Ambon (ANTARA) - Sebanyak 124 dari total 368 warga binaan pemasyarakatan (WBP) di Lapas Kelas IIA Ambon, menerima remisi atau pemotongan masa tahanan khusus Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah/2025 Masehi.

“Jumlah warga binaan tersebut setelah melalui proses seleksi dan telah memenuhi persyaratan dari 165 warga binaan Muslim yang kami usulkan ke Ditjenpas,” kata Kepala Lapas kelas IIA Ambon Herliadi di Ambon, Senin.

Herliadi mengatakan besaran remisi yang diberikan kepada para warga binaan tersebut bervariasi mulai dari 15 hari, 30 hari sampai dua bulan.

Ia melanjutkan tak semua warga binaan Muslim mendapatkan remisi atau pemotongan masa tahanan, lantaran beberapa dari mereka tak memenuhi persyaratan untuk berhak menerima remisi tersebut, misalnya karena belum genap menjalani masa tahanan minimal enam bulan hingga terlibat pidana pencabulan.

“Yang menerima remisi 15 hari ada 10 orang, satu bulan ada 97 orang, remisi 45 hari sebanyak 10 orang, dan penerima remisi dua bulan ada tujuh orang,” jelasnya.

Mengenai persyaratan bagi warga binaan untuk mendapatkan remisi khusus Idul Fitri ia menjelaskan ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh warga binaan.

"Salah satunya telah menjalani masa tahanan selama minimal enam bulan. Selain itu, harus berkelakuan baik selama menjalani masa tahanan dan beberapa persyaratan lain,” tuturnya.

Para warga binaan yang ingin menerima remisi tersebut juga harus aktif mengikuti setiap program pembinaan yang dilakukan lapas untuk dijadikan bekal saat bebas nanti.

Ia mengatakan remisi tersebut hendaknya menjadi motivasi bagi warga binaan untuk memperbaiki diri agar menjadi lebih baik lagi. Pasalnya apabila ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh warga binaan, usulan remisi tersebut akan dicabut.

“Harapan saya bagi warga binaan yang nantinya mendapatkan remisi, semoga bisa lebih baik lagi serta tidak melakukan pelanggaran yang dapat disanksi pencabutan remisi,” ujarnya.

Pewarta: Ode Dedy Lion Abdul Azis
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA - Mabes Polri akhirnya angkat bicara ihwal usulan dari Kementerian Hak Asasi Manusia yang ingin menghapus Surat Keterangan Catatan Kepolisian atau SKCK sebagai syarat melamar kerja.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menilai bahwa konstitusi mengatur hak masyarakat untuk mendapatkan SKCK. Dengan demikian, Polri tetap melayani masyarakat yang ingin mendapatkan SKCK untuk melamar kerja.

"SKCK ini kan merupakan bentuk pelayanan kami untuk masyarakat. Semua masyarakat yang ingin membuat SKCK akan tetap kami layani," tuturnya di Bareskrim Polri Jakarta, Senin (24/3).

Dia mengatakan bahwa SKCK merupakan catatan baik atau buruknya seseorang yang tercatat pada sistem kepolisian. Menurut Trunoyudo, manfaat SKCK tersebut adalah meningkatkan keamanan bagi perusahaan yang ingin menerima pekerja.

"Manfaat lainnya itu memudahkan proses dalam pengetahuan dan juga membantu pengawasan serta pengendalian keamanan ya," katanya.

Berkaitan dengan usulan Kementerian HAM, Polri akan melakukan kajian terlebih dulu dan mengukur manfaat serta mudharatnya jika SKCK dihapuskan.

"Tentunya ini menjadi masukan dan akan kami kaji dulu ya," ujarnya.

Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) berkirim surat kepada Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang berisi usulan agar surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) dihapus karena dinilai berpotensi menghalangi hak asasi warga negara.

Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM Kementerian HAM Nicholay Aprilindo saat diskusi di kantornya, Kuningan, Jakarta, mengatakan surat tersebut ditandatangani oleh Menteri HAM Natalius Pigai dan telah dikirim ke Mabes Polri pada Jumat ini.

“Alhamdulillah tadi Pak Menteri sudah menandatangani surat usulan kepada Kapolri untuk melakukan pencabutan SKCK dengan kajian yang kami telah lakukan secara akademis maupun secara praktis,” kata Nicholay dilansir dari Antara, Senin (24/3/2025).

Dia menjelaskan, usulan tersebut muncul setelah Kementerian HAM melakukan pengecekan ke berbagai lembaga pemasyarakatan (lapas) di sejumlah daerah. Dalam kunjungan tersebut, ditemukan narapidana residivis.

Mantan narapidana kembali dibui karena kesulitan mencari pekerjaan setelah keluar dari lapas sehingga terpaksa mengulangi perbuatan melanggar hukum. Mereka terbebani dengan adanya SKCK yang menjadi syarat pada lowongan kerja.

Menurut Nicholay, sekalipun mantan narapidana mendapatkan SKCK, terdapat keterangan yang menyatakan bahwa mereka pernah dipidana. Oleh sebab itu, sukar perusahaan atau tempat pekerjaan lain mau menerima mantan narapidana.

“Beberapa narapidana ini juga mengeluhkan betapa dengan dibebankannya SKCK itu, masa depan mereka sudah tertutup. Bahkan, mereka berpikiran bahwa mereka mendapatkan hukuman seumur hidup karena tidak bisa untuk hidup yang baik, layak, maupun normal karena terbebani oleh stigma sebagai narapidana,” ujarnya.

“Segala bentuk serangan terhadap warga sipil dalam situasi perang maupun selain perang yang dilakukan oleh aktor negara maupun non-negara merupakan bentuk pelanggaran hukum HAM dan hukum humaniter internasional,”

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan aksi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang menyerang warga sipil di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, Jumat (21/3) merupakan bentuk pelanggaran hukum HAM dan humaniter internasional.

Ketua Komnas HAM RI Atnike Nova Sigiro dalam keterangannya di Jakarta, Senin, mengatakan aksi tersebut ialah bentuk pelanggaran terhadap hak hidup dan hak atas rasa aman—hak yang tidak dapat dikurangi dalam situasi apa pun.

“Segala bentuk serangan terhadap warga sipil dalam situasi perang maupun selain perang yang dilakukan oleh aktor negara maupun non-negara merupakan bentuk pelanggaran hukum HAM dan hukum humaniter internasional,” kata Atnike menegaskan.

Komnas HAM memberikan atensi terhadap situasi pascakonflik dan kekerasan di Distrik Anggruk yang rawan terhadap pelanggaran HAM, seperti risiko dampak tindakan penyisiran terduga pelaku oleh aparat, pengungsian internal, dan lumpuhnya pelayanan publik.

Untuk itu, Komnas HAM menekankan pentingnya kepastian penegakan hukum dan pendekatan keamanan yang terukur dalam penanganan konflik semi penghormatan dan perlindungan terhadap HAM.

Atas insiden tersebut, Komnas HAM meminta tiga hal. Pertama, mendesak dilakukannya penegakan hukum terhadap para pelaku melalui investigasi yang profesional, transparan, dan tuntas.

Kedua, meminta pemerintah, baik pusat dan daerah, untuk melakukan langkah-langkah perlindungan dan pemulihan bagi korban dan keluarganya, baik pemulihan kesehatan, psikologis, pemberian kompensasi, termasuk pemulangan ke daerah asal.

Ketiga, meminta pemerintah dan aparat keamanan untuk memastikan keamanan warga sipil pascapenyerangan di wilayah Distrik Anggruk, termasuk menjamin perlindungan bagi petugas pelayanan publik seperti tenaga pendidik dan tenaga kesehatan.

Komnas HAM menghimpun bahwa aksi penyerangan yang dilakukan KKB itu menyebabkan satu korban meninggal dunia, enam korban luka-luka, serta kerugian materil berupa bangunan sekolah dan rumah guru SD YPK Anggruk yang dibakar.

“Komnas HAM menyampaikan duka cita yang mendalam bagi para korban khususnya korban meninggal dunia, yaitu Almarhum Rosalina Rerek Sogen yang berprofesi sebagai guru di Distrik Anggruk,” ucap Atnike.

Di samping itu, Komnas HAM mengapresiasi respons cepat Pemerintah Kabupaten Yahukimo beserta tim yang terdiri atas unsur pemerintah daerah, TNI, dan Polri yang segera mengevakuasi para korban serta seluruh tenaga kesehatan dan pendidik dari distrik-distrik yang dianggap rawan.

“Komnas HAM mengecam tindakan yang dilakukan Kelompok Sipil Bersenjata (KKB, red.) atas peristiwa ini, yang tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun,” Atnike menegaskan.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

“Segala bentuk serangan terhadap warga sipil dalam situasi perang maupun selain perang yang dilakukan oleh aktor negara maupun non-negara merupakan bentuk pelanggaran hukum HAM dan hukum humaniter internasional,”

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan aksi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang menyerang warga sipil di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, Jumat (21/3) merupakan bentuk pelanggaran hukum HAM dan humaniter internasional.

Ketua Komnas HAM RI Atnike Nova Sigiro dalam keterangannya di Jakarta, Senin, mengatakan aksi tersebut ialah bentuk pelanggaran terhadap hak hidup dan hak atas rasa aman—hak yang tidak dapat dikurangi dalam situasi apa pun.

“Segala bentuk serangan terhadap warga sipil dalam situasi perang maupun selain perang yang dilakukan oleh aktor negara maupun non-negara merupakan bentuk pelanggaran hukum HAM dan hukum humaniter internasional,” kata Atnike menegaskan.

Komnas HAM memberikan atensi terhadap situasi pascakonflik dan kekerasan di Distrik Anggruk yang rawan terhadap pelanggaran HAM, seperti risiko dampak tindakan penyisiran terduga pelaku oleh aparat, pengungsian internal, dan lumpuhnya pelayanan publik.

Untuk itu, Komnas HAM menekankan pentingnya kepastian penegakan hukum dan pendekatan keamanan yang terukur dalam penanganan konflik semi penghormatan dan perlindungan terhadap HAM.

Atas insiden tersebut, Komnas HAM meminta tiga hal. Pertama, mendesak dilakukannya penegakan hukum terhadap para pelaku melalui investigasi yang profesional, transparan, dan tuntas.

Kedua, meminta pemerintah, baik pusat dan daerah, untuk melakukan langkah-langkah perlindungan dan pemulihan bagi korban dan keluarganya, baik pemulihan kesehatan, psikologis, pemberian kompensasi, termasuk pemulangan ke daerah asal.

Ketiga, meminta pemerintah dan aparat keamanan untuk memastikan keamanan warga sipil pascapenyerangan di wilayah Distrik Anggruk, termasuk menjamin perlindungan bagi petugas pelayanan publik seperti tenaga pendidik dan tenaga kesehatan.

Komnas HAM menghimpun bahwa aksi penyerangan yang dilakukan KKB itu menyebabkan satu korban meninggal dunia, enam korban luka-luka, serta kerugian materil berupa bangunan sekolah dan rumah guru SD YPK Anggruk yang dibakar.

“Komnas HAM menyampaikan duka cita yang mendalam bagi para korban khususnya korban meninggal dunia, yaitu Almarhum Rosalina Rerek Sogen yang berprofesi sebagai guru di Distrik Anggruk,” ucap Atnike.

Di samping itu, Komnas HAM mengapresiasi respons cepat Pemerintah Kabupaten Yahukimo beserta tim yang terdiri atas unsur pemerintah daerah, TNI, dan Polri yang segera mengevakuasi para korban serta seluruh tenaga kesehatan dan pendidik dari distrik-distrik yang dianggap rawan.

“Komnas HAM mengecam tindakan yang dilakukan Kelompok Sipil Bersenjata (KKB, red.) atas peristiwa ini, yang tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun,” Atnike menegaskan.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Ramallah, Palestian (ANTARA) - Seorang tahanan remaja Palestina berusia 17 tahun meninggal di dalam penjara Israel, sehingga menambah jumlah tahanan yang tewas di penjara Israel menjadi 63 sejak Oktober 2023, menurut kelompok advokasi tahanan pada Senin.

Dalam pernyataan bersama, Komisi Urusan Tahanan dan Masyarakat Tahanan Palestina menyebutkan bahwa Otoritas Urusan Sipil -- lembaga penghubung resmi Otoritas Palestina dengan Israel -- memberitahu mereka soal kematian tahanan Walid Ahmad di Penjara Megiddo, Israel.

Ahmad, yang ditangkap saat masih di bawah umur, berasal dari Silwad, sebuah kota di timur Ramallah, wilayah pendudukan Tepi Barat.

Pernyataan itu menyebutkan bahwa Ahmad ditangkap pasukan Israel pada 30 September 2024, namun penyebab kematiannya masih belum jelas diketahui.

Dengan kematian Ahmad, jumlah warga Palestina yang meninggal dalam tahanan Israel sejak Oktober 2023 hingga kini mencapai 63 orang, di mana 40 di antaranya merupakan tahanan dari Jalur Gaza.

Otoritas Palestina memperkirakan sedikitnya 300 tahanan Palestina telah meninggal di penjara Israel sejak pendudukan Tepi Barat dan Gaza pada 1967.

Harian Israel Haaretz melaporkan pada Oktober 2024 bahwa penyiksaan dan perlakuan buruk secara sistematis terhadap tahanan Palestina masih marak terjadi.

Laporan tersebut mengutip dokumen bocoran dari Penjara Megiddo yang mengungkap berbagai bentuk kekerasan brutal, termasuk memanfaatkan hewan seperti anjing untuk merendahkan para tahanan.

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Primayanti
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian mengecam aksi kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang membunuh guru di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Hetifah mengecam serangan brutal KKB yang dinilai sebagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Dilansir dari detikNews, Hetifah mengaku prihatin terhadap guru dan tenaga kesehatan yang menjadi korban. Dia juga menyampaikan belasungkawa terhadap seorang guru yang meninggal.

"Mengecam tindakan kekerasan dan pembunuhan yang menimpa guru dan tenaga kesehatan di Papua sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia," kata Hetifah kepada wartawan, Senin (24/3/2025).

Hetifah mendorong pemerintah dan aparat keamanan untuk meningkatkan perlindungan bagi guru dan tenaga kesehatan di daerah rawan konflik. Dia mengusulkan penempatan personel keamanan di wilayah-wilayah rawan untuk mencegah kejadian serupa.

"Mendorong pemerintah, khususnya kementerian bidang pendidikan, kementerian kesehatan, dan aparat keamanan, untuk memastikan keselamatan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan, dengan menempatkan mereka di lingkungan yang lebih aman dan kondusif sesuai dengan kebijakan penugasan yang tepat," paparnya.

Dia berharap pemerintah bisa mencari solusi terbaik menyelesaikan konflik di Papua. Hetifah menegaskan pemerintah berkewajiban memberikan keamanan terhadap guru dan nakes yang bertugas di wilayah rawan.

"Mendesak pemerintah untuk melakukan pendekatan holistik dalam penyelesaian konflik di Papua, tidak hanya menggunakan pendekatan keamanan, tetapi juga pendekatan dialog dan kesejahteraan melalui pendidikan yang berkualitas, fasilitas kesehatan yang memadai, dan pembangunan ekonomi yang inklusif," tambah Hetifah.

Politikus Partai Golkar ini juga mendorong adanya peningkatan anggaran untuk sektor pendidikan dan kesehatan di Papua. Hetifah ingin adanya jaminan keamanan di daerah konflik.

"Serta mengkaji kemungkinan regulasi baru atau revisi kebijakan guna memberikan jaminan keamanan bagi mereka yang bertugas di daerah konflik," imbuhnya.

Sebelumnya, Bupati Yahukimo Didimus Yahuli mengaku syok atas ulah KKB. Selain seorang guru tewas, Dia mencatat ada 3 orang lain mengalami luka berat, 4 luka ringan, dan 3 orang lainnya selamat.

"Kami biasa merasakan keamanan dan ketenangan. Namun, kali ini kami semua, termasuk pemerintah, masyarakat, dan gereja, terkejut dan syok atas kejadian ini. Kami merasa hal ini seharusnya tidak terjadi di daerah terpencil seperti ini," tegas Yahuli dalam keterangannya.

(sar/asm)

Prestasi yang diraih oleh Muhammad Syafi'i Ma'arif adalah kebanggaan bagi UMPR

Palangka Raya (ANTARA) - Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Universitas Muhammadiyah Palangka Raya (UMPR), Muhammad Syafi'i Ma'arif, berhasil meraih juara tiga pada ajang Musabaqah Hifz Qur'an (MHQ) Internasional Cabang 20 Juz yang diadakan di Universitas Muhammadiyah Riau.

Wakil Rektor 3 UMPR, Apt Guntur Satrio P MSi di Palangka Raya, Senin mengaku bangga dan turut mengapresiasi prestasi yang diraih Syafi’i.

“Prestasi yang diraih oleh Muhammad Syafi'i Ma'arif adalah kebanggaan bagi UMPR. Kami selalu mendukung setiap mahasiswa untuk mengembangkan potensi di berbagai bidang, termasuk dalam hafalan Al Quran," katanya.

Dia pun berharap, prestasi tersebut menjadi motivasi bagi mahasiswa UMPR lainnya untuk terus berprestasi dan membawa nama baik kampus.

Pencapaian Syafi'i, dalam lomba Hifz Quran ini adalah bukti, mahasiswa UMPR tidak hanya unggul dalam bidang akademik, tetapi juga dalam bidang keagamaan.

Ajang MHQ Internasional tahun ini terbagi dalam dua kategori hafalan, yaitu 10 Juz dan 20 Juz dengan 98 Hafiz. Untuk kategori 10 Juz diikuti oleh 63 peserta, sementara kategori 20 Juz diikuti oleh 35 peserta dari lima negara yaitu Indonesia, Brunei, Kambodia, Philipines, dan Malaysia.

Kemudian seluruh peserta mengikuti babak penyisihan yang digelar secara daring selama dua hari sejak Ahad hingga Senin Maret 2025.

Dari masing-masing kategori, dipilih lima finalis terbaik yang akan melaju ke babak final pada 21 Maret 2025 di kampus Umri yang memperebutkan hadiah utama Umrah, dana pembinaan, tropy juara, serta hadiah menarik lainnya.

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Dr Ariadi mengatakan, keberhasilan Muhammad Syafi'i Ma'arif meraih juara 3 dalam kompetisi internasional tahfiz 20 juz di Riau merupakan pencapaian yang sangat membanggakan.

“Tidak hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga untuk Fakultas Hukum, khususnya Program Studi Hukum Keluarga. Prestasi ini menunjukkan bahwa Syafi'i mampu mengimbangi tuntutan akademik di bidang hukum dengan komitmennya dalam menjaga dan menghafal Al Quran,” ucapnya.

Sebagai mahasiswa Hukum Keluarga, ia telah memberikan contoh yang sangat baik, mengenai bagaimana pentingnya keseimbangan antara ilmu pengetahuan duniawi dan ilmu agama.

Dia mengharapkan, pencapaian ini menjadi inspirasi bagi mahasiswa lainnya, untuk terus berkembang baik secara akademik maupun spiritual dan memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan bangsa.

Sementara itu, Syafi'i menerangkan, persiapan yang dilakukan yaitu melakukan banyak murojaah atau mengulang hafalan dengan melibatkan keluarga dan teman-temannya.

“Proses persiapan ini tentu tidak mudah. Saya harus mengatur waktu dengan baik antara latihan, kewajiban akademik dan kegiatan lainnya,” jelas Syafi'i.

Dia mengaku, terinspirasi untuk mengikuti lomba ini dan menantang diri sendiri sekaligus mengukur kemampuan di bidang hafalan Al Quran yang sangat ia minati.

“Saya mengikuti lomba pada kategori 20 juz, pada perlombaan ini saya ingin mendapatkan pengalaman baru, memperluas jaringan pertemanan, serta membawa nama baik kampus,” tuturnya.

Tantangan terbesar yang dihadapi oleh Syafi'i adalah mengelola waktu antara persiapan untuk lomba dan kewajiban akademik. Selain itu, tekanan dan rasa gugup saat lomba juga menjadi ujian tersendiri.

Namun, dengan manajemen waktu yang baik dan dukungan dari keluarga, dosen, serta teman-teman, ia berhasil mengatasi segala hambatan tersebut dan meraih prestasi membanggakan ini.

Syafi'i juga mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada pihak-pihak yang telah mendampingi dan mendukungnya.

Pewarta: Rendhik Andika
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2025

Denpasar (ANTARA) - Kejaksaan Tinggi Bali menghentikan penyidikan kasus dugaan pungutan liar (pungli) pelayanan fast track yang melibatkan pejabat Imigrasi Ngurah Rai.

Kepala Kejaksaan Tinggi Bali Ketut Sumedana saat ditemui di Denpasar, Senin menyatakan penyidik telah menerbitkan surat perintah penghentian perkara (SP3) yang diduga melibatkan pejabat Kantor Imigrasi Ngurah Rai berinisial HS karena alasan tidak cukup bukti.

"Sudah ditutup, sudah SP3. (Karena) tidak cukup bukti, tidak layak untuk dilakukan persidangan," kata dia.

SP3 tersebut sudah dikeluarkan dan diterima HS pada Maret 2025. HS sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka pada November 2023.

Menurut keterangan Sumedana, barang bukti dalam kasus tersebut senilai Rp250 ribu.

Dia mengatakan setelah mendapatkan informasi akan adanya dugaan pungli tersebut di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, pihaknya mendapatkan uang tunai dalam brankas sebagai barang bukti. Namun, saat dilakukan operasi tangkap tangan (OTT) pihaknya hanya mendapatkan uang tunai Rp250 ribu.

Jumlah barang bukti yang disebutkan Sumedana berbeda dengan jumlah yang disebutkan pada saat kasus ini diekspos ke publik pada November 2023 lalu.

Penyidik saat itu menyebutkan jumlah barang bukti yang ditemukan saat OTT berjumlah Rp100 juta.

Saat ditanya terkait barang bukti tersebut, Kajati Bali Ketut Sumedana menyebutkan bahwa uang Rp100 juta dalam perkara tersebut bersumber dari rekening pribadi HS yang saat itu ditetapkan sebagai tersangka.

"Kita dulu berharap ada uang yang banyak di brankas ternyata nggak ada setelah dibuka. Uang Rp100 juta nggak ada. Itu disita dari rekeningnya dia (HS)," kata mantan Kapuspenkum Kejagung RI tersebut.

Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali menangkap lima orang petugas imigrasi Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali pada Selasa, 14 November 2023.

Lima oknum petugas Imigrasi memanfaatkan layanan prioritas tersebut terhadap WNA dengan memberlakukan tarif Rp100.000 hingga Rp250.000 per orangnya. Barang bukti yang disita dalam OTT oleh Kejati Bali berupa uang sejumlah Rp100 juta.

Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Bali Dedy Kurniawan di Denpasar, Bali, Kamis (16/11/2023) mengatakan HS yang menjabat sebagai Kepala Seksi Pemeriksaan I Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai ditetapkan sebagai tersangka karena diduga melakukan pungutan liar (pungli) dengan memanfaatkan jalur fast track yang merupakan layanan prioritas untuk mempermudah pemeriksaan keimigrasian di Bandara Internasional.

"Saudara HS, sebagai Kepala Seksi Pemeriksaan I Kantor Imigrasi Kls I Khusus TPI Ngurah Rai ditetapkan sebagai tersangka atas perannya dalam tindak pidana sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji. Padahal, diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut, yang diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, bertentangan dengan kewajibannya," kata Dedy.

Pewarta: Rolandus Nampu
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Artis Nikita Mirzani masih ditahan di Rutan Polda Metro Jaya, Jakarta Pusat.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary, mengatakan, masa penahanan Nikita terkait kasus dugaan pemerasan ditambah 40 hari.

Penambahan itu terhitung mulai 24 Maret 2025, begitu pun untuk asistennya, yakni Mail Syahputra.

"Penyidik dari Direktorat Reserse Cyber Polda Metro Jaya sejak tanggal 24 Maret atau 40 hari ke depan hingga tanggal 2 Mei telah melanjutkan atau memperpanjang penahanan terhadap dua tersangka, saudara NM dan saudara IM," kata Ade Ary di Polda Metro, Senin (24/3/2025).

Ade Ary menjelaskan penambahan ini adalah mekanisme sesuai KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) tentang proses penyidikan.

"Saat ini, penyidik terus melakukan pendalaman dan koordinasi dengan jaksa penuntut umum untuk kelengkapan berkas perkara," lanjut Ade Ary.

Dengan demikian, Nikita akan melewati hari raya Idul Fitri di dalam hotel prodeo.

Ade Ary mengatakan, Nikita dapat dibesuk sesuai aturan yang berlaku.

Sebagai informasi, dalam kasus ini, Nikita dan Mail pertama kali ditahan tanggal 4 Maret usai menjalani pemeriksaan dengan status tersangka.

Keduanya terjerat kasus dugaan pemerasan terhadap dokter Reza Gladys senilai Rp 5 miliar.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) memanggil adik advokat Febri Diansyah , Fathroni Diansyah sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) eks Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL). Febri Diansyah menyebutkan, adiknya berhalangan hadir memenuhi panggilan tim penyidik Lembaga Antirasuah.

"Info yang disampaikan, tadi pagi ia sudah kirim surat ke KPK, yang intinya menghormati panggilan sebagai saksi tersebut, namun meminta penjadwalan ulang," kata Febri saat dihubungi wartawan, Senin (24/3/2025).

Febri menyebutkan, alasan Fathroni meminta penjadwalan ulang lantaran baru menerima surat pemanggilan sehari sebelum jadwal pemeriksaan. Di sisi lain, adiknya juga sudah mempunyai kegiatan yang telah dijadwalkan terlebih dahulu.



"Salah satu kegiatan hari ini adalah meeting bersama tim analis dan tim supporting pendampingan hukum perkara Pak Hasto Kristiyanto, karena Fathroni Diansyah juga masuk dalam tim tersebut," ujarnya.

Sebelumnya, KPK terus mengusut kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat Syahrul Yasin Limpo (SYL) melalui pemeriksaan saksi. Terbaru, tim penyidik KPK menjadwalkan pemanggilan terhadap Fathroni Diansyah sebagai saksi. Berdasarkan informasi yang dihimpun, ia adik dari Febri Diansyah yang merupakan mantan juru bicara KPK yang saat ini fokus menjadi advokat.

"Hari ini KPK melakukan pemeriksaan saksi terkait dugaan TPK/TPPU dengan Tersangka SYL," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulisnya, Senin (24/3/2025).

Belum diketahui materi apa yang akan digali tim penyidik KPK dari keterangan Fathroni. Pemeriksaan yang bersangkutan akan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK.

Baru-baru ini KPK kembali memanggil saksi terkait kasus tersebut. Beberapa waktu yang lalu, KPK memanggil Rasamala Aritonang yang juga merupakan mantan pegawainya.

Sejalan dengan itu, KPK juga menggeledah Firma Hukum Visi Law Office yang berlokasi di Pondok Indah, Jakarta Selatan pada Rabu (19/3/2025). Dari giat tersebut, KPK mengamankan sejumlah barang bukti.

"Hasil geledah Kantor Visi Law, dokumen dan BBE (barang bukti elektronik)," kata Tessa melalui keterangan tertulisnya, Kamis (20/3/2025).

Jakarta -

Organisasi Papua Merdeka (OPM) melakukan serangan brutal terhadap warga di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, sehingga menyebabkan satu guru tewas. Komnas HAM mengecam aksi tersebut,.

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyebut pihaknya sedang mengumpulkan informasi dan keterangan awal terkait peristiwa ini. Komnas HAM turut menyampaikan dukacita yang mendalam bagi para korban.

"Komnas HAM mengecam tindakan yang dilakukan KSB atas peristiwa ini, yang tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun," ujar Atnike dalam keterangannya, Senin (24/3/2025).

Kemudian, Komnas HAM juga mengapresiasi langkah cepat yang dilakukan Pemkab Yahukimo beserta TNI dan Polri yang segera mengevakuasi para korban. Lalu juga cepat mengevakuasi seluruh tenaga kesehatan dan tenaga pendidikan dari distrik-distrik yang dianggap rawan.

"Segala bentuk serangan terhadap warga sipil dalam situasi perang maupun selain perang yang dilakukan oleh aktor negara maupun non-negara merupakan bentuk pelanggaran hukum HAM dan hukum humaniter internasional," ujarnya.

Lalu, Atnike mengatakan Komnas HAM memberikan atensi terhadap situasi pascakonflik dan kekerasan di Distrik Anggruk Kabupaten Yahukimo yang rawan terhadap pelanggaran HAM. Misalnya risiko dampak tindakan penyisiran terduga pelaku oleh aparat penegak hukum dan keamanan, pengungsian internal, dan lumpuhnya pelayanan publik.

Komnas HAM memberikan perhatian serius terhadap peristiwa penyerangan ini dengan meminta sebagai berikut:

1. Komnas HAM mendesak dilakukannya penegakan hukum terhadap para pelaku kekerasan dan pembunuhan melalui investigasi yang profesional, transparan dan tuntas,

2. Komnas HAM meminta pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk melakukan langkah- langkah perlindungan dan pemulihan bagi korban bagi korban jiwa maupun luka, dan keluarga korban aksi kekerasan tersebut, baik pemulihan kesehatan, psikologis, pemberian kompensasi, termasuk pemulangan ke wilayah asal;

3. Komnas HAM meminta pemerintah dan aparat keamanan untuk memastikan keamanan warga sipil pasca penyerangan di wilayah Distrik Anggruk, termasuk menjamin perlindungan bagi para petugas pelayanan publik (tenaga pendidik, tenaga kesehatan, dan lain-lain).

Sebelumnya, Organisasi Papua Merdeka (OPM) melakukan serangan brutal terhadap warga di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Serangan yang terjadi pada Jumat (21/3) itu mengakibatkan satu orang meninggal dunia, enam orang luka-luka, serta terbakarnya fasilitas pendidikan.

Kapuspen TNI Brigjen Kristomei Sianturi menegaskan TNI berkomitmen selalu melindungi masyarakat, terutama tenaga pendidik dan kesehatan yang bertugas di daerah terpencil. TNI telah melakukan evakuasi terhadap tenaga pengajar dan tenaga kesehatan pascaserangan OPM di Distrik Anggruk.

"TNI telah mengerahkan personel untuk mengevakuasi korban, mengamankan wilayah, dan mendukung pemulihan situasi pasca tindakan biadab dan pengecut dari OPM," kata Brigjen Kristomei dalam keterangannya, Minggu (23/3).

Serangan ini diduga dilakukan oleh kelompok OPM pimpinan Elkius Kobak. Kelompok kriminal bersenjata (KK) itu sebelumnya meminta sejumlah uang kepada para tenaga pengajar.

Namun, karena permintaan tersebut tidak dipenuhi, kelompok ini melakukan aksi kekerasan pembunuhan, dan menganiaya enam orang guru, membakar gedung sekolah dan rumah guru, serta menimbulkan ketakutan di masyarakat.

TNI bersama aparat terkait telah mengevakuasi 42 tenaga pengajar dan tenaga kesehatan dari Yahukimo ke Jayapura. Selain itu, TNI meningkatkan pengamanan di wilayah rawan dan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menindak tegas pelaku serangan ini.

Lihat juga Videeo 'KKB Bunuh Sopir Truk di Yahukimo Papua':

(azh/imk)

Lampung -

Meski beberapa alat bukti dalam kasus gugurnya 3 anggota Polres Way Kanan telah didapatkan, hingga kini terduga penembakan yakni oknum TNI belum juga ditetapkan menjadi tersangka. Hal ini menjadi sorotan banyak pihak terkait transparansi yang digaungkan oleh petinggi TNI.

Pasalnya, hingga saat ini, kedua oknum TNI yakni Kopka B dan Peltu L masih menjadi saksi dalam peristiwa berdarah tersebut. Untuk diketahui penyelidikan yang telah berjalan selama seminggu ini baru menetapkan seorang warga sipil bernama Zulkarnaen menjadi tersangka dalam kasus perjudian sabung ayam nya.

Pengamat Hukum Universitas Bandar Lampung, Dr Benny Karya Limantara menjelaskan dalam kasus ini tidak ada aturan militer yang menjerat oknum TNI jika memang keduanya menjadi terlibat atau memang pelakunya.

"Terkait dengan hukum yang berlaku bagi anggota TNI yang terlibat dalam tindak pidana, sanksi pidana tetap berlaku sesuai KUHP yakn Pasal 338 atau 340 KUHP tentang pembunuhan. Yang membedakan hanya tempat peradilannya. Jika pelaku adalah warga sipil, kasusnya akan ditangani pengadilan negeri, sementara jika anggota TNI, kasusnya diproses di pengadilan militer," katanya.

Benny menyampaikan, dalam kasus ini jika melihat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka seharusnya kedua oknum jika terbukti melakukan penembakan dan ditetapkan tersangka maka bisa diproses dalam peradilan umum.

"Meskipun peradilan militer menangani kasus yang melibatkan anggota TNI namun dalam Pasal 9 ayat (1) UU Peradilan Militer tetap mengakui bahwa anggota TNI yang melakukan tindak pidana umum bisa diproses dalam peradilan umum,"

"Jika ada perbedaan pendapat mengenai yurisdiksi, maka Pasal 198 UU Peradilan Militer menyatakan bahwa Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk menentukan apakah kasusnya harus diadili di peradilan militer atau peradilan umum," sambungnya.

Selanjutnya, kata dia, dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 28/PUU-XI/2013 ditegaskan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI yang tidak terkait dengan tugas militer harus disidangkan di peradilan umum, bukan di peradilan militer.

Putusan ini memperkuat bahwa hukum harus berlaku sama bagi setiap warga negara, termasuk anggota TNI yang melakukan tindak pidana umum.

Benny menegaskan bahwa untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, dibutuhkan minimal dua alat bukti yang sah. Jika semua alat bukti telah ada, maka seharusnya tidak ada alasan untuk menunda penetapan status untuk kedua oknum tersebut.

"Jika alat bukti sudah cukup, seharusnya status saksi bisa ditingkatkan menjadi tersangka. Tidak ada alasan untuk menunda jika bukti telah memenuhi syarat. Proses penyelidikan harus dilakukan secara cepat, profesional, dan sesuai aturan. Penyidik harus memastikan bahwa tidak ada intervensi dalam penegakan hukum," tandas Benny.

(dai/dai)