JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) resmi memberikan perlindungan terhadap tujuh saksi dan korban kasus penembakan Ilyas Abdurrahman (48), bos rental mobil yang tewas di Rest Area KM 45 Tol Tangerang-Merak.

Tujuh saksi dan korban itu terdiri dari dua anak dan lima rekan kerja Ilyas.

"Kami sudah memutuskan (permohonan perlindungan) terhadap tujuh orang pemohon diterima," kata Wakil Ketua LPSK, Susilaningtias, saat dikonfirmasi, Selasa (11/2/2025).

Dengan demikian, LPSK akan memberikan perlindungan kepada ketujuh saksi dan korban tersebut, termasuk melakukan pengawalan ketika para saksi dan korban hadir dalam sidang kasus penembakan ini.

Sementara, terkait bantuan medis untuk korban penembakan, LPSK masih menunggu pihak dokter.

"Berkaitan dengan kondisi medis juga kami masih menunggu berkaitan rujukan dari dokter terhadap korban untuk tindakan selanjutnya," ungkap Susilaningtias.

Adapun rencana pendampingan psikologis juga masih menunggu asesmen karena saat ini korban masih ada yang menjalani perawatan medis.

"Kalau psikolog belum diputuskan karena korban masih menjalani perawatan medis, belum dilakukan asesmen psikologi," tutur Susilaningtias.

Susilaningtias menambahkan, keputusan pemberian perlindungan terhadap tujuh saksi dan korban secara resmi diputuskan LPSK pada Senin (10/2/2025).

Sebelumnya diberitakan, bos rental mobil bernama Ilyas Abdurrahman ditembak di rest area Tol Tangerang-Merak, 2 Januari 2025.

Penembakan itu diduga dilakukan anggota TNI AL, Kelasi Kepala Bambang Apri Atmojo dan Sersan Satu Akbar Adli.

Ilyas ditembak setelah berupaya mengambil Kembali mobil Honda Brio miliknya yang disewakan dan dipindahtangankan ke Bambang.

Selain Ilyas, Ramli Abu Bakar (59), anggota Asosiasi Rental Mobil Indonesia (ARMI), juga ditembak dalam peristiwa ini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI terlibat debat sengit saat rapat kerja bersama Menteri Hukum Supratman Andi Agtas membahas Rancangan Undang-undang (RUU) Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2025).

Perdebatan ini dipicu lantaran pemerintah yang diwakili oleh Supratman dan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung belum membawa Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Minerba dalam rapat kerja.

Pemerintah hanya membawa Surat Presiden (Surpres) yang isinya menugaskan tiga menteri guna mewakili pemerintah dalam pembahasan RUU.

Hal ini lantas mengundang pertanyaan dari salah seorang anggota Baleg, Nyoman Parta.

Ia bertanya-tanya apakah Surpres bisa disampaikan tanpa dibarengi dengan DIM.

Ia khawatir tata cara pembentukan UU tidak terpenuhi sehingga berujung pada kondisi cacat formal saat digugat di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Dalam tata tertib kita dan Undang-Undang P3, apakah Surpres ketika dikirim oleh pemerintah langsung dengan DIM? Coba dibaca. Apa boleh yang terpisah?" tanya Nyoman.

Pertanyaan Nyoman lalu dibalas Supratman yang menyatakan bahwa sesuai UU MD3 maupun peraturan tata tertib, yang wajib dikirim paling lambat 60 hari adalah Surpres.

Adapun DIM sebaiknya dikirim bersama-sama, namun boleh pula menyusul.

"Soal DIM, itu sebaiknya bisa bersama-sama. Tetapi kalaupun tidak, itu boleh menyusul. Makasih," jelas Supratman.

Anggota Baleg DPR RI lainnya, Bambang Haryadi, lalu menyatakan sepakat dengan penjelasan Supratman.

Namun, pernyataan Bambang justru menimbulkan perdebatan lebih sengit.

Lebih-lebih, Ketua Baleg Bob Hasan sebelumnya meminta Nyoman untuk membaca aturan atau dasar hukumnya lebih dalam sebelum bertanya.

"Saya menyarankan, kalau kita mau mempertanyakan sesuatu, kita perdalam terlebih dahulu dasar hukumnya di mana, kemudian apa, sehingga mungkin saran Bapak akan jauh lebih efektif menurut saya seperti itu," terang Bob.

"Pak Bob, sekali izin. Karena Pak Bob menyampaikan saya harus baca, jadi saya baca peraturannya. Jadi pasal 84, Presiden mengirim surat kepada DPR yang berisikan tentang penunjukan Menteri yang ditugasi untuk mewakili membahas rancangan undang-undang disertai dengan DIM. Sudah jelas itu," tutur Nyoman.

Pernyataan Nyoman lagi-lagi didebat oleh Bambang.

Menurut anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra ini, kata "disertai" dengan "bersamaan" memiliki makna yang berbeda.

"Kata disertai dengan bersamaan itu beda. Disertai itu bisa besoknya. Yang penting disertai. Turut serta. Disertai beda dengan ketika bersama," tutur Bambang.

"Saya bukan baru di anggota Baleg. Saya bukan baru di anggota Baleg. Saya dari periode kemarin di anggota Baleg," kata Bambang lagi.

"Saya 15 tahun, bung," imbuh Nyoman.

"Jelas di sini disertai," kata Nyoman tak terima.

"Disertai bukan berarti bersamaan. Disertai bukan berarti bersamaan," imbuh Bambang.

Bob Hasan selaku ketua pun akhirnya beberapa kali harus melerai perdebatan di ruang sidang yang semakin memanas.

"Pak Bambang, nanti dulu sebentar. Pak Bambang, sebentar dulu. Pak Nyoman, Pak Nyoman," kata Bob Hasan menengahi.

Bukan berhenti, kedua belah pihak makin memanas.

Bambang menyatakan, hal-hal yang biasanya tak dipertentangkan seharusnya tidak dipertentangkan.

Ia menyebut kata "aneh" yang justru menyulut emosi Nyoman.

"Hal-hal yang nggak perlu kita pertentangkan. Kita ini bahas undang-undang bukan satu dua biji, kan? Hanya kali ini aja jadi aneh gini kan? Nggak ada, nggak ada kata disertai," tegas Bambang.

"Apanya yang aneh, bung? Yang anehnya apanya? Yang saya omongin apanya yang aneh? Apanya yang aneh?" tanya Nyoman berkali-kali.

"Saya ingin sangat menghormati forum ini. Tapi kalau sudah....," kata Nyoman yang pernyataannya dipotong oleh Bob Hasan.

"Kasih kesempatan saya dulu, Pak Nyoman ya. Pak Bambang, kasih kesempatan saya dulu, Pak, ya," tutur Bob.

Di momen itu, Bob menjelaskan, Baleg DPR RI harus menunda rapat panja menjadi besok, dari semula direncanakan hari ini setelah rapat kerja.

Hal ini karena DIM belum dibawa oleh pemerintah.

"Jadi bahwa soal Surpres bersamaan dengan DIM, itu iya disertai harus, Pak. Maka oleh karena itu, Pak, karena Surpres ini hari ini tidak disertai oleh DIM, artinya DIM belum ada. Rapat panja ini kita tunda. Gitu lho, Pak. Intinya secara material, Pak," jelas Bob.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKATA -- Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa efisiensi anggaran bukan merupakan alasan untuk berkinerja tanpa aksi.

Pernyataan tersebut merupakan arahan Menko Yusril di Jakarta (10/2), berupa motivasi serta inspirasi kepada 234 pegawai yang telah dimutasi ke Kemenko Kumham Imipas agar seluruh pegawai dapat terus berkinerja meski dalam keterbatasan.

“Meski saudara pindah ke Kemenko Kumham Imipas saat pemerintah sedang menjalankan kebijakan efisiensi, saya harap kinerja tidak menurun, aksi tetap harus terus berjalan, meski dalam keterbatasan,” ujar Yusril, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Sebelumnya, anggaran Kemenko Kumham Imipas pada tahun 2025 ditetapkan sekitar Rp9 miliar, namun terkena efisiensi anggaran senilai Rp6 miliar, sehingga hanya menjadi sekitar Rp3 miliar atau merupakan anggaran terkecil dari seluruh kementerian dan lembaga yang ada.

Meski demikian, Yusril memotivasi seluruh pegawai dengan capaian yang telah diraih Kemenko Kumham Imipas, khususnya pada 100 hari pertama Kabinet Merah Putih.

“Meski dalam keterbatasan, Kemenko Kumham Imipas menjadi salah satu yang dinilai berkinerja baik oleh masyarakat dalam 100 hari pertama Kabinet Merah Putih. Semoga ini bisa memotivasi kita untuk bekerja lebih baik lagi,” ucap dia.

Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Inpres 1/2025 yang meminta anggaran pemerintah pada APBN dan APBD TA 2025 dipangkas sebesar Rp306,69 triliun.

Rinciannya, anggaran kementerian/lembaga (k/l) diminta untuk diefisiensikan sebesar Rp256,1 triliun dan transfer ke daerah (TKD) Rp50,59 triliun.

Untuk belanja k/l, Menteri Keuangan Sri Mulyani menindaklanjuti arahan tersebut dengan mengeluarkan surat bernomor S-37/MK.02/2025 yang menetapkan 16 pos belanja yang perlu dipangkas anggarannya dengan persentase bervariasi, mulai dari 10 persen hingga 90 persen.

Menteri/pemimpin lembaga diminta untuk menyampaikan rencana efisiensi kepada DPR dan melaporkan persetujuannya kepada menteri keuangan atau direktur jenderal anggaran paling lambat 14 Februari 2025.

Bila sampai batas waktu yang ditentukan menteri/pimpinan lembaga belum menyampaikan laporan revisi, maka Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) akan mencantumkan dalam catatan halaman IV A DIPA secara mandiri.

Sementara untuk rincian pemangkasan anggaran TKD, Menkeu menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29 Tahun 2025.

Pemangkasan dilakukan terhadap enam instrumen, di antaranya kurang bayar dana bagi hasil, dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) fisik, dana otonomi khusus (otsus), dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan dana desa.

BULELENG, KOMPAS.com - Dua orang warga negara (WN) China berinisial CJ dan AM dideportasi dari Bali oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja.

Kedua warga negara asing tersebut dideportasi karena menyalahgunakan izin tinggal.

Kepala Kantor Imigrasi Singaraja, Hendra Setiawan, mengatakan, CJ dan AM kedapatan bekerja sebagai pemandu atau instruktur selam. Padahal, izin tinggal yang mereka miliki adalah izin tinggal kunjungan.

"Imigrasi Singaraja mendeportasi CJ dan AM lantaran diduga bekerja secara ilegal selaku dive guide atau instructor," jelasnya dalam keterangan tertulis, Selasa (11/2/2025).

Ia mengungkapkan, CJ dan AM bekerja sebagai pemandu selam di wilayah Kabupaten Karangasem.

Petugas mendapati penyalahgunaan izin tinggal yang dilakukan keduanya saat melakukan sosialisasi aplikasi pelaporan orang asing (APOA) ke hotel-hotel yang ada di wilayah Karangasem.

"Saat penyebaran informasi mengenai APOA, tim kami menemukan adanya aktivitas mencurigakan terhadap rombongan turis asing yang selesai melakukan diving," kata dia.

Selanjutnya, petugas Imigrasi Singaraja memantau dan memeriksa dokumen keimigrasian dari warga asing tersebut.

"Atas dugaan adanya penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian, dilakukan pemanggilan terhadap kedua warga asing tersebut untuk diminta keterangan lebih lanjut di Kantor Imigrasi Singaraja," lanjutnya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, CJ dan AM diketahui sebagai pemegang Izin Tinggal Kunjungan (ITK).

Keduanya masuk wilayah Indonesia melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai.

CJ tercatat datang pada tanggal 26 November 2024 dan AM pada tanggal 21 Desember 2024. Adapun masa berlaku izin tinggal CJ hingga 24 Maret 2025 dan AM hingga 18 Juni 2025.

"Selama berada di Indonesia, yang bersangkutan mengakui bekerja sebagai pendamping atau pemandu selam di salah satu diving center," lanjut Hendra Setiawan.

Terhadap keduanya dikenakan tindakan keimigrasian berupa pendeportasian dan penangkalan masuk wilayah Indonesia.

"Karena melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal sesuai dengan Pasal 75 ayat (1) juncto Pasal 122 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian," jelasnya.

Keduanya dideportasi melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai.

CJ menumpangi maskapai China Southern Airlines nomor penerbangan CZ626 (Denpasar–Guangzhou) tujuan akhir Wenzhou.

Sementara AM dengan penerbangan China Southern Airlines nomor penerbangan CZ6066 (Denpasar–Shenzen) tujuan akhir Beijing.

Langkah tegas diambil Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) setelah adanya narapidana kasus korupsi yang kepergok jajan di salah satu restoran Semarang. Tiga pejabat Lapas Semarang pun dicopot buntut dari hal tersebut.

Dilansir detikNews, pencopotan pejabat Lapas Semarang itu dilakukan oleh Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto.

Agus menjelaskan ada tiga orang pejabat Lapas Semarang yang dicopot. Adapun ketiganya yakni Kepala Lapas, Kepala Pembinaan dan Kepala Ketertiban Lapas.

"Kalapas, Kepala Pembinaan dan Kepala Ketertiban sudah saya copot," kata Agus kepada wartawan, Senin (10/2/2025).

Agus menerangkan ketiganya sudah diperiksa di Kanwil Permasyarakatan Jateng.

"Dalam rangka pemeriksaan, posisi di Kanwil Pas Jateng," imbuh dia.

Sebelumnya diberitakan, Agus Hartono yang merupakan terpidana kasus korupsi membuat heboh karena dirinya tengah berada di salah satu restoran di Semarang bersama keluarganya. Padahal, seharusnya ia mendekam di Lapas Kelas 1 Semarang usai divonis 10,5 tahun penjara karena kasus yang menjeratnya.

Dilansir detikJateng, setelah kepergok berada di luar lapas akhirnya Agus dipindahkan ke Lapas Super Maximum Security Nusakambangan. Kepala Lapas Semarang, Mardi Santoso, tidak membantah terkait kejadian itu. Dia mengaku telah melakukan beberapa tindakan.

"Terhadap narapidana berinisial AH yang melanggar peraturan, di era sebelum saya bertugas di sini, sudah diambil tindakan berupa dipindahkan ke Lapas Super Maximum Security Nusakambangan," kata Mardi, Sabtu (8/2/2025).

Mardi tidak menjelaskan detail kronologi pelanggaran itu namun petugas yang terlibat sudah diberikan sanksi.

"Petugas yang terlibat dalam pelanggaran ini telah diberikan tindakan disiplin sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku," ucapnya.

Mardi menjelaskan pihaknya akan menjaga integritas dan menindak tegas jika ditemukan adanya pelanggaran. Mardi juga menegaskan kondisi lapas kondusif.

"Kami terus berkomitmen untuk terus menjaga integritas, tegas saya katakan siapapun yang terbukti melakukan pelanggaran akan ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Alhamdulillah kondisi lapas sekarang sangat kondusif," kata Mardi.

Mencoba Teknik Drifting di Track Lumpur Sentosa Stable, Semarang

Mencoba Teknik Drifting di Track Lumpur Sentosa Stable, Semarang

Kantor Imigrasi (Kanim) Singaraja mendeportasi warga negara (WN) Tiongkok berinisial CJ dan AM karena melanggar aturan keimigrasian. CJ dan AM diduga bekerja ilegal sebagai instruktur diving di wilayah Kabupaten Karangasem.

Kepala Kanim Imigrasi Singaraja Hendra Setiawan mengatakan kasus ini terungkap saat petugas menyosialisasikan aplikasi pelaporan orang asing (APOA) ke hotel-hotel di Karangasem.

Saat penyebaran informasi mengenai APOA, tim menemukan adanya aktivitas mencurigakan terhadap rombongan turis yang baru selesai melakukan diving.

Tim kemudian melakukan observasi serta pemeriksaan awal terhadap dokumen keimigrasian rombongan WNA tersebut. Diketahuilah bahwa CJ dan AM diduga menjadi instruktur diving ilegal di Karangasem.

"Atas dugaan adanya penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian, dilakukan pemanggilan terhadap kedua WNA tersebut untuk diminta keterangan lebih lanjut di Kantor Imigrasi Singaraja," katanya, Selasa (11/2/2025).

Berdasarkan hasil pemeriksaan, CJ dan AM diketahui sebagai pemegang Izin Tinggal Kunjungan. Kedua WN Tiongkok tersebut masuk ke Indonesia melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai.

CJ tiba di Indonesia pada 26 November 2024, sedangkan AM tiba pada 21 November 2024. Adapun masa berlaku izin tinggal CJ hingga 24 Maret 2025, sedangkan AM hingga 18 Juni 2025.

"Selama berada di Indonesia yang bersangkutan mengakui bekerja sebagai pendamping atau pemandu selam di salah satu diving center," jelasnya.

Atas perbuatannya CJ dan AM dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian berupa pendeportasian dan penangkalan dikarenakan melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian ijin sesuai dengan Pasal 75 ayat (1) jo. Pasal 122 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

CJ dan AM dideportasi melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai. Masing-masing dengan maskapai China Shoutern Airlines nomor penerbangan CZ626 (Denpasar-Guangzhou) dengan tujuan akhir Wenzhou dan China Southern Airlines nomor penerbangan CZ6066 (Denpasar-Shenzen) dengan tujuan akhir Beijing, pada Senin (10/2/2025) malam.

Video: 129 Pekerja Migran Indonesia Dideportasi dari Malaysia Lewat Batam

Video: 129 Pekerja Migran Indonesia Dideportasi dari Malaysia Lewat Batam

Badung (ANTARA) - Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso menyatakan menghormati proses hukum kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang yang terkait dengan PT Kilang Pertamina Internasional (KPI).

“Memang kejadiannya di Kementerian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral), jadi kalau kami, Pertamina, memandangnya ya kami hormati dulu apa yang sedang dilakukan oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini Kejaksaan Agung,” ucap Fadjar ketika ditemui di sela acara Media Gathering Subholding Upstream di Badung, Bali, Selasa.

Fadjar menegaskan bahwa selama ini dalam melakukan pengadaan dan aksi korporasi lainnya, Pertamina telah menerapkan prinsip GCG atau Good Corporate Governance.

GCG merupakan prinsip-prinsip yang diterapkan oleh perusahaan untuk memaksimalkan nilai perusahaan, meningkatkan kinerja dan kontribusi perusahaan, serta menjaga keberlanjutan perusahaan secara jangka panjang.

“Jadi, untuk saat ini, kami hormati dulu apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, sambil jika memang diperlukan data dari Pertamina, tentu kami akan siap untuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum,” kata Fadjar.

Fadjar juga menyampaikan bahwa secara berkala, Pertamina juga terus melakukan audit internal.

“Tapi kan ini mungkin ada kaitan juga dengan Kementerian ESDM. Jadi, mungkin ya, itulah. Ini juga masih dugaan, jadi kami menunggu saja,” ucapnya.

Senin (10/2), Kejaksaan Agung (Kejagung) mengatakan telah memeriksa 70 saksi terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018–2023.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Badung (ANTARA) - Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso menyatakan menghormati proses hukum kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang yang terkait dengan PT Kilang Pertamina Internasional (KPI).

“Memang kejadiannya di Kementerian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral), jadi kalau kami, Pertamina, memandangnya ya kami hormati dulu apa yang sedang dilakukan oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini Kejaksaan Agung,” ucap Fadjar ketika ditemui di sela acara Media Gathering Subholding Upstream di Badung, Bali, Selasa.

Fadjar menegaskan bahwa selama ini dalam melakukan pengadaan dan aksi korporasi lainnya, Pertamina telah menerapkan prinsip GCG atau Good Corporate Governance.

GCG merupakan prinsip-prinsip yang diterapkan oleh perusahaan untuk memaksimalkan nilai perusahaan, meningkatkan kinerja dan kontribusi perusahaan, serta menjaga keberlanjutan perusahaan secara jangka panjang.

“Jadi, untuk saat ini, kami hormati dulu apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, sambil jika memang diperlukan data dari Pertamina, tentu kami akan siap untuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum,” kata Fadjar.

Fadjar juga menyampaikan bahwa secara berkala, Pertamina juga terus melakukan audit internal.

“Tapi kan ini mungkin ada kaitan juga dengan Kementerian ESDM. Jadi, mungkin ya, itulah. Ini juga masih dugaan, jadi kami menunggu saja,” ucapnya.

Senin (10/2), Kejaksaan Agung (Kejagung) mengatakan telah memeriksa 70 saksi terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018–2023.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Tim hukum Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto selaku tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan, Ronny Talapessy, memprotes beda tanggal di surat tugas ahli yang dihadirkan KPK.

Dua ahli dari pihak KPK yang memberikan keterangan di awal persidangan ialah ahli hukum pidana dari Universitas Riau Erdianto Effendi dan ahli hukum pidana dari Universitas Brawijaya Priya Jatmika.

Ronny mempersoalkan tanggal penugasan di surat tugas Erdianto yang tertulis 6 Februari 2025, sementara pada scan barcode surat penugasan itu tertanggal 8 Februari. Ronny meragukan keabsahan surat penugasan tersebut.

"Izin Yang Mulia, mohon dicatat keberatan kami di persidangan yang dimuliakan ini. Bahwa ahli yang dihadirkan oleh termohon yang memberikan surat tugas berdasarkan print out, kemudian ada scan barcode di tanggal yang di dalam surat tugas print out itu ditugaskan tertanggal 6 Februari, tetapi setelah kami scan barcode, ternyata tanggalnya 8 Februari. Jadi, ada perbedaan tanggal. Kami meragukan keabsahan surat tugas tersebut. Mohon dicatat keberatan kami. Terima kasih Yang Mulia," ujar Ronny.

Hakim tunggal Djuyamto mencatat keberatan tersebut. Namun, ia menilai surat tugas ahli dari KPK sah dan ahli dapat memberikan pendapatnya dalam sidang Praperadilan ini.

"Baik, silakan, keberatan dicatat. Kami mengambil sikap, surat tugas print out ini dan di barcode ini substansinya adalah bahwa ahli memang sudah ditugaskan untuk memberikan keterangan sebagai ahli sesuai dengan bidang keahliannya berdasarkan perkara praperadilan," kata hakim.

"Jadi, keberatan dicatat, tapi kami tidak menolak ahli untuk memberikan pendapat ahli di persidangan ini. Jadi, dua ahli ini silakan, kami anggap sah untuk bertindak sebagai ahli di persidangan atas nama pemohon Hasto Kristiyanto yang diajukan oleh termohon. Untuk itu silakan keduanya berdiri untuk diambil sumpah terlebih dahulu," tambah hakim.

Selain itu, Ronny turut mempermasalahkan perbaikan bukti yang diajukan oleh KPK. Sebabnya, agenda persidangan hari ini adalah penyerahan bukti tambahan dan mendengarkan keterangan ahli.

Ronny menyebut kesalahan administrasi yang tidak sesuai dengan agenda sidang merugikan kliennya dan memperlihatkan KPK tidak serius.

"Yang Mulia, ini karena terkait dengan status seseorang yang kami melihat di sini dari awal, pihak dari termohon ini tidak serius," ucap Ronny.

"Apa yang disampaikan ini banyak sekali kesalahan-kesalahan administrasi yang tentunya bisa merugikan klien kami. Dalam persidangan Yang Mulia ini, kami memohon agar hal-hal ini tidak bisa terjadi, karena ini merampas hak asasi seseorang, karena mereka dengan gampang menetapkan tersangka seseorang tetapi administrasinya urak-urakan seperti ini," lanjut Ronny.

Hakim pun meminta hal-hal menyangkut keberatan tersebut dituangkan dalam kesimpulan.

Hasto Kristiyanto bersama Advokat PDIP Donny Tri Istiqomah ditetapkan KPK sebagai tersangka pada akhir tahun kemarin. Keduanya diduga terlibat dalam tindak pidana suap kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk kepentingan penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024 Harun Masiku (buron).

Selain Harun, Hasto disebut KPK juga mengurus PAW anggota DPR RI periode 2019-2024 daerah pemilihan (dapil) 1 Kalimantan Barat (Kalbar) Maria Lestari.

Hasto juga dikenakan Pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice.

Ia mengajukan Praperadilan karena merasa penyidik KPK telah sewenang-wenang melakukan proses penegakan hukum.

Keributan membuka sidang lanjutan Praperadilan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto selaku tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan melawan KPK hari ini, Selasa (11/2).

Hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan Djuyamto meminta agar para pihak dapat menenangkan diri.

Mulanya, hakim meminta Biro Hukum KPK selaku pihak termohon mengajukan bukti tambahan. Namun, Biro Hukum KPK justru mengajukan perbaikan atas barang bukti yang disampaikan di sidang kemarin.

"Ya, silakan diperlihatkan di persidangan tapi tetap catatan yang kemarin yang kami gunakan," kata hakim.

Tim hukum Hasto, Ronny Talapessy, langsung maju ke hadapan majelis dan terlibat perdebatan dengan Biro Hukum KPK.

Hakim lantas menegur para pihak dan meminta agar perdebatan dilakukan menggunakan bahasa santai dan tidak berteriak.

"Sebentar, sebentar, kalau, tolong, sebentar pak. Tolong ya, perdebatannya dengan pelan-pelan pak. Perdebatannya dengan bahasa yang santai saja, enggak usah pakai teriak-teriak. Ini live pak, apa yang saudara sikap di sini itu dilihat oleh... Tolong perdebatannya saya ingatkan, suara pelan pun akan kita dengar, enggak usah teriak-teriak," tegur hakim.

Ronny keberatan karena KPK mengajukan perbaikan, sementara agenda persidangan hari ini hanyalah penyerahan bukti tambahan.

"Kami keberatan Yang Mulia, karena hari ini bukan agenda untuk perbaikan Yang Mulia. Tolong dicatat," tutur Ronny.

"Iya, betul. Kami tadi sudah mengingatkan. Kami tidak mau memperbaiki apa yang terjadi kemarin. Kalau sekarang soal diperlihatkan, ya silakan saja. Justru dari pihak kuasa pemohon kan bisa melihat juga," timpal hakim.

"Yang Mulia, mohon izin, sedikit saja. Bahwa kemarin agenda kami mengetahui bahwa ini adalah bukti tambahan bukan perbaikan atas bukti yang sudah diajukan kemarin. Maka, kami dari tim pemohon dengan tegas, mohon dicatat Yang Mulia di persidangan Yang Mulia ini, kami menolak bukti perbaikan yang diajukan oleh pihak termohon di mana bukti yang diajukan ini masih bukti yang (tahun) 2019, 2020, perkara yang sudah disidangkan dan sudah inkrah. Terima kasih Yang Mulia," kata Ronny.

"Perbaikan dari pihak kuasa pemohon dicatat di berita acara sidang, jadi yang jelas untuk daftar bukti yang kemarin ya apa yang tercatat kemarin, tapi hari ini kuasa termohon menghadirkan katakanlah aslinya yang kemarin tidak ada, ya silakan saja. Keberatan dari kuasa pemohon saya catat di berita acara sidang," ungkap hakim.

Sebelumnya, Biro Hukum KPK membawa 153 bukti surat dalam sidang Praperadilan ini. Sebelas di antaranya merupakan Barang Bukti Elektronik (BBE).

Hasto Kristiyanto bersama Advokat PDIP Donny Tri Istiqomah ditetapkan KPK sebagai tersangka pada akhir tahun kemarin. Keduanya diduga terlibat dalam tindak pidana suap kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk kepentingan penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024 Harun Masiku (buron).

Selain Harun, Hasto disebut KPK juga mengurus PAW anggota DPR RI periode 2019-2024 daerah pemilihan (dapil) 1 Kalimantan Barat (Kalbar) Maria Lestari.

Hasto juga dikenakan Pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice.

Ia mengajukan Praperadilan karena merasa penyidik KPK telah sewenang-wenang melakukan proses penegakan hukum.

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Belakangan beredar viral video yang dinarasikan narapidana kasus korupsi Agus Hartono, jalan-jalan keluar Lapas Semarang hingga akhirnya dia dipindahkan ke lapas dengan keamanan sangat maksimal di Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Agus merupakan tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit di bank daerah Cabang Semarang dengan menggunakan PT Seruni Prima Perkasa pada 2017.

Agus Hartono ditangkap oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah (Kejati Jateng) di Bandara Jenderal Ahmad Yani, Kota Semarang, pada 22 Desember 2022 silam. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jateng, Bambang Tejo saat itu mengatakan, penangkapan tersebut merupakan upaya paksa setelah mangkir dari panggilan penyidik.

"Diamankan karena setelah telah dipanggil secara patut yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan penyidik," kata Bambang.

Pencairan fasilitas kredit di kasus yang menjerat Agus, kata Bambang, menggunakan order pembelian palsu. Selain itu, penggunaan kredit tersebut tidak sesuai dengan tujuan pengajuan kredit. Berdasarkan perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jateng, menurut dia, kerugian negara yang terjadi mencapai Rp 25 miliar.

Sebelumnya, Kepala Kejati Jateng I Made Suarnawan mengatakan, terdapat beberapa surat perintah penyidikan kasus dugaan korupsi atas nama Agus Hartono. Agus sempat mengajukan gugatan praperadilan atas dugaan kasus korupsi tersebut dan dikabulkan oleh Pengadilan Negeri (PN) Semarang.

Menurut Suarnawan, kejaksaan menghormati putusan praperadilan tersebut yang menyangkut dugaan korupsi di band daerah tersebut.

IDX Channel - Ikatan Pegawai Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mendesak para pimpinan lembaga tersebut untuk menyampaikan moratorium alias penundaan layanan perlindungan kepada publik. Hal itu dilakukan setelah adanya efisiensi anggaran oleh pemerintah.

Pegawai LPSK pun meminta waktu khusus di halaman Kantor LPSK untuk bertemu para pimpinan pada Senin (10/2/2025). Pegawai LPSK menyampaikan agar pimpinan berani menyampaikan moratorium layanan perlindungan.