Jakarta -

Sidang perdana kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku yang menjerat Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto digelar pekan depan. Tim hukum Hasto siap melawan KPK dalam sidang tersebut.

"Tentu kami siap untuk membela perkara ini secara baik, menurut hukum untuk menegakkan keadilan, untuk kebenaran, dan kepastian hukum," kata kuasa hukum Hasto, Maqdir Ismail kepada wartawan, Sabtu (8/3/2025).

Maqdir menyebut KPK bersikap berlebihan menggunakan kewenangannya dan akal-akalan dalam mengebut pelimpahan berkas perkara Hasto. Menurutnya, KPK tidak menghormati hukum acara pidana.

"Hanya saja kami menganggap KPK sangat berlebihan dalam menggunakan kewenangan mereka. Bahkan penggunaan kewenangan ini bukan hanya berlebihan tetapi juga dilakukan dengan cara-cara primitif, dan dilakukan dengan akal-akalan dan melawan hukum," kata Maqdir.

"Tindakan KPK terkait Mas Hasto, bukan hanya tidak menghormati proses hukum acara pidana yang sudah diatur tetapi mereka juga secara sengaja melanggar hukum. Misalnya dalam penyerahan tahap 2, mereka secara sengaja mengabaikan hak tersangka berkenaan dengan permintaan pemeriksaan ahli. Alasannya tidak masuk diakal, karena penyidik belum menerima disposisi dari Direktur Penyidikan," tambahnya.

Dia menilai KPK kejar tayang dalam penyelesaian dan pelimpahan berkas perkara Hasto. Sebagai informasi, sidang perdana Hasto terkait kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku digelar Jumat (14/3) di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

"Nampaknya mereka melakukan kegiatan karena ada kejar tayang," ujarnya.

Hasto Kristiyanto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dengan dua jeratan pasal sekaligus. Dia dijerat dengan pasal suap. Hasto bersama Harun Masiku diduga menyuap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan.

KPK juga menjerat Hasto dengan pasal perintangan penyidikan. Sekjen PDIP itu diduga menghalangi upaya pencarian KPK terhadap Harun Masiku yang saat ini masih buron.

Dia sempat mengajukan gugatan praperadilan atas status tersangkanya, tapi gugatan itu tidak diterima hakim. Hasto lalu melakukan gugatan praperadilan jilid kedua. Gugatan keduanya itu masih berproses di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Hasto Kristiyanto ditahan di rutan KPK sejak 20 Februari 2025. Kubu Hasto sempat mengajukan penangguhan penahanan, namun pihak KPK menyatakan akan fokus dalam memenuhi berkas perkara Hasto untuk segera disidangkan ke pengadilan.

(mib/zap)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra mengatakan saat ini pihaknya berupaya merancang undang-undang yang mengatur proses pemulangan narapidana atau transfer of prisoners.

Hal tersebut dilakukan lantaran hingga saat ini belum ada undang-undang yang mengatur tentang proses pemulangan narapidana ke negara asal.

"Rancangan undang-undang terkait pemindahan narapidana masih dalam tahap persiapan. Saat ini, dasar hukum pemindahan ini masih berdasarkan hubungan baik dengan negara lain dan asas kemanusiaan," kata Yusril saat berbicara dalam Seminar Nasional Pemulangan Narapidana dalam Kajian Hukum Internasional yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Surabaya (Ubaya) secara virtual, seperti dikutip dalam siaran pers resmi, Sabtu.

Menurut Yusril, pemulangan narapidana memiliki beberapa dasar penting yakni hubungan baik antarnegara, aspek kemanusiaan, dan penerapan prinsip bahwa hukuman mati sudah tidak lagi berlaku di negara pemberi hukuman.

Selain itu, pemulangan narapidana ke negara asal juga dilakukan dengan syarat-syarat yang sudah disepakati kedua negara.

Beberapa syarat yang diatur yakni negara asal terpidana harus mengakui hukuman yang dijatuhkan oleh Indonesia, dan menerima sisa hukuman yang belum dijalani, kecuali hukuman mati.

Walau demikian, Yusril tidak memungkiri adanya celah hukum yang muncul dari sistem pemulangan narapidana ini.

Celah-celah hukum itu berpotensi meringankan beban hukuman kepada narapidana ketika sudah sampai di negara asal.

Karenanya, perlu adanya kerja sama antar ke dua belah pihak negara untuk memastikan proses hukum uang dijalani narapidana sesuai dengan yang telah disepakati.

"Salah satu contoh adalah kasus Mary Jane. Dalam transfer of prisoner ini, Filipina memberikan akses kepada Kedutaan Besar Indonesia di Filipina untuk memantau perkembangan kasusnya," ujar Yusril.

Di akhir seminar, Yusril kembali menekankan pemulangan narapidana adalah hal yang layak untuk dilakukan karena merupakan bagian penting dari diplomasi internasional Indonesia.

"Kami akan terus memperjuangkan kerja sama yang menguntungkan bagi kedua belah pihak, dengan tetap mengutamakan hak asasi manusia dan keadilan," tutupnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto diusulkan supaya membebastugaskan Listyo Sigit Prabowo dari jabatannya sebagai Kapolri. Hal ini karena Polri yang kini justru disebut lebih banyak terlibat politik ketimbang menjalankan penegakan hukum.

Usulan tersebut disampaikan Pendiri Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti dalam diskusi Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) bertajuk ' Urgensi Reformasi Polri' di Jakarta pada Jumat (7/3/2025) malam.

Ray menyentil Listyo Sigit yang lebih berbakat menjadi politisi ketimbang sebagai pimpinan penegak hukum. Sebab Ray mengamati Polri di tangan Listyo banyak terlibat dalam politik praktis.

"Saya lihat, Pak Listyo ini bakat politiknya jauh lebih kuat dibandingkan bakat aparat penegak hukumnya. Oleh karena itu, saya berharap Presiden segera membebaskan Pak Listyo dari tugasnya sebagai Kapolri agar bakat politiknya benar-benar tersalurkan," ujar Ray.

Ray meyakini Listyo Sigit Prabowo terampil dalam memainkan isu politik. Salah satunya Polri banyak terlibat mendukung program pemerintah dibanding memastikan kemananan dan ketertiban masyarakat.

Contohnya, Polri terlibat dalam Program Makan Bergizi Gratis dan memantau bursa saham yang bukan tugas dan fungsinya.

Sehingga Ray menyarankan Listyo menjadi pengurus partai politik yang saat ini tengah digagas Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

"Dia (Listyo) bersama Pak Jokowi mendirikan partai politik baru. Ketua umumnya adalah Pak Jokowi, Sekjen adalah Pak Listyo, cocok banget," ucap Ray.

Tanjungpandan, Belitung (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, membagikan bantuan sosial kepada keluarga Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), sebagai wujud kepedulian sosial dan implementasi dari misi pemasyarakatan pasti bermanfaat untuk masyarakat.

"Kami berharap bantuan ini dapat memberikan manfaat bagi keluarga WBP dan masyarakat sekitar sehingga semakin mempererat hubungan baik antara lapas dan warga," kata Kepala Lapas Kelas II B Tanjungpandan, Royhan Al Faisal di Badau, Sabtu.

Ia mengatakan, bantuan sosial tersebut juga dibagikan kepada masyarakat kurang mampu yang berada di wilayah sekitar Lapas Kelas II B Tanjungpandan.

"Kegiatan ini merupakan bagian dari peran pemasyarakatan dalam membangun nilai kemanusiaan dan solidaritas sosial," ujarnya.

Ia menambahkan, penyerahan bantuan sosial berupa paket sembako ini juga sebagai implementasi misi "Pemasyarakatan PASTI Bermanfaat".

"Dengan harapan dapat meringankan beban kebutuhan ekonomi masyarakat sehingga dapat menjalankan ibadah puasa dengan khusyuk," katanya.

Selain itu, lanjut Kalapas Tanjungpandan, pembagian bantuan sosial ini menjadi bentuk nyata bahwa pemasyarakatan bukan hanya tentang pembinaan terhadap WBP saja.

"Akan tetapi juga berkontribusi bagi lingkungan sekitar," ujar Kalapas.

Kepala Desa Cerucuk, Kusnadi di Cerucuk, Badau menyambut positif kegiatan penyaluran bantuan sosial dari pihak Lapas Kelas II B Tanjungpandan.

"Kami sangat mengapresiasi atas kepedulian Lapas Tanjungpandan terhadap warga kami yang membutuhkan, semoga menjadi amal kebaikan dan keberkahan bagi Lapas Tanjungpandan," katanya.

Selayar -

Dua personel Polres Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan (Sulsel), diduga lalai sehingga 3 tahanan kabur dari dalam sel. Keduanya kini diperiksa Propam meski 3 tahanan tersebut telah ditangkap kembali kurang dari 24 jam.

Tiga tahanan tersebut kabur dari Rutan Polres Kepulauan Selayar pada Kamis (6/3) sekitar pukul 02.00 Wita. Kapolres Selayar AKBP Adnan Pandibu mengatakan ketiga tahanan tersebut telah ditangkap kembali.

"Iya (ada tahanan kabur). Tiga yang kabur dan sudah ditangkap semuanya," ujar Adnan kepada detikSulsel, Jumat (7/3/2025).

Dia mengatakan 3 tahanan kabur usai menjebol bagian depan rutan. Saat itu, petugas jaga lalai dan tidak berada di tempat.

"Dia (tahanan kabur) lewat depan, dia jebol, piket lalai enggak ada di situ, akhirnya dia bisa kabur bertiga. Setelah ketahuan beberapa waktu kemudian, dikejar, paginya ketangkap," katanya.

2 Petugas Jaga Diperiksa Propam

Ps Kasi Humas Polres Selayar Aipda Suardi Alimuddin menambahkan dua personel polisi yang bertugas saat kejadian telah diperiksa Propam. Namun Suardi tidak mengungkap identitas kedua personel tersebut.

"Dua orang (personel diperiksa)," ujar Aipda Suardi Alimuddin kepada detikSulsel, Jumat (7/3).

Dua personel jaga tersebut dianggap lalai karena tidak berada di ruang jaga sehingga tahanan kabur. Selain itu, keduanya tidak melakukan pemeriksaan terhadap kondisi sel tahanan.

"Itu saja (tidak berada di tempat). Kemudian dia juga mungkin lalai memperhatikan kondisi sel begitu. Dia, kan, harusnya memeriksa semua sel. Pintunya bagus enggak? Gemboknya bagus enggak? Dindingnya aman tidak? Intinya lalai. Itu, kan, tidak berada di tempat," katanya.

Suardi mengatakan pos jaga tidak boleh kosong apalagi petugas jaga lebih dari satu orang. Hal ini untuk mencegah tahanan kabur dan memastikan keamanan para tahanan di dalam sel.

"Perintah Kapolres (AKBP Adnan Pandibu), untuk jaga tahanan itu tidak boleh, tidak ada toleransi, mereka harus berada di lokasi pelaksanaan tugas, di ruang jaga itu. Selalu harus ada, tidak boleh kosong. Tidak boleh mereka pergi, petugas harus ada," ucapnya.

Suardi menuturkan dua personel jaga saat itu meninggalkan pos untuk nongkrong. Perbuatan keduanya pun dinilai melanggar standard operating procedures (SOP) yang mengharuskan petugas jaga tetap berada di tempat selama bertugas.

"(Personel) lengah karena mungkin dia keluar ngopi begitu. Pergi nongkrong, kan. Iya (pelanggaran SOP), dia tidak hadir. Dia tidak melaksanakan tugas dengan benar," tuturnya.

"Salah satu SOP dari jaga tahanan itu adalah tidak boleh meninggalkan tempat jaga selama bertugas. Minimal jaga itu 2 orang. Tidak boleh 1 orang karena prinsipnya saling mengawasi juga mereka," tambahnya.

Suardi menegaskan kaburnya 3 tahanan dari dalam sel tidak melibatkan pihak lain. Pihaknya juga telah melakukan evaluasi sistem penjagaan tahanan agar kejadian serupa tidak terulang.

"Iya, Kapolres sudah langsung evaluasi," ungkapnya.

3 Tahanan Kabur Ditangkap di Bantaeng

Aipda Suardi tidak mengungkap identitas ketiga tahanan yang kabur. Dia mengatakan ketiga tahanan merupakan tersangka kasus berbeda, yakni kasus asusila, pencurian, dan penganiayaan.

"Ada tiga orang yang kabur. Kasusnya itu ada asusila, pencurian, sama penganiayaan. Sudah ditemukan dan ditangkap kembali kurang dari satu kali 24 jam. Ketiganya sudah kembali ditahan di Rutan Polres Selayar," ucapnya.

Suardi membeberkan tiga tahanan yang kabur berhasil diamankan kembali di sekitar Kota Benteng sebelum sempat melarikan diri lebih jauh. Ketiganya ditangkap di dua lokasi berbeda.

"Di sekitar Kota Benteng. Intinya belum jauh dari kota," bebernya.

(hsr/hsr)

KOMPAS.com – Seorang narapidana kasus narkoba, Sayed Fackrul, kembali dijatuhi vonis hukuman mati oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi, Kabupaten Aceh Timur, pada Kamis (6/3/2025).

Ini menjadi kali kedua Sayed menerima vonis serupa dalam kasus narkotika.

Vonis pertama dijatuhkan oleh Mahkamah Agung melalui putusan Nomor: 4059 K/Pid.Sus/2023 pada 7 September 2023.

Namun, meski sudah menunggu eksekusi, Sayed kembali terjerat kasus baru: menyelundupkan narkoba seberat 185,5 kilogram dari dalam penjara.

Dalam sidang terbaru, majelis hakim yang diketuai Asra Saputra, dengan anggota Zaki Anwar dan Reza Bastira Siregar, kembali menjatuhkan hukuman mati kepada Sayed.

Ia dinyatakan sebagai otak penyelundupan sabu dari perairan Malaysia-Indonesia, yang ditangkap di Perairan Ujung Peureulak, Aceh Timur, pada 15 Juni 2024.

“Dia ini menunggu dihukum mati, lalu divonis mati lagi tadi. Ini agak langka terjadi di Indonesia. Selama saya dinas di Idi, ini baru kali pertama,” ujar Ketua Majelis Hakim Asra Saputra saat dihubungi, Kamis (6/3/2025).

Sayed menjalankan bisnis haramnya dari balik jeruji Lapas Kelas IIA Lambaro, Banda Aceh.

Ia terbukti mengendalikan jaringan narkotika meskipun sudah divonis mati sebelumnya.

Hingga kini, belum diketahui apakah Sayed akan mengajukan banding atau meminta grasi kepada Presiden RI Prabowo Subianto.

Namun, putusan ini menjadi salah satu kasus langka di Indonesia: seorang narapidana yang dua kali dijatuhi hukuman mati untuk kejahatan yang sama. (Kontributor Lhokseumawe Masriadi|Editor: Farid Assifa)

Jakarta (ANTARA) - Beragam peristiwa yang berkaitan dengan undang-undang dan penindakan hukum terjadi di sepanjang Jumat (7/3).

Dari mulai perang teknologi dalam pengungkapan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) hingga KPK tetapkan Sekretaris Jenderal DPR RI menjadi tersangka.

Berikut rangkuman berita hukum yang telah disusun Antara.

1. Kemenko Kumham Imipas sebut teknologi berperan deteksi potensi TPPO

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) menyebutkan teknologi berperan penting dalam mendeteksi potensi perdagangan orang sejak dini.

Dalam rapat koordinasi dengan Kemenko Bidang Politik dan Keamanan (Polkam) di Jakarta, Selasa (5/3), Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Kelembagaan Keimigrasian dan Pemasyarakatan Kemenko Kumham Imipas Herdaus mengatakan bahwa perdagangan orang masih marak terjadi di Indonesia.

Baca di sini

2. Pelapor dugaan suap pemilihan ketua DPD serahkan data tambahan ke KPK

Jakarta (ANTARA) - Muhammad Fithrat Irfan selaku pelapor kasus dugaan suap pemilihan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI periode 2024–2029 menyerahkan sejumlah data tambahan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat.

"Hari ini, 7 Maret 2025, saya mendatangi kembali Gedung KPK RI untuk melengkapi data-data yang diduga 95 orang yang terlibat dalam suatu pemilihan pimpinan, ketua DPD RI dan wakil ketua MPR RI unsur DPD," kata Fithrat Irfan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat.

Baca di sini

3. Kepala BNN: Bandar narkoba gunakan istilah "Jumat Berkah"

Pangkalpinang (ANTARA) - Kepala BNN Republik Indonesia Mathinus Hukom menyatakan prihatin bandar narkoba menggunakan istilah "Jumat Berkah" guna mengambil hati masyarakat untuk memuluskan bisnis haramnya.

"Saya sedih ada bandar narkoba menggunakan istilah Jumat Berkah untuk mengambil hati masyarakat," kata Mathinus Hukom di Pangkalpinang, Jumat.

Baca di sini

4. Kejagung periksa mantan Dirjen Migas terkait kasus minyak mentah

Jakarta (ANTARA) - Kejaksaan Agung memeriksa dua mantan Dirjen Migas Kementerian ESDM sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) pada tahun 2018—2023.

"Penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) memeriksa TA (Tutuka Ariadji) selaku Dirjen Migas pada Kementerian ESDM periode 2020–2024," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar ketika dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Baca di sini

5. KPK tetapkan Sekjen DPR Indra Iskandar tersangka korupsi rumah jabatan

Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar dan enam orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020.

"Untuk tersangka tujuh orang, yaitu Indra Iskandar selaku PA (pengguna anggaran) dan kawan-kawan," kata Ketua KPK Setyo Budiyanto saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Baca di sini

Pewarta: Walda Marison
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Selama bulan Ramadhan, umat Islam diwajibkan untuk menahan diri dari makan, minum, dan segala hal yang dapat membatalkan puasa. Selain itu, mereka juga dianjurkan untuk menjaga sikap dan perilaku, termasuk dalam berinteraksi dengan lawan jenis, agar kesucian ibadah puasa tetap terjaga.

Dalam ajaran Islam, pacaran dimaknai sebagai proses perkenalan dan penjajakan untuk mencari pasangan hidup yang sah melalui pernikahan. Namun, pacaran tidak dibenarkan jika dilakukan dengan cara yang mengarah pada pergaulan bebas atau perbuatan zina, yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

Salah satu pertanyaan yang kerap muncul di tengah masyarakat adalah mengenai hukum berpacaran saat menjalankan ibadah puasa. Untuk memahami lebih lanjut, berikut penjelasan mengenai hal tersebut berdasarkan pandangan Islam.

Pacaran dalam perspektif Islam

Islam tidak mengenal konsep pacaran seperti yang umum dipahami saat ini. Berduaan dengan lawan jenis yang bukan mahram dianggap sebagai perbuatan yang mendekati zina dan dilarang dalam Islam. Rasulullah SAW bersabda:

"Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan sekali-kali berkhalwat (berduaan) dengan perempuan yang bukan mahram karena yang ketiga di antara mereka adalah setan." (HR Ahmad)

Selain itu, aktivitas seperti menatap dengan syahwat, berpegangan tangan, atau tindakan fisik lainnya yang dapat menimbulkan nafsu juga termasuk dalam kategori zina mata, tangan, dan sebagainya, yang sebaiknya dihindari.

Hukum pacaran saat berpuasa Ramadhan

Secara teknis, pacaran tidak secara langsung membatalkan puasa selama tidak ada tindakan yang menyebabkan batalnya puasa, seperti keluarnya air mani akibat rangsangan fisik atau berhubungan intim. Namun, aktivitas pacaran dapat menimbulkan godaan yang berpotensi merusak kesucian ibadah puasa.

Jika seseorang memandang pasangannya dengan syahwat hingga mengeluarkan air mani, maka puasanya dianggap batal. Selain itu, meskipun pacaran tidak serta-merta membatalkan puasa, perbuatan tersebut dapat mengurangi pahala ibadah yang dijalankan.

Hal ini sejalan dengan ajaran Rasulullah SAW, yang mengingatkan umat Islam untuk menjaga diri dari hal-hal yang dapat mengurangi nilai puasa. Dengan demikian, Rasulullah SAW bersabda:

"Barangsiapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta malah mengamalkannya, maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan haus yang dia tahan." (HR. Bukhari no. 1903)

Hadis ini menegaskan pentingnya menjaga perilaku dan menjauhi perbuatan maksiat agar ibadah puasa tetap sempurna. Salah satu bentuk menjaga kesucian puasa adalah dengan menghindari hal-hal yang dapat mengarah pada dosa, termasuk pacaran yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Menjaga diri dari perbuatan yang dilarang selama berpuasa tidak hanya mencegah batalnya puasa secara teknis, tetapi juga mempertahankan pahala dan nilai ibadah. Dengan demikian, menghindari pacaran yang dapat menimbulkan godaan merupakan bagian dari upaya menjaga kesempurnaan puasa.

Dengan memahami pandangan Islam mengenai pacaran saat puasa, diharapkan umat Muslim dapat lebih berhati-hati dalam menjaga perilaku dan interaksi dengan lawan jenis selama bulan Ramadan, sehingga ibadah puasa dapat dilaksanakan dengan sempurna dan mendapatkan ridho Allah SWT.

Pewarta: M. Hilal Eka Saputra Harahap
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Puasa Ramadhan merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh umat Muslim di seluruh dunia. Selama berpuasa, umat Muslim diwajibkan menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari.

Namun, di tengah pelaksanaannya, muncul berbagai pertanyaan di kalangan masyarakat terkait hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Salah satu pertanyaan yang sering muncul adalah apakah menonton film dewasa saat berpuasa dapat membatalkan puasa? Simak penjelasannya berikut ini.

Hukum menonton film dewasa saat berpuasa

Menonton film dewasa dapat dikategorikan sebagai aktivitas melihat suatu objek dengan dorongan syahwat. Dalam perspektif hukum Islam, memandang sesuatu dengan syahwat tidak termasuk dalam hal-hal yang secara langsung membatalkan puasa. Oleh karena itu, secara hukum, menonton film dewasa tidak serta-merta membuat puasa menjadi batal.

Namun, meskipun tidak membatalkan puasa, umat Muslim yang berpuasa dianjurkan untuk menghindari aktivitas tersebut. Hal ini bertujuan agar puasa tidak hanya menahan diri dari makan dan minum, tetapi juga menjaga kesucian hati dan pikiran dari hal-hal yang dapat mengurangi nilai ibadah.

Dalam literatur fikih, ulama sering membahas berbagai tindakan yang sebaiknya dihindari saat berpuasa, termasuk dalam hubungan suami istri. Imam An-Nawawi, misalnya, memberikan perhatian khusus terhadap tindakan yang dapat membangkitkan syahwat, karena hal tersebut berisiko mengurangi pahala puasa.

Lebih jauh, Imam An-Nawawi juga menjelaskan bahwa jika suatu tindakan menyebabkan ejakulasi, maka puasa menjadi batal. Oleh karena itu, segala bentuk aktivitas yang berpotensi menimbulkan dorongan syahwat berlebihan, termasuk menonton film dewasa, sebaiknya dijauhi agar ibadah puasa tetap bernilai sempurna.

فالاعتبار بتحريك الشهوة وخوف الانزال

Artinya: “Yang menjadi pertimbangan adalah sejauhmana tindakan tersebut mengobarkan syahwat dan dikhawatirkan terjadi ejakulasi dan orgasme.” (Lihat Imam An-Nawawi, Al-Majmu’ Syarhul Muhadzdzab, [Kairo, Al-Maktabah At-Taufiqiyyah: 2010 M], juz VI, hal. 323).

Para ulama sepakat bahwa menjaga pandangan dan menjauhi hal-hal yang dapat membangkitkan nafsu adalah bagian dari etika berpuasa. Oleh karena itu, menonton film dewasa saat berpuasa sangat tidak dianjurkan dan sebaiknya dihindari untuk menjaga kesucian ibadah puasa.

Dalam menjalankan ibadah puasa, umat Muslim diharapkan tidak hanya menahan diri dari makan dan minum, tetapi juga dari perbuatan yang dapat merusak nilai ibadah tersebut. Menjaga pandangan, pikiran, dan perbuatan dari hal-hal yang dilarang merupakan bagian integral dari puasa yang sempurna.

Dengan demikian, meskipun menonton film dewasa tidak membatalkan puasa secara langsung, perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan semangat dan tujuan puasa Ramadhan. Umat Muslim dianjurkan untuk menjauhi perbuatan tersebut demi menjaga kesucian dan kualitas ibadah puasa yang dijalankan.

Pewarta: M. Hilal Eka Saputra Harahap
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - Tujuh fakta menarik seputar rompi tahanan warna pink yang dikenakan oleh Harvey Moeis diulas dalam artikel ini. Ya, pria kelahiran 30 November 1985 ini telah menjadi perhatian publik dalam beberapa tahun terakhir.

Suami Sandra Dewi itu ditahan di Rumah Tahanan Negara di Salemba, Jakarta Selatan setelah Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan pengusaha kaya tersebut sebagai tersangka pada 28 Maret 2024.

Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta menaikkan hukuman penjara Harvey yang semula hanya 6 tahun menjadi 20 tahun penjara dalam kasus korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk (TINS) periode 2015-2022.



Nah, ada salah satu hal yang menarik perhatian mengenai warna rompi tahanan yang dikenakannya. Tidak hanya itu, kisah hidupnya, karier, hingga pernikahannya dengan Sandra Dewi juga turut mencuri perhatian.

Berikut adalah 7 fakta menarik seputar rompi tahanan yang dikenakan oleh Harvey Moeis dan makna di balik warna tersebut.

1. Harvey Moeis Pengusaha Muda dari Keluarga Konglomerat

Harvey Moeis lahir dari keluarga yang memiliki pengaruh besar, khususnya di bidang bisnis pertambangan. Ayahnya, Hayong Moeis, merupakan seorang pengusaha sukses yang juga dikenal luas dalam industri ini.

Dengan warisan yang cukup besar, Harvey pun melanjutkan jejak ayahnya dan membangun karier yang sangat sukses di usia muda. Keterlibatannya di dunia usaha, terutama di sektor pertambangan, telah membawa Harvey pada berbagai kesempatan yang menguntungkan.

Sebagai anak dari keluarga konglomerat, Harvey Moeis memiliki akses yang lebih mudah untuk meniti karier dan membangun kekayaan. Keberhasilannya ini sangat terkait dengan bimbingan dan warisan yang diterima dari orang tuanya.

Kendati demikian, tak banyak yang tahu bahwa kehidupan pribadinya juga sering menjadi sorotan publik, seperti pernikahannya yang megah dan keterlibatannya dalam kasus korupsi.

2. Perbedaan Rompi Tahanan Harvey Moeis dan Ferdy Sambo

Salah satu momen yang menarik perhatian publik adalah ketika Harvey Moeis dan Ferdy Sambo sama-sama terlibat dalam kasus hukum yang mencuat ke permukaan. Hal yang menjadi pusat perhatian adalah perbedaan warna rompi tahanan yang mereka kenakan.

Harvey Moeis, yang dikenal sebagai suami dari Sandra Dewi, terlihat mengenakan rompi berwarna pink, sementara Ferdy Sambo mengenakan rompi oranye. Perbedaan warna rompi ini mengundang banyak pertanyaan dan spekulasi di kalangan publik.

Apa sebenarnya arti dari warna-warna rompi tersebut? Kenapa Harvey Moeis mengenakan rompi pink, sedangkan Ferdy Sambo memakai rompi oranye? Berikut penjelasannya yang lebih rinci.

3. Arti Warna Rompi Tahanan: Tiga Kategori Utama

Di Indonesia, warna rompi tahanan bukan sekadar pemakaian yang acak. Ternyata, warna rompi tersebut memiliki arti khusus yang berkaitan dengan jenis kasus yang dihadapi dan institusi penegak hukum yang menangani kasus tersebut.

Berdasarkan peraturan yang berlaku, berikut adalah tiga warna rompi tahanan yang sering digunakan:
Rompi Pink: Digunakan oleh tahanan yang terlibat dalam kasus korupsi atau tindak pidana khusus. Harvey Moeis, yang terjerat dalam kasus korupsi timah, mengenakan rompi pink ini karena kasusnya ditangani oleh Satuan Kerja Tindak Pidana Khusus di bawah Kejaksaan Agung.

Rompi Merah: Digunakan oleh tahanan yang terlibat dalam kasus pidana umum. Kasus ini mencakup berbagai jenis kejahatan yang tidak berkaitan dengan tindak pidana khusus dan ditangani oleh satuan kerja yang berfokus pada pidana umum.

Rompi Oranye: Rompi ini dikenakan oleh tahanan yang berasal dari instansi penegak hukum lainnya, seperti Kepolisian Republik Indonesia (Polri) atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Warna oranye ini memudahkan petugas keamanan untuk mengenali asal tahanan, baik itu dari Polri atau KPK.

4. Harvey Moeis dan Kasus Korupsi Timah

Kasus hukum yang melibatkan Harvey Moeis terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam industri pertambangan timah. Dalam hal ini, karena kasus yang dihadapinya adalah kasus korupsi, ia wajib mengenakan rompi berwarna pink.

Ini menunjukkan bahwa kasusnya ditangani oleh Satuan Kerja Tindak Pidana Khusus di bawah Kejaksaan Agung. Keterlibatannya dalam skandal ini mengguncang banyak pihak, mengingat posisi Harvey yang cukup terkenal sebagai pengusaha sukses.

Namun, yang tak kalah mencuri perhatian adalah cara hukum menangani kasus-kasus semacam ini dengan tegas, salah satunya dengan penggunaan rompi pink sebagai simbol penting bagi tahanan yang terlibat dalam tindak pidana khusus.

5. Ferdy Sambo dan Kasus Pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat

Sementara itu, Ferdy Sambo terlibat dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat, yang menjadi salah satu peristiwa besar dalam sejarah hukum Indonesia. Dalam penanganan kasus ini, Ferdy Sambo terlihat mengenakan rompi oranye.

Ini mencerminkan bahwa kasus ini ditangani oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) pada awalnya. Kasus ini menciptakan gelombang besar di kalangan masyarakat, terutama terkait dengan peran Sambo dalam tragedi tersebut.

Rompi oranye yang dikenakannya juga menjadi simbol penting bahwa ia berasal dari instansi penegak hukum yang sedang menghadapi proses hukum yang sangat besar.

6. Makna Penting Warna Rompi dalam Proses Penyidikan dan Persidangan

Warna rompi tahanan di Indonesia memiliki peran penting dalam menunjukkan status hukum seseorang selama proses penyidikan atau persidangan. Ini menjadi cara yang efektif bagi petugas keamanan dan masyarakat untuk mengidentifikasi tersangka dan mengetahui instansi mana yang menangani kasus tersebut.

Dalam hal ini, penggunaan rompi sesuai dengan jenis kejahatan sangat berguna untuk menjaga keamanan dan transparansi selama proses hukum berlangsung.

Penggunaan rompi berwarna tertentu juga bertujuan untuk memastikan bahwa tahanan dari berbagai institusi penegak hukum dapat dikenali dengan mudah. Ini membuat pengawasan lebih teratur dan memastikan bahwa semua prosedur hukum dilakukan dengan tepat.

7. Kontroversi Seputar Rompi Tahanan dan Peran Media Sosial

Tidak hanya menjadi perhatian publik di dunia nyata, perbedaan warna rompi tahanan yang dikenakan oleh Harvey Moeis dan Ferdy Sambo juga menjadi perbincangan hangat di media sosial. Warganet sering kali memberikan berbagai spekulasi terkait dengan alasan di balik pemakaian warna rompi tersebut.

Beberapa pihak bahkan mengkritik penggunaan rompi berwarna pink yang dianggap mencolok dan tidak sesuai dengan citra yang diharapkan bagi tersangka dalam kasus besar seperti korupsi. Namun, terlepas dari kontroversi tersebut, penggunaan rompi berwarna pada akhirnya memiliki tujuan yang lebih besar, yaitu sebagai alat identifikasi yang jelas dalam sistem hukum Indonesia.

Meski begitu, pembicaraan tentang hal ini di media sosial juga mengindikasikan adanya minat masyarakat yang semakin besar terhadap proses hukum yang terjadi di negara ini. Dalam dunia hukum Indonesia, pemakaian rompi tahanan memiliki makna yang sangat penting dan tidak bisa dipandang sebelah mata.

Seperti yang terjadi pada Harvey Moeis, yang mengenakan rompi pink karena kasus korupsinya, serta Ferdy Sambo yang mengenakan rompi oranye dalam kasus pembunuhan, kita dapat melihat bagaimana warna-warna rompi ini berkaitan erat dengan jenis kasus dan lembaga penegak hukum yang menangani perkara tersebut.

Sebagai bagian dari transparansi hukum dan pengawasan yang lebih baik, pemahaman tentang makna warna rompi ini memberikan wawasan baru tentang sistem hukum di Indonesia. Meski kontroversi mengenai pemakaian rompi sering muncul, tidak bisa dipungkiri bahwa hal ini memiliki peran penting dalam proses penyidikan dan persidangan.

Seiring berjalannya waktu, masyarakat akan semakin paham mengenai peraturan ini, yang pada akhirnya akan membawa pada sistem hukum yang lebih adil dan transparan.

POLEWALI MANDAR, iNewsPolman.id – Dalam rangka memberikan pembinaan spiritual kepada para tahanan, Wakil Kepala Kepolisian Resor (Wakapolres) Polman, Kompol Kemas Aidil Fitri, bersama Kepala Bagian Sumber Daya Manusia (Kabag SDM) Polres Polman, AKP Mustakim, menggelar Kajian Ramadhan di ruang tahanan Polres Polman, Jumat (7/3/25).

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pencerahan rohani dan pembinaan mental kepada para tahanan agar mereka dapat lebih memahami makna Ramadhan sebagai momentum introspeksi diri.

"Kami ingin para tahanan memanfaatkan bulan suci ini untuk meningkatkan ketakwaan dan memperbaiki diri. Ini adalah wujud perhatian kami terhadap pembinaan, tidak hanya fisik tetapi juga mental dan spiritual," ujar Kompol Kemas Aidil Fitri.

Dalam kajian ini, AKP Mustakim memberikan materi tentang pentingnya introspeksi dan peningkatan kualitas ibadah selama Ramadhan.

Ia menekankan bahwa Ramadhan bukan sekadar menahan lapar dan dahaga, tetapi juga momen memperbaiki diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik.

"Kami berharap kajian ini bisa menanamkan kesadaran pada mereka untuk berubah, bukan hanya selama di tahanan, tapi juga setelah mereka bebas nanti," tambahnya.

Polres Polman menegaskan komitmennya untuk terus mengedepankan pendekatan humanis dalam pembinaan tahanan.

Melalui kajian ini, diharapkan suasana di ruang tahanan menjadi lebih kondusif dan para tahanan bisa menjalani masa hukuman dengan pemahaman spiritual yang lebih baik.

Kegiatan ini juga menjadi wujud kepedulian Polres Polman terhadap pembinaan narapidana, agar mereka dapat kembali ke masyarakat dengan mental yang lebih kuat dan akhlak yang lebih baik.

Editor : Huzair.zainal

Kami mendukung dan kami menyerahkan kepada jaksa dan BPK.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Haryadi berharap agar penegakan hukum terkait dengan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah anak usaha PT Pertamina tidak ada campur tangan politik di dalamnya.

"Biarkan penegak hukum bekerja mengusut sampai tuntas, jangan ada campur tangan politik di sini," kata Bambang dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

Untuk itu, pihaknya tidak mempunyai rencana untuk menarik ke ranah politik kasus tersebut dengan membentuk panitia khusus (pansus) di komisi yang membidangi energi, sumber daya mineral (ESDM), lingkungan hidup, dan investasi itu.

"Tidak ada wacana pansus, kami percaya profesionalisme Kejaksaan Agung. Kami tidak masuk di ranah hukum, hukum silakan ditegakkan setegak-tegaknya," ujarnya.

Bambang percaya dengan kinerja Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam mengusut kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah yang terjadi dalam kurun waktu 2018—2023 tersebut.

Oleh karena itu, dia menyerahkan penegakan kepada Kejagung dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang digandeng untuk menghitung kerugian negara dalam kasus tersebut.

"Kami mendukung dan kami menyerahkan kepada jaksa dan BPK," tuturnya..

Selain penegakan hukum, dia mendukung perbaikan Pertamina dalam hal pelayanan masyarakat. Hal ini agar perusahaan pelat merah itu harus diselamatkan dari oknum-oknum nakal.

"Jangan karena perbuatan oknum-oknum, Pertamina yang aset bangsa ini malah jadi rusak. Tangkap oknumnya, tetapi kita selamatkan dan perbaiki Pertamina agar bisa melayani masyarakat lebih baik lagi," kata dia.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025