Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengaku tak berkecil hati jika kinerjanya dinilai buruk.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Center of Economic and Law Studies (Celios), Yusril memperoleh penilaian sebesar 1,6 persen dan masuk dalam kelompok menteri dengan kinerja yang buruk.

Meski sempat mendapat penilaian buruk, Lembaga Indikator Politik Indonesia menempatkan Yusril dalam daftar menteri yang dinilai baik oleh publik. Sementara survei Litbang Kompas mencatat bahwa 72,1 persen responden puas dengan kinerja pemerintah di bidang hukum secara keseluruhan.

"Saya tidak akan merasa tersanjung kalau kinerja dinilai baik, sebaliknya juga tidak akan kecil hati kalau kinerja dinilai buruk. Saya bekerja saja dengan hati nurani, pikiran, ilmu, dan pengalaman yang saya miliki," ucap Yusril saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Ia mengungkapkan tugas menjadi pemimpin tidak mudah lantaran seorang pemimpin berkewajiban untuk menyerap harapan seluruh rakyat.

Pemimpin juga harus menunjukkan kepada rakyat langkah yang harus ditempuh untuk mengatasi keadaan sekarang untuk menuju hari depan yang lebih baik.

Ada kalanya pemimpin memutuskan sesuatu yang tidak populer di mata rakyat dengan membuat kebijakan yang melawan opini dan bahkan bisa dituduh melawan kehendak rakyat.

Madiun (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas II Non-Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Madiun mengawasi sebanyak 745 warga negara asing (WNA) yang tinggal di wilayah kerjanya pada awal tahun 2025.

"Dari jumlah total 745 WNA tersebut, mayoritas didominasi oleh santri, sisanya ada yang merupakan tenaga kerja asing di bidang perindustrian," ujar Kasubsi Informasi dan Komunikasi Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Madiun, Aditya Yusuf di Madiun, Sabtu.

Sesuai data Sistem Informasi Geografis Pemetaan Orang Asing, terdapat beberapa alasan dari 745 WNA tersebut tinggal di Indonesia. Sebanyak 514 orang sebagai santri di Pondok Pesantren Temboro.

Kemudian, sebanyak 84 orang WNA tercatat karena alasan penyatuan keluarga, 57 orang karena alasan affidavit, lalu 18 orang karena sebagai tenaga kerja asing di bidang perindustrian, dan 52 orang karena alasan lain.

"Sesuai pendataan, paling banyak memang di Pondok Pesantren Temboro Magetan. Mereka sedang belajar," kata dia lebih lanjut.

Selama melakukan pendidikan, para santri tersebut harus memiliki visa belajar yang berlaku selama satu tahun sekali. Setelah habis, visa belajar tersebut dapat diperpanjang.

Kantor Imigrasi Madiun telah membentuk Tim Pengawasan Orang Asing hingga ke tingkat kecamatan.

Kantor Imigrasi Madiun melakukan deportasi terhadap empat WNA yang menyalahi izin tinggal pada tahun 2024.

Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Batam, Kepulauan Riau (Kepri) menolak penerbitan sembilan paspor pada Januari 2025, karena terindikasi Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal.

Kepala Seksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam Kharisma Rukmana menyampaikan pihaknya memperketat penerbitan paspor untuk mencegah PMI ilegal hingga tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

"Total penolakan permohonan paspor di bulan Januari 2025 sudah ada sembilan permohonan. Biasanya karena memberikan keterangan yang tidak benar atau terindikasi menjadi PMI non prosedural," ujar Kharisma, Sabtu (15/2), dikutip dari Antara.

Ia menambahkan Imigrasi Batam juga telah membentuk desa binaan sebagai upaya untuk memperkuat pengawasan terhadap orang asing dan mencegah tindak pidana perdagangan orang di daerah tersebut.

Menurut Kharisma, di setiap desa binaan Imigrasi tersebut terdapat Petugas Imigrasi Pembina Desa (Pimpasa), yang akan memberikan penyuluhan kepada masyarakat agar tidak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

"Ini inovasi dari Imigrasi. Sudah terbentuk di dua kelurahan. Nanti bakal nambah terus dan dibentuk di kelurahan lainnya. Alasan untuk dua lokasi ini karena melihat beberapa kasus yang menonjol terkait TPPO," katanya.

Dalam sehari, Imigrasi Batam membuka pelayanan melalui M-paspor sebanyak 200 pemohon.

"Juga ada kuota untuk pemohon prioritas 50 orang dan kuota percepatan sebanyak 20 pemohon yang datang langsung dan 10 pemohon yang melalui aplikasi M-paspor," ujarnya.

Madiun (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas II Non-Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Madiun mengawasi sebanyak 745 warga negara asing (WNA) yang tinggal di wilayah kerjanya pada awal tahun 2025.

"Dari jumlah total 745 WNA tersebut, mayoritas didominasi oleh santri, sisanya ada yang merupakan tenaga kerja asing di bidang perindustrian," ujar Kasubsi Informasi dan Komunikasi Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Madiun, Aditya Yusuf dalam keterangannya di Madiun, Sabtu.

Sesuai data Sistem Informasi Geografis Pemetaan Orang Asing Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Madiun, terdapat beberapa alasan dari 745 WNA tersebut tinggal di Indonesia. Sebanyak 514 orang di antaranya tercatat sebagai santri yang sedang belajar di beberapa pondok, di antaranya Pondok Pesantren Temboro, Desa Karas, Kecamaaan Karas, Kabupaten Magetan.

Kemudian, sebanyak 84 orang WNA tercatat karena alasan penyatuan keluarga, 57 orang karena alasan affidavit, lalu 18 orang karena sebagai tenaga kerja asing di bidang perindustrian, dan 52 orang karena alasan lainnya.

"Sesuai pendataan, paling banyak memang di Pondok Pesantren Temboro Magetan. Mereka sedang belajar," kata dia lebih lanjut.

Adapun, selama melakukan pendidikan, para santri tersebut harus memiliki visa belajar yang berlaku selama satu tahun sekali. Setelah habis, visa belajar tersebut dapat diperpanjang.

Terkait pengawasan orang asing, lanjutnya, Kantor Imigrasi Madiun telah membentuk Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora) hingga ke tingkat kecamatan. Dengan keberadaan tim tersebut, hendaknya tim pora bisa melaporkan ke imigrasi jika ditemukan warga negara asing yang mencurigakan atau janggal.

Sesuai data, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Madiun telah melakukan deportasi terhadap empat WNA yang menyalahi izin tinggal pada tahun 2024.

Empat WNA yang dideportasi yakni dua Warga Negara Malaysia, satu Warga Negara Korea Selatan, dan satu Warga Negara Ukraina.

Keempat WNA itu mengajukan izin tinggal untuk kunjungan keluarga hingga menemui teman maupun saudara di wilayah tersebut. Namun saat dicek, ternyata disalahgunakan untuk kepentingan bisnis.

Yang bersangkutan melanggar Pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dengan sanksi berupa tindakan administratif keimigrasian dalam bentuk deportasi.

REPUBLIKA.CO.ID, GAZA -- Kelompok sayap bersenjata Hamas, Brigade Al-Qassam mulai mempersiapkan untuk pertukaran tahanan keenam dengan Israel yang termasuk fase pertama dari kesepakatan gencatan senjata pada 19 Januari, Sabtu (15/2/2025).

Menurut seorang koresponden Anadolu, anggota brigade telah dikerahkan di Khan Younis di Gaza selatan sebagai persiapan untuk penyerahan sandera Israel kepada Komite Palang Merah Internasional.

Kelompok perjuangan Palestina tersebut mengibarkan spanduk yang menolak rencana pemindahan yang diusulkan oleh Presiden AS Donald Trump.

Pada Jumat, Al-Qassam mengumumkan nama tiga sandera Israel yang akan dibebaskan pada Sabtu sesuai dengan kesepakatan yang sedang berlangsung, yakni Alexander (Sasha) Turbanov, Sagui Dekel-Chen, dan Yair Horn.

Kelompok perlawanan Palestina tersebut juga mempublikasikan nama 369 tahanan Palestina yang dijadwalkan akan dibebaskan sebagai imbalan atas sandera Israel.

Dalam lima pertukaran sebelumnya, Hamas membebaskan 16 warga Israel sebagai ganti atas pembebasan 766 warga Palestina dari penjara Israel, termasuk wanita dan anak-anak.

Kesepakatan gencatan senjata mulai berlaku di Gaza pada 19 Januari. Gencatan senjata menghentikan perang genosida Israel, yang telah membunuh lebih dari 48.200 warga Palestina, sebagian besar wanita dan anak-anak, dan meninggalkan wilayah kantong tersebut dalam reruntuhan.

Pada November lalu, Mahkamah Pidana Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Kepala Otoritas Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Kepala Pertahanan Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas perang mereka di wilayah kantong Palestina tersebut.

Biasanya karena memberikan keterangan yang tidak benar atau terindikasi menjadi PMI non prosedural

Batam (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Batam, Kepulauan Riau (Kepri) melakukan penolakan penerbitan sembilan paspor pada Januari 2025, karena terindikasi PMI non prosedural atau ilegal.

Kepala Seksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam Kharisma Rukmana di Batam, Sabtu menyampaikan pihaknya terus berupaya memperketat dalam penerbitan paspor, sebagai pencegahan perjalanan PMI ilegal hingga tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang kian marak di luar negeri.

“Total penolakan permohonan paspor di bulan Januari 2025 sudah ada sembilan permohonan. Biasanya karena memberikan keterangan yang tidak benar atau terindikasi menjadi PMI non prosedural,” ujar Kharisma.

Ia menambahkan Imigrasi Batam juga telah membentuk desa binaan sebagai upaya untuk memperkuat pengawasan terhadap orang asing dan mencegah tindak pidana perdagangan orang di daerah tersebut.

Menurut Kharisma, di setiap desa binaan Imigrasi tersebut terdapat Petugas Imigrasi Pembina Desa (Pimpasa), yang akan memberikan penyuluhan kepada masyarakat agar tidak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

“Ini inovasi dari Imigrasi. Sudah terbentuk di dua kelurahan. Nanti bakal nambah terus dan dibentuk di kelurahan lainnya. Alasan untuk dua lokasi ini karena melihat beberapa kasus yang menonjol terkait TPPO,” kata dia.

Dalam sehari, Imigrasi Batam membuka pelayanan melalui M-paspor sebanyak 200 pemohon.

“Juga ada kuota untuk pemohon prioritas 50 orang dan kuota percepatan sebanyak 20 pemohon yang datang langsung dan 10 pemohon yang melalui aplikasi M-paspor,” kata dia.

Pewarta: Jessica Allifia Jaya Hidayat
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Madiun (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas II Non-Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Madiun mengawasi sebanyak 745 warga negara asing (WNA) yang tinggal di wilayah kerjanya pada awal tahun 2025.

"Dari jumlah total 745 WNA tersebut, mayoritas didominasi oleh santri, sisanya ada yang merupakan tenaga kerja asing di bidang perindustrian," ujar Kasubsi Informasi dan Komunikasi Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Madiun, Aditya Yusuf dalam keterangannya di Madiun, Sabtu.

Sesuai data Sistem Informasi Geografis Pemetaan Orang Asing Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Madiun, terdapat beberapa alasan dari 745 WNA tersebut tinggal di Indonesia. Sebanyak 514 orang di antaranya tercatat sebagai santri yang sedang belajar di beberapa pondok, di antaranya Pondok Pesantren Temboro, Desa Karas, Kecamaaan Karas, Kabupaten Magetan.

Kemudian, sebanyak 84 orang WNA tercatat karena alasan penyatuan keluarga, 57 orang karena alasan affidavit, lalu 18 orang karena sebagai tenaga kerja asing di bidang perindustrian, dan 52 orang karena alasan lainnya.

"Sesuai pendataan, paling banyak memang di Pondok Pesantren Temboro Magetan. Mereka sedang belajar," kata dia lebih lanjut.

Adapun, selama melakukan pendidikan, para santri tersebut harus memiliki visa belajar yang berlaku selama satu tahun sekali. Setelah habis, visa belajar tersebut dapat diperpanjang.

Terkait pengawasan orang asing, lanjutnya, Kantor Imigrasi Madiun telah membentuk Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora) hingga ke tingkat kecamatan. Dengan keberadaan tim tersebut, hendaknya tim pora bisa melaporkan ke imigrasi jika ditemukan warga negara asing yang mencurigakan atau janggal.

Sesuai data, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Madiun telah melakukan deportasi terhadap empat WNA yang menyalahi izin tinggal pada tahun 2024.

Empat WNA yang dideportasi yakni dua Warga Negara Malaysia, satu Warga Negara Korea Selatan, dan satu Warga Negara Ukraina.

Keempat WNA itu mengajukan izin tinggal untuk kunjungan keluarga hingga menemui teman maupun saudara di wilayah tersebut. Namun saat dicek, ternyata disalahgunakan untuk kepentingan bisnis.

Yang bersangkutan melanggar Pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dengan sanksi berupa tindakan administratif keimigrasian dalam bentuk deportasi.

Pewarta: Louis Rika Stevani
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Ratusan warga Palestina yang jadi tahanan Israel akhirnya dibebaskan pada Sabtu (15/2) ini. Mereka tiba dengan bus di Kota Ramallah, Tepi Barat, Palestina.

Dilansir AFP, sebanyak 369 warga itu disambut di Ramallah dengan sorak sorai penduduk. Mereka diangkat di bahu dan dipeluk para kerabat yang telah menanti.

Sejumlah warga yang dibebaskan melambaikan bendera Partai Fatah yang merupakan partai penguasa di Palestina. Setelah tiba di Tepi Barat, mereka mengikuti tes kesehatan.

Tak seperti pembebasan tahanan sebelumnya, kali ini warga tampak mengenakan jaket. Selain itu, mereka juga memakai syal keffiyeh. Sementara itu, sebelumnya warga Palestina yang dibebaskan memakai baju tahanan.

Adapun pada hari ini pasukan Hamas membebaskan tiga warga Israel yang mereka sandera sejak Oktober 2023.

Seorang jurnalis AFP melihat militan Hamas bertopeng mengarak para sandera ke sebuah panggung di kota selatan Gaza, Khan Yunis. Ketiga sandera, sambil memegang tas dan sertifikat penanda berakhirnya penahanan mereka, menyerukan penyelesaian pertukaran sandera sesuai perjanjian gencatan senjata.

Dengan pelepasan sandera ini, negosiasi gencatan fase dua pun berlanjut. Gencatan senjata fase pertama dimulai sejak pertengahan Januari 2025.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memutuskan menerima tujuh permohonan perlindungan dari para saksi, saksi korban dan pelapor dalam perkara penembakan pengusaha rental mobil di Tangerang. Keputusan Perlindungan LPSK berupa perlindungan fisik, pemenuhan hak prosedural dan fasilitasi restitusi.

LPSK memutuskan memberikan perlindungan berdasar Sidang Mahakamah Pimpinan LPSK (SMPL) pada 10 Februari 2025. Keputusan Perlindungan yang diberikan berupa perlindungan fisik, pengamanan saat memberikan keterangan dalam proses peradilan pidana, pemenuhan hak prosedural seperti pendampingan dalam proses hukum, serta fasilitasi restitusi bagi keluarga korban. Sedangkan untuk korban selamat yang menderita luka akan diberikan bantuan medis dan psikologis.

“LPSK saat ini juga sedang menyiapkan teknis perlindungan terhadap para saksi dan korban yang akan menyampaikan keterangannya di muka persidangan dalam waktu dekat," kata Wakil Ketua LPSK Susilaningtias saat dikonfirmasi pada Sabtu (15/2/2025).

Dalam proses hukum kasus tersebut, Susilaningtias menekankan pentingnya memberikan perlindungan menyeluruh bagi para pemohon dalam bentuk fisik maupun prosedural.

"Ini untuk memastikan keamanan dan kenyamanan mereka selama proses hukum berlangsung," ujar Susi.

Tanjung Balai (ANTARA) - Sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Tanjung Balai Asahan (TBA) melaksanakan tes urine rutin bagi seluruh pegawainya, Sabtu.

Kegiatan tersebut merupakan upaya proaktif untuk menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan aman, serta menjaga kepercayaan publik terhadap integritas lembaga pemasyarakatan sekaligus langkah preventif untuk memastikan tidak ada pegawai yang terlibat penggunaan narkotika.

Kegiatan tes urine juga diharapkan dapat mengurangi potensi penyalahgunaan narkoba tidak hanya di kalangan pegawai, tetapi berdampak positif terhadap rehabilitasi narapidana yang ada di lapas.

Kepala Lapas Tanjung Balai Asahan, Irhamuddin mengatakan, keikutsertaan dirinya menjalani tes urine menunjukkan komitmen penuh dalam menjaga disiplin dan integritas di lingkungan lapas, dan sebagai bentuk contoh teladan bagi anggota.

“Saya ikut dalam tes ini untuk memberikan contoh bahwa setiap pegawai, tanpa kecuali harus bersih dari narkoba dan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab,” katanya.

Dinyatakan Irhamuddin, hasil tes urine yang dilakukan menunjukkan bahwa seluruh pegawai dinyatakan negatif dari penggunaan narkotika. Keberhasilan itu membuktikan efektivitas kebijakan internal serta dukungan semua pihak dalam menerapkan program pencegahan yang terstruktur dan berkala.

"Hasil tes urine menunjukkan seluruh pegawai bebas dari narkotika, diharapkan momentum menjadi titik tolak peningkatan kualitas manajemen dan pengawasan di lingkungan Lapas. Diharapkan program serupa terus dilaksanakan secara berkala, sehingga integritas lembaga tetap terjaga dan masyarakat mendapatkan jaminan keamanan serta keadilan yang optimal," kata Irhamuddin.

Sementara Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban, Muslihul Hayat mengapresiasi pelaksanaan tes urine yang diikuti seluruh pegawai dan hasilnya negatif.

Menurutnya, kegiatan itu tidak hanya meningkatkan rasa aman di lingkungan kerja, tetapi juga memperkuat upaya penanggulangan narkotika secara menyeluruh.

“Kami akan terus melakukan sosialisasi bahaya narkoba dan melakukan pengawasan ketat agar tidak ada celah bagi penyalahgunaan narkotika di lingkungan lapas,” kata Muslihul.

Dia menambahkan, Lapas TBA tetap menekankan pentingnya komitmen bersama dalam menjalankan program pencegahan narkotika dengan harapan dapat menekan angka penyalahgunaan narkoba dan meningkatkan profesionalisme seluruh pegawai, sehingga lingkungan kerja tetap kondusif dan mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada warga binaan.

GAZA - Dinas Penjara Israel telah menerbitkan foto-foto tahanan Palestina yang dipaksa mengenakan kemeja bertuliskan, ?Kami tidak melupakan, dan kami tidak memaafkan?, sebelum mereka dibebaskan.

Mohamad Elmasry, profesor dalam program studi media di Institut Studi Pascasarjana Doha, menyebut foto-foto itu ?menakjubkan?.

Berbicara kepada Al Jazeera, ia mengatakan ini adalah ?metode lain? yang digunakan Israel untuk ?merendahkan martabat? warga Palestina.

Elmasry mencatat bahwa 333 warga Palestina yang dibebaskan hari ini ditangkap tanpa dakwaan apa pun.

?Mereka adalah orang-orang yang menurut pengakuan Israel sendiri tidak melakukan kejahatan. Dan ini terjadi pada ribuan warga Palestina yang saat ini berada di penjara [di bawah] penahanan administratif,? katanya, dilansir Al Jazeera.

Dia menambahkan bahwa terdokumentasi dengan baik bahwa banyak tahanan Palestina diperlakukan dengan buruk di dalam penjara Israel.

Al Jazeera melaporkan dari Amman, Yordania, karena telah dilarang di Israel dan Tepi Barat yang diduduki.

Setengah dari [tahanan Palestina] yang dibebaskan ke Tepi Barat dibawa ke rumah sakit.

Warga Palestina yang dibebaskan dari tahanan Israel berada dalam kondisi yang sangat buruk. Mereka berbicara tentang kekurangan gizi, kelaparan; selama 15 bulan terakhir mereka bahkan tidak diberi produk kebersihan. Mereka hanya diizinkan mandi setiap 10 hari selama satu menit sesuai perintah mantan Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir.

GAZA - Dinas Penjara Israel telah menerbitkan foto-foto tahanan Palestina yang dipaksa mengenakan kemeja bertuliskan, ?Kami tidak melupakan, dan kami tidak memaafkan?, sebelum mereka dibebaskan.

Mohamad Elmasry, profesor dalam program studi media di Institut Studi Pascasarjana Doha, menyebut foto-foto itu ?menakjubkan?.

Berbicara kepada Al Jazeera, ia mengatakan ini adalah ?metode lain? yang digunakan Israel untuk ?merendahkan martabat? warga Palestina.

Elmasry mencatat bahwa 333 warga Palestina yang dibebaskan hari ini ditangkap tanpa dakwaan apa pun.

?Mereka adalah orang-orang yang menurut pengakuan Israel sendiri tidak melakukan kejahatan. Dan ini terjadi pada ribuan warga Palestina yang saat ini berada di penjara [di bawah] penahanan administratif,? katanya, dilansir Al Jazeera.

Dia menambahkan bahwa terdokumentasi dengan baik bahwa banyak tahanan Palestina diperlakukan dengan buruk di dalam penjara Israel.

Al Jazeera melaporkan dari Amman, Yordania, karena telah dilarang di Israel dan Tepi Barat yang diduduki.

Setengah dari [tahanan Palestina] yang dibebaskan ke Tepi Barat dibawa ke rumah sakit.

Warga Palestina yang dibebaskan dari tahanan Israel berada dalam kondisi yang sangat buruk. Mereka berbicara tentang kekurangan gizi, kelaparan; selama 15 bulan terakhir mereka bahkan tidak diberi produk kebersihan. Mereka hanya diizinkan mandi setiap 10 hari selama satu menit sesuai perintah mantan Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir.

Mereka berbicara tentang pemukulan, penganiayaan bahkan pada jam-jam terakhir pembebasan mereka ? mereka diberitahu untuk tidak berbicara kepada media, tidak merayakan pembebasan mereka dengan cara apa pun.

Mereka diancam akan dibunuh bahkan jika mereka kembali beraktivitas. Itulah sebabnya banyak dari mereka yang dibebaskan hari ini di Ramallah meminta maaf karena tidak berbicara kepada media. Mereka berbicara terbuka tentang pengawasan, tentang tidak diizinkannya berbicara.

Kesehatan mereka jelas memburuk karena perlakuan buruk selama berbulan-bulan.

Sementara itu, Sultan Barakat, seorang profesor dalam studi konflik dan kemanusiaan di Universitas Hamad Bin Khalifa milik Qatar Foundation, mengatakan negosiasi tentang tahap kedua perjanjian gencatan senjata Gaza antara Israel dan Hamas kemungkinan akan dimulai besok.

?Negosiasi tentang tahap kedua perjanjian gencatan senjata seharusnya dimulai sekitar hari ke-16 tahap pertama dan berakhir pada hari ke-30,? katanya. Gencatan senjata dimulai pada tanggal 19 Januari tahun ini, jadi 23 hari telah berlalu sejak dimulainya tahap pertama.

?Sekarang hal itu tidak mungkin terjadi karena kunjungan Netanyahu ke Washington dan proposal yang sangat delusi yang dibuat oleh Trump serta penundaan yang terkait dengannya.?

Barakat menyimpulkan bahwa setelah pertukaran tawanan-tahanan selesai hari ini, pembicaraan kemungkinan akan menyusul besok.