BANYUWANGI, iNEWSSURABAYA.ID – Dua warga Desa Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi, yakni TT (36) dan H (35), tidak dapat merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama keluarga mereka tahun ini. Keduanya terpaksa mendekam di rumah tahanan setelah terlibat dalam aksi pembobolan toko milik warga pada Kamis, 6 Maret 2025.

Peristiwa pembobolan toko tersebut terjadi di kawasan Dusun Gumukrejo, Desa Purwoharjo, yang mengejutkan warga setempat. Berdasarkan keterangan pihak kepolisian, kedua tersangka berhasil masuk ke toko dengan merusak gembok pintu depan menggunakan besi panjang. Mereka mencuri berbagai barang berharga, termasuk uang tunai sebesar Rp99.500.000.

Dalam proses pencurian, pelaku berinisial TT berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motor PCX warna putih, sementara H, yang lebih dikenal dengan inisial HR, tidak berhasil kabur. Berkat kepedulian seorang warga, SP (60), yang merupakan orang tua dari pemilik toko, HR berhasil ditangkap. SP melihat aksi para pelaku dan langsung menghubungi warga sekitar yang kemudian membantu menangkap HR.

HR langsung diserahkan ke pihak kepolisian di Polsek setempat untuk menjalani proses hukum. Sedangkan TT yang berhasil melarikan diri kini masih dalam pengejaran pihak kepolisian.

Kapolsek Purwoharjo, AKP Heru Slamet Hariyanto, mengimbau kepada masyarakat agar selalu waspada terhadap potensi tindak kejahatan, terutama menjelang Hari Raya Idul Fitri yang seringkali dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan. "Kasus ini menjadi pelajaran penting bagi kita semua untuk lebih berhati-hati dalam menjaga keamanan, terutama saat menjelang hari raya," ujar Kapolsek.

Ia juga mengingatkan agar warga segera melapor jika melihat hal-hal yang mencurigakan di sekitar mereka.

Di sisi lain, keluarga kedua pelaku menyampaikan rasa kecewa dan kesedihan karena mereka tidak bisa merayakan lebaran bersama orang terdekat. "Kami berharap mereka bisa segera mendapat keadilan, meskipun harus menjalani masa hukuman," ujar ibu dari salah satu pelaku.

Pihak kepolisian terus mendalami kasus ini dan berusaha untuk mengembalikan seluruh barang bukti yang berhasil dicuri. Selain itu, polisi juga memastikan bahwa TT, yang melarikan diri, akan segera ditangkap. "Kejadian ini juga menjadi peringatan bagi masyarakat agar lebih waspada terhadap potensi kejahatan yang sering meningkat menjelang hari raya," tambah Kapolsek Purwoharjo.

Editor : Arif Ardliyanto

Jakarta (ANTARA) - Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan siap memberikan pendampingan hukum bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam kegiatan pembangunan Jakarta ke depan.

Kerja sama itu dicanangkan usai Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin menerima kunjungan dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung beserta Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta.

Jaksa Agung Burhanuddin mengatakan bahwa kedatangan Pramono-Rano pada Jumat pagi itu tidak hanya sekadar bersilaturahmi, tetapi juga membahas mengenai permintaan pendampingan hukum.

“Beliau meminta kepada Kejaksaan untuk pendampingan-pendampingan agar di dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, khususnya Jakarta, tidak ada hal-hal yang akan bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan,” ucapnya.

Sementara itu, Pramono mengatakan bahwa permintaan tersebut disampaikan kepada Kejagung lantaran saat ini DKI Jakarta menjadi pusat perekonomian global dan episentrum ekonomi Indonesia.

Ia mengatakan bahwa provinsi tersebut memberikan kontribusi perekonomian terbesar apabila dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Maka dari itu, dibutuhkan pendampingan hukum agar tidak ada celah kecurangan.

“APBD-nya lebih dari Rp91 triliun. Tentunya, kami memerlukan pendampingan supaya di dalam keputusan yang di kemudian hari tidak ada ruang, lubang bagi siapa pun yang ingin memanfaatkan itu,” ucapnya.

Pramono menambahkan bahwa pihaknya juga telah melakukan audit untuk memastikan pemerintahan berjalan dengan baik.

Kendati Kejagung menyatakan siap memberikan pendampingan, Pramono memastikan bahwa kewenangan sepenuhnya tetap pada Pemprov DKI Jakarta.

“Pendampingan ini bukan bersifat seperti yang dulu-dulu. Keleluasaan tetap diberikan ke Pemerintah Jakarta. Akan tetapi, hal yang menyangkut aspek hukum kami akan selalu berkonsultasi dengan kejaksaan,” ucapnya.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan siap memberikan pendampingan hukum bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam kegiatan pembangunan Jakarta ke depan.

Kerja sama itu dicanangkan usai Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin menerima kunjungan dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung beserta Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta.

Jaksa Agung Burhanuddin mengatakan bahwa kedatangan Pramono-Rano pada Jumat pagi itu tidak hanya sekadar bersilaturahmi, tetapi juga membahas mengenai permintaan pendampingan hukum.

“Beliau meminta kepada Kejaksaan untuk pendampingan-pendampingan agar di dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, khususnya Jakarta, tidak ada hal-hal yang akan bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan,” ucapnya.

Sementara itu, Pramono mengatakan bahwa permintaan tersebut disampaikan kepada Kejagung lantaran saat ini DKI Jakarta menjadi pusat perekonomian global dan episentrum ekonomi Indonesia.

Ia mengatakan bahwa provinsi tersebut memberikan kontribusi perekonomian terbesar apabila dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Maka dari itu, dibutuhkan pendampingan hukum agar tidak ada celah kecurangan.

“APBD-nya lebih dari Rp91 triliun. Tentunya, kami memerlukan pendampingan supaya di dalam keputusan yang di kemudian hari tidak ada ruang, lubang bagi siapa pun yang ingin memanfaatkan itu,” ucapnya.

Pramono menambahkan bahwa pihaknya juga telah melakukan audit untuk memastikan pemerintahan berjalan dengan baik.

Kendati Kejagung menyatakan siap memberikan pendampingan, Pramono memastikan bahwa kewenangan sepenuhnya tetap pada Pemprov DKI Jakarta.

“Pendampingan ini bukan bersifat seperti yang dulu-dulu. Keleluasaan tetap diberikan ke Pemerintah Jakarta. Akan tetapi, hal yang menyangkut aspek hukum kami akan selalu berkonsultasi dengan kejaksaan,” ucapnya.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Ketua MPR RI Ahmad Muzani berbicara tentang dasar negara Pancasila yang berperan penting dalam awal kemerdekaan bangsa Republik Indonesia, saat menghadiri konferensi Liga Muslim Dunia yang bertajuk “Menuju Persatuan Islam yang Efektif” di Mekkah, Arab Saudi, Kamis malam waktu setempat.

Di awal kemerdekaan, menurut dia, banyak tokoh bangsa Indonesia yang berdebat tentang pemilihan dasar negara Indonesia, baik berlandaskan nilai-nilai Islam, atau nasionalis, atau bahkan sekuler. Namun, pada akhirnya Pancasila dipilih sebagai jalan Tengah untuk menyatukan perbedaan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Pancasila adalah jalan tengah yang bisa mempertemukan di antara kami karena sesungguhnya kami adalah bangsa yang dengan rumpun berbeda-beda,” kata Muzani dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Jumat.

Dia menjelaskan saat ini Indonesia merupakan negara Islam terbesar kedua di dunia dengan jumlah penduduk Muslim 230 juta jiwa atau sekitar 87 persen dari total 280 juta penduduk Indonesia.

Menurut dia, Indonesia merupakan negara besar yang terdiri dari 17 ribu pulau, 13 ribu suku, dan 700 bahasa yang berbeda dan menjadi bukti bahwa perbedaan menjadi identitas dan kekayaan tersendiri bagi bangsa Indonesia. Perbedaan itu kemudian diikrarkan dalam satu bahasa yakni bahasa Indonesia yang merupakan bahasa yang berasal dari rumpun melayu.

“Kami menyepakati rumpun bahasa Melayu, bahasa yang bukan bahasa mayoritas menjadi bahasa persatuan. Itulah cikal bakal bahasa Indonesia yang sampai sekarang digunakan oleh seluruh rakyat dan bangsa Indonesia,” kata dia.

Namun, dia mengungkapkan bahwa berbagai pergolakan yang didasarkan ideologi pernah terjadi dan dialami oleh bangsa Indonesia. Pergolakan juga terjadi diakibatkan perbedaan visi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Untuk itu, dia mengatakan bahwa pengalaman-pengalaman tersebut dijadikan pembelajaran oleh Presiden Prabowo Subianto agar ke depannya hal-hal serupa tidak terjadi lagi.

Menurut dia, Presiden Prabowo sangat memberi perhatian terhadap persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Bagi Prabowo, kata dia, persatuan bangsa Indonesia adalah segala-galanya, dan seluruh pembangunan dan kekayaan alam yang ada di Indonesia hanya bisa dilakukan jika ada persatuan dan kebersamaan di antara rakyat dan pemimpinnya.

“Kami ingin menjadi bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang bangsa yang sehat, bangsa yang pintar dan bangsa yang bisa berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain,” katanya.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Azhari
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Ketua MPR RI Ahmad Muzani berbicara tentang dasar negara Pancasila yang berperan penting dalam awal kemerdekaan bangsa Republik Indonesia, saat menghadiri konferensi Liga Muslim Dunia yang bertajuk “Menuju Persatuan Islam yang Efektif” di Mekkah, Arab Saudi, Kamis malam waktu setempat.

Di awal kemerdekaan, menurut dia, banyak tokoh bangsa Indonesia yang berdebat tentang pemilihan dasar negara Indonesia, baik berlandaskan nilai-nilai Islam, atau nasionalis, atau bahkan sekuler. Namun, pada akhirnya Pancasila dipilih sebagai jalan Tengah untuk menyatukan perbedaan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Pancasila adalah jalan tengah yang bisa mempertemukan di antara kami karena sesungguhnya kami adalah bangsa yang dengan rumpun berbeda-beda,” kata Muzani dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Jumat.

Dia menjelaskan saat ini Indonesia merupakan negara Islam terbesar kedua di dunia dengan jumlah penduduk Muslim 230 juta jiwa atau sekitar 87 persen dari total 280 juta penduduk Indonesia.

Menurut dia, Indonesia merupakan negara besar yang terdiri dari 17 ribu pulau, 13 ribu suku, dan 700 bahasa yang berbeda dan menjadi bukti bahwa perbedaan menjadi identitas dan kekayaan tersendiri bagi bangsa Indonesia. Perbedaan itu kemudian diikrarkan dalam satu bahasa yakni bahasa Indonesia yang merupakan bahasa yang berasal dari rumpun melayu.

“Kami menyepakati rumpun bahasa Melayu, bahasa yang bukan bahasa mayoritas menjadi bahasa persatuan. Itulah cikal bakal bahasa Indonesia yang sampai sekarang digunakan oleh seluruh rakyat dan bangsa Indonesia,” kata dia.

Namun, dia mengungkapkan bahwa berbagai pergolakan yang didasarkan ideologi pernah terjadi dan dialami oleh bangsa Indonesia. Pergolakan juga terjadi diakibatkan perbedaan visi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Untuk itu, dia mengatakan bahwa pengalaman-pengalaman tersebut dijadikan pembelajaran oleh Presiden Prabowo Subianto agar ke depannya hal-hal serupa tidak terjadi lagi.

Menurut dia, Presiden Prabowo sangat memberi perhatian terhadap persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Bagi Prabowo, kata dia, persatuan bangsa Indonesia adalah segala-galanya, dan seluruh pembangunan dan kekayaan alam yang ada di Indonesia hanya bisa dilakukan jika ada persatuan dan kebersamaan di antara rakyat dan pemimpinnya.

“Kami ingin menjadi bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang bangsa yang sehat, bangsa yang pintar dan bangsa yang bisa berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain,” katanya.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Azhari
Copyright © ANTARA 2025

JAYAPURA, KOMPAS.com - Bupati Keerom, Piter Gusbager, melakukan kunjungan perdana ke Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas II A Jayapura pada Jumat (7/3/2025).

Kunjungan ini merupakan yang pertama setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025.

Piter tiba di Lapas Narkotika sekitar pukul 10.50 WIT, didampingi Ketua PPK, Angela Tutwuri Handayani Frank Gusbager, serta beberapa pejabat Pemda Kabupaten Keerom.

Dalam kunjungan tersebut, Bupati langsung menyalami satu per satu narapidana asal Kabupaten Keerom sambil berbincang dan menanyakan nama serta alamat mereka.

Sebagai bentuk dukungan terhadap upaya penanggulangan narkoba, Piter memperkenalkan yel-yel baru, "Anak Keerom Keren Tolak Narkoba".

Piter memperagakan yel-yel tersebut kepada narapidana.

"Tangan kanan kepal bilang anak Keerom, lalu tangan kiri kepal bilang keren, lalu lima jari diarahkan ke depan untuk menolak narkoba," ujarnya.

Yel-yel ini diikuti semua warga binaan di Lapas Narkotika, yang disambut tepuk tangan meriah.

Dalam kesempatan tersebut, Piter menegaskan visi dan misinya untuk memastikan setiap warga Keerom bebas dari narkoba dan ganja.

"Saya yakin kita bisa atasi peredaran dan pemakaian narkoba di Kabupaten Keerom, kalau kita duduk bersama keluarga, lingkungan, dan pemerintah, untuk berkomitmen mengatasinya," ungkapnya.

Bupati juga memberikan pesan kepada narapidana agar tidak kembali terlibat dalam peredaran atau pemakaian narkoba setelah menyelesaikan hukuman.

"Saya berpesan agar ade-ade, anak-anak, dan saudara-saudara yang ada di sini, setelah menjalani hukuman dan pembinaan, ketika keluar dari Lapas Narkotika bisa menjauhkan diri dari narkoba," katanya.

"Terakhir saya pesan, badan dan fisik boleh di dalam tahanan, tetapi jiwamu harus bebas. Salah satunya harus dekat dengan Tuhan dan jauhi dari narkoba," tutupnya.

Kepala Lapas Narkotika Jayapura Kelas II A, Jimreves Muloke, mengungkapkan bahwa warga binaan di lapas ini berasal dari seluruh Papua.

Ia menambahkan bahwa pihaknya melakukan pembinaan kepribadian terkait iman dan kerohanian bagi setiap narapidana.

"Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jayapura sudah punya jadwal untuk kerohanian," ujarnya.

Selain itu, Kalapas juga menjelaskan program pembinaan kepribadian yang melibatkan narapidana dalam membuat kebun di dalam lapas.

"Ini merupakan program nasional untuk mewujudkan ketahanan pangan, sehingga warga binaan di Lapas Narkotika saat ini membuat kebun untuk menanam sayur, ubi-ubian, yang bisa dimanfaatkan untuk makan dan dijual," ujarnya.

Kunjungan Bupati Keerom ke Lapas Narkotika ini merupakan bagian dari program 100 hari kerja dalam aspek transformasi sosial di bidang pengembangan sumber daya manusia.

JAYAPURA, KOMPAS.com - Bupati Keerom, Piter Gusbager, melakukan kunjungan perdana ke Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas II A Jayapura pada Jumat (7/3/2025).

Kunjungan ini merupakan yang pertama setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025.

Piter tiba di Lapas Narkotika sekitar pukul 10.50 WIT, didampingi Ketua PPK, Angela Tutwuri Handayani Frank Gusbager, serta beberapa pejabat Pemda Kabupaten Keerom.

Dalam kunjungan tersebut, Bupati langsung menyalami satu per satu narapidana asal Kabupaten Keerom sambil berbincang dan menanyakan nama serta alamat mereka.

Sebagai bentuk dukungan terhadap upaya penanggulangan narkoba, Piter memperkenalkan yel baru, "Anak Keerom Keren Tolak Narkoba".

Piter memperagakan yel tersebut kepada narapidana.

"Tangan kanan kepal bilang anak Keerom, lalu tangan kiri kepal bilang keren, lalu lima jari diarahkan ke depan untuk menolak narkoba," ujarnya.

Yel ini diikuti semua warga binaan di Lapas Narkotika, yang disambut tepuk tangan meriah.

Dalam kesempatan tersebut, Piter menegaskan visi dan misinya untuk memastikan setiap warga Keerom bebas dari narkoba dan ganja.

"Saya yakin kita bisa atasi peredaran dan pemakaian narkoba di Kabupaten Keerom, kalau kita duduk bersama keluarga, lingkungan, dan pemerintah, untuk berkomitmen mengatasinya," ungkapnya.

Bupati juga memberikan pesan kepada narapidana agar tidak kembali terlibat dalam peredaran atau pemakaian narkoba setelah menyelesaikan hukuman.

"Saya berpesan agar ade-ade, anak-anak, dan saudara-saudara yang ada di sini, setelah menjalani hukuman dan pembinaan, ketika keluar dari Lapas Narkotika bisa menjauhkan diri dari narkoba," katanya.

"Terakhir saya pesan, badan dan fisik boleh di dalam tahanan, tetapi jiwamu harus bebas. Salah satunya harus dekat dengan Tuhan dan jauhi dari narkoba," tutupnya.

Kepala Lapas Narkotika Jayapura Kelas II A, Jimreves Muloke, mengungkapkan bahwa warga binaan di lapas ini berasal dari seluruh Papua.

Ia menambahkan bahwa pihaknya melakukan pembinaan kepribadian terkait iman dan kerohanian bagi setiap narapidana.

"Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jayapura sudah punya jadwal untuk kerohanian," ujarnya.

Selain itu, Kalapas juga menjelaskan program pembinaan kepribadian yang melibatkan narapidana dalam membuat kebun di dalam lapas.

"Ini merupakan program nasional untuk mewujudkan ketahanan pangan, sehingga warga binaan di Lapas Narkotika saat ini membuat kebun untuk menanam sayur, ubi-ubian, yang bisa dimanfaatkan untuk makan dan dijual," ujarnya.

Kunjungan Bupati Keerom ke Lapas Narkotika ini merupakan bagian dari program 100 hari kerja dalam aspek transformasi sosial di bidang pengembangan sumber daya manusia.

Umat Islam di seluruh dunia selalu berpatokan dengan tanggalan Hijriah dalam rangka menjalankan ibadah, seperti puasa sunnah. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui tanggalnya dengan tepat. Nah, berikut konversi kalender Hijriah hari ini, 7 Maret 2025.

Disadur dari NU Online, kalender Hijriah didasarkan atas peredaran Bulan mengelilingi Bumi. Sistem ini mengikuti siklus sinodik Bulan yang berlangsung sekitar 29 hari 12 jam 44 menit atau dibulatkan menjadi 29,5 hari. Dengan demikian, lama 1 tahun Hijriah minimal 354 hari.

Lain halnya dengan kalender Masehi yang mematok hitungannya berdasar peredaran Bumi mengelilingi Matahari. Kalender yang juga dikenal dengan nama Gregorian ini memakai siklus tropis Matahari. Setiap siklusnya berdurasi sekitar 365 hari 5 jam 48 menit.

Perbedaan lain dari kalender Hijriah dan Masehi adalah waktu pergantian hari. Disadur dari laman Djuanda University, pergantian hari kalender Hijriah terjadi saat Matahari terbenam/waktu maghrib. Sementara itu, kalender Masehi berganti hari setiap pukul 00.00 malam.

Waktu pergantian hari yang berbeda antara kalender Hijriah dan Masehi ini kadang kala mengecoh. Alasan inilah yang melatarbelakangi pentingnya pengetahuan seputar kalender Hijriah hari ini. Langsung saja, simak kalender Hijriah 7 Maret 2025 menurut NU-Muhammadiyah via uraian berikut!

Tanggal Hijriah Hari Ini 7 Maret 2025

Tanggal Hijriah Hari Ini 7 Maret 2025 Menurut NU

Dirujuk dari laman NU Jombang, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menetapkan awal Ramadhan 1446 H jatuh pada Sabtu Pahing, 1 Maret 2025 berdasar hasil rukyatul hilal bil fi'li. Dengan demikian, maka 7 Maret 2025 bertepatan dengan 7 Ramadhan 1446 H.

"Atas dasar rukyatul hilal tersebut dan sesuai madzahibul arbaah maka dengan ini Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mengikhbarkan/memberi tahu bahwa awal Ramadhan 1446 H jatuh pada hari Sabtu Pahing tanggal 1 Maret 2025," bunyi keterangan dalam Surat LF PBNU Nomor 3722/PB.01/A.I.1.47/99/2/2025.

Kendati begitu, perlu dicatat bahwasanya 7 Ramadhan 1446 H sejatinya telah dimulai sejak Kamis, 6 Maret 2025 malam. Hal ini dikarenakan pergantian hari kalender Hijriah yang terjadi saat Matahari terbenam, bukan tengah malam layaknya kalender Masehi.

Tanggal Hijriah Hari Ini 7 Maret 2025 Menurut Muhammadiyah

Dalam Maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 1/MLM/I.0/E/2025 tentang Penetapan Hasil Hisab Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah 1446 Hijriah, Muhammadiyah menetapkan 1 Maret 2025 sebagai permulaan Ramadhan alias 1 Ramadhan 1446 Hijriah.

Tanggalan senada juga bisa ditemukan dalam Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) 1446 Hijriah yang dipedomani Muhammadiyah. Dalam kalender tersebut, tertera dengan jelas bahwasanya Sabtu, 1 Maret 2025, bertepatan dengan 1 Ramadhan 1446 Hijriah.

Alhasil, Jumat, 7 Maret 2025 bertepatan dengan 7 Ramadhan 1446 Hijriah.

Sebagai informasi, KHGT punya prinsip satu hari satu tanggal di seluruh dunia. Contohnya, 1 Syawal akan terjadi pada hari yang sama. Berbeda dengan kalender lokal yang saat ini digunakan karena tanggal awal Syawalnya bisa jadi berbeda antara satu tempat dengan lainnya.

Tanggal Hijriah Hari Ini 7 Maret 2025 Menurut Pemerintah

Pada 28 Februari 2025 lalu, pemerintah melalui Kementerian Agama telah menggelar sidang isbat Ramadhan 1446 H. Sidang menghasilkan keputusan bahwa 1 Ramadhan 1446 H jatuh pada Sabtu, 1 Maret 2025.

"Sidang Isbat secara mufakat menetapkan 1 Ramadhan 1446 H jatuh pada Sabtu, 1 Maret 2025," ujar Menteri Agama Nasaruddin Umar dalam konferensi pers sidang isbat, dikutip dari situs resmi Kementerian Agama, Sabtu (1/3/2025).

Dengan demikian, maka, Jumat, 7 Maret 2025, bertepatan dengan 7 Ramadhan 1446 Hijriah. Tanggal yang sama juga bisa detikers temukan dalam Kalender Hijriah Indonesia Tahun 2025 terbitan Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama.

Artinya, baik hitungan penanggalan NU, Muhammadiyah, maupun Pemerintah, kesemuanya sama-sama mengonversi Jumat, 7 Maret 2025, menjadi 7 Ramadhan 1446 Hijriah.

Hukum Tidur Saat Puasa: Benarkah Berpahala?

Banyak orang menganggap bahwasanya tidur saat berpuasa akan diganjar pahala. Menurut keterangan dari buku Beberapa Salah Kaprah Seputar Puasa Ramadhan oleh Yulian Purnama, anggapan tersebut dilandasi hadits:

نَوْمُ الصَّائِمِ عِبَادَةٌ ، وَصُمْتُهُ تَسْبيح ، وَدُعَاؤُهُ مُسْتَجَابٌ ، وَعَمَلُهُ مُضَاعَفٌ

Artinya: "Tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah, diamnya adalah tasbih, doanya dikabulkan, dan amalannya pun akan dilipatgandakan pahalanya." (HR Imam al-Baihaqi 3/1437)

Pun juga hadits:

الصائم في عبادة و إن كان راقدا على فراشه

Artinya: "Orang yang berpuasa itu senantiasa dalam ibadah meskipun sedang tidur di atas ranjangnya." (HR Tammam 18/172)

Apa derajat kedua hadits di atas? Hadits pertama disebut lemah oleh Al-Hafidz al-Iraqi dan Syaikh al-Albani dalam kitabnya. Pun juga hadits kedua, hadits ini juga disebut dhaif. Wallahu a'lam bish-shawab.

Berdasar keterangan dari buku Panduan Lengkap Puasa Ramadhan Menurut Al-Qur'an dan Sunnah oleh Abu Abdillah Syahrul Fatwa dan Abu Ubaidah Yusuf, tidur saat puasa memang bisa membuat seseorang mendapat pahala. Dengan catatan, tidur tersebut diniatkan agar setelah bangun, seorang muslim bisa beribadah maksimal.

Hadits yang menjadi landasan adalah:

أَمَّا أَنَا فَأَنَامُ وَأَقْوْمُ، وَأَرْجُوْ فِي نَوْمَتِيْ مَا أَرْجُوْ فِي قَوْمَتِي

Artinya: "Adapun saya, maka saya tidur dan bangun. Dan saya berharap dalam tidur saya (karena niat tidurnya adalah untuk semangat ibadah berikutnya) apa yang saya harapkan dalam bangun (sholat) saya." (HR Bukhari no 4086 dan Muslim no 1733)

Akhir kata, detikers boleh-boleh saja tidur saat sedang berpuasa. Namun, jika tidurnya seharian sampai melewatkan amal-amal wajib seperti sholat fardhu, yang demikian mesti dijauhi. Wallahu a'lam bish-shawab.

Nah, itulah informasi mengenai kalender Hijriah hari ini, Jumat, 7 Maret 2025, plus pembahasan ringkas seputar hukum tidur saat puasa yang perlu detikers ketahui. Semoga bermanfaat, Lur!

4 Fakta Unik dan Sejarah Kalender Hijriah

4 Fakta Unik dan Sejarah Kalender Hijriah

Dua tahanan Kejaksaan Negeri (Kejari) Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng) bernama Abdul Latif alias Ucok dan Hasan Basri alias Megi, kabur saat mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Negeri (PN) Palu. Keduanya kabur saat diminta hakim untuk keluar ruang sidang sejenak.

Kasi Intel Kejari Palu Yudi Trisnaamijaya mengatakan peristiwa itu terjadi di PN Palu Jalan Samratulangi, Kecamatan Palu Timur pada Rabu (5/3). Awalnya pihaknya membawa 17 tahanan ke PN Palu untuk menjalani sidang, dengan dikawal 2 petugas kejaksaan dan 2 polisi.

Setelah tiba, 12 tahanan lebih dulu menjalani sidang, disusul 5 tahanan lain termasuk 2 tahanan yang kabur. Kelima tahanan yang mulai sidang pada pukul 14.30 Wita itu awalnya menjalani sidang bersama-sama.

Namun, majelis hakim meminta 4 terdakwa keluar ruang sidang termasuk kedua tahanan yang kabur. Majelis hakim ingin menggelar sidang tertutup untuk 1 terdakwa itu.

"Pada saat sidang perkara atas nama (terdakwa) Wilmar dengan agenda pemeriksaan saksi, keempat tahanan yang berada di dalam Ruang Sidang Tirta diperintahkan untuk keluar oleh majelis hakim dengan alasan akan dilaksanakan sidang tertutup," terangnya.

Selang beberapa saat, terdakwa Wilmar juga ikut dikeluarkan dari ruang sidang setelah saksi korban ketakutan. Kelima terdakwa kemudian sama-sama berada di depan ruang sidang dengan posisi terborgol dan dijaga 2 pengawal tahanan kejaksaan.

"Pada pukul 15.00 Wita, satu pengawal kembali ke ruang sel untuk mempersiapkan 12 tahanan yang sudah sidang untuk dibawa kembali ke rutan," beber Yudi.

Saat itu, tersisa 1 pengawal tahanan yang menjaga kelima terdakwa di depan ruang sidang. Pengawal itu kemudian mengecek dari pintu ruang sidang untuk memastikan apakah pemeriksaan saksi sudah selesai atau belum.

"Namun sesaat setelah pengawal mengecek, ternyata terdakwa Wilmar memberitahu bahwa tahanan Abdul Latif alias Ucok dan Hasan Basri alias Megi sudah berlari kabur dengan posisi borgol terlepas," jelas Yudi.

Pengawal tersebut kemudian berteriak memberitahu pengawal tahanan lainnya. Sejumlah jaksa, pegawai, dan sekuriti PN Palu langsung melakukan pengejaran namun kedua tahanan itu lolos.

Video: Ini Gorong-gorong yang Jadi Jalan Murtala Cs Kabur dari Rutan Salemba

Video: Ini Gorong-gorong yang Jadi Jalan Murtala Cs Kabur dari Rutan Salemba

Kepolisian menegaskan jika hasil rekaman video kamera dasbor atau biasa disebut sebagai dashcam tak bisa sembarangan disebarluaskan. Menyebarkan rekaman dashcam dianggap pelanggaran hukum.

Perwakilan NTMC Polri Brigadir Putu Fungky menjelaskan Indonesia memiliki ketentuan yang disebut sebagai aturan perlindungan privasi. Hal tersebut tertuang dalam UU 27 tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP.

"Saat penggunaan dashcam penting untuk memperhatikan aturan perlindungan privasi, rekaman yang disebarluaskan tanpa izin dapat melanggar UU 27 tahun 2022," kata Putu dalam sebuah tayangan video NTMC, dilihat Kamis (6/3).

Maka dari itu ia menekankan kepada setiap pengguna dashcam agar bijak dalam memanfaatkan hasil rekaman sehingga tidak merugikan pihak manapun.

"Oleh karena itu rekaman hanya digunakan untuk pribadi atau hal yang berkaitan dengan hukum. Tidak disebarluaskan secara sembarangan," ungkapnya.

Lebih lanjut, ia memaparkan sejumlah fungsi dashcam dalam ranah kasus hukum.

Putu menjelaskan hasil rekaman dashcam amat berguna sebagai alat bukti jika ada perselisihan di jalan raya, kasus kriminalitas, maupun insiden kecelakaan lalu lintas yang tak terekam kamera mobil.

"Katena pada pasal 184 kuhap, menyebutkan alat bukti itu bisa informasi elektronik termasuk rekaman video," kata dia.

Namun, Putu menegaskan keabsahan bukti hasil rekaman dashcam tersebut akan tergantung pada dua hal.

"Tapi tetap keabsahan bukti ini tergantung integritas data, dan apakah bukti ini dibuat secara sah tanpa melanggar privasi pihak lain," ungkapnya.

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa hukum Kamis (6/2) menjadi sorotan, mulai dari mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong meminta dibebaskandari kasus dugaan korupsi hingga kondisi BBM Pertamax yang beredar di pasar saat ini sudah sesuai standar Pertamina.

Berikut rangkuman berita hukum yang masih layak dibaca pagi ini.

1. Tom Lembong minta dibebaskan dari kasus dugaan korupsi importasi gula

Menteri Perdagangan periode 2015-2016 Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong, melalui penasihat hukumnya, meminta Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta untuk membebaskan dirinya dari kasus dugaan korupsi importasi gula.

Penasihat hukum Tom Lembong, Ari Yusuf Amir menilai Pengadilan Tipikor Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Tom Lembong serta surat dakwaan menyasar orang yang keliru (error in persona) dan bersifat kabur (obscuur libel).

"Untuk itu, kami mohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan terdakwa dari tahanan seketika setelah putusan sela dibacakan," ujar Ari dalam sidang pembacaan nota keberatan (eksepsi) di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis.

Selengkapnya klik di sini.

2. Analis: Asas dominus litis RUU KUHAP berpotensi ganggu fungsi polisi

Analis intelijen, pertahanan, dan keamanan Ngasiman Djoyonegoro menilai asas dominus litis yang terkandung dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) dapat menimbulkan ketidakseimbangan implementasi fungsi kepolisian.

Ngasiman Djoyonegoro menilai sistem penegakan hukum di Indonesia saat ini menganut asas diferensiasi fungsional, aktor-aktor penegak hukum memiliki kemandirian masing-masing dan berposisi setara, mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan.

"Semua lembaga itu menjalankan fungsinya masing-masing secara setara, tidak ada yang lebih tinggi," kata Ngasiman dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Kamis.

Selengkapnya klik di sini.

3. Kejagung-KemenBUMN bersinergi terkait penyidikan kasus minyak mentah

Kejaksaan Agung (Kejagung) mengatakan terus bersinergi dengan Kementerian BUMN terkait penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada tahun 2018—2023 untuk mewujudkan tata kelola BUMN yang baik.

“Tentu kolaborasi antara Kementerian BUMN, pihak Kejaksaan Agung, dan instansi terkait saya kira dalam hal ini terus dilakukan untuk menciptakan tata kelola korporasi yang semakin baik, khususnya bagi BUMN Pertamina,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar ketika dikonfirmasi di Jakarta, Rabu malam.

Selengkapnya klik di sini.

4. Jaksa Agung: Kondisi Pertamax saat ini sesuai standar Pertamina

Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin menegaskan bahwa kondisi bahan bakar minyak (BBM) Pertamax yang beredar di pasar saat ini sudah sesuai standar Pertamina.

Hal itu disampaikan Jaksa Agung di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis, untuk menyikapi kekhawatiran masyarakat mengenai adanya BBM Pertamax dari Pertamina yang diduga ‘dioplos’ imbas dari terjadinya kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) tahun 2018–2023.

Ia mengatakan bahwa waktu terjadinya perkara atau tempus delicti perkara hanya berjalan pada 2018–2023. Dengan demikian, Pertamax yang diproduksi mulai 2024 dan seterusnya tidak ada kaitannya dengan objek penyidikan.

Selengkapnya klik di sini.

5. Siswa SIPSS diminta selesaikan pendidikan dengan baik dan tepat waktu

Gubernur Akpol Irjen Pol. Krisno Halomoan Siregar berpesan kepada siswa Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) agar mereka menyelesaikan pendidikan dengan baik dan tepat waktu.

"Saya percaya kalian dapat menyesuaikan pendidikan ini dengan baik, tepat waktu, dan berprestasi untuk mewujudkan Indonesia Emas Tahun 2045," ujar Irjen Pol. Krisno dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

Selengkapnya klik di sini.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan siap menjembatani penyampaian aspirasi organisasi kemasyarakatan Islam kepada Presiden Prabowo Subianto.

Saat menerima kunjungan pimpinan berbagai organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam di Jakarta, Kamis, Yusril menerima berbagai harapan ormas Islam kepada pemerintah, mulai dari stabilitas keamanan dan penegakan hukum yang adil hingga kepastian hukum dalam berbagai rancangan undang-undang yang masih tertunda di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Saya akan bantu komunikasi agar aspirasi ini dapat sampai kepada Presiden," kata Yusril dalam kesempatan itu, seperti dikonfirmasi.

Yusril menegaskan bahwa pemerintah membuka ruang bagi semua elemen bangsa untuk berkontribusi dalam pembangunan nasional, termasuk ormas Islam.

Ia menyampaikan bahwa pemerintah saat ini fokus pada efisiensi anggaran dan investasi berbasis kekuatan sendiri, termasuk penguatan ekonomi, militer, dan penegakan hukum.

Yusril menjelaskan bahwa investasi besar yang sedang dilakukan pemerintah saat ini akan memberikan dampak luar biasa dalam lima tahun ke depan.

"Saat ini Indonesia berada di posisi keenam ekonomi dunia dalam G20 dan ini harus kita pertahankan," ujarnya.

Pada kesempatan sama, Ketua Umum Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) Adian Husaini mengapresiasi Menko Yusril atas kesempatan bagi para ormas Islam untuk bertemu dan berdiskusi.

"Mewakili para pemimpin ormas Islam yang hadir di sini, saya menekankan pentingnya penegakan hukum yang konsisten, kesetaraan perlakuan terhadap semua ormas Islam, serta pentingnya peran media dalam menyampaikan informasi yang akurat terhadap masyarakat," ucap Adian.

Dalam pertemuan tersebut, para pimpinan ormas Islam menyampaikan berbagai harapan, di antaranya stabilitas keamanan dan penegakan hukum yang adil, keterlibatan ormas Islam dalam program ketahanan pangan dan berbagai kebijakan strategis pemerintah, perlindungan terhadap hak-hak ulama dan ormas Islam, serta kepastian hukum dalam berbagai rancangan undang-undang yang masih tertunda di DPR.

Selain DDII, dalam pertemuan itu hadir pula perwakilan dari berbagai ormas Islam, seperti, Al-Wahdah, Nuu Waar, Badan Kerja sama Pondok Pesantren Indonesia (BKSPPI), Persis, Al-Irsyad, Hidayatullah, Aliansi Cinta Keluarga (AILA), Ikatan Dai Indonesia (Ikadi), dan Al-Ittihadiyah.

Pertemuan itu diharapkan dapat menjadi awal dari komunikasi yang lebih intensif antara pemerintah dan ormas Islam dalam merumuskan kebijakan nasional yang inklusif dan berkeadilan.

Pada kesempatan itu, para pimpinan Ormas Islam menyampaikan harapan agar dialog dan kerja sama dengan pemerintah dapat terus dilakukan. Mereka juga berharap pemerintah lebih aktif memberikan penjelasan yang memadai tentang berbagai kebijakan dan berbagai kasus yang terjadi di tengah masyarakat.

Diharapkan pula agar pemerintah konsisten dalam penerapan kebijakan sehingga menimbulkan kepercayaan dari masyarakat.

Silaturahim di bulan Ramadhan itu pun menghasilkan kesepakatan untuk dilakukan kembali berbagai dialog yang lebih intensif tentang hal-hal yang lebih spesifik, khususnya tentang masalah hukum, hak asasi manusia, dan sebagainya.