MANOKWARI, KOMPAS.com - Sebanyak tujuh orang yang terlibat dalam aktivitas penambangan emas ilegal di Manokwari kini mendekam di tahanan Mapolresta Manokwari.

Mereka ditangkap dalam operasi penambangan tanpa izin (Peti) yang dilakukan Polresta Manokwari.

"Kita lakukan operasi pada 21 Desember lalu dan berhasil menangkap tujuh penambang serta barang bukti," ujar Kasat Reskrim Polresta Manokwari, AKP Raja Napitupulu, pada Selasa (18/2/2025).

Kanit Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Satreskrim Polresta Manokwari, Ipda Sitanala Satria, menambahkan bahwa setelah penyidikan, tujuh orang yang ditetapkan sebagai tersangka adalah TA alias Bos Gareng, HR, HY, JR, AD, PS dan SN.

"Setelah kami lakukan penetapan tersangka pada Desember 2024 lalu, TA alias Gareng mengajukan praperadilan untuk menguji proses penetapan tersangka dan penahanan," kata Ipda Sitanala Satria.

Praperadilan yang dipimpin Hakim Tunggal, Dr Markham Faried SH MH, di Pengadilan Negeri Manokwari, menolak permohonan TA alias Gareng.

"Alhamdulillah, hakim tunggal tadi menolak permohonan pemohon," ungkap Sitanala.

Dalam permohonan tersebut, pemohon meminta agar majelis menerima permohonan dan menyatakan surat perintah penyidikan yang menetapkannya sebagai tersangka tidak sah.

Hal ini terkait dengan dugaan tindak pidana penambangan tanpa izin serta pemanfaatan batu bara yang tidak berasal dari pemegang izin.

"Ditolak seluruh permohonan pemohon praperadilan untuk seluruhnya, menghukum pemohon membayar biaya perkara sebesar nihil," kata Hakim Tunggal melalui Humas Pengadilan Negeri Manokwari, Ahmad SH.

Setelah menghadapi praperadilan, penyidik tindak pidana tertentu Satreskrim Polresta Manokwari berencana melimpahkan berkas, tersangka, dan barang bukti ke Kejaksaan Negeri Manokwari.

"Berkas sebenarnya sudah lengkap, namun karena menghadapi praperadilan, rencana kami limpahkan ke kejaksaan besok," ujar Sitanala.

Dia juga menyebutkan bahwa barang bukti yang diamankan berupa emas murni hasil penambangan.

"Karena pengakuan mereka baru menambang selama tiga minggu, kami amankan sekitar 0,8 gram emas dan alat-alat dulang, seperti dompeng dan alkon," tambahnya.

Saat ini, ketujuh penambang ilegal tersebut menjalani penahanan di Rutan Polresta Manokwari.

Pada pekan lalu, Ditreskrimsus Polda Papua juga berhasil mengamankan 22 orang yang terdiri dari pemodal dan penambang di dua lokasi berbeda.

Di kawasan Wareswi Distrik Masni Manokwari, sembilan orang beserta barang bukti emas dan alat tambang diamankan, sementara 13 orang berhasil ditangkap di kawasan Distrik Hing.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Papua Barat, Kombes Soni Tampubolon, menegaskan bahwa operasi penambangan ilegal di Manokwari dan Pegunungan Arfak merupakan bagian dari keseriusan Polda Papua Barat dalam menindaklanjuti arahan pemerintah.

"Bentuk keseriusan kami dalam menjalankan arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto," kata Kombes Pol Soni Tampubolon.

Sebelumnya, Polda Papua Barat menggelar operasi Peti di dua lokasi, yakni Kawasan Waserawi Distrik Masni dan kawasan Hing Distrik Hing Kabupaten Pegaf.

Dari hasil operasi, sebanyak 22 orang ditetapkan sebagai tersangka, dengan barang bukti berupa alat berat, emas, dan peralatan mendulang.

Kabid Humas Polda Papua Barat, Kombes Pol Ongky Isgunawan, menjelaskan bahwa penangkapan dilakukan berdasarkan intelijen yang menunjukkan aktivitas tambang ilegal di dua lokasi tersebut.

"Tim awalnya melihat adanya kegiatan penambangan menggunakan alat berat ekskavator dan langsung melakukan penangkapan," ujarnya.

Dengan penangkapan ini, diharapkan dapat menekan aktivitas penambangan ilegal yang merugikan lingkungan dan melanggar hukum.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi meminta kepada masyarakat untuk memberikan kesempatan kepada pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto, saat merespons adanya aksi dari mahasiswa yang bertajuk "Indonesia Gelap".

Menurut dia, Prabowo baru menjabat selama 100 hari dan tak menampik ada berbagai permasalahan yang muncul. Namun, dia menegaskan bahwa pemerintah pun terus-menerus mencari cara dan solusi untuk mengatasi masalah.

"Bahwa itu belum bisa menyenangkan sebuah pihak, mungkin ada pihak pihak yang masih belum bisa menerima. Bagi kami pemerintah itu biasa," kata Prasetyo di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

Dia pun menganggap bahwa adanya aksi yang digelar pada Senin (17/2) di Jakarta tersebut merupakan kebebasan berekspresi. Namun, dia pun mengingatkan bahwa jangan sampai ada isu yang di belok-belokkan dari fakta sebenarnya.

"Mana? Nggak ada Indonesia gelap gitu. Kita akan menyongsong Indonesia bangkit. Kita sebagai bangsa harus optimis," ujar dia.

Terkait kebijakan efisiensi anggaran yang dipermasalahkan, dia pun meminta para mahasiswa untuk lebih jeli dalam menyoroti hal itu. Sebab, kata dia, pemerintah melalui Menteri Keuangan pun sudah menjelaskan secara rinci unsur-unsur yang terkena efisiensi.

Dia menegaskan bahwa kebijakan efisiensi tersebut tidak berdampak pada sektor pendidikan. Menurut dia, program Kartu Indonesia Pintar (KIP) hingga beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), dipastikan terus berjalan.

"Jadi menyampaikan pendapat tidak ada masalah, kami pemerintah akan terus menerima masukan. Karena bagi kami masukan-masukan itu adalah koreksi juga kepada kami," tuturnya.

Dia menjelaskan bahwa efisiensi anggaran yang diterapkan berfungsi agar memangkas anggaran-anggaran yang kurang produktif, seperti seminar hingga acara-acara seremonial. Menurut dia, rakyat membutuhkan aksi nyata dari pemerintah dalam menerapkan kebijakan anggaran.

"Jadi jangan digeser ke wah efisiensi ini seolah-olah akan mengganggu kinerja, seolah-olah memberatkan masyarakat. Tidak begitu semangatnya itu," imbuhnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sindikat internasional mencoba menjadikan Indonesia sebagai negara transit penyelundupan manusia. Hal itu diketahui setelah terungkapnya kasus penggunaan paspor palsu di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno-Hatta Johanes Fanny Satria mengatakan, pihaknya menggagalkan upaya masuknya tiga warga negara asing (WNA) asal Pakistan ke Indonesia menggunakan paspor palsu Perancis.

"Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta saat ini sedang melakukan proses penyelidikan lebih lanjut atau prapenyidikan dibantu oleh Direktorat Pengawasan dan Penindakan Ditjen Imigrasi untuk mendalami lebih lanjut keterlibatan sindikat atau jaringan terkait penyelundupan manusia ini,” ujarnya seperti dikutip dari Antara, Selasa (18/2/2025).

WNA yang Terlibat

Dalam kasus penyelundupan manusia ini, tiga WNA Pakistan berinisial SZR, TS, dan MZ mencoba masuk ke Indonesia menggunakan paspor palsu Perancis.

Saat ini, ketiga WNA Pakistan itu masih diperiksa petugas atas dugaan tindak pidana keimigrasian, yakni perbuatan menggunakan dokumen perjalanan palsu.

Selain WNA Pakistan, ternyata kasus ini juga diduga melibatkan WNA Sri Lanka berinisial WJ yang menjadi pemasok paspor palsu Perancis tersebut.

Setelah diperiksa, paspor tersebut diketahui dibeli dari WJ seharga 1.000 dolar AS atau sekitar Rp 16,3 juta melalui Facebook.

Tujuan Utama WNA Pakistan

Fanny mengatakan motif penggunaan paspor palsu oleh 3 WNA Pakistan tersebut adalah penyelundupan manusia.

Ia mengungkapkan Indonesia hanya dijadikan negara transit sebelum ketiga WNA Pakistan tersebut menuju ke negara tujuan.

Mereka terbang dari Lahore, Pakistan, ke Bangkok, Thailand, lalu ke Jakarta.

"Jadi, memang motifnya untuk tindak pidana penyelundupan manusia, untuk transit di Indonesia, untuk selanjutnya menuju ke negara ketiga, yaitu tujuannya ke Eropa, makanya menggunakan paspor Perancis palsu," kata Fanny.

Pelaku Survei Sebelum Beraksi

Berdasarkan pemeriksaan DItjen Imigrasi, ternyata salah satu pelaku sudah melakukan survei ke Indonesia sebelum kasus ini terungkap.

Dari ketiga WNA Pakistan yang ditangkap, SZR diduga jadi aktor utama dalam upaya penyelundupan manusia tersebut.

SZR datang ke Indonesia pada 2 Januari 2025 menggunakan identitas asli untuk mengetahui celah masuk ke Indonesia.

Setelah itu, ia kembali ke Pakistan tanpa ada kecurigaan dari pihak imigrasi Indonesia karena dokumennya asli.

Namun pada 12 Februari 2025, ia kembali bersama dua WNA Pakistan lainnya dengan paspor palsu Perancis. Kecurigaan muncul saat paspor mereka tidak terdeteksi oleh mesin autogate di Bandara Soekarno-Hatta.

Mereka dijerat dengan Pasal 119 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp 500 juta.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi merespons soal aksi unjuk rasa mahasiswa yang terjadi kemarin, Senin (17/2/2025) dan membawa tagar #IndonesiaGelap.

Menurutnya, hal tersebut merupakan bentuk dari kebebasan berekspresi, tetapi dia meminta bahwa jangan ‘membelokkan’ hal yang sebenarnya tidak seperti demikian.

“Mana? Nggak ada Indonesia gelap gitu loh, kita akan menyongsong Indonesia bangkit. Kita sebagai bangsa harus optimis, kita dalam satu perahu yang sama,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (18/2/2025).

Politikus Gerindra ini mengemukakan pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto ini baru saja menyentuh 100 hari pertama. Sebab itu, dia meminta untuk beri kesempatan terlebih dahulu.

“Banyak sekali masalah, tapi Anda perhatikan bahwa kita terus-menerus mencari cara, solusi. Belum bisa menyenangkan semua pihak, mungkin ada pihak-pihak yang masih belum bisa menerima. Bagi kami pemerintah itu biasa,” tuturnya.

Lebih lanjut, Pras menuturkan demo untuk menyampaikan pendapat boleh saja dilakukan. Namun, pihaknya lebih senang mengajak diskusi secara dialogis yang konstruktif.

“Kita dulu sama-sama pernah di posisi seperti adik-adik gitu, dan kami paham betul. Tapi yang pasti, tolong itu tadi, pelajarilah dengan jeli. Jangan menyampaikan sesuatu yang sudah dijelaskan bahwa itu tidak terkena dampak,” pungkasnya.

"Dulu inisiatif DPR, supresnya (surat presiden) sudah turun, DIM-nya juga sudah dibahas oleh pemerintah, dan dulu dikoordinasikan oleh Menkopolhukam. Nah sekarang kan nomenklaturnya berubah menjadi Menko Polkam," kata Supratman usai menghadiri rapat

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas memastikan bahwa poin-poin perubahan yang termuat dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), tidak berbeda dengan yang berkembang pada periode lalu.

Dia mengatakan bahwa RUU TNI itu kembali masuk ke program legislasi pada periode ini untuk menyesuaikan beberapa perubahan nomenklatur yang terjadi dalam pemerintahan. Namun isinya, kata dia, masih sama yakni seputar perpanjangan masa dinas atau usia pensiun.

"Dulu inisiatif DPR, supresnya (surat presiden) sudah turun, DIM-nya juga sudah dibahas oleh pemerintah, dan dulu dikoordinasikan oleh Menkopolhukam. Nah sekarang kan nomenklaturnya berubah menjadi Menko Polkam," kata Supratman usai menghadiri rapat paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

Selain itu, dia pun memastikan tidak ada ketentuan-ketentuan yang akan memberikan kewenangan lebih kepada TNI melalui RUU tersebut. Dia pun menegaskan prinsipnya RUU tersebut akan menyangkut perpanjangan usia pensiun guna menyamakan dengan yang diterapkan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Karena sekarang PNS pensiunnya sudah 60 tahun, sementara TNI Polri masih 58 tahun. Tentu di TNI juga tidak bisa rata karena usia pensiun yang berpangkat bawah, sersan atau yang di bawahnya kalau nggak salah 45 tahun mau sudah pensiun karena pasukan tempur, kita sesuaikan," kata dia.

Rapat Paripurna DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025.

"Kami meminta persetujuan rapat paripurna hari ini terhadap RUU tersebut diusulkan masuk pada Program Legislasi Nasional RUU Prioritas Tahun 2025, apakah dapat disetujui?" tanya Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir yang memimpin rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

Dia mengatakan pembahasan RUU TNI selanjutnya ditugaskan kepada Komisi I DPR RI selaku alat kelengkapan dewan dengan ruang lingkup tugas mencakup bidang pertahanan, luar negeri, komunikasi dan informatika, dan intelijen.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2024 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) menjadi prolegnas prioritas 2025. Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas memastikan TNI tidak akan memiliki kewenangan penegakan hukum nantinya.

"Saya rasa ndak ada ya, itu tidak ada (TNI dapat melakukan penegakan hukum)," kata Supratman di gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (18/2/2025).

Supratman menjelaskan RUU tersebut membahas soal perpanjangan usia pensiun TNI. Dirinya mencontohkan PNS yang kini bisa menjabat hingga 60 tahun, sedangkan TNI masih 58 tahun.

"Prinsipnya adalah menyangkut soal perpanjangan usia pensiun, ya, karena sekarang PNS sudah pensiunnya 60 tahun, sementara TNI Polri masih 58 tahun," kata dia.

"Tentu di TNI juga tidak bisa rata karena usia pensiun yang berpangkat bawah, sersan atau yang di bawahnya, kalau nggak salah, kan 45 tahun sudah pensiun karena itu pasukan tempur, kita sesuaikan. Sesuai dengan dinamika dan perkembangan yang ada," tambahnya.

Sebelumnya, DPR RI telah menerima surat presiden (surpres) penunjukan wakil pemerintah terkait revisi UU TNI. Surpres itu dibacakan pimpinan DPR dalam paripurna ke-13, tadi. Rapat digelar di ruang paripurna gedung Nusantara II DPR RI, dipimpin Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir didampingi oleh Wakil Ketua lainnya, seperti Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal.

"Pimpinan Dewan menerima surat dari Presiden Republik Indonesia Nomor R12/pres/02/2025 tanggal 13 Februari 2025, hal penunjukan wakil pemerintah untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia," kata Adies Kadir dalam paripurna.

Adies kemudian meminta persetujuan kepada anggota Dewan terkait pembahasan RUU itu. Seluruh anggota DPR menyetujui revisi UU TNI untuk dibahas menjadi program legislasi prioritas 2025.

Adies menyampaikan jika RUU TNI ini akan dibahas oleh Komisi I DPR RI. Pimpinan Dewan pun meminta persetujuan kembali. Seluurh wakil rakyat dalam rapat paripurna setuju.

Simak juga Video 'TNI Dilibatkan Bangun Desa-Ketahanan Pangan, Panglima: Pembangunan Bisa Maksimal':

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Kepolisian Turki telah menangkap 282 tersangka dalam operasi penggerebekan di seluruh negeri terhadap militan Kurdi yang dilarang. Demikian disampaikan Menteri Dalam Negeri Turki, Ali Yerlikaya pada hari Selasa (18/2).

Penangkapan tersebut terjadi di tengah upaya baru untuk mengakhiri konflik selama empat dekade. Pembicaraan perdamaian, yang terhenti selama hampir satu dekade, dimulai setelah partai nasionalis garis keras secara tak terduga menawarkan perdamaian kepada pemimpin Kurdi yang dipenjara, Abdullah Ocalan pada bulan Oktober lalu.

Penggerebekan, yang telah berlangsung selama lima hari terakhir, dilakukan di 51 kota termasuk Istanbul, Ankara dan kota Diyarbakir, yang mayoritas penduduknya Kurdi, tulis Yerlikaya di media sosial X, dilansir kantor berita AFP, Selasa (18/2/2025).

Pada hari Selasa (18/2), otoritas Turki memerintahkan surat perintah penangkapan untuk 60 orang, termasuk partai pro-Kurdi utama, DEM dan beberapa tokoh sayap kiri karena dugaan terkait terorisme, kata kantor kejaksaan Istanbul dalam sebuah pernyataan.

Dari jumlah itu, sebanyak 52 orang telah ditahan sejauh ini. DEM menuliskan di X bahwa "Turki terbangun hari ini dengan operasi lain" terhadap anggota-anggota partai tersebut. "Jelas bahwa prospek solusi dan perdamaian mulai membuat sebagian orang terjaga di malam hari," katanya.

Partai garis keras MHP telah mendesak Ocalan untuk meninggalkan kekerasan sebagai ganti kemungkinan pembebasan lebih awal dari pulau Imrali, tempat ia menjalani hukuman penjara seumur hidup di sel isolasi sejak 1999.

Didukung oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, seruan tersebut telah memperbarui harapan akan berakhirnya konflik yang telah menewaskan puluhan ribu orang.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mempersilakan mahasiswa untuk memberikan kritik terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Hal ini disampaikan Prasetyo merespons aksi demonstrasi mahasiswa di sejumlah daerah yang mengusung tema “Indonesia Gelap”, pada Senin (17/2/2025).

Namun, Prasetyo meminta narasi yang digaungkan dalam aksi demonstrasi tidak dibelokkan dari apa yang sebenarnya tengah dilakukan oleh pemerintah.

“Inilah ya namanya kebebasan berekspresi, tapi tolong sekali lagi ya jangan membelokkan apa yang sebenarnya tidak seperti itu, mana? Enggak ada Indonesia gelap,” kata Prasetyo, saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2/2025).

Prasetyo meminta seluruh anak bangsa untuk optimis menyongsong Indonesia bangkit.

Ia pun mendorong seluruh elemen masyarakat untuk percaya kepada kerja-kerja yang dilakukan pemerintahan yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto.

“Jadi, berilah kesempatan juga pemerintahan yang dipimpin Pak Prabowo, baru 100 hari, baru sekian bulan. Banyak sekali masalah, tapi Anda perhatikan bahwa kita terus-menerus mencari cara, mencari solusi, kan begitu,” kata Mensesneg.

“Bahwa itu belum bisa menyenangkan sebuah pihak, mungkin ada pihak-pihak yang masih belum bisa menerima. Bagi kami pemerintah itu biasa,” ucap dia.

Sebelumnya, ribuan mahasiswa menggelar aksi serentak di berbagai kota, termasuk Jakarta, Bandung, Lampung, Surabaya, Malang, Samarinda, Banjarmasin, Aceh, dan Bali.

Tema "Indonesia Gelap" yang diusung mencerminkan kekhawatiran masyarakat mengenai masa depan negara serta seruan agar pemerintah lebih berpihak kepada rakyat dalam setiap kebijakan yang diambil.

Di Jakarta, aksi demonstrasi terpusat di kawasan Patung Kuda, di mana ratusan mahasiswa dan koalisi masyarakat sipil bergabung dalam protes tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa kebijakan efisiensi yang diterapkan terhadap kementerian dan lembaga hanya akan berlaku untuk kegiatan yang dinilai tidak produktif.

Prasetyo mengatakan, kegiatan seperti focus group discussion (FGD) yang dibuat untuk menentukan kebijakan atau mengkaji persialan dinilai tidak mendesak untuk dilakukan.

“Kan berkali-kali sudah kita jelaskan bahwa semangat efisiensinya ini adalah untuk hal yang sekiranya kurang produktif gitu,” ujar Prasetyo, saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (18/2/2025).

Ia berpendapat, masyarakat saat ini lebih menginginkan hasil nyata dari kerja-kerja pemerintah.

Oleh karena itu, kegiatan yang dianggap tidak diperlukan oleh rakyat akan dihilangkan.

“Sekarang rakyat butuhnya adalah aksi nyata gitu, sesuatu yang memang rakyat butuhkan. Itu sebenarnya efisiensinya,” kata Prasetyo.

Ia juga menekankan bahwa kebijakan efisiensi tidak dimaksudkan untuk mengganggu kinerja pemerintah atau memberatkan masyarakat.

“Jadi jangan digeser ke wah efisiensi ini seolah-olah akan mengganggu kinerja, seolah-olah memberatkan masyarakat, tidak begitu semangatnya,” imbuhnya.

Menyampaikan pendapat itu wajar dan biasa saja dalam demokrasi

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan Presiden RI Prabowo Subianto menilai unjuk rasa mahasiswa sebagai sesuatu yang wajar dalam demokrasi.

Walaupun demikian, Prasetyo meminta masyarakat berimbang dan jeli menerima serta memahami informasi yang berkembang terutama terkait kebijakan-kebijakan pemerintah.

"Menyampaikan pendapat itu wajar dan biasa saja dalam demokrasi," kata Mensesneg meneruskan pendapat Presiden terkait unjuk rasa itu kepada wartawan di Jakarta, Selasa.

Prasetyo, dalam kesempatan yang sama, pun mengajak masyarakat, termasuk mahasiswa yang berunjuk rasa, untuk lebih jeli memahami informasi simpang siur soal kebijakan pemerintah. Dia menyebut Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati juga telah memastikan kebijakan efisiensi pemerintah tidak berdampak kepada anggaran untuk beasiswa, biaya UKT, dan tak juga berdampak kepada pemecatan tenaga honorer.

"Kami mengimbau adik-adik mahasiswa untuk lebih jeli. Dari Jumat lalu sudah dijelaskan oleh Bu Menkeu, saya juga hadir, bersama pimpinan DPR, bahwa efisiensi ini tidak berdampak pada pendidikan. KIP (Kartu Indonesia Pintar), beasiswa, termasuk LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan) tetap berjalan," tutur Mensesneg.

Prasetyo pun kembali menekankan semangat efisiensi itu bukan untuk mengganggu pelayanan kepada masyarakat, tetapi memangkas pengeluaran negara yang selama ini kurang produktif, misalnya, seperti seminar-seminar atau acara diskusi (FGD).

"Semangat efisiensi ini bukan untuk mengganggu masyarakat, tapi untuk memangkas hal-hal yang kurang produktif, seperti acara seremonial, seminar, atau FGD yang sudah terlalu banyak. Sekarang rakyat butuh aksi nyata," ujar Prasetyo Hadi.

Dalam kesempatan terpisah, Menkeu Sri Mulyani menyatakan kriteria efisiensi kementerian/lembaga mencakup aktivitas-aktivitas seperti perjalanan dinas, seminar, alat tulis kantor (ATK), acara-acara peringatan dan perayaan, serta kegiatan seremonial lainnya. Artinya, sektor pendidikan, khususnya perguruan tinggi tidak terdampak kebijakan penghematan belanja tersebut.

"Kami tegaskan bahwa beasiswa Kartu Indonesia Pintar tidak dilakukan pemotongan atau pengurangan," kata Menkeu dalam konferensi pers di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (14/2) minggu lalu.

Menkeu melanjutkan jumlah penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar untuk tahun anggaran 2025 sebanyak 1.040.192 mahasiswa. Anggaran yang telah disiapkan untuk beasiswa tersebut sebesar Rp14,69 triliun.

"Anggaran tersebut tidak terkena pemotongan dan tidak dikurangi. Dengan demikian, seluruh mahasiswa yang telah dan sedang menerima beasiswa KIP Kartu Indonesia Pintar dapat meneruskan program belajar seperti biasanya," kata Menkeu.

Presiden Prabowo dalam acara silaturahmi Koalisi Indonesia Maju (KIM) di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, juga menekankan efisiensi anggaran pemerintah tidak mengganggu kegiatan operasional. Anggaran yang berhasil dihemat justru dialihkan untuk program-program yang lebih bermanfaat bagi masyarakat, misalnya seperti penyediaan pupuk dan perbaikan fasilitas pendidikan.

"Jadi habis itu kunker, seminar, FGD, forum group discussion, apa yang didiskusikan? Rakyat perlu mitigasi, rakyat perlu pupuk, rakyat perlu bibit, sekolah diperbaiki. Ngak usah seminar lagi," tegas Presiden.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi tak setuju dengan tagar Indonesia Gelap yang digunakan massa mahasiswa saat demonstrasi menolak sejumlah kebijakan pemerintah di sejumlah daerah, Senin (17/2) kemarin.

Prasetyo menghormati massa yang menyampaikan aspirasi lewat demonstrasi. Namun, ia meminta massa aksi tak memainkan narasi yang tidak benar.

"Inilah namanya kebebasan berekspresi, tapi tolong sekali lagi, jangan membelokkan apa yang sebenarnya tidak seperti itu. Enggak ada Indonesia gelap," kata Prasetyo di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (18/2).

Ia meminta seluruh pihak tetap optimis dan kompak dalam satu barisan membangun Indonesia dengan tujuan yang sama.

Prasetyo juga meminta masyarakat memaklumi kinerja pemerintah yang baru memulai kerja-kerjanya setelah dilantik beberapa waktu lalu.

"Pemerintahan yang dipimpin Pak Prabowo juga baru 100 hari, baru sekian bulan, banyak sekali masalah, tapi Anda perhatikan bahwa kita terus-menerus mencari cara, mencari solusi, kan begitu," ujar dia.

"Bahwa itu belum bisa menyenangkan semua pihak, mungkin ada pihak-pihak yang masih belum bisa menerima. Bagi kami pemerintah itu biasa," sambungnya.

Lebih lanjut, Prasetyo juga meminta massa aksi lebih memahami hal yang dituntut yakni penolakan efisiensi anggaran terkhusus anggaran pendidikan dan kesehatan.

Dia menegaskan efisiensi anggaran tidak akan mengganggu kinerja kementerian dan lembaga terkait meski sejumlah pos anggaran dipangkas.

"Jadi jangan digeser ke 'wah efisiensi ini seolah-olah akan mengganggu kinerja, seolah-olah memberatkan masyarakat'. Tidak begitu semangatnya itu," ujar dia.

Di sisi lain, Prasetyo mengatakan Presiden Prabowo Subianto tidak keberatan dengan aksi yang dihadiri ribuan demonstran tersebut.

Ia mengklaim Prabowo telah terbiasa menyampaikan dan menerima aspirasi sejak sebelum menjadi presiden.

"Kami dulu sebelum diberi amanah oleh rakyat untuk memerintah, kita berjuang di jalur politik, ya sudah biasa itu menghadapi yang aspirasi-aspirasi dan kita sangat menghormati," tutur dia.

Aksi "Indonesia Gelap" direncanakan digelar secara maraton di Jakarta selama tiga hari berturut-turut mulai Senin hingga Rabu.

Ada 13 tuntutan yang disampaikan massa aksi pada Senin. Di antaranya meminta pemerintah menyelenggarakan pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis.

Lalu, mendesak pemerintah segera mengesahkan RUU Masyarakat Adat, mengevaluasi program makan bergizi gratis (MBG), dan memberikan tunjangan kinerja dosen yang masih menunggak.

Mensesneg Prasetyo Hadi menanggapi demonstrasi 'Indonesia gelap' yang berlangsung kemarin. Mensesneg menegaskan demonstrasi hal wajar.

"Pertama, menyampaikan pendapat itu adalah sesuatu yang wajar dan biasa saja," kata Prasetyo di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2/2025).

Mensesneg mengimbau para demonstran tetap memantau informasi karena sejumlah hal terkait efisiensi--yang disuarakan dalam demo--telah diluruskan. Dia juga menegaskan efisiensi tidak berdampak pada pendidikan.

"Kalau boleh mengimbau adik-adik mahasiswa, minta tolong juga untuk lebih jeli karena apa yang kemarin disampaikan terhadap masalah efisiensi kan dari Jumat sudah detail ya, di sini (DPR) disampaikan oleh Bu Menkeu, saya juga ikut hadir. Kemudian juga pimpinan DPR juga ikut hadir," ujar Prasetyo.

"Bahwa tidak betul itu, tidak ada yang berdampak terhadap pendidikan terutama untuk adik-adik mahasiswa. Masalah KIP, kemudian IPI beasiswa itu tetap semua jalan, LPDP tetap semua jalan," ujarnya.

Prasetyo menegaskan penyampaian pendapat tidak menjadi masalah. Pemerintah, katanya, akan terus menerima masukan sebagai koreksi.

"Jadi menyampaikan pendapat tidak ada masalah, kami pemerintah akan terus menerima masukan. Karena bagi kami masukan-masukan itu adalah koreksi juga kepada kami," kata Prasetyo.

Terkait penggunaan istilah 'Indonesia gelap' dalam demonstrasi tersebut, dirinya mengatakan hal itu sebagai kebebasan berekspresi. Namun dirinya meminta agar jangan ada yang membelokkan narasi yang ada.

"Nah itu, inilah, ya namanya kebebasan berekspresi, tapi tolong sekali lagi ya, jangan membelokkan apa yang sebenarnya tidak seperti itu. Mana nggak ada Indonesia gelap gitu loh," tuturnya.

Prasetyo meminta agar pemerintahan Prabowo diberi kesempatan karena baru berjalan. Pemerintah, katanya, terus mencari solusi dari masalah yang ada.

"Jadi berilah kesempatan juga pemerintahan yang dipimpin Pak Prabowo juga baru 100 hari, baru sekian bulan, banyak sekali masalah, tapi Anda perhatikan bahwa kita terus-menerus mencari cara, mencari solusi, kan begitu," kata dia.

Diketahui, elemen mahasiswa melakukan aksi demonstrasi di kawasan Patung Kuda, Jakarta, pada Senin (18/2). Mereka menggelar aksi bertajuk 'Indonesia Gelap'.

Ada 13 tuntutan masa kepada pemerintah. Tuntutan itu mulai dari isu pendidikan hingga rombak Kabinet Merah Putih.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini