Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) RI Supratman Andi Agtas siap memimpin pengambilan sumpah untuk tiga pemain naturalisasi di Roma, Italia, sehingga mengutus tim Sekretaris Jenderal (Sekjen) dan Direktur Jenderal (Dirjen) Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkum RI untuk memprosesnya.

Tiga pemain naturalisasi yang akan diambil sumpah menjadi warga negara Indonesia dimaksud, yakni Dean James, Emil Audero, dan Joey Pelupessy, yang berencana bertolak ke Roma pada hari ini.

"Mereka telah menjalani proses sesuai dengan ketentuan undang-undang (UU) dan mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden RI," ungkap Supratman seperti dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Sesuai dengan jadwal yang dibuat oleh Kemenkum RI, pengambilan sumpah tiga pemain naturalisasi ITU dilaksanakan di Kedutaan Besar (Kedubes) Indonesia di Roma pada 10 Maret 2026.

Supratman menegaskan bahwa pihaknya membantu percepatan proses naturalisasi dengan harapan tiga pemain tersebut segera memperkuat skuad Garuda dalam menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Ia menyebutkan semua dokumen kewarganegaraan ketiga pemain naturalisasi itu telah diteliti dengan benar dan proses pewarganegaraannya juga dilaksanakan sesuai dengan ketentuan UU yang berlaku.

Menkum pun menjelaskan proses pengambilan sumpah dipercepat dan harus dilaksanakan di Kantor Kedubes Indonesia di Roma karena tiga pemain bola berdarah Indonesia tersebut bermain di klub yang sedang berkompetisi di Italia atau Eropa.

"Negara membutuhkan tenaga mereka untuk segera masuk dalam daftar pemain tim sepak bola nasional. Jadi kami akan membantu percepatan pengambilan sumpah agar mereka resmi dapat berpaspor Indonesia," katanya.

Setelah diambil sumpah menjadi WNI, Dean, Emil, dan Joey, kata dia akan didaftarkan oleh Persatuan Sepak bola Seluruh Indonesia (PSSI) ke Federasi Sepak bola Internasional (Federation Internationale de Football Association/FIFA). Sebagaimana aturan FIFA, pemain dapat didaftarkan sebelum tanggal 13 Maret 2026.

Dia berharap tim PSSI di bawah kepemimpinan Ketua Umum Erick Thohir tidak mengalami kendala dalam proses lanjutan guna mendaftarkan tiga pemain naturalisasi ke FIFA.

Ia juga mengatakan bahwa dukungan dari pemerintah Indonesia, termasuk Kemenkum dan jajaran Pemerintah lainnya seperti Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora, serta khususnya anggota DPR, telah sesuai dengan harapan Presiden RI Prabowo Subianto agar prestasi Timnas bisa menembus Piala Dunia 2026.

Pada bulan Maret ini, Timnas Sepak bola Indonesia akan segera melanjutkan kualifikasi Piala Dunia Zona Asia untuk melawan Australia sebagai tuan rumah dan menjamu Bahrain di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, pada bulan Maret ini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa penuntut umum menyebut, Menteri Perdagangan (Mendag) 2015-2016, Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong, menerbitkan persetujuan impor (PI) gula kristal mentah (GKM) terhadap 10 pihak swasta tanpa melalui rapat koordinasi antar kementerian.

Menurut jaksa, kebijakan Tom pada 2015-2016 ini masuk kategori perbuatan melawan hukum (PMH) yang berakibat pada timbulnya kerugian keuangan negara.

”Terdakwa Thomas Trikasih Lembong tanpa didasarkan Rapat Koordinasi antar Kementerian menerbitkan surat pengakuan impor/persetujuan impor,” kata jaksa di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (6/3/2025).

Adapun 10 pihak swasta itu adalah Tony Wijaya NG melalui PT Angles Products, Then Surianto Eka Prasetyo melalui PT Makassar Tene, dan Hansen Setiawan melalui PT Sentra Usahatama Jaya.

Kemudian, Indra Suryaningrat melalui PT Medan Sugar Industry, Hendrogiarto A.

Tiwow melalui PT Duta Sugar International, Hans Falita Hutama melalui PT Berkah Manis Makmur, Ali Sandjaja Boedidarmo melalui PT Kebun Tebu Mas, dan Ramakrishna Prasad Venkatesha Murthy melalui PT Dharmapala Usaha Sukses.

Selain itu, jaksa juga menyebut menerbitkan rekomendasi PI itu tanpa rekomendasi dari Kementerian Perindustrian.

Penuntut umum juga mempersoalkan kebijakan Tom Lembong menerbitkan surat Pengakuan Sebagai Importir Produsen Gula Kristal Mentah (GKM) periode 2015-2016 terhadap 7 dari 10 perusahaan swasta tersebut.

“Padahal (Tom) mengetahui perusahaan tersebut tidak berhak mengolah Gula Kristal Mentah (GKM) menjadi Gula Kristal Putih (GKP) karena perusahaan tersebut merupakan perusahaan gula rafinasi,” ujar jaksa.

Dalam perkara ini, Tom didakwa melanggar Pasal 2 atau Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Perbuatannya dinilai melanggar hukum, memperkaya orang lain maupun korporasi yang menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 578 miliar.

Kabupaten Pohuwato (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Pohuwato, Gorontalo, bekerja sama dengan Kementerian Agama (Kemenag) memberikan pembinaan keagamaan bagi warga binaan selama bulan Ramadhan di Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo.

Kepala Lapas Pohuwato Tristiantoro Adi Wibowo, Kamis, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari pembinaan kepribadian yang rutin dilakukan, terutama di bulan Ramadhan, yang bertujuan meningkatkan pemahaman agama serta menanamkan nilai-nilai spiritual bagi para warga binaan agar dapat menjadi pribadi yang lebih baik.

"Kami ingin memastikan bahwa warga binaan dapat menjalankan ibadah dengan baik dan mendapatkan bimbingan yang tepat untuk meningkatkan keimanan mereka," ujar Adi Wibowo.

Ia menjelaskan, dalam kegiatan itu pihak Kemenag Pohuwato menghadirkan para penyuluh agama untuk memberikan materi tentang fikih ibadah, tafsir Al Quran, serta kajian akhlak dan tauhid.

"Tadarus Al Quran, shalat tarawih berjamaah, dan ceramah keagamaan juga menjadi bagian dari program ini," ujar dia.

Kepala Kepala Seksi Bimbingan Narapidana Anak Didik dan Kegiatan Kerja Zainal Bempah menambahkan, bahwa program itu diharapkan mampu membangun kesadaran spiritual warga binaan agar ketika bebas nanti, mereka dapat kembali ke masyarakat dengan perilaku yang lebih baik.

"Dengan adanya kerja sama ini, Lapas Pohuwato berkomitmen dalam membina warga binaan, tidak hanya dari segi keterampilan kerja, tetapi juga dalam aspek keagamaan," kata dia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Saat umat Islam melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadhan, banyak warung makanan yang tutup. Jika pun buka, biasanya ditutup dengan kain untuk menghormati orang yang berpuasa.

Namun, bagaimana hukumnya jika umat Islam membuka warung secara terang-terangan di siang hari Ramadhan? Pakar tafsir Alquran, KH Prof Muhammad Quraish Shihab menjelaskan penghormatan terhadap syiar Islam adalah tanda-tanda orang bertakwa.

Salah satu di antaranya adalah tidak makan saat orang-orang sekelilingnya sedang berpuasa, walaupun yang bersangkutan tidak wajib puasa. “Siapa yang membuka warung makannya di bulan puasa dan dilakukan secara terang-terangan, maka secara lahiriah ia bagaikan tidak peka dengan kehormatan bulan Ramadhan,” kata Prof M Quraish Shihab dikutip dari bukunya yang berjudul M Quraish Shihab Menjawab terbitan Lentera Hati.

Di sisi lain, membuka rumah makan di siang hari dapat mengundang orang-orang yang lemah iman tidak berpuasa. Ini dapat berarti pemilik restoran membantu terjadinya kerumunan.

“Seperti diketahui siapa yang membantu dalam amal baik, maka dia memperoleh ganjaran sebagaimana ganjaran orang yang dibantunya, demikian pula sebaliknya,” jelas M Quraish.

Memang, menurut mantan menteri agama RI itu, membuka restoran atau kedai makanan selama Ramadhan tetap ada manfaatnya. Misal, di sanalah orang-orang, termasuk mereka yang sedang berpuasa, dapat memperoleh bahan makanan yang mungkin akan dikonsumsinya saat berbuka atau sahur. Dengan membeli di sana, orang juga bisa mendapatkan makanan untuk anak-anak kecil mereka, orang sakit, atau siapapun yang tidak wajib berpuasa. Itu semua tentu saja dapat dibenarkan.

Namun demikian, hendaknya tiap warung jangan bersifat sangat terbuka. Dalam arti, terkesan mempertontonkan tampilan orang-orang sedang makan di sana.

“Dari sini kita dapat berkata bahwa yang menentukan berkurang tidaknya nilai puasa atau berdosa atau tidaknya yang bersangkutan, bergantung pada niatnya dan ini hanya Allah yang Maha Mengetahui,” kata Prof Quraish Shihab.

Keutamaan puasa

Dalam sebuah hadis qudsi, Allah SWT berfirman, "Setiap amalan manusia adalah untuknya kecuali puasa. Sebab ia (puasa) hanyalah untuk-Ku dan Akulah yang akan memberikan ganjaran kepadanya secara langsung.” Hadis riwayat Imam Bukhari itu menggambarkan betapa besar keutamaan puasa bagi seorang hamba yang beriman dan melaksanakannya.

Pangkalpinang (ANTARA) - Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Kepulauan Bangka Belitung mengikuti Sosialisasi Pola Kerja Fleksibel Bagi Pegawai Kementerian Hukum yang dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal Kemenkum secara virtual, Selasa (04/03).

Kabag Tata Usaha dan Umum Kantor Wilayah Kemenkum Babel Andini Oskar di Pangkalpinang, Kamis (6/3) mengatakan kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai pedoman penyesuaian pola kerja dalam rangka efisiensi & panduan jam kerja selama bulan Ramadhan 1446 H/2025 M.

Pelaksanaan pola kerja fleksibel merupakan upaya Kementerian Hukum untuk mendukung program pemerintah menindaklanjuti Inpres No. 1 Tahun 2025, Surat Menkeu No. S-37/MK.02/2025 dan Kepres No. 2 Tahun 2025.

Dalam pelaksanaan pola kerja fleksibel, Kementerian Hukum menerapkan 2 pola fleksibel yakni WFO (Work From Office) yang dilaksanakan setiap Senin-Kamis dan WFA (Work From Anywhere) yang dilaksanakan setiap Jum'at. Adapun dalam pelaksanaan pola kerja fleksibel, pemenuhan jam kerja serta pelaksanaan tugas dan fungsi harus tetap berjalan efektif dan efisien.

Andini mengatakan jajarannya menekankan dalam pelaksanaan pola kerja fleksibel untuk tetap produktif dalam memenuhi target dan perjanjian kinerja .

"Pada setiap Jumat akan dilaksanakan evaluasi kinerja mingguan melalui media zoom , yang langsung dipimpin Kakanwil Kemenkum Babel," katanya.

Hadir dalam kegiatan tersebut Kakanwil Kemenkum Babel Harun Sulianto, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kaswo, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum N.A. Triandini Oscar dan Jajaran Pegawai Kanwil Kemenkum Babel.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa Hukum Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto, Ronny Talapessy mengatakan bahwa kliennya masih mengurus kegiatan PDI-P meski sedang ditahan di Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (Rutan KPK).

"Ya, masih. Masih. Makanya saya sampaikan bahwa semua kegiatan partai, Mas Hasto masih tetap terlibat," kata Ronny saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (6/3/2025).

Ronny mengatakan, Hasto ikut terlibat dalam kegiatan partai melalui dirinya.

Sebagaimana diketahui, PDI-P akan menggelar kongres partai pada April 2025.

Lebih lanjut, Ronny menilai bahwa perkara Hasto yang memasuki tahap II pelimpahan sangat bernuansa politik.

"Ya, melalui saya (Hasto urus PDI-P). Jadi teman-teman, kami sampaikan bahwa ini nuansa politiknya sangat kuat. Kami melihat bahwa dia menjalani tahanan politik," ujarnya.

Sebelumnya, Hasto Kristiyanto dipastikan ditahan usai diperiksa KPK pada Kamis, 20 Februari 2025.

Hasto merupakan tersangka terkait kasus suap proses Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPR, dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku.

Hasto ditahan mulai 20 Februari sampai dengan 11 Maret 2025 di Cabang Rumah Tahanan Negara dari Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Timur.

Hasto disangkakan melanggar Pasal 21 Undang- Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

"Mereka telah menjalani proses sesuai dengan ketentuan undang-undang (UU) dan mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden RI,"

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) RI Supratman Andi Agtas siap memimpin pengambilan sumpah untuk tiga pemain naturalisasi di Roma, Italia, sehingga mengutus tim Sekretaris Jenderal (Sekjen) dan Direktur Jenderal (Dirjen) Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkum RI untuk memprosesnya.

Tiga pemain naturalisasi yang akan diambil sumpah menjadi warga negara Indonesia dimaksud, yakni Dean James, Emil Audero, dan Joey Pelupessy, yang berencana bertolak ke Roma pada hari ini.

"Mereka telah menjalani proses sesuai dengan ketentuan undang-undang (UU) dan mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden RI," ungkap Supratman seperti dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Sesuai dengan jadwal yang dibuat oleh Kemenkum RI, pengambilan sumpah tiga pemain naturalisasi ITU dilaksanakan di Kedutaan Besar (Kedubes) Indonesia di Roma pada 10 Maret 2026.

Supratman menegaskan bahwa pihaknya membantu percepatan proses naturalisasi dengan harapan tiga pemain tersebut segera memperkuat skuad Garuda dalam menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Ia menyebutkan semua dokumen kewarganegaraan ketiga pemain naturalisasi itu telah diteliti dengan benar dan proses pewarganegaraannya juga dilaksanakan sesuai dengan ketentuan UU yang berlaku.

Menkum pun menjelaskan proses pengambilan sumpah dipercepat dan harus dilaksanakan di Kantor Kedubes Indonesia di Roma karena tiga pemain bola berdarah Indonesia tersebut bermain di klub yang sedang berkompetisi di Italia atau Eropa.

"Negara membutuhkan tenaga mereka untuk segera masuk dalam daftar pemain tim sepak bola nasional. Jadi kami akan membantu percepatan pengambilan sumpah agar mereka resmi dapat berpaspor Indonesia," katanya.

Setelah diambil sumpah menjadi WNI, Dean, Emil, dan Joey, kata dia akan didaftarkan oleh Persatuan Sepak bola Seluruh Indonesia (PSSI) ke Federasi Sepak bola Internasional (Federation Internationale de Football Association/FIFA). Sebagaimana aturan FIFA, pemain dapat didaftarkan sebelum tanggal 13 Maret 2026.

Dia berharap tim PSSI di bawah kepemimpinan Ketua Umum Erick Thohir tidak mengalami kendala dalam proses lanjutan guna mendaftarkan tiga pemain naturalisasi ke FIFA.

Ia juga mengatakan bahwa dukungan dari pemerintah Indonesia, termasuk Kemenkum dan jajaran Pemerintah lainnya seperti Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora, serta khususnya anggota DPR, telah sesuai dengan harapan Presiden RI Prabowo Subianto agar prestasi Timnas bisa menembus Piala Dunia 2026.

Pada bulan Maret ini, Timnas Sepak bola Indonesia akan segera melanjutkan kualifikasi Piala Dunia Zona Asia untuk melawan Australia sebagai tuan rumah dan menjamu Bahrain di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, pada bulan Maret ini.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com- Artis Bunga Zainal berniat menjenguk Nikita Mirzani yang kini ada di rumah tahanan Polda Metro Jaya pada Rabu (5/3/2025).

Kebetulan saat itu Bunga ada keperluan ke Polda Metro Jaya sehingga ia berpikir bisa sekalian menjenguk Nikita.

“Tadi aku izin jenguk ternyata katanya enggak bisa. Bukan jam besuk, terus tadi udah izin sih. Sebelum dia ditahan tuh kita ketemu, dia discuss juga kasusnya gimana kayak gitu gitu,” kata Bunga di Polda Metro Jaya, Rabu (5/3/2025).

“Tadi pikiran mau ke sini sekalian jenguk, tapi ternyata jamnya belum boleh dan kayaknya beda,” lanjut Bunga.

Karena gagal menjenguk, Bunga pun berniat mencari waktu lain untuk menjenguk Nikita Mirzani.

Bunga mengatakan, sebelum Nikita ditahan, ia sempat konsultasi ke Nikita perihal laporan kasus investasi bodong yang tengah berjalan di Polda Metro Jaya.

Bunga tak menyangka setelah itu ternyata Nikita dinyatakan tersangka bahkan kini ditahan.

“Kemarin aku sempat ngobrol (kayak) ‘kasusmu cepat banget’. Dia coba kasih solusi juga karena dia kan lebih pengalaman untuk kasus ini ya. Jadi sempat ngobrol-ngobrol aja, tahunya enggak lama dia ditetapkan jadi tersangka, terus ditahan,” kata Bunga.

Bunga pun mengungkap rasa prihatinnya terhadap Nikita yang ditahan karena kasus kasus pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilaporkan oleh dokter dan pengusaha Reza Gladys.

Bunga berniat kembali cari waktu untuk menjenguk Nikita di Polda Metro Jaya karena kebetulan di bulan Ramadhan ini, ia lebih banyak ada di Jakarta.

“Iya Insya Allah mau jengukin sih karena apa ya cukup prihatin juga sih karena aku tahu dia orangnya baik,” ucap Bunga.

“Enggak tahu (kapan) belum tahu (mau jenguk lagi kapan). Tadi kan katanya belum bisa (jenguk),” tutur Bunga.

Seperti diketahui, Nikita dan Mail ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan Rp 5 miliar yang dilaporkan oleh dokter sekaligus pengusaha Reza Gladys.

Polda Metro Jaya memanggil Nikita dan Mail untuk diperiksa pada 20 Februari 2025, namun Nikita minta penundaan.

Setelah jalani pemeriksaan pada 4 Maret 2025, Nikita langsung ditahan.

JAKARTA, KOMPAS.com- Artis Bunga Zainal berniat menjenguk Nikita Mirzani yang kini ada di rumah tahanan Polda Metro Jaya pada Rabu (5/3/2025).

Kebetulan saat itu Bunga ada keperluan ke Polda Metro Jaya sehingga ia berpikir bisa sekalian menjenguk Nikita.

“Tadi aku izin jenguk ternyata katanya enggak bisa. Bukan jam besuk, terus tadi udah izin sih. Sebelum dia ditahan tuh kita ketemu, dia discuss juga kasusnya gimana kayak gitu gitu,” kata Bunga di Polda Metro Jaya, Rabu (5/3/2025).

“Tadi pikiran mau ke sini sekalian jenguk, tapi ternyata jamnya belum boleh dan kayaknya beda,” lanjut Bunga.

Karena gagal menjenguk, Bunga pun berniat mencari waktu lain untuk menjenguk Nikita Mirzani.

Bunga mengatakan, sebelum Nikita ditahan, ia sempat konsultasi ke Nikita perihal laporan kasus investasi bodong yang tengah berjalan di Polda Metro Jaya.

Bunga tak menyangka setelah itu ternyata Nikita dinyatakan tersangka bahkan kini ditahan.

“Kemarin aku sempat ngobrol (kayak) ‘kasusmu cepat banget’. Dia coba kasih solusi juga karena dia kan lebih pengalaman untuk kasus ini ya. Jadi sempat ngobrol-ngobrol aja, tahunya enggak lama dia ditetapkan jadi tersangka, terus ditahan,” kata Bunga.

Bunga pun mengungkap rasa prihatinnya terhadap Nikita yang ditahan karena kasus kasus pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilaporkan oleh dokter dan pengusaha Reza Gladys.

Bunga berniat kembali cari waktu untuk menjenguk Nikita di Polda Metro Jaya karena kebetulan di bulan Ramadhan ini, ia lebih banyak ada di Jakarta.

“Iya Insya Allah mau jengukin sih karena apa ya cukup prihatin juga sih karena aku tahu dia orangnya baik,” ucap Bunga.

“Enggak tahu (kapan) belum tahu (mau jenguk lagi kapan). Tadi kan katanya belum bisa (jenguk),” tutur Bunga.

Seperti diketahui, Nikita dan Mail ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan Rp 5 miliar yang dilaporkan oleh dokter sekaligus pengusaha Reza Gladys.

Polda Metro Jaya memanggil Nikita dan Mail untuk diperiksa pada 20 Februari 2025, namun Nikita minta penundaan.

Setelah jalani pemeriksaan pada 4 Maret 2025, Nikita langsung ditahan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengutus tim Sekjen dan Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) bertolak ke Italia pada Kamis (6/3/2025) untuk proses pengambilan sumpah tiga pemain naturalisasi.

Tiga pemain naturalisasi yang akan diambil sumpah menjadi warga negara tersebut adalah Dean James, Emil Audero, dan Joey Pelupessy.

Mereka telah menjalani proses sesuai dengan ketentuan undang-undang dan mendapatkan persetujuan dari DPR dan Presiden Republik Indonesia.

"Kami dari Kementerian Hukum membantu percepatan proses ini dengan harapan tiga pemain tersebut segera memperkuat skuad Garuda menghadapi dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia," kata Supratman dalam keterangan tertulis, Kamis.

Supratman mengatakan, semua dokumen kewarganegaraannya telah diteliti dengan benar dan proses pewarganegraannya juga dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Ia mengatakan, proses pengambilan sumpah dipercepat dan harus dilaksanakan di Kantor Kedubes Indonesia di Roma karena tiga pemain bola berdarah Indonesia ini bermain di klub yang sedang berkompetisi di Italia atau Eropa.

"Negara membutuhkan tenaga mereka untuk segera masuk dalam daftar pemain timnas. Jadi kami akan membantu percepatan pengambilan sumpah agar mereka resmi dapat berpaspor Indonesia," ujarnya.

Supratman juga mengatakan, setelah diambil sumpah menjadi warga negara Indonesia, Dean, Emil, dan Joey akan didaftarkan oleh PSSI ke FIFA.

Sebagaimana aturan FIFA, pemain dapat didaftarkan sebelum tanggal 13 Maret 2026.

"Kita berharap tim PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir tidak mengalami kendala dalam proses lanjutan mendaftarkan tiga pemain naturalisasi ke FIFA," tuturnya.

Lebih lanjut, Supratman mengatakan, dukungan dari pemerintah termasuk Kementerian Hukum dan jajaran pemerintah lainnya Kemenpora dan khususnya anggota DPR telah sesuai dengan harapan Presiden Prabowo agar prestasi timnas bisa menembus Piala Dunia 2026.

"Sesuai dengan jadwal yang dibuat oleh Kementerian Hukum, pengambilan sumpah tiga pemain naturalisasi ini dilaksanakan di Kedutaan Besar Indonesia di Roma pada tanggal 10 Maret 2026," ucap dia.

Dua tahanan Kejaksaan Negeri (Kejari) Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng), kabur saat akan menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri (PN) Palu. Pihak kejaksaan telah berkoordinasi dengan kepolisian setempat untuk mencari keberadaan keduanya.

Kedua tahanan tersebut masing-masing bernama Abdul Latif alias Ucok dan Hasan Basri alias Megi. Mereka kabur saat menunggu sidang lanjutan di PN Palu Jalan Samratulangi, Kecamatan Palu Timur pada Rabu (5/3).

"Posisi mau dibawa untuk disidangkan di pengadilan melarikan diri," ujar Kasi Intel Kejari Palu Yudi Trisnaamijaya saat dimintai konfirmasi, Rabu (5/3/2025).

Yudi menuturkan kedua tahanan itu merupakan terdakwa kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di rumah warga. Keduanya saat itu dijadwalkan menjalani sidang lanjutan.

"(Terdakwa kabur saat akan menjalani) sidang lanjutan," terangnya.

Yudi mengaku sebenarnya ada petugas yang menjaga kedua terdakwa di lokasi. Namun kedua tahanan itu memanfaatkan situasi saat akan dibawa ke ruang sidang.

"Ada yang jaga, akan tetapi tetap berusaha melarikan diri dari penjagaan saat akan dibawa ke ruang sidang," katanya.

Dia menambahkan pihaknya telah berkoordinasi dengan kepolisian setempat untuk mencari keberadaan kedua tahanan itu. Pihaknya juga meminta warga memberi informasi jika melihat kedua terdakwa.

"Kami masih kumpulkan informasi sampai saat ini dan buat laporan perkembangan dari kejadiannya, serta tetap berusaha mencari keberadaan yang bersangkutan dengan koordinasi pihak terkait di lapangan," imbuhnya.

Video: Ini Gorong-gorong yang Jadi Jalan Murtala Cs Kabur dari Rutan Salemba

Video: Ini Gorong-gorong yang Jadi Jalan Murtala Cs Kabur dari Rutan Salemba

"Kami mendapat pesan WhatsApp kemarin bahwa Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristiyanto hari ini Kamis pukul 10.00 akan dilakukan tahap II penyerahan bukti dan tersangka,"

Jakarta (ANTARA) - Kuasa hukum Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto, Ronny Talapessy mengklaim bahwa perkara kliennya pada hari ini, pukul 10.00 WIB, memasuki tahap II pelimpahan atau penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada jaksa penuntut umum (JPU).

Informasi tersebut didapatkan Ronny melalui pesan WhatsApp (WA) dari pihak KPK.

"Kami mendapat pesan WhatsApp kemarin bahwa Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristiyanto hari ini Kamis pukul 10.00 akan dilakukan tahap II penyerahan bukti dan tersangka," kata Ronny saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Kamis.

Adapun tahap ini dilakukan setelah penyidik menyatakan berkas perkara lengkap (P-21). Sementara pada Rabu (4/3), tim kuasa hukum Hasto telah memasukkan surat untuk saksi yang meringankan di tingkat penyidikan untuk kliennya, yaitu menghadirkan tiga ahli dari berbagai universitas.

"Ini untuk memenuhi hak klien kami sesuai pasal 65 KUHAP dan asas praduga tak bersalah," ujarnya.

Dia menilai bahwa ketidakhadiran KPK pada sidang praperadilan hari Senin (3/3) untuk mempercepat berkas tanpa mengindahkan dan patuh terhadap KUHAP, UU KPK serta prinsip-prinsip penghormatan terhadap HAM dan hak-hak hukum kliennya yang dilindungi oleh UU.

Sebelumnya, hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Djuyamto pada Kamis (13/2) menyatakan tidak dapat menerima gugatan praperadilan status tersangka Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

Hakim mengabulkan eksepsi dari termohon (KPK), menyatakan permohonan praperadilan pemohon (Hasto) tidak dapat diterima dan membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah nihil.

Penyidik KPK pada Selasa, 24 Desember 2024, menetapkan dua orang tersangka baru dalam rangkaian kasus Harun Masiku, yakni Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (HK) dan advokat Donny Tri Istiqomah (DTI).

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan bahwa HK mengatur dan mengendalikan DTI untuk melobi anggota KPU Wahyu Setiawan agar dapat menetapkan Harun Masiku sebagai calon anggota DPR RI terpilih dari Dapil Sumsel I.

HK juga diketahui mengatur dan mengendalikan DTI untuk aktif mengambil dan mengantarkan uang suap untuk diserahkan kepada Wahyu Setiawan melalui Agustiani Tio Fridelina.

Selain itu, penyidik KPK juga turut menetapkan Hasto sebagai tersangka dalam perkara perintangan penyidikan (obstruction of justice).

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025