Prajurit TNI AL berinisial J, terduga pelaku pembunuhan jurnalis Juwita (23) di Banjarbaru, telah diamankan di Balikpapan. Terduga pelaku yang berdinas di Balikpapan ini rencananya dibawa ke Banjarmasin. Sementara pihak keluarga korban meminta proses hukum dapat berjalan transparan.

Komandan Polisi Militer Lanal Balikpapan Mayor Laut (PM) Ronald L Ganap mengatakan pihaknya masih menyiapkan berkas-berkas untuk pemindahan proses hukum J dari Balikpapan ke Banjarmasin. Saat ini terduga pelaku berpangkat Kelasi Satu itu diketahui telah ditahan Pomal Balikpapan.

"Kami masih menyiapkan berkas-berkas yang akan dibawa ke Banjarmasin terkait percepatan penyelesaian perkara," tegas Ronald Ganap kepada detikKalimantan, Kamis (23/3/2025).

Terpisah, Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Rosyanto Yudha menyebut akan segera melakukan press release mengenai kasus yang menimpa jurnalis wanita tersebut.

"Diusahakan tak lama lagi," kata Yudha, Rabu (26/3/2025) malam.

Saat ini, pihaknya masih mengkoordinasikan perihal itu dengan pihak-pihak terkait dan akan sesegera mungkin memberikan hasilnya ke publik. Hingga kini, belum ada kepastian kapan ungkap kasus akan digelar pihak kepolisian.

"Lewat rilis pers," sebutnya singkat.

Sementara itu, pihak keluarga korban Juwita juga menunggu pengusutan kasus ini. Mereka berharap proses penanganan kasus berjalan transparan dan pelaku yang terbukti bersalah nantinya dihukum setimpal.

Harapan tersebut disampaikan kakak korban Juwita, Supraja Ardinata. Supraja mengatakan keluarga masih berduka atas kepergian jurnalis media online Banjarbaru tersebut.

"Kami harap tersangka bisa diadili seadil-adilnya, sesuai hukum yang berlaku," tegasnya.

Pembunuhan terungkap dari penyelidikan yang dilakukan kepolisian. Korban ditemukan tewas di Jalan Gunung Kupang, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.

Ketika korban ditemukan di TKP, HP dan dompet korban hilang. Polisi pun memeriksa laptop korban untuk mencari petunjuk, kemudian menemukan bukti chat dengan kekasihnya yang merupakan terduga pelaku.

Video: Ambulans Tabrakan Banteng dengan Truk di Mantewe Kalsel

Video: Ambulans Tabrakan Banteng dengan Truk di Mantewe Kalsel

Presiden Prabowo Subianto ingin membangun penjara di pulau terpencil khusus koruptor. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto tengah menyiapkan kandidat lokasi penjara tersebut.

"Perlu saya informasikan bahwa Bapak Presiden bercita-cita untuk membangun Lembaga Pemasyarakatan yang modern, super-maximum security yang tempatnya di pulau terpencil. Ini kami pilih di mana lokasi yang tepat untuk membangun Lapas modern super-maximum security," kata Agus dalam sambutannya pada acara pemberian remisi khusus Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri di Lapas Kelas IIA Cibinong, Bogor, Jumat (28/3/2025).

Dia mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Menteri Kehutanan (Menhut) soal kandidat lokasi tersebut. Ada tiga lokasi yang dipilih olehnya.

"Saya sudah komunikasi dengan Menteri Kehutanan untuk minta beberapa lokasi. Satu lokasi sudah kami dapat di Jawa Barat, kami minta untuk di Jawa Timur, dan satu lagi di wilayah Kalimantan," tuturnya.

Nantinya, dia akan meminta arahan dari Prabowo untuk lokasi yang dipilihnya. Lokasi tersebut nantinya akan dibangun penjara dengan keamanan maksimal.

"Nanti kita mohon arahan Bapak Presiden kira-kira di antara pulau terpencil itu di mana pulau yang beliau pilih, yang nantinya akan kita gunakan untuk membangun Lapas modern super-maximum security," jelasnya.

Sebelumnya, rencana Prabowo itu disampaikan saat meluncurkan tunjangan guru ASN daerah di Plaza Insan Berprestasi, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Jakarta Pusat, Kamis (13/3/2035). Prabowo mengatakan koruptor membuat para guru menjadi susah.

"Saudara-saudara, koruptor-koruptor itulah yang buat guru-guru susah, dokter-dokter susah, perawat-perawat susah, petani susah. Karena itu, terima kasih dukungan Saudara-saudara," kata Prabowo.

Prabowo ingin menghadapi koruptor ini juga dilawan secara bersama-sama. Prabowo tak ingin Indonesia menjadi tempat nyaman para koruptor.

Untuk itu, Prabowo berencana membangun penjara untuk koruptor. Penjara ini didesain secara khusus agar para koruptor tidak bisa leluasa keluar, apalagi kabur.

"Saya nanti juga akan sisihkan dana, saya akan bikin penjara yang sangat, pokoknya sangat kokoh, di suatu tempat, yang terpencil, mereka nggak bisa keluar malam hari. Kita akan cari pulau, kalau mereka mau keluar, biar ketemu sama hiu," imbuhnya.

Simak juga Video: Prabowo Mau Buat Penjara Koruptor di Pulau Kecil yang Dikelilingi Hiu

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Jakarta (ANTARA) - Sebanyak 300 narapidana di Rumah Tahanan Salemba, Jakarta Pusat, dipindahkan ke sejumlah lembaga pemasyarakatan yang ada di Jawa Barat dan Banten, imbas kegiatan razia narkotika dan telepon genggam.

"Pemindahan ini merupakan bagian dari langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan," kata Kepala Rutan Salemba Wahyu Trah Utomo di Jakarta, baru-baru ini.

Pemindahan 300 narapidana ini adalah wujud komitmen Rutan Salemba untuk memerangi narkoba maupun handphone di institusinya.

Pemindahan juga bertujuan untuk mengoptimalkan kapasitas hunian di Rutan Salemba serta meningkatkan efektivitas pembinaan bagi warga binaan.

Langkah tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam mengatasi kelebihan (over) kapasitas di rumah tahanan dan lapas demi terciptanya lingkungan pemasyarakatan yang lebih kondusif.

"Pemindahan 300 napi disebar di beberapa wilayah Jawa Barat dan Banten adalah implementasi dari program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk menanggulangi over kapasitas di Lapas/ Rutan," ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAYAWIJAYA -- Para pegiat hak asasi manusia (HAM) di Papua mengkhawatirkan nasib dan keselamatan para guru maupun tenaga kesehatan (nakes) yang mengabdikan dirinya untuk masyarakat di Bumi Cenderawasih. Kekhawatiran tersebut menyusul pembunuhan yang dilakukan kelompok separatis bersenjata Papua Merdeka terhadap mereka.

Insiden terakhir, Organisasi Papua Merdeka (OPM) membunuh guru dan nakes, serta membakar sekolah di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan. Direktur Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua, Theo Hesegem merasa khawatir kejadian-kejadian serupa bakal terjadi lagi ke depannya.

Theo mengatakan, penyerangan yang dilakukan kelompok separatis bersenjata terhadap guru dan nakes di Distrik Anggruk sangat tak bisa diterima. Menurut dia, bukan hanya karena penyerangan tersebut menyasar para korban guru dan medis, melainkan juga karena wilayah itu selama ini masuk kawasan damai sebagai kota pengabaran injil.

Dalam catatannya sebagai aktivis HAM di Tanah Papua, peristiwa di pedalaman Papua Pegunungan tersebut baru pertama kali terjadi. "Anggruk adalah kota pekabaran injil Gereja Injili di Tanah Papua daerah Yali. Kejadian pembunuhan terhadap seorang guru adalah pristiwa yang pertama di Daerah Anggruk," ucap Theo.

Dia pun sampai sekarang tidak bisa menerima insiden penghilangan nyawa enam guru dan nakes asal Nusa Tenggara Timur (NTT) itu. "Karena guru-guru tersebut, mendidik anak-anak yang berada daerah-daerah terbelakang selama kurang lebih empat tahun dengan tujuan anak-anak menjadi pintar seperti daerah lain di Indonesia," ujarnya kepada Republika.co.id di Jakarta, Jumat (28/3/2025).

Dalam kasus penyerangan di Distrik Anggruk pada Jumat (21/3/2025) dan Sabtu (22/3/2025), sembilan guru SD YPK Anggruk jadi korban. Satu di antaranya meninggal dunia. Sedangkan korban lainnya adalah nakes. Menurut Theo, penyerangan yang dilakukan separatis bersenjata terhadap para guru dan nakes, sebetulnya bukan kali pertama di Tanah Papua.

Sejak 2018, kata dia, penyerangan yang dilakukan sayap bersenjata OPM juga terjadi di Intan Jaya, Yahukimo, Pegunungan Bintang, dan Maybrat, serta di beberapa wilayah-wilayah pedalaman Papua lainnya. Penyerangan oleh kelompok yang mengatasnamakan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) OPM tersebut selalu menelan korban jiwa.

Selama ini, kata Theo, TPNPB-OPM mengakui aksi-aksi kekerasan tersebut dilakukan dengan alasan para guru maupun tenaga medis tersebut adalah personel militer maupun Polri yang menyamar. "Karena TPNPB menduga mereka (guru dan tenaga medis) adalah anggota atau intelijen TNI atau Polri yang menurut TPNPB adalah mata-mata," ucap Theo.

TANGERANG, investor.id – Kantor Imigrasi Kelas 1 Khsus TPI Soekarno-Hatta melaporkan perjalanan luar negeri mengalami lonjakan signifikan menjelang perayaan Idulfitri 2025. Pergerakan penumpang internasional di Bandara Soekarno-Hatta meningkat sekitar 13% dibandingkan hari biasa.

Kepala Bidang Tempat Pemeriksaan Imigrasi Jerry Prima mengatakan, sebelum musim mudik rata-rata pergerakan penumpang internasional di Bandara Soekarno-Hatta mencapai 37.655 orang setiap hari. Ini dengan perincian 19.171 orang kedatangan dan 18.484 orang untuk keberangkatan.

"Dibandingkan dengan dua minggu terakhir, (pada angkutan mudik) telah terjadi peningkatan volume pergerakan penumpang, melonjak 13%. Dengan perincian untuk keberangkatan 24.814 orang dan 17.808 orang untuk kedatangan," kata Jerry Prima di Bandara Soekarno-Hatta, Jumat (28/3/2025).

Imigrasi mencatat sejak 21-25 periode angkutan Lebaran, kedatangan penumpang internasional yang tiba di Bandara Soekarno-Hatta mencapai 88.311 orang. Dari jumlah tersebut, 63.894 merupakan Warga Negara Indonesia (WNI), dan 24.417 orang warga negara asing (WNA).

"Kedatangan terbanyak tercatat pada 25 Maret, yang menandai peningkatan mobilitas menjelang Idulfitri. Para penumpang yang datang berasal dari berbagai negara, dengan jumlah terbanyak dari China, Malaysia, Jepang, Korea Selatan dan Singapura," ujar dia.

Sementara untuk perjalanan internasional masih didominasi tujuan Malaysia, Singapura, Hong Kong, Jepang, dan Thailand. Sebagian besar masyarakat berpergian untuk kepentingan liburan, bisnis, serta kepentingan pekerjaan.

Dengan peningkatan volume perjalanan ini menjadi momentum penting pihak imigrasi dalam memperkuat layanan keimigrasian berbasis digital, mempercepat optimalisasi penggunaan sistem autogate, serta meningkatkan efektivitas pemeriksaan di tempat pemeriksaan imigrasi (TPI).

Jerry menyebut dengan sistem ini, pemeriksaan imigrasi dapat dilakukan secara lebih cepat dan efisien, mengurangi antrean panjang di konter pemeriksaan manual, dan mereduksi human error pemeriksaan di kounter.

"Dan ini sejalan dengan 13 program akselerasi Bapak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Bapak Agus Andrianto. Pemeriksaan imigrasi di TPI juga diperketat untuk memastikan bahwa semua dokumen perjalanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ucap dia.

Imigrasi meningkatkan sosialiasi penggunaan QR Code bagi pemegang paspor negara asing bebas visa kunjungan agar dengan mudah menggunakan mesin autogate saat kedatangan tanpa perlu antre di counter. Dan dimudahkan dengan hadirnya tiga titik pembayaran konter BRI agar tidak terjadi penumpukan antrean.

Selain itu, untuk memastikan kelancaran pelintasan, Imigrasi Soekarno-Hatta mengoptimalisasikan penggunaan 98 mesin autogate yang terpasang di pintu kedatangan maupun keberangkatan internasional baik di Terminal 3, dan 2 bandara.

Disiapkan juga kounter khusus bagi penumpang disabilitas, lansia, ibu hamil, hingga keluarga dengan anak kecil agar proses keimigrasian lebih nyaman dan cepat. Puluhan petugas dikerahkan membantu penumpang dalam proses pemeriksaan dokumen di autogate.

Hal tersebut untuk memastikan keamanan perjalanan internasional selama arus mudik. Petugas imigrasi terus mengawasi keberangkatan WNI agar sesuai dengan tujuan perjalanan yang tercantum dalam dokumen resmi.

Hal ini jelas dia, seperti penggunaan Sistem Informasi Profiling Penumpang (SIPP), di mana dalam sistem ini imigrasi telah mendapatkan informasi awal terkait data penerbangan calon penumpang dan system Passanger Analysis Unit (PAU). Dua sistem ini sebagai alat peningkatan pengawasan serta untuk menganalisis adanya potensi kejahatan lintas negara.

"Pengawasan ini sangat penting untuk mencegah adanya penyalahgunaan visa atau izin tinggal, yang berpotensi menyebabkan permasalahan hukum di negara tujuan. Perhatian terhadap pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM) menjadi bagian penting dalam menjaga keamanan perjalanan WNI ke luar negeri," kata Jerry.

Editor: Thomas Harefa (thomas@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Tapanuli Utara (ANTARA) - Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tarutung menggelar simulasi pelayanan kunjungan tatap muka bagi warga binaan pada periode hari Raya Idul Fitri 1446 H/2025 M mendatang untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan.

"Kami laksanakan simulasi ini, untuk memberikan pelayanan terbaik buat masyarakat, buat pengunjung untuk mengantisipasi gangguan keamanan saat Idul Fitri," ujar Kepala Rutan Kelas IIB Tarutung, Evan Yudha Putra Sembiring, Jumat (28/3).

Disebutkan, selain untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, gelar simulasi juga akan meningkatkan kesiapan petugas Rutan Tarutung dalam memberikan pelayanan prima yang bersinergi dengan personil Kodim 0210/TU dan personil Polres Taput.

Kegiatan tersebut diselenggarakan sebagai wujud nyata kinerja Rutan Tarutung dalam mendukung program Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan dukungan atas arahan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mashudi dalam peningkatan kewaspadaan dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri 1446H.

"Jumlah kunjungan khusus Hari Raya Idul Fitri bagi warga binaan diperkirakan akan membludak, makanya kita harus siap siaga," jelas Evan.

Dengan persiapan yang matang, Rutan Tarutung berharap agar perayaan Idul Fitri tahun ini dapat berlangsung dengan lancar, penuh kedamaian, serta memberi kesempatan bagi warga binaan untuk merayakan hari raya dengan penuh kebahagiaan.

Menjelang Hari Raya Idul Fitri, masyarakat Indonesia seringkali disibukkan dengan tradisi menukarkan uang untuk berbagai keperluan. Uang yang ditukarkan umumnya digunakan untuk berbagi rezeki dengan keluarga, kerabat, atau orang lain di sekitar.

Biasanya, uang yang ditukarkan akan dipecah menjadi pecahan yang lebih kecil dan lebih rapi.

Fenomena tukar-menukar uang ini sangat populer menjelang Lebaran, terutama untuk mendapatkan pecahan uang yang lebih kecil dan dalam kondisi baik. Sebagai contoh, seseorang bisa menukar selembar uang pecahan Rp 100.000 dengan beberapa lembar uang pecahan lebih kecil, seperti lima lembar Rp 20.000.

Namun, meskipun tradisi ini telah dilakukan oleh banyak orang, muncul pertanyaan mengenai hukum menukar uang tersebut dalam pandangan Islam. Apakah tindakan ini dibolehkan atau justru dilarang?

Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami hukum tukar uang menjelang Idul Fitri dari perspektif syariat Islam.

Hukum Menukar Uang Jelang Lebaran

Menurut Ustaz Ismail Soleh yang dikutip dari laman MUI Lampung, hukum menukar uang untuk THR dapat dilihat dari dua perspektif.

Perbedaan pandangan mengenai hukum menukar uang muncul karena perbedaan pemahaman terhadap akad penukaran uang. Sebagian melihatnya sebagai pertukaran uang sebagai barang yang dipertukarkan.

Sementara itu, pandangan lain lebih menekankan pada jasa yang diberikan oleh penyedia layanan penukaran uang menjelang Idul Fitri. Dalam hal ini, penukaran uang dianggap sebagai layanan yang masuk dalam kategori ijarah atau penyewaan jasa.

Menurut buku Riba di Sakumu karya Ammi Nur Baits, dalam Islam, tukar-menukar barang yang sejenis harus memiliki nilai yang setara dan dilakukan dengan pembayaran secara tunai.

Dari Abu Said al-Khudri radhiyallahu 'anhu, Rasulullah SAW bersabda,

"Jika emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, gandum ditukar dengan gandum, sya'ir (gandum kasar) ditukar dengan sya'ir, kurma ditukar dengan kurma, dan garam ditukar dengan garam, takaran atau timbangan harus sama dan dibayar tunai. Siapa menambah atau meminta tambahan, maka ia telah melakukan transaksi riba. Baik yang mengambil maupun yang memberinya sama-sama berada dalam dosa." (HR. Ahmad 11466 dan Muslim 4148).

Jika dilihat dari sisi uang, maka penukaran uang dengan jumlah yang lebih banyak dari semestinya dianggap haram, karena termasuk dalam kategori riba.

Di sisi lain, jika dilihat dari sisi penyedia layanan, praktik penukaran uang dengan tambahan jumlah tertentu dapat dianggap mubah menurut syariat. Hal ini karena penukaran uang tersebut termasuk dalam kategori ijarah, yaitu layanan jasa yang diberikan.

Dalam Buku Perbankan Syariah dalam Perspektif Praktis dan Legalitas karya Hendra dan Muhammad Zuhirsyan, dijelaskan bahwa secara bahasa, ijarah berarti sebagai ganti atau upah. Secara istilah, ijarah merujuk pada sebuah akad yang berkaitan dengan manfaat tertentu yang diberikan pada waktu tertentu dan dengan harga yang telah disepakati.

Penjelasan tentang ijarah juga ditemukan dalam Kitab Fathul Mujibil Qarib, yang menyebutkan hal serupa.

والإجارة في الحقيقة بيع إلا أنها قابلة للتأقيت وأن المبيع فيها ليست عينا من الأعيان بل منفعة من المنافع إما منفعة عين وإما منفعة عمل

Artinya: "Ijarah (sewa) sebenarnya adalah jual-beli, hanya bedanya ijarah menerima pembatasan tempo. Produk pada ijarah bukan pada barang, tetapi manfaat (jasa) dari sebuah barang atau jasa dari sebuah tenaga (aktivitas)," (KH Afifuddin Muhajir, Fathul Mujibil Qarib)

Bisnis tukar-menukar uang baru diperbolehkan selama dilakukan dengan dasar kesepakatan yang jujur dan adil. Penukaran uang harus memenuhi rukun ijarah, yaitu:

• Penyedia jasa dan konsumen adalah pihak-pihak yang terlibat dalam akad dan telah memenuhi syarat-syarat untuk bertransaksi menurut ajaran Islam.
• Adanya sigah al-'aqd, ketika kedua belah pihak menyatakan kehendak untuk melaksanakan transaksi tanpa adanya paksaan.
• Adanya ujroh (upah), yaitu penyedia jasa meminta uang lebih dalam setiap transaksi penukaran tanpa mengurangi jumlah uang yang ditukar dalam setiap paket. Uang lebih tersebut dianggap sebagai imbalan atas layanan, seperti mengantre untuk menukarkan uang baru di bank.
• Adanya manfaat, konsumen tidak perlu mengantre lama di bank.

Wallahu a'lam.

Video: KSPSI Akan Gugat Perusahaan yang Tidak Taat Bayar THR

Video: KSPSI Akan Gugat Perusahaan yang Tidak Taat Bayar THR

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengaku sepakat dengan usulan dari Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) soal penghapusan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).

Ia menilai SKCK justru kerap menyulitkan masyarakat ketika menjadi persyaratan, termasuk saat melamar kerja.

Menurut Habiburokhman, warga harus menyiapkan banyak ongkos saat mengurus SKCK, dari biaya administrasi dan pengeluaran lainnya.

"Kalau saya pribadi [setuju], tapi kan saya Ketua Komisi III, tentu pendapat pribadi saya ngaruh banget ya kan. Menurut saya sih sepakat, enggak usah [ada] SKCK," ujar Habiburokhman kepada wartawan, Kamis (27/3).

"Saya mau cari kerja misalnya, perlu SKCK, itu benar-benar. Satu, ongkos ke kepolisiannya, ngantrenya," ucap dia.

Politisi Gerindra itu pun mengaku sudah beberapa kali membahas urgensi SKCK dalam rapat bersama Polri di Komisi III. Ia kerap mempertanyakan esensi dan signifikansi surat yang dirilis Polri tersebut.

Pasalnya, SKCK tidak menjamin pemiliknya bersih dari masalah. Ia juga merasa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari SKCK tidak signifikan, sehingga hanya merepotkan polisi maupun warga.

"Saya kan sering mempertanyakan kan ya. SKCK ini dari PNBP-nya gimana? Seingat saya tuh enggak signifikan. Sudah buat apa juga. Capek-capek polisi ngurus SKCK," ujarnya.

"Untuk semua, kan tinggal berlaku saja ini. Kalau ketentuan orang enggak pernah dipidana dalam Pemilu segala macam, kan orang sudah tahu semua yang pernah dipidana," ujarnya.

Pendapat DPR itu muncul setelah Kementerian HAM mengusulkan kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo supaya SKCK dihapus.

Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM Nicholay Aprilindo mengatakan salah satu tujuan usulan itu demi mempermudah mantan narapidana mendapat pekerjaan saat kembali ke masyarakat.

Nicholay mengungkapkan Kementerian HAM juga telah berkirim surat ke Kapolri yang ditandatangani langsung Menteri HAM Natalius Pigai.

"Kita meminta kepada pihak yang berwenang dalam hal ini Kepolisian RI untuk meninjau kembali bahkan mungkin menghapuskan SKCK," ujar Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM Nicholay Aprilindo di kantornya, Jakarta, Jumat (21/3).

Usulan ini diperoleh setelah Kementerian HAM mengunjungi sejumlah lembaga pemasyarakatan (lapas) dan mendapat keluhan dari para narapidana.

Ada salah seorang narapidana yang melakukan kejahatan berulang karena saat bebas dari penjara tidak bisa memenuhi kebutuhan ekonominya. Narapidana tersebut mengaku sulit mendapat kerja lantaran ada syarat SKCK yang diminta oleh perusahaan-perusahaan.

Nicholay menegaskan usulan tersebut tak khusus untuk mantan narapidana saja, tapi juga untuk seluruh masyarakat.

Setiap penghujung Ramadhan, banyak pertanyaan seputar sholat kafarat yang dikerjakan pada Jumat terakhir bulan kesembilan Hijriah ini. Sejatinya, apa hukum sholat kafarat itu dan bagaimana tata caranya?

Sebelumnya, berdasar Kalender Hijriah Indonesia Tahun 2025 dari Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama, 1 Ramadhan 1446 H bertepatan dengan 1 Maret 2025. Dengan acuan tanggal tersebut, maka Jumat terakhir Ramadhan 1446 H jatuh pada 28 Maret 2025.

Lebih lanjut, detikers yang berniat mengerjakan sholat ini harus paham hukumnya terlebih dahulu. Pasalnya, Islam adalah agama yang berlandaskan dalil, baik dari Al-Quran, as-sunnah, dan ijmak ulama. Atau dengan kata lain, tidak boleh asal-asalan.

Jadi, apa hukumnya sholat kafarat? Temukan pembahasan lengkap yang telah detikJateng siapkan via uraian di bawah ini. Baca sampai selesai agar tidak ada informasi yang terlewat, ya, detikers!

Hukum Sholat Kafarat Jumat Akhir Ramadhan

Dikutip dari situs resmi Pesantren Tebuireng, hadits yang sering dijadikan landasan sholat ini adalah:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فاتة صلاة فى عمرة ولم يحصها فليقم فى اخر جمعة من رمضان ويصلى اربع ركعات بتشهد واحد يقرا فى كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة القدر خمسة عشر مرة وسورة الكوثر خمسة عشر مرة

Artinya: "Nabi Muhammad bersabda, "Barang siapa yang selama hidupnya pernah meninggalkan shalat tetapi tak dapat menghitung jumlahnya, maka shalatlah di hari Jum'at terakhir bulan Ramadhan sebanyak 4 rakaat dengan 1 kali tasyahud, dan setiap rakaat membaca 1 kali surat al Fatihah kemudian surat al Qadar 15 kali dan surat al Kautsar 15 kali."

Ada juga keterangan lain dari Abu Bakar as-Shiddiq bahwasanya sholat ini bisa berguna sebagai kafarat selama 400 tahun. Bahkan, Ali bin Abi Thalib menyatakan bisa sebagai kafarat 1.000 tahun.

Namun, kedua dasar sholat kafarat di atas adalah hadits maudhu' alias palsu. Tak berhenti sampai di situ, perkataan di atas sejatinya bukanlah hadits. Oleh karena palsunya hadits ini, maka sholat kafarat tidak boleh ditunaikan sama sekali.

Ini adalah pandangan dari ulama termasyhur ahli fiqih Mazhab Syafi'i, Syaikh Ibnu Hajar al-Haitami. Diambil dari situs resmi MUI Jawa Timur, beliau berkata:

وأقبح من ذلك ما اعتيد في بعض البلاد من صلاة الخمس في هذه الجمعة عقب صلاتها زاعمين أنها تكفر صلوات العام أو العمر المتروكة وذلك حرام أو كفر لوجوه لا تخفى

Artinya: "Yang lebih buruk dari itu adalah tradisi di sebagian daerah berupa sholat 5 waktu di Jumat ini (Jumat akhir Ramadhan) selepas menjalankan sholat Jumat, mereka meyakini sholat tersebut dapat melebur dosa sholat-sholat yang ditinggalkan selama setahun atau bahkan semasa hidup, yang demikian ini adalah haram atau bahkan kufur karena beberapa sisi pandang yang tidak samar." (Syekh Ibnu Hajar al-Haitami, Tuhfah al-Muhtaj, juz.2, halaman 457)

Keterangan senada disampaikan oleh Syaikh asy-Syaukani:

ﻫﺬا: ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻻ ﺇﺷﻜﺎﻝ ﻓﻴﻪ ﻭﻟﻢ ﺃﺟﺪﻩ ﻓﻲ ﺷﻲء ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺘﻲ ﺟﻤﻊ ﻣﺼﻨﻔﻮﻫﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻷﺣﺎﺩﻳﺚ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﻭﻟﻜﻨﻪ اﺷﺘﻬﺮ ﻋﻨﺪ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻔﻘﻬﺔ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺻﻨﻌﺎء ﻓﻲ ﻋﺼﺮﻧﺎ ﻫﺬا ﻭﺻﺎﺭ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻨﻬﻢ ﻳﻔﻌﻠﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﻭﻻ ﺃﺩﺭﻱ ﻣﻦ ﻭﺿﻌﻪ ﻟﻬﻢ. ﻓﻘﺒﺢ اﻟﻠﻪ اﻟﻜﺬاﺑﻴﻦ.

Artinya: "Ini adalah hadis palsu. Tidak ada kejanggalan di dalamnya. Tidak aku temukan sedikitpun dalam kitab yang menghimpun hadis-hadis palsu. Hal semacam ini masyhur dilakukan oleh orang-orang yang mengaku ahli fikih di kota Sana'a di masa kami ini. Banyak dari mereka yang melakukannya. Aku tidak tahu siapa yang memalsukannya. Semoga Allah memperlakukan buruk pada mereka." (al-Fawaid al-Majmu'ah 1/54)

Dikutip dari NU Online, Syaikh al-Syarwani memberi keterangan senada:

قوله ( وذلك ) أي الزعم المذكور قوله ( لوجوه إلخ ) منها إسقاط القضاء وهو مخالف للمذاهب كلها كردي

Artinya: "Ucapan Syekh Ibnu Hajar, yang demikian ini adalah haram atau bahkan kufur karena beberapa sisi pandang yang tidak samar, di antaranya adalah dapat menggugurkan kewajiban mengqadha shalat, hal ini menyalahi seluruh mazhab-mazhab." (Hasyiyah al-Syarwani 'ala al-Tuhfah, juz.2, halaman 457)

Namun, ada juga yang membolehkan sholat ini, seperti misalnya al-Qadli Husain, Syaikh Fakr al-Wujud Abu Bakr bin Salim, dan Habib Ahmad bin Hasan al-Athas.

فرع ) قال القاضي لو قضى فائتة على الشك فالمرجو من الله تعالى أن يجبر بها خللا في الفرائض أو يحسبها له نفلا وسمعت بعض أصحاب بني عاصم يقول : إنه قضى صلوات عمره كلها مرة ، وقد استأنف قضاءها ثانيا ا هـ قال الغزي وهي فائدة جليلة عزيزة عديمة النقل ا هـ إيعاب

Artinya: "Cabangan permasalahan: al-Qadli Husain berkata, bila seseorang mengqadha shalat fardlu yang ditinggalkan secara ragu, maka yang diharapkan dari Allah shalat tersebut dapat mengganti kecacatan dalam shalat fardlu atau paling tidak dianggap sebagai shalat sunah. Saya mendengar bahwa sebagian ashabnya Bani Ashim berkata, bahwa ia mengqadha seluruh shalat seumur hidupnya satu kali dan memulai mengqadhanya untuk kedua kalinya. Al-Ghuzzi mengatakan, ini adalah faidah yang agung, yang jarang sekali dikutip oleh ulama." (Hasyiyah al-Jamal, juz.2, halaman 27)

Wallahu a'lam bish-shawab.

Tata Cara Sholat Kafarat Jumat Akhir Ramadhan

Sebagaimana telah disebutkan di atas, terdapat perbedaan pandangan mengenai sholat satu ini. Bagi detikers yang tetap memilih mengerjakannya, berikut tata cara sholat kafarat, dikutip dari akun Instagram detikHikmah, @detik_hikmah:

1. Niat.
2. Membaca surat al-Fatihah.
3. Lanjut dengan surat al-Qadar sebanyak 15 kali.
4. Diteruskan dengan surat al-Kautsar sebanyak 15 kali.
5. Rukuk.
6. I'tidal.
7. Sujud.
8. Dilakukan sebanyak 4 rakaat tanpa tahiyat awal dengan tata cara yang sama dengan rakaat pertama.
9. Tahiyat akhir.
10. Salam.
11. Usai salam, membaca istighfar 10 kali, kemudian dilanjut sholawat sebanyak 100 kali.
12. Baca basmalah, hamdalah, dan syahadat.
13. Tutup dengan baca doa kafarat sebanyak 3 kali.

Demikian pembahasan lengkap mengenai hukum sholat kafarat pada Jumat terakhir Ramadhan yang perlu detikers pahami. Wallahu a'lam bish-shawab.

Siap-siap "War" Tiket Indonesia Vs Argentina Segera Dimulai

Siap-siap "War" Tiket Indonesia Vs Argentina Segera Dimulai

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah RI akan mengajukan banding atas keputusan pengadilan Prancis terkait kasus Navayo International AG dengan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) RI, dengan sidang yang dijadwalkan pada bulan Mei 2025.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) RI Yusril Ihza Mahendra mengaku akan memanfaatkan kesempatan banding untuk menyampaikan keberatan, sanggahan, dan bantahan atas keputusan pengadilan tersebut.

"Kami berharap pengadilan dapat mempertimbangkan berbagai fakta yang ada dan membatalkan keputusan yang telah diambil sebelumnya," kata Yusril dalam pertemuan dengan Menteri Kehakiman Prancis di Paris, Prancis, Kamis, seperti dikonfirmasi di Jakarta.

Dalam rangka menghadapi persidangan tersebut, pemerintah Indonesia melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Paris telah menunjuk pengacara Prancis yang berpengalaman dalam menangani kasus penyitaan aset negara.

Yusril menuturkan pengacara tersebut pernah menangani kasus serupa bagi negara Kongo, sehingga dirinya meyakini pengacara itu dapat membantu membela kepentingan pemerintah Indonesia di pengadilan Prancis.

Selain itu, sambung dia, Kemenko Kumham Imipas RI juga akan mengirimkan perwakilan untuk memberikan keterangan dalam persidangan.

Menko pun menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah hukum di dalam negeri terkait kasus Navayo Internasional.

Langkah dimaksud, yakni dengan berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung RI guna menangani dugaan kecurangan atau fraud dalam perjanjian antara Navayo dengan Kemenhan RI.

"Dugaan fraud ini telah dikemukakan dalam persidangan arbitrase Singapura, namun langkah hukum pidana tetap diperlukan untuk menangani kasus ini lebih lanjut," ungkapnya.

Adapun dirinya menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia menghormati putusan pengadilan Prancis atas kasus tersebut, namun menyoroti kekhawatiran terhadap prosedur yang telah diambil.

Pasalnya, menurut Yusril, pengadilan Prancis telah menetapkan penyitaan terhadap beberapa aset diplomatik tanpa terlebih dahulu memanggil pemerintah Indonesia sebagai pihak dalam persidangan.

Langkah tersebut, kata dia, bertentangan dengan asas-asas praktik pengadilan internasional, di mana semua pihak yang terlibat dalam suatu perkara seharusnya diberikan kesempatan untuk memberikan keterangan sebelum putusan dijatuhkan.

"Kelalaian terhadap prinsip ini menimbulkan pertanyaan besar tentang kredibilitas pengadilan Prancis dalam menangani permohonan yang diajukan oleh Navayo Internasional," kata Menko menegaskan.

Selain itu, dia pun menegaskan bahwa berbagai aset yang disita merupakan objek diplomatik, yang seharusnya dilindungi oleh Konvensi Wina, sehingga tidak boleh disita oleh pihak swasta.

Disebutkan bahwa apabila penyitaan tetap dikabulkan, maka akan menjadi preseden buruk bagi hubungan diplomatik internasional.

Menanggapi keberatan yang disampaikan oleh pemerintah Indonesia, pihak Prancis menyatakan bahwa seluruh informasi terkait telah disampaikan kepada Pengadilan, termasuk konfirmasi dari Kementerian Luar Negeri Prancis bahwa aset yang disita merupakan properti diplomatik pemerintah Indonesia.

Untuk itu, pengadilan Prancis memberikan kesempatan bagi pemerintah Indonesia untuk mengajukan banding atas keputusan tersebut.

Adapun kasus tersebut terkait proyek Satelit Komunikasi Pertahanan (Satkomhan). Pada 2016, Kemenhan RI menandatangani kontrak dengan pihak swasta asing untuk pengadaan Satkomhan tersebut, salah satunya dengan Navayo International AG.

Berdasarkan perjanjian yang diteken, terdapat ketentuan bahwa apabila terjadi sengketa (dispute) akan diputus oleh arbitrase Singapura. Navayo kemudian mengajukan gugatan ke arbitrase Singapura yang putusannya mengharuskan pemerintah Indonesia membayar sejumlah ganti rugi.

Permasalahan terus berlarut-larut hingga pada 2022, perusahaan asal Eropa itu mengajukan permohonan eksekusi sita ke pengadilan Prancis untuk menyita aset pemerintah Indonesia di Paris.

Adapun pada tahun 2024, pengadilan Prancis memberikan wewenang kepada Navayo untuk melakukan penyitaan atas hak dan properti milik pemerintah Indonesia di Paris. Salah satu aset tersebut, merupakan rumah-rumah tinggal pejabat diplomatik RI.

Selain upaya pembatalan penyitaan aset pemerintah Indonesia, Menko Kumham Imipas RI bersama Menteri Kehakiman Prancis Gérald Darmanin turut membahas kemungkinan kerja sama bilateral antara Indonesia dan Prancis di bidang hukum.

Beberapa agenda utama yang dibahas meliputi perjanjian ekstradisi, pertukaran serta pemulangan narapidana (exchange and transfer of prisoner), serta perjanjian bantuan hukum timbal balik (Mutual Legal Assistance/MLA) antara kedua negara.

Jember, Jawa Timur (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Jember memindahkan sebanyak 19 warga binaan pemasyarakatan (WBP) ke Lapas Kelas IIB di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur akibat kelebihan kapasitas atau overcapacity

"Pemindahan itu dilakukan sebagai respon terhadap kondisi kelebihan kapasitas penghuni WBP yang dialami Lapas Jember dan sebagai langkah strategis dalam mengoptimalkan program pembinaan narapidana secara berkelanjutan dan menjaga keamanan," kata Kepala Lapas Kelas IIA Jember RM. Kristyo Nugroho di kabupaten setempat, Jumat.

Menurutnya Lapas Kelas IIA Jember menampung 996 WBP dan dilakukan pemindahan sebanyak 19 WBP ke Lapas Bondowoso, namun jumlah WBP yang ada masih belum ideal jika dibandingkan dengan kapasitas Lapas yang tersedia.

"Pemindahan narapidana antar-Lapas merupakan prosedur rutin yang bertujuan untuk pemerataan penghuni dan optimalisasi program pembinaan," katanya.

Ia menjelaskan bahwa langkah pemindahan WBP itu juga krusial dalam menjaga keamanan dan ketertiban di dalam Lapas, mengingat potensi risiko yang timbul akibat kondisi overcrowded.

"Pemindahan narapidana dari satu Lapas ke lapas/rutan lain adalah hal yang lazim dan penting untuk kelancaran program pembinaan. Selain itu, faktor keamanan di dalam Lapas juga menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan itu," ujarnya.

Proses pemindahan belasan WBP itu dilaksanakan dengan standar pengamanan yang ketat yakni pengawalan dilakukan mulai dari penjemputan di Lapas Jember hingga kedatangan di Lapas Bondowoso dan Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) juga terlibat aktif dalam proses tersebut.

Sebelumnya, TPP telah melakukan pemetaan dan evaluasi mendalam terhadap WBP yang dipindahkan dengan menggunakan sistem penilaian pembinaan berdasarkan penurunan tingkat risiko.

"Langkah itu memastikan bahwa pemindahan dilakukan secara terukur dan sesuai dengan kebutuhan pembinaan masing-masing narapidana," katanya.

"Pemindahan narapidana dari satu Lapas ke lapas/rutan lain adalah hal yang lazim dan penting untuk kelancaran program pembinaan. Selain itu, faktor keamanan di dalam Lapas juga menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan itu," ujarnya.

Proses pemindahan belasan WBP itu dilaksanakan dengan standar pengamanan yang ketat yakni pengawalan dilakukan mulai dari penjemputan di Lapas Jember hingga kedatangan di Lapas Bondowoso dan Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) juga terlibat aktif dalam proses tersebut.

Sebelumnya, TPP telah melakukan pemetaan dan evaluasi mendalam terhadap WBP yang dipindahkan dengan menggunakan sistem penilaian pembinaan berdasarkan penurunan tingkat risiko.

"Langkah itu memastikan bahwa pemindahan dilakukan secara terukur dan sesuai dengan kebutuhan pembinaan masing-masing narapidana," katanya.