Pendukung terdakwa kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan yang merupakan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto berbondong-bondong mendatangi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Jumat (21/3).

Dengan kostum seragam, mereka memakai rompi oranye khas tahanan KPK, namun ditambahi tulisan 'Hasto Tahanan Politik'.

Sidang hari ini adalah pembacaan nota keberatan atau eksepsi terdakwa dan tim penasihat hukum atas dakwaan jaksa KPK.

Sementara itu, di luar pengadilan, ada sejumlah orang yang menggelar unjuk rasa. Apa yang disuarakan sama yakni Hasto merupakan tahanan politik.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto diadili atas dakwaan telah menyuap mantan Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan (sempat menjadi kader PDIP) terkait dengan penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024 untuk kepentingan Harun Masiku (buron).

Selain itu, ia juga didakwa merintangi proses penyidikan yang membuat Harun berhasil melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini.

Ia didakwa melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Juga dengan Pasal 21 UU Tipikor jo Pasal 65 ayat 1 KUHP yang mengatur ancaman pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit Rp150 juta dan paling banyak Rp600 juta.

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah peristiwa hukum telah diwartakan oleh pewarta Kantor Berita ANTARA pada Kamis (20/3). Berikut beberapa berita pilihan yang masih menarik dibaca pagi ini.

1. Kejagung telah periksa 147 saksi terkait kasus korupsi minyak mentah

Penyidik Kejaksaan Agung telah memeriksa 147 orang saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018–2023.

Selengkapnya di sini

2. Kejagung periksa Alfian Nasution soal kasus minyak mentah pada Jumat

Kejaksaan Agung (Kejagung) akan memeriksa mantan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution (AN) sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018–2023 pada Jumat (21/3).

Selengkapnya di sini

3. OMS di NTT jamin perlindungan bagi korban kasus AKBP Fajar

Organisasi masyarakat sipil di Nusa Tenggara Timur yang tergabung dalam gerakan SAKSIMINOR menyatakan komitmen untuk memberikan jaminan perlindungan bagi korban kasus kekerasan seksual oleh eks Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma Lukman.

Selengkapnya di sini

4. Yusril sebut KUHAP baru rampung akhir tahun 2025

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru akan rampung pada akhir tahun 2025, mengingat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbaru berlaku mulai Januari 2026.

Selengkapnya di sini

5. KPK: Andi Narogong diperiksa soal aliran dana kasus KTP-el ke DPR

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tessa Mahardhika Sugiarto mengemukakan bahwa Andi Agustinus alias Andi Narogong diperiksa oleh penyidik pada Rabu (19/3) berkaitan dengan aliran dana kasus KTP-elektronik (KTP-el) ke anggota DPR.

Selengkapnya di sini

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kembali menggelar sidang dengan terdakwa Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto . Sidang kali ini beragendakan pembacaan nota keberatan atau eksepsi Hasto atas dakwaan Jaksa.

Sidang kasus dugaan suap pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR dan perintangan penyidikannya ini digelar di Ruang Sidang Hatta Ali. Pantauan di lokasi, pada pukul 09.52 WIB, Jumat (21/3/2025), kursi pengunjung ruang sidang sudah dipenuhi pendukung Hasto.

Bukan hanya sekadar hadir di ruang sidang, mereka juga mengenakan pakaian yang seragam berupa rompi oranye. Di belakang rompi tersebut, tertulis Hasto tahanan politik.





Setidaknya, terdapat 17 pendukung Hasto yang mengenakan rompi oranye di dalam ruang sidang. Bukan hanya di dalam, pendukung Hasto yang mengenakan rompi oranye juga terlihat di luar ruang sidang.

Untuk perintangan penyidikan, Hasto didakwa dengan Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHAP.

Sedangkan untuk suap, didakwa dengan Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Pamekasan -

Upaya penyelundupan narkoba jenis sabu ke dalam Lapas Narkotika Kelas IIA Pamekasan berhasil digagalkan oleh petugas. Pelaku, seorang wanita berinisial A asal Sampang, tertangkap saat hendak membesuk seorang warga binaan berinisial B asal Surabaya yang masih memiliki hubungan dengannya.

Saat pemeriksaan awal, pelaku sempat lolos dari kecurigaan petugas. Namun, gerak-geriknya yang mencurigakan saat keluar masuk kamar mandi membuat petugas kembali melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Ternyata, wanita tersebut mengambil sabu-sabu yang disembunyikan di dalam alat vitalnya.

Petugas kemudian menggeledah barang bawaannya dan menemukan dua paket sabu seberat 11,2 gram yang diselipkan di antara barang-barang lain. Pelaku pun tidak bisa mengelak dan langsung diamankan sebelum akhirnya diserahkan ke Polres Pamekasan untuk proses hukum lebih lanjut.

Kalapas Narkotika Kelas IIA Pamekasan, Fathorrosi membenarkan kejadian tersebut.

"Benar kejadian tersebut (20/03/25). Yang bersangkutan memasukkan barang haram tersebut ke alat vital dengan cara dibungkus balon," jelasnya saat dihubungi, Kamis (21/3/25).

Fathorrosi menegaskan, pihaknya terus memperketat pengawasan di lapas untuk mencegah penyelundupan narkoba.

"Kami tidak akan mentoleransi segala bentuk upaya penyelundupan narkoba, baik oleh pengunjung maupun warga binaan sendiri. Pengawasan di Lapas terus kami perketat, dan petugas selalu siaga dalam mendeteksi modus-modus baru seperti ini," tegasnya.

Keberhasilan penggagalan ini merupakan hasil dari kewaspadaan petugas yang rutin melakukan pemeriksaan ketat terhadap setiap barang bawaan yang masuk ke dalam lapas.

Lapas Narkotika Kelas IIA Pamekasan juga telah berkoordinasi dengan Polres Pamekasan untuk penyelidikan lebih lanjut. "Pelaku beserta barang bukti telah diserahkan kepada kepolisian guna dilakukan penyelidikan dan pengembangan kasus," ujar Fathorrosi.

Ia menambahkan bahwa pihaknya terus bekerja sama dengan kepolisian dan pihak terkait lainnya untuk mengungkap jaringan di balik upaya penyelundupan ini.

"Tidak menutup kemungkinan ada pihak lain yang terlibat, dan kami akan berupaya semaksimal mungkin untuk memberantas peredaran narkoba di dalam lapas," tutupnya.

(hil/fat)

Jakarta -

Pengadilan Amerika Serikat (AS) memerintahkan agar berkas-berkas imigrasi Pangeran Harry dibuka kepada publik. Apa alasannya?

Mengutip BBC, Jumat (21/3/2025), Hakim Distrik Carl Nichols memerintahkan untuk merilis dokumen-dokumen tersebut berdasarkan permintaan kebebasan informasi (FOI) dari Heritage Foundation, sebuah lembaga konservatif di Washington DC.

Yayasan ini menuduh bahwa sang pangeran menyembunyikan penggunaan obat-obatan terlarang di masa lalunya. Aktivitas itu seharusnya membuat dia tidak bisa mendapatkan visa AS.

Tuduhan tersebut berpusat pada klaim Duke of Sussex dalam memoarnya yang berjudul Spare. Ia menyebut telah mengonsumsi kokain, ganja, dan jamur psikedelik.

Dalam buku yang diterbitkan pada Januari 2023 itu, Pangeran Harry menulis bahwa ia pertama kali mencoba kokain pada usia 17 tahun.

"Itu tidak terlalu menyenangkan, dan tidak membuat saya sangat bahagia, karena tampaknya membuat semua orang berada di sekitar saya. Tetapi itu membuat saya merasa berbeda, dan itulah tujuan utamanya," kata dia.

Dia juga menulis tentang penggunaan ganja. Kokain tidak berefek apa pun untuknya tetapi ganja berbeda dan itu yang benar-benar membantu dia.

Formulir aplikasi untuk visa AS secara khusus menanyakan tentang penggunaan narkoba saat ini dan di masa lalu.

Pengakuan penggunaan narkoba dapat menyebabkan aplikasi visa non-imigran dan imigran ditolak. Namun, petugas imigrasi memiliki keleluasaan untuk membuat keputusan akhir berdasarkan faktor-faktor yang berbeda.

The Heritage Foundation menuduh bahwa Pangeran Harry berbohong tentang penggunaan narkoba kepada otoritas imigrasi AS, yang dapat menyebabkan larangan seumur hidup dari AS.

Menurut catatan pengadilan, Departemen Keamanan Dalam Negeri memiliki waktu hingga akhir Selasa (18/3) untuk mematuhi perintah tersebut dan merilis catatan imigrasi.

Keputusan pengadilan itu muncul setelah keputusan tahun 2024 oleh hakim yang sama yang mengatakan bahwa tidak ada cukup minat publik untuk mengungkapkan catatan imigrasi Pangeran Harry.

The Heritage Foundation menentang keputusan tersebut dan mendorong agar keputusan tersebut diubah.

Pangeran Harry pindah ke AS bersama istrinya Meghan pada tahun 2020 setelah mengundurkan diri sebagai anggota kerajaan. Tidak jelas visa apa yang dia gunakan untuk memasuki negara itu, sementara sang duchess adalah warga negara AS.

Presiden Donald Trump sebelumnya mengesampingkan untuk mendeportasi Pangeran Harry pada bulan Februari.

"Saya akan membiarkannya. Dia punya cukup banyak masalah dengan istrinya. Dia mengerikan," kata Trump.

Meghan telah menjadi pengkritik vokal Trump di masa lalu, melabelinya sebagai misoginis.

(msl/fem)

JAKARTA - Di QS WUR by Subject 2025 hanya ada enam universitas di Indonesia dengan jurusan Hukum yang masuk dalam daftar. Berikut ini daftar selengkapnya.

Quacquarelli Symonds World University Rankings by Subject 2025 telah resmi dirilis secara global pada 12 Maret 2025.

QS World University Rankings by Subject 2025 menampilkan 55 program studi di lima bidang studi yang luas.

Baca juga: 7 Fakultas Kedokteran Indonesia dengan Peringkat Dunia, Referensi SNBT 2025

Pemeringkatan tahun ini merupakan yang terbesar, dengan penambahan 171 institusi pendidikan tinggi dari seluruh dunia.

Beberapa mata pelajaran, termasuk kedokteran, ilmu komputer dan sistem informasi, serta ilmu material kini menampilkan lebih banyak institusi dengan peringkat dibandingkan sebelumnya.

Baca juga: UI Jadi Universitas Terbaik ke-4 di Asia Tenggara Versi EduRank 2025

Institusi pendidikan tinggi dari seluruh dunia masuk dalam daftar, tak terkecuali dari Indonesia, khususnya bidang studi Hukum.

Dikutip dari daftar QS WUR by Subject 2025: Law and Legal Studies, berikut ini daftar 6 universitas Indonesia dengan prodi Hukum yang masuk ranking dunia QS WUR by Subject 2025.

Baca juga: Daftar Kampus di Indonesia dengan Ilmuwan Terbanyak yang Masuk Peringkat Dunia

6 Universitas dengan Jurusan Hukum Terbaik Dunia 2025

1. Universitas Indonesia (UI)

Ranking: 101-150
Employer Reputation: 70.1
H-index Citations: 61.2
Citations per Paper: 64.3
Academic Reputation: 71.3

2. Universitas Airlangga (Unair)

Ranking: 151-200
Employer Reputation: 66.7
H-index Citations: 59.3
Citations per Paper: 55.9
Academic Reputation: 66

3. Universitas Gadjah Mada (UGM)

Ranking: 201-250
Employer Reputation: 67.9
H-index Citations: 64.6
Citations per Paper: 66.6
Academic Reputation: 60.2

4. Universitas Diponegoro (Undip)

Ranking: 301-350
Employer Reputation: 62
H-index Citations: 66.2
Citations per Paper: 66.4
Academic Reputation: 53.2

5. Universitas Padjadjaran (Unpad)

Ranking: 301-350
Employer Reputation: 59.2
H-index Citations: 55
Citations per Paper: 61.7
Academic Reputation: 59.8

6. Universitas Brawijaya (UB)

Ranking: 351-400
Employer Reputation: 60.2
H-index Citations: 59.3
Citations per Paper: 66.3
Academic Reputation: 53.2

Demikian 6 universitas di Indonesia dengan jurusan Hukum terbaik yang masuk peringkat dunia QS WUR by Subject 2025. Semoga bermanfaat.

Jakarta -

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengusulkan narapidana korupsi tak disediakan makanan. Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) menyebut usulan itu hanya sebatas ungkapan emosi.

"Boleh dipenjara paling terpencil dengan keamanan maksimum, tapi ya tetap harus dikasih makan, nanti melanggar HAM. Mungkin itu ungkapan kemarahan, kejengkelan terhadap koruptor, 'jangan dikasih makan!' itu gapapa," kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman kepada wartawan, Kamis (20/3/2025).

Boyamin menyebut usulan itu tentu tidak bisa dilakukan. Bahkan dia mengusulkan KPK agar memaksimalkan hukuman mati.

"Saya kira itu ungkapan kejengkelan, tapi kalau dipraktikkan nggak bisa karena itu melanggar HAM. Ya sudah dihukum mati aja, toh korupsi ada hukuman mati kalau dalam keadaan bencana, kalau seumur hidup ya harus dikasih makan, nanti kalau tidak malah dianggap kejam kita," katanya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto berencana membangun penjara untuk koruptor di pulau terpencil. Wakil Ketua KPK Johanis Tanak sepakat dengan usulan Prabowo tersebut.

"Saya sependapat bila Presiden membuat penjara di pulau yang terpencil dan terluar yang ada di sekitar Pulau Buru untuk semua pelaku tindak pidana korupsi," kata Tanak ketika dihubungi, Selasa (18/3/2025).

Tanak menuturkan tak cukup para koruptor hanya ditempatkan di penjara terpencil. Dia menilai harus ada hukuman yang lebih berat, salah satunya ialah pemerintah tidak menyediakan makanan bagi para penjahat itu.

"Pemerintah tidak perlu menyediakan makanan untuk mereka, cukup sediakan alat pertanian, supaya mereka berkebun, bercocok tanam di ladang atau di sawah untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri yang berasal dari hasil keringat mereka sendiri," sebutnya.

Simak juga Video: Tekad Prabowo Basmi Koruptor Demi Ciptakan Pemerintahan Bersih

Saksikan Live DetikPagi :

(azh/idn)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyatakan kementeriannya terbuka dan kooperatif dalam membantu proses hukum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat terkait dengan pengadaan barang, jasa, serta pengelolaan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) periode 2020-2024.

"Pada prinsipnya Kantor Kemkomdigi siap membantu apa pun yang diperlukan, dokumen, dan lain-lain mungkin. Kita kerja sama dengan kejaksaan, silakan saja, kami terbuka, dan mengikuti proses hukum yang berlaku," kata Meutya ditemui di Kantor Kemkomdigi, Jakarta, Kamis.

Hal ini turut diperkuat oleh pernyataan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria yang menyebutkan kementeriannya kooperatif untuk mendukung penyelidikan sesuai koridor hukum.

"Oh iya dong, kita kooperatif," kata Nezar.

Saat ditanya apakah proyek Pusat Data Nasional (PDN) yang saat ini tengah disiapkan untuk beroperasi akan mengalami evaluasi berkaca dari penyelidikan PDNS, Nezar menyebutkan semua hal telah dikoordinasikan agar bisa memenuhi semua standar keamanan dan kepatuhan hukum.

Menurutnya PDN pertama yang akan beroperasi pada akhir Q1 2025 saat ini terus dipastikan keandalannya bersama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

"BSSN lagi bekerja dan kita terus berkoordinasi untuk menjamin PDN yang nantinya akan beroperasi, mungkin tidak lama lagi, itu sudah memenuhi semua standar-standar keamanan yang ditetapkan oleh BSSN," kata Nezar.

Dukungan Menkomdigi dan Wamenkomdigi terhadap pengusutan kasus korupsi PDNS itu sejalan dengan warta pada Jumat (14/3) yang menyatakan Kementerian Komunikasi dan Digital mendukung penuh proses penegakan hukum terkait proyek Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) periode 2020-2024, saat Kementerian masih bernama Kementerian Komunikasi dan Informatika.

KOMPAS.com- Agensi Kim Soo Hyun, Gold Medalist, telah mengambil langkah hukum atas penyebaran foto pribadi sang aktor.

Gugatan pidana diajukan terhadap Kim Sae Eui, operator saluran YouTube Garo Sero Research Institute, serta keluarga mendiang aktris Kim Sae Ron, yang diduga terlibat dalam distribusi foto tersebut.

Foto tersebut diduga diberikan oleh seseorang yang mengaku sebagai bibi Kim Sae Ron kepada Kim Sae Eui, yang kemudian menyebarkannya melalui siaran langsung di YouTube.

"Gold Medalist, sebagai agensi yang menaungi aktor Kim Soo Hyun, telah mengajukan tuntutan pidana terhadap Kim Sae Eui, operator saluran YouTube Garo Sero Research Institute yang mengunggah foto aktor Kim Soo Hyun yang diambil dengan celana dalam selama siaran langsung di saluran YouTube-nya hari ini," tutur agensi dilansir Koreaboo, Kamis (20/3/2025)

Gold Medalist menyatakan bahwa foto tersebut memperlihatkan tubuh Kim Soo Hyun dalam keadaan tidak pantas, diambil di rumah Kim Sae Ron.

Menurut Gold Medalist, mengungkapkan foto tersebut merupakan tindakan pelecehan seksual.

"Tuduhan tersebut termasuk pelanggaran Undang-Undang tentang Kasus Khusus Mengenai Hukuman, dll. Kejahatan Seksual (distribusi rekaman yang direkam menggunakan kamera, dll.)," ujar agensi tersebut.

Gold Medalist juga menegaskan bahwa foto itu diambil ketika Kim Sae Ron sudah berusia dewasa, serta membantah adanya kunjungan Kim Soo Hyun ke rumah mendiang aktris tersebut.

Gold Medalist mengecam penyebaran foto yang dapat menyebabkan penghinaan seksual terhadap aktornya. Agensi menilai tindakan tersebut sebagai bentuk kejahatan serius, apalagi Garo Sero Research Institute secara terang-terangan mengancam akan terus merilis foto serupa.

Karena itu, Gold Medalist merasa tidak punya pilihan selain mengambil tindakan hukum guna melindungi kehormatan Kim Soo Hyun.

Pada awalnya, agensi sempat berusaha menghormati kepergian Kim Sae Ron dengan tidak menggugat keluarganya. Namun, penyebaran foto tanpa izin yang melibatkan tubuh aktor tersebut dianggap sebagai pelanggaran berat yang tidak bisa ditoleransi.

Gold Medalist menegaskan akan terus mengambil tindakan tegas jika Garo Sero dan keluarga mendiang Kim Sae Ron tetap menyebarkan informasi palsu atau konten serupa di masa mendatang.

"Jika keluarga almarhum Kim Sae Ron dan Garo Sero tetap menyebarkan informasi palsu, kami tidak punya pilihan selain mengambil tindakan hukum yang komprehensif untuk melindungi kehormatan agensi dan aktor kami," tambah Gold Medalist.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Agensi Kim Soo Hyun Gugat Garo Sero dan Keluarga Kim Sae Ron".

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyatakan, Indonesia bakal melawan upaya penyitaan aset milik pemerintah di Prancis.

Adapun penyitaan ini merupakan permintaan Navayo International AG atas putusan arbitrase yang mengalahkan Indonesia dalam sengketa proyek satelit Kementerian Pertahanan (Kemenhan).

Yusril mengatakan bahwa pemerintah akan berupaya menghambat penyitaan aset pemerintah di Prancis karena penyitaan tersebut melanggar Konvensi Wina terkait perlindungan aset diplomatik yang tidak bisa disita.

"Walaupun hal ini sudah dikabulkan oleh Pengadilan Perancis, pihak kita tetap akan melakukan upaya-upaya perlawanan untuk menghambat eksekusi ini terjadi," kata Yusril di Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Kumham Imipas, Kamis (20/3/2025).

Sengketa proyek satelit ini pun memasuki babak baru.

Berdasarkan putusan arbitrase International Criminal Court (ICC) di Singapura, pemerintah berkewajiban membayar ganti rugi kepada perusahaan Navayo sebesar 24,1 juta Dollar Amerika Serikat (AS).

Apabila pembayaran tersebut tidak dilakukan, akan dikenai bunga keterlambatan sebesar 2.568 dollar AS per hari sampai putusan arbitrase ICC dibayarkan.

"Di dalam persidangan dispute mengenai masalah pengadaan bagian-bagian dari satelit Kementerian Pertahanan pada tahun 2016. Oleh Arbitrasi Singapura kita dikalahkan dan kita harus membayar sejumlah utang atau ganti rugi kepada pihak Navayo," kata Yusril.

Ia pun mengatakan bahwa persoalan yang berlarut-larut tersebut membuat Navayo mengajukan permohonan penyitaan aset properti pemerintah yang dimiliki oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Paris, Perancis.

"Masalah ini dirundingkan berlarut-larut, sampai akhirnya Navayo mengajukan permohonan kepada Pengadilan Perancis untuk mengeksekusi putusan dari Arbitrase Singapura dan meminta untuk dilakukan penyitaan terhadap beberapa aset pemerintahan Republik Indonesia yang ada di Perancis," ujar dia.

Yusril mengatakan, pemerintah menghormati putusan pengadilan Arbitrase Singapura yang menyatakan pemerintah kalah dan diwajibkan membayar ganti rugi.

Ia akan berkoordinasi dengan kementerian terkait, termasuk Kementerian Keuangan, untuk memenuhi putusan tersebut.

"Nanti masalah ini akan kami sampaikan kepada Bapak Presiden hasil pertemuan dan pembahasan rapat koordinasi hari ini," ujar Yusril.

Di sisi lain, Navayo International AG juga disebut telah melakukan wanprestasi dalam proyek satelit Kemehan.

Yusril bilang, Navayo baru mengerjakan pekerjaan dengan nilai Rp 1,9 miliar dari tagihan sebesar 16 juta dollar AS kepada Kemenhan.

Nilai ini diketahui dari hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Jadi, jauh sama sekali daripada apa yang diperjanjikan oleh Kemhan dengan mereka," kata Menko Kumham Imipas itu.

Kasus proyek pengelolaan satelit di Kemenhan yang menyebabkan kerugian negara hingga ratusan miliar rupiah ini diungkap oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD saat masih menjabat.

Peristiwa itu terjadi sekitar tahun 2015, ketika Indonesia menyewa satelit dan tidak memenuhi kewajiban bayar sesuai nilai sewa.

Hal ini menyebabkan Indonesia digugat di pengadilan arbitrase internasional sehingga harus membayarkan uang sewa dan biaya arbitrase dengan nilai fantastis.

Pada 9 Juli 2019, pengadilan arbitrase menjatuhkan putusan yang berakibat negara harus mengeluarkan pembayaran untuk sewa satelit.

"Biaya arbitrase, biaya konsultan, dan biaya filling satelit sebesar ekuivalen Rp 515 miliar," kata Mahfud.

Tak hanya itu, Navayo juga mengajukan tagihan sebesar 16 juta dollar AS kepada Kemenhan.

Terkait perkara ini, Pengadilan Arbitrase Singapura pada 22 Mei 2021 mengeluarkan putusan yang mewajibkan Kemenhan membayar 20.901.209 dollar AS atau setara Rp 314 miliar kepada Navayo.

"Selain keharusan membayar kepada Navayo, Kemhan juga berpotensi ditagih pembayaran oleh Airbus, Detente, Hogan Lovells, dan Telesat, sehingga negara bisa mengalami kerugian yang lebih besar lagi," kata Mahfud.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyatakan, Indonesia bakal melawan upaya penyitaan aset milik pemerintah di Perancis.

Adapun penyitaan ini merupakan permintaan Navayo International AG atas putusan arbitrase yang mengalahkan Indonesia dalam sengketa proyek satelit Kementerian Pertahanan (Kemenhan).

Yusril mengatakan bahwa pemerintah akan berupaya menghambat penyitaan aset pemerintah di Perancis karena penyitaan tersebut melanggar Konvensi Wina terkait perlindungan aset diplomatik yang tidak bisa disita.

"Walaupun hal ini sudah dikabulkan oleh Pengadilan Perancis, pihak kita tetap akan melakukan upaya-upaya perlawanan untuk menghambat eksekusi ini terjadi," kata Yusril di Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Kumham Imipas, Kamis (20/3/2025).

Sengketa proyek satelit ini pun memasuki babak baru.

Berdasarkan putusan arbitrase International Criminal Court (ICC) di Singapura, pemerintah berkewajiban membayar ganti rugi kepada perusahaan Navayo sebesar 24,1 juta Dollar Amerika Serikat (AS).

Apabila pembayaran tersebut tidak dilakukan, akan dikenai bunga keterlambatan sebesar 2.568 dollar AS per hari sampai putusan arbitrase ICC dibayarkan.

"Di dalam persidangan dispute mengenai masalah pengadaan bagian-bagian dari satelit Kementerian Pertahanan pada tahun 2016. Oleh Arbitrasi Singapura kita dikalahkan dan kita harus membayar sejumlah utang atau ganti rugi kepada pihak Navayo," kata Yusril.

Ia pun mengatakan bahwa persoalan yang berlarut-larut tersebut membuat Navayo mengajukan permohonan penyitaan aset properti pemerintah yang dimiliki oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Paris, Perancis.

"Masalah ini dirundingkan berlarut-larut, sampai akhirnya Navayo mengajukan permohonan kepada Pengadilan Perancis untuk mengeksekusi putusan dari Arbitrase Singapura dan meminta untuk dilakukan penyitaan terhadap beberapa aset pemerintahan Republik Indonesia yang ada di Perancis," ujar dia.

Yusril mengatakan, pemerintah menghormati putusan pengadilan Arbitrase Singapura yang menyatakan pemerintah kalah dan diwajibkan membayar ganti rugi.

Ia akan berkoordinasi dengan kementerian terkait, termasuk Kementerian Keuangan, untuk memenuhi putusan tersebut.

"Nanti masalah ini akan kami sampaikan kepada Bapak Presiden hasil pertemuan dan pembahasan rapat koordinasi hari ini," ujar Yusril.

Di sisi lain, Navayo International AG juga disebut telah melakukan wanprestasi dalam proyek satelit Kemehan.

Yusril bilang, Navayo baru mengerjakan pekerjaan dengan nilai Rp 1,9 miliar dari tagihan sebesar 16 juta dollar AS kepada Kemenhan.

Nilai ini diketahui dari hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Jadi, jauh sama sekali daripada apa yang diperjanjikan oleh Kemhan dengan mereka," kata Menko Kumham Imipas itu.

Kasus proyek pengelolaan satelit di Kemenhan yang menyebabkan kerugian negara hingga ratusan miliar rupiah ini diungkap oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD saat masih menjabat.

Peristiwa itu terjadi sekitar tahun 2015, ketika Indonesia menyewa satelit dan tidak memenuhi kewajiban bayar sesuai nilai sewa.

Hal ini menyebabkan Indonesia digugat di pengadilan arbitrase internasional sehingga harus membayarkan uang sewa dan biaya arbitrase dengan nilai fantastis.

Pada 9 Juli 2019, pengadilan arbitrase menjatuhkan putusan yang berakibat negara harus mengeluarkan pembayaran untuk sewa satelit.

"Biaya arbitrase, biaya konsultan, dan biaya filling satelit sebesar ekuivalen Rp 515 miliar," kata Mahfud.

Tak hanya itu, Navayo juga mengajukan tagihan sebesar 16 juta dollar AS kepada Kemenhan.

Terkait perkara ini, Pengadilan Arbitrase Singapura pada 22 Mei 2021 mengeluarkan putusan yang mewajibkan Kemenhan membayar 20.901.209 dollar AS atau setara Rp 314 miliar kepada Navayo.

"Selain keharusan membayar kepada Navayo, Kemhan juga berpotensi ditagih pembayaran oleh Airbus, Detente, Hogan Lovells, dan Telesat, sehingga negara bisa mengalami kerugian yang lebih besar lagi," kata Mahfud.

Jakarta (ANTARA) - Tradisi memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) atau angpau saat Lebaran telah menjadi bagian tak terpisahkan dari perayaan Idul Fitri di Indonesia. Momen ini sering kali dinantikan oleh anak-anak dan kerabat sebagai bentuk kasih sayang serta kebersamaan dalam keluarga.

Selain itu, praktik berbagi rezeki ini juga memiliki landasan dalam ajaran Islam. Memberikan THR atau angpau mencerminkan nilai-nilai kedermawanan dan kepedulian terhadap sesama, yang sejalan dengan semangat berbagi di bulan kemenangan.

Pandangan hukum memberikan THR dalam Islam

Dalam Islam, memberikan THR saat Lebaran dianggap sebagai bentuk sedekah yang dianjurkan. Tindakan ini mencerminkan kepedulian terhadap sesama dan mempererat tali silaturahmi, terutama di momen yang penuh berkah seperti Idul Fitri.

Sedekah sendiri merupakan amalan mulia yang mendatangkan pahala bagi pelakunya. Allah SWT berfirman dalam Al Quran surat Al-Baqarah 271, yang berbunyi:

اِنْ تُبْدُوا الصَّدَقٰتِ فَنِعِمَّا هِيَۚ وَاِنْ تُخْفُوْهَا وَتُؤْتُوْهَا الْفُقَرَاۤءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْۗ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِّنْ سَيِّاٰتِكُمْۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ۝٢٧١

in tubdush-shadaqâti fa ni‘immâ hiy, wa in tukhfûhâ wa tu'tûhal-fuqarâ'a fa huwa khairul lakum, wa yukaffiru ‘angkum min sayyi'âtikum, wallâhu bimâ ta‘malûna khabîr.

"Jika kalian menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik; dan jika kalian menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagi kalian; Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (QS Al-Baqarah: 271).

Dengan memberikan THR, seseorang tidak hanya berbagi kebahagiaan dengan orang lain, terutama keluarga dan kerabat terdekat. Tindakan ini menciptakan ikatan emosional yang lebih kuat dan menumbuhkan rasa syukur di antara sesama.

Selain itu, memberikan THR juga merupakan bentuk pelaksanaan anjuran untuk bersedekah. Dalam ajaran Islam, sedekah dianjurkan sebagai wujud kepedulian sosial yang dapat mendatangkan pahala serta keberkahan bagi pemberi maupun penerima.

Keutamaan memberi THR kepada kerabat

Memberikan THR kepada kerabat dekat memiliki keutamaan tersendiri. Selain mendapatkan pahala sedekah, juga terjalin silaturahmi yang erat. Rasulullah SAW bersabda:

"Sedekah kepada orang miskin bernilai satu sedekah, dan sedekah kepada kerabat bernilai dua sedekah, yaitu pahala sedekah dan pahala silaturrahim." (HR An-Nasai dan At-Tirmidzi)

Oleh karena itu, memprioritaskan pemberian THR kepada keluarga dekat sangat dianjurkan dalam Islam. Hal ini sejalan dengan ajaran untuk mempererat tali silaturahmi dan membantu kerabat yang membutuhkan.

Selain itu, memberikan THR kepada keluarga juga mencerminkan nilai kepedulian dan tanggung jawab sosial. Dengan berbagi rezeki, seseorang dapat menebarkan kebahagiaan sekaligus mendapatkan keberkahan dalam kehidupannya.

Namun, penting untuk memastikan bahwa pemberian THR didasari oleh niat yang ikhlas, bukan untuk pamer atau mencari pujian. Niat yang tulus akan menjauhkan seseorang dari sifat riya yang dapat menghapus pahala amal kebaikan.

Memberikan uang THR saat Lebaran dalam Islam diperbolehkan dan bahkan dianjurkan sebagai bentuk sedekah dan upaya mempererat silaturahmi. Dengan niat yang ikhlas, amalan ini akan mendatangkan pahala dan keberkahan bagi pemberi dan penerima.

Pewarta: M. Hilal Eka Saputra Harahap
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2025