Pangkalpinang (ANTARA) - Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkum Babel Harun Sulianto mengikuti Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Pembinaan Hukum Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) secara virtual, bertempat di Ruang Rapat Lt. II, Kamis (13/02).

Kepala BPHN, Min Usihen dalam sambutannya menyampaikan bahwa Kegiatan Rakernis BPHN mengangkat tema Pembinaan Hukum: Tantangan dan Peluang Mewujudkan Kesadaran Hukum. Min Usihen turut memberikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh peserta Kanwil Kemenkum di wilayah barat yang hadir dan dukungan dalam pencapaian kinerja BPHN.

Terdapat 6 kegiatan utama BPHN di wilayah yakni Layanan Literasi Hukum dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional ( JDIHN) , Analisis dan Evaluasi Perda, Penyaluran Dana dan Pengawasan Bankum, Pembentukan dan Pembinaan Posbankum, Penyuluhan Hukum di Wilayah, dan Penyelenggaraan Seleksi Paralegal Academy 2025.

“Harapan kami agar adanya peningkatan kinerja melalui kerja keras, konsistensi dan kolaborasi,” ujar Min Usihen dalam keterangan tertulis yang diterima di Pangkalpinang, Kamis.

Sekretaris BPHN, M. Aliamsyah menjelaskan bahwa terkait kegiatan fasilitasi naskah akademik dan propempeda sudah beralih ke Ditjen Peraturan Perundang Undangan sehingga tidak lagi menjadi kewenangan dari BPHN. Ia berharap agar Target dan Perjanjian Kinerja (PK) 2025 dapat terpenuhi.

Kegiatan tersebut diisi juga dengan penyampaian materi oleh 4 Kepala Pusat yaitu Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum (C. Kristomo) menyampaikan tentang Posbankum dan Paralegal Justice Award (PJA Award), Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum (Arfan Faiz Muhlizi) yang menyampaikan terkait kegiatan analisa dan evaluasi hukum di wilayah, Kepala Pusat Layanan Literasi Hukum dan Pembinaan JDIHN (Saefur Rochim) membahas tentang Layanan Literasi Hukum Pada Kantor Wilayah dan pembinaan JDIHN di Daerah, serta Kepala Pusat Pemantauan, Peninjauan, dan Pembangunan Hukum Nasional (Rahendro Jati) membahas tentang peralihan kegiatan fasilitasi naskah akademik dan propemperda.

Kakanwil Harun Sulianto menyampaikan akan mendorong jajaran untuk terus melakukan koordinasi dan kolaborasi dalam rangka untuk peningkatan kinerja pada program pembinaan hukum.

“Kami terus berupaya menyuskeskan program pembinaan hukum seperti pembentukan Posbankum, pendaftaran PJA, Pelatihan Paralegal Serentak, serta rencana program analisa dan evaluasi Hukum di daerah," ucap Harun.

Hadir secara virtual dalam kegiatan tsb Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (Rahmat Feri Pontoh), Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum (N.A.Triandini Oscar), Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (Muhammad Bang Bang), JFT Penyuluh Hukum Madya (Ferry Yulianto), JFT Penyuluh Hukum Muda (Dwi Septarini, Sudihastuti, Muhamat Ariyanto, Rizki Amalia, Sofian), JFT Perancang Peraturan Perundang Undangan Muda (Siti Latifah), JFT Analis Hukum Pertama (Fitriyah Kusuma W., Defta Fahrun S.) dan JFT Penyuluh Hukum Pertama (Fajar Husein).

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim hukum Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto kecewa dengan putusan hakim yang tidak menerima gugatan praperadilan yang dilayangkan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Diketahui, Hasto menggugat KPK lantaran ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam perkara eks calon anggota legislatif dari PDI-P, Harun Masiku.

Ketua Tim Hukum, Todung Mulya Lubis, menilai putusan hakim terhadap gugatan mereka sebagai bentuk pembodohan.

Pasalnya, hakim hanya mengabulkan eksepsi atau keberatan KPK terhadap gugatan mereka yang mempersoalkan dua penetapan tersangka dalam satu gugatan praperadilan.

“Kami harus mengatakan bahwa kami kecewa dengan putusan praperadilan yang dibacakan dan saudara-saudara sudah mendengarkan seksama. Kami mengharapkan satu putusan dengan pertimbangan hukum, dengan legal reasoning yang bisa meyakinkan kita semua bahwa permohonan praperadilan itu tidak diterima,” kata Todung saat ditemui usai sidang di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Kamis (13/2/2025).

“Tetapi kami sangat menyayangkan bahwa kami tidak menemukan pertimbangan hukum yang meyakinkan untuk bisa memahami kenapa praperadilan itu tidak diterima,” ucapnya.

Menurut Todung, putusan praperadilan yang dijatuhkan hakim Djuyamto sebagai kesalahan hukum atau miscarriage of justice.

“Kita datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menguji abuse of power, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh KPK karena sangat telanjang di depan mata kita pelanggaran itu dilakukan,” kata Todung.

“Ini bukan pendidikan hukum, ini pembodohan hukum. Saya harus katakan demikian, kita tidak mengharapkan putusan dangkal semacam ini,” imbuhnya.

Sementara itu, tim hukum Hasto lainnya, Maqdir Ismail, mempertanyakan dasar hukum yang melarang pemohon menguji status tersangka di dua tindak pidana berbeda.

Terlebih dalam pertimbangan putusan ini, Djuyamto hanya mengabulkan eksepsi atau bantahan KPK terhadap permohonan kubu Hasto yang menggugat dua Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) dalam satu permohonan praperadilan.

“Saya kira pertanyaan pokok yang sebenarnya harus kita ajukan kepada hakim tunggal ini adalah apakah di dalam proses praperadilan itu ada larangan yang secara hukum bisa melarang orang menguji dua penetapan tersangka dalam satu permohonan?” kata Maqdir.

Tim hukum Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto, tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan, membuka peluang mengajukan Praperadilan lagi usai hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan Djuyamto menyatakan tidak dapat menerima permohonan tersebut.

"Itu salah satu di antaranya yang kami pertimbangkan, tapi ini juga tergantung Mas Hasto," ujar tim hukum Hasto, Maqdir Ismail, di PN Jakarta Selatan, Kamis (13/2) petang.

Menurut mereka, putusan Praperadilan yang dibacakan hari ini bukan akhir.

"This is not the end. Penegakan hukum dan keadilan adalah kewajiban yang ada pada pundak kita semua," ucap tim hukum Hasto yang lain, Todung Mulya Lubis.

Tim hukum Hasto lainnya, Todung Mulya Lubis menyatakan kecewa dengan putusan Praperadilan yang baru saja dibacakan hakim.

Todung menyebut putusan hakim dangkal dan sebagai pembodohan hukum.

"Kami harus mengatakan bahwa kami kecewa dengan putusan Praperadilan yang dibacakan dan saudara-saudara sudah mendengarkan saksama. Kami mengharapkan satu putusan dengan pertimbangan hukum, dengan legal reasoning yang bisa menyakinkan kita semua bahwa permohonan Praperadilan itu tidak diterima, tetapi kami sangat menyayangkan bahwa kami tidak menemukan pertimbangan hukum yang diyakinkan untuk bisa memahami kenapa Praperadilan itu tidak diterima," ujar Todung.

Tofung menganggap putusan Praperadilan tersebut sebagai kesalahan hukum atau miscarriage of justice.

"Kita datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menguji abuse of power, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh KPK karena sangat telanjang di depan mata kita pelanggaran itu dilakukan," imbuhnya.

"Ini bukan pendidikan hukum, ini pembodohan hukum. Saya harus katakan demikian. Sdr Maqdir, saya, sdr Ronny dan lain lain itu sdh praktik hukum puluhan tahun, kita tidak mengharapkan putusan dangkal semacam ini," kata Todung.

Sementara itu, tim hukum Hasto lainnya yakni Maqdir Ismail mempertanyakan dasar hukum yang melarang pemohon menguji status tersangka di dua tindak pidana berbeda.

"Saya kira pertanyaan pokok yang sebenarnya harus kita ajukan kepada hakim tunggal ini apakah di dalam proses Praperadilan itu ada larangan yang secara hukum bisa melarang orang menguji dua penetapan tersangka dalam satu permohonan," kata Maqdir.

Sebab, ia menjelaskan dalam praktik pidana dikenal dengan teori penggabungan perkara.

"Artinya apa, permohonan ini kalau misal memang mau dinyatakan tidak dapat diterima karena katakanlah alat buktinya tidak cukup, saya kira mestinya itu yang dijadikan dasar di dalam pertimbangan-pertimbangan," tandasnya.

Dalam persidangan yang terbuka untuk umum, Kamis (13/2), hakim tunggal Djuyamto menyatakan tidak menerima permohonan Praperadilan Hasto yang mempermasalahkan penetapan tersangka di kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan.

Menurut hakim, seharusnya permohonan dibuat secara terpisah.

"Mengadili: Menyatakan permohonan oleh pemohon kabur atau tidak jelas. Menyatakan permohonan Praperadilan pemohon tidak dapat diterima," ucap hakim.

Hasto bersama Advokat PDIP Donny Tri Istiqomah ditetapkan KPK sebagai tersangka pada akhir tahun kemarin. Keduanya diduga terlibat dalam tindak pidana suap kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk kepentingan penetapan PAW anggota DPR RI periode 2019-2024 Harun Masiku (buron).

Hasto dan Donny belum dilakukan penahanan oleh KPK.

Selain Harun, Hasto disebut KPK juga mengurus PAW anggota DPR RI periode 2019-2024 daerah pemilihan (dapil) 1 Kalimantan Barat (Kalbar) Maria Lestari.

Selain suap, Hasto juga dikenakan Pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Atas dasar itu ia mengajukan Praperadilan ke PN Jakarta Selatan.

Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak menerima permohonan praperadilan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto. Kuasa hukum Hasto, Todung Mulya Lubis, mengatakan putusan praperadilan ini bukanlah akhir.

"Jadi buat saya ini satu sideback, kemunduran. Apa yang akan kami lakukan, Maqdir akan menjelaskan, tapi this is not the end, penegakan hukum dan keadilan adalah kewajiban yang ada pada pundak kita semua dan kita akan melakukan apa yang akan kita lakukan. Tapi apa yang akan kita lakukan uji akan kita rumuskan dan diskusikan bersama nantinya," kata Todung Mulya Lubis seusai sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (13/2/2025).

Todung mengatakan pihaknya kecewa dengan putusan praperadilan ini. Dia menyayangkan pertimbangan hakim yang tidak menerima permohonan praperadilan ini.

"Kami harus mengatakan bahwa kami kecewa dengan putusan praperadilan yang dibacakan dan saudara-saudara sudah mendengarkan saksama. Kami mengharapkan satu putusan dengan pertimbangan hukum, dengan legal reasoning yang bisa meyakinkan kita semua bahwa permohonan praperadilan itu tidak diterima. Tetapi kami sangat menyayangkan bahwa kami tidak menemukan pertimbangan hukum atau legal reasoning yang diyakinkan untuk bisa memahami," ujarnya.

Dia mengatakan putusan kasus dugaan suap Harun Masiku yang sudah inkrah tidak menyebut keterlibatan Hasto. Menurut Todung, putusan praperadilan ini merupakan pembodohan publik.

"Ini bukan pendidikan hukum, ini pembodohan hukum. Saya harus katakan demikian. Saudara Maqdir, saya, Saudara Ronny dan lain lain itu sudah praktik hukum puluhan tahun, kita tidak mengharapkan putusan dangkal semacam ini. Publik juga menginginkan dengan legal reasoning yang sangat meyakinkan dan itu yang tidak kita temukan," ujarnya.

Kuasa hukum Hasto lainnya, Maqdir Ismail, mengatakan pihaknya akan menyampaikan langkah hukum yang akan ditempuh selanjutnya. Dia janji akan menyampaikannya ke publik dalam waktu dekat.

"Saya kira apa yang hendak kami lakukan tentu dalam Minggu depan kami akan sampaikan kepada kawan-kawan. kami akan terbuka apa yang dapat kami lakukan. Apakah akan kami ulangi lagi dengan mengajukan dua permohonan, tentu nanti kita akan sampaikan," kata Maqdir.

"Sebab sekali lagi, kami tidak melihat apa yang disampaikan oleh majelis hakim ini tidak mencerminkan apa yang dia kehendaki di dalam persidangan. Yang pertama ada pergulatan intelektual, perdebatan intelektual, dalam persoalan ini tetapi dia memutus dengan cara yang ya nggak jelas bagaimana menilainya. Apakah itu intelektual atau tidak. Tetapi saudara-saudara bisa mendengar pertimbangan tadi tidak punya alasan. Alasannya teknis dan administratif. Sebenarnya ini tidak sepatutnya itu dilakukan," tambahnya.

Maqdir mengatakan akan berdiskusi dengan Hasto terkait langkah hukum selanjutnya. Dia mengatakan pihaknya akan mencari bukti baru jika akan kembali mengajukan permohonan praperadilan.

"Itu salah satu di antaranya yang kami pertimbangkan, tapi ini juga tergantung dengan Mas Hasto. Apakah juga mungkin ada tindakan-tindakan hukum yang lain tentu juga akan kita pertimbangkan," ujarnya.

Sebelumnya, Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan tidak menerima permohonan praperadilan yang diajukan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto. Hakim menyatakan praperadilan Hasto kabur atau tidak jelas.

"Menyatakan permohonan praperadilan pemohon kabur atau tidak jelas. Menyatakan permohonan praperadilan pemohon tidak dapat diterima," kata hakim tunggal Djuyamto saat membacakan amar putusan dalam sidang di PN Jaksel, Kamis (13/2/2025).

Permohonan gugatan praperadilan Hasto teregister dengan nomor No 5/Pid.Pra/2025/PN.Jkt.Sel. Pemohon dalam gugatan ini Hasto Kristiyanto, sedangkan termohon adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) cq pimpinan KPK.

Praperadilan ini diajukan oleh Hasto usai ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama Harun Masiku dan merintangi penyidikan Harun Masiku. Hasto meminta agar status tersangkanya dinyatakan tidak sah.

Harun Masiku ditetapkan sebagai tersangka kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR sejak Januari 2020. Harun diduga menyuap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan. Namun, selama lima tahun terakhir, keberadaan Harun Masiku belum diketahui.

Pada akhir 2024, KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto dan pengacara Donny Tri Istiqomah sebagai tersangka baru dalam kasus ini. Hasto juga diduga merintangi penyidikan Harun.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir mengimbau warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Amerika Serikat untuk selalu membawa identitas diri saat bepergian imbas pengetatan kebijakan imigrasi dari Presiden Donald Trump.

Pria karib disapa Tata itu mengatakan kebijakan Trump ditujukan untuk seluruh warga negara asing di Amerika Serikat, bukan hanya WNI.

"Berbagai langkah antisipasi sudah dilakukan termasuk terus mengimbau para WNI di Amerika Serikat untuk selalu membawa kartu identitas," kata dia dalam konferensi pers capaian pelayanan dan pelindungan WNI tahun 2024 di Gedung Kemlu, Jakarta Pusat, Kamis (13/2).

Dia lalu berujar, "Jadi apabila ada razia, mereka bisa selalu menyampaikan status mereka apakah ilegal atau tidak."

Tata lalu menegaskan jika ada WNI yang diketahui terkena razia dengan status ilegal, perwakilan RI di AS akan meminta akses kekonsuleran sesegera mungkin untuk membantu mereka.

Sebelumnya, Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemlu RI Judha Nugraha mengatakan ada dua WNI yang ditahan otoritas Amerika Serikat. Satu ditahan di Atlanta, Georgia, yang satu ditahan di New York.

WNI berinisial TRN ditangkap pada 29 Januari di Atlanta dan warga RI berinisial BK ditangkap di New York pada 28 Februari. Mereka, lanjut Judha, sudah masuk dalam daftar deportasi sejak 2009.

"Kemudian yang bersangkutan mengajukan asylum (suaka), tapi ditolak," ujar dia.

Menurut Judha, Konsulat Jenderal RI di Houston telah melakukan komunikasi dengan yang bersangkutan dan dipastikan sang WNI dalam kondisi sehat. Ia juga sudah mendapatkan akses kekonsuleran.

Di periode kedua menjadi presiden AS, Trump menerapkan kebijakan imigrasi secara ketat.

Beberapa di antaranya memperluas hukuman mati bagi criminal dan imigran, mengusir imigran gelap, dan menangguhkan kedatangan para pencari suaka.

Kurang dari sepekan setelah dilantik, Trump sudah menangkap ratusan imigran tak ilegal dan siap mendeportasi mereka.

Anggaran Kementerian Hukum terkena potongan sebesar Rp2,2 triliun dari total alokasi pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp 5 triliun imbas kebijakan efisiensi anggaran Presiden Prabowo Subianto.

Wakil Menteri Hukum Eddy Hiariej mengatakan pemotongan anggaran itu memangkas 45 persen total pagu anggaran Kemenkum hingga anggaran tersisa Rp2,7 triliun.

"Efisiensi belanja Kementerian Hukum ditetapkan sebesar Rp2.283.394.000.000 atau 45,07 persen dari total pagu Rp5.066.600.725.000," kata Eddy dalam rapat dengan Komisi XIII di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (13/2).

"Total anggaran yang dapat digunakan Kementerian Hukum setelah efisiensi anggaran adalah sebesar Rp2.783.206.000.725," sambungnya.

Eddy mengatakan Kementerian Hukum mengajukan besaran potongan efisiensi yang telah dijatuhkan untuk dikurangi sekitar 605 miliar.

Ia menyebut pengajuan pengurangan besaran anggaran efisiensi itu demi kebutuhan prioritas Kementerian Hukum untuk melaksanakan tugas dan fungsinya.

"Kementerian Hukum mengusulkan rekonstruksi anggaran sebesar Rp 3.388.313.122,000," ujar dia.

Presiden Prabowo sebelumnya melakukan pemangkasan besar-besaran pos APBN 2025. Pemangkasan tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang diterbitkan Prabowo pada 22 Januari. Prabowo ingin APBN tahun ini hemat Rp306,69 triliun.

Dua hari berselang, Menteri Keuangan Sri Mulyani menerbitkan Surat Nomor S-37/MK.02/2025. Surat itu merinci 16 pos belanja yang harus dihemat pimpinan di Kabinet Merah Putih senilai Rp256,1 triliun.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI mengimbau WNI di Amerika Serikat untuk mengetahui hak-hak hukumnya dan mematuhi regulasi di tengah meningkatnya penindakan terhadap imigran di bawah Presiden Donald Trump.

“Kami imbau WNI di AS untuk know your rights (ketahui hak-hakmu) supaya tahu ketika terkena penindakan hukum, masih ada hak-hak yang mereka miliki dan harus perjuangkan,” ucap Direktur Pelindungan WNI dan BHI Kemlu RI Judha Nugraha di Jakarta, Kamis.

Ditemui usai menyampaikan laporan capaian pelindungan WNI selama 2024 di kantor Kementerian Luar Negeri RI, Judha mengatakan bahwa seluruh perwakilan RI di AS telah menyampaikan imbauan tersebut kepada WNI di AS melalui berbagai wahana.

Hak-hak tersebut di antaranya adalah hak mendapat akses kekonsuleran dan menghubungi perwakilan RI, hak mendapat pendampingan pengacara, dan hak tidak menyampaikan pernyataan apapun apabila tidak didampingi pengacara.

“Semua hak-hak tersebut dilindungi dalam sistem hukum AS, tapi tentu (WNI di AS) harus paham supaya ketika mengalami penangkapan, hak-hak mereka tetap terjaga,” kata Judha.

Kemlu RI dan seluruh perwakilan RI juga telah melakukan langkah-langkah koordinasi dan pertemuan virtual untuk menentukan langkah-langkah pelindungan kepada WNI yang berpotensi ditindak.

Dengan demikian, KBRI Washington DC maupun KJRI yang tersebar di lima kota besar di AS siap memberikan pendampingan hukum yang diperlukan kepada para WNI yang terdampak kebijakan imigrasi AS.

Ribuan WNI berpotensi dideportasi

Sementara itu, Judha memastikan bahwa sebagaimana data yang diterima perwakilan RI di AS per 24 November 2024, ada 4.276 WNI yang tercatat dalam daftar “final order of removal” dinas imigrasi dan bea cukai AS (ICE) sehingga mereka berpotensi dideportasi dari AS.

“Ada 4.276 (WNI) dari total 1,4 juta warga negara asing di Amerika Serikat yang masuk dalam ‘final order’ tersebut,” kata Judha.

Ia menjelaskan bahwa WNI yang ada dalam daftar ICE tersebut diketahui tak memiliki dokumen lengkap untuk tinggal di AS, namun mereka tidak ditangkap maupun ditahan. Mereka pun diharuskan melapor secara rutin ke kantor ICE.

Judha memastikan bahwa Kemlu RI terus memantau kondisi para WNI di AS menyusul kebijakan imigrasi baru di bawah Presiden Trump. Ia juga mengimbau kepada para WNI untuk langsung menghubungi perwakilan RI terdekat apabila ditangkap otoritas AS.

Pewarta: Nabil Ihsan
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyampaikan bahwa kementeriannya terkena efisiensi anggaran 2025 sebesar Rp60 miliar.

Dia pun menuturkan sebelumnya Kementerian HAM mendapatkan pagu anggaran 2025 sebesar Rp174 miliar. Namun, setelah terkena efisiensi, kini anggaran yang tersedia sebesar Rp113 miliar.

“Total efisiensi adalah Rp60 miliar, setelah efisiensi anggaran yang ada di kantor saat ini adalah Rp113 miliar,” katanya dalam rapat kerja dengan Komisi XIII DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (13/2/2025).

Kendati demikian, dia tak menjelaskan bagian-bagian mana saja yang pihaknya lakukan efisiensi. Namun yang jelas Kementerian HAM sama sekali tak memotong gaji pegawai.

“Yang jelas gaji satu pun kami tidak potong. Karena itu penting, kemudian kamu juga tidak lakukan efisiensi di pusat data dan informasi HAM karena memang nggak ada, ini unit baru,” jelasnya.

Tak sampai di situ, Pigai juga mengemukakan pusat pengembangan SDM HAM tak terkena efisiensi pula, lantaran ini unit baru dan tak ada anggaran.

Lebih lanjut, dia menjelaskan pusat pengembangan SDM HAM ini berfungsi sebagai tempat penilaian angka kredit dan semua jabatan fungsional HAM di Indonesia.

“Sementara ini karena unit baru anggaran pun belum ada, kami juga belum melakukan efisiensi termasuk 20 kantor wilayah,” pungkasnya.

JAKARTA, investor.id - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto memastikan pihaknya tidak memotong anggaran untuk gaji pegawai meskipun melakukan efisiensi anggaran hingga Rp 4,4 triliun. Menurut Agus hal ini merupakan implementasi dari instruksi Presiden Prabowo Subianto agar melakukan efisiensi anggaran.

"Anggaran yang di-efisiensi hanya pada belanja barang dan belanja modal, sedangkan untuk belanja pegawai tidak dilakukan efisiensi," ujar Agus saat rapat kerja dengan Komisi XIII DPR di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

Kementerian Imipas memiliki pagu anggaran 2025 sebesar Rp 15.962.130.370.000. Lalu dilakukan efisiensi sebesar Rp 4.492.200.000.000 sehingga sisa anggaran sebesar Rp 11.469.930.370.000.

Agus mengatakan, pemangkasan anggaran paling besar adalah pos belanja modal yang awalnya Rp 2,2 triliun menjadi Rp 1,2 triliun. Sementara, pemangkasan anggaran untuk belanja barang, awalnya memiliki pagu Rp 6,7 triliun kini hanya tersisa Rp 3,7 triliun.

Lebih lanjut, Agus menuturkan, sisa anggaran sebesar Rp 11,46 triliun akan dipergunakan untuk keperluan pembangunan lanjutan di 32 lapas rutan pada 18 wilayah dan sarana prasarana.

"Sedangkan Imigrasi akan mempergunakan anggaran belanja modal untuk keperluan renovasi gedung dan perbaikan pos perbatasan," ungkap dia.

Dia memastikan bahwa Kementerian Imipas tetap berkomitmen dan berupaya melaksanakan tugas dan fungsi secara maksimal dalam memberikan pelayanan publik. "Pelaksanaan penegakan hukum melalui optimalisasi alokasi anggaran yang tersedia," pungkasnya.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com- Penyanyi Marcell Siahaan diam-diam menunjukkan bahwa dirinya juga seorang sarjana hukum, usai Ahmad Dhani terang-terangan menyebut dirinya bukan sarjana hukum usai ikut bersuara terkait royalti hak cipta.

Marcell tak membalas dengan membuat unggahan atau banyak bicara. Marcell memilih mengumumkan latar belakang pendidikan yang sebelumnya dijadikan bahan untuk Ahmad Dhani menyindirnya.

"Sarjana Hukum yang bersuara lumayan, berkepribadian ngangenin dan bercita-cita jadi drummer sungguhan," demikian tertulis dalam bio Instagram Marcell.

Marcell diketahui lulusan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.

Meskipun tak berkiprah di dunia hukum, dengan latar belakang pendidikannya, Marcell pernah mengatakan keinginan untuk melindungi karya-karya para musisi.

Saat kasus Agnez MO dan Ari Bias ramai dibicarakan, Marcell sempat ikut mengutarakan pandangannya.

Menurutnya, ada perbedaan antara izin dan pemungutan royalti yang harus dipahami.

"Nah antara pemberian izin dan pembayaran atau pemungutan royalti sebagai imbal balik atas izin yang diberikan adalah dua hal yang berbeda, ini yang harus kita sama-sama pahami," kata Marcell Siahaan di kawasan Kuningan Jakarta Selatan, Sabtu (8/2/2025), dikutip dari Tribunnews.

"Kalaupun AM memang harus bayar, sekali lagi kalaupun, nilai yang wajib dibayarkan AM hanya yang sesuai tarif royalti melalui LMKN yang sudah ditetapkan melalui Keputusan Menteri, yaitu 2 persen dari hasil tiket terjual," jelasnya.

Namun hal itu sepertinya menarik perhatian Ahmad Dhani yang selama ini vokal memperjuangkan hak para pencipta lagu untuk mendapat royalti atas performing rights.

Dhani kemudian mengunggah tangkapan layar artikel tentang pernyataan Marcell terkait kasus Ari Bias dan Marcell.

Dalam unggahan pesan WhatsApp itu terdapat pesan yang mengomentari artikel tersebut.

"Inilah yang kusebut mereka yang merasa lebih ahli soal hukum daripada profesor saksi ahli hak cipta dan para hakim," demikian isi pesan itu.

"Jika belum S3, belum bisa jadi saksi ahli," tulis Dhani dikutip dari akun @ahmaddhaniofficial.

Ahmad Dhani bahkan membandingkan dengan sikap Once yang seorang lulusan sarjana hukum mengikuti larangan tanpa berbelit.

“Sarjana Hukum, bukan. Once aja yg S1 HUKUM UI Gak berani nyanyi Lagu2 DEWA19 lagi,” tulis Ahmad Dhani kemudian.

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan menggelar sosialisasi yang dilaksanakan secara hybrid dengan tema terkait panduan layanan izin tinggal melalui laman evisa.imigrasi.go.id. Imigrasi Jakarta berharap layanan e-visa ini semakin memperkuat sistem keimigrasian.

"Sistem e-visa.imigrasi.go.id ini diharapkan akan semakin memperkuat sistem keimigrasian Indonesia, menciptakan layanan yang lebih cepat, lebih aman, dan lebih sesuai dengan kebutuhan zaman," kata Kakanwil Ditjen Imigrasi Daerah Khusus Jakarta, Arief Munandar, dalam sambutannya, seperti dalam keterangan yang diterima, Kamis (13/2/2025).

Layanan e-visa ini berdasarkan Permenkumham No.11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal. Webinar dilaksanakan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Imigrasi Daerah Khusus Jakarta hari ini.

Dua narasumber yang andal di bidangnya hadir dalam acara ini, yaitu Tessar Bayu Setyaji selaku Kepala Tim Alih Status Direktorat Izin Tinggal dan Yan Toto Nugroho selaku Analis Keimigrasian Muda, Direktorat Teknologi Informasi Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Webinar tersebut diikuti oleh pimpinan atau perwakilan perusahaan penanam modal atau pengguna tenaga kerja asing dan perwakilan komunitas perkawinan campur. Adapun kegiatan ini diselenggarakan untuk memperkuat pemahaman para peserta mengenai layanan warga negara asing khususnya visa dan izin tinggal pada laman evisa.imigrasi.go.id, serta sebagai sarana penyebaran informasi Aplikasi Molina (Modul Online Layanan Imigrasi Indonesia).

Aplikasi e-visa.imigrasi.go.id merupakan sistem layanan keimigrasian yang dirancang agar dapat mempermudah dan mempercepat proses pengajuan layanan visa dan izin tinggal bagi WNA, aplikasi ini merupakan salah satu inovasi Dirjen Imigrasi dalam rangka mendukung Program Asta Cita Bapak Presiden Prabowo Subianto serta 13 program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Bapak Agus Andrianto khususnya pada poin 6, yakni penguatan layanan keimigrasian berbasis digital.

Dalam kesempatan tersebut Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan, Bugie Kurniawan, berharap kegiatan ini memberikan pemahaman terkait pengajuan izin tinggal secara online.

"Dengan kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat atau stakeholder terkait prosedur dan langkah-langkah dalam melakukan pengajuan izin tinggal secara online, sehingga masyarakat dapat dengan efektif menggunakan layanan melalui platform digital evisa.imigrasi.go.id serta dapat membawa dampak yang signifikan terhadap pengetahuan peserta dan peningkatan mutu pelayanan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta," kata Bugie.

Imigrasi Jaksel gelar webinar soal layanan izin tinggal. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan, Bugie Kurniawan, memberikan sambutan. (Foto: dok. Istimewa)

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

LINGGA, iNewsBatam.id – Polres Lingga memproses Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) kasus narkoba yang melibatkan tersangka Yanuar Hadinata.

Langkah SP3 ini diambil menyusul meninggalnya tahanan Lapas Kelas III Dabo Singkep tersebut, setelah sempat mendapat perawatan di rumah sakit pada Selasa (11/2/2025) malam.

"Proses SP3 diberlakukan karena saksi awal yang juga semula dijadikan tersangka sudah tidak ada lagi, sehingga penyidikan pun dihentikan," kata Iptu Romi Charles, Kasat Narkoba Polres Lingga, Kamis (13/2/2025).

Ia juga menyampaikan, hasil visum yang dilakukan oleh pihak RSUD Dabo Singkep menunjukkan bahwa tidak ada tanda-tanda kekerasan.

"Dari hasil visum tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan seperti pukulan, benjolan dan memar di tubuh almarhum," ungkapnya.

Yanuar Hadinata sendiri sempat terlibat dalam kasus narkoba. Ia ditangkap oleh Satresnarkoba Polres Lingga pada 12 Desember 2024 di Hotel Hans, Dabo Singkep, dengan barang bukti berupa 0,15 gram sabu.

Diketahui juga bahwa ia sebelumnya telah memiliki riwayat penyakit. Pihak Dokkes Polres Lingga telah memberikan perawatan terhadapnya, sebelum Yanuar dibawa ke rumah sakit.

"Almarhum pada Senin 10 Februari 2025 sempat demam dan diperiksa serta dikasi obat oleh Dokkes Polres Lingga," tambah Romi.

Yanuar meninggal dunia di RSUD Dabo Singkep pada Selasa malam sekira pukul 20.35 WIB. Jenazahnya telah dibawa pihak keluarga dan dimakamkan di Kota Tanjungpinang. 

Editor : S. Widodo