Kami mendukung dan kami menyerahkan kepada jaksa dan BPK.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Haryadi berharap agar penegakan hukum terkait dengan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah anak usaha PT Pertamina tidak ada campur tangan politik di dalamnya.

"Biarkan penegak hukum bekerja mengusut sampai tuntas, jangan ada campur tangan politik di sini," kata Bambang dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

Untuk itu, pihaknya tidak mempunyai rencana untuk menarik ke ranah politik kasus tersebut dengan membentuk panitia khusus (pansus) di komisi yang membidangi energi, sumber daya mineral (ESDM), lingkungan hidup, dan investasi itu.

"Tidak ada wacana pansus, kami percaya profesionalisme Kejaksaan Agung. Kami tidak masuk di ranah hukum, hukum silakan ditegakkan setegak-tegaknya," ujarnya.

Bambang percaya dengan kinerja Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam mengusut kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah yang terjadi dalam kurun waktu 2018—2023 tersebut.

Oleh karena itu, dia menyerahkan penegakan kepada Kejagung dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang digandeng untuk menghitung kerugian negara dalam kasus tersebut.

"Kami mendukung dan kami menyerahkan kepada jaksa dan BPK," tuturnya..

Selain penegakan hukum, dia mendukung perbaikan Pertamina dalam hal pelayanan masyarakat. Hal ini agar perusahaan pelat merah itu harus diselamatkan dari oknum-oknum nakal.

"Jangan karena perbuatan oknum-oknum, Pertamina yang aset bangsa ini malah jadi rusak. Tangkap oknumnya, tetapi kita selamatkan dan perbaiki Pertamina agar bisa melayani masyarakat lebih baik lagi," kata dia.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Kami mendukung dan kami menyerahkan kepada jaksa dan BPK.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Haryadi berharap agar penegakan hukum terkait dengan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah anak usaha PT Pertamina tidak ada campur tangan politik di dalamnya.

"Biarkan penegak hukum bekerja mengusut sampai tuntas, jangan ada campur tangan politik di sini," kata Bambang dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

Untuk itu, pihaknya tidak mempunyai rencana untuk menarik ke ranah politik kasus tersebut dengan membentuk panitia khusus (pansus) di komisi yang membidangi energi, sumber daya mineral (ESDM), lingkungan hidup, dan investasi itu.

"Tidak ada wacana pansus, kami percaya profesionalisme Kejaksaan Agung. Kami tidak masuk di ranah hukum, hukum silakan ditegakkan setegak-tegaknya," ujarnya.

Bambang percaya dengan kinerja Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam mengusut kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah yang terjadi dalam kurun waktu 2018—2023 tersebut.

Oleh karena itu, dia menyerahkan penegakan kepada Kejagung dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang digandeng untuk menghitung kerugian negara dalam kasus tersebut.

"Kami mendukung dan kami menyerahkan kepada jaksa dan BPK," tuturnya..

Selain penegakan hukum, dia mendukung perbaikan Pertamina dalam hal pelayanan masyarakat. Hal ini agar perusahaan pelat merah itu harus diselamatkan dari oknum-oknum nakal.

"Jangan karena perbuatan oknum-oknum, Pertamina yang aset bangsa ini malah jadi rusak. Tangkap oknumnya, tetapi kita selamatkan dan perbaiki Pertamina agar bisa melayani masyarakat lebih baik lagi," kata dia.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Kami mendukung dan kami menyerahkan kepada jaksa dan BPK.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Haryadi berharap agar penegakan hukum terkait dengan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah anak usaha PT Pertamina tidak ada campur tangan politik di dalamnya.

"Biarkan penegak hukum bekerja mengusut sampai tuntas, jangan ada campur tangan politik di sini," kata Bambang dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

Untuk itu, pihaknya tidak mempunyai rencana untuk menarik ke ranah politik kasus tersebut dengan membentuk panitia khusus (pansus) di komisi yang membidangi energi, sumber daya mineral (ESDM), lingkungan hidup, dan investasi itu.

"Tidak ada wacana pansus, kami percaya profesionalisme Kejaksaan Agung. Kami tidak masuk di ranah hukum, hukum silakan ditegakkan setegak-tegaknya," ujarnya.

Bambang percaya dengan kinerja Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam mengusut kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah yang terjadi dalam kurun waktu 2018—2023 tersebut.

Oleh karena itu, dia menyerahkan penegakan kepada Kejagung dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang digandeng untuk menghitung kerugian negara dalam kasus tersebut.

"Kami mendukung dan kami menyerahkan kepada jaksa dan BPK," tuturnya..

Selain penegakan hukum, dia mendukung perbaikan Pertamina dalam hal pelayanan masyarakat. Hal ini agar perusahaan pelat merah itu harus diselamatkan dari oknum-oknum nakal.

"Jangan karena perbuatan oknum-oknum, Pertamina yang aset bangsa ini malah jadi rusak. Tangkap oknumnya, tetapi kita selamatkan dan perbaiki Pertamina agar bisa melayani masyarakat lebih baik lagi," kata dia.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Kota Cilegon (ANTARA) - Pakar Hukum yang juga sebagai Ketua Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI) DPD Banten, Profesor Dadang Herli, Jumat (7/3), turut menyoroti beredarnya isu terkait Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP).

Pada Seminar Nasional mencari format ideal kewenangan penyidik dan penuntut umum dalam RKUHAP untuk sistem peradilan yang berkeadilan, yang digelar di Universitas Al Khairiyah, Kota Cilegon, yang turut dihadiri sejumlah pakar hukum seperti Dr Basuki selaku advokat, Profesor Rena Yulia selaku Direktur Criminal Law Institute, Rektor Universitas Al Khairiyah Rafiudin, dan Ketua Umum Al Khairiyah Ali Mujahidin tegas menyoroti isu terkait kewenangan, sebagai diferensiasi penyidikan Kepolisian dan Kejaksaan dalam RKUHAP.

"Di sana ada isu bahwa penyidikan juga diberikan kepada jaksa, dengan dasar Asas Dominus Litis padahal ada namanya diferensiasi fungsional. Jadi yang ingin ditekankan kami dari para narasumber, bahwa Kepolisian tetap di bidang penyidikan dan penyelidikan di dalamnya, Jaksa sebagai penuntut umum, kemudian juga memperkuat advokat sebagai penegak hukum sehingga tercipta check and balansis. Jadi tidak boleh di dalam penegakan hukum itu kewenangan bertumpu pada satu pihak," katanya.

Lebih lanjut Dadang menjelaskan, jika Jaksa berperan sebagai penuntut dan juga sebagai penyidik, maka akan nantinya tidak ada check and balancing. Padahal menurutnya, kewenangan jaksa di dalam melakukan pengawasan terhadap kepolisian memiliki kedudukan yang sederajat.

"Misal Jaksa berperan sebagai penuntut, tapi dia juga sebagai penyidik maka tidak ada check and balansis nya. Kemudian kewenangan jaksa di dalam melakukan pengawasan terhadap kepolisian itu bukan bersifat vertikal tetapi bersifat horizontal dengan kedudukan yang sederajat, dan itu sudah ditegaskan dalam Pasal 109 Ayat 1, SPDP itu bentuk pengawasan terhadap proses penegakan hukum seperti itu," katanya.

Pada seminar ini, Pakar Hukum Untirta juga menyorot tajam isu akan dihilangkan nya proses penyelidikan di tingkat kepolisian. Karena menurutnya, penghilangan proses penyelidikan akan merugikan masyarakat.

"Kalau penyelidikan dihilangkan, bagaimana mungkin sebuah perkara dilaporkan langsung naik ke penyidikan, yang akan rugi adalah masyarakat. Masyarakat yang dilaporkan belum jelas kebenarannya langsung naik ke penyidikan. Sedangkan penyidikan adalah upaya paksa, sehingga konteks penyelidikan atau inquiry dalam bahasa asingnya ini penting untuk melakukan kroscek, sehingga tidak boleh serta-merta dilakukan penetapan tersangka," tambahnya.

Lebih lanjut dirinya hawatir, jika dihilangkan proses penyelidikan, akan menimbulkan kekuasaan di dalam proses penegakan hukum.

"Jika ini bertumpu pada satu pihak yang dapat berpotensi masuk ke dalam abuse of power yang tidak terkontrol," terang Profesor Dadang.

Para pakar hukum juga menyatakan sepakat tidak terlalu setuju dengan konsep Hakim komisaris, karena wilayah Indonesia sangat luas, termasuk terdapat pulau-pulau kecil.

Adapun para pakar merekomendasikan format praperadilan yang harus diperkuat, misalnya dari hakim tunggal menjadi majelis hakim, kemudian proses penyelesaian pra peradilan yang sebelumnya selesai dalam 7 hari, agar diperpanjang waktunya menjadi 14 hari.

"Kami mengharapkan demikian, sehingga para peradilan itu betul-betul mendapatkan hasil yang baik, seperti yang diharapkan. Untuk menciptakan keadilan atau tercapai keadilan di dalam proses hukum," tutup Profesor Dadang.

Banda Aceh (ANTARA) - Imigrasi Kelas II TPI Sabang melancarkan aksi Jumat Berkah dengan membagikan Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Desa Ujung Karang dan Jurong Keramat, Kota Sabang.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang, Muchsin Miralza, dalam keterangan diterima di Banda Aceh, Jumat, mengatakan kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mendukung Program Asta Cita Presiden dan Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.

“Ini merupakan bentuk komitmen Imigrasi Sabang dalam mendukung program Asta Cita Bapak Presiden Republik Indonesia dan Program Akselerasi Bapak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan,” katanya.

Dia mengatakan pada aksi Jumat Berkah ini, ada sebanyak 40 paket makanan yang dibagikan kepada warga yang membutuhkan di Desa Ujung Karang dan Jurong Keramat, Kota Sabang.

Muchsin berharap dengan adanya kegiatan Jumat Berkah Berbagi Makanan Bergizi Gratis (MBG) ini dapat bermanfaat bagi warga sekitar yang membutuhkan.

“Diharapkan dengan adanya kegiatan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar yang membutuhkan bantuan,” katanya.

Dia menambahkan bahwa ke depannya aksi berbagi pada Jumat Berkah akan menjadi kegiatan rutin Imigrasi Kelas II TPI Sabang.

“Kegiatan ini juga akan dilaksanakan secara rutin dan menjadi program mingguan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang agar bisa membantu dan berbagi kepada masyarakat sekitar,” katanya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu bentuk pemenuhan HAM yang wajib dilakukan oleh negara kepada rakyatnya.

"MBG itu adalah salah satu pemenuhan kebutuhan HAM yang wajib dilakukan oleh negara kepada rakyatnya dalam rangka rakyat yang kenyang, rakyat yang sehat, dan rakyat yang pintar," ucap Pigai dalam keterangan video diterima di Jakarta, Jumat.

Menurut Pigai, rakyat yang kenyang, sehat, dan pintar merupakan salah satu esensi dasar sebuah negara, terlebih konstitusi mengamanatkan bahwa harta negara mesti untuk kepentingan rakyat.

Selain itu, Pigai menyebut program MBG lahir dari pikiran dan perasaan Presiden RI Prabowo Subianto.

Dikatakan pula bahwa rumusan kebijakan terkait dengan MBG disusun dengan tulus dalam rangka kemaslahatan masyarakat.

"Kita menargetkan 2045 adalah kita harus leading (memimpin) maka orang-orang dan sumber daya harus bisa benar-benar tumbuh dengan manusia-manusia yang berkualitas dan kompeten," tuturnya.

Menteri HAM menyampaikan pernyataan itu ketika merespons demo penolakan MBG di Papua beberapa waktu lalu.

Ditegaskan pula bahwa MBG berhak didapatkan oleh seluruh bangsa Indonesia, terlepas dari suku, agama, ras, maupun golongan.

"Saya yakin seyakin-yakinnya orang Papua berhak menerima MBG," ucap Pigai.

Terkait dengan demo penolakan MBG di Papua, Pigai menilai hal itu dapat terjadi sebagai ungkapan kekecewaan masyarakat akibat belum meratanya akses pendidikan.

"Itu bisa diperbaiki dengan saya mengusulkan ya nanti ke depan kita akan bisa kerja sama share budget (berbagi anggaran) dengan kabupaten berapa, provinsi berapa, sektor-sektor swasta berapa yang bisa sumbang, dan APBN bisa berapa," ucapnya.

Pigai mengatakan bahwa pendidikan di Papua merupakan tanggung jawab bersama, mulai dari pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, hingga perusahaan-perusahaan yang mengelola sumber daya alam di daerah itu.

"Saya kira itu salah satu yang kita sama. Rakyat menginginkan pendidikan gratis, sama, pemerintah sekarang juga mau, ingin. Sama dengan suasana hati yang dirasakan oleh rakyat," katanya.

Selain itu, Pigai memandang perlu tata kelola MBG yang berbasis kearifan lokal di Papua. Hal itu karena kondisi sosial di Papua yang tidak bisa disamakan dengan daerah lainnya.

Dalam hal ini, Pigai mengusulkan MBG bisa dikelola oleh gereja, masjid, hingga mama-mama. Di samping itu, ahli gizi tetap diperlukan sebagai pengontrol kualitas makanan yang akan dibagikan.

Saya yakin seyakin-yakinnya orang Papua berhak menerima MBG.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu bentuk pemenuhan HAM yang wajib dilakukan oleh negara kepada rakyatnya.

"MBG itu adalah salah satu pemenuhan kebutuhan HAM yang wajib dilakukan oleh negara kepada rakyatnya dalam rangka rakyat yang kenyang, rakyat yang sehat, dan rakyat yang pintar," ucap Pigai dalam keterangan video diterima di Jakarta, Jumat.

Menurut Pigai, rakyat yang kenyang, sehat, dan pintar merupakan salah satu esensi dasar sebuah negara, terlebih konstitusi mengamanatkan bahwa harta negara mesti untuk kepentingan rakyat.

Selain itu, Pigai menyebut program MBG lahir dari pikiran dan perasaan Presiden RI Prabowo Subianto.

Dikatakan pula bahwa rumusan kebijakan terkait dengan MBG disusun dengan tulus dalam rangka kemaslahatan masyarakat.

"Kita menargetkan 2045 adalah kita harus leading (memimpin) maka orang-orang dan sumber daya harus bisa benar-benar tumbuh dengan manusia-manusia yang berkualitas dan kompeten," tuturnya.

Menteri HAM menyampaikan pernyataan itu ketika merespons demo penolakan MBG di Papua beberapa waktu lalu.

Ditegaskan pula bahwa MBG berhak didapatkan oleh seluruh bangsa Indonesia, terlepas dari suku, agama, ras, maupun golongan.

"Saya yakin seyakin-yakinnya orang Papua berhak menerima MBG," ucap Pigai.

Terkait dengan demo penolakan MBG di Papua, Pigai menilai hal itu dapat terjadi sebagai ungkapan kekecewaan masyarakat akibat belum meratanya akses pendidikan.

"Itu bisa diperbaiki dengan saya mengusulkan ya nanti ke depan kita akan bisa kerja sama share budget (berbagi anggaran) dengan kabupaten berapa, provinsi berapa, sektor-sektor swasta berapa yang bisa sumbang, dan APBN bisa berapa," ucapnya.

Pigai mengatakan bahwa pendidikan di Papua merupakan tanggung jawab bersama, mulai dari pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, hingga perusahaan-perusahaan yang mengelola sumber daya alam di daerah itu.

"Saya kira itu salah satu yang kita sama. Rakyat menginginkan pendidikan gratis, sama, pemerintah sekarang juga mau, ingin. Sama dengan suasana hati yang dirasakan oleh rakyat," katanya.

Selain itu, Pigai memandang perlu tata kelola MBG yang berbasis kearifan lokal di Papua. Hal itu karena kondisi sosial di Papua yang tidak bisa disamakan dengan daerah lainnya.

Dalam hal ini, Pigai mengusulkan MBG bisa dikelola oleh gereja, masjid, hingga mama-mama. Di samping itu, ahli gizi tetap diperlukan sebagai pengontrol kualitas makanan yang akan dibagikan.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Presiden Korea Selatan yang dimakzulkan, Yoon Suk Yeol, dibebaskan dari tahanan pada Jumat (7/3) setelah pengadilan mengabulkan permohonannya untuk membatalkan penangkapannya.

Aparat menangkap Yoon terkait pemeriksaan dugaan pemberontakan dan penyalahgunaan kewenangan dengan pemberlakuan darurat militer sepihak pada awal Desember 2024.

Dikutip kantor berita Yonhap pada Jumat (7/3), Yoon mengajukan permohonan tersebut ke Pengadilan Distrik Pusat Seoul bulan lalu, dengan alasan bahwa dakwaan terhadapnya atas deklarasi darurat militer pada 3 Desember tidak sah.

Yoon telah menghadapi sidang pemakzulan terakhirnya pada Selasa (25/2) di Mahkamah Konstitusi sebelum para hakim memutuskan apakah akan secara resmi mengesahkan pemakzulan sang presiden.

Presiden berusia 64 tahun itu telah mendekam di balik jeruji sejak ditangkap pada Januari lalu atas tuduhan pemberontakan setelah menerapkan darurat militer sepihak pada awal Desember 2024.

Pemberontakan merupakan tuduhan kejahatan yang dapat membuat Yoon dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atau bahkan hukuman mati jika terbukti bersalah.

Putusan final dari hakim MK terkait pemakzulan ini diperkirakan akan diumumkan pada pertengahan Maret ini.

Jika MK memutuskan mengesahkan pemakzulan Yoon, Korea Selatan harus menggelar pemilihan presiden baru dalam waktu 60 hari.

Medan (ANTARA) - PLN Unit Induk Distribusi (UID) Sumatera Utara melalui Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Pematangsiantar menjalin kerja sama strategis dengan Kejaksaan Negeri Batu Bara perkuat efektivitas penyelesaian masalah hukum.

"Kesepakatan ini bertujuan memperkuat efektivitas penyelesaian masalah hukum, baik di dalam maupun luar pengadilan, melalui pemberian surat kuasa khusus, pendampingan hukum, serta edukasi masyarakat," ujar General Manager PLN UID Sumatera Utara Agus Kuswardoyo di Medan, Jumat.

Agus mengatakan kerja sama ini merupakan langkah strategis untuk mengoptimalkan penegakan hukum, melindungi aset negara dan meningkatkan kualitas layanan publik.

Karena, PLN Sumut berkomitmen memastikan seluruh operasional berjalan sesuai koridor hukum, sehingga masyarakat dapat merasakan layanan listrik yang andal dan berkelanjutan.

"Harmonisasi antar sektor hukum dan bisnis adalah kunci kemajuan bangsa. Kami yakin kerja sama ini tidak hanya menguntungkan PLN, tapi juga masyarakat luas melalui penegakan hukum yang berkeadilan,” ucapnya.

Agus menambahkan sinergisitas ini diharapkan menjadi langkah penting dalam meningkatkan kualitas layanan listrik yang lebih baik dan lebih aman, serta menegakkan hukum yang berlaku di masyarakat.

Kepala Kejari Batu Bara Diky Oktavia mengatakan penandatanganan nota Kesepahaman (MoU) akan diikuti dengan tindak lanjut konkret, seperti pemberian surat kuasa khusus (SKK) dan asistensi hukum untuk menyelesaikan perkara perdata, sengketa lahan atau tunggakan yang merugikan PLN.

"Kami juga akan berperan aktif dalam penyuluhan hukum kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kepatuhan dalam penggunaan listrik,” ucapnya.

Kolaborasi ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman oleh Manager PLN UP3 Pematangsiantar, Ramses Manalu dan Kepala Kejari Batubara Diky Oktavia pada Rabu (5/3).

Jakarta -

Ketua Fraksi PAN DPR RI Putri Zulkifli Hasan mendukung penuh penegakan hukum oleh Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Putri menegaskan tidak ada rencana pembentukan panitia khusus (pansus) di Komisi XII terkait kasus tersebut.

"Kami mendukung sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan dan percaya pada profesionalisme Kejaksaan Agung. Tidak ada pansus di Komisi XII, karena ini ranah penegak hukum. Jangan termakan isu yang tidak jelas, biarkan hukum bekerja," ujar Putri Zulkifli Hasan di kompleks parlemen, Senayan, Jumat (7/3/2025).

Wakil Ketua Komisi XII DPR RI itu mengatakan DPR tidak akan mengintervensi proses hukum. Namun, menurut dia, DPR akan tetap mendorong Pertamina untuk diselamatkan dari oknum-oknum.

"Kami tidak ikut campur dalam proses hukum, itu adalah kewenangan penegak hukum," ujarnya.

"Namun, yang perlu diingat adalah Pertamina harus tetap kita selamatkan. Jangan sampai perbuatan oknum-oknum ini merusak kepercayaan masyarakat terhadap Pertamina yang merupakan aset strategis negara," sambung dia.

Lebih lanjut, dia mengingatkan agar kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah ini menjadi momentum perbaikan tata kelola energi nasional. Dia meminta semua pihak berbenah diri.

"Ini saatnya untuk berbenah. Kami akan terus mengawal agar tata kelola energi menjadi lebih baik, transparan, dan akuntabel," pungkasnya.

Saat ini, total ada sembilan orang yang dijerat sebagai tersangka dalam kasus itu.

Enam di antaranya petinggi subholding PT Pertamina, sementara tiga lainnya dari pihak swasta. Mereka adalah:

1.⁠ RS, selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga;
2.⁠ ⁠SDS, selaku Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional;
3.⁠ ⁠YF, selaku Direktur Utama PT Pertamina Internasional Shipping;
4.⁠ ⁠AP, selaku selaku VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina International;
5.⁠ ⁠MKAR, selaku Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa;
6.⁠ ⁠DW, selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa dan Komisaris PT. Jenggala Maritim;
7.⁠ ⁠GRJ, selaku Komisaris PT Jengga Maritim dan Direktur PT Orbit Terminal Merak;
8. MK, selaku Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga;
9. EC, selaku VP Trading Operation PT Pertamina Patra Niaga berinisial EC;

(amw/dek)

BOGOR - Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Bogor, sejak Selasa, 4 Maret 2025 menyebabkan banjir bandang yang menerjang beberapa desa, salah satunya Desa Tugu, Kecamatan Cisarua.

Banjir bandang membawa material dan lumpur yang menghantam rumah warga, fasilitas umum, serta menutup akses jalan.

Sedikitnya di Cisarua sebanyak 575 jiwa terdampak dan harus mengungsi ke tempat yang lebih aman.

Merespons kondisi tersebut, Kepala Kantor Imigrasi Bogor Ritus Ramadhana serta jajaran mengambil tindakan cepat berupa pemberian bantuan sosial.

?Hal ini mendorong Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor untuk melakukan Imigrasi Bogor Berbakti dan Peduli. Kegiatan ini bentuk nyata dari solidaritas dan kepedulian terhadap sesama sesuai dengan program prioritas Presiden Prabowo yang dituangkan dalam Asta Cita dan 13 Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yaitu pemberian bantuan sosial dan pelaksanaan bakti sosial,? ujar Kepala Kantor Imigrasi Bogor Ritus Ramadhan

Di tengah suasana Ramadan, bencana ini semakin menambah tantangan bagi warga yang kini harus bertahan di pengungsian dengan keterbatasan fasilitas yang seadanya.

Pada Jumat (7/3/2025), Kepala Kantor Imigrasi Bogor serta jajaran bergerak menuju Desa Tugu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor untuk mendistribusikan bantuan secara langsung dan meninjau lokasi bencana.

?Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat besar bagi penerimanya dan apa yang kita lakukan pada hari ini dapat menjadi langkah awal untuk terus berkolaborasi dan bekerja sama dalam menciptakan lingkungan yang lebih baik, lebih peduli, dan lebih penuh kasih sayang," kata Ritus.

HUKUM nasional dan hukum adat seringkali dianggap sebagai dua sistem hukum yang berbeda, bahkan bertentangan. Padahal, hukum adat merupakan bagian dari sistem hukum Indonesia yang diakui oleh konstitusi.

Harmonisasi hukum nasional dan hukum adat menjadi penting untuk menciptakan sistem hukum yang komprehensif dan berkeadilan.

Peraturan daerah (Perda) MHA dapat menjadi jembatan untuk mengharmonisasikan kedua sistem hukum tersebut.

Perda dapat memuat ketentuan mengenai pengakuan terhadap hukum adat sebagai sumber hukum yang sah di samping hukum nasional.

Perda dapat mengatur mengenai penerapan hukum adat dalam penyelesaian sengketa adat, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasional dan hak asasi manusia.

Perda juga dapat mengatur mengenai mekanisme koordinasi antara lembaga adat dengan lembaga pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah adat.

Harmonisasi hukum nasional dan hukum adat bukan berarti menghilangkan atau mengganti hukum adat dengan hukum nasional.

Harmonisasi berarti mencari titik temu dan keselarasan antara kedua sistem hukum tersebut, sehingga tercipta sistem hukum yang lebih adil, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam proses harmonisasi, penting untuk menghormati kearifan lokal dan nilai-nilai budaya yang terkandung dalam hukum adat.

Dengan mengharmonisasikan hukum nasional dan hukum adat, kita dapat menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif dan partisipatif.

MHA dapat berpartisipasi aktif dalam proses pembentukan dan penegakan hukum, sehingga hukum yang berlaku benar-benar mencerminkan aspirasi dan kepentingan mereka.

Harmonisasi hukum juga dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum, karena hukum yang diakui dan dihormati oleh masyarakat akan lebih mudah untuk ditegakkan.

Sejalan dengan gambaran tersebut, anggota DPD RI dapil DKI Jakarta, Fahira Idris, baru-baru ini mengimbau agar semua daerah di Indonesia memiliki peraturan daerah (perda) tentang masyarakat hukum adat.

Pernyataan ini tentu menarik untuk dikaji lebih dalam dari sudut pandang hukum, mengingat masyarakat hukum adat merupakan entitas yang diakui secara konstitusional dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945.

Dalam implementasinya, pengakuan tersebut sering kali terbentur oleh regulasi yang belum seragam di tingkat daerah.

Secara yuridis, keberadaan masyarakat hukum adat diakui dan dihormati sepanjang masih hidup serta sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Namun, masalah yang sering muncul adalah ketiadaan instrumen hukum daerah yang dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap hak-hak mereka, terutama terkait tanah ulayat, kearifan lokal, serta kelembagaan adat.

Sejumlah daerah memang telah memiliki perda yang mengatur masyarakat hukum adat, seperti di Sumatera Barat dengan Perda tentang Nagari dan di Kalimantan dengan pengakuan hak-hak masyarakat Dayak.

Namun, tidak semua daerah memiliki regulasi serupa. Imbauan Fahira Idris agar setiap daerah menerbitkan perda terkait masyarakat hukum adat patut diapresiasi, tetapi perlu dikaji lebih lanjut mengenai implementasi dan tantangan yang akan dihadapi.

Implementasi putusan MK

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 35/PUU-X/2012 telah memberikan dampak signifikan terhadap pengakuan hak-hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) atas hutan adat.

Putusan MK tersebut menyatakan bahwa hutan adat bukan merupakan hutan negara, melainkan hutan yang berada di wilayah adat dan dikelola oleh MHA sesuai dengan hukum adat mereka.

Putusan MK ini membuka jalan bagi pengakuan dan perlindungan hak-hak MHA atas hutan adat, tapi implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan.

Perda MHA dapat menjadi instrumen yang efektif untuk mengimplementasikan Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012.

Perda dapat memuat ketentuan mengenai mekanisme pengakuan dan penetapan hutan adat, termasuk proses inventarisasi, verifikasi, dan pemetaan partisipatif yang melibatkan MHA secara aktif.

Dengan adanya Perda, proses pengakuan hutan adat dapat dilakukan secara lebih cepat, transparan, dan akuntabel.

Selain itu, Perda juga dapat mengatur mengenai pengelolaan hutan adat oleh MHA. Perda dapat memberikan kewenangan kepada MHA untuk mengelola hutan adat sesuai dengan hukum adat mereka, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perda juga dapat mengatur mengenai mekanisme pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan hutan adat, sehingga hutan adat dapat dikelola secara lestari dan berkelanjutan.

Implementasi Putusan MK terkait hutan adat bukan hanya memberikan manfaat bagi MHA, tetapi juga bagi negara dan masyarakat luas.

Hutan adat memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup, menyediakan sumber air bersih, dan mengurangi risiko bencana alam.

Dengan memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak MHA atas hutan adat, kita turut berkontribusi pada pelestarian lingkungan hidup dan pembangunan yang berkelanjutan.

Urgensi Perda Masyarakat Hukum Adat

Urgensi Perda Masyarakat Hukum Adat (MHA) sangatlah jelas dan mendesak. Perda MHA bukan hanya sekadar pengakuan simbolis, tetapi merupakan instrumen hukum yang vital untuk melindungi hak-hak konstitusional MHA, mencegah konflik agraria dan kerusakan lingkungan, memberdayakan ekonomi dan sosial budaya MHA, menegaskan identitas dan kepastian hukum MHA, mengharmonisasikan hukum nasional dan hukum adat, serta mengimplementasikan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait hutan adat.

Dengan adanya Perda MHA, diharapkan keberadaan MHA dapat diakui, dihormati, dan dilindungi secara efektif, sehingga mereka dapat terus berkontribusi pada pembangunan bangsa yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan.

Setidaknya ada tiga tantangan utama yang harus diperhatikan dalam penyusunan perda ini. Pertama, identifikasi dan verifikasi masyarakat hukum adat.

Tidak semua kelompok yang mengklaim sebagai masyarakat hukum adat dapat langsung diakui dalam perda.

Diperlukan mekanisme verifikasi yang ketat agar tidak terjadi penyalahgunaan status hukum adat untuk kepentingan tertentu.

Kedua, harmonisasi dengan peraturan nasional. Perda harus selaras dengan UU yang lebih tinggi, seperti UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria, UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan berbagai regulasi sektoral lainnya.

Tanpa harmonisasi yang jelas, perda berpotensi menimbulkan konflik hukum dengan kebijakan nasional.

Ketiga, kapasitas pemerintah daerah. Tidak semua pemerintah daerah memiliki kapasitas dan pemahaman yang cukup dalam merancang perda yang berpihak pada masyarakat hukum adat.

Diperlukan pendampingan dan sinergi antara akademisi, praktisi hukum, serta perwakilan masyarakat adat.

Sebagai langkah konkret, pemerintah pusat perlu menerbitkan pedoman umum penyusunan perda masyarakat hukum adat agar tidak terjadi disparitas antarwilayah.

Partisipasi aktif masyarakat adat dalam proses perumusan perda harus menjadi prinsip utama agar perda yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan mereka.

Dengan demikian, imbauan Fahira Idris tidak hanya menjadi wacana politik, tetapi dapat diimplementasikan secara nyata untuk memperkuat posisi masyarakat hukum adat dalam sistem hukum nasional.

Keberadaan perda yang mengakui hak-hak mereka bukan sekadar formalitas, tetapi sebagai instrumen perlindungan dan pemberdayaan yang nyata bagi komunitas adat di seluruh Indonesia.