JAKARTA, KOMPAScom- Agensi aktor ternama Kim Soo Hyun, Gold Medalist, menyatakan akan mengambil tindakan hukum terhadap Garosero Research Institute (Ga Se Yeon) atas penyebaran informasi palsu mengenai kehidupan pribadi sang aktor.

Tuduhan itu menyebutkan bahwa Kim Soo Hyun pernah menjalin hubungan asmara dengan mendiang aktris Kim Sae Ron sejak tahun 2015.

Pada 10 Maret 2025, Gold Medalist merilis pernyataan resmi yang dengan tegas membantah klaim yang dibuat oleh saluran YouTube kontroversial tersebut.

"Klaim yang dibuat oleh Garosero Research Institute mengenai Kim Soo Hyun di YouTube hari ini sepenuhnya salah," kata agensi, dikutip dari Allkpop, Senin (10/3/2025).

"Perusahaan kami akan mempertimbangkan untuk mengambil tindakan hukum sekuat mungkin terhadap Garosero Research Institute karena telah menyebarkan informasi yang tidak benar," lanjutnya.

Tuduhan ini pertama kali mencuat dalam saluran YouTube Kim Se Ui (Kim Say), yang dikenal sering mengunggah konten kontroversial.

Dalam video tersebut, seseorang yang mengaku sebagai bibi dari mendiang Kim Sae Ron mengungkapkan bahwa aktris itu menjalin hubungan dengan Kim Soo Hyun pada 2015, ketika Kim Sae Ron masih berusia 15 tahun dan Kim Soo Hyun berusia 27 tahun.

Disebutkan bahwa hubungan tersebut berlangsung selama enam tahun hingga 2021.

Selain itu, Ga Se Yeon juga menuding adanya kolusi antara Gold Medalist dan YouTuber Lee Jin Ho dalam upaya mencemarkan nama baik Kim Sae Ron pasca kecelakaan yang melibatkan aktris itu saat mengemudi dalam keadaan mabuk.

Gold Medalist dengan tegas membantah tuduhan tersebut, menyebutnya sebagai fitnah yang tidak berdasar.

"Tuduhan ini, bersama dengan berbagai klaim jahat lainnya terhadap perusahaan kami dan Kim Soo Hyun, sepenuhnya salah, dan kami tidak dapat mengabaikannya," ujar agensi.

Gold Medalist juga menyatakan rasa dukanya atas meninggalnya Kim Sae Ron dan menyesalkan adanya spekulasi yang merusak reputasi mendiang.

Agensi tersebut mengecam keras tindakan Garosero Research Institute karena menyebarkan rumor tanpa bukti yang hanya bertujuan untuk mencemarkan nama baik.

"Kami sangat sedih atas berita kematian mendiang Kim Sae Ron, karena ia pernah menjadi bagian dari perusahaan kami, dan kami turut berduka cita atas kepergiannya," ucap perwakilan Gold Medalist.

Agensi juga memperingatkan agar publik tidak turut menyebarkan klaim tidak berdasar dan memperkuat rumor yang menyesatkan. Mereka menegaskan akan mengambil langkah hukum yang tegas untuk melindungi hak dan reputasi Kim Soo Hyun.

"Mohon menahan diri untuk tidak menyebarkan, memperkuat, atau mereproduksi informasi palsu yang tidak berdasar. Akhiri penyebaran klaim yang menyesatkan," tutur Gold Medalist dengan tegas.

Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Komandan Korem (Danrem) 051/Wkt Brigjen TNI Nugroho Imam Santoso meminta segenap jajaran untuk segera mendata panti asuhan guna memastikan perlindungan hukum anak, termasuk hak mereka sebagai warga negara.

"Langkah ini diambil guna memastikan anak-anak di panti asuhan maupun anak yatim lain mendapat perlindungan hukum dan haknya sebagai warga negara Indonesia, terutama terkait dengan administrasi kependudukan," kata Brigjen TNI Nugroho di Cikarang, Jawa Barat, Selasa.

Ia mengatakan instruksi ini merupakan bagian dari upaya Korem 051/Wijayakarta mendukung program pemerintah untuk meningkatkan kesadaran administrasi kependudukan di masyarakat, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak yatim dan panti asuhan.

Danrem menekankan bahwa dokumen administrasi kependudukan sangat penting bagi kelangsungan pendidikan, kesehatan dan masa depan anak, sekaligus sarana untuk mengakses berbagai layanan publik dengan lebih mudah dan tanpa hambatan.

"Setiap anak berhak mendapatkan identitas yang sah dan salah satu langkah penting untuk mewujudkan itu adalah dengan memiliki akta kelahiran. Kami ingin memastikan bahwa anak-anak yang berada di panti asuhan dan anak-anak yatim di wilayah Korem 051 mendapatkan hak mereka untuk tercatat secara resmi," katanya.

Dirinya berharap pendataan ini dapat dilakukan dengan penuh perhatian dan kepekaan terhadap kebutuhan anak-anak tersebut. Perwira seksi teritorial (pasiter) di jajaran masing-masing Kodim diminta untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat.

Kemudian dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) serta lembaga terkait lain dalam proses verifikasi hingga penerbitan akta kelahiran bagi anak-anak yang belum memiliki identitas tersebut.

Brigjen TNI Nugroho juga menegaskan akan terus memberikan dukungan dan supervisi terhadap pelaksanaan proses pendataan ini untuk memastikan agar tidak ada anak yang terlewatkan.

"Kami juga berharap masyarakat dapat turut berperan aktif dalam mendukung program ini sehingga anak-anak yang membutuhkan dapat segera mendapatkan hak untuk diakui sebagai warga negara yang sah," ucapnya.

Upaya ini juga diharapkan mampu menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan terjamin secara hak, khususnya anak-anak dengan keterbatasan akses terhadap administrasi kependudukan.

"Korem 051 berkomitmen untuk terus mendukung program-program yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak-anak di wilayah kami," kata dia.

Mataram (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, mengusulkan sebanyak 1.073 warga binaan mendapatkan remisi khusus atau pengurangan masa pidana pada momentum Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah.

"Alhamdulillah, saat ini usulan sedang tahap verifikasi oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI," kata Kepala Lapas Kelas II A Lombok Barat M. Fadli di Lombok Barat, Selasa.

Dia menyampaikan pihaknya mengusulkan besaran remisi khusus dengan kategori periode mulai dari 15 hari, 1 bulan, 1 bulan dan 15 hari, hingga 2 bulan.

Dari 1.073 warga binaan yang masuk dalam usulan, tercatat ada 181 narapidana di antaranya masuk dalam usulan remisi 15 hari. Kemudian, 775 orang masuk dalam usulan remisi 1 bulan, 101 orang untuk usulan remisi 1 bulan dan 15 hari, serta 16 orang masuk dalam usulan remisi 2 bulan.

"Dua dari 1.073 orang, diusulkan dapat remisi khusus kategori dua (RK II), langsung bebas," ucap dia.

Fadli menyampaikan pengusulan pemberian remisi ini sesuai dengan aturan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap narapidana tanpa terkecuali, berhak mendapatkan remisi asalkan telah memenuhi syarat tertentu.

"Jadi, tidak ada pengecualian, asalkan memenuhi syarat, pasti diusulkan. Seluruh proses pengusulan juga menggunakan SPPN yang setiap WBP dipantau oleh wali pemasyarakatan dan dilakukan penilaian asesmen risiko oleh asesor pemasyarakatan," ujarnya.

Syarat warga binaan yang diusulkan, lanjut Fadli, merupakan warga binaan yang telah menunjukkan perubahan sikap dan perilaku ke arah lebih baik selama menjalani masa pidana, aktif mengikuti program pembinaan serta telah memenuhi syarat administratif dan substansif.

Lebih lanjut, Fadli mengatakan penyerahan surat keputusan remisi Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah akan berjalan seperti biasanya, terbit paling lambat satu hari sebelum hari raya. Begitu pula dengan rincian narapidana yang masuk dalam daftar penerima remisi.

"Jadi, penyerahan SK dilaksanakan di hari raya nanti, saat ini usulan remisi dari setiap lapas maupun rutan di seluruh Indonesia masih dalam tahap verifikasi pihak DitjenPas," kata Fadli.

Pewarta: Dhimas Budi Pratama
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menteri Imipas) Agus Andrianto mengatakan, lapas yang melebihi kapasitas atau overcapacity menjadi salah satu penyebab insiden kaburnya sejumlah narapidana dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Kutacane, Aceh Tenggara, pada Senin (10/3/2025).

Agus mengatakan, Lapas Kelas IIB Kutacane tersebut memiliki kapasitas 100 orang.

Namun, saat ini dihuni lebih dari 368 orang.

"Masalahnya selalu itu, jadi overcapacity selalu jadi, bukan selalu menjadi alasan klasik, tetapi itulah adanya bahwa kapasitas Lapas Kutacane itu adalah 100 orang, namun dihuni oleh 368 orang warga binaan pemasyarakatan sehingga menimbulkan berbagai masalah," kata Agus dalam pidato sambutannya dalam acara di Gedung Kementerian Imipas, Jakarta, Selasa (11/3/2025).

Agus mengatakan, selain overcapacity, pihaknya akan memeriksa masalah kelayakan makanan yang menjadi penyebab insiden tersebut.

"Kita pengin tahu apa betul masalah makanan yang menjadi penyebab atau masalah yang lain sebagai dampak daripada perilaku petugas dalam pelayanan," ujarnya.

Agus mengatakan, saat ini Direktur Jenderal Pemasyarakatan bersama tim sedang berada di Aceh untuk mendapatkan informasi yang utuh terkait insiden tersebut.

"Maka, saya minta Pak Dirjen bersama tim dan diikuti anggota Komisi 13 bisa mendapatkan gambaran yang utuh soal kejadian yang ada di Aceh," ucap dia.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS), Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, membenarkan terjadi sejumlah narapidana kabur dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Kutacane, Aceh Tenggara, pada Senin (10/3/2025).

Kepala Subdirektorat Kerja Sama Ditjen PAS Rika Aprianti mengatakan, pihaknya masih melakukan analisis dan mengejar narapidana yang kabur.

"Warga binaan Pemasyarakatan yang melarikan diri masih dilakukan analisis nilai pastinya sambil terus dilakukan pengejaran narapidana yang masih melarikan diri," kata Rika dalam keterangan tertulis, Selasa (11/3/2025).

Rika mengatakan, saat ini sudah dilakukan penanganan dan pengendalian oleh pihak lapas bekerja sama dengan kepolisian, TNI, dan Pemda.

Ia juga mengatakan, pada Senin malam, tepatnya pukul 21.00 WIB, kondisi sudah mulai kondusif dan Kalapas sudah masuk blok untuk berdialog dan berinteraksi langsung dengan warga binaan pemasyarakatan.

"Pelayanan makan kepada warga binaan dilaksanakan sesuai ketentuan, dan penjagaan lapas saat ini dibantu oleh kepolisian dan TNI," ujarnya.

Rika mengatakan, saat ini Direktur Jenderal Pemasyarakatan sedang menuju Lapas Kutacane bersama jajaran terkait.

Sebelumnya, sejumlah narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh, kabur pada Senin (10/3/2025) sore.

Dari video yang beredar, disebutkan bahwa puluhan napi melarikan diri dari lapas tersebut.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) Provinsi Aceh Yan Rusmanto mengatakan, pihaknya masih melakukan pendataan jumlah narapidana yang kabur.

"Saya belum bisa memastikan berapa orang yang melarikan diri. Saat ini, petugas di lapas sedang menggelar apel untuk menghitung jumlah warga binaan. Nanti, detailnya akan kami informasikan, begitu juga penyebabnya," ujar Yan Rusmanto, dikutip dari Antara.

Saat ini, Yan Rusmanto sedang dalam perjalanan menuju Kutacane melalui jalur darat, yang diperkirakan memakan waktu sekitar 16 jam.

Menurut informasi yang dihimpun, para napi melarikan diri menjelang waktu berbuka puasa.

Beberapa napi kabur melalui pintu utama, sedangkan yang lain meloloskan diri dengan memanjat atap lapas.

Peristiwa ini sempat membuat panik warga yang berada di sekitar lapas.

Sejumlah warga bahkan merekam momen para narapidana melompat dari pintu gerbang utama menggunakan ponsel mereka.

Pihak berwenang saat ini masih melakukan pencarian dan penyelidikan lebih lanjut terkait insiden tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengatakan, aliran-aliran yang menambah rukun Islam menjadi 11 di Maros akan berhadapan dengan hukum apabila mengganggu ketenteraman umat beragama.

"Kalau itu sudah mengganggu ketenangan ketenteraman, apalagi merusak sendi-sendi hukum, itu akan berhubungan (berhadapan) dengan hukum," tutur Nasaruddin saat ditemui di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Selasa (11/3/2025).

Nasaruddin memahami setiap orang dapat mengekspresikan pikirannya karena Indonesia merupakan negara demokrasi.

Negara juga masih dapat memberikan toleransi kepada kelompok-kelompok tersebut, selama tidak melanggar hukum.

"Kita sangat yakin bahwa negara demokrasi seperti ini, setiap orang bisa mengekspresikan pikiran-pikirannya, tetapi sepanjang itu tidak melanggar hukum, maka bangsa kita juga memberikan toleransi," ujar dia.

Akan tetapi, Kemenag akan mengambil jalur hukum apabila kelompok tersebut mengganggu ketenangan dan ketenteraman.

"Ya, itu kita akan atur lah nanti. Saya kira itu tidak mengganggu, belum mengganggu ya, tapi memang kita harus menjadi perhatian kita," ucap dia.

Sebelumnya diberitakan, masyarakat Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, dihebohkan dengan keberadaan aliran Pangissengana Tarekat Ana' Loloa.

Aliran ini bermula di Dusun Bonto-bonto, Desa Bonto Somba, Kecamatan Tompobulu, sejak tahun 2024 dan dipimpin oleh seorang perempuan bernama Petta Bau.

Aliran ini menambah rukun Islam menjadi 11 serta menjanjikan surga bagi pengikutnya dengan syarat membeli benda pusaka.

Bukan hanya itu, mereka juga mengajarkan bahwa ibadah haji tak perlu ke Mekkah, cukup ke Gunung Bawakaraeng di Kabupaten Gowa.

Kapolsek Tompobulu AKP Makmur membenarkan bahwa aliran ini kembali menjadi perbincangan meskipun sudah ada sejak tahun lalu.

"Ada aktivitas di sana dan saya tidak tahu berapa jumlah pengikutnya. Saya juga berencana mempertemukan kembali mereka, antara aliran tersebut dengan MUI dan pemerintah daerah," kata Makmur, Kamis (6/3/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menteri Imipas) Agus Andrianto mengatakan, lapas yang melebihi kapasitas atau overcapacity menjadi salah satu penyebab insiden kaburnya sejumlah narapidana dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Kutacane, Aceh Tenggara, pada Senin (10/3/2025).

Agus mengatakan, Lapas Kelas IIB Kutacane tersebut memiliki kapasitas 100 orang.

Namun, saat ini dihuni lebih dari 368 orang.

"Masalahnya selalu itu, jadi overcapacity selalu jadi, bukan selalu menjadi alasan klasik, tetapi itulah adanya bahwa kapasitas Lapas Kutacane itu adalah 100 orang, namun dihuni oleh 368 orang warga binaan pemasyarakatan sehingga menimbulkan berbagai masalah," kata Agus dalam pidato sambutannya dalam acara di Gedung Kementerian Imipas, Jakarta, Selasa (11/3/2025).

Agus mengatakan, selain overcapacity, pihaknya akan memeriksa masalah kelayakan makanan yang menjadi penyebab insiden tersebut.

"Kita pengin tahu apa betul masalah makanan yang menjadi penyebab atau masalah yang lain sebagai dampak daripada perilaku petugas dalam pelayanan," ujarnya.

Agus mengatakan, saat ini Direktur Jenderal Pemasyarakatan bersama tim sedang berada di Aceh untuk mendapatkan informasi yang utuh terkait insiden tersebut.

"Maka, saya minta Pak Dirjen bersama tim dan diikuti anggota Komisi 13 bisa mendapatkan gambaran yang utuh soal kejadian yang ada di Aceh," ucap dia.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS), Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, membenarkan terjadi sejumlah narapidana kabur dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Kutacane, Aceh Tenggara, pada Senin (10/3/2025).

Kepala Subdirektorat Kerja Sama Ditjen PAS Rika Aprianti mengatakan, pihaknya masih melakukan analisis dan mengejar narapidana yang kabur.

"Warga binaan Pemasyarakatan yang melarikan diri masih dilakukan analisis nilai pastinya sambil terus dilakukan pengejaran narapidana yang masih melarikan diri," kata Rika dalam keterangan tertulis, Selasa (11/3/2025).

Rika mengatakan, saat ini sudah dilakukan penanganan dan pengendalian oleh pihak lapas bekerja sama dengan kepolisian, TNI, dan Pemda.

Ia juga mengatakan, pada Senin malam, tepatnya pukul 21.00 WIB, kondisi sudah mulai kondusif dan Kalapas sudah masuk blok untuk berdialog dan berinteraksi langsung dengan warga binaan pemasyarakatan.

"Pelayanan makan kepada warga binaan dilaksanakan sesuai ketentuan, dan penjagaan lapas saat ini dibantu oleh kepolisian dan TNI," ujarnya.

Rika mengatakan, saat ini Direktur Jenderal Pemasyarakatan sedang menuju Lapas Kutacane bersama jajaran terkait.

Jakarta (ANTARA) - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyoroti pentingnya pengarusutamaan Hak Asasi Manusia (HAM) nelayan seperti yang dipromosikan oleh Konvensi ILO 188 dan sejalan dengan misi Asta Cita Prabowo-Gibran.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Peneliti Senior BRIN, Tri Nuke Pudjiastuti dalam acara Peluncuran Hasil Survei Organisasi Perburuhan Internasional (ILO)-BRIN tentang Pekerjaan Layak di Sektor Perikanan Laut di Jakarta, Selasa.

“Meratifikasi Konvensi 188 dan Protokol 2014 tentang konvensi kerja paksa ini menjadi bagian yang penting bagi Indonesia guna menyelaraskan hukum nasional dan standar ketenagakerjaan internasional, memperkuat upaya dan meningkatkan kondisi kerjaan nelayan serta memerangi kerja paksa,” kata Tri.

Konvensi ILO No. 188 adalah Konvensi tentang Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan yang bertujuan untuk melindungi hak-hak dan kesejahteraan para pekerja di sektor perikanan, termasuk kondisi kerja yang layak, keselamatan di kapal, dan perlindungan sosial.

Sedangkan Protokol 2014 tentang Perikanan, berfungsi sebagai pelengkap dan penguatan terhadap Konvensi 188.

Tri menuturkan bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan besar di dunia dan memiliki garis pantai yang terpanjang keempat, sehingga sektor perikanan memegang peranan penting.

Kendati demikian, penangkapan ikan di laut merupakan salah satu profesi yang paling berbahaya, dan berbagai risiko berpotensi terjadi. Bukan hanya cuaca, tetapi juga pembajakan, eksploitasi, kerja paksa, perdagangan orang, pelecehan dan sebagainya.

Indonesia, lanjutnya, telah memiliki berbagai undang-undang dan peraturan yang mengatur pekerjaan layak di sektor perikanan, yang telah mengambil langkah-langkah signifikan untuk meningkatkan prinsip-prinsip dan hak dasar di tempat mereka bekerja, termasuk memerangi kerja paksa dan pekerjaan anak dengan meratifikasi berbagai Konvensi ILO.

Namun, tantangan di sektor perikanan tetap tinggi karena yurisdiksi yang tumpang tindih, kesulitan dalam menegakkan peraturan ketenagakerjaan, khususnya untuk armada penangkapan ikan skala kecil dan peradaran jauh. Untuk itu, meratifikasi Konvensi 188 dan Protokol 2014 tentang konvensi kerja paksa ini menjadi bagian yang penting bagi Indonesia.

“Sayangnya pengaturan dan pengawasan serta pelindungan kepada mereka terlihat belum mencukupi. Bukan tidak ada, sudah ada, dan itu kerja luar biasa antara KKP (Kementarian Kelautan dan Perikanan) maupun Kemnaker (Kementerian Ketenagakerjaan) maupun dari berbagai pihak. Tetapi masih belum cukup, mungkin juga karena luasnya,” ucapnya.

Peneliti itu menyampaikan bahwa hasil survei BRIN bersama ILO yang menemukan sejumlah pelanggaran terhadap hak-hak pekerja awak kapal perikanan, termasuk kerja paksa, menjadi kekuatan dasar dalam menyusun peraturan baru dan menjadi koridor implementasi di lapangan.

Apalagi, Presiden Prabowo mempunyai misi untuk memperkokoh HAM, meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, hingga penguatan sumber daya manusia, yang tercantum dalam delapan misi Asta Cita.

“Hasil (survei) menunjukkan adanya kesenjangan dan inkonsistensi legislasi dengan standar internasional dalam hal status pekerjaan, pendapatan, jam kerja, kesehatan dan keselamatan, jaminan sosial, dan prevalensi pekerja anak dan pekerja paksa. Padahal kita semua tahu, delapan misi atau Asta Cita Presiden Prabowo jelas terkait dengan penegakan HAM,” tuturnya.

"Apa yang menjadi kebijakan Presiden kita bukan sekedar wacana, tetapi haruslah diimplementasikan. Dalam situasi yang saat ini yang tidak mudah, tantangan yang tidak gampang, maka penting mempertimbangkan kembali reformasi hukum dan politik, serta bagaimana mengimplementasikannya di Indonesia yang ditujukan untuk menghapuskan kerja paksa di sektor perikanan," tambahnya.

Pewarta: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Komisi I DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin dan Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas guna membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto mengatakan bahwa pemerintah telah menyerahkan daftar inventarisasi masalah (DIM) terkait RUU tersebut yang terlampir dalam Surat Presiden Nomor: R-12/Pres/02/2025.

Menurut dia, Komisi I DPR RI juga telah mendengar masukan dari pakar, akademisi, Pepabri, hingga LSM.

"Raker Komisi I DPR RI dengan pemerintah hari ini diselenggarakan dalam rangka pembicaraan tingkat I mengenai pembahasan RUU," kata Utut di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono mengatakan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI perlu direvisi untuk memenuhi kebutuhan hukum yang berkembang dalam masyarakat. RUU TNI juga diperlukan untuk menyelaraskan dinamika dan peraturan perundang-undangan yang lebih baru.

"Perubahan ini dilandasi kebutuhan akan kepastian hukum terkait substansi-substansi esensi yang memerlukan perbaikan dan penyempurnaan, antara lain batasan pensiun TNI dan penempatan TNI pada jabatan sipil," kata Dave.

Menurut dia, perubahan lingkungan strategis dan tantangan geopolitik menuntut TNI lebih adaptif dan dinamis. Upaya penegakan kedaulatan hingga penjagaan keutuhan negara dan perlindungan keselamatan bangsa, menurut dia, memerlukan pengelolaan sumber daya yang lebih optimal dan peningkatan kapabilitas organisasi.

RUU TNI ini, kata dia, merupakan bagian dari proses reformasi TNI yang berkelanjutan dengan penekanan pada profesionalisme militer dalam menjaga kedaulatan, keutuhan teritorial, dan mencegah disintegrasi bangsa.

Adapun batasan usia masa dinas prajurit TNI dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-19/2021 dan Nomor 6/PUU-16/2016. Menurut dia, putusan-putusan tersebut menyatakan ketentuan mengenai batasan usia suatu jabatan merupakan open legal policy dari pembentuk undang-undang.

"Selain itu terdapat kebutuhan nyata, penting, dan mendesak, untuk mengubah ketentuan Pasal 47 mengenai peran prajurit aktif TNI di kementerian atau lembaga, sesuai dengan kebutuhan dan permintaan," kata dia.

Sebelumnya, Rapat Paripurna DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025.

Pembahasan RUU TNI diusulkan untuk masuk Prolegnas Prioritas 2025 didasarkan atas Surat Presiden RI Nomor R12/Pres/02/2025 tertanggal 13 Februari 2025. Dengan begitu, RUU tersebut pun menjadi usul inisiatif dari pemerintah.

Ada tugas lain selain perang tanpa melanggar prinsip demokrasi dan supremasi sipil

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan bahwa perubahan undang-undang TNI yang diajukan oleh pihak DPR RI diperlukan untuk memberikan landasan hukum yang lebih jelas terhadap peran TNI.

"Ada tugas lain selain perang tanpa melanggar prinsip demokrasi dan supremasi sipil," kata Sjafrie dalam Rapat Kerja bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

Dia juga menyebutkan beberapa sasaran dalam perubahan undang-undang TNI. Pertama, memperkuat kebijakan modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista) dan industri pertahanan di dalam negeri.

Kedua, memperjelas batasan dan mekanisme pelibatan TNI dalam tugas nonmiliter. Ketiga, meningkatkan kesejahteraan prajurit serta jaminan sosial bagi prajurit.

"Keempat, menyesuaikan ketentuan terkait kepemimpinan jenjang karir dan usia pensiun sesuai dengan kebutuhan organisasi," ujarnya.

Sebelumnya, Rapat Paripurna DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025.

Pembahasan RUU TNI diusulkan untuk masuk Prolegnas Prioritas 2025 didasarkan atas Surat Presiden RI Nomor R12/Pres/02/2025 tertanggal 13 Februari 2025. Dengan begitu, RUU tersebut pun menjadi usul inisiatif dari pemerintah.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Komisi I DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin dan Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas guna membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto mengatakan bahwa pemerintah telah menyerahkan daftar inventarisasi masalah (DIM) terkait RUU tersebut yang terlampir dalam Surat Presiden Nomor: R-12/Pres/02/2025.

Menurut dia, Komisi I DPR RI juga telah mendengar masukan dari pakar, akademisi, Pepabri, hingga LSM.

"Raker Komisi I DPR RI dengan pemerintah hari ini diselenggarakan dalam rangka pembicaraan tingkat I mengenai pembahasan RUU," kata Utut di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono mengatakan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI perlu direvisi untuk memenuhi kebutuhan hukum yang berkembang dalam masyarakat. RUU TNI juga diperlukan untuk menyelaraskan dinamika dan peraturan perundang-undangan yang lebih baru.

"Perubahan ini dilandasi kebutuhan akan kepastian hukum terkait substansi-substansi esensi yang memerlukan perbaikan dan penyempurnaan, antara lain batasan pensiun TNI dan penempatan TNI pada jabatan sipil," kata Dave.

Menurut dia, perubahan lingkungan strategis dan tantangan geopolitik menuntut TNI lebih adaptif dan dinamis. Upaya penegakan kedaulatan hingga penjagaan keutuhan negara dan perlindungan keselamatan bangsa, menurut dia, memerlukan pengelolaan sumber daya yang lebih optimal dan peningkatan kapabilitas organisasi.

RUU TNI ini, kata dia, merupakan bagian dari proses reformasi TNI yang berkelanjutan dengan penekanan pada profesionalisme militer dalam menjaga kedaulatan, keutuhan teritorial, dan mencegah disintegrasi bangsa.

Adapun batasan usia masa dinas prajurit TNI dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-19/2021 dan Nomor 6/PUU-16/2016. Menurut dia, putusan-putusan tersebut menyatakan ketentuan mengenai batasan usia suatu jabatan merupakan open legal policy dari pembentuk undang-undang.

"Selain itu terdapat kebutuhan nyata, penting, dan mendesak, untuk mengubah ketentuan Pasal 47 mengenai peran prajurit aktif TNI di kementerian atau lembaga, sesuai dengan kebutuhan dan permintaan," kata dia.

Sebelumnya, Rapat Paripurna DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025.

Pembahasan RUU TNI diusulkan untuk masuk Prolegnas Prioritas 2025 didasarkan atas Surat Presiden RI Nomor R12/Pres/02/2025 tertanggal 13 Februari 2025. Dengan begitu, RUU tersebut pun menjadi usul inisiatif dari pemerintah.

Sholat tarawih adalah sholat sunnah khusus yang dilaksanakan umat Islam pada malam-malam hari di bulan Ramadhan. 

Sholat tarawih dianjurkan dilaksanakan berjamaah, tetapi boleh juga dilakukan sendiri atau munfarid. Namun, apa hukum sholat tarawih sendiri bagi wanita? 

Berikut penjelasan mengenai hukum sholat tarawih dan sholat tarawih sendiri bagi wanita, yang dihimpun dari berbagai sumber.

Apa hukum sholat tarawih sendiri bagi wanita? Dikutip dari buku Tuntunan Shalat Sunnah Tarawih, hukum melaksanakan sholat tarawih adalah sunnah muakkad atau sangat dianjurkan, baik bagi pria dan wanita.

Orang-orang yang melaksanakan sholat tarawih di bulan Ramadhan, akan diampuni dosa-dosanya, sebagaimana hadis berikut:

مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

Artinya: "Barang siapa ibadah (tarawih) di bulan Ramadhan seraya beriman dan ikhlas, maka diampuni baginya dosa yang telah lampau." (HR al-Bukhari, Muslim, dan lainnya).

Dilansir dari laman NU Online, sholat tarawih dianjurkan dilaksanakan secara berjamaah. Namun, bagi yang uzur, dapat menunaikan tarawih secara munfarid.

Rasulullah Saw melaksanakan tarawih tidak selalu di masjid, melainkan juga di rumah, seperti dijelaskan dalam hadis berikut:

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَصَلَّى بِصَلَاتِهِ نَاسٌ ثُمَّ صَلَّى مِنْ الْقَابِلَةِ فَكَثُرَ النَّاسُ ثُمَّ اجْتَمَعُوا مِنْ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ قَدْ رَأَيْتُ الَّذِي صَنَعْتُمْ وَلَمْ يَمْنَعْنِي مِنْ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ إِلَّا أَنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: "Dari 'Aisyah Ummil Mu'minin radliyallahu 'anha, sesungguhnya Rasulullah pada suatu malam sholat di masjid, lalu banyak orang sholat mengikuti beliau. Pada hari ketiga atau keempat, jamaah sudah berkumpul (menunggu Nabi) tapi Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam justru tidak keluar menemui mereka. Pagi harinya beliau bersabda, 'Sunguh aku lihat apa yang kalian perbuat tadi malam. Tapi aku tidak datang ke masjid karena aku takut sekali bila sholat ini diwajibkan pada kalian." Sayyidah 'Aisyah berkata, 'Hal itu terjadi pada bulan Ramadhan'." (HR Bukhari dan Muslim)

Menurut Imam al-Ghazali, walaupun sholat tarawih dapat dikerjakan sendirian, tetapi sholat tarawih yang dilakukan dengan berjamaah akan lebih afdal.

Ditambahkan dari laman Muslim, menurut penjelasan Syaikh Musthofa Al 'Adawiy, jika menimbulkan godaan ketika keluar rumah, maka sholat tarawih di rumah lebih utama bagi wanita daripada di masjid.

Hal ini berdasarkan hadis dari Ummu Humaid, istri Abu Humaid As Saa'idiy. Ummu Humaid pernah mendatangi Rasulullah Saw dan berkata bahwa dia sangat senang sekali bila dapat sholat bersama beliau, lalu Rasulullah bersabda:

قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكِ تُحِبِّينَ الصَّلاَةَ ... وَصَلاَتُكِ فِى دَارِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلاَتِكِ فِى مَسْجِدِ قَوْمِكِ وَصَلاَتُكِ فِى مَسْجِدِ قَوْمِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلاَتِكِ فِى مَسْجِدِى

Artinya: "Aku telah mengetahui bahwa engkau senang sekali jika dapat sholat bersamaku. Sholatmu di rumahmu lebih baik dari sholatmu di masjid kaummu. Dan sholatmu di masjid kaummu lebih baik daripada sholatmu di masjidku." [2]

Namun apabila pergi ke masjid tidak menimbulkan fitnah (godaan) dan di masjid bisa mendapat faedah lain selain sholat seperti dapat mendengar nasihat-nasihat dari orang yang berilmu, maka sholat tarawih di masjid diperbolehkan dengan memperhatikan syarat-syarat.

Syarat pertama adalah mengenakan hijab sempurna yang menutupi seluruh tubuh, kecuali wajah dan telapak tangan. Kedua meminta izin kepada suami atau mahram terlebih dahulu.

Ketiga tidak menggunakan wewangian dan perhiasan yang menimbulkan godaan. Kemudian yang keempat, jangan sampai terjadi ikhtilath (campur baur yang terlarang antara pria dan wanita) ketika masuk dan keluar dari masjid.

Demikian penjelasan untuk menjawab apa hukum sholat tarawih sendiri bagi wanita. 

Sebanyak 50 narapidana ramai-ramai kabur dari Lapas Kelas II B Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh menjelang buka puasa, Senin (10/3).

Kaburnya puluhan narapidana itu sempat membuat warga yang beraktivitas di sekitar lapas kaget.

Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan Aceh Yan Rusmanto mengatakan total 50 narapidana yang kabur. Menurutnya, baru 12 orang yang ditangkap.

"Dari data saat ini yang kabur 50 orang dan yang belum tertangkap 38 orang," kata Yan Rusmanto saat dikonfirmasi, Senin (10/3) malam.

Saat ini pihaknya bersama aparat masih melakukan penyelidikan terkait kaburnya para narapidana tersebut untuk mengetahui apakah ada kelalaian dari petugas lapas atau tidak.

Jumlah narapidana yang menghuni lapas kelas II B Kutacane berjumlah 368 orang.

Di media sosial, beredar video detik-detik para narapidana kabur dari pintu gerbang masuk lapas lalu berhamburan lari ke jalan ke tengah kerumunan warga yang saat itu beraktivitas untuk membeli takjil.

Selain itu terlihat juga napi ada yang berusaha kabur lewat atap lapas. Kini, jalan lintas Kutacane-Medan ditutup sementara.

Beberapa aparat TNI dan Polri melakukan pengawalan di depan Lapas Kutacana.