BANDUNG, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, bakal menghormati proses hukum yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengusut dugaan kasus korupsi di lingkungan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB).

"Kita ikuti apa yang menjadi ketentuan yang ada standardisasi di KPK, kita hormati seluruh proses hukum itu," ujarnya kepada awak media di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Rabu (5/3/2025).

Dedi menegaskan, dengan mundurnya Yuddy Renaldi sebagai Direktur Utama BJB, tidak akan mengganggu proses pelayanan BJB kepada nasabahnya.

Selain itu, ia juga berharap dengan adanya proses penyidikan oleh KPK terkait dugaan kasus tersebut tidak berdampak pada seluruh aspek yang ada di BJB.

"Tetapi harapan saya bahwa aspek proses penyidikan yang dilakukan oleh KPK tidak mempengaruhi aspek regulasi yang ada di BJB," kata Dedi.

Dia menyebut, kabar mundurnya Yuddy Renaldi sebagai Dirut BJB mendapatkan sentimen positif dari pasar saham.

Per hari ini, saham BJB kembali menguat dan diharapkan bisa terus naik.

"Nah, kalau dilihat kan sentimen pasar juga positif. Hari ini harga sahamnya kembali naik, mudah-mudahan lah setelah saya hari ini bicara, besok naik lagi dan kepercayaan publiknya tumbuh," tutur Dedi.

Sebelumnya diberitakan, pengunduran diri Yuddy Renaldi diapresiasi oleh Gubernur Dedi Mulyadi.

Menurutnya, itu adalah keputusan personal, berbeda dengan urusan kelembagaan.

Namun demikian, Dedi tidak mengetahui perihal alasan pasti dari pengunduran diri Yuddy Renaldi dari jabatannya.

Saat ini, KPK telah memulai penyidikan terhadap kasus dugaan korupsi di lingkungan BJB.

"Ya, kami sudah menerbitkan surat penyidikan," kata Ketua KPK Setyo Budiyanto di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta.

Setyo mengatakan, KPK juga akan menjalin koordinasi apabila sudah ada aparat penegak hukum (APH) yang telah terlebih dulu menangani kasus yang sama.

"Kalau memang terinformasi bahwa ada APH lain yang melakukan itu, nanti tugasnya direktur penyidikan dan kasatgas untuk melakukan koordinasi," tuturnya.

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mengimbau masyarakat untuk membawa dokumen persyaratan asli saat wawancara paspor sebagai bagian dari ketelitian negara menerbitkan dokumen perjalanan bagi warganya.

Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Imigrasi Saffar Muhammad Godam, sebagaimana keterangan dikonfirmasi di Jakarta, Rabu, meminta masyarakat untuk mengikuti prosedur permohonan paspor dengan benar, terutama dalam hal kelengkapan dokumen.

“Penerbitan paspor yang dilakukan dengan data dan keterangan yang lengkap akan mempermudah negara dalam melindungi warganya yang berada di luar negeri. Oleh karena itu, kami mengimbau masyarakat untuk patuh terhadap prosedur yang telah ditetapkan agar prosesnya berjalan lancar dan aman,” ucap dia.

Godam menjelaskan, masyarakat yang ingin mengurus paspor baru perlu mempersiapkan akta kelahiran, kartu keluarga, kartu tanda penduduk (KTP), ijazah, surat baptis, atau buku nikah. Sementara itu, bagi yang ingin melakukan penggantian paspor, dokumen yang harus disiapkan meliputi paspor lama dan KTP.

Lebih lanjut, Direktur Visa dan Dokumen Perjalanan Ditjen Imigrasi Tato Juliadin Hidayawan mengatakan petugas Imigrasi berhak meminta keterangan tambahan dari pemohon paspor dan meminta dokumen pendukung yang dianggap perlu dalam rangka menerbitkan paspor.

Pasal 14 Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 18 Tahun 2022 mengatur apabila persyaratan belum lengkap atau belum sesuai, pejabat Imigrasi dapat mengembalikan dokumen persyaratan permohonan kepada pemohon
dalam waktu paling lama satu hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

Pengembalian dokumen tersebut disertai dengan catatan atau penjelasan mengenai persyaratan yang belum dipenuhi atau perlu diperbaiki.

Menurut Tato, hal itu dilakukan penerbitan paspor juga merupakan bagian dari pengawasan keimigrasian. Petugas Imigrasi memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa paspor diterbitkan sesuai dengan tujuan keberangkatan pemohon.

“Oleh karena itu, kami berhak meminta dokumen pendukung guna memastikan bahwa paspor tidak disalahgunakan untuk kepentingan yang melanggar hukum,” tutur dia.

Sebagai contoh, imbuh Tato, pemohon paspor yang menyatakan akan mengunjungi kerabat di luar negeri dalam waktu dekat dan berencana tinggal dalam waktu lama, dapat dimintai dokumen pendukung seperti tiket pesawat pergi-pulang, bukti keberadaan kerabat, atau bukti keikutsertaan dalam program tur.

Begitu pula dengan warga negara Indonesia (WNI) yang berencana menempuh pendidikan di luar negeri, petugas Imigrasi dapat meminta bukti surat penerimaan atau letter of acceptance (LoA) maupun surat keterangan lain yang sah dari lembaga pendidikan terkait.

Sebagai dokumen resmi negara yang berfungsi sebagai identitas warga negara Indonesia dan bukti kewarganegaraan di luar negeri, penerbitan Paspor Republik Indonesia wajib dilakukan secara bertanggung jawab.

Kondisi dewasa ini menunjukkan mobilitas internasional cenderung meningkat seiring dengan berbagai program pemerintah di bidang pariwisata, pendidikan, hingga ketenagakerjaan. Namun, tingginya mobilitas itu juga membawa risiko tertentu.

Tato juga mengingatkan bahwa perilaku negatif di luar negeri, seperti penyalahgunaan visa, tidak taat aturan, hingga perbuatan kriminal, secara tidak langsung menimbulkan stigma buruk terhadap WNI secara umum. Tindakan tersebut juga dapat melemahkan posisi Paspor RI di mata internasional.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

BEKASI, KOMPAS.com - Lembaga pemasyarakatan (Lapas) Cikarang mengevakuasi 36 warga binaan imbas banjir yang merendam sejumlah sel tahanan pada Selasa (4/3/2025).

Kepala Lapas Cikarang, Urip Dharma Yoga merinci, dari 36 warga binaan, 13 warga binaan perempuan dititipkan ke Polres Metro Bekasi serta delapan orang dimutasi ke Lapas Perempuan Bandung.

"Dan 15 laki-laki dievakuasi ke Lapas Bulakapal," kata Urip saat dikonfirmasi, Rabu (5/3/2025).

Di Lapas Cikarang, total terdapat 1.451 warga binaan. Beberapa di antaranya masih dalam proses persidangan di pengadilan.

Urip mengatakan, beberapa warga binaan yang selnya terdampak banjir dievakuasi ke sel lain yang notabene aman dari banjir.

"Kalau yang dievakuasi di dalam karena kondisinya memang aman," jelas dia.

Urip menjelaskan, Lapas Cikarang terendam banjir sejak Selasa pukul 10.30 WIB.

Sejumlah fasilitas lapas turut terdampak, antara lain parkiran, pos, Gedung 1 Lapas Cikarang, blok hunian, dan klinik.

Sedangkan penyebab Lapas Cikarang terendam banjir karena meluapnya air Sungai Cibeet.

Akibatnya, debit air sungai meningkat dan langsung meluap ke area lapas dengan ketinggian sekitar 30-70 sentimeter.

Ketika air sudah memasuki area lapas, petugas kemudian langsung memadamkan listrik secara keseluruhan.

"Kemudian melakukan evakuasi barang elektronik dan kendaraan dinas dan kendaraan petugas ke tempat aman," ungkap dia.

Saat ini, banjir yang merendam lapas perlahan mulai surut.

CILEGON - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melantik Aditya Triputranto sebagai Kepala Kantor Imigrasi Cilegon. Aditya Triputranto menggantikan Muhammad Deny Firmansyah yang diangkat menjadi Kepala Bagian Sumber Daya Manusia Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi.

Sebelumnya, Aditya Triputranto menjabat sebagai Kepala BidangTeknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Surabaya. Pelantikan tersebut berlangsung di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon pada Selasa, 4 Maret 2025.

Pemberhentian dan pengangkatan pejabat administrator ini dilakukan sebagai bagian dari implementasi Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

?Langkah ini juga bertujuan untuk memperkuat efektivitas kerja serta mendukung program akselesarai yang dicanangkan oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto,? bunyi keterangan tertulis, Rabu (5/3/2025).

Pergantian kepemimpinan ini diharapkan dapat membawa semangat baru bagi Kantor Imigrasi Cilegon dalam meningkatkan kualitas pelayanan keimigrasian serta menjalankantugasdanfungsi dengan lebih optimal.

?Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berkomitmen untuk terus melakukan pembenahan organisasi guna mewujudkan tata kelola keimigrasian yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel.?.

Tim hukum Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto melayangkan protes keras ke KPK karena akan melimpahkan berkas perkara dugaan suap dan perintangan penyidikan ke jaksa penuntut umum (tahap II) besok, Kamis (6/3).

Protes tersebut bukan tanpa alasan. Pengacara Hasto, Ronny Talapessy, mengatakan KPK tidak menghormati hak tersangka di mana pada Selasa (4/3) telah mengajukan tiga ahli hukum sebagai saksi meringankan atau a de charge untuk dilakukan pemeriksaan di tahap penyidikan.

"Kami tadi siang mendapatkan WA [WhatsApp] dari bagian informasi KPK yang menyampaikan bahwa besok hari Kamis akan ada tahap 2 untuk klien kami, Mas Hasto Kristiyanto," ujar Ronny di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (5/3) petang.

"Ini yang perlu kami sampaikan bahwa sebelumnya, kemarin kami sudah mengajukan permohonan untuk diperiksanya saksi yang meringankan. Kami menghadirkan ahli yang meringankan sesuai dengan Pasal 65 KUHAP yaitu tersangka berhak untuk menghadirkan saksi a de charge," imbuhnya.

Ronny menyatakan informasi yang diberikan KPK siang ini membuat marah tim hukum sehingga memutuskan membuat surat protes atas tindakan sewenang-wenang penyidik KPK.

"Nah, karena mendapatkan informasi tersebut, maka kami mengajukan surat protes keras terhadap kesewenang-wenangan KPK, yang kami menilai bahwa KPK tidak punya komitmen terhadap KUHAP maupun Undang-undang KPK itu sendiri, yaitu penghormatan terhadap penegakan hukum yang berkeadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia," tutur Ronny.

Dia menambahkan tindakan yang dilakukan penyidik KPK menguatkan dugaan lembaga antirasuah menghindari Praperadilan yang tengah berproses di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

"Kami melihat bahwa apa yang dilakukan oleh KPK hari ini, ini yang kami sudah melihat kecurigaan kami bahwa ingin mempercepat perkara ini untuk menghindari Praperadilan," ucap Ronny.

CNNIndonesia.com sudah menghubungi Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto untuk mengonfirmasi tahap II dan keberatan tersebut, namun dia akan menanyakannya ke penyidik terlebih dahulu.

Sebelumnya, pada Selasa (4/3), tim hukum Hasto mengajukan tiga ahli hukum sebagai saksi meringankan atau a de charge ke penyidik KPK.

Mereka ialah Ahli Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana FH Universitas Negeri Surabaya Aditya Wiguna Sanjaya; Ahli Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana FH Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Beniharmoni Harefa; dan Ahli Hukum Tata Negara FH Universitas Islam Indonesia Idul Rishan.

Rencananya, ahli hukum tersebut akan menjelaskan ke penyidik KPK hasil eksaminasi yang dilakukan Universitas Wahid Hasyim pada tanggal 3-4 Februari 2025 sesuai keahlian mereka.

Kata Ronny, ahli pidana akan menjelaskan tentang persoalan mendasar penyidikan KPK dalam kasus dugaan suap yang melenceng dari putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pada putusan tersebut, terang dia, tidak ditemukan keterlibatan Hasto sebagai pelaku.

Sedangkan ahli hukum tata negara akan menjelaskan tentang perbuatan yang dilakukan Hasto sebagai Sekjen PDIP ke KPU adalah tindakan yang sah karena merupakan pelaksanaan putusan Mahkamah Agung (MA) dan fatwa MA.

Hasto bersama Advokat PDIP Donny Tri Istiqomah diproses hukum KPK atas kasus dugaan tindak pidana suap kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk kepentingan penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024 Harun Masiku (buron).

Hasto disebut juga mengurus PAW anggota DPR RI periode 2019-2024 daerah pemilihan (dapil) 1 Kalimantan Barat (Kalbar) Maria Lestari.

Hasto juga dikenakan Pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice.

Hasto sudah berupaya untuk lepas dari status tersangka dengan mengajukan Praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Namun, usaha tersebut kandas.

Dalam persidangan yang terbuka untuk umum, Kamis (13/2), hakim tunggal PN Jakarta Selatan Djuyamto menyatakan tidak menerima permohonan Praperadilan Hasto yang mempermasalahkan penetapan tersangka di kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan.

Menurut hakim, seharusnya permohonan dibuat secara terpisah. Atas alasan itu, Hasto mengajukan dua permohonan Praperadilan pada Senin, 17 Februari.

BEKASI, KOMPAS.com - Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Cikarang di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, terendam banjir sejak Selasa (4/3/2025).

Akibatnya, sejumlah fasilitas lapas turut terdampak, antara lain parkiran, pos, Gedung 1 Lapas Cikarang, blok hunian, dan klinik.

"Pada pukul 10.30 WIB, Lapas Kelas IIA Cikarang digenangi air masuk mulai area parkir, sampai area blok hunian," kata Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cikarang, Urip Dharma Yoga dalam keterangannya, Rabu (5/3/2025).

Penyebab Lapas Cikarang terendam banjir karena meluapnya air Sungai Cibeet.

Akibatnya, debit air sungai meningkat dan langsung meluap ke area lapas dengan ketinggian sekitar 30-70 sentimeter.

Ketika air sudah memasuki area lapas, petugas kemudian langsung memadamkan listrik secara keseluruhan.

"Kemudian melakukan evakuasi barang elektronik dan kendaraan dinas dan kendaraan petugas ke tempat aman," ungkap dia.

Di lapas Lapas Cikarang, total terdapat 1.461 narapidana yang menghuni sejumlah blok sel.

Namun, Kompas.com belum mendapat konfirmasi berapa total jumlah narapidana yang dievakuasi.

Saat ini, banjir yang merendam lapas perlahan mulai surut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim hukum Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto melayangkan protes keras kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) KARENA melimpahkan perkara Hasto ketika tim hukum mengajukan ahli meringankan.

Protes ini disampaikan melalui surat yang dibawa tim hukum Hasto ke KPK setelah mendapatkan informasi melalui WhatsApp bahwa perkara Sekjen PDI-P bakal dilimpahkan dari penyidik ke jaksa pada Kamis, 6 Maret 2025 mendatang.

“Kami tadi siang mendapatkan WhatsApp dari bagian informasi KPK, yang menyampaikan bahwa besok hari Kamis akan ada tahap 2 untuk klien kami, Mas Hasto Kristiyanto,” kata Ronny di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (5/3/2025).

“Ini yang perlu kami sampaikan bahwa sebelumnya, kemarin, kami sudah mengajukan permohonan untuk diperiksanya saksi yang meringankan,” ucapnya.

Ronny menjelaskan bahwa ahli yang meringankan yang diajukan tim hukum Hasto telah sesuai dengan Pasal 65 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dia bilang, seorang tersangka berhak untuk menghadirkan saksi a de charge atau saksi yang meringankan.

“Nah, karena mendapatkan informasi tersebut, maka kami mengajukan surat protes keras terhadap kesewenang-wenangan KPK, yang kami nilai bahwa KPK tidak punya komitmen terhadap KUHAP maupun undang-undang KPK itu sendiri, yaitu penghormatan terhadap penegakan hukum yang berkeadilan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia,” kata Ronny.

“Hari ini kami masukkan surat, teman-teman, bahwa perlu diketahui bahwa hak tersangka itu dilindungi oleh undang-undang, oleh KUHAP,” ucap ketua DPP PDI-P Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional itu.

Ronny pun menegaskan bahwa tim hukum keberatan dengan langkah penyidik KPK yang langsung melimpahkan berkas perkara ke jaksa sebelum melakukan pemeriksaan terhadap ahli meringankan.

Padahal, tim hukum telah menyampaikan surat yang memohon KPK memeriksa ahli a de charge dalam perkara yang menjerat Hasto Kristiyanto di KPK.

“Kami mengajukan saksi a de charge, tetapi hari ini kami mendengar kabar langsung diajukan tahap dua, pelimpahan tersangka dan alat bukti,” kata Ronny.

“Tentunya kami sangat berkeberatan dengan perilaku yang telah dilakukan oleh KPK,” imbuh dia.

Diketahui, Hasto merupakan tersangka kasus suap terkait pergantian antarwaktu (PAW) dan perintangan penyidikan.

Hasto diduga ikut menyuap anggota KPU Wahyu Setiawan agar eks caleg PDI-P Harun Masiku dapat menjadi anggota DPR melalui proses PAW.

Selain itu, ia juga disangka menghalangi penyidikan terhadap Harun Masiku yang sudah berstatus buron sejak tahun 2020.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dalam Islam, ibadah puasa di bulan Ramadhan dilakukan sebagai salah satu bentuk penghambaan wajib terhadap Allah sebagai Tuhan Yang Maha Esa. Puasa mengajarkan pada umat Islam agar bisa merasakan kondisi orang lain yang kurang beruntung, dengan menahan lapar dan dahaga. Kedua hal di atas setidaknya sesuai dengan sila pertama dan kedua dari Pancasila.

Kepala Bidang Penyelenggaraan Peribadatan Masjid Istiqlal Jakarta, KH. Bukhori Sail At-Tahiri, menjelaskan bahwa sebenarnya banyak esensi dari syariat Islam yang termuat di dalam Pancasila.

"Dalam kaitannya dengan sila pertama Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, orang yang berpuasa melakukannya karena beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hubungan antara puasa Ramadan dan ibadah lainnya dengan Pancasila sangat erat karena tujuan akhir dari ibadah adalah membentuk pribadi yang saleh. Kesalehan ditunjukkan dengan menjadi orang yang bermanfaat bagi dirinya dan lingkungannya,” terang KH Bukhori di Jakarta, Rabu (5/3/2025).

Menurutnya, jika seseorang terlihat baik dari penampilannya, tetapi justru memberikan mudarat kepada masyarakat, maka dia bukanlah orang yang saleh, meskipun ibadahnya luar biasa. Apabila seorang ahli ibadah dalam bermuamalah atau bergaul dengan masyarakat ia malah merugikan, mencelakakan, atau bahkan membahayakan orang lain, itu bukanlah kesalehan sejati. Kesalehan sejati artinya bermanfaat di segala waktu (shalih likulli zaman) dan di segala tempat (shalih likulli makan).

KH Bukhori menerangkan, ibadah puasa di bulan Ramadhan juga mengajarkan kesalehan sosial, kepedulian kepada lingkungan dan masyarakat. Ramadan bukan hanya tentang mementingkan diri sendiri dengan membeli barang-barang mewah untuk keperluan Lebaran.

"Ramadhan mengajarkan kita untuk peduli kepada lingkungan sekitar dengan memberikan zakat dan sedekah. Hal ini berkaitan dengan sila kedua Pancasila, yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, serta sila kelima, yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia," kata KH Bukhori.

Selain itu, KH Bukhori pun menyebutkan bahwa Ramadan ini adalah momen pemberian program syariat agar umat Islam menjadi orang yang saleh. Saleh tidak hanya dalam konteks pribadi, tetapi juga harus saleh secara sosial. Puasa adalah perintah wajib bagi setiap Muslim, yang intinya adalah menahan diri. Menahan diri berarti seseorang harus mampu mengendalikan dirinya dari hawa nafsu dan berbagai keinginan lainnya yang tidak bermanfaat.

Pada Ramadhan tahun ini, KH Bukhori juga mengkritisi sebagian dari umat Islam yang cenderung keras dalam menjalankan ibadahnya, seolah belum sepenuhnya memahami hakikat dari ibadah itu sendiri. Mereka ini adalah kelompok yang dengan mudahnya melempar klaim salah, sesat, bahkan kafir pada kelompok lainnya, hingga melakukan makar dan menyerang aparat penegak hukum.

“Saya melihat orang-orang yang demikian itu adalah orang-orang yang belajarnya belum sempurna dan terkesan masih egois. Ketika mereka belajar Islam, mereka merasa bahwa berjuang untuk Islam atau berjihad berarti mereka harus menjadi yang paling jagoan. Harus membuat yang lain mengalah dan tidak ada yang boleh berbeda pendapat. Nah, ini adalah kesalahan dalam pemahaman yang belum sempurna,” ungkapnya.

Bukhori berpendapat, kalau melihat para ulama yang ilmunya sudah mumpuni, mereka bahkan seperti orang yang sudah mahir dalam bela diri yang tidak menunjukkan kesombongan. Namun, orang baru belajar bela diri, masih satu atau dua jurus itu cenderung petantang-petenteng untuk menunjukkan bahwa mereka telah belajar bela diri.

"Kadang-kadang kita di masyarakat melihat orang ini baru belajar Islam tapi kemudian menyalahkan orang lain dengan mengatakan harus begini atau harus begitu, mencaci orang lain, merendahkan dan lain-lain. Padahal mereka belum tahu banyak," katanya.

KH Bukhori berharap agar umat Islam tidak mudah digiring dengan narasi bahwa Pancasila bukanlah bagian dari syariat Islam. Justru harus dipahami bahwa esensi dari nilai syariat Islam lah yang melahirkan Pancasila, sehingga keduanya bisa saling menguatkan dan menjadi jati diri bangsa hingga saat ini.

"Antara Pancasila dan nilai-nilai Keislaman itu saling mendukung dan memperkuat, karena Pancasila sesungguhnya adalah saripati dari syariat Islam. Hal ini yang membuat keduanya tidak bertentangan. Oleh karenanya, bulan Ramadan adalah kondisi yang sangat mendukung bagi umat Islam untuk melaksanakan ibadah puasa dan yang lainnya, sekaligus melaksanakan pengamalan butir-butir Pancasila," ujar KH Bukhori.

Tapanuli Utara (ANTARA) - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Utara, Yudi Suseno menekankan pentingnya menjalin silaturahmi dan komunikasi yang baik antara Rutan Tarutung dan Pemkab Taput demi mewujudkan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

"Kegiatan silaturahmi menjadi hal penting untuk diwujudkan antar institusi, seperti tali silaturahmi yang terjalin antara Rutan Tarutung dan Pemkab Taput," ujar Yudi, Rabu (5/3).

Disebutkan, silaturahmi yang terjalin baik akan mempererat hubungan antar instansi, khususnya dalam mewujudkan pembinaan yang lebih baik bagi masyarakat, khususnya bagi warga binaan Rutan.

Hal tersebut diungkapkan dalam menyikapi agenda silaturahmi yang telah dijalankan Rutan Tarutung saat menghadiri acara syukuran pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara periode 2025 - 2030.

Menurut Kepala Rutan Tarutung, Evan Yudha Sembiring, kehadirannya bersama sejumlah stafnya dalam acara tersebut menjadi momentum penting dalam mempererat hubungan antara pemerintah daerah dan instansi vertikal seperti Rutan Tarutung.

"Kami sangat mendukung sinergi yang baik antara pemerintah daerah dan Rutan Tarutung. Kegiatan ini juga menjadi ajang silaturahmi yang mempererat hubungan antar instansi, khususnya dalam mewujudkan pembinaan yang lebih baik bagi warga binaan," sebut Evan.

Pada agenda tersebut, Bupati Taput Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat menyampaikan harapannya agar sinergi antara pemerintah daerah dan instansi terkait terus diperkuat, termasuk dalam pembinaan warga binaan di Rutan Tarutung. Ia juga menekankan pentingnya kebersamaan dalam membangun Kab. Tapanuli Utara yang lebih maju, berbudaya dan berkelanjutan.

Majalengka (ANTARA) - Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi, dan UKM (DK2UKM) Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, telah menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat untuk mengupayakan bantuan hukum bagi Linda Yuliana (28), seorang warga Majalengka yang kini ditahan di Ethiopia.

Kepala DK2UKM Kabupaten Majalengka Arif Daryana di Majalengka, Rabu, mengatakan pihaknya sudah mengajukan surat resmi ke Kementerian Luar Negeri, Kementerian Ketenagakerjaan, serta Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) pada Oktober 2024.

Ia menyebutkan dari informasi terbaru, pemerintah telah mengambil langkah pendampingan untuk memastikan hak hukum Linda tetap terlindungi.

“Yang jelas informasi ini telah sampai ke pihak berwenang dan pemerintah telah turun tangan untuk memberikan pendampingan,” katanya.

Menurut dia, Linda berangkat ke Ethiopia menggunakan visa wisata, sehingga memperkuat indikasi kalau keberangkatan wanita asal Majalengka itu tidak melalui jalur resmi sebagai pekerja migran.

“Kami telah menyampaikan informasi mengenai keberadaan Linda kepada kementerian terkait keberangkatannya bersifat nonprosedural. Namanya tidak terdaftar dalam basis data pekerja di kementerian tersebut,” katanya.

Berdasarkan keterangan pihak keluarga, kata dia, Linda diduga dijebak saat mengantarkan sebuah paket yang ternyata berisi barang terlarang yakni narkotika.

Meskipun nonprosedural, Arif menegaskan pemerintah tetap memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan dan pendampingan hukum bagi setiap warga negara Indonesia yang menghadapi permasalahan di luar negeri.

“Dalam situasi seperti ini, yang menjadi prioritas adalah perlindungan terhadap warga negara kita, bukan sekadar status keberangkatannya,” katanya.

Sementara itu Ketua Forum Migran Majalengka Ida Neni Wahyuni menyebutkan sidang lanjutan terkait kasus yang menimpa Linda, kembali ditunda hingga 12 Maret 2025 setelah pengacara yang ditunjuk pemerintah setempat baru hadir dalam persidangan terakhir.

Sebelumnya, kata dia, Linda sudah menjalani enam kali sidang tanpa didampingi pengacara. Bahkan, hakim meminta pekerja migran itu menghadirkan saksi dari Indonesia untuk meringankan hukuman.

“Namun, pihak keluarga dan komunitas kami kesulitan memenuhi permintaan tersebut,” tuturnya.

Ia mengungkapkan bahwa Linda menghadapi ancaman hukuman 25 tahun penjara serta denda sebesar 500 ribu dolar AS. Jika tidak mampu membayar denda tersebut, hukumannya berpotensi bertambah.

Ida menyampaikan selain persoalan hukum, kondisi Linda di Penjara Kaliti, Ethiopia cukup memprihatinkan.

“Linda dalam keadaan sakit, kekurangan makanan, serta minim pakaian. Dia hanya memiliki tiga potong pakaian dan harus bertahan dengan air pompa,” katanya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, ujar dia, Linda direkrut oleh seseorang bernama Dinda dengan iming-iming pekerjaan sebagai jasa titip (jastip) serbuk emas. Namun, barang yang dikirim ternyata berisi narkoba dalam bentuk coklat dan sabun.

“Linda dijanjikan upah Rp15 juta per perjalanan serta kesempatan untuk berkeliling negara. Ia berangkat ke Ethiopia dengan keyakinan karena direkrut oleh teman sendiri,” ucap dia.*

Pewarta: Fathnur Rohman
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Amnesty International Agnes Callamard menemui Gubernur Jakarta Pramono Anung di Balai Kota Jakarta, Rabu, untuk membahas beberapa hal terkait isu hak asasi manusia (HAM).

"Dalam pertemuan itu mengangkat masalah kebebasan berekspresi di Jakarta, dan kebebasan untuk berkumpul, termasuk juga berasosiasi," kata Agnes saat dijumpai di Balai Kota Jakarta.

Sebab dalam beberapa laporan Amnesty International, kata Agnes, pihaknya juga menemukan banyaknya perlakuan yang eksesif terhadap para demonstran, baik itu demonstrasi dari mahasiswa, demonstrasi dari aktivis, baik itu tentang isu-isu lingkungan, atau isu-isu politik yang lainnya.

“Dan meskipun itu tanggung jawab dari pemerintah pusat, kami tetap meminta agar Pemerintah DKI Jakarta untuk memastikan bahwa polisi atau aparat keamanan tidak menggunakan kekuatan yang berlebihan, seperti yang pernah kami temukan di dalam laporan-laporan sebelumnya,” ujarnya.

Dalam pertemuan itu juga membahas mengenai perubahan iklim di Jakarta, seperti menurunnya permukaan lahan.

“Dalam pertemuan tadi, saya menyampaikan beberapa hal. Salah satunya adalah tentang dampak perubahan iklim bagi kehidupan manusia di Jakarta. Baik itu mengenai turunnya permukaan lahan di Jakarta, sekitar 15 cm dari bawah permukaan laut. Tapi, tadi Pak Gubernur mengklarifikasi 5 sampai 10 cm,” katanya.

Selain itu, Agnes juga menyampaikan terkait hal lainnya, termasuk dampak dari polusi udara terhadap kehidupan masyarakat di Jakarta.

Dia menjelaskan, ada beberapa dampak yang sangat diperhatikan, termasuk juga soal bagaimana Pemerintah Jakarta mengelola banjir.

“Tadi Pak Pramono mengatakan memang tidak mudah, agak sulit itu untuk me-manage banjir, termasuk juga dalam konteks memelihara kualitas lingkungan. Tetapi Pak Pramono mengatakan pemeliharaan lingkungan, pengecekan atau pemantauan kualitas udara itu telah dilakukan,” kata Agnes.

Kendati demikian, Agnes pun meminta agar Pemprov DKI Jakarta dapat membuat prakiraan kualitas udara serta pemeliharaan lingkungan agar jelas dan harus akurat.

Kemudian terkait soal banjir, Agnes sempat mengusulkan kepada Pemerintah Jakarta tentang rencana penanaman mangrove.

“Saya tadi menanyakan apakah Anda frustasi ketika Anda menanam mangrove, tapi pemerintah pusat justru menghancurkan mangrove dengan proyek-proyek pembangunannya. Nah dia (Pramono) hanya menjawab dengan senyuman kalau tidak salah tadi,” tuturnya.

Amnesty International adalah organisasi nonpemerintah internasional yang berjuang untuk hak asasi manusia (HAM).

Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2025

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA —Kepala Bidang Penyelenggaraan Peribadatan Masjid Istiqlal Jakarta KH Bukhori Sail At-Tahiri mengatakan, esensi dari syariat Islam, terutama ibadah puasa, selaras dengan prinsip-prinsip yang ada di Pancasila.

Salah satu kesamaannya, menurut dia, adalah tertera dalam sila pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa.

"Dalam kaitannya dengan sila pertama Pancasila, orang yang berpuasa melakukannya karena beriman kepada Allah Subhanahuwata’ala. Hubungan antara puasa Ramadhan dan ibadah lainnya dengan Pancasila sangat erat karena tujuan akhir dari ibadah adalah membentuk pribadi yang saleh," kata Bukhori dalam siaran pers resmi yang diterima di Jakarta, Rabu (5/3/2025).

Menurut Bukhori, pribadi yang saleh tidak hanya ditunjukkan melalui penampilan dan pola ibadahnya saja, tetapi juga berdampak baik bagi orang sekitar. Dia menjelaskan, upaya untuk memberikan dampak baik kepada orang lain, kata dia, dapat dipelajari selama bulan puasa. Pasalnya, masyarakat diajarkan untuk bisa menahan diri, saling memberi, dan meningkatkan kepedulian antara sesama.

Hal tersebut juga selaras dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila."Hal ini berkaitan dengan sila kedua Pancasila (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab) serta sila kelima (Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia)," kata dia.

Bukhori berharap umat Islam tidak mudah digiring dengan narasi bahwa Pancasila bukanlah bagian dari syariat Islam.

Justru, lanjut dia, esensi dari nilai syariat Islamlah yang melahirkan Pancasila sehingga keduanya bisa saling menguatkan dan menjadi jati diri bangsa hingga saat ini.

"Oleh karena itu, pada bulan puasa adalah kondisi yang sangat mendukung bagi umat Islam untuk melaksanakan ibadah puasa dan yang lainnya, sekaligus melaksanakan pengamalan butir-butir Pancasila,"ujar Bukhori.