Semarang (ANTARA) - Polda Jawa Tengah menggandeng Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam penanganan kasus dugaan penganiayaan yang menewaskan seorang bayi oleh seorang oknum polisi berinisial Brigadir AK.

"Untuk memastikan keamanan saksi dan keluarga korban selama proses penyidikan," kata Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol. Artanto di Semarang, Kamis.

Menurut dia, pelibatan LPSK bertujuan agar tidak ada tekanan terhadap saksi saat memberikan keterangan dalam perkara ini.

Ia menuturkan keberadaan LPSK merupakan upaya agar penanganan perkara tersebut berjalan transparan dan tanpa intimidasi.

Ia juga memastikan kepolisian profesional dalam menuntaskan perkara yang menewaskan bayi berusia 2 bulan tersebut.

Kepolisian sendiri telah melakukan ekshumasi terhadap jenazah bayi NA untuk kepentingan penyidikan.

Kepolisian juga telah menahan Brigadir AK selama 30 hari guna kepentingan penyidikan.

Sebelumnya, peristiwa kematian NA bermula ketika DJ, ibu korban, menitipkan anaknya kepada AK di dalam mobil saat akan berbelanja pada 2 Maret 2025

Saat kembali, DJ melihat anaknya dalam kondisi tidak wajar dan segera dibawa ke rumah sakit.

Korban meninggal dunia setelah sempat dirawat di rumah sakit.

Pewarta: Immanuel Citra Senjaya
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

KOMPAS.com - Mantan Juru Bicara (Jubir) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah menjadi bagian dari tim kuasa hukum Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto.

Kuasa hukum Hasto, Ronny Talapessy mengatakan, Febri ditunjuk sebagai koordinator juru bicara tim.

“Febri Diansyah sebagai koordinator juru bicara tim hukum,” kata kuasa hukum Hasto, Ronny Talapessy, dalam konferensi pers di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P, Rabu (12/3/2025).

Febri akan bergabung dengan advokat lainnya untuk mendampingi Hasto Kristiyanto dalam kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR Harun Masiku tersebut.

Lantas, apa alasan Febri bergabung tim kuasa hukum Hasto?

Alasan Febri gabung tim kuasa hukum Hasto

Febri menjelaskan, ia bergabung dengan tim kuasa hukum Hasto karena merasa yakin bahwa Sekjen PDI-P itu tidak terlibat dalam kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR Harun Masiku.

Ia juga menilai Hasto juga tidak berperan dalam perintangan penyidikan.

Tak hanya itu, Febri mengaku telah mempelajari dua putusan pengadilan sebelumnya yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Putusan pengadilan itulah yang akan menjadi pegangan paling kuat.

"Di putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, untuk tiga orang terdakwa tersebut sebenarnya sangat jelas tidak ada peran pak Hasto yang kemudian bisa membuat pak hasto dijerat sebagai pemberi suap," ujarnya, dikutip dari tayangan Kompas TV, Kamis (13/3/2025).

Ia juga menyoroti fakta hukum yang sudah diuji dalam persidangan terkait sumber dana suap.

Sebab, menurut putusan, seluruh sumber dana yang diberikan pada Wahyu Setiawan bersumber dari Harun Masiku.

"Jadi, bisa dibayangkan kalau kemudian tiba-tiba di perkara ini berubah dan ada tersangka baru," jelas dia.

Selain itu, salah satu alasan lain Febri adalah kehadiran tokoh antikorupsi Todung Mulya Lubis dalam tim kuasa hukum Hasto.

Menurutnya, Todung Mulya Lubis merupakan advokat dan tokoh antikorupsi yang selalu menangani kasus-kasus korupsi di Indonesia.

"Karena melihat begitu banyak persoalan dari aspek hukum dalam proses penanganan perkara ini dan juga dari substansinya," kata Febri.

Ahli hukum dari Universitas Brawijaya, Aan Eko Widiarto, mengapresiasi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menindak tegas kasus narkoba dan asusila yang melibatkan mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja. AKBP Fajar diketahui bakal diproses secara etik ataupun pidana.

"Saya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan Kapolri dengan menyatakan sikap tegas Polri untuk menegakkan dari sisi etik dan pidana sehingga (AKBP Fajar) ditetapkan sebagai tersangka," kata Aan kepada wartawan, Kamis (13/3/2025).

Namun Aan memberikan sedikit catatan. Menurutnya, laporan kasus kejahatan serius seperti yang dilakukan AKBP Fajar seharusnya bisa terendus dan bergegas diungkap oleh Polri tanpa menunggu laporan dari kepolisian Australia.

"Inilah yang sebenarnya ke depan untuk yang serius crime seperti ini, apalagi ini kan kita berhadapan dengan martabat bangsa di dunia, laporannya justru dari polisi Australia, bukan temuan dari polisi kita," ucapnya.

Aan berharap Polri terus meningkatkan perlindungan dan jaminan hak asasi terhadap masyarakat. Dia tak ingin terus mendengar seruan negatif terhadap Polri.

"Jadi seharusnya perlindungan terhadap warga, jaminan hak asasi terhadap warga, sehingga memberikan perlindungan hukum sesuai dengan proses hukum yang baik. Tentunya itu yang diharapkan, jangan sampai adagium no viral no justice itu terus berlangsung," ujarnya.

Seperti diketahui, Jenderal Sigit menegaskan akan menindak tegas kasus narkoba dan asusila yang melibatkan mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja. Jenderal Sigit mengatakan pihaknya akan memproses AKBP Fajar, baik secara etik maupun pidana.

"Yang jelas, kasus tersebut akan ditindak tegas, baik pidana maupun etik," kata Jenderal Sigit di Kemendikdasmen, Jakarta, Kamis (13/3/2025).

Mabes Polri menampilkan AKBP Fajar dalam jumpa pers di Mabes Polri hari ini. AKBP Fajar mengenakan baju tahanan dan bermasker hitam. AKBP Fajar sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.

Karowabprof Divpropam Polri Brigjen Agus Wijayanto dalam jumpa pers juga menyampaikan kembali komitmen Polri dalam kasus ini. Polri menegaskan pihaknya tidak pandang bulu dalam menegakkan hukum.

"Bahwa sesuai arahan Bapak Kadiv Propam, Polri dalam hal ini tidak pandang bulu dalam menegakkan hukum," kata Karowabprof Divpropam Polri Brigjen Agus Wijayanto dalam jumpa pers.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Jakarta (ANTARA) - Indonesia melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan pemerintah Australia berkomitmen memperkuat kemitraan dengan ASEAN melalui program rehabilitasi dan reintegrasi yang efektif, termasuk terhadap pejuang teroris asing (Foreign Terrorist Fighters/FTF) dan keluarganya.

Dalam dalam kegiatan ASEAN-Australia Counter-Terrorism Workshop on Good Practice Approaches for the Rehabilitation and Reintegration of FTF and Their Families, Jumat (7/3), Deputi Bidang Kerja Sama Internasional BNPT RI Andhika Chrisnayudhanto mengatakan komitmen tersebut dalam upaya pengembangan strategi pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan dan terorisme.

"Saya berharap langkah rehabilitasi dan reintegrasi yang efektif terhadap FTF dan keluarganya dapat dikembangkan dan diimplementasikan secara global," kata Andhika, seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Maka dari itu, kata dia, terdapat harapan besar dari praktik baik tersebut bisa digunakan, bukan hanya pada negara wilayah Asia Tenggara.

Senada, Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komisaris Jenderal Polisi Wahyu Widada selaku Ketua Senior Officials Meeting on Transnational Crime (SOMTC) Indonesia menggarisbawahi bahwa fenomena FTF merupakan tantangan global dan kawasan, termasuk bagi Indonesia.

Untuk itu, dia menilai penting mengembangkan program rehabilitasi dan reintegrasi yang efektif. Menurutnya, terdapat kesadaran yang tumbuh bahwa cepat atau lambat, warga negara Indonesia akan kembali ke Tanah Air.

"Itu sebabnya penting untuk mengembangkan dan melaksanakan program penuntutan, rehabilitasi dan, reintegrasi yang efektif dan kuat bagi warga negara yang pulang sebagai hal yang prioritas,” ujar Wahyu dalam kesempatan yang sama.

Sementara itu, Duta Besar Australia untuk ASEAN Tiffany McDonald menegaskan bahwa Australia berkomitmen memperkuat kemitraan strategis dengan ASEAN dalam rangka mewujudkan stabilitas kawasan yang aman dan damai.

Pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan dan terorisme melalui rehabilitasi dan reintegrasi yang efektif termasuk terhadap FTF dan keluarganya merupakan bagian dari upaya kolektif di kawasan.

Upaya itu membutuhkan kerja sama Pemerintah, masyarakat, dan keluarga dalam rangka membentuk resiliensi dan mencegah terjadinya residivisme.

Kegiatan tersebut diikuti oleh 106 peserta dari sembilan negara ASEAN (Brunei, Filipina, Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Thailand, Vietnam), Timor Leste, Australia, Badan Sektoral ASEAN, Organisasi Internasional terkait, serta organisasi masyarakat sipil.

Acara diadakan sebagai tindak lanjut implementasi SOMTC–Australia Work Plan on Cooperation to Combat Transnational Crime 2022–2025 serta Work Plan of The ASEAN Plan of Action to Prevent and Counter The Rise of Radicalisation and Violent Extremism (Bali Work Plan) 2019-2025.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Keberlanjutan operasional perusahaan prioritas utama, dengan jajaran direksi dan manajemen tetap fokus memberikan layanan terbaik

Bandung (ANTARA) - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) menjamin akan menghormati proses hukum kasus dugaan korupsi iklan di lembaga keuangan daerah tersebut.

"Bank BJB senantiasa menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan berkomitmen untuk menjalankan manajemen dengan prinsip tata kelola yang baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata Sekretaris Perusahaan BJB Ayi Subarna dalam keterangan di Bandung, Jawa Barat, Kamis.

Ayi menegaskan bahwa perusahaan berkomitmen terhadap prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG), transparansi, dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Dalam menjalankan operasionalnya, kata dia, BJB memastikan bahwa seluruh kegiatan bisnis tetap berjalan dengan normal di tengah situasi hukum yang terjadi saat ini

"Keberlanjutan operasional perusahaan menjadi prioritas utama, dengan jajaran direksi dan manajemen yang tetap fokus memberikan layanan terbaik kepada nasabah, mitra bisnis, serta pemegang saham," ujarnya

Bank BJB, lanjut dia, terus mengupayakan pertumbuhan bisnis yang sehat dan bertanggung jawab demi memenuhi kewajibannya kepada seluruh pemangku kepentingan.

Dia menambahkan BJB mengapresiasi kepercayaan yang terus diberikan oleh para pemegang saham, mitra bisnis, nasabah dan masyarakat luas. Serta berkomitmen untuk menjaga profesionalisme, transparansi, serta kepercayaan publik dalam setiap aspek operasionalnya.

"Dengan semangat ini, Kami akan terus menjalankan bisnis secara bertanggung jawab dan berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi," tuturnya.

Sebelumnya, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) Yuddy Renaldi dan empat orang lainnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan iklan.

"Tersangka ini dua orang dari pejabat Bank Jabar Banten, kemudian tiga orang dari swasta. Dua orang tersebut adalah Saudara YR jabatannya selaku Direktur Utama Bank Jabar Banten, kemudian yang kedua adalah Saudara WH pimpinan Divisi Corsec Bank Jabar Banten," kata pelaksana harian (Plh) Direktur Penyidikan KPK Budi Sokmo Wibowo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis.

Menurut informasi keempat tersangka lainnya dalam kasus tersebut yakni Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sekaligus Kepala Divisi Corsec BJB Widi Hartoto, dan tiga pihak swasta yakni Asikin Dulmanan, Suhendrik, dan Sophan Jaya Kusuma.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Rano Alfath mengapresiasi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang mencopot eks Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja, dalam kasus narkoba dan asusila. Ia menilai langkah ini wajib dilakukan untuk menjaga integritas Polri.

"Kami mengapresiasi keputusan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam mencopot dan memproses hukum eks Kapolres Ngada. Ini adalah langkah yang tidak hanya diperlukan, tapi juga wajib untuk menjaga integritas institusi Polri," kata Rano kepada wartawan, Kamis (13/3/2025).

Rano mengatakan tindakan asusila terhadap anak di bawah umur bukan sekadar pelanggaran hukum. Ia meminta agar pelaku dihukum seberat-beratnya.

"Tapi sudah termasuk kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang secara universal dikategorikan sebagai pelanggaran berat terhadap HAM. Makanya tidak cukup hanya dengan pencopotan jabatan, pelaku harus dihukum seberat-beratnya sesuai dengan hukum yang berlaku, termasuk kemungkinan penerapan hukuman maksimal dalam Undang-Undang Perlindungan Anak," ungkapnya.

Rano menyebutkan kasus ini telah menjadi perhatian luas di tingkat internasional. Ia mengatakan pengawasan terhadap personel perlu diperkuat.

"Kasus ini telah menjadi perhatian luas, bukan hanya di dalam negeri tapi juga di tingkat internasional. Setiap kelemahan dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku hanya akan memperburuk persepsi global terhadap kredibilitas aparat penegak hukum di Indonesia," ujar Rano.

"Selain itu, pengawasan terhadap personel juga perlu diperkuat agar potensi pelanggaran dapat dicegah sejak dini. Langkah-langkah perbaikan ini penting untuk memastikan bahwa kasus serupa tidak terjadi lagi di masa mendatang," sambungnya.

Rano mengatakan tak tak ada ruang bagi aparat untuk menyalahgunakan kekuasaan. Rano memandang tak boleh ada kompromi terhadap pelaku asusila.

"Tidak ada ruang bagi aparat yang menyalahgunakan kekuasaan untuk melakukan tindakan kriminal, apalagi terhadap kelompok paling rentan seperti anak-anak," ujar Rano.

"Penegakan hukum yang tegas dan tanpa kompromi terhadap pelaku dalam kasus ini adalah ujian nyata bagi komitmen Polri dalam menegakkan hukum secara adil dan berkeadilan, bukan hanya kepada masyarakat, tetapi juga terhadap anggotanya sendiri. Respons terhadap kasus ini harus dijadikan preseden bahwa tidak ada toleransi bagi aparat yang melakukan kejahatan," sambungnya.

Simak juga Video 'Kapolri Mau Kembangkan Dittipid PPA dan PPO ke Tingkat Polres-Polsek':

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

JAKARTA, iNewsSumba.id – Mantan Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja, resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pelecehan seksual anak dan penyalahgunaan narkoba. Dalam konferensi pers yang digelar di Mabes Polri, Kamis (13/3/2025), Fajar tampak mengenakan baju tahanan berwarna oranye saat diperkenalkan kepada publik.

“Hari ini statusnya sudah menjadi tersangka dan ditahan di Bareskrim Polri,” ungkap Karowabprof Divisi Propam Polri, Brigjen Agus Wijayanto.

Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, mengungkapkan bahwa Fajar diduga melakukan pelecehan terhadap tiga anak berusia 6 tahun, 13 tahun, dan 16 tahun, serta seorang korban dewasa berinisial SHDR yang berusia 20 tahun.

Tak hanya itu, Fajar juga diduga mengonsumsi narkoba serta menyebarkan video pornografi yang melibatkan anak di bawah umur ke situs internet.

"Dari hasil penyelidikan dan pemeriksaan kode etik, ditemukan fakta bahwa FWLS telah melakukan pelecehan seksual terhadap tiga anak di bawah umur dan satu orang dewasa," jelas Trunoyudo.

Dalam proses penyidikan, pihak kepolisian telah memeriksa total 16 orang yang terdiri dari empat korban, empat manajer hotel, dua personel Polda NTT, tiga ahli, seorang dokter, dan ibu dari salah satu korban.

Sebelum menjabat sebagai Kapolres Ngada, Fajar pernah memimpin Polres Sumba Timur selama dua tahun, lima bulan, dan satu hari. Ia dikenal memiliki hobi di bidang aeromodelling. Ketika meninggalkan jabatannya di Polres Sumba Timur pada 14 Juli 2024 lalu, Fajar dilepas dengan tradisi pedang pora yang penuh haru.

Kini, perjalanan kariernya berakhir tragis setelah tersandung kasus berat yang menjadi sorotan publik. Proses hukum terhadap Fajar WLS masih terus bergulir, sementara masyarakat menanti keadilan bagi para korban.

Editor : Dionisius Umbu Ana Lodu

JAKARTA, iNewsSumba.id – Mantan Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja, resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pelecehan seksual anak dan penyalahgunaan narkoba. Dalam konferensi pers yang digelar di Mabes Polri, Kamis (13/3/2025), Fajar tampak mengenakan baju tahanan berwarna oranye saat diperkenalkan kepada publik.

“Hari ini statusnya sudah menjadi tersangka dan ditahan di Bareskrim Polri,” ungkap Karowabprof Divisi Propam Polri, Brigjen Agus Wijayanto.

Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, mengungkapkan bahwa Fajar diduga melakukan pelecehan terhadap tiga anak berusia 6 tahun, 13 tahun, dan 16 tahun, serta seorang korban dewasa berinisial SHDR yang berusia 20 tahun.

Tak hanya itu, Fajar juga diduga mengonsumsi narkoba serta menyebarkan video pornografi yang melibatkan anak di bawah umur ke situs internet.

"Dari hasil penyelidikan dan pemeriksaan kode etik, ditemukan fakta bahwa FWLS telah melakukan pelecehan seksual terhadap tiga anak di bawah umur dan satu orang dewasa," jelas Trunoyudo.

Dalam proses penyidikan, pihak kepolisian telah memeriksa total 16 orang yang terdiri dari empat korban, empat manajer hotel, dua personel Polda NTT, tiga ahli, seorang dokter, dan ibu dari salah satu korban.

Sebelum menjabat sebagai Kapolres Ngada, Fajar pernah memimpin Polres Sumba Timur selama dua tahun, lima bulan, dan satu hari. Ia dikenal memiliki hobi di bidang aeromodelling. Ketika meninggalkan jabatannya di Polres Sumba Timur pada 14 Juli 2024 lalu, Fajar dilepas dengan tradisi pedang pora yang penuh haru.

Kini, perjalanan kariernya berakhir tragis setelah tersandung kasus berat yang menjadi sorotan publik. Proses hukum terhadap Fajar WLS masih terus bergulir, sementara masyarakat menanti keadilan bagi para korban.

Editor : Dionisius Umbu Ana Lodu

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Golkar, Soedeson Tandra mendesak agar mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma Lukman langsung dibawa ke ranah pidana dan dihukum seberat-beratnya.

Atas perbuatan tak terpuji eks Kapolres Ngada, Tandra bahkan meminta maaf kepada masyarakat atas nama Komisi III DPR selaku mitra kerja Polri.

Diketahui, AKBP Fajar Widyadharma Lukman sudah dicopot dari jabatannya oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Lalu, telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pencabulan anak di bawah umur.

"Ini unsur pidananya sudah cukup, dan dihukum seberat-beratnya untuk menjawab rasa keadilan masyarakat, menjawab perhatian dari kaum perempuan seluruh Indonesia, ibu-ibu. Dan khususnya kepada korban, kami atas nama rakyat Indonesia, juga atas nama Komisi III DPR RI, kami meminta maaf yang sebesar-besarnya," ujar Tandra saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (13/3/2025).

Menurut Tandra, kasus AKBP Fajar Widyadharma ini menarik perhatian masyarakat banyak.

Dia menyebut bahwa Polri sedang gencar dalam membersihkan Korps Bhayangkara dari oknum polisi nakal.

"Maka kami meminta kepada Bapak Kapolri dan jajarannya agar yang bersangkutan itu setelah disidang etik, diberhentikan dengan tidak hormat, dan dibawa ke ranah hukum pidana," katanya.

Sementara itu, Tandra mengapresiasi Kapolri yang bertindak cepat dalam menangani kasus eks Kapolres Ngada.

Dia mengklaim bahwa eks Kapolres Ngada tersebut sudah ditahan dan sedang diproses hukum.

Kronologi Fajar Widyadharma cabuli anak di bawah umur hingga jadi tersangka

Kasus eks Kapolres Ngada bermula ketika Fajar Widyadharma melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur pada Selasa (11/6/2024).

Lokasi pencabulan berada di salah satu hotel di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Pada saat itu, Fajar memesan sebuah kamar hotel dengan identitas yang tertera pada Surat Izin Mengemudi (SIM) miliknya.

Dia kemudian menghubungi seorang perempuan berinisial F untuk dihadirkan anak di bawah umur.

F lalu membawa anak di bawah umur dan mendapat bayaran sebanyak Rp 3 juta dari Fajar.

Setelah itu, eks Kapolres Ngada tersebut melakukan tindakan asusila terhadap korban sambil memvideokan perbuatannya.

Aksi tidak terpuji yang dilakukan Fajar Widyadharma tidak berhenti sampai di situ. Dia juga mengunggah tindakan asusila terhadap korban ke salah satu situs porno di Australia.

Video tak senonoh yang diunggah Fajar ke salah satu situs porno ternyata mendapat atensi dari otoritas Australia.

Otoritas setempat kemudian melakukan penelusuran terhadap konten tersebut.

Dari situlah, otoritas Australia mendapati lokasi pembuatan video dibuat di Kupang.

Otoritas Australia kemudian melaporkan temuan tersebut kepada Mabes Polri.

Setelah itu, Mabes Polri menginstruksikan Polda NTT untuk melakukan penyelidikan mulai Kamis (23/1/2025).

Penyelidikan dimulai dengan menerjunkan Tim Divisi Propam Mabes Polri ke Bajawa, Kabupaten Ngada yang menjadi tempat Fajar bertugas.

AKBP Fajar Widyadharma kemudian ditangkap pada Kamis (20/2/2025) lalu dibawa ke Jakarta. Lalu, dipindahkan ke tempat khusus (patsus) sejak 24 Februari 2025.

Hingga akhirnya, AKBP Fajar Widyadharma ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pencabulan terhadap anak di bawah umur.

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin mengajak semua pihak tidak mempermasalahkan status Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya yang masih menjadi prajurit TNI aktif berpangkat letnan kolonel (letkol).

Menurut dia, status Teddy tidak melanggar aturan yang berlaku sebab Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 148 Tahun 2024 tentang Kementerian Sekretariat Negara mengatur posisi Seskab berada di bawah Sekretariat Militer Presiden (Sesmilpres). Sehingga, kata dia, Teddy tidak perlu mundur dari institusi TNI.

“Biarkan Letkol Teddy menjalankan tugasnya dengan profesional, dan sebaik-baiknya, karena pengangkatannya sudah sesuai dengan aturan, dan disetujui oleh Presiden," kata anggota komisi DPR yang membidangi pertahanan dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Oleh sebab itu, dia mengatakan bahwa bila tidak masalah, maka masyarakat tidak perlu mempermasalahkan status Teddy sebagai Seskab sekaligus anggota TNI aktif.

Ia lantas menekankan bahwa saat ini penting untuk mendukung keputusan yang telah sesuai dengan ketentuan hukum, dan telah disetujui oleh Presiden tersebut.

"Dalam konteks ini, yang penting adalah bagaimana tugasnya bisa berjalan dengan baik, dan tetap sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Tidak ada alasan bagi Letkol Teddy untuk mundur dari TNI hanya karena menjabat sebagai Seskab," ujarnya.

Pada kesempatan berbeda, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan juga menjelaskan bahwa status Teddy sebagai Seskab dan anggota TNI aktif tidak bermasalah.

"Kalau dulu Seskab itu kedudukannya kan dengan Sesneg (Menteri Sekretaris Negara) itu sejajar, tetapi yang sekarang dalam (Struktur Organisasi dan Tata Kerja/SOTK) yang baru, kedudukan Seskab itu di bawah Sekretaris Militer Presiden, di mana isinya terdiri dari personel TNI dan Polri," kata Budi di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Kamis.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Azhari
Copyright © ANTARA 2025

Presiden Prabowo Subianto mencari kehadiran Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin dalam pertemuan rektor. Prabowo berkelakar ST Burhanuddin tak hadir karena tengah mengejar orang.

Hal itu disampaikan Prabowo pada awal sambutannya dalam pertemuan dengan para rektor yang digelar di halaman tengah Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (13/3/2025). Prabowo mulanya menyapa satu per satu jajaran Kabinet Merah Putih yang hadir.

"Yang saya hormati para menteri koordinator, para menteri-menteri, para wakil menteri seluruh anggota kabinet yang hadir," kata Prabowo.

Prabowo menyapa para menko yang hadir, yakni Menko Perekonomian Airlangga Hartarto hingga Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno. Prabowo juga menyapa Mendiktisaintek Brian Yuliarto hingga Menag Nazaruddin Umar.

"Menko Perekonomian Saudara Airlangga Hartarto, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Profesor Doktor Pratikno yang pernah menjabat Rektor UGM tahun 2012-2014. Menko PM Abdul Muhaimin Iskandar, Menko Pangan Saudara Zulkifli Hasan, Menteri Agama Prof KH Nasaruddin Umar, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Prof Brian Yuliarto, Ini Brian atau Brayen? Nama agak kebarat-baratan," ujarnya.

"Mendikdasmen Abdul Mu'ti, Menteri Pertanian Saudara Andi Amran Sulaiman, Menteri Sekretaris Negara Saudara Prasetyo Hadi, Setkab Saudara Teddy Indra Wijaya. Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji Prof Haji Muhadjir Effendi, Menko PMK 2019-2024, Menteri Pendidikan 2016-2019. Kalau nggak salah pernah Rektor Universitas Muhammadiyah Malang ini banyak orang pinter nih," ujarnya.

Prabowo lalu menyapa Kapolri Jenderal Listyo Sigit, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto hingga Jaksa Agung ST Burhanuddin. Saat tahu, ST Burhanuddin tidak hadir, Prabowo berkelakar kalau ST Burhanuddin tengah mengejar orang.

"Yang saya hormati Panglima TNI, Kapolri, para Kepala Staf Angkatan. Jaksa Agung nggak ada? Lagi ngejar-ngejar orang ini," ujar Prabowo yang disambut tawa para rektor.

Prabowo kemudian melanjutkan sambutannya dengan menyapa para rektor yang hadir. Prabowo berterima kasih kepada para rektor di lokasi.

"Kita bersyukur masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di Istana Merdeka sore hari ini melaksanakan suatu tatap muka dan diskusi tukar-menukar pandangan," ujarnya.

Prabowo menjelaskan tujuan dirinya mengumpulkan rektor untuk memberikan penjelasan terkait kebijakan pemerintah. Baik kebijakan yang telah dilakukan dan yang akan dilakukan mendatang.

"Saudara-saudara sekalian, saya mengundang Saudara-saudara sore hari ini untuk memberi penjelasan. Tentang apa yang sudah kita kerjakan, apa yang akan kita kerjakan dalam waktu yang akan datang, dan tentang keadaan, keadaan yang berlaku, di bangsa kita," ujarnya.

"Dan keadaan yang berlaku di tingkat global di dunia. Karena apa yang terjadi di dunia akan memengaruhi kita sehingga kita patut untuk memahami apa yang sedang terjadi," lanjut Prabowo.

Simak Video 'Hore! Hari Ini Prabowo Bakal Umumkan Tunjangan Guru ASN-PPPK Daerah':

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

BANYUMAS, iNewsPurwokerto.id – Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Banyumas menggelar diskusi bertajuk Obras Santer (Obrolan Santai Anti Terorisme) di Aula Kantor Baznas Banyumas, Kamis (13/3/2025). Acara ini merupakan hasil kolaborasi antara Baznas Banyumas dan Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Terorisme guna meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menangkal paham radikal.

Kegiatan ini dibuka oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Aspemkesra) Setda Kabupaten Banyumas, Nungky Harry Rachmat, dan dihadiri oleh puluhan tokoh agama, tokoh masyarakat, serta perwakilan berbagai organisasi sosial dan keagamaan. Para peserta mendapatkan wawasan mendalam tentang pola penyebaran ideologi terorisme serta strategi pencegahan yang bisa diterapkan di lingkungan masing-masing.

Nungky menegaskan bahwa upaya menangkal radikalisme bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat keamanan, tetapi juga memerlukan peran aktif seluruh elemen masyarakat.

Sementara itu, Ketua Baznas Banyumas, Khasanatul Mufidah, mengungkapkan bahwa kerja sama antara Baznas dan Densus 88 bermula dari kasus permohonan bantuan pendidikan ke Afghanistan yang dianggap tidak lazim. Sebagai lembaga yang berpegang pada prinsip 3A (Aman Syar’i, Aman Regulasi, dan Aman NKRI), Baznas melibatkan Densus 88 untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan tetap dalam koridor keamanan nasional.

"Dari kerja sama itu, akhirnya lahir kegiatan seperti Obras Santer ini. Harapannya, masyarakat semakin sadar akan bahaya radikalisme dan bersama-sama menangkal paham terorisme," ujar Khasanatul.

Ia juga mengapresiasi kehadiran para tokoh masyarakat serta kerja sama yang telah lama terjalin dengan Densus 88.

Diskusi ini dipandu oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbang) Banyumas, Eko Heru Surono, dengan menghadirkan narasumber dari Densus 88 Satwil Jawa Tengah serta seorang mantan narapidana teroris (napiter) yang berbagi pengalaman tentang proses deradikalisasi.

Editor : Arbi Anugrah