Bisnis.com, JAKARTA — Anak usaha PT Indosat Tbk. (ISAT), Lintasarta menyatakan untuk kooperatif dalam proses penegakan hukum terkait dengan kasus dugaan korupsi pada PDNS di Kominfo (sekarang Komdigi) periode 2020-2024.

Head of Corporate Communications Lintasarta, Dahlya Maryana menyatakan pihaknya mengikuti prosedur yang ada terkait penindakan hukum yang dilakukan oleh Kejari Jakarta Pusat.

"Lintasarta menghormati seluruh proses yang berlangsung dan bersikap kooperatif dalam memberikan informasi yang dibutuhkan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (15/5/2025).

Dia menekankan bahwa pihaknya merupakan mitra strategis dalam keamanan siber. Apalagi, menurutnya, perusahaan memiliki standar keamanan global yang ketat.

Oleh karena itu, Lintasarta memastikan bakal memberikan layanan yang optimal terhadap perusahaan maupun pelanggan.

"Lintasarta berkomitmen penuh menjaga integritas layanan serta kepercayaan pelanggan," pungkasnya.

Sebelumnya, kasus ini bermula terjadi pada 2020. Kala itu, pejabat Kominfo (sekarang Komdigi) diduga melakukan kerja sama dengan perusahaan swasta untuk memenangkan tender proyek terhadap PT AL dengan nilai Rp 60 miliar.

Selang setahun, PT AL kembali memenangkan proyek tender terkait PDNS (pusat data nasional sementara) senilai Rp102,6 miliar. Kongkalingkong pejabat Kominfo dengan perusahaan yang sama juga kembali terjadi pada 2022 dengan nilai Rp188,9 miliar.

Selanjutnya, perusahaan yang sama kembali memenangkan proyek pengadaan komputasi awan dengan nilai proyek Rp350 miliar pada 2023 dan proyek Rp256 miliar pada 2024.

Adapun, pengondisian pemenangan tender yang diduga dilakukan pejabat Kominfo dan perusahaan swasta itu telah memicu penyerangan ransomware terhadap PDNS pada Juni 2024.

Di samping itu, Kasi Intel Kejari Jakarta Pusat Bani Immanuel Ginting menyatakan bahwa kasus ini berpotensi merugikan negara ratusan miliar.

Jejak Lintasarta Pada Tender PDNS

Dalam penelusuran Bisnis, anggaran untuk proyek PDNS telah dialokasikan pemerintah sejak tahun 2021. Pada waktu itu, Direktorat Jenderal Aplikasi Kominfo bahkan telah mengadakan tender layanan komputasi awan (cloud) PDNS senilai Rp119 miliar.

Pemenang tender proyek pada waktu itu adalah PT Aplikanusa Lintasarta dengan harga kontrak senilai Rp102 miliar. Setahun kemudian (2022), PT Aplikanusa Lintasarta juga memenangkan tender dengan nilai pagu paket senilai Rp197,9 miliar. Namun harga kontrak yang disepakati senilai Rp188,9 miliar.

Sekadar catatan PT Aplikanusa Lintasarta bergerak di bidang komunikasi data dan jasa teknologi informasi. Perusahaan ini berlokasi di sekitar jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.

Jika merujuk kepada profil perusahaan tercatat di laman resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) mayoritas sahamnya dikuasai oleh PT Indosat Tbk. (ISAT) sebanyak 72,36%.

Pada saat pelaksanaan tender 2021-2022, entitas anak usaha ISAT itu berhasil menyisihkan sejumlah kompetitor, salah satunya PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. atau Telkom (TLKM).

"Hasto juga memerintahkan ajudannya, Kusnadi, untuk menenggelamkan telepon genggam sebagai antisipasi upaya paksa oleh penyidik KPK,"

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa hukum kemarin (14/3) menjadi sorotan, mulai dari Hasto didakwa menghalangi penyidikan kasus korupsi Harun Masiku Harun Masiku hingga KPK terapkan follow the money dalam penyidikan BJB.

Berikut rangkuman ANTARA untuk berita hukum kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:

1. Hasto didakwa menghalangi penyidikan kasus korupsi Harun Masiku

Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Hasto Kristiyanto didakwa menghalangi atau merintangi penyidikan perkara korupsi yang menyeret Harun Masiku sebagai tersangka pada rentang waktu 2019-2024.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Wawan Yunarwanto menyebutkan Hasto menghalangi penyidikan dengan cara memerintahkan Harun, melalui penjaga Rumah Aspirasi, Nur Hasan, untuk merendam telepon genggam milik Harun ke dalam air setelah kejadian tangkap tangan oleh KPK terhadap Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2017-2022 Wahyu Setiawan.

"Hasto juga memerintahkan ajudannya, Kusnadi, untuk menenggelamkan telepon genggam sebagai antisipasi upaya paksa oleh penyidik KPK," ucap JPU dalam sidang pembacaan surat dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jumat.

Baca selengkapnya di sini

2. Polri: Perputaran uang Catur Adi dalam dua tahun capai Rp241 miliar

Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri mengatakan bahwa perputaran uang tersangka kasus narkoba Direktur Persiba Balikpapan Catur Adi Prianto (CAP) dalam dua tahun mencapai Rp241 miliar.

Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri Brigjen Pol. Mukti Juharsa kepada wartawan di Jakarta, Jumat, mengatakan jumlah tersebut diketahui usai penyidik menyita sejumlah rekening milik Catur yang diduga berasal dari hasil tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari tindak pidana narkoba.

“Rekening CAP dan beberapa rekening atas nama orang lain yang dikuasai oleh CAP telah diblokir dan disita. Perputaran uang dalam dua tahun terakhir pada rekening-rekening itu Rp241 miliar,” katanya.

Baca selengkapnya di sini

3. Polisi periksa kejiwaan pembakar gerbong KA di Stasiun Tugu

Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda DIY melakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap MR (17), remaja yang membakar gerbong kereta api cadangan yang terparkir di emplasemen Stasiun Tugu Yogyakarta.

Dirreskrimum Polda DIY Kombes Pol. F.X. Endriadi di Mapolda DIY, Sleman, Jumat, memandang perlu pemeriksaan untuk mendalami kondisi psikologis MR sebelum pihaknya menetapkan yang bersangkutan menjadi tersangka.

"Terkait dengan yang bersangkutan, kami juga memintakan pemeriksaan kejiwaan secara psikiatrikum. Itu masih dalam proses, dan hari ini rencananya tim tersebut akan datang," ujar dia.

Baca selengkapnya di sini

4. Kejagung telah periksa ratusan saksi dalam kasus minyak mentah

Kejaksaan Agung (Kejagung) mengatakan bahwa pihaknya telah memeriksa ratusan saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) pada tahun 2018—2023.

"Sampai hari ini ada lebih dari 120 orang. Ini kalau kita lihat 'kan, tahunnya 2018—2023, dan memang ada banyak orang yang harus dimintai keterangan terkait itu," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Harli Siregar di Jakarta, Jumat.

Baca selengkapnya di sini

5. KPK terapkan "follow the money" dalam penyidikan BJB

Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerapkan metode penelusuran aliran uang atau follow the money dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) periode 2021-2023.

"Terkait dengan penelusuran penggunaan uang tersebut, jadi kami menggunakan follow the money, uang-uang tersebut siapa saja yang menerima, kemudian digunakan untuk apa, apakah sudah dilakukan perubahan bentuk atau apa baru sejauh itu," kata Plh Direktur Penyidikan KPK Budi Sokmo Wibowo dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Budi mengungkapkan anggaran iklan BJB dalam periode tersebut di atas sebesar Rp409 miliar sebelum pajak dan setelah potong pajak sekitar Rp300 miliar, kemudian dari Rp300 miliar tersebut hanya sekitar Rp100 miliar yang digunakan sesuai peruntukannya.

Baca selengkapnya di sini

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

"Hasto juga memerintahkan ajudannya, Kusnadi, untuk menenggelamkan telepon genggam sebagai antisipasi upaya paksa oleh penyidik KPK,"

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa hukum kemarin (14/3) menjadi sorotan, mulai dari Hasto didakwa menghalangi penyidikan kasus korupsi Harun Masiku Harun Masiku hingga KPK terapkan follow the money dalam penyidikan BJB.

Berikut rangkuman ANTARA untuk berita hukum kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:

1. Hasto didakwa menghalangi penyidikan kasus korupsi Harun Masiku

Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Hasto Kristiyanto didakwa menghalangi atau merintangi penyidikan perkara korupsi yang menyeret Harun Masiku sebagai tersangka pada rentang waktu 2019-2024.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Wawan Yunarwanto menyebutkan Hasto menghalangi penyidikan dengan cara memerintahkan Harun, melalui penjaga Rumah Aspirasi, Nur Hasan, untuk merendam telepon genggam milik Harun ke dalam air setelah kejadian tangkap tangan oleh KPK terhadap Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2017-2022 Wahyu Setiawan.

"Hasto juga memerintahkan ajudannya, Kusnadi, untuk menenggelamkan telepon genggam sebagai antisipasi upaya paksa oleh penyidik KPK," ucap JPU dalam sidang pembacaan surat dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jumat.

Baca selengkapnya di sini

2. Polri: Perputaran uang Catur Adi dalam dua tahun capai Rp241 miliar

Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri mengatakan bahwa perputaran uang tersangka kasus narkoba Direktur Persiba Balikpapan Catur Adi Prianto (CAP) dalam dua tahun mencapai Rp241 miliar.

Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri Brigjen Pol. Mukti Juharsa kepada wartawan di Jakarta, Jumat, mengatakan jumlah tersebut diketahui usai penyidik menyita sejumlah rekening milik Catur yang diduga berasal dari hasil tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari tindak pidana narkoba.

“Rekening CAP dan beberapa rekening atas nama orang lain yang dikuasai oleh CAP telah diblokir dan disita. Perputaran uang dalam dua tahun terakhir pada rekening-rekening itu Rp241 miliar,” katanya.

Baca selengkapnya di sini

3. Polisi periksa kejiwaan pembakar gerbong KA di Stasiun Tugu

Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda DIY melakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap MR (17), remaja yang membakar gerbong kereta api cadangan yang terparkir di emplasemen Stasiun Tugu Yogyakarta.

Dirreskrimum Polda DIY Kombes Pol. F.X. Endriadi di Mapolda DIY, Sleman, Jumat, memandang perlu pemeriksaan untuk mendalami kondisi psikologis MR sebelum pihaknya menetapkan yang bersangkutan menjadi tersangka.

"Terkait dengan yang bersangkutan, kami juga memintakan pemeriksaan kejiwaan secara psikiatrikum. Itu masih dalam proses, dan hari ini rencananya tim tersebut akan datang," ujar dia.

Baca selengkapnya di sini

4. Kejagung telah periksa ratusan saksi dalam kasus minyak mentah

Kejaksaan Agung (Kejagung) mengatakan bahwa pihaknya telah memeriksa ratusan saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) pada tahun 2018—2023.

"Sampai hari ini ada lebih dari 120 orang. Ini kalau kita lihat 'kan, tahunnya 2018—2023, dan memang ada banyak orang yang harus dimintai keterangan terkait itu," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Harli Siregar di Jakarta, Jumat.

Baca selengkapnya di sini

5. KPK terapkan "follow the money" dalam penyidikan BJB

Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerapkan metode penelusuran aliran uang atau follow the money dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) periode 2021-2023.

"Terkait dengan penelusuran penggunaan uang tersebut, jadi kami menggunakan follow the money, uang-uang tersebut siapa saja yang menerima, kemudian digunakan untuk apa, apakah sudah dilakukan perubahan bentuk atau apa baru sejauh itu," kata Plh Direktur Penyidikan KPK Budi Sokmo Wibowo dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Budi mengungkapkan anggaran iklan BJB dalam periode tersebut di atas sebesar Rp409 miliar sebelum pajak dan setelah potong pajak sekitar Rp300 miliar, kemudian dari Rp300 miliar tersebut hanya sekitar Rp100 miliar yang digunakan sesuai peruntukannya.

Baca selengkapnya di sini

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta: Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan akan mengikuti seluruh proses hukum kasus dugaan perintangan penyidikan kasus korupsi tersangka Harun Masiku dan pemberian suap dengan sebaik-baiknya dan pihaknya percaya bahwa keadilan akan ditegakkan.

"Untuk itulah Republik Indonesia ini dibangun dengan pengorbanan jiwa dan raga yang luar biasa dari para pahlawan bangsa dan rakyat yang tidak berdosa, yang menyerahkan nyawanya, semuanya demi untuk membangun suatu negara hukum," ujar Hasto saat ditemui setelah sidang pembacaan surat dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jumat, 14 Maret 2025.

Tanpa adanya supremasi hukum, keadilan, dan ketika suatu proses hukum yang sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah bisa didaur ulang kembali, kata dia, maka Republik Indonesia tidak akan berdiri kokoh.

Dengan demikian, ia menuturkan bahwa jangankan untuk membangun negara dan menghadirkan investor, ketika tidak ada supremasi hukum, maka semuanya akan menjadi sia-sia.

Hasto mengaku telah mendengarkan dengan seksama dan cermat seluruh surat dakwaan yang dibacakan oleh penuntut umum.

Dari dakwaan itu, dirinya semakin meyakini bahwa kasus yang menyeretnya sebagai terdakwa merupakan kriminalisasi hukum serta merupakan pengungkapan suatu pokok perkara yang sudah inkrah dan didaur ulang karena berbagai kepentingan politik di luarnya.

"Semoga ini menjadi suatu pelajaran yang terbaik bahwa cita-cita menegakkan hukum yang berkeadilan adalah cita-cita seluruh anak bangsa kita," ucap dia. AFP PHOTO/Aditya Irawan


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WWD)

JAKARTA - Langkah PT Timah (Persero) Tbk mengajukan gugatan terhadap Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ke Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai kontraproduktif alias bertentangan dengan tujuan regulasi itu sendiri. Pakar Hukum Pidana Prof Romli Atmasasmita mengatakan, uji materi atas UU Pemberantasan Tipikor, khususnya Pasal 18 ayat (1) huruf b, tidak rasio legis atau pemikiran hukum yang tidak didasarkan pada akal sehat.

Karena itu tidak dapat dipertimbangakan dan dipertanggungjawabkan. Dia berharap uji materi Pasal 18 ayat (1) huruf b tidak dikabulkan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kalau diubah jadi kontraproduktif menurut saya, kalau itu disetujui MK, kerugian negara itu bisa banyak sekali. Itu menurut saya tidak rasio legis, tidak bisa dipertimbangkan, kurang dapat bisa dipertanggungjawabkan," kata Prof. Romli kepada wartawan, Jumat (14/3/2025).

Menurutnya, tidak masuk akal bila ketentuan mengenai pidana uang pengganti disesuaikan dengan nilai kerugian negara, akibat korupsi. Bukan harta yang dikuasai akibat rasuah seperti yang diatur dalam regulasi existing atau UU yang berlaku saat ini.

"Jadi permohonan uji materi ke MK itu bertentangan dengan pasal berapa kok nilainya yang dipersoalkan, kalau soal nilai diubah menjadi katanya harus sebanyak-banyaknya kerugian negara, mati kita," katanya.

Dia mencontohkan, perkara dugaan tindak korupsi komoditas timah yang melibatkan pengusaha Harvey Moeis dan sembilan terdakwa lainnya. Jika uji materi dikabulkan, maka para terdakwa bakal dibebankan uang pengganti hingga ratusan triliun rupiah.

"Ini contoh kerugian lingkungan lingkungan hidup kemarin Rp217 triliun, kalau di permohonannya itu terdakwa bayar Rp217 triliun, itu dari mana? Gimana sih," ucap Romli.

Romli memastikan, UU Tipikor yang masih berlaku di Indonesia yaitu UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 sudah jelas dan tidak perlu diubah. Pasal yang digugat yaitu Pasal 18 ayat (1) huruf b yang menjelaskan bahwa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

"Sudah cukup jelas, sebanyak-banyaknya harta kekayaan, kan begitu. Sebaiknya harta kekayaan uang pengganti tuh yang diperoleh dari kejahatan, itu relatif. Kalau sebanyak-banyak kerugian negara, mati lah," tuturnya.

"Kerugian negara kayak PT Timah katanya kerugian lingkungannya sampai Rp217 triliun, modar," lanjut Romli.

KOMPAS.com - Sebanyak 33 narapidana yang sempat kabur dari Lapas Kelas II B Kutacane, Aceh Tenggara, kini telah kembali ditahan.

Dua di antaranya memilih menyerahkan diri dengan diantar oleh istri masing-masing.

Kepala Lapas Kelas II B Kutacane, Andi Hasyim, mengungkapkan bahwa kedua napi tersebut kembali ke lapas pada Rabu malam setelah sempat menginap di rumah mereka.

"Keduanya termasuk dalam 52 napi yang melarikan diri. Pihak keluarga akhirnya mengantar mereka kembali ke lapas," ujarnya.

Sementara itu, pihak kepolisian masih memburu 19 narapidana yang belum ditemukan.

Polres Aceh Tenggara telah membentuk tim khusus guna mengejar para napi yang masih dalam pelarian.

Diketahui, insiden pelarian ini terjadi menjelang waktu berbuka puasa pada Senin (10/3/2025). Para tahanan kabur dengan menjebol dua pintu di dalam lapas.

Beberapa di antaranya melarikan diri melalui pintu depan, sementara lainnya nekat keluar melalui loteng setelah terjadi keributan dengan petugas.

Pasca-kejadian, pihak lapas bersama warga binaan serta aparat dari TNI-Polri langsung melakukan perbaikan fasilitas yang rusak akibat aksi pelarian tersebut.

Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Aceh, Yan Rusmanto, menyatakan bahwa kejadian ini menyebabkan kerusakan cukup parah terhadap berbagai infrastruktur di dalam lapas.

"Aksi tersebut tidak hanya merusak fasilitas sebagai bagian dari upaya pelarian, tetapi juga mengganggu kenyamanan dan meningkatkan potensi ancaman terhadap keamanan di dalam lapas," kata Yan Rusmanto dalam keterangannya, Rabu (12/3/2025).

Hingga kini, aparat masih berupaya menangkap para napi yang tersisa serta meningkatkan pengamanan agar kejadian serupa tidak terulang.

Sumber: KompasTV

Medan (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai meminta pilar yang ditanamkan Nommensen terus dilestarikan di Universitas HKBP Nommensen Medan, Sumatera Utara.

"Karena Nommensen tidak hanya mewartakan kabar gembira yang menunjukkan karakter dan pikiran ontologis yang di isi oleh nilai-nilai teologi saja" ujar Menteri Pigai di Medan, Jumat.

Menurut Pigai, Nommensen juga membangun pendidikan yang berbalut keterampilan Batak terutama Huria, Kristen, Batak Protestan (HKBP).

Kemudian, Pigai mengatakan Nommensen juga membangun kepada masyarakat Batak di Sumut tersebut yaitu etika dan moral.

"Teologi, pendidikan dan etika itu merupakan tiga bangunan untuk meningkatkan sumber daya manusia yang unggul di Sumut," kata dia.

Oleh karena itu, Pigai mengatakan salah satu pusat sumber daya manusia yang unggul terbesar di Indonesia dari Sumut, khususnya sebagian besar di HKBP baik di tingkat universitas maupun sekolah menengah atas (SMA).

"Saya kira, ini adalah salah satu persemaian manusia Indonesia terbesar yang pernah dihadirkan di Indonesia berasal dari Sumut. Untuk itu, ini terus dijaga dan dilestarikan," katanya.

Pigai mengatakan, ke depan pihaknya akan melakukan kolaborasi antarpemerintah dan pihak pendidikan yang terus berkembang.

"Salah satu yang perlu dikembangkan di dunia pendidikan yakni pengetahuan yang lebih luas, keterampilan yang lebih baik dan etika maupun moral. Ini lah sebenarnya dibangun Nommensen yang datang ke tempat ini," ucapnya.

Sebelumnya, Ketua Yayasan Universitas HKBP Nommensen (UHN) Effendi MS Simbolon mengatakan Festival Nommensen berawal dari pihaknya berjumlah 16 orang, plus 4 orang dari pengawas, dan juga pembina 5 orang, bersama seluruh rektorat dan civitas akademika untuk menyampaikan ide untuk melaksanakan kegiatan bergengsi.

Kegiatan tersebut, di antaranya diisi kuliah umum menghadirkan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menteri HAM minta pilar Nommensen terus dilestarikan di UHN Sumut

Jakarta -

Pihak perusahaan merespons aksi organisasi masyarakat (ormas) preman di kawasan industri. Kehadiran ormas preman di kawasan industri dinilai mengganggu hingga bisa menggagalkan investasi ratusan triliun rupiah.

Direktur Legal, Hubungan Eksternal, dan Ekonomi Sirkular PT Chandra Asri Pacific Tbk Edi Rivai mengatakan, isu tersebut memang menjadi perhatian pengusaha. Menurutnya Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memiliki grup yang fokus terhadap isu tersebut.

"Yang beredar kemarin mungkin di tempat lain, bukan di Chandra Asri. Dan Kadin sendiri sudah terbentuk semacam grup mengenai kawasan industri, bagaimana menangani masalah ormas dan LSM," ujar Edi dalam diskusi dengan Forum Wartawan Industri (Forwin) di Jakarta, Jumat (14/3/2025).

"Pada intinya yang kami harapkan adalah kepastian hukum, kepastian berusaha sehingga kegiatan tidak terganggu," sambung Edi.

Edi mengatakan, pihak perusahaan sebenarnya berkomitmen berkontribusi pada lingkungan sekitar, salah satunya dalam hal penyerapan tenaga kerja lokal.

Ia pun berharap kerja sama dengan pihak berwenang dipererat demi menjamin kelangsungan usaha dan menjaga iklim investasi di Indonesia.

"Saya rasa ini pentingnya koordinasi dengan pihak keamanan, kemudian kepolisian dan sebagainya untuk menertibkan ini, sehingga kami bekerja secara fokus tidak terhalang dengan hal seperti ini, dan investor tetap ingin masuk Indonesia," tutur Edi.

Sementara itu, Kementerian Perindustrian menilai industri kimia merupakan salah satu sektor yang strategis dan berperan penting terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karenanya, industri kimia menjadi bagian dari sektor yang mendapat prioritas pengembangan sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pengembangan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

"Pada tahun 2024, kelompok sektor industri kimia, farmasi dan obat tradisional mampu tumbuh sebesar 5,86 persen, melampaui pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,03 persen," kata Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKFT) Taufiek Bawazier pada acara tersebut.

Selama ini produksi industri kimia memenuhi kebutuhan bahan baku bagi sektor manufakturnya lainnya seperti industri plastik dan industri tekstil. Maka itu pentingnya demand bahan baku kimia ini perlu diisi dari produksi dalam negeri untuk memberi dampak positif seperti peningkatan value added dan penyerapan tenaga kerja.

Selain itu, industri kimia juga memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan devisa. Pada tahun 2024, capaian nilai ekspornya menembus US$ 17,39 miliar. Berikutnya, realisasi investasi industri kimia sepanjang tahun 2024 menyentuh angka Rp 65,76 triliun.

"Untuk mendorong investasi di sektor ini, Kemenperin melaksanakan program kebijakan fasilitasi investasi industri petrokimia seperti di Teluk Bintuni, Tanjung Enim, dan Kutai Timur," ujar Taufik.

(ily/hns)

Jakarta (ANTARA) - Sistem pemasyarakatan di berbagai negara memiliki standar yang sangat berbeda. Beberapa penjara berusaha merehabilitasi narapidana dengan pendekatan yang manusiawi, sementara yang lain justru dikenal sebagai tempat penuh kekejaman, kekerasan, dan kondisi yang jauh dari kata layak.

Di penjara-penjara ini, tahanan menghadapi berbagai penderitaan, mulai dari kepadatan yang berlebihan, fasilitas sanitasi yang buruk, perawatan medis yang minim, hingga penyiksaan fisik dan mental. Beberapa di antaranya bahkan dikenal karena tindakan brutal dari sipir maupun sesama narapidana.

Berikut adalah tujuh penjara paling mengerikan di dunia yang mencerminkan sisi kelam sistem pemasyarakatan global.

1. Muhanga Correctional Facility, Rwanda

Muhanga Correctional Facility di Rwanda dikenal sebagai salah satu penjara dengan kondisi terburuk di dunia. Awalnya dirancang untuk menampung sejumlah kecil narapidana, penjara ini kini dihuni oleh jumlah tahanan yang berkali-kali lipat dari kapasitas aslinya. Akibatnya, kondisi kehidupan menjadi sangat tidak manusiawi.

Para tahanan dipaksa hidup berdesakan dalam sel kecil, tanpa akses yang layak ke sanitasi dan air bersih. Penyakit merajalela akibat kebersihan yang buruk, sementara perawatan medis sangat terbatas. Selain itu, laporan mengenai kekerasan dan perlakuan tidak manusiawi semakin memperburuk reputasi penjara ini sebagai salah satu yang paling mengerikan di dunia.

2. La Santé Prison, Prancis

La Santé Prison di Prancis memiliki sejarah panjang penuh penderitaan. Meskipun terletak di salah satu negara maju, kondisi di dalamnya sangat jauh dari kata layak. Dengan kapasitas sekitar 1.200 narapidana, penjara ini sering kali kelebihan penghuni, sehingga menciptakan lingkungan yang penuh tekanan dan kekerasan.

Laporan tentang kesehatan yang buruk, perlakuan kasar, dan protes dari para tahanan semakin menambah daftar panjang masalah di penjara ini. Berbagai insiden kerusuhan telah terjadi, mencerminkan betapa buruknya sistem pemasyarakatan di dalam La Santé. Kondisi inilah yang menjadikannya salah satu penjara paling mengerikan di dunia.

3. Ciudad Barrios Prison, El Salvador

Dari namanya saja sudah terbayang betapa mengerikannya penjara ini. Ciudad Barrios Prison terkenal sebagai sarang kekerasan dan kejahatan. Penjara ini dipenuhi oleh anggota geng kriminal yang mengendalikan kehidupan di dalam temboknya sendiri. Akibatnya, kekerasan antar geng menjadi hal yang tidak terhindarkan.

Overcrowding yang ekstrem menyebabkan kondisi kehidupan yang sangat tidak manusiawi, dengan fasilitas sanitasi yang buruk dan akses kesehatan yang minim. Narapidana sering kali hidup dalam ketakutan, tidak hanya terhadap sipir tetapi juga terhadap sesama penghuni. Laporan tentang korupsi di antara petugas penjara semakin memperburuk keadaan, menjadikan Ciudad Barrios sebagai salah satu tempat terburuk bagi mereka yang terjebak di dalamnya.

4. Butyrka Prison, Rusia

Terletak di Moskow, Butyrka Prison adalah salah satu penjara tertua dan paling terkenal di Rusia. Dengan sel yang sempit dan berventilasi buruk, tahanan harus bertahan dalam kondisi yang hampir tidak manusiawi.

Penyakit seperti tuberkulosis menyebar dengan cepat akibat kebersihan yang buruk dan kepadatan yang luar biasa. Selain itu, laporan tentang penyiksaan dan kekerasan oleh sipir terhadap narapidana semakin menambah kengerian di penjara ini. Butyrka bukan hanya tempat hukuman, tetapi juga kuburan bagi banyak tahanan yang tak pernah mendapatkan keadilan.

5. Bang Kwang Central Prison, Thailand

Bang Kwang Central Prison di Thailand, yang dikenal sebagai "Bangkok Hilton" atau "Big Tiger," adalah salah satu penjara paling brutal di dunia. Penjara ini terkenal karena kondisi yang sangat keras dan kebijakan hukum yang tidak kenal ampun.

Para narapidana sering kali dijatuhi hukuman panjang tanpa peluang rehabilitasi. Kondisi sel yang kotor, makanan yang tidak layak, serta penyakit yang mewabah menambah penderitaan mereka. Human rights organizations bahkan telah berulang kali mengkritik penjara ini karena perlakuan buruk terhadap tahanan, namun reformasi masih jauh dari kenyataan.

6. Gldani Prison, Georgia

Gldani Prison di Georgia memiliki reputasi buruk karena pelanggaran hak asasi manusia yang terus-menerus terjadi di dalamnya. Laporan tentang kekerasan, penyiksaan, serta perlakuan tidak manusiawi terhadap narapidana telah mencoreng nama sistem pemasyarakatan negara tersebut.

Banyak tahanan di Gldani hidup dalam kondisi yang mengenaskan, dengan sanitasi yang buruk dan perawatan medis yang hampir tidak ada. Riwayat protes dan kerusuhan semakin menegaskan bahwa penjara ini merupakan simbol dari kegagalan sistem pemasyarakatan di Georgia.

7. Red Onion State Prison, Amerika Serikat

Red Onion State Prison di Amerika Serikat dikenal sebagai penjara dengan tingkat keamanan super ketat. Namun, alih-alih menjadi tempat pemasyarakatan yang efektif, penjara ini justru lebih mirip sebagai tempat penyiksaan modern.

Sebagian besar narapidana dikurung dalam isolasi total selama bertahun-tahun, yang berdampak buruk pada kesehatan mental mereka. Kurangnya akses ke udara segar, fasilitas rekreasi yang minim, serta aturan ketat yang diterapkan menjadikan tempat ini sangat menyiksa secara psikologis. Praktik ini telah dikritik oleh berbagai kelompok hak asasi manusia, namun hingga kini tidak banyak perubahan yang terjadi.

Kesimpulan

Ketujuh penjara ini menggambarkan betapa buruknya kondisi sistem pemasyarakatan di berbagai belahan dunia. Overcrowding, kekerasan, perlakuan tidak manusiawi, serta kurangnya akses ke kebutuhan dasar membuat kehidupan di balik jeruji menjadi mimpi buruk yang nyata.

Meskipun ada upaya untuk mereformasi sistem pemasyarakatan di beberapa negara, masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Perlakuan yang lebih manusiawi terhadap narapidana dan penegakan standar hak asasi manusia sangat diperlukan untuk mencegah penderitaan yang tidak perlu di dalam lembaga pemasyarakatan.

Penjara seharusnya menjadi tempat rehabilitasi, bukan tempat penyiksaan.

Pewarta: Raihan Fadilah
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2025

KOMPAS.com – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyampaikan kondisi terkini ratusan Warga Negara Indonesia (WNI) yang hingga kini terjebak di kamp pengungsian di Suriah.

Mereka berada di Suriah karena janji manis Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS), beberapa tahun lalu.

“Sejak pergantian leadership di sana, upaya untuk pemulangan di-hold. Kondisi mereka kurang layak secara kemanusiaan,” ujar Kasubdit Kerjasama Regional BNPT RI, Yaenurendra Hasmoro Aryo Putro usai pemutaran Film 'Road to Resilience' dan bedah buku Anak Negeri di Pusaran Konflik Suriah.

Untuk itu, sebagai negara berdaulat, Indonesia memiliki kewajiban melindungi warganya dan merepatriasi. Namun masih ada pihak yang tidak setuju.

“Ngapain sudah di sana dipulangkan, namun kehidupan di sana kurang manusiawi. Untuk itu kita selektif yang mana dulu yang harus dipulangkan. Kita cek dulu assessment-nya,” beber dia seraya mengatakan jumlah WNI eks ISIS di Suriah mencapai 400an.

Tak Ada Alasan Tunggal

Direktur Kreasi Prasasti Perdamaian sekaligus pengamat terorisme, Noor Huda Ismail mengatakan, mereka pergi ke Suriah, tidak seluruhnya atas dasar ideologi ekstrem.

"Ini harus diklasifikasikan, karena ideologi contohnya teman-teman JI (Jemaah Islamiyah). Kedua, ada JAD (Jemaah Ansharut Daulah), mereka berangkat ke sana, pindah kewarganegaraan karena khilafah."

"Ketiga, orang-orang yang dulunya korban. Perempuan misalnya, lakinya berangkat (ke Suriah), masa gua nggak. Jangan disamakan," terangnya.

Menurut Huda, sejumlah WNI yang kembali ke Indonesia bisa kembali ke masyarakat dan beradaptasi dengan baik. Mereka bahkan kerap dijadikan contoh sebagai individu yang meyakini NKRI.

"Semuanya kembali ke masyarakat dan produktif," imbuhnya.

Namun stigma masyarakat atas WNI yang pulang dari Suriah, masih jadi tantangan terberat. Untuk itulah pimpinan Ruangobrol ini mengkomunikasikan hal tersebut melalui film dan buku.

Road to Resilience

Misal, dalam film dokumenter 'Road to Resilience', diangkat perjalanan seorang remaja Indonesia yang terjebak dalam janji-janji manis ISIS dan akhirnya menemukan jalan kembali ke tanah airnya.

Film ini dimulai dengan pengenalan masalah yang lebih luas, mengangkat isu perang saudara di Suriah dan kebangkitan ISIS yang menarik ribuan orang dari seluruh dunia, termasuk Indonesia.

Ketika Febri dan rombongannya akhirnya berhasil kembali ke Indonesia, mereka menghadapi kenyataan pahit berupa penolakan dan stigma dari masyarakat yang menganggap mereka sebagai pengkhianat.

Selama satu bulan, mereka menjalani berbagai pelatihan dan interogasi dari BNPT dan Densus 88.

Meskipun begitu, Febri dan keluarganya tidak menyerah. Mereka memulai hidup baru di Depok, Jawa Barat, berusaha menata kembali kehidupan mereka dari awal.

Febri menuturkan, kepergiannya ke Suriah bukanlah tanpa alasan. Pergulatan hatinya membawa Febri akhirnya pergi menemui ibunya di negara berkonflik itu.

"Waktu itu, kondisinya di Indonesia gak ada siapa-siapa. Karena ibu ikut sama kakak ke Suriah," ucap Febri.

Karena ingin berbakti kepada orangtua, Febri ingin lebih dekat dengan ibunya. Dia pun terbang ke Suriah dengan segala ancaman yang diterimanya.

"Karena saya merasa durhaka sama ibu, akhirnya mau nyusulin ke Suriah. Ibu segalanya, dia wanita hebat," tuturnya.

Setibanya di Indonesia, Febri dan ibunya mulai menata hidup. Selama setahun keduanya mengisolasi diri dan tidak berkomunikasi dengan keluarga besar.

Ketakutannya akan stigma buruk dari keluarga, membuat ibu dan anak itu berjuang sendirian.

KOMPAS.com – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyampaikan kondisi terkini ratusan Warga Negara Indonesia (WNI) yang hingga kini terjebak di kamp pengungsian di Suriah.

Mereka berada di Suriah karena janji manis Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS), beberapa tahun lalu.

“Sejak pergantian leadership di sana, upaya untuk pemulangan di-hold. Kondisi mereka kurang layak secara kemanusiaan,” ujar Kasubdit Kerjasama Regional BNPT RI, Yaenurendra Hasmoro Aryo Putro usai pemutaran Film 'Road to Resilience' dan bedah buku Anak Negeri di Pusaran Konflik Suriah.

Untuk itu, sebagai negara berdaulat, Indonesia memiliki kewajiban melindungi warganya dan merepatriasi. Namun masih ada pihak yang tidak setuju.

“Ngapain sudah di sana dipulangkan, namun kehidupan di sana kurang manusiawi. Untuk itu kita selektif yang mana dulu yang harus dipulangkan. Kita cek dulu assessment-nya,” beber dia seraya mengatakan jumlah WNI eks ISIS di Suriah mencapai 400an.

Tak Ada Alasan Tunggal

Direktur Kreasi Prasasti Perdamaian sekaligus pengamat terorisme, Noor Huda Ismail mengatakan, mereka pergi ke Suriah, tidak seluruhnya atas dasar ideologi ekstrem.

"Ini harus diklasifikasikan, karena ideologi contohnya teman-teman JI (Jemaah Islamiyah). Kedua, ada JAD (Jemaah Ansharut Daulah), mereka berangkat ke sana, pindah kewarganegaraan karena khilafah."

"Ketiga, orang-orang yang dulunya korban. Perempuan misalnya, lakinya berangkat (ke Suriah), masa gua nggak. Jangan disamakan," terangnya.

Menurut Huda, sejumlah WNI yang kembali ke Indonesia bisa kembali ke masyarakat dan beradaptasi dengan baik. Mereka bahkan kerap dijadikan contoh sebagai individu yang meyakini NKRI.

"Semuanya kembali ke masyarakat dan produktif," imbuhnya.

Namun stigma masyarakat atas WNI yang pulang dari Suriah, masih jadi tantangan terberat. Untuk itulah pimpinan Ruangobrol ini mengkomunikasikan hal tersebut melalui film dan buku.

Road to Resilience

Misal, dalam film dokumenter 'Road to Resilience', diangkat perjalanan seorang remaja Indonesia yang terjebak dalam janji-janji manis ISIS dan akhirnya menemukan jalan kembali ke tanah airnya.

Film ini dimulai dengan pengenalan masalah yang lebih luas, mengangkat isu perang saudara di Suriah dan kebangkitan ISIS yang menarik ribuan orang dari seluruh dunia, termasuk Indonesia.

Ketika Febri dan rombongannya akhirnya berhasil kembali ke Indonesia, mereka menghadapi kenyataan pahit berupa penolakan dan stigma dari masyarakat yang menganggap mereka sebagai pengkhianat.

Selama satu bulan, mereka menjalani berbagai pelatihan dan interogasi dari BNPT dan Densus 88.

Nommensen tidak hanya mewartakan kabar gembira yang menunjukkan karakter dan pikiran ontologis yang di isi oleh nilai-nilai teologi saja

Medan (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai meminta pilar yang ditanamkan Nommensen terus dilestarikan di Universitas HKBP Nommensen Medan, Sumatera Utara.

"Karena Nommensen tidak hanya mewartakan kabar gembira yang menunjukkan karakter dan pikiran ontologis yang di isi oleh nilai-nilai teologi saja" ujar Menteri Pigai di Medan, Jumat.

Menurut Pigai, Nommensen juga membangun pendidikan yang berbalut keterampilan Batak terutama Huria, Kristen, Batak Protestan (HKBP).

Kemudian, Pigai mengatakan Nommensen juga membangun kepada masyarakat Batak di Sumut tersebut yaitu etika dan moral.

"Teologi, pendidikan dan etika itu merupakan tiga bangunan untuk meningkatkan sumber daya manusia yang unggul di Sumut," kata dia.

Oleh karena itu, Pigai mengatakan salah satu pusat sumber daya manusia yang unggul terbesar di Indonesia dari Sumut, khususnya sebagian besar di HKBP baik di tingkat universitas maupun sekolah menengah atas (SMA).

"Saya kira, ini adalah salah satu persemaian manusia Indonesia terbesar yang pernah dihadirkan di Indonesia berasal dari Sumut. Untuk itu, ini terus dijaga dan dilestarikan," katanya.

Pigai mengatakan, ke depan pihaknya akan melakukan kolaborasi antarpemerintah dan pihak pendidikan yang terus berkembang.

"Salah satu yang perlu dikembangkan di dunia pendidikan yakni pengetahuan yang lebih luas, keterampilan yang lebih baik dan etika maupun moral. Ini lah sebenarnya dibangun Nommensen yang datang ke tempat ini," ucapnya.

Sebelumnya, Ketua Yayasan Universitas HKBP Nommensen (UHN) Effendi MS Simbolon mengatakan Festival Nommensen berawal dari pihaknya berjumlah 16 orang, plus 4 orang dari pengawas, dan juga pembina 5 orang, bersama seluruh rektorat dan civitas akademika untuk menyampaikan ide untuk melaksanakan kegiatan bergengsi.

Kegiatan tersebut, di antaranya diisi kuliah umum menghadirkan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai.

Pewarta: M. Sahbainy Nasution
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2025