungan dan potensi bencana alam, seperti banjir.

Pembukaan kawasan hutan secara ilegal, kata dia, hanya menguntungkan kelompok tertentu atau orang kaya yang memiliki modal untuk melakukannya.

"Saya kasihan dengan orang miskin di Mukomuko ini. Kekayaan alam berupa lahan dalam kawasan hutan tidak bisa mereka garap karena ketidakmampuan ekonomi," ujarnya.

Menurutnya, daripada hanya menguntungkan kelompok tertentu, lebih baik lahan tersebut dibagikan kepada masyarakat miskin agar mereka juga mendapatkan manfaat.

Muslim juga menyoroti lemahnya penegakan hukum di daerah tersebut. "Di sini ada penegak hukum, tetapi belum ada penindakan terhadap pelaku perambahan hutan. Negara akan kehilangan wibawa jika hukum tidak ditegakkan," katanya.

Ia mempertanyakan kesulitan dalam mengusut kasus perambahan hutan. "Apakah sulit diusut? Tidak sulit, karena modus operandi kejahatan ini sangat sederhana," katanya. Seperti kejahatan kriminal pada umumnya, meskipun tidak dilaporkan ke penegak hukum, pelakunya tetap bisa ditangkap dalam waktu singkat.

Menurut dia, pemerintah harus mengembalikan citra negara dengan menegakkan hukum secara tegas agar kepercayaan publik kembali.

"Pembukaan hutan secara ilegal tidak hanya merugikan negara, tetapi juga merugikan kepentingan masyarakat miskin yang membutuhkan tanah. Orang yang tidak punya modal atau memiliki status sosial rendah takut berurusan dengan hukum, berbeda dengan mereka yang memiliki status sosial kuat dan yakin tidak akan diusut," katanya.

Ia menegaskan negara tidak boleh kalah dari pelanggar hukum. "Jangan sampai publik mengatakan bahwa negara kalah dengan pelanggar hukum. Itu tidak boleh terjadi karena dapat menghilangkan wibawa negara," tegasnya.