OKU TIMUR, KOMPAS.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit menegaskan bahwa proses hukum terkait kematian tiga anggotanya di Way Kanan, Lampung, akan berjalan secara terbuka.

Pernyataan tersebut disampaikan saat Kapolri mengunjungi kediaman Kapolsek Negara Batin, AKP Anumerta Lusiyanto, di Kabupaten OKU Timur, Provinsi Sumatera Selatan, Kamis (27/3/2025).

Kapolri menyatakan bahwa ia bersama Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto sepakat untuk menyelesaikan permasalahan ini hingga tuntas.

"Kami sama-sama sepakat untuk diproses tegas, diproses tuntas. Baik terkait dengan kasus penembakan hingga pembunuhan akan diproses oleh bapak panglima. Terkait masalah perjudian yang menyangkut oknum akan kita proses," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolri juga meminta kepada pihak keluarga untuk menyerahkan kasus ini kepada jajaran POM TNI.

"Oleh karena itu, tentunya kami semua terus akan mengikuti, menjadi duka kita bersama. Namun di satu sisi harus menyerahkan petugas yang ada dan prosesnya akan diusut tuntas," tambahnya.

Kapolri juga menyampaikan bela sungkawa secara moril kepada keluarga almarhum AKP Anumerta Lusiyanto atas kejadian yang menyedihkan ini.

Ia menegaskan bahwa keluarga almarhum tetap dianggap bagian dari Polri.

"Yang jelas kami dari keluarga Polri menyampaikan duka cita yang dalam terkait dengan kasus penembakan yang terjadi di Way Kanan," ungkapnya.

Dengan pernyataan ini, Kapolri menunjukkan komitmen Polri menuntaskan setiap kasus yang melibatkan anggotanya dan memberikan keadilan bagi keluarga yang ditinggalkan.

Medan (ANTARA) - Keluarga besar PWI Sumut dan Kalapas Kelas 1 Medan menggelar silaturahmi dan buka puasa bersama (bukber) di Koki Sunda Jl Hasanuddin Medan, Kamis (27/3/2025). Silaturahmi dinilai sangat penting guna meningkatkan etos kerja sesama wartawan dan mitra.

"Mari kita tingkatkan silaturahmi dengan mitra kerja apalagi sesama PWI Sumut. Tanpa silaturahmi hasil kinerja bakal tidak maksimal," ajak Ketua PWI Sumut Farianda Putra Sinik SH saat pidatonya ssbelum berbuka puasa.

Disampaikan Farianda, Dianya sangat berterima kasih kepada semua mitra atas dukungan dan kerjasama nya selama ini berlangsung baik dengan PWI. Sehingga kata Farianda, dengan bantuan mitra, PWI saat ini mampu membagikan sekitar 700 paket lebaran kepada anggota PWI.

Adapun mitra yang membantu itu seperti Kalapas 1 Medan, PT Inalum, Asian Agri, PTP N IV, PTP N III, Bank Sumut, Ketua YSKI RE Nainggolan Perumda Tirtanadi.

"Terima kasih kepada semua mitra yang terus membantu dan memperhatikan PWI Sumut. Kiranya silaturahmi terus berlanjut dan saling bermitra untuk kepentingan masyarakat," ujar Farianda.

Sementara itu Kalapas Kelas 1 Medan Herry Suhasmin Bc IP SH MH dalam kesempatan yang sama menyampaikan harapannya bisa bermitra dengan baik bersama PWI.
"Kami sangat butuh bantuan dan dukungan terlebih dari wartawan untuk membimbing warga binaan di Lapas Tanjung Gusta Medan.

Saat ini kata Herry, warga binaan di Lapas Kelas 1 Medan ada 3000 warga binaan. Sementara petugas Lapas hanya 25 orang. "Untuk itu kami sangat butuh dukungan dan kontrol. "Tegur kami kalau ada yang menyimpang. Sehingga kami mampu mengajari dan membina warga binaan dan bila pulang ditengah keluarga dapat lebih baik," ujar Herry seraya menyebut 74 % warga binaannya adalah kasus narkoba.

Di akhir sambutannya, Herry mengaku merasa tersanjung bisa bertemu wartawan dan pemilik media. Dan untuk itu Herry sangat berharap tetap minta arahan.

Pada kesempatan itu tokoh masyarakat dan Ustad Anhar Nasution mengatakan merasa bersyukur bisa bersilaturahmi dengan media. Anhar pun mendoakan PWI Sumut tetap solid dan kondusif dibawah kepemimpinan H Farianda Putra Sinik SE. (lamru)

BOSTON, KOMPAS.com –Rumeysa Ozturk (30), mahasiswi doktoral asal Turki di Universitas Tufts, Amerika Serikat, ditangkap secara tiba-tiba di Somerville, Massachusetts, pada Selasa (25/3/2025).

Tanpa peringatan, petugas bermasker segera membawanya pergi, hanya beberapa saat sebelum ia hendak berbuka puasa dengan teman-temannya.

Juru bicara Departemen Keamanan Dalam Negeri AS, Tricia McLaughlin, menyatakan bahwa Ozturk ditahan karena diduga terlibat dalam aktivitas yang mendukung Hamas.

Setahun sebelum penangkapannya, wanita berusia 30 tahun ini diketahui pernah menulis opini di surat kabar Tufts Daily, mengkritik respons kampus terhadap tuntutan mahasiswa untuk menarik investasi dari perusahaan yang menjadi relasi Israel.

Ia juga dilaporkan menyebut serangan Israel di Palestina sebagai kejahatan genosida.

Pengacaranya, Mahsa Khanbabai, menilai bahwa penangkapan ini adalah serangan terhadap kebebasan berpendapat.

Khanbabai menambahkan bahwa Ozturk seolah diculik di siang bolong dan mengecam cara petugas menahannya.

Tak lama setelah itu, ia mengajukan gugatan hukum dengan alasan bahwa penahanan terhadap kliennya tidak berdasar.

Atas gugatan tersebut, Hakim Distrik AS, Indira Talwani, kemudian memerintahkan agar Ozturk tidak dipindahkan dari Massachusetts tanpa pemberitahuan, setidaknya 48 jam sebelumnya.

Namun, pada Rabu (26/3/2025) malam, mahasiswi Program Studi Anak dan Pengembangan Manusia ini dibawa secara diam-diam ke Louisiana, yang merupakan lokasi pusat penahanan imigrasi, untuk dicabut visanya.

Penangkapan ini kemudian memicu kontroversi, terutama di kalangan aktivis mahasiswa dan kelompok hak asasi manusia.

Para demonstran yang menentang hal ini turun ke jalan sambil membawa spanduk bertuliskan “Resist,” “Defend student voices,” dan “Release Rumeysa Ozturk now!”

Senator AS Elizabeth Warren dari Partai Demokrat juga mengecam tindakan tersebut dan menyebutnya sebagai cara yang berbahaya untuk membungkam kebebasan sipil.

Menanggapi hal ini, Presiden Tufts University, Sunil Kumar, menyatakan bahwa pihak universitas tidak mendapatkan informasi apa pun.

Ia juga menyadari bahwa insiden tersebut akan menimbulkan kegelisahan bagi mahasiswa internasional.

Sementara itu, pemerintah Turki melalui kedutaannya di Washington menyatakan sedang berkoordinasi dengan otoritas AS untuk memastikan hak-hak Ozturk terlindungi.

Diketahui, sejak kembali menjabat, Presiden Donald Trump berjanji untuk mendeportasi mahasiswa asing yang terlibat dalam aksi pro-Palestina, dengan alasan bahwa mereka mendukung Hamas dan dapat merusak kebijakan luar negeri AS.

Namun, kelompok aktivis, termasuk komunitas Yahudi progresif, menilai bahwa pemerintahan Trump secara keliru menyamakan kritik terhadap Israel dengan antisemitisme dan dukungan terhadap Hamas.

BOSTON, KOMPAS.com –Rumeysa Ozturk (30), mahasiswi doktoral asal Turkiye di Universitas Tufts, Amerika Serikat, ditangkap secara tiba-tiba di Somerville, Massachusetts, pada Selasa (25/3/2025).

Tanpa peringatan, petugas bermasker segera membawanya pergi, hanya beberapa saat sebelum ia hendak berbuka puasa dengan teman-temannya.

Juru bicara Departemen Keamanan Dalam Negeri AS, Tricia McLaughlin, menyatakan bahwa Ozturk ditahan karena diduga terlibat dalam aktivitas yang mendukung Hamas.

Setahun sebelum penangkapannya, wanita berusia 30 tahun ini diketahui pernah menulis opini di surat kabar Tufts Daily, mengkritik respons kampus terhadap tuntutan mahasiswa untuk menarik investasi dari perusahaan yang menjadi relasi Israel.

Ia juga dilaporkan menyebut serangan Israel di Palestina sebagai kejahatan genosida.

Pengacaranya, Mahsa Khanbabai, menilai bahwa penangkapan ini adalah serangan terhadap kebebasan berpendapat.

Khanbabai menambahkan bahwa Ozturk seolah diculik di siang bolong dan mengecam cara petugas menahannya.

Tak lama setelah itu, ia mengajukan gugatan hukum dengan alasan bahwa penahanan terhadap kliennya tidak berdasar.

Atas gugatan tersebut, Hakim Distrik AS, Indira Talwani, kemudian memerintahkan agar Ozturk tidak dipindahkan dari Massachusetts tanpa pemberitahuan, setidaknya 48 jam sebelumnya.

Namun, pada Rabu (26/3/2025) malam, mahasiswi Program Studi Anak dan Pengembangan Manusia ini dibawa secara diam-diam ke Louisiana, yang merupakan lokasi pusat penahanan imigrasi, untuk dicabut visanya.

Penangkapan ini kemudian memicu kontroversi, terutama di kalangan aktivis mahasiswa dan kelompok hak asasi manusia.

Para demonstran yang menentang hal ini turun ke jalan sambil membawa spanduk bertuliskan “Resist,” “Defend student voices,” dan “Release Rumeysa Ozturk now!”

Senator AS Elizabeth Warren dari Partai Demokrat juga mengecam tindakan tersebut dan menyebutnya sebagai cara yang berbahaya untuk membungkam kebebasan sipil.

Menanggapi hal ini, Presiden Tufts University, Sunil Kumar, menyatakan bahwa pihak universitas tidak mendapatkan informasi apa pun.

Ia juga menyadari bahwa insiden tersebut akan menimbulkan kegelisahan bagi mahasiswa internasional.

Sementara itu, pemerintah Turkiye melalui kedutaannya di Washington menyatakan sedang berkoordinasi dengan otoritas AS untuk memastikan hak-hak Ozturk terlindungi.

Diketahui, sejak kembali menjabat, Presiden Donald Trump berjanji untuk mendeportasi mahasiswa asing yang terlibat dalam aksi pro-Palestina, dengan alasan bahwa mereka mendukung Hamas dan dapat merusak kebijakan luar negeri AS.

Namun, kelompok aktivis, termasuk komunitas Yahudi progresif, menilai bahwa pemerintahan Trump secara keliru menyamakan kritik terhadap Israel dengan antisemitisme dan dukungan terhadap Hamas.

Singkawang (ANTARA) - Pangdam XII Tanjungpura, Mayjen TNI Jamalulael minta agar prajurit TNI terutama yang baru lulus pendidikan pertama Bintara TNI AD paham semua hukum-hukum tentang kemiliteran.

"Kalau di TNI kan ada yang namanya hukum pidana militer dan hukum disiplin militer. Yang mana kedua hukum ini sama-sama berat," kata Pangdam dalam apel penutupan pendidikan pertama Bintara TNI AD Gelombang II Tahun 2024 di Lapangan Sapta Marga Rindam XII/Tpr, Singkawang, Kamis.

Pada penerimaan prajurit TNI AD gelombang II tersebut katanya, ada sebanyak 381 prajurit yang lulus pendidikan Bintara. Setelah ini mereka akan mengikuti pendidikan kejuruan. Mengingat pendidikan Bintara ini sifatnya masih umum.

"Yang Infanteri tetap bertahan mengikuti pelatihan di Dodiklatpur, kemudian yang kecabangan-kecabangan seni akan mengikuti pelatihan kejuruan di Bogor. Sedangkan yang dari kecabangan kesehatan mereka akan mengikuti pelatihan kejuruan kesehatan di Jakarta," ujarnya.

Mengenai penempatan penugasan, katanya, tentunya bukan merupakan tupoksi Pangdam yang menempatkan. Namun yang namanya TNI, tentu saja ditugaskan di Indonesia, bisa di dalam atau luar Kalbar.

Penempatan tersebut juga tergantung bagaimana kebutuhan organisasi yang memang saat ini membutuhkan tenaga-tenaga baru untuk mengisi kekosongan-kekosongan yang ada di satuan-satuan di Indonesia.

"Sesuai dengan amanat saya tadi, saya berpesan bahwa pada hari ini mereka sudah bukan lagi anak muda biasa. Karena mereka sudah menjadi tentara, mungkin usianya sangat belia, tapi mereka sudah dipanggil bapak," ujarnya.

Penutupan pendidikan ini kata dia, bukan berarti perjuangan telah selesai tetapi justru sebagai tonggak awal perjalanan karir yang masih sangat panjang dan harus dihadapi.

Keberhasilan karir mereka nantinya di TNI AD akan ditentukan oleh diri mereka masing-masing, meskipun mereka telah memiliki bekal ilmu kemiliteran, tetapi harus didukung juga dengan kemampuan perorangan serta sikap dan perilaku yang baik saat bertugas.

"Mereka harus mampu bersaing sehat dengan rekan-rekannya sendiri, serta harus selalu menambah ilmu pengetahuan, karena bekal yang ada tentulah belum cukup, seiring dengan era globalisasi dan perkembangan zaman saat ini," ujarnya.

Prajurit juga diminta memiliki loyalitas tinggi kepada atasan, mampu bekerja keras dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi setiap tantangan, dengan tetap berpegang teguh pada Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan wajib TNI sebagai landasan dalam melaksanakan tugas.

"serta harus selalu siap sedia mengorbankan jiwa raga demi keutuhan NKRI," ujarnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan Indonesia bergabung dalam Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) menjadi langkah strategis dalam meningkatkan status Indonesia dari negara berkembang menjadi negara maju.

Yusril dari sidang OECD di Paris, Prancis pada Rabu waktu setempat mengatakan keanggotaan Indonesia di OECD membuka peluang lebih luas dalam kerja sama ekonomi, investasi, dan pembangunan dengan 38 negara anggota OECD, serta memperkuat tata kelola pemerintahan dan transparansi di Indonesia.

"Indonesia diperkirakan akan resmi menjadi anggota OECD dalam tiga tahun mendatang dan menjadi negara ketiga di Asia yang bergabung, setelah Jepang dan Korea Selatan," ujar Yusril.

Sebelum keanggotaan diresmikan, Menko Yusril mengungkapkan Indonesia perlu menandatangani Konvensi OECD mengenai penyuapan dan berbagai instrumen hukum lainnya yang menjadi standar bagi negara-negara maju.

Pada sidang OECD di Paris, Yusril menyampaikan pidato mewakili Presiden RI Prabowo Subianto.

Dalam kesempatan tersebut, ia berbicara bersama Presiden Guatemala Bernardo Arevalo mengenai sejarah perjuangan Indonesia dalam memberantas korupsi sejak tahun 1958 serta perkembangannya setelah meratifikasi Konvensi PBB tentang Kejahatan Terorganisasi Transnasional (United Nations Convention on Transnational Organized Crime/UNTOC) dan Konvensi PBB Melawan Korupsi (United Nations Convention Against Corruption/UNCAC) pada 2006.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) RI Yusril Ihza Mahendra mengatakan bergabungnya Indonesia dengan Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) nantinya menjadi langkah strategis dalam meningkatkan status Negara dari berkembang menjadi maju.

Pasalnya, kata dia, keanggotaan tersebut akan membuka peluang lebih luas dalam kerja sama ekonomi, investasi, dan pembangunan dengan 38 negara anggota OECD, serta memperkuat tata kelola pemerintahan dan transparansi di Indonesia.

"Indonesia diperkirakan akan resmi menjadi anggota OECD dalam tiga tahun mendatang dan menjadi negara ketiga di Asia yang bergabung, setelah Jepang dan Korea Selatan," ujar Yusril saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Sebelum keanggotaan diresmikan, Menko Yusril mengungkapkan Indonesia perlu menandatangani Konvensi OECD mengenai penyuapan dan berbagai instrumen hukum lainnya yang menjadi standar bagi negara-negara maju.

Reformasi regulasi di bidang antikorupsi, penyuapan, serta tata kelola pemerintahan yang bersih, juga menjadi syarat utama yang harus dipenuhi.

Pada sidang OECD di Paris, Prancis, Rabu (26/3), Yusril menyampaikan pidato yang mewakili Presiden RI Prabowo Subianto.

Dalam kesempatan tersebut, ia berbicara bersama Presiden Guatemala Bernardo Arevalo mengenai sejarah perjuangan Indonesia dalam memberantas korupsi sejak tahun 1958 serta perkembangannya setelah meratifikasi Konvensi PBB tentang Kejahatan Terorganisasi Transnasional (United Nations Convention on Transnational Organized Crime/UNTOC) dan Konvensi PBB Melawan Korupsi (United Nations Convention Against Corruption/UNCAC) pada 2006.

Dia menyadari bahwa Indeks Persepsi Korupsi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir belum mengalami perubahan signifikan.

"Ini menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan," tuturnya.

Selain harus menandatangani konvensi mengenai penyuapan serta berbagai instrumen hukum lainnya sebelum bergabung dengan OECD, Yusril menambahkan, pemerintah Indonesia juga berkewajiban melakukan reformasi dalam sistem hukum dan birokrasi guna memperbaiki regulasi terkait korupsi, penyuapan, dan tata kelola pemerintahan yang bersih.

Sebab, sambung dia, OECD tidak hanya akan menilai berbagai aturan normatif, tetapi juga melihat penerapan aturan tersebut dalam praktiknya. Dengan demikian, hal itu menjadi tantangan sekaligus peluang bagi Indonesia untuk melakukan reformasi menyeluruh dalam tiga tahun ke depan.

Dengan bergabungnya Indonesia sebagai anggota OECD nantinya, Menko Yusril berharap dapat semakin memperkuat perekonomian, meningkatkan transparansi tata kelola pemerintahan, serta mempercepat pembangunan menuju visi Indonesia Emas 2045 sebagai negara maju yang bersih dari korupsi.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA--Pemerintah Indonesia protes kepada Pemerintah Prancis soal penyitaan aset milik negara Indonesia di Paris terkait kasus dengan Navayo.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra mengatakan alasan pihaknya protes terkait kasus tersebut, lantaran pihak Pengadilan Prancis tidak pernah memanggil pihak Indonesia namun langsung menyita aset diplomatik.

"Kami sangat memerhatikan keputusan ini, karena pengadilan Prancis menetapkan penyitaan terhadap aset-aset diplomatik tanpa memanggil Pemerintah Indonesia sebagai pihak dalam persidangan," tutur Yusril di Jakarta, Kamis (26/3/2025).

Menurut Yusril, hal itu bertentangan dengan asas-asas praktik pengadilan internasional, di mana semua pihak yang terlibat dalam suatu perkara seharusnya turut diberikan kesempatan untuk memberikan keterangan sebelum putusan dijatuhkan.

"Kelalaian terhadap prinsip ini menimbulkan pertanyaan besar tentang kredibilitas pengadilan Prancis dalam menangani permohonan yang diajukan oleh Navayo Internasional," katanya.

Yusril juga menegaskan bahwa aset-aset yang disita merupakan objek diplomatik yang seharusnya dilindungi oleh Konvensi Wina.

"Aset diplomatik suatu negara di luar negeri tidak boleh disita oleh pihak swasta. Jika penyitaan ini tetap dikabulkan, maka akan menjadi preseden buruk bagi hubungan diplomatik internasional," ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI mengungkapkan beberapa temuan penting dalam kasus dugaan kekerasan seksual yang dilakukan mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar Lukman Widyadharma Sumaatmaja.

Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Komnas HAM Uli Parulian Sihombing di Gedung Komnas HAM, Jakarta, Kamis, mengatakan bahwa AKBP Fajar pertama kali berkencan dengan tersangka F melalui perantara seseorang berinisial VK.

"VK diduga telah beberapa kali menyediakan jasa layanan kencan terhadap Saudara Fajar di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT)," katanya.

Di awal bulan Juni 2024, Fajar meminta F agar dibawakan seorang anak perempuan yang berusia balita dengan alasan menyukai dan menyayangi anak kecil sehingga ingin merasakan bermain serta mengasuh anak perempuan."Karena yang bersangkutan tidak memiliki anak perempuan," ujar Uli.

Permintaan tersebut pun disanggupi oleh F dan keduanya membuat janji bertemu di sebuah hotel di Kupang, NTT.

Wakil Ketua Bidang Internal Komnas HAM Pramono Ubaid Tanthowi melanjutkan bahwa pada 11 Juni 2024 Fajar memesan dua kamar di hotel tersebut masing-masing untuk Fajar dan F. Adapun kamar Fajar merupakan tipe kamar terbaik dengan harga sewa Rp1,5 juta per malam.

Pada hari yang sama, F mengajak korban anak, yang pada saat itu berusia 5 tahun, untuk makan dan bermain di sebuah pusat perbelanjaan di Kupang, NTT.

Sepulangnya dari pusat perbelanjaan, F membawa korban ke kamar hotel yang telah dipesan oleh Fajar. Pada momen itu, F meminta Fajar untuk tidak melakukan tindakan yang berlebihan kepada korban lantaran masih terlalu kecil.

F lantas meninggalkan korban hanya berdua dengan Fajar karena harus mengambil kunci kamar hotelnya serta mengambil pesanan makanan.

Pramono mengatakan bahwa perbuatan tindak pidana kekerasan seksual diduga kuat terjadi ketika F meninggalkan kamar.

"Peristiwa tindak pidana kekerasan seksual dan eksploitasi terhadap korban diduga kuat terjadi saat Saudari F pergi keluar kamar dan meninggalkan korban anak berusia 6 tahun hanya berdua dengan Saudara Fajar di dalam kamar hotel,” katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) Anis Hidayah mengecam pengiriman kepala babi dan bangkai tikus ke kantor Tempo sebagai bentuk teror yang ditujukan kepada pembela HAM.

Anis menegaskan, tindakan tersebut merupakan serangan terhadap jurnalis yang juga berperan sebagai pembela hak asasi manusia.

“Tindakan teror terhadap Tempo juga merupakan bagian dari serangan yang ditujukan terhadap human rights defender atau pembela HAM,” ujar Anis dalam konferensi pers, Kamis (27/3/2025).

Dia menambahkan, jurnalis seharusnya mendapatkan perlindungan dari negara, mengingat peran mereka dalam memperjuangkan hak asasi manusia.

“Karena jurnalis juga merupakan pembela HAM yang seharusnya diakui dan dilindungi oleh negara,” jelasnya.

Anis juga mengingatkan bahwa tindakan teror terhadap jurnalis dan media seperti Tempo dapat mengganggu pemenuhan hak atas informasi publik, yang merupakan hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-Undang HAM.

Dia menekankan pentingnya hak atas keadilan bagi semua orang, termasuk jurnalis.

“Jika penegakan hukum dalam kasus ini tidak berjalan baik dan memberikan keputusan tak adil bagi Tempo, maka potensi hak atas keadilan dilanggar,” tuturnya.

Sebelumnya kantor redaksi Tempo mendapatkan kiriman paket berisi kepala babi pada Kamis (20/3/2025) sore.

Kepala babi itu diterima oleh wartawan Tempo Francisca Christy alias Cica dengan terbungkus kardus, styrofoam, hingga plastik.

Paket itu diterima oleh sekuriti kantor dengan nama Cica sebagai penerima, tertulis di kardus itu.

Ketika dibuka, ada surat ancaman yang ditujukan kepada Cica. Hanya saja, kondisi kedua telinga babi itu tampak terpotong.

Tak berselang lama, pada Sabtu (22/3/2025) pagi, kantor redaksi Tempo kembali menerima paket berisi enam bangkai tikus dengan kepala terpisah.

Paket berbentuk kardus itu dibungkus kertas kado bermotif bunga mawar merah dan ditemukan dalam kondisi sedikit penyok.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM Abdul Haris Samendawai menilai, teror kepala babi kepada jurnalis Tempo, Fransisca Christy Rosana alias Cica, karena dia seorang perempuan yang dianggap rentan.

"Sepertinya memang mengarahkan serangan itu kepada jurnalis perempuan. Apakah karena menjadi jurnalis perempuan sehingga dianggap paling rentan dan dijadikan sasaran?" kata Haris, di Kantor Komnas HAM, Kamis (27/3/2025).

Haris juga menambahkan, pengiriman kepala babi tersebut mungkin berkaitan dengan gender Cica.

"Apakah karena perempuannya dia dijadikan salah? Itu juga mungkin perlu kaji lebih lanjut, tetapi kelihatannya seperti itu," ujar Haris.

Sebelumnya, kantor Tempo menerima kiriman paket berisi kepala babi pada Rabu (19/3/2025) sore.

Wakil Pimpinan Redaksi Tempo, Bagja Hidayat, menjelaskan bahwa paket tersebut diterima oleh sekuriti kantor sekitar pukul 16.15 WIB.

Pada kardus paket tertulis nama penerima Cica, yang merupakan panggilan akrab untuk jurnalis Tempo yang juga menjadi host siniar "Bocor Alus".

Paket tersebut baru dibuka pada Kamis (20/3/2025) setelah Cica pulang dari tugas liputan bersama rekan jurnalis, Hussein Abri Yusuf Muda Dongoran.

Saat menerima paket, Cica segera membawanya ke lantai atas kantor untuk dibuka.

Menurut pengakuan Hussein, paket yang ditujukan kepada Cica sudah mengeluarkan aroma busuk yang menyengat serta terdapat darah.

Karena menimbulkan bau busuk, paket itu segera dibawa turun kembali oleh rekan kantornya untuk dibuka.

Setelah paket mencurigakan itu dibuka, ternyata di dalamnya terdapat potongan kepala babi yang terbungkus dalam kardus, styrofoam, dan plastik.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono menyebutkan bahwa program dialog kebangsaan menjadi sarana krusial untuk memperkuat persatuan dan kebangsaan.

Sebab, kata dia, paham radikal terorisme masih menjadi ancaman nyata bagi persatuan dan perdamaian di bumi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Karena itu, masyarakat harus terus diberikan edukasi dan literasi terhadap bahaya paham kekerasan tersebut," kata Eddy dalam acara Dialog Kebangsaan dalam Rangka Memperkuat Persaudaraan untuk Menjaga Bangsa di Pekanbaru, Riau, Rabu (26/3), seperti dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Maka dari itu, BNPT dan Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI terus memperkuat kolaborasi untuk memperkuat ketahanan masyarakat dengan edukasi dan literasi bahaya radikal terorisme masyarakat Riau melalui kegiatan Dialog Kebangsaan.

Adapun Komisi XIII DPR RI menangani beberapa isu krusial seperti Hak Asasi Manusia (HAM), keimigrasian, pemasyarakatan, dan penanggulangan terorisme.

Eddy menuturkan bahwa sejatinya bangsa Indonesia memiliki sejarah panjang terhadap ancaman terorisme di tiga era, mulai dari masa orde lama, orde baru, dan reformasi.

Pada masa orde lama, ia menjelaskan Indonesia diuji dengan pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII), sedangkan pada masa orde baru muncul kelompok residu dari DI/TII yang bermetamorfosis atau membentuk generasi baru dan pencegahannya lebih kepada pendekatan intelijen bernama Bakorstanasda (Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional tingkat Daerah).

Setelah itu pada era reformasi tahun 1999 ke atas, menurutnya, mulai terjadi lagi pengeboman di berbagai daerah, seperti bom malam Natal, Bom Bali I, Bom Bali II, dan sebagainya.

"Saat itu pemerintah seperti kaget, sehingga muncul Desk Terorisme di bawah Menko Polkam. Hingga akhirnya dilakukan operasi penegakan hukum hingga saat ini,” tuturnya menjelaskan.

Ia menyampaikan bahwa BNPT juga mempunyai program Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstremisme (RAN-PE) berbasis kekerasan yang mengarah kepada terorisme.

BNPT turut melaksanakan Astacita Presiden RI Prabowo Subianto dan prioritas RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional).

Untuk itu, dirinya mengimbau masyarakat agar selalu meningkatkan kewaspadaan dari potensi ancaman penyebaran paham radikal terorisme, di mana radikalisme itu tumbuh dari intoleransi.

“Maka dari itu kami berpesan agar budaya toleransi beragama antar-suku bangsa itu harus terus dipelihara. Ini penting agar tidak terjadi intoleransi yang dapat berujung pada tindakan terorisme,” ujar Eddy.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya mengatakan bahwa penting bagi seluruh masyarakat untuk berdiskusi tentang persatuan pada bulan Ramadan kali ini agar masyarakat tidak lupa bagaimana Indonesia hadir sebagai sebuah bangsa.

“Sangat relevan untuk mengingat bagaimana Indonesia terbentuk sebagai sebuah bangsa dengan kontribusi besar dari bangsa Melayu, karena masyarakat Indonesia memiliki dua konsep penting, yakni persaudaraan dan kebangsaan,” ucap Willy.

Dalam memerangi terorisme dan memperkuat persaudaraan, dirinya berpendapat tidak cukup jika hanya dengan seminar atau pembelajaran kognitif, tetapi harus melalui dialog dan kerja bersama.

Dengan demikian, dia berharap dialog tersebut bida memberikan manfaat dalam memperkuat persatuan dan kebangsaan.

Dialog Kebangsaan dalam Rangka Memperkuat Persaudaraan untuk Menjaga Bangsa tersebut dihadiri sebanyak 240 peserta yang terdiri atas unsur tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi masyarakat, partai politik, dan mahasiswa.

Dialog Kebangsaan merupakan wadah atau forum diskusi yang digagas BNPT dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan semangat kebangsaan, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, yang biasanya melibatkan berbagai pihak untuk membahas isu-isu penting terkait bangsa dan negara.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025