CILEGON - Kantor Imigrasi Cilegon kembali menyelenggarakan kegiatan sosial bertajuk Jumat Berkah. Kegiatan tersebut sebagai wujud nyata kepedulian terhadap masyarakat sekitar.

Kegiatan sosial tersebut dilaksanakan bersama dengan PT Kine Project JO dengan membagikan 250 paket makanan secara gratis setiap minggunya dengan total 1.000 paket per bulan.

Kegiatan Jumat Berkah ini merupakan bagian dari implementasi program kerja Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat ketahanan pangan dan memberikan dukungan sosial kepada masyarakat.

Selain itu, kegiatan ini juga merupakan tindak lanjut dari program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, dalam memperkuat peran instansi keimigrasian dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan Jumat Berkah ini melanjutkan upaya Kantor Imigrasi Cilegon dalam menjalin sinergi dengan para stakeholders guna mendukung masyarakat yang membutuhkan.

Sebelumnya, Kantor Imigrasi Cilegon juga telah bekerja sama dengan Bank BRI Cabang Cilegon dalam menyelenggarakan kegiatan sosial serupa.

Pembagian makanan gratis ini menjadi bukti nyata kepedulian instansi bersama stakeholder dalam mendistribusikan bantuan secara langsung kepada masyarakat.

Kepala Kantor Imigrasi Cilegon Aditya Triputranto, mengapresiasi dukungan dan partisipasi dari PT Kine Project JO serta para pihak yang telah berkontribusi dalam kegiatan Jumat Berkah.

"Kami menyadari pentingnya peran aktif instansi pemerintah dan stakeholders dalam memberikan manfaat kepada masyarakat. Melalui Jumat Berkah kami berharap dapat meringankan beban warga sekitar dan memupuk rasa kebersamaan," ungkapnya, Rabu (19/3/2025).

Kantor Imigrasi Cilegon berkomitmen untuk terus melaksanakan kegiatan sosial secara berkelanjutan, sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan solidaritas kepada masyarakat sekitar.

Jakarta (ANTARA) - Gerakan Pemuda (GP) Ansor menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI masih sejalan dengan profesionalisme TNI dan semangat reformasi.

Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor Addin Jauharuddin mengatakan landasan hukum yang membatasi peran TNI dalam ranah politik masih terjaga, termasuk TAP MPR Nomor 6 dan Nomor 7 Tahun 2000.

“Artinya, hal ini masih selaras dengan cita-cita reformasi pada 1998,” kata Addin dalam keterangan diterima di Jakarta, Rabu.

Addin menuturkan bahwa GP Ansor meyakini supremasi sipil semakin matang sejak bergulirnya reformasi 1998. Terlebih, fungsi kontrol juga semakin menguat.

“Jadi, tidak perlu khawatir. Era keterbukaan membuat semua orang akan mengawasi dengan mudah jalannya pemerintahan,” ujarnya menambahkan.

Terkait kekhawatiran publik akan munculnya kembali dwifungsi militer lewat RUU TNI, GP Ansor mengajak masyarakat untuk menganalisis secara jernih substansi RUU tersebut beserta landasan hukumnya.

“Panglima TNI dan Kapolri masih berada di bawah kekuasaan eksekutif, yaitu Presiden. Hierarki tersebut yang berlaku sampai sekarang,” kata Addin menegaskan.

Dalam pandangan GP Ansor, ketentuan terkait pembolehan anggota TNI menduduki jabatan sipil telah memiliki koridor jelas, yakni harus mengundurkan diri atau pensiun dini dari karier keprajuritan.

Sementara itu, perihal penambahan jumlah jabatan sipil yang dapat diisi oleh anggota TNI, GP Ansor mendorong adanya proporsionalitas demi menjaga profesionalitas TNI.

Maka dari itu, imbuh Addin, substansi UU TNI baru nantinya masih berada pada koridor implementasi yang benar.

Dia juga mengapresiasi peran aktif masyarakat sipil, media, dan mahasiswa dalam mengawal pembahasan RUU TNI.

“Seluruh pihak yang berstatus warga negara Indonesia memang harus mengawal serta mendukung pemerintahan supaya program-program pembangunan berjalan dengan baik,” ucap dia.

Lebih lanjut, Addin berharap semua pihak dapat mempelajari langkah Presiden Ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dalam melakukan perubahan atas UU TNI.

Menurut dia, di bawah terobosan visioner Gus Dur, Indonesia berhasil memutus belenggu dwifungsi militer dan menegaskan kembali prinsip supremasi sipil sebagai pilar demokrasi.

Gus Dur, kata dia, tidak hanya mencabut kursi militer di parlemen atau memisahkan Polri dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), tetapi juga menciptakan fondasi etis bahwa TNI mesti tunduk di bawah kendali pemerintahan sipil yang legitimasinya bersumber dari rakyat.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menegaskan kekhawatiran akan dihidupkannya kembali dwifungsi ABRI atau TNI dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (RUU TNI) tidak terjadi.

"Yang lebih penting adalah kekhawatiran menyangkut soal dwifungsi ABRI ataupun dwifungsi TNI kan tidak terjadi," kata Supratman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu petang.

Hal itu disampaikannya usai menghadiri rapat kerja Komisi I DPR RI bersama Pemerintah guna melakukan sejumlah penyempurnaan terhadap draf RUU TNI.

Menkum mengatakan kekhawatiran dihidupkannya kembali dwifungsi TNI melalui RUU TNI sebagaimana yang ia dapati ketika melakukan audiensi dengan para mahasiswa yang tengah menyampaikan aspirasi terkait revisi UU TNI di Gerbang Pancasila, sisi belakang Kompleks Parlemen, Jakarta, sesaat sebelum dirinya menghadiri rapat.

"Apa yang menjadi tuntutan teman-teman, adik-adik mahasiswa itu sudah didengar oleh pemerintah, oleh DPR, bahwa kekhawatiran tadi menyangkut soal kembalinya peran dwifungsi TNI ataupun ABRI di dalam revisi UU TNI sama sekali enggak terlihat," ucapnya.

Untuk itu, dia berharap dapat melakukan dialog lebih jauh lagi dengan publik guna menepis kekhawatiran akan kembalinya dwifungsi TNI melalui RUU TNI.

"Saya berharap nanti kita akan dialog lebih jauh lagi karena itu saya sudah sampaikan kepada kawan-kawan, saya akan sampaikan secara langsung bahwa kekhawatiran itu tidak terjadi," tuturnya.

Sebaliknya, dia menyebut RUU TNI mengedepankan prinsip supremasi sipil dengan membatasi hanya 14 kementerian/lembaga yang boleh diduduki oleh prajurit TNI aktif.

"Kalau mau di luar yang 14 (K/L) yang ditentukan tadi, ya harus pensiun. Artinya, harus jadi orang sipil. Itu kan artinya supremasi sipil," katanya.

Dia menegaskan prajurit TNI aktif yang hendak mengisi jabatan sipil di luar 14 kementerian/lembaga tersebut maka harus pensiun atau mengundurkan diri dari dinas keprajuritan.

"Itu di tempat-tempat yang lain tugasnya (TNI) juga hanya bantu. Nah, bagi prajurit aktif yang akan menduduki jabatan sipil ya dari awal harus pensiun, sudah itu, tidak ada tawar menawar lagi, harus pensiun," paparnya.

Sebelumnya, Selasa (18/3), Menkum mengungkapkan hanya ada 14 kementerian/lembaga yang disetujui bisa diisi oleh prajurit TNI aktif dalam RUU TNI.

Dia mengatakan bahwa dalam penyusunannya, semula ada sebanyak 16 kementerian/lembaga yang bisa diisi prajurit aktif dalam RUU tersebut. Namun ada instansi yang dikurangi atau yang disatukan maknanya.

"14 jadinya, tadinya 16. Karena pertahanan dan dewan pertahanan nasional itu satu kemudian seperti Mensesneg juga nanti ada sekretaris militer presiden itu dirangkap juga bisa," kata Supratman di Kompleks Parlemen, Jakarta

Pada Selasa (18/3), Komisi I DPR RI menyetujui pembahasan RUU TNI pada tingkat I untuk dibawa ke tingkat selanjutnya dalam Rapat Paripurna DPR RI. Dalam RUU tersebut, terjadi perubahan ketentuan yakni soal kedudukan TNI, perpanjangan masa dinas keprajuritan, hingga perluasan ketentuan jabatan sipil yang bisa diisi oleh prajurit TNI aktif.

JAKARTA - Revisi UU No 34 /2024 tentang Tentara Nasional Indonesia ( RUU TNI ) mengundang pro dan kontra di tengah masyarakat. GP Ansor menilai hal itu wajar mengingat memori kolektif bangsa ini.

Namun melihat perkembangannya, dasar pemikiran peraturan tersebut masih sejalan dengan profesionalisme TNI dan prinsip reformasi. GP Ansor sangat meyakini civil society dan supremasi sipil sudah semakin matang sejak bergulirnya Reformasi 1998.

?Fungsi kontrol sudah sangat kuat. Jadi tidak perlu khawatir. Era keterbukan membuat semua orang akan mengawasi dengan mudah jalannya pemerintahan," ujar Ketua Umum PP GP Ansor Addin Jauharuddin dalam siaran pers, Rabu (19/3/2025).

Addin menambahkan, landasan hukum yang membatasi peran TNI dalam politik hingga kini masih tetap terjaga, termasuk TAP MPR No 6 dan No 7/2000. "Artinya, hal ini masih selaras dengan cita-cita Reformasi pada 1998," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, seluruh fraksi di Komisi I DPR setuju membawa revisi UU TNI ke tingkat II guna dimintakan persetujuan dalam Rapat Paripurna DPR, dengan sejumlah catatan. Sebagai representasi organisasi kepemudaan di bawah panji Nahdlatul Ulama, GP Ansor harus selalu mencermati setiap dinamika sosial termasuk kebijakan pemerintah.

Secara spesifik, isu tentang RUU TNI mengemuka di tengah masyarakat dan mendapat perhatian karena dianggap bakal menjadi jalan kembali ke dwifungsi TNI. Addin mengajak masyarakat dapat menganalisa secara jernih terhadap substansi RUU TNI beserta landasan hukumnya.

"Panglima TNI dan Kapolri masih berada di bawah kekuasaan eksekutif, yaitu Presiden. Hierarki tersebut yang berlaku sampai sekarang," jelas Addin.

Pembahasan lainnya tentang anggota TNI yang ingin menduduki jabatan sipil. Mereka yang berpotensi menjadi pejabat sipil negara di kementerian/lembaga hingga BUMN harus mengundurkan diri atau pensiun dini.

Penambahan jumlah jabatan sipil yang diisi oleh anggota TNI, tentunya harus didorong agar lebih proporsional. Mencermati hal tersebut, Addin menilai substansi UU TNI baru nantinya masih berada di koridor implementasi yang benar, ia juga mengapresiasi peran aktif masyarakat sipil, media, dan mahasiswa yang terus mengawal proses revisi RUU TNI.

"Seluruh pihak yang berstatus warga negara Indonesia memang harus mengawal serta mendukung pemerintahan supaya program-program pembangunan berjalan dengan baik," jelasnya.

Lebih lanjut Addin berharap dalam melakukan perubahan UU TNI, semua pihak harus belajar dari langkah yang dilakukan Presiden Keempat KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Di bawah terobosan visioner Gus Dur, Indonesia berhasil memutus belenggu dwifungsi militer dan menegaskan kembali prinsip supremasi sipil sebagai pilar demokrasi.

Gus Dur tidak hanya mencabut kursi militer di parlemen atau memisahkan Polri dari ABRI. Lebih dari itu, Gus Dur meletakkan fondasi etis bahwa TNI harus tunduk sepenuhnya di bawah kendali pemerintahan sipil yang legitimasinya bersumber dari rakyat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan, mahasiswa yang melakukan aksi demo untuk menolak Revisi UU (RUU) TNI belum melihat materi perubahannya.

Oleh karena itu, menurut dia, mahasiswa menjadi khawatir RUU TNI bisa menghidupkan kembali dwifungsi ABRI.

Hal tersebut disampaikan Supratman usai menemui pimpinan DPR dalam rangka menyampaikan aspirasi para mahasiswa di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (19/3/2025).

"Semua tuntutan terkait dengan pembahasan rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia saya sudah dengar. Karena itu, beri saya kesempatan sebagai Menteri Hukum untuk berkomunikasi dengan pemerintah, dengan pimpinan DPR, dengan anggota Komisi I," ujar Supratman.

“Tuntutan (mahasiswa) supaya (RUU TNI) tidak dilanjutkan, kelihatannya mungkin karena belum melihat materi perubahan, khawatirnya ada dwifungsi ABRI, dwifungsi TNI, soalnya kan jauh," katanya lagi.

Usai bertemu dengan pimpinan DPR, Supratman kembali ke luar Gedung DPR untuk menemui para mahasiswa.

Hanya saja, para mahasiswa telah bubar meninggalkan lokasi area Gedung DPR RI.

Diketahui, RUU TNI disepakati untuk dibawa ke rapat paripurna DPR RI untuk disahkan.

Rapat paripurna tersebut rencananya bakal digelar pada Kamis, 20 Maret 2025.

Sukabumi, Jabar (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) RI Natalius Pigai mengatakan pengetahuan tentang nilai HAM di Indonesia masih perlu ditingkatkan saat memberikan kuliah umum tentang penguatan HAM di Universitas Nusa Putra Sukabumi, Rabu.

"Setiap manusia harus selalu menanamkan nilai HAM dalam kehidupan sehari-harinya. Sehingga sudut pandang dan pengetahuan HAM harus diperkuat di dalam masyarakat yang multikultural ini," katanya usai memberikan kuliah umum di Universitas Nusa Putra Sukabumi, Rabu.

Menurut Natalius, ada tiga variabel HAM yang harus ditanamkan kepada setiap warga yakni sudut pandang, nilai kompetensi dan pengetahuan tentang HAM. Kemudian saat bermasyarakat maupun di lingkungan pekerjaan mereka bisa menerapkan ilmu HAM.

Sehingga, setiap langkah, perbuatan, aksi dan ucapan yang dilakukan selalu berdasarkan serta berpedoman kepada HAM. Tidak hanya itu setiap individu pun harus menerapkan nilai moral dan mental yang didasari dengan nilai HAM.

Khusus kepada para mahasiswa, dirinya mengingatkan pentingnya pengetahuan tentang HAM, sehingga setelah mereka lulus dan masuk ke dunia pemerintahan setiap mengambil keputusan selalu dilandasi dan mengandung nilai-nilai HAM.

"Pengetahuan mahasiswa tentang HAM harus ditingkatkan, karena mereka merupakan generasi penerus yang akan menentukan nasib bangsa ini ke depannya. Dengan memegang prinsip HAM maka sikapnya akan baik maupun sebaliknya," tambahnya.

Natalius mengatakan saat ini pihaknya tengah menyiapkan generasi penerus bangsa yang mengedepankan nilai HAM, karena lima tahun ke depan merupakan masa peralihan kebijakan, kemudian di 2030-2040 Indonesia harus muncul di panggung dunia sebagai negara yang mengutamakan nilai HAM.

Serta di 2045, Indonesia harus menjadi pemimpin dunia. Semua itu bisa tercapai jika Indonesia memiliki banyak calon-calon pemimpin yang memegang erat karakter, nilai, kompetensi, pengetahuan dan prinsip HAM

Pewarta: Aditia Aulia Rohman
Editor: Azhari
Copyright © ANTARA 2025

Sukabumi, Jabar (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) RI Natalius Pigai mengatakan pengetahuan tentang nilai HAM di Indonesia masih perlu ditingkatkan saat memberikan kuliah umum tentang penguatan HAM di Universitas Nusa Putra Sukabumi, Rabu.

"Setiap manusia harus selalu menanamkan nilai HAM dalam kehidupan sehari-harinya. Sehingga sudut pandang dan pengetahuan HAM harus diperkuat di dalam masyarakat yang multikultural ini," katanya usai memberikan kuliah umum di Universitas Nusa Putra Sukabumi, Rabu.

Menurut Natalius, ada tiga variabel HAM yang harus ditanamkan kepada setiap warga yakni sudut pandang, nilai kompetensi dan pengetahuan tentang HAM. Kemudian saat bermasyarakat maupun di lingkungan pekerjaan mereka bisa menerapkan ilmu HAM.

Sehingga, setiap langkah, perbuatan, aksi dan ucapan yang dilakukan selalu berdasarkan serta berpedoman kepada HAM. Tidak hanya itu setiap individu pun harus menerapkan nilai moral dan mental yang didasari dengan nilai HAM.

Khusus kepada para mahasiswa, dirinya mengingatkan pentingnya pengetahuan tentang HAM, sehingga setelah mereka lulus dan masuk ke dunia pemerintahan setiap mengambil keputusan selalu dilandasi dan mengandung nilai-nilai HAM.

"Pengetahuan mahasiswa tentang HAM harus ditingkatkan, karena mereka merupakan generasi penerus yang akan menentukan nasib bangsa ini ke depannya. Dengan memegang prinsip HAM maka sikapnya akan baik maupun sebaliknya," tambahnya.

Natalius mengatakan saat ini pihaknya tengah menyiapkan generasi penerus bangsa yang mengedepankan nilai HAM, karena lima tahun ke depan merupakan masa peralihan kebijakan, kemudian di 2030-2040 Indonesia harus muncul di panggung dunia sebagai negara yang mengutamakan nilai HAM.

Serta di 2045, Indonesia harus menjadi pemimpin dunia. Semua itu bisa tercapai jika Indonesia memiliki banyak calon-calon pemimpin yang memegang erat karakter, nilai, kompetensi, pengetahuan dan prinsip HAM

Sukabumi, Jabar (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) RI Natalius Pigai mengatakan pengetahuan tentang nilai HAM di Indonesia masih perlu ditingkatkan saat memberikan kuliah umum tentang penguatan HAM di Universitas Nusa Putra Sukabumi, Rabu.

"Setiap manusia harus selalu menanamkan nilai HAM dalam kehidupan sehari-harinya. Sehingga sudut pandang dan pengetahuan HAM harus diperkuat di dalam masyarakat yang multikultural ini," katanya usai memberikan kuliah umum di Universitas Nusa Putra Sukabumi, Rabu.

Menurut Natalius, ada tiga variabel HAM yang harus ditanamkan kepada setiap warga yakni sudut pandang, nilai kompetensi dan pengetahuan tentang HAM. Kemudian saat bermasyarakat maupun di lingkungan pekerjaan mereka bisa menerapkan ilmu HAM.

Sehingga, setiap langkah, perbuatan, aksi dan ucapan yang dilakukan selalu berdasarkan serta berpedoman kepada HAM. Tidak hanya itu setiap individu pun harus menerapkan nilai moral dan mental yang didasari dengan nilai HAM.

Khusus kepada para mahasiswa, dirinya mengingatkan pentingnya pengetahuan tentang HAM, sehingga setelah mereka lulus dan masuk ke dunia pemerintahan setiap mengambil keputusan selalu dilandasi dan mengandung nilai-nilai HAM.

"Pengetahuan mahasiswa tentang HAM harus ditingkatkan, karena mereka merupakan generasi penerus yang akan menentukan nasib bangsa ini ke depannya. Dengan memegang prinsip HAM maka sikapnya akan baik maupun sebaliknya," tambahnya.

Natalius mengatakan saat ini pihaknya tengah menyiapkan generasi penerus bangsa yang mengedepankan nilai HAM, karena lima tahun ke depan merupakan masa peralihan kebijakan, kemudian di 2030-2040 Indonesia harus muncul di panggung dunia sebagai negara yang mengutamakan nilai HAM.

Serta di 2045, Indonesia harus menjadi pemimpin dunia. Semua itu bisa tercapai jika Indonesia memiliki banyak calon-calon pemimpin yang memegang erat karakter, nilai, kompetensi, pengetahuan dan prinsip HAM

Sukabumi, Jabar (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) RI Natalius Pigai mengatakan pengetahuan tentang nilai HAM di Indonesia masih perlu ditingkatkan saat memberikan kuliah umum tentang penguatan HAM di Universitas Nusa Putra Sukabumi, Rabu.

"Setiap manusia harus selalu menanamkan nilai HAM dalam kehidupan sehari-harinya. Sehingga sudut pandang dan pengetahuan HAM harus diperkuat di dalam masyarakat yang multikultural ini," katanya usai memberikan kuliah umum di Universitas Nusa Putra Sukabumi, Rabu.

Menurut Natalius, ada tiga variabel HAM yang harus ditanamkan kepada setiap warga yakni sudut pandang, nilai kompetensi dan pengetahuan tentang HAM. Kemudian saat bermasyarakat maupun di lingkungan pekerjaan mereka bisa menerapkan ilmu HAM.

Sehingga, setiap langkah, perbuatan, aksi dan ucapan yang dilakukan selalu berdasarkan serta berpedoman kepada HAM. Tidak hanya itu setiap individu pun harus menerapkan nilai moral dan mental yang didasari dengan nilai HAM.

Khusus kepada para mahasiswa, dirinya mengingatkan pentingnya pengetahuan tentang HAM, sehingga setelah mereka lulus dan masuk ke dunia pemerintahan setiap mengambil keputusan selalu dilandasi dan mengandung nilai-nilai HAM.

"Pengetahuan mahasiswa tentang HAM harus ditingkatkan, karena mereka merupakan generasi penerus yang akan menentukan nasib bangsa ini ke depannya. Dengan memegang prinsip HAM maka sikapnya akan baik maupun sebaliknya," tambahnya.

Natalius mengatakan saat ini pihaknya tengah menyiapkan generasi penerus bangsa yang mengedepankan nilai HAM, karena lima tahun ke depan merupakan masa peralihan kebijakan, kemudian di 2030-2040 Indonesia harus muncul di panggung dunia sebagai negara yang mengutamakan nilai HAM.

Serta di 2045, Indonesia harus menjadi pemimpin dunia. Semua itu bisa tercapai jika Indonesia memiliki banyak calon-calon pemimpin yang memegang erat karakter, nilai, kompetensi, pengetahuan dan prinsip HAM

Sukabumi, Jabar (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) RI Natalius Pigai mengatakan pengetahuan tentang nilai HAM di Indonesia masih perlu ditingkatkan saat memberikan kuliah umum tentang penguatan HAM di Universitas Nusa Putra Sukabumi, Rabu.

"Setiap manusia harus selalu menanamkan nilai HAM dalam kehidupan sehari-harinya. Sehingga sudut pandang dan pengetahuan HAM harus diperkuat di dalam masyarakat yang multikultural ini," katanya usai memberikan kuliah umum di Universitas Nusa Putra Sukabumi, Rabu.

Menurut Natalius, ada tiga variabel HAM yang harus ditanamkan kepada setiap warga yakni sudut pandang, nilai kompetensi dan pengetahuan tentang HAM. Kemudian saat bermasyarakat maupun di lingkungan pekerjaan mereka bisa menerapkan ilmu HAM.

Sehingga, setiap langkah, perbuatan, aksi dan ucapan yang dilakukan selalu berdasarkan serta berpedoman kepada HAM. Tidak hanya itu setiap individu pun harus menerapkan nilai moral dan mental yang didasari dengan nilai HAM.

Khusus kepada para mahasiswa, dirinya mengingatkan pentingnya pengetahuan tentang HAM, sehingga setelah mereka lulus dan masuk ke dunia pemerintahan setiap mengambil keputusan selalu dilandasi dan mengandung nilai-nilai HAM.

"Pengetahuan mahasiswa tentang HAM harus ditingkatkan, karena mereka merupakan generasi penerus yang akan menentukan nasib bangsa ini ke depannya. Dengan memegang prinsip HAM maka sikapnya akan baik maupun sebaliknya," tambahnya.

Natalius mengatakan saat ini pihaknya tengah menyiapkan generasi penerus bangsa yang mengedepankan nilai HAM, karena lima tahun ke depan merupakan masa peralihan kebijakan, kemudian di 2030-2040 Indonesia harus muncul di panggung dunia sebagai negara yang mengutamakan nilai HAM.

Serta di 2045, Indonesia harus menjadi pemimpin dunia. Semua itu bisa tercapai jika Indonesia memiliki banyak calon-calon pemimpin yang memegang erat karakter, nilai, kompetensi, pengetahuan dan prinsip HAM

Sukabumi, Jabar (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) RI Natalius Pigai mengatakan pengetahuan tentang nilai HAM di Indonesia masih perlu ditingkatkan saat memberikan kuliah umum tentang penguatan HAM di Universitas Nusa Putra Sukabumi, Rabu.

"Setiap manusia harus selalu menanamkan nilai HAM dalam kehidupan sehari-harinya. Sehingga sudut pandang dan pengetahuan HAM harus diperkuat di dalam masyarakat yang multikultural ini," katanya usai memberikan kuliah umum di Universitas Nusa Putra Sukabumi, Rabu.

Menurut Natalius, ada tiga variabel HAM yang harus ditanamkan kepada setiap warga yakni sudut pandang, nilai kompetensi dan pengetahuan tentang HAM. Kemudian saat bermasyarakat maupun di lingkungan pekerjaan mereka bisa menerapkan ilmu HAM.

Sehingga, setiap langkah, perbuatan, aksi dan ucapan yang dilakukan selalu berdasarkan serta berpedoman kepada HAM. Tidak hanya itu setiap individu pun harus menerapkan nilai moral dan mental yang didasari dengan nilai HAM.

Khusus kepada para mahasiswa, dirinya mengingatkan pentingnya pengetahuan tentang HAM, sehingga setelah mereka lulus dan masuk ke dunia pemerintahan setiap mengambil keputusan selalu dilandasi dan mengandung nilai-nilai HAM.

"Pengetahuan mahasiswa tentang HAM harus ditingkatkan, karena mereka merupakan generasi penerus yang akan menentukan nasib bangsa ini ke depannya. Dengan memegang prinsip HAM maka sikapnya akan baik maupun sebaliknya," tambahnya.

Natalius mengatakan saat ini pihaknya tengah menyiapkan generasi penerus bangsa yang mengedepankan nilai HAM, karena lima tahun ke depan merupakan masa peralihan kebijakan, kemudian di 2030-2040 Indonesia harus muncul di panggung dunia sebagai negara yang mengutamakan nilai HAM.

Serta di 2045, Indonesia harus menjadi pemimpin dunia. Semua itu bisa tercapai jika Indonesia memiliki banyak calon-calon pemimpin yang memegang erat karakter, nilai, kompetensi, pengetahuan dan prinsip HAM

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengaku belum mengetahui apakah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (RUU TNI) akan diambil persetujuan Tingkat II dalam Rapat Paripurna di DPR RI pada Kamis (20/3) esok hari.

Dia pun menyerahkan kepada DPR RI terkait waktu pelaksanaan Rapat Paripurna guna memproses lebih lanjut RUU TNI yang telah diambil persetujuan Tingkat I pada Selasa (18/3).

"Kapan jadwalnya tergantung DPR, ya. Saya belum tahu, saya belum dapat informasi apakah besok atau tidak," kata Supratman usai menghadiri rapat kerja Komisi I DPR RI bersama Pemerintah terkait penyempurnaan draf RUU TNI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu petang.

Dia lantas melanjutkan, "Saya belum tahu sampai hari ini ya, saya tadi hanya rapat soal penyempurnaan frasa-frasa."

Mantan Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI itu mengaku juga kurang mengetahui apakah masa reses DPR RI akan diundur hingga pekan depan sehingga berdampak pula pada penyelenggaraan Rapat Paripurna yang diundur.

"Waduh mana aku tahu kalau saya selama di DPR saya pasti tahu, sekarang di pemerintahan," ucapnya.

Menkum pun enggan merespons lebih jauh ihwal informasi jadwal agenda rapat DPR dan publisitasnya. Dia hanya menekankan bahwa dirinya mewakili pemerintah siap untuk menghadiri Rapat Paripurna guna mengambil persetujuan Tingkat II RUU TNI kapan pun DPR RI menjadwalkan.

"Jangan tanya ke saya. Kalau agenda DPR masa tanya ke pemerintah, tanya ke DPR dong. Pokoknya kami diundang, kami datang," katanya.

Dia pun menyebut tidak ada arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan ketika melakukan pertemuan dengan pimpinan Komisi I DPR RI di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, menjelang pengesahan Rancangan Undang-Undang TNI melalui Rapat Paripurna.

Namun, Supratman menyebut bahwa yang menjadi penekanan Presiden Prabowo terkait RUU TNI ialah RUU tersebut merupakan usul inisiatif DPR periode sebelumnya yang kemudian dioper kepada DPR RI periode 2024-2029 sehingga bukan inisiatif pemerintah ataupun Presiden Prabowo.

"Enggak ada. Pokoknya arahan terkait dengan ini (RUU TNI) ini adalah usul inisiatif DPR. Saya dulu waktu menjadi Ketua Badan Legislasi kan menyusun draf RUU tentang TNI, ya kan? Dan itu yang dilanjutkan sekarang menjadi carry over. Jadi, itu usulannya teman-teman di DPR," ucap dia.

Sebelumnya, Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto dan Wakil Ketua Komisi I DPR RI Budi Djiwandono menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, menjelang pengesahan Rancangan Undang-Undang TNI melalui rapat paripurna.

Utut menjelaskan bahwa Presiden Prabowo menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang

"Iya (bahas RUU TNI), tetapi bukan hanya itu. Beliau bercerita konsep dari...," kata Utut saat ditanya oleh sejumlah awak media usai bertemu Presiden Prabowo.

Adapun berdasarkan undangan Rapat Paripurna yang diterima ANTARA, diberitahukan bahwa DPR RI akan menggelar Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (20/3) pagi sekitar pukul 9.30 WIB.

Namun, sejauh ini tidak terdapat keterangan informasi terkait agenda yang dihelat dalam Rapat Paripurna esok hari.

Adapun, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono mengatakan bahwa RUU TNI yang sudah disetujui di tingkat pertama akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI, Kamis (20/3).

"Jadwal yang per kini itu adalah paripurna akan dilaksanakan besok untuk putusan tahap kedua," kata Dave di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.