Malang -

Selebgram Isa Zega dipindah ke Lapas Wanita Kelas IIA Malang. Saat digiring petugas, tersangka pencemaran nama baik tersebut tampak santai dan mengaku dalam keadaan sehat.

Isa Zega dijebloskan ke Lapas Wanita Kelas II A Malang setelah Kejari Kabupaten Malang menerima pelimpahan tahap dua dari penyidik kepolisian.

Isa Zega, menjadi tersangka setelah dilaporkan oleh Shandy Purnamasari, istri Gilang Widya Pramana atau Juragan99. Dia sebelumnya sempat menjalani penahanan di Rutan Polda Jawa Timur.

Tersangka Isa Zega, tiba di Kejari Kabupaten Malang, Selasa (11/2/2025) sekitar pukul 17.30 WIB tadi, dengan mobil Toyota Kijang Innova L 1918 BBC. Didampingi penyidik dari Kejaksaan Tinggi Surabaya.

Meski terjerat hukum, namun Isa Zega nampak santai. Tidak ada raut kesedihan ataupun penyesalan. Isa nampak mengenakan baju piyama warna putih dibalut dengan jaket warna biru.

"Alhamdulillah saya baik-baik saja. Sehat sayang," ucap Isa menjawab pertanyaan awak media.

Ketika ditanya perasaannya dipindah ke Malang untuk dilakukan penahanan. Isa menjawab santai. "Malang dingin, adem. Makanya saya memakai jaket," ungkapnya dengan menebar senyum.

Kasi Pidum Kejari Kabupaten Malang, Agus Eko Wahyudi mengatakan tersangka Isa Zega sementara dilakukan penahanan di Lapas Wanita Kelas II A Malang selama 20 hari ke depan.

"Namun jika sebelum 20 hari penahanan sudah ada penetapan jadwal sidang dari Pengadilan Negeri Kepanjen, maka akan kami serahkan. Selanjutnya untuk penahanan tersangka menjadi kewenangan Majelis Hakim PN Kepanjen," kata Eko kepada wartawan.

Eko turut menjelaskan, tersangka Isa Zega dijerat pasal 45 ayat 4 juncto 27 a, atau 45 ayat 10 huruf A juncto 27 b huruf a tentang pencemaran nama baik.

"Dalam waktu dekat akan kami limpahkan ke Pengadilan Negeri Kepanjen, untuk menunggu jadwal sidang," pungkas Eko.

(abq/iwd)

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra menyatakan, pemulangan predator seksual Reynhard Sinaga dan tersangka terorisme, Hambali bukan prioritas pemerintah saat ini.

Yusril menegaskan, pemerintah bukan hanya mengurusi dua kasus tersebut. Menurutnya, masih banyak WNI lain yang terjerat kasus di luar negeri.

"Tanggung jawab negara terhadap WNI, betapa pun memalukannya, tetap harus diperhatikan. Kami juga paham bahwa ada banyak kasus lain yang menimpa WNI di luar negeri. Kasus Reynhard sendiri belum ada pembahasan lebih lanjut," kata Yusril, Selasa (11/2/2025).

Yusril menjelaskan, terhadap Hambali yang saat ini ditahan di Guantanamo, pemerintah telah meminta Amerika Serikat segera mengadili yang bersangkutan. Namun, belum ada kejelasan dari kasus tahanan yang telah ditahan lebih dari dua dekade itu.

"Selain sebagai kasus terorisme, ini juga menjadi isu Hak Asasi Manusia. Pemerintah telah meminta agar Hambali diadili, tetapi sampai sekarang prosesnya belum berjalan. Pembahasan terkait pemulangannya pun belum ada," ujarnya.

"Tidak ada prioritas atas kasus ini, tetapi tetap menjadi perhatian pemerintah. Kami terus mengupayakan perlindungan bagi semua WNI, baik yang terlibat dalam kasus hukum berat maupun yang menghadapi ancaman hukuman mati," katanya.

Badan Legislasi (Baleg) DPR menargetkan bakal menyelesaikan pembahasan RUU perubahan keempat tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba) pada Selasa (18/2) pekan depan.

Hal itu disampaikan Ketua Baleg DPR, Bob Hasan dalam lanjutan rapat pembahasan RUU tersebut bersama Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung, dan perwakilan dari Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Selasa (11/2).

"Diharapkan pembahasan pada tahap pembicaraan tingkat satu dapat diselesaikan pada masa sidang II sehingga pada rapat paripurna tanggal 18 Februari 2025, RUU tentang Minerba dapat disetujui sebagai undang-undang," kata Bob usai rapat.

Salah satu poin krusial dari revisi UU Minerba itu adalah izin tambang untuk perguruan tinggi dan UMKM.

Sementara itu, Yuliot berharap pembahasan RUU Minerba bisa sesuai jadwal. Dia mengaku akan mengikuti target yang telah disepakati bersama DPR.

Saat ini, kata Yuliot, pemerintah tengah menyiapkan daftar inventarisir masalah (DIM) untuk dibahas bersama DPR. Dia menargetkan DIM akan diserahkan ke DPR besok.

"Ya kami memberikan batas waktu besok pagi untuk bisa disampaikan oleh kementerian lembaga," katanya.

Sementara, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan pemerintah akan mengikuti jadwal yang diinisiasi DPR. Namun, dia akan memberikan waktu kepada DPR untuk menjaring partisipasi masyarakat sebelum disahkan jadi undang-undang.

"Kan sekarang tinggal DPR silakan untuk melakukan partisipasi publik ya, meaningfull participation silakan dilakukan. Sambil mungkin menunggu DIM [daftar inventarisasi masalah] yang akan masuk, untuk mendengar masukan dari masyarakat silakan aja," kata Supratman.

Seperti Yuliot, dia pun menegaskan pemerintah siap mengikuti jadwal yang telah disepakati bersama DPR. Saat ini, pemerintah tengah menyusun DIM sebelum RUU tersebut resmi dibahas bersama DPR.

"Insya Allah dalam satu-dua hari ke depan daftar inventarisasi masalah sebenarnya sudah, drafnya sebenarnya sudah selesai, tetapi kami masih harus berkoordinasi antara Kementerian ESDM, kemudian Mensesneg," kata Supratman.

1. Pasal 17, Pasal 17A, Pasal 22A, dan Pasal 31 A, terkait penyesuaian ketentuan imbas pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan pemanfaatan ruang.

2. Pasal 51 mengatur terkait dengan penetapan wilayah izin umum pertambangan mineral, logam atau batu bara yang diberikan dengan cara prioritas kepada koperasi, badan usaha kecil dan menengah, dan badan usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan yang menjalankan fungsi ekonomi untuk peningkatan perekonomian daerah.

3. Pasal 51 A, pemberian wilayah izin umum pertambangan mineral logam kepada perguruan tinggi dengan cara prioritas, dengan pertimbangan luas wilayah izin pertambangan mineral logam, akreditasi perguruan tinggi, dan untuk meningkatkan akses layanan pendidikan bagi masyarakat.

4. Pasal 51 B, wilayah izin umum pertambangan logam dan batu bara dalam rangka hilirisasi dapat diberikan kepada badan usaha swasta dengan cara prioritas.

5. Pasal 75, pemberian IUP PK pertambangan dengan cara prioritas kepada BUMN, badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha kecil dan menengah, badan usaha yang dimiliki organisasi kemasyarakatan keagamaan atau badan usaha milik perguruan tinggi.

6. Pasal 104A, dalam rangka peningkatan nilai tambah mineral dan atau pengembangan, dan atau pemanfaatan batu bara, pemerintah dapat memberikan penugasan kepada lembaga riset negara, lembaga riset daerah, BUMN, badan usaha milik daerah atau badan usaha milik swasta untuk melakukan penyelidikan dan penelitian dan atau kegiatan project pada wilayah penugasaan.

7. Pasa 114B, dalam rangka pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan sebagian penerimaan negara bukan pajak yang diperoleh dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara dikelola oleh menteri.

8. Pasa 173B, terhadap IUP yang diterbitkan sebelum berlakunya undang-undang ini, dan terdapat permasalahan tumpang tindih sebagian atau seluruh wilayah izin umum pertambangannya berdasarkan hasil evaluasi pemerintah dicabut dan dikembalikan kepada negara. Diperlukan juga pengaturan yang mengatur bahwa seluruh atau sebagian wilayah IUP P, IUP PK, dan IPR yang telah diterbitkan dapat dilakukan penataan dan pemanfaatan wilayah sesuai hasil evaluasi menteri.

9. Pasal 174, pengaturan pelaksanaan PP diselesaikan dalam waktu 6 bulan setelah undang-undang diundangkan.

MALANG, KOMPAS.com - Selebgram Isa Zega terlihat sempat tertawa lepas saat tiba di Lapas Wanita Kelas IIA Sukun, Kota Malang, Jawa Timur, Selasa (11/2/2024).

Sebelumnya, sosok transgender ini sempat menjalani masa tahanan di Ruang Tahanan Perempuan Polda Jatim.

Isa Zega tiba di Malang sekitar pukul 18.45 WIB menggunakan kendaraan tahanan Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang.

Isa Zega memang tak banyak bicara. Tapi, dia sempat tertawa lebar ke arah wartawan yang menantinya, sambil terus berjalan masuk ke dalam lapas.

Kepala Lapas Wanita Kelas IIA Sukun, Yunengsih mengatakan, pihaknya telah menerima dokumen lengkap terkait penahanan Isa Zega dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang.

"Jadi kami hanya menerima, karena surat-suratnya memang lengkap untuk penahanannya," kata Yunengsih.

Isa Zega masuk ke ruang tahanan berbeda dengan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) lainnya.

Ia ditempatkan di ruang tahanan bernama Mapenaling, atau kepanjangan dari Masa Pengenalan Lingkungan.

"Dipisah, karena memang dia harus di ruangan tersendiri, artinya bukan karena dia bagaimana-bagaimana, tetapi memang setiap tahanan atau narapidana yang baru dipindahkan harus kita pisahkan," ujar Yunengsih.

Isa Zega akan berada di Ruang Tahanan Mapenaling selama satu minggu ke depan. Apabila dia dirasa dapat beradaptasi, maka selanjutnya akan ditempatkan di ruang tahanan lainnya.

"Tetapi kami masih melihat perkembangan selanjutnya seperti apa, kira-kira ada kesulitan tidak," ungkap Yunengsih.

Selama Yunengsih menjabat sebagai Kepala Lapas Wanita Kelas IIA Sukun sejak tahun 2023, baru kali ini ia menerima WBP yang merupakan transgender.

Namun, hal itu menurut dia tidak menjadi masalah, karena Isa Zega sudah mendapat legalitas sebagai perempuan.

"Bahwa yang bersangkutan sudah mendapat penetapan dari Pengadilan Jakarta Selatan tentang penetapan dari mulai berganti nama dan atas dasar hasil pemeriksaan atau operasi dari dokter Indonesia dan Thailand yang kami terima, dilampirkan ke berkas atas nama tahanan tersebut," sebut dia.

Penahanan Isa Zega dilakukan oleh Kejari Kabupaten Malang setelah menerima pelimpahan berkas perkara dari penyidik Ditreskrimum Polda Jatim Polda Jawa Timur.

Sebelumnya diberitakan, Isa Zega resmi ditahan oleh Polda Jawa Timur pada 23 Januari 2025 atas dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Shandy Purnamasari.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyebut pemulangan Reynhard Sinaga dan Hambali, yang kini tersangkut kasus hukum di luar negeri, bukanlah prioritas pemerintah saat ini.

Untuk diketahui, Reynhard Sinaga adalah terpidana kasus kekerasan seksual yang kini menjalani masa hukumannya di Inggris. Sementara itu, Hambali atau bernama asli Encep Nurjaman adalah tersangka kasus terorisme atau Bom Bali I yang kini ditahan di Guantanamo, Amerika Serikat (AS).

Yusril menegaskan bahwa keduanya bukanlah prioritas utama pemerintah saat ini untuk dipulangkan ke Tanah Air.

Meski demikian, terang Yusril, pemerintah tetap mempertimbangkan kasus Reynhard dan Hambali. Dia menjelaskan bahwa saat ini perhatian pemerintah tidak hanya tertuju pada dua kasus tersebut.

"Tanggung jawab negara terhadap WNI, betapapun memalukannya, tetap harus diperhatikan. Kami juga paham bahwa ada banyak kasus lain yang menimpa WNI di luar negeri. Kasus ini menjadi ramai karena pemberitaan, tetapi pemerintah tidak hanya fokus pada kasus Reynhard dan Hambali, melainkan seluruh kasus WNI di luar negeri. Kasus Reynhard sendiri belum ada pembahasan lebih lanjut," jelasnya saat Rapat Kerja dengan DPR, dikutip dari siaran pers, Selasa (11/2/2025).

Khusus terkait dengan Hambali, Yusril menyebut dia telah ditahan di Guantanamo selama lebih dari dua dekade tanpa proses peradilan. Pemerintah RI sudah pernah meminta pemerintah AS agar mengadili Hambali.

Namun hingga saat ini, belum ada perkembangan signifikan terkait proses hukum Hambali. Yusril juga menyebut belum ada pembahasan soal pemulangan Hambali ke Indonesia.

"Tidak ada prioritas atas kasus ini, tetapi tetap menjadi perhatian pemerintah. Kami terus mengupayakan perlindungan bagi semua WNI, baik yang terlibat dalam kasus hukum berat maupun yang menghadapi ancaman hukuman mati," ucapnya.

Pada kesempatan terpisah, Yusril mengatakan bahwa terdapat sejumlah kasus yang lebih menjadi perhatian pemerintah. Misalnya, ada lebih dari 50 orang WNI di Arab Saudi dan yang dipidana mati. Puluhan orang WNI itu adalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang tersangkut kasus hukum di luar negeri.

"Menjadi sangat penting, karena memang mereka ini TKI, bekerja di luar negeri kemudian terlibat kejahatan dan dijatuhi hukuman mati, dan itu perlu segera kita selesaikan," kata mantan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) itu saat ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (10/2/2025).

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyinggung soal pembentukan Badan Legislasi Nasional yang bertugas menggodok rancangan undang-undang di internal pemerintah sebelum diajukan ke DPR RI.

Hal tersebut, kata dia, sebagaimana yang menjadi amanat dalam perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

"Sebenarnya telah diamanatkan kepada Pemerintah untuk membentuk semacam Badan Legilasi Nasional, seperti halnya DPR punya Badan Legislasi, pemerintah semestinya dengan amanat undang-undang itu mempunyai satu badan yang menggodok program legislasi internal pemerintah," kata Yusril saat rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

Aturan tersebut, lanjut dia, juga mengamanatkan agar sebelum Badan Legislasi Nasional terbentuk maka tugasnya dijalankan oleh Kementerian Hukum dan HAM, namun saat ini Kementerian Hukum dan HAM telah dipecah menjadi tiga nomenklatur.

"Dan pembentukan Badan Legislasi Nasional sampai sekarang belum dilakukan," ucapnya.

Untuk itu, dia menyebut pihaknya sudah mengambil sejumlah langkah guna merealisasikan usulan pembentukan Badan Legislasi Nasional, termasuk melaporkannya kepada Presiden RI Prabowo Subianto.

"Dan telah juga menyampaikan kepada bapak presiden, dan telah melakukan rapat koordinasi dengan tiga menteri di bawah koordinasi kementerian koordinator ini, mengusulkan untuk pembentukan Badan Legislasi Nasional," tuturnya.

Terkait pembentukan Badan Legislasi Nasional, dia menyebut hal itu bisa diejawantahkan dengan membentuk sebuah badan baru ataupun mentransformasi Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).

"Diusulkan apakah itu akan di bawah Kementerian Hukum, menteri hukum merangkap sebagai Kepala Badan Legislasi Nasional seperti Bappenas, BPN atau akankah ditarik ke Kemenko," ujarnya.

Yusril pun menyerahkan sepenuhnya keputusan tersebut kepada Presiden RI Prabowo Subianto.

"Yang penting kita punya satu badan legislasi internal pemerintah, yang menggodok setiap peraturan perundang-undangan, draf, secara koordinatif, mengoordinasikan seluruhnya sehingga betul-betul ada kesamaan persepsi, sebelum RUU itu diajukan ke DPR," katanya.

Dia menggarisbawahi bahwa fungsi Badan Legislasi Nasional nantinya akan mirip seperti Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.

"Sama juga seperti DPR, Baleg akan meminta pandangan fraksi-fraksi sebelum bulat menjadi usul inisiatif DPR," lanjut dia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah menegaskan rencana pemulangan terpidana kejahatan seksual Reynhard Sinaga dari Inggris ke Indonesia bukan prioritas. Pun juga rencana untuk memulangkan tahanan kasus terorisme Hambali dari Penjara Guantanamo, Amerika Serikat (AS) ke Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Impimas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan, masih banyak warga negara Indonesia lainnya yang dipenjara di luar negeri, yang lebih prioritas untuk dapat dikembalikan ke Indonesia. Hal tersebut disampaikan Yusril, saat rapat kerja Kemenko Kumham Imipas bersama dengan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

“Bahwa rencana pemulangan Reynhard Sinaga narapidana kekerasan seksual di Inggris, serta Hambali tersangka terorisme yang ditahan di Guantanamo, bukanlah prioritas pemerintah saat ini,” kata Yusril melalui siaran pers yang diterima wartawan di Jakarta, Selasa (11/2/2025).

Yusril menjelaskan, sebagai otoritas di pemerintahan, masalah pemulangan Reynhard dari Inggris, dan Hambali dari tahanan AS memang tetap menjadi pembahasan di internal kementerian yang dipimpinnya. “Bahwa pemerintahan saat ini tetap mempertimbangkan kasus Reynhard dan Hambali. Namun secara keseluruhan, perhatian pemerintah tidak hanya tertuju pada kedua kasus tersebut,” ujar Yusril.

Menurutnya, sebagai pemerintah maupun penyelenggara negara, wajib dalam memberikan perlindungan terhadap seluruh warga negara Indonesia. Termasuk, kata dia, terhadap Reynhard dan Hambali yang hingga kini masih menjadi warga negara Indonesia.

“Tanggung jawab negara terhadap WNI (warga negara Indonesia), betapapun memalukannya, tetap harus diperhatikan,” ujar Yusril.

Akan tetapi Yusril menjelaskan, banyak juga warga negara Indonesia yang bermasalah hukum di negara-negara lain, yang juga menjadi perhatian pemerintah untuk bisa dipulangkan. “Pemerintah tidak hanya fokus pada kasus Reynhard dan Hambali. Melainkan seluruh kasus WNI di luar negeri,” ujar Yusril.

Kasus Reynhard hingga kini meski menjadi perhatian publik, tetapi belum ada pembicaraan tentang keputusan untuk memulangkan. Adapun terkait dengan kasus Hambali yang ditahan oleh AS, hingga kini, kata Yusril, mendesak agar segera disidangkan untuk keadilan dan penegakan HAM.

Dan terkait Hambali, Yusril memastikanbelum ada keputusan apapun terkait rencana permohonan untuk pemulangan. “Tidak ada prioritas dalam kasus-kasus ini. Tetapi tetap menjadi perhatian pemerintah. Dan kami terus mengupayakan perlindungan bagi semua WNI, baik yang terlibat dalam kasus-kasus hukum berat, maupun yang menghadapi ancaman hukuman mati,” terang Yusril.

JAKARTA, KOMPAS.com – Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI-P, TB Hasanuddin, mendukung penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan Laut yang diinisiasi oleh pemerintah.

Dia menilai undang-undang tersebut penting untuk menyelaraskan kewenangan berbagai lembaga yang saat ini masih tumpang tindih dalam pengelolaan keamanan laut.

"Undang-undang ini inisiatif dari pemerintah, sehingga di bapak-bapaklah undang-undang itu dikonsep, termasuk naskah akademiknya,” ujar TB Hasanuddin dalam rapat kerja bersama Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, serta Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Selasa (11/2/2025).

“Peran lembaga-lembaga yang ada sekarang ini, yang belasan itu bertabrakan, tidak terjadi sinkronisasi satu sama lain. Nah, diharapkan dengan undang-undang yang akan datang, semua masalah itu terselesaikan," sambungnya.

Menurut TB Hasanuddin, salah satu poin yang perlu menjadi perhatian dalam penyusunan RUU ini adalah efisiensi dan efektivitas birokrasi.

Dia menyoroti perlunya sistem pelayanan satu pintu dalam pengawasan dan pencegahan pemeriksaan berulang terhadap kapal dan aktivitas di laut.

"Efisiensi dan efektivitas birokrasi, termasuk pencegahan pemeriksaan berulang dan penguatan pengawasan menjadi satu pintu pelayanan. Kata ‘satu pintu pelayanan’ itu nanti kita jabarkan dalam DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) undang-undang ini," ungkapnya.

Politikus PDI-P ini menambahkan bahwa dalam penyusunan RUU ini, kewenangan penuh bagi Sea and Coast Guard dalam penegakan hukum di laut harus diatur dengan jelas.

Lembaga yang hendak dibentuk tersebut harus memiliki kewenangan dalam mengoordinasikan berbagai kementerian dan lembaga yang beroperasi di laut.

"Dari Menko Polhukam, hampir sama, berikan kewenangan Sea and Coast Guard untuk penegakan hukum di laut dan mengoordinasikan kementerian dan lembaga di laut," kata Hasanuddin.

Namun, ia juga mengingatkan bahwa perlu ada kejelasan mengenai struktur personel dalam lembaga ini, terutama terkait status pegawai yang akan bertugas.

"Sekarang ini, sejak ada Bakamla, di dalamnya ada kepolisian, kejaksaan, KKP, tapi pelan-pelan sekarang didominasi oleh seluruhnya Angkatan Laut yang masih dinas aktif. Ke depannya seperti apa? Kami menyarankan agar kita pikirkan bersama bagaimana struktur personelnya," katanya.

Dia berharap ada kepastian apakah personel yang bertugas di Sea and Coast Guard berasal dari PNS lintas kementerian dan lembaga, atau justru lembaga baru dengan PNS yang direkrut secara khusus.

"Sehingga, kalau ada penempatan dari kepolisian, kejaksaan, KKP, atau Angkatan Laut, maka sistem meritnya harus jelas. Pangkat, karier, dan job description mereka juga harus diatur dalam undang-undang ini," jelas TB Hasanuddin.

Dalam kesempatan itu, TB Hasanuddin juga meminta agar Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, serta Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Lodewijk F Paulus, terlibat langsung dalam penyusunan RUU Keamanan Laut.

"Saran kepada pimpinan, dalam membahas RUU ini, mohon juga dilibatkan bapak-bapak dari kedua Kemenko ini, yang benar-benar memahami dan memberikan kontribusi positif dalam pembentukan undang-undang yang komprehensif," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menggulirkan wacana penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan Laut.

Wacana ini dimunculkan dalam rangka mencari solusi atas tumpang tindih aturan dalam pengamanan perairan Indonesia.

“Urgensi Pembentukan Rancangan Undang-Undang Keamanan Laut. Urgensi tersebut dibutuhkan karena banyaknya regulasi, lebih dari 20 peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksananya,” ujar Yusril dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI, Selasa (11/2/2025).

Menurut Yusril, terdapat ketidaksinkronan setiap regulasi tersebut yang akhirnya menyebabkan irisan kewenangan setiap instansi.

Kondisi tersebut pun akhirnya berdampak buruk pada efektivitas patroli dan penegakan hukum di laut.

“Ketidaksinkronan antara peraturan perundangan, antara lain irisan peraturan perundangan dengan terjadi tumpang tindih antara satu dengan yang lainnya,” kata Yusril.

Untuk membangun sistem keamanan laut yang lebih komprehensif, Yusril mengatakan, penguatan regulasi melalui penyusunan naskah akademik dan RUU Keamanan Laut patut dipertimbangkan.

Dia menyebutkan bahwa metode omnibus law bisa menjadi salah satu opsi untuk mempercepat penyusunan regulasi tersebut.

“Penguatan regulasi penyusunan naskah akademik dan RUU Keamanan Laut, mungkin dengan metode omnibus atau apa ya, kita pertimbangkan lah nanti mana yang lebih efektif dan lebih cepat kita kerjakan,” kata Yusril.

Solo -

Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut) menyayangkan kericuhan dalam persidangan yang melibatkan pengacara Razman Arif Nasution dengan Hotman Paris. Hal itu dinilai tidak perlu terjadi mengingat Razman adalah pihak yang mengerti hukum.

"Ya sebetulnya, kan pelaku-pelaku ini kan sudah tahu hukum, nggak perlu terjadi itu," kata Humas PN Jakut Maryono di gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa (11/2/2025) dilansir detikNews.

Lebih lanjut Maryono menyampaikan, anda saja kericuhan itu tidak terjadi, maka pihaknya juga tidak akan membuat laporan ke Bareskrim Polri.

"Kalau itu tidak terjadi, nggak mungkin akan seperti ini," tuturnya.

Maryono mengungkap pelaporan Razman Nasution dkk ke Bareskrim Polri itu merupakan perintah dari Mahkamah Agung (MA) selaku lembaga peradilan tertinggi di Tanah Air.

"Ini bukan instruksi lagi, sudah perintah dari MA sendiri. Jadi atas kejadian itu, kami juga nggak diam. Kami kan punya pengadilan tinggi, kita ke pengadilan tinggi, kita ke mahkamah, kita seperti itu. Ini atas sama lembaga," ungkap dia.

Atas kejadian tersebut, PN Jakut melaporkan Razman dengan tiga pasal. Laporan itu teregister dengan nomor LP/B/70/II/2025/SPKT/BARESKRIM POLRI tertanggal 11 Februari 2025.

"Betul, kegaduhan yang terjadi di ruang sidang, baik yang selama diskors maupun saat sidang berjalan. Pasal yang saya laporkan ada 3, yaitu 335 KUHP, 207 KUHP, dan 217 KUHP," imbuh Maryono.

Seperti diketahui kericuhan melibatkan Razman Nasution dengan Hotman Paris terjadi di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Kamis (6/2). Saat kericuhan berlangsung, salah satu pengacara Razman tertangkap kamera berdiri di atas meja sidang.

Momen itu juga tengah viral di media sosial sebagaimana diunggah di Instagram milik Hotman Paris seperti dilihat, Jumat (7/2). Kericuhan awalnya dipicu saat Razman menghampiri Hotman yang sedang duduk di kursi saksi. Beberapa anggota tim pengacara Hotman lalu masuk ke ruang sidang untuk mengamankan Hotman dan membawa pengacara tersebut pergi meninggalkan ruang sidang.

Saat Hotman telah dibawa ke luar, kericuhan di dalam ruang sidang masih berlangsung. Adu mulut melibatkan tim pengacara Hotman dan tim pengacara Razman. Di momen panas itu, salah seorang pengacara Razman tiba-tiba berdiri ke atas meja dan terlibat konfrontasi dengan tim Hotman.

Sontak, perbuatan dari salah satu pengacara Razman itu direspons keras oleh tim Hotman. Mereka memprotes aksi pelaku yang berdiri di atas meja ruang sidang.

(apl/ams)

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Nyoman Parta menyoroti absennya dua orang menteri dalam rapat kerja (raker) antara Baleg dengan pemerintah membahas Rancangan Undang-undang (RUU) Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2025).

Rapat itu hanya dihadiri oleh seorang menteri, yakni Menteri Hukum Supratman Andi Agtas.

Sedangkan dua menteri lainnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, tidak hadir.

Bahlil hanya diwakili oleh Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung, sementara Mensesneg diwakili pejabat Kemensetneg.

"Kalau Bapak (Ketua Baleg Bob Hasan) mengundang menteri, menterinya yang harus hadir. Itu kebiasaan dulu saya di Komisi VI. Kalau menterinya nggak datang, kita nggak rapat, gitu," kata Nyoman melayangkan protes dalam rapat.

"Ini Bapak yang mengundang menteri, menterinya tidak datang. Bapak jalankan rapat. Dan sehingga yang Bapak undang, kosong di situ, Bapak jalankan rapat. Nggak pas untuk lembaga ini yang tidak pas, gitu," imbuh Nyoman.

Menanggapi protes Nyoman, Menkum Supratman lantas menjelaskan alasan menteri tidak hadir.

Dia menyatakan, menteri boleh datang sendiri-sendiri maupun bersamaan, sesuai dengan keterangan yang ada di dalam Surat Presiden (Surpres).

"Bapak Ketua, boleh saya tambahkan sedikit, Bapak Ketua? Dalam Surpres, satu, bahwa menteri itu boleh sendiri-sendiri atau bersama-sama. Itu pemerintah," ucap Supratman.

Supratman juga menyinggung ketentuan DPR yang sudah memutuskan bahwa rapat kerja boleh diwakili oleh wakil menteri.

"Jadi sejak periode yang lalu, menteri tidak mutlak harus datang. Tapi wakil menteri pun boleh mewakili menteri untuk hadir dalam rapat kerja. Saya hanya menyampaikan ini," tutur Supratman.

Anggota Baleg lainnya, Benny K. Harman, menimpali.

Dia menyampaikan, masalah ini tidak perlu dibuat bingung.

Dalam Surpres sudah dinyatakan, Presiden menunjuk tiga menteri secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.

"Jadi tidak wajib tiga-tiganya datang. Salah satu saja datang, itu sudah cukup untuk mewakili Presiden. Bahwa menteri nggak datang, yang lain-lain itu ya mungkin beliau tidak menganggap penting, nggak masalah," timpal Benny.

Menyusul perdebatan yang semakin panjang, Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan lantas menjelaskan dengan membacakan ulang Surpres yang dikirim pemerintah, sekaligus meluruskan anggapan yang disampaikan Nyoman.

"Dengan ini kami sampaikan, kami menugaskan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Sekretaris Negara, serta Menteri Hukum untuk bersama-sama maupun sendiri-sendiri guna mewakili kami dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tersebut. Atas perhatian kami, ucapkan terima kasih. Demikian Pak Nyoman," jelas Bob membaca Surpres.

Diketahui, DPR tengah mengebut pembahasan RUU Minerba.

Kini tengah dalam proses penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) oleh pemerintah.

Supratman bilang, draft DIM sejatinya sudah selesai.

Pihaknya akan menyampaikan DIM kepada DPR RI dalam 1-2 hari ke depan untuk dibahas lebih lanjut.

Karena DIM belum diserahkan hari ini, rapat panitia kerja (Panja) RUU Minerba diagendakan ulang pada Rabu (12/2/2025).

Malang -

Selebgram Isa Zega dijebloskan ke Lapas Wanita Kelas IIA Sukun, Kota Malang oleh kejaksaan. Langkah ini dilakukan setelah Kejari Kabupaten Malang menerima berkas tahap II dari penyidik.

Isa Zega didampingi jaksa dibawa ke Lapas Wanita Kelas IIA Sukun, Kota Malang, Selasa (11/2/2025), petang.

Penahanan dilakukan oleh Kejari Kabupaten Malang setelah menerima pelimpahan berkas perkara dari penyidik Ditressiber Polda Jatim Polda Jawa Timur sore tadi.

"Hari ini, kami menerima pelimpahan dari penyidik, tahap 2 untuk diberikan kepada jaksa. Dan hari ini kami lakukan penahanan kepada yang bersangkutan (Isa Zega)," ujar Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang Deddy Agus Oktavianto kepada wartawan di Kantor Kejari Kabupaten Malang, Selasa petang.

Deddy menambahkan penahanan Isa Zega dilakukan di Lapas Wanita Kelas II A Sukun, Kota Malang setelah jaksa menerima pelimpahan berkas tahap 2 hari ini.

"Penahanan dilakukan di Lapas wanita Sukun, Kota Malang," imbuhnya.

Deddy mengaku setelah pelimpahan berkas dan penahanan terhadap Isa Zega pihaknya akan menyiapkan surat pengajuan berkas perkara ke Pengadilan Negeri Kepanjen untuk segera disidangkan.

"Setelah tahap 2 ini, kita siapkan dakwaan untuk bisa segera diajukan ke persidangan," pungkasnya.

Sebelumnya, polisi resmi menahan selebgram Isa Zega sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik terhadap Bos MS Glow Shandy Purnamasari. Ia langsung dijebloskan ke tahanan perempuan usai menjalani serangkaian pemeriksaan.

Sejatinya, kasus yang menjerat Isa Zega ini sempat akan diselesaikan dengan pendekatan Restorative Justice. Namun, polisi menyatakan bahwa Isa Zega menolak proses tersebut hingga polisi memutuskan untuk melakukan penahanan.

(dpe/iwd)

Pangkalpinang (ANTARA) - Kakanwil Kemenkum Babel, Harun Sulianto menerima audiensi Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Balai Pengayoman Kanwil Kemenkum Babel, Senin (10/02).

Kedatangan APDESI Kepulauan Bangka Belitung tersebut dalam rangka audiensi berkaitan dengan upaya membangun kerja sama dan sinergi peningkatan kesadaran dan pembangunan budaya hukum di desa.

Ketua DPD APDESI Kepulauan Bangka Belitung, Munzilin mengucapkan terima kasih atas kesediaan Kanwil Kemenkum Babel menerima kedatangan APDESI Kepulauan Bangka Belitung. Beliau menyampaikan bahwa audiensi ini merupakan upaya APDESI Bangka Belitung untuk berkonsultasi dan berkoordinasi berkaitan dengan upaya pembangunan hukum di desa serta upaya mengatasi permasalahan yang ada di desa.

"Kami memohon fasilitasi Kanwil Kemenkum Babel agar kami dapat membangun budaya hukum ditengah masyarakat," tutup Munzilin.

Kakanwil Kemenkum Babel, Harun Sulianto dalam sambutannya menyampaikan bahwa pihaknya sangat senang dapat bersinergi dengan APDESI. Terutama terkait dengan pelatihan paralegal, penyusunan dan pembentukan peraturan desa, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat desa. Ia juga mengapresiasi peran serta para kades /lurah yang telah menjadi juru damai di desa/kelurahannya. Saat ini Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) sedang membuka kesempatan kepada para kades/lurah untuk ikut Paralegal Justice Award (PJA) 2025.

Paralegal Justice Award merupakan ajang penghargaan yang diberikan BPHN kepada kades/lurah yang telah berperan aktif sebagai juru damai di wilayahnya masing-masing. Pada PJA 2025 ini ada 3 kategori penghargaan yakni Non Litigation Peacemaker (NLP) yakni Kades/Lurah yang berperan dalam menyelesaikan sengketa di wilayahnya. Kemudian penghargaan Anubhawa Sasana Jagaddhita (ASJ) , diberikan kepada Desa/Kelurahan Binaan dan/atau Sadar Hukum yang mendorong dan mendukung program prioritas Pemerintah.

Kategori terakhir yakni Paralegal Justice Award (PJA) yakni Anugerah bagi Kades/Lurah yang mendapatkan anugerah Non Litigation Peacemaker dan telah dilakukan penilaian terhadap aktualisasi Paralegal Academy. Kades/Lurah yang lolos dari seleksi daerah nantinya akan memperoleh pendidikan hukum dan keparalegalan melalui Paralegal Academy.

Menurutnya, Kades/Lurah dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus mengukir prestasi yang membanggakan dalam ajang PJA Tingkat nasional . Pada tahun 2023, sebanyak 3 Kades/Lurah lolos ke tingkat nasional dengan prestasi 2 Orang Kades memperoleh penghargaan NLP dan 1 Lurah memperoleh penghargaan PJA.

Prestasi tersebut meningkat pada tahun 2024. sebanyak 12 Kades/Lurah dari Babel lolos ke tingkat nasional . sebanyak 12 Kades/Lurah memperoleh penghargaan Non Litigation Peacemaker (NLP) . kemudian 2 Kades memperoleh penghargaan Anubhawa Sasana Jagaddhita (ASJ) , selanjutnya 2 Kades memperoleh penghargaan Paralegal Justice Award (PJA) dan 1 Kades memperoleh Penghargaan Top Favorit Publik.

Hadir dalam kegiatan tersebut Kakanwil Kemenkum Babel (Harun Sulianto) didampingi Kakanwil Ditjen Imigrasi Babel (Qriz Pratama), Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (Rahmat Feri Pontoh), Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Babel (Ismail, M. Iqbal dan Siti Latifah), Fungsional Penyuluh Hukum Kanwil Babel (Ferry Yulianto, Dwi Septarini, Muhamat Ariyanto, Rizki Amalia, Sofian dan Fajar Husein), serta Kepala Desa perwakilan APDESI Kepulauan Bangka Belitung.