Jakarta (ANTARA) - Nama Japto Soerjosoemarno mencuat seiring dengan penggeledahan rumahnya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Penggeledahan ini terkait dengan kasus dugaan korupsi dan penerimaan gratifikasi yang melibatkan mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari.

KPK pun menyita sejumlah barang bukti dari rumah Japto, termasuk 11 kendaraan bermotor roda empat, uang rupiah dan valas, serta dokumen dan barang bukti elektronik lain,

Pada Rabu (26/2), Japto memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus ini. Ia tiba di Gedung Merah Putih KPK dengan didampingi oleh empat orang penasihat hukumnya.

Profil Japto Soerjosoemarno

Japto Soerjosoemarno atau Kanjeng Pangeran Haryo Japto Soelistio Soerjosoemarno adalah salah satu tokoh pemuda di Indonesia yang lahir pada 16 Desember 1949.

Lebih dikenal dengan nama Japto, ia telah lama menjadi figur dalam organisasi kemasyarakatan Pemuda Pancasila.

Japto Soerjosoemarno merupakan anak dari pasangan Mayor Jenderal (Purn.) Ir. Kanjeng Pangeran Haryo Soetarjo Soerjosoemarno dan Dolly Zegerius. Ia juga merupakan adik dari artis terkenal, Marini Soerjosoemarno.

Ia berasal dari keturunan darah Belanda dan keluarga Mangkunegaran Solo, perpaduan Eropa dan Jawa ada dalam garis keturunannya.

Dalam kehidupan pribadinya, ia menikah dengan Retno Suciati dan dikaruniai tiga orang anak.

Salah satu putranya, Sahid Abishalom Benninu Nugroho Noyosatwiko Soerjosoemarno, menikah dengan aktris Yasmine Wildblood.

Jejak karir JaptoSoerjosoemarno

Nama Japto identik dengan Pemuda Pancasila. Ia menjabat sebagai Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila sejak Musyawarah Besar (Mubes) III di Cibubur pada tahun 1981.

​​​​​​Dalam Musyawarah Pemuda Pancasila IX yang berlangsung di Batu, Malang, pada tahun 2014, ia kembali dipercaya menjabat sebagai Ketua MPN Pemuda Pancasila untuk periode 2019.

Ia merupakan satu-satunya figur utama dalam organisasi tersebut yang telah menduduki posisi kepemimpinan tertinggi selama lebih dari tiga dekade atau 30 tahun.

Selain perannya di Pemuda Pancasila, Japto juga aktif di berbagai organisasi lain, termasuk Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan dan Putra-Putri ABRI (FKPPI), organisasi anggota putra-putri dari purnawirawan TNI dan Polri.

Dalam dunia politiknya, pada 1 Juni 2001 Japto merupakan pendiri Partai Patriot Pancasila, yang pada tahun 2009 berubah menjadi Partai Patriot. Ia pun menduduki posisi sebagai Ketua Umum DPP Partai Patriot.

Pada tahun 2010, Japto pernah terpilih sebagai Direktur Utama TPI (Televisi Pendidikan Indonesia), yang ditunjuk langsung oleh Siti Hardiyati Roekmana atau Mba Tutut, anak dari Presiden Soeharto.

​​​​​​Lalu, pada tahun 2023 Japto terpilih menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Golf Indonesia (PGI) untuk periode 2023-2027. Pengukuhannya berlangsung dalam Musyawarah Nasional (Munas) 2023 yang diselenggarakan di Intercontinental Jakarta Pondok Indah pada Selasa, 21 Februari 2023.

Pada Pemilihan Presiden 2024, Japto pun bergabung dalam Tim Nasional (Timnas) AMIN sebagai Wakil Ketua Dewan Penasihat, yang bertugas mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.

​​​​​Selain itu, Japto juga bergabung dalam World Wildlife Fund (WWF) dalam pelestarian satwa. Namun, ia juga dikenal sebagai sosok yang memiliki hobi berburu. Ia bahkan memiliki koleksi trophy dari "Big Five" di Afrika dan berbagai binatang yang dikoleksi di rumahnya.

Selain berburu, Japto juga gemar bermain golf bersama kolega-koleganya.

Pewarta: Putri Atika Chairulia
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, iNewsTuban.id - Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan sembilan tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina (Persero), subholding, dan KKKS. Praktik haram ini diduga terjadi selama periode 2018 hingga 2023.

Semula, Kejagung mengumumkan penetapan tujuh tersangka pada Selasa (24/2/2025). Penetapan dilakukan usai tujuh tersangka itu menjalani pemeriksaan.

 

 

Mereka yakni Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan, Direktur Utama PT Pertamina International Shipping Yoki Firnandi, Direktur Optimalisasi dan Produk Pertamina Kilang Internasional Sani Dinar Saifuddin, Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa Muhammad Kerry Andrianto Riza.

Kemudian Vice President Feedstock Manajemen pada PT Kilang Pertamina Internasional Agus Purwono, Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak Gading Ramadhan dan Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim Nusantara Dimas Werhaspati.

 

 

Lalu pada Rabu (25/2/2025), Kejagung menetapkan dua tersangka baru dalam perkara tersebut. Keduanya yakni Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga Maya Kusmaya dan VP Trading Operation PT Pertamina Patra Niaga Edward Corne.

Penyidik Kejagung menemukan dugaan adanya upaya pengoplosan BBM jenis Pertalite menjadi Pertamax.

 

 

"Ini tadi modus termasuk yang saya katakan RON 90 ya, tetapi dibayar RON 92. Kemudian, diblending, dioplos, dicampur," kata Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung Abdul Qohar di kantornya, Jakarta Selatan, Selasa (25/2/2025).

Dia menuturkan, pada periode 2018-2023, pemenuhan minyak mentah dalam negeri seharusnya wajib mengutamakan pasokan minyak bumi dari dalam negeri dan Pertamina wajib mencari pasokan minyak bumi yang berasal dari kontraktor dalam negeri sebelum merencanakan impor minyak bumi.

Adapun, hal tersebut diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri ESDM Nomor 42 Tahun 2018 tentang Prioritas Pemanfaatan Minyak Bumi untuk Pemenuhan Kebutuhan di Dalam Negeri.

 

 

"Berdasarkan fakta penyidikan, tersangka RS, SDS, dan AP melakukan pengkondisian dalam Rapat Optimalisasi Hilir (OH) yang dijadikan dasar untuk menurunkan produksi kilang, sehingga produksi minyak dalam negeri tidak terserap seluruhnya, dan pada akhirnya pemenuhan minyak mentah maupun produk kilang dilakukan dengan cara impor," ucapnya.

Dia menambahkan, pada saat produksi kilang minyak sengaja diturunkan, maka produksi minyak mentah dalam negeri oleh KKKS sengaja ditolak dengan dua alasan.

 

 

Pertama, produksi minyak mentah oleh KKKS tidak memenuhi nilai ekonomis, padahal harga yang ditawarkan oleh KKKS masih masuk range harga KBS.

Kedua, produksi minyak mentah KKKS ditolak dengan alasan spesifikasi tidak sesuai dengan spec. Namun, nyatanya minyak mentah bagian negara masih sesuai spec kilang dan dapat diolah atau dihilangkan kadar merkuri atau sulfurnya.

 

 

"Saat porsi minyak mentah oleh KKKS ditolak dengan dua alasan tersebut, maka menjadi dasar minyak mentah Indonesia dilakukan ekspor," katanya.

Akibat perbuatan para tersangka, negara merugi Rp193,7 triliun. Namun, angkanya berpotensi melebihi temuan itu.

Sebab, jumlah tersebut merupakan penghitungan kerugian negara pada 2023. Sedangkan kasus yang disidik mencakup 2018 hingga 2023.

 

 

"Kemarin yang sudah disampaikan di rilis, itu Rp193,7 triliun. Itu tahun 2023. Makanya kita sampaikan, secara logika hukum, logika awam, kalau modusnya itu sama, ya berarti kan bisa dihitung, berarti kemungkinan lebih," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar kepada wartawan.

Dia mengatakan, proses penghitungan dilakukan bekerja sama dengan ahli. Terlebih, terdapat sejumlah komponen yang harus diperhitungkan berkaitan penghitungan kerugian negara atas praktik haram tersebut.

 

 

Komponen tersebut, kata dia, mulai dari kompensasi hingga subsidi. Selain itu, penyidik perlu memastikan apakah komponen tersebut diterapkan di sepanjang 2018-2023.

"Soal menghitung kerugian itu nanti kalau bisa di-trace di 2018-2023, ini kan baru kompensasi 2023, aturan kompensasinya nanti mau kita cek. Ada gak di 2018, 2019, kalau gak ada berarti kan di 2018 bukan kerugian dong, karena gak ada," jelasnya.

 

Editor : Prayudianto

Bogor -

Ikatan Senat Mahasiswa Hukum Indonesia Koordinator Wilayah Jawa Barat menggelar seminar nasional yang membahas terkait RUU KUHP dalam menjawab tantangan hukum pidana modern. Seminar tersebut dihadiri oleh perwakilan kampus di Jawa Barat.

Kegiatan seminar digelar di Aula Nusa Bangsa Griya Zen Solusi Indonesia, Bogor, Jawa Barat, Kamis (27/2/2025). Seminar dihadiri peserta kurang lebih 220 orang dan dihadiri oleh pemateri yaitu Prof. Henny Nuraeny, S.H., M.H. dan Prof. Dr. Andre Yosua M. S.H., M.H., M.A.,Ph,D.

Kegiatan seminar dilaksanakan dalam bentuk diskusi simposium. Seminar ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman tentang prinsip-prinsip dasar dan menjembatani kesenjangan antara teori hukum dengan praktik di lapangan.

Mahasiswa di Kota Bogor Gelar Seminar Foto: Dok Ist

Dari kegiatan seminar itu, ada beberapa kesimpulan yang dihasilkan di antaranya RUU KUHP dinilai akan berdampak signifikan terhadap sistem hukum Indonesia dalam aspek perlindungan hak asasi manusia maupun dalam penegakan keadilan sosial. Mereka menilai RUU KUHP merupakan langkah maju untuk menciptakan sistem hukum pidana yang lebih sesuai dengan perkembangan sosial.

Namun demikian, RUU KUHP juga dinilai berpotensi memicu protes atau gerakan penolakan dari kelompok-kelompok yang merasa bahwa dalam revisi RUU KUHP terdapat risiko penyalahgunaan pasal-pasal sehingga dapat berdampak terhadap kebebasan individu.

Terakhir, diskusi itu menyimpulkan mengenai perlunya pengawasan secara transparan oleh berbagai lembaga yang memiliki peran dan fungsi tertentu terhadap penyusunan mekanisme RUU KUHP yang baru setelah diberlakukan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa hukum tidak salah digunakan dan diterapkan dengan adil.

Lihat juga Video 'Teatrikal Warnai Aksi Indonesia Gelap di Depan DPRD Jatim':

(knv/hri)

Bogor -

Ikatan Senat Mahasiswa Hukum Indonesia Koordinator Wilayah Jawa Barat menggelar seminar nasional yang membahas terkait RUU KUHAP dalam menjawab tantangan hukum pidana modern. Seminar tersebut dihadiri oleh perwakilan kampus di Jawa Barat.

Kegiatan seminar digelar di Aula Nusa Bangsa Griya Zen Solusi Indonesia, Bogor, Jawa Barat, Kamis (27/2/2025). Seminar dihadiri peserta kurang lebih 220 orang dan dihadiri oleh pemateri yaitu Prof. Henny Nuraeny, S.H., M.H. dan Prof. Dr. Andre Yosua M. S.H., M.H., M.A.,Ph,D.

Kegiatan seminar dilaksanakan dalam bentuk diskusi simposium. Seminar ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman tentang prinsip-prinsip dasar dan menjembatani kesenjangan antara teori hukum dengan praktik di lapangan.

Mahasiswa di Kota Bogor menggelar seminar. (Foto: dok. Istimewa)

Dari kegiatan seminar itu, ada beberapa kesimpulan yang dihasilkan, di antaranya RUU KUHAP dinilai akan berdampak signifikan terhadap sistem hukum Indonesia dalam aspek perlindungan hak asasi manusia maupun dalam penegakan keadilan sosial. Mereka menilai RUU KUHAP merupakan langkah maju untuk menciptakan sistem hukum pidana yang lebih sesuai dengan perkembangan sosial.

Namun demikian, RUU KUHAP juga dinilai berpotensi memicu protes atau gerakan penolakan dari kelompok-kelompok yang merasa bahwa dalam revisi RUU KUHAP terdapat risiko penyalahgunaan pasal-pasal sehingga dapat berdampak terhadap kebebasan individu.

Terakhir, diskusi itu menyimpulkan mengenai perlunya pengawasan secara transparan oleh berbagai lembaga yang memiliki peran dan fungsi tertentu terhadap penyusunan mekanisme RUU KUHAP yang baru setelah diberlakukan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa hukum tidak salah digunakan dan diterapkan dengan adil.

Lihat juga Video 'Teatrikal Warnai Aksi Indonesia Gelap di Depan DPRD Jatim':

(knv/hri)

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mengatakan pihaknya tengah melakukan langkah penegakan hukum terhadap sejumlah pengelola tempat pemrosesan akhir (TPA) ilegal untuk memberikan efek jera.

Deputi Bidang Penegakan Hukum (Gakkum) KLH Rizal Irawan mengatakan kepada ANTARA di Jakarta, Kamis, bahwa pihaknya saat ini tengah melakukan penindakan hukum terhadap TPA ilegal Limo di Kota Depok dan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) Pasar Caringin di Bandung, Jawa Barat.

"Harapannya adalah memberikan efek jera kepada pelaku TPA ilegal dan tidak lagi ada TPA-TPA ilegal lainnya di Indonesia," kata Rizal.

"Karena TPA ilegal itu yang pasti mereka tidak terkelola dengan baik sehingga dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup dan juga mengancam kesehatan dan kehidupan masyarakat," tambahnya.

Dia memberikan contoh bagaimana TPA ilegal di Kecamatan Limo, Kota Depok memberikan dampak luar biasa kepada lingkungan. TPA yang beroperasi tanpa izin selama bertahun-tahun itu tidak hanya melakukan penumpukan sampah yang menyebabkan longsor tapi juga pembakaran terbuka (open burning) yang diduga berkontribusi dalam pencemaran udara di sekitar kawasan.

Akibat adanya TPA ilegal yang berada di lahan seluas 3,75 hektare tersebut, warga sekitar TPA ilegal itu juga melaporkan merasakan dampak negatif, termasuk mengalami gangguan pernapasan seperti infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).

Forum Warga Terdampak TPA Liar Limo kemudian melakukan pelaporan kepada KLH terkait pencemaran lingkungan serta sempat mengadu ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terkait hak warga untuk lingkungan yang bersih dan sehat.

Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq sendiri sudah melakukan inspeksi ke TPA liar Limo pada November lalu untuk memastikan penghentian kegiatan.

Deputi Bidang Gakkum KLH kemudian melakukan penangkapan seorang tersangka berinisial J yang merupakan pengelola TPA ilegal Limo. Dia sempat ditahan di Rutan Salemba, Jakarta sebelum akhirnya pada hari ini diserahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok bersama barang bukti kasus TPA ilegal Limo untuk melanjutkan proses hukum.

Untuk TPS Pasar Caringin sendiri, Menteri LH dalam pernyataan pada Sabtu lalu (22/2) bahwa KLH sedang meningkatkan status penyelidikan menjadi penyidikan setelah pihak pengelola tidak melakukan arahan yang diminta oleh Dinas Lingkungan Hidup baik Provinsi Jawa Barat maupun Kota Bandung.

Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2025

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kanwil Kemenkum DK Jakarta terus menjalankan program penyuluhan hukum bagi masyarakat. Kali ini, kegiatan tersebut digelar di RPTRA Bawang Putih, Kelurahan Kebon Bawang, Jakarta Utara, pada Kamis (27/02/2025).

Kepala Kanwil Kemenkum DK Jakarta, Romi Yudianto, menegaskan bahwa program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman hukum di tengah masyarakat, bahkan hingga tingkat RT dan RW. Program ini merupakan salah satu upaya pemerintah melalui Kementerian Hukum agar masyarakat lebih sadar dan paham akan hak serta kewajibannya dalam aspek hukum.

Selain penyuluhan hukum, kegiatan ini juga mencakup konsultasi kesehatan serta pembagian makan siang gratis bagi warga. Romi Yudianto menekankan bahwa inisiatif ini sejalan dengan program strategis Presiden Prabowo Subianto. Khususnya dalam poin ke-8 Asta Cita, yang menitikberatkan pada penguatan reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta pemberantasan korupsi dan narkoba.

"Program ini kita harapkan dapat membantu masyarakat dalam hal permasalahan hukum, yang perlu masyarakat tahu adalah program ini diberikan secara gratis kepada masyarakat tidak mampu sehingga masyarakat dapat merasakan bahwa

negara hadir ditengah-tengah mereka," ujar Romi Yudianto.

Romi Yudianto juga menyampaikan bahwa program tersebut akan terus dijalankan sampai setahun kedepan dengan menjangkau seluruh Kelurahan di wilayah DKI Jakarta. Penyuluhan akan dilakukan melalui pembentukan Posbankum dan juga pelatihan paralegal kepada masyarakat.

Asisten Pemerintahan Kota Jakarta Utara Iyan Sopian Hadi menyampaikan terimakasih kepada Kanwil Kemenkum DK Jakarta berharap dengan penyuluhan ini, masyarakat dapat memahami dan mengerti hukum dan bagaimana cara menyelesaikan masalah hukum.

Kegiatan penyuluhan kali ini dibarengi dengan pemberian konsultasi kesehatan dan makan gratis kepada masyarakat. Acara penuluhan ini juga turut dihadiri oleh Kadiv PPPH Tessa Harumdila, Camat Tanjung Priok, Lurah Kebon Bawang, unsur OBH dan juga masyarakat.

KOMPAS.com - Saksi ahli digital forensik dalam kasus perceraian Baim Wong dan Paula Verhoeven mengungkapkan adanya dugaan tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) berdasarkan bukti rekaman CCTV.

Dilansir Kompas.com (26/2/2025), ahli forensik IT, Abimanyu Wachjoewidajat, telah menganalisis bukti rekaman yang diajukan oleh Paula Verhoeven dan menemukan indikasi kontak fisik yang berpotensi sebagai tindakan KDRT.

"Kalau bahasa telematikanya, kami melihat bahwa itu terjadi suatu kontak kekerasan, sampai ada terjadi benturan," ujar Abimanyu saat ditemui di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Rabu (26/2/2025).

"Apakah itu termasuk kriteria KDRT atau bukan, pakar hukum nantinya menilai. Tetapi kalau di bahasa telematika, kami melihat ada suatu bukti, suatu kontak keras di CCTV," lanjutnya.

Paula Verhoeven Terlihat Terpental

Dalam rekaman CCTV tersebut, terlihat tindakan Baim Wong yang menyebabkan Paula Verhoeven terpental. Kepala Paula juga tampak terdorong ke depan akibat kontak fisik yang terekam dalam video.

"Pihak wanita sampai terpental karena hal tersebut. Lalu juga ada kontak, jadi yang pria melakukan sesuatu ke kepala wanita. Sehingga dengan pergerakan tangan, membuat kepala wanita sampai seperti terdorong ke depan," jelas Abimanyu.

Namun, tim kuasa hukum Baim Wong, yang dipimpin oleh Usman A Lawara, membantah dugaan KDRT tersebut.

Menurut Usman, ada beberapa hal dalam video yang tidak sesuai dengan klaim yang diajukan Paula.

"Tetapi ada hal di dalam video itu yang disangkal oleh Baim sendiri," ungkap Usman.

Baim Wong Akan Ajukan Bukti Tambahan

Lebih lanjut, Baim Wong berencana mengajukan bukti tambahan untuk membantah analisis ahli digital forensik mengenai dugaan KDRT ini.

"Tadi Baim sampaikan, mau ajukan ada dua atau tiga bukti berkait dengan keterangan ahli," ujar Usman.

Tim kuasa hukum juga menyoroti bahwa video CCTV yang diajukan Paula diduga tidak utuh. Menurut mereka, ada bagian lain dari rekaman yang lebih relevan untuk ditampilkan dalam persidangan.

"Ada video yang kalau menurut Baim, lebih penting untuk dikupas, tapi tidak disampaikan oleh Paula. Itu memang dinyatakan ahli. Bahwa dia tidak memeriksa secara utuh," kata Usman.

Sidang perceraian antara Baim Wong dan Paula Verhoeven dijadwalkan berlanjut pada pekan depan, tepatnya pada 5 Maret 2025.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Saksi Ahli Ungkap Dugaan KDRT Baim Wong terhadap Paula Verhoeven di Video CCTV , Klik untuk baca: www.kompas.com

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) memutus akses kurang lebih sebanyak 3.000 akun media sosial (medsos) yang terkait dengan radikalisme pada tahun 2024.

Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono mengungkapkan mayoritas akun tersebut berada di platform media sosial seperti Facebook, Telegram, dan sebagainya.

"Kami setiap hari memonitor perkembangan di media sosial ini, bekerja sama dengan Kemenkomdigi, untuk terus melakukan antisipasi supaya jangan sampai di platform dan situasi seperti ini menjadi penyebab penyebaran paham radikalisme," kata Eddy dalam acara Peluncuran Buku Anak Negeri di Pusaran Konflik Suriah dan Pemutaran Film Road to Silence di Jakarta, Kamis.

Dengan demikian, kata dia, tidak adanya aksi terorisme di atas permukaan dalam tiga tahun terakhir tidak menjadi alasan BNPT untuk lengah dari pemantauan terhadap penyebaran paham radikalisme.

Untuk itu, Eddy menegaskan pihaknya terus berkolaborasi dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Badan Intelijen Negara (BIN), dan sebagainya dalam melakukan pemantauan cikal bakal aksi terorisme, utamanya dari paham radikalisme.

Ia menuturkan BNPT mengemban amanat Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, di mana Pemerintah wajib melakukan pencegahan terorisme.

Dengan begitu, BNPT bertugas, dari hulu hingga hilir, dalam merumuskan kegiatan, mengoordinasikan, dan membuat aksi strategis terhadap berbagai langkah pencegahan terorisme.

"Ini yang terus dikembangkan, utamanya kesiapsiagaan nasional," ucap dia.

Oleh karena itu, dirinya mengapresiasi peluncuran buku Anak Negeri di Pusaran Konflik Suriah dan pemutaran film Road to Silence oleh komunitas Kreasi Prasasti Perdamaian.

Menurut dia, film dan buku itu bisa menjadi edukasi dan literasi terhadap masyarakat yang rentan terpapar paham radikal terorisme.

"Buku dan film ini membantu kami untuk melakukan kontra-radikalisasi dan kampanye radikal terorisme," tutur jenderal polisi bintang tiga tersebut.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Muara Bulian, Batanghari (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Muara Bulian Kabupaten Batanghari, Jambi melakukan penyesuaian jam pelayanan kunjungan selama bulan Ramadhan 1146 Hijriah.

Kepala Lapas kelas II B Muara Bulian Dede Mulyadi di Muara Bulian, Kamis, mengatakan bahwa untuk pelayanan kunjungan atau jam besuk anggota keluarga binaan selama Ramadhan dikurangi.

"Seperti tahun sebelumnya setiap bulan Ramadhan ada beberapa kebijakan yang berbuah,"katanya.

Biasanya jam layanan kunjungan dimulai pukul 08:00 WIB sampai 12:00 WIB dan dilanjutkan kembali 13:00 sampai 15:00.

Selama Ramadhan berubah dimulai pukul 09.00 WIB sampai 12:00 WIB di lakukan kunjungan tatap muka.

"Selama bulan Ramadhan pelayanan kunjungan tatap muka hanya dilakukan setengah hari saja,"tutupnya.

Namun, untuk pelayanan penitipan barang tersebut dilakukan hanya pada pukul pada pukul 13:00 WIB sampai 15:00 WIB. Dan juga prosedurnya masih sama seperti biasa setiap barang titipan harus dipastikan steril dari benda-benda yang terlarang, seperti senjata tajam, minuman beralkohol, narkoba, handphone, kamera dan lainnya.

Hal tersebut untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dan berpotensi mengakibatkan terjadinya pelanggaran serta gangguan keamanan dan ketertiban di dalam Lapas.

"Ya mudah-mudahan selama bulan Ramadhan para warga binaan menjalankan ibadah puasa dengan khusyuk,"tutupnya.

GAZA, KOMPAS.com -Hamas menyerahkan empat sandera dalam peti mati pada Kamis (27/2/2025), beriringan dengan tibanya ratusan tahanan Palestina di Tepi Barat dan Gaza setelah dibebaskan oleh Israel.

Kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengonfirmasi bahwa Israel telah menerima peti mati dari empat sandera yang gugur dan proses identifikasi resmi telah dimulai.

Media Israel mengidentifikasi jenazah tersebut sebagai Ohad Yahalomi, Tsachi Idan, Itzik Elgarat, dan Shlomo Mansour.

Sebelumnya, Hamas menyatakan bahwa penyerahan empat jenazah warga Israel akan dilakukan secara tertutup untuk mencegah adanya alasan yang dapat menunda atau menghambat proses ini.

Sementara di Tepi Barat dan Gaza, sebagaimana diberitakan AFP pada Kamis (27/2/2025), ratusan tahanan Palestina yang dibebaskan oleh Israel tiba menggunakan bus-bus yang ditemani oleh kendaraan Palang Merah.

Beberapa tahanan Palestina yang dibebaskan dan dibawa ke Ramallah diangkat dengan pengiringan, bahkan ada yang diwawancarai sambil ditopang oleh teman atau kerabat.

Sekelompok wanita pun terisak saat berkumpul di sekitar salah satu tahanan yang baru dibebaskan, sementara seorang anak kecil mengangkat tangannya membentuk simbol damai.

Dalam pertukaran sandera, lebih dari 600 tahanan dijadwalkan akan dibebaskan, sedangkan Al Jazeera melaporkan bahwa hampir 100 tahanan akan dideportasi ke Mesir.

Menurut Hamas, pembebasan ini seharusnya dilakukan pada akhir pekan lalu, tetapi Israel menghentikan prosesnya setelah muncul kemarahan atas upacara pembebasan sandera yang diadakan oleh kelompok bersenjata tersebut.

Perselisihan ini mengancam fase pertama gencatan senjata yang dimulai sejak 19 Januari 2025.

Namun, Hamas mengatakan, Israel kini tidak punya pilihan selain memulai negosiasi untuk gencatan senjata fase kedua.

"Kami telah menutup jalan bagi dalih-dalih palsu musuh, dan mereka tidak punya pilihan selain memulai negosiasi gencatan senjata fase kedua," tulis Hamas di Telegram.

Kasih berhasil melarikan diri dari kejaran Charly dan anak buah Marwan karena tidak mau tinggal di panti. Ia mencoba mencari tempat aman. Saat itu, Kasih merasa lapar dan memilih bekerja membantu ibu warung.

Di sisi lain, setelah kondisinya semakin sehat, Nurmala dikembalikan ke sel. Kejadian besar menimpa lapas. Dari dapur Lapas gas tiba-tiba meledak yang membuat kebakaran. Semua napi berusaha menyelamatkan diri, termasuk Nurmala. Saat hendak keluar, kaki salah satu napi tertimpa reruntuhan. Nurmala dengan sigap menolongnya. Hal itu membuat napi-napi terpukau dan merasa hutang budi pada Nurmala.

Saat kejadian kebakaran di lapas, Kasih melihat Nurmala masuk liputan pemberitaan televisi. Ia pun kaget. Mengetahui jika Nurmala ada di lapas, Kasih langsung mencarinya di sana. Namun Kasih tidak menemukan lapas tempat Nurmala di penjara. Hal yang sama dilakukan Charly. Setelah tahu lapas Nurmala, Charly langsung mencari lapas tersebut.

Akankah Charly berhasil menemukan lapas dan bertemu Nurmala di sana? Saksikan Layar Drama ?Kasih Jannah? setiap hari Senin - Jumat pukul 14.45 WIB hanya di RCTI kanal digital 28 UHF untuk pemirsa Jabodetabek #LayarDramaRCTI #LayarDramaTerOke

Komisi XII DPR RI menyatakan mendukung inisiatif Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi untuk memberikan tunjangan bagi para petugas imigrasi yang bertugas di wilayah perbatasan, terdepan dan terluar Indonesia.

Hal itu disampaikan sebagai hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XIII DPR RI pada Senin (24/2) yang membahas pelaksanaan tugas dan fungsi imigrasi, khususnya dalam pengawasan orang asing dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Plt Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar Muhammad Godam menyatakan, terdapat beberapa tantangan dalam menjaga kedaulatan negara di bidang keimigrasian yang harus diselesaikan.

"Setiap wilayah kerja imigrasi memiliki tantangannya masing-masing. Di Kepulauan Riau, misalnya, 96 persen wilayah kerja didominasi laut. Untuk melakukan pengawasan orang asing, petugas kami harus menempuh perjalanan dengan waktu tempuh yang bisa mencapai 33 jam dengan menggunakan kapal patroli yang kondisinya kurang prima," tutur Godam.

Di Kalimantan, lanjut Godam, petugas harus menempuh perjalanan darat hingga 18 jam dengan anggaran operasional terbatas. Sementara di Aceh, isu penolakan masyarakat terhadap pengungsi memerlukan solusi regulasi yang lebih tegas dan praktis.

Berbeda dari kawasan barat, tantangan Kantor Imigrasi di wilayah Indonesia Tengah dan Timur adalah terkait pengawasan kedatangan orang asing serta pencegahan TPPO.

Godam menjelaskan, wilayah ini memiliki banyak pintu masuk dan keluar yang tidak resmi, menimbulkan kerawanan yang tinggi di wilayah perbatasan sehingga meningkatkan risiko pelanggaran keimigrasian serta ancaman terhadap ketertiban umum.

Konsentrasi tinggi Warga Negara Asing (WNA) di Bali, resistensi masyarakat terhadap tenaga kerja asing (TKA) di proyek strategis nasional (PSN) di Sulawesi dan Maluku Utara, serta keberadaan pengungsi jangka panjang di Sulawesi Selatan turut isu dalam RDP tersebut.

Selain itu, masih ada permasalahan terkait keberadaan undocumented persons di Sulawesi Utara dan Kalimantan Timur, serta kerawanan di wilayah perbatasan seperti Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku, dan Papua akibat banyaknya jalur tidak resmi.Di kesempatan yang sama, Godam juga menyampaikan kondisi lain yang dihadapi Ditjen Imigrasi, seperti keterbatasan administratif, teknologi informasi, serta koordinasi antarinstansi dalam pengawasan keimigrasian.

Menurutnya, beberapa kantor wilayah di wilayah timur yang masih membawahi lebih dari satu provinsi seperti di Kalimantan Timur dan Papua, memperumit efektivitas pengawasan. Hal itu belum termasuk ancaman keamanan dari kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua, Papua Barat, dan Papua Barat Daya yang turut menghambat operasional kantor imigrasi di wilayah terkait.

"Dengan wilayah kerja yang mencakup garis pantai sepanjang 108 ribu kilometer dan lebih dari 17 ribu pulau, kami menyadari betapa menantangnya tugas dan fungsi keimigrasian yang kami emban. Oleh karena itu, kami memohon perhatian dari anggota dewan yang terhormat untuk memfasilitasi kebijakan pemberian tunjangan khusus kepada petugas kami, terutama mereka yang bertugas di wilayah perbatasan, terdepan, dan terluar Indonesia," ujar Godam.

Merespons hal tersebut, Pimpinan RDP dari Komisi XIII DPR, Dewi Asmara menyampaikan kesimpulan dan rekomendasi dari para anggota komisi yang mendukung optimalisasi kinerja petugas imigrasi.

"Komisi XIII DPR RI mendorong Imigrasi agar melayani dengan baik namun tetap tegas, meningkatkan pengawasan di wilayah wisata, industri dan pertambangan agar tidak ada penyalahgunaan visa. Ditjen Imigrasi juga harus memberikan perhatian khusus terhadap satuan kerja di daerah tertinggal, terluar dan terdepan (3T) dalam pemenuhan administrasi, sarana prasarana, sumber daya manusia serta pemberian tunjangan kinerja," kata Dewi.

Dewi juga meminta agar Ditjen Imigrasi meningkatkan koordinasi intelijen dan pengawasan untuk memastikan orang asing yang masuk, tinggal dan bekerja di Indonesia sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Godam pun menyatakan harap agar pihaknya bisa mendapat kesempatan mendukung kesejahteraan petugas yang memiliki risiko kerja tinggi, serta pemenuhan keperluan operasional kerja pada medan yang tak mudah.

"Kami berharap setelah RDP ini, Ditjen Imigrasi dapat diberikan ruang untuk menyejahterakan petugas di wilayah terluar Indonesia yang risiko kerjanya tinggi. Selain itu keperluan operasional untuk bekerja di medan yang sulit juga dapat terpenuhi dengan baik," pungkas Godam.