Situbondo (ANTARA) - Sebanyak 275 orang warga binaan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Situbondo, Jawa Timur, memperoleh pengurangan masa tahanan atau remisi khusus Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah dan tiga orang narapidana di antaranya langsung bebas.

Pelaksana Tugas Rutan Kelas IIB Situbondo Julandra Wikjatmiko di Situbondo, Sabtu, mengatakan tiga orang warga binaan mendapatkan remisi Hari Raya Idul Fitri adalah kasus pencurian dan penipuan, masing-masing pengurangan masa tahanannya satu bulan dan langsung bebas.

"Remisi ini merupakan bagian dari upaya untuk memberikan motivasi kepada narapidana agar terus memperbaiki diri, serta kembali menjadi warga negara yang baik setelah menjalani masa pidana," ujarnya.

Julandra menyebutkan dari 323 orang warga binaan beragama Islam, 54 orang di antaranya tidak mendapatkan remisi khusus hari raya karena belum menjalani masa hukuman enam bulan, menjalani subsider, dan proses pengusulan atau perbaikan.

Ia menyampaikan dari 275 orang warga binaan mendapatkan remisi itu terdiri dari berbagai kasus, di antaranya narkotika, perdagangan orang, penebangan liar, pidana umum dan ada pula kasus tindak pidana korupsi.

Dari 275 orang warga binaan yang mendapatkan pengurangan masa pidana, lanjut Julandra, mereka mendapatkan remisi mulai 15 hari, satu bulan hingga dua bulan.

"Remisi khusus ini diberikan sebagai bentuk penghargaan atas perilaku baik dan kepatuhan yang telah ditunjukkan oleh para narapidana selama menjalani masa pidana," katanya.

Seperti yang disampaikan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, kata Julandra, pemberian remisi penting sebagai bagian dari sistem pembinaan dan merupakan wujud nyata dari komitmen pemerintah dalam menciptakan sistem pemasyarakatan yang lebih humanis.

"Remisi ini diharapkan dapat membawa dampak positif, dan para narapidana yang mendapatkan remisi dapat lebih bersemangat dalam menjalani hidup mereka ke depan, dengan harapan dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan produktif setelah menjalani masa pidana," tutur Julandra.

Kupang -

Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) mengungkap sejumlah temuan kasus tindak pidana kekerasan seksual dan eksploitasi anak oleh mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja. Ada tujuh temuan berdasarkan hasil empat langkah penanganan Komnas HAM.

Langkah-langkah penanganan tersebut adalah, melakukan koordinasi dan permintaan keterangan kepada Direktorat Tindak Pidana PPA dan PPO Bareskrim Polri serta Ditreskrimum Polda NTT terkait penyelidikan dan penyidikan kasus tersebut.

"Meminta keterangan dua korban anak (13 tahun dan 16 tahun), orang tua korban anak (6 tahun), dan satu tersangka yang membantu Saudara Fajar dalam melakukan tindak pidana kekerasan seksual dan eksploitasi terhadap anak," ujar Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Komnas HAM Uli Parulian Sihombing dalam siaran pers yang diterima detikBali, Sabtu (29/3/2025).

Temuan-temuan tersebut di antaranya, Fajar memanfaatkan aplikasi MiChat untuk mencari korban. Selain itu, diduga ada peran pelaku lain dalam kasus tersebut, selain dua tersangka yang telah ditetapkan.

"Fajar menggunakan perantara Saudari V untuk mencari anak di bawah umur. Saudari V kemudian meminta Saudari F (tersangka, usia 20 tahun) untuk mengaku sebagai anak Sekolah Menengah Pertama kepada Saudari Fajar," ungkap Uli.

Berdasarkan sejumlah temuan tersebut, Komnas HAM menegaskan telah terjadi pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Fajar. Menurut Uli, Fajar selaku aparat penegak hukum saat itu menggunakan relasi kuasa untuk mencabuli korban yang masih berusia 6 tahun.

"Kemudian merekam aktivitas pencabulan tersebut dan menyebarluaskan hasil rekaman tersebut," ujar Uli.

Bentuk perbuatan melanggar HAM lainnya adalah tindakan asusila yang dilakukan oleh Fajar terhadap dua korban remaja, yang masing-masing berusia 13 dan 16 tahun.

"Eksploitasi yang dilakukan oleh Saudara Fajar patut diduga terlaksana secara sistematis dan melibatkan perantara yang harus diungkap keberadaan dan peran sertanya oleh Polda NTT dalam terjadinya tindak pidana kekerasan seksual dan eksploitasi terhadap anak oleh Saudara Fajar," kata Uli.

Berdasarkan hal itu, Komnas HAM menilai Fajar telah melakukan pelanggaran berat terhadap hak anak untuk mendapatkan rasa aman dan bebas dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan seksual, dan eksploitasi.

Hal itu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Maka dari itu, Komnas HAM memberikan sejumlah rekomendasi tindak lanjut kasus kepada Kapolri, Gubernur NTT, Wali Kota Kupang, serta Kementerian Komunikasi dan Digital.

Temuan-temuan tersebut dan rekomendasi Komnas HAM tersebut dibenarkan oleh Koordinator Sub Komisi Pemajuan Komnas HAM, Anis Hidayah. "Ya (kami yang mengeluarkan temuan dan rekomendasi), maaf saya masih buka puasa," kata Anis singkat saat dikonfirmasi detikBali, Sabtu malam.

(hsa/gsp)

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menemukan bahwa salah satu korban cabul eks Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma, terinfeksi penyakit menular seksual (PMS).

Koordinator Subkomisi Penegakan HAM, Uji Parulian Sihombing menyampaikan temuan lembaganya dalam keterangan tertulis, Jumat (28/3).

"Hasil pemeriksaan kesehatan terhadap salah satu korban anak positif terinfeksi penyakit menular seksual," kata Uli. Dia tak merinci usia korban.

Dari temuan itu, Uli mengatakan Komnas HAM mendesak Polri supaya Fajar menjalani pemeriksaan secara menyeluruh, terutama soal penyakit menular seksual.

Korban dari eks Kapolres Ngada itu ada tiga anak berusia 6 tahun, 13 tahun, dan 16 tahun.

Fajar berhubungan dengan korban berusia 16 tahun melalui perantara aplikasi MiChat. Korban anak berusia 16 tahun itu juga menjadi perantara, membawa korban berusia 13 tahun ke Fajar.

"Fajar juga melakukan tindakan asusila terhadap anak berusia 16 (enam belas) tahun yang ditemui melalui MiChat dan anak berusia 13 (tiga belas) tahun melalui perantara anak usia 16 (enam belas) tahun," ujar Uli.

Laporan Komnas HAM juga mengungkap sosok perempuan berinisial V yang berperan membawa perempuan berinisial F berusia 20 tahun ke Fajar.

SHDR alias Stefani alias Fani alias F, kini turut menjadi tersangka kasus kekerasan seksual bersama Fajar.

Melalui Fani, Fajar memesan anak di bawah umur berusia 6 tahun yang kemudian dibawa pada 11 Juni 2024 ke Hotel Kristal.

Saat itu, kata Uli, Fajar mengaku senang bermain dengan anak-anak sehingga Fani tidak mengetahui jika laki-laki itu mencabuli korban anak berusia 6 tahun, merekam hingga mengunggah video ke salah satu situs porno.

Komnas HAM juga mengungkapkan tercatat tujuh kali pemesanan kamar di beberapa hotel di Kota Kupang atas nama Fajar.

Selain itu, ada satu kali pemesanan kamar di hotel di Kota Kupang atas nama seorang laki-laki berinisial FD yang dilakukan pada 25 Januari 2025.

Dari temuan itu pula Komnas HAM mendesak Polda NTT agar mengungkap para perantara yang terlibat dalam kasus kekerasan seksual AKBP Fajar seperti perempuan berinisial V dan laki-laki berinisial FD.

"Menemukan dan mengungkap peran saudari V yang diduga perantara dan penyedia jasa layanan untuk Fajar. Menemukan dan mengungkap peran Fangki Dae sebagai nama yang dipakai oleh saudara Fajar ketika memesan kamar pada 25 Januari 2025," ujar Uli dalam keterangan tertulis.

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, Komnas HAM menegaskan Fajar telah melakukan pelanggaran berat HAM terhadap anak untuk mendapatkan rasa aman dan bebas dari tindak kekerasan termasuk kekerasan seksual dan eksploitasi anak.

Uli menjelaskan kekerasan seksual dan eksploitasi anak yang dilakukan Fajar menggunakan relasi kekuasaan yang dimiliki sebagai seorang aparat penegak hukum.

JAKARTA - Kronologi penangkapan dua warga negara (WN) China berinisial FN dan GC diungkapkan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Imigrasi Saffar Muhammad Godam. FN dan GC yang dicari Pemerintah China terkait kasus kejahatan ekonomi.

Penangkapan itu merupakan respons atas permintaan yang disampaikan oleh Kedutaan Besar China kepada Ditjen Imigrasi melalui nota diplomatik. Saffar Muhammad Godam menyebutkan FN dan GC dikenakan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011.

Pasal tersebut menentukan bahwa tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi dan cekal dapat juga dilakukan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia karena berusaha menghindarkan diri dari ancaman dan pelaksanaan hukuman di negara asalnya.

Godam menyebutkan, Pemerintah China melalui Atase Kepolisian yang berada di Indonesia menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemen Imipas) dalam hal pengamanan dan pemulangan atau deportasi FN dan GC.

Dia menjelaskan, Ditjen Imigrasi berkomitmen untuk bekerja sama dengan stakeholders terkait dalam penegakan hukum dan investigasi bersama (joint investigation), sesuai arahan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.

?Keberhasilan pengamanan dua WNA tersebut tidak lepas dari koordinasi dan kerja sama yang baik antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah RRT (China, red) dalam penanganan pelaku tindak kriminal. Imigrasi tidak menoleransi WNA yang melanggar hukum, kami tidak segan-segan untuk menindak tegas,? ujar Saffar dalam keterangannya, Sabtu (29/3/2025).

Sementara itu, Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Yuldi Yusman menjelaskan FN dan GC diamankan di dua lokasi berbeda di Jakarta Selatan. Pada Sabtu, 15 Maret 2025, berdasarkan hasil analisis dari teknologi pengenal wajah (face recognition), Tim dari Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian (Wasdakim) melakukan pengawasan ke sebuah alamat di bilangan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan yang diduga menjadi tempat tinggal kedua WNA.

Saat itu, Tim hanya mendapati FN. ?Ketika tim kami sampai, hanya ada FN. Dia menginformasikan bahwa GC sedang di daerah Pantai Indah Kapuk (PIK). Kemudian kami ketahui bahwa FN dan GC telah tinggal di alamat tersebut selama tiga tahun. Kami kemudian membawa FN ke Ditjen Imigrasi untuk meminta keterangan lebih lanjut,? ucap Yuldi.

Tim kemudian mencoba mendatangi kantor dimaksud di daerah PIK namun GC tidak ditemukan. Sekretaris GC, NT menyatakan akan kooperatif dan melaporkan keberadaan GC pada kesempatan pertama apabila telah ditemukan.

Berdasarkan pemeriksaan lebih lanjut terhadap FN, diketahui bahwa yang bersangkutan merupakan investor di PT. NCP dan menggunakan visa serta izin tinggal untuk bekerja di PT. PRS. FN mengaku memang tinggal bersama GC di kediaman Kebayoran Baru, namun tidak tahu banyak tentang keberadaan GC.

Keesokan harinya, Minggu, 16 Maret 2025, Ditjen Imigrasi menerima informasi mengenai lokasi keberadaan GC yang masih berada di sekitar Jakarta Selatan. Tim kemudian menuju lokasi yang diduga sebagai tempat persembunyian GC.

Berdasarkan informasi di lapangan, diketahui bahwa alamat tersebut merupakan tempat tinggal WN China atas nama YW yang telah tinggal di sana selama kurang lebih lima tahun. Saat petugas tiba, YW diketahui sedang berada di Singapura.

Asisten YW yang berhasil ditemui menginformasikan bahwa sejak malam sebelumnya ada seorang tamu asing yang menginap di rumah tersebut. Dari hasil konfirmasi kepada asisten rumah tangga (ART) dan asisten YW, tamu tersebut berhasil diidentifikasi sebagai GC.

Petugas langsung mengamankan dan membawa GC ke Ditjen Imigrasi. GC dan FN diketahui menggunakan Izin Tinggal Terbatas Tenaga Kerja Asing (ITAS TKA). Saat ini, kedua pelaku kejahatan ekonomi tersebut menghuni Ruang Detensi Direktorat Jenderal Imigrasi dikarenakan tidak memiliki dokumen yang sah Biro Keamanan Publik Xiangshui di Tiongkok telah mengeluarkan Surat Perintah Penahanan dan Sertifikat Pembatalan Paspor mereka pada tanggal 4 Maret 2025.

Mereka akan dipulangkan ke China pada Kamis, 27 Maret 2025 dengan maskapai China Eastern Airlines pada pukul 23.45 WIB. ?Imigrasi akan melakukan pengembangan terkait dengan perusahaan yang menjadi sponsor kedua pelaku, apabila bersalah akan kami tindak juga," pungkasnya.

Penerapan hukum Islam yang turut ditetapkan sebagai salah satu jenis hukum yang berlaku di Indonesia saat ini menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat.

Indonesia memang tidak menerapkan hukum Islam secara menyeluruh dalam kehidupan bernegara, melainkan nilai-nilai yang terkandung dalam Islam diterapkan dalam hukum positif baik di tataran Undang-undang hingga tingkat Peraturan Daerah (Perda).

Penerapan syariat Islam yang diejawantahkan dalam peraturan di Indonesia memiliki sejarah yang sangat panjang. Di lapangan, hukum positif Indonesia yang dipengaruhi hukum syariah Islam ada di tataran produk UU hingga peraturan daerah (Perda).

Jika di tarik ke belakang, Indonesia sudah membuat hukum bernuansa Islami sejak tahun 1974 dengan dikeluarkannya Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Aturan ini menyatakan sahnya perkawinan hanya dapat diperoleh apabila sah menurut agama.

Pasca Orde Baru, peraturan-peraturan daerah (Perda) juga mulai marak yang menempatkan syariat sebagai rujukan utama. Perda syariah itu muncul mulai dari Aceh, Bulukumba, Padang, Solok, Pasaman Barat, Depok, Cianjur, Kota Cianjur, Garut, Tasikmalaya, Banjar Baru, Enrekang, Gowa hingga Maros.

Ayu Saputri (32) seorang karyawan swasta mengaku tak setuju jika ada peraturan bernuansa syariat Islam malah mendiskriminasi aktivitas perempuan. Ia menyoroti di beberapa daerah sempat ada Perda yang melarang perempuan keluar malam hingga wajib keluar rumah dengan berbusana Muslim.

Baginya, perda-perda seperti demikian cenderung diskriminatif dan menjadikan perempuan sebagai objek sehingga membatasi hak.

"Kan ada tuh Perda yang ngelarang perempuan keluar rumah sampai Perda soal berbusana tertentu bagi perempuan. Kalau itu tidak setuju. Karena membatasi hak kita juga. Apalagi Indonesia kan beragam, bagaimana dengan yang agama non Islam?" kata Ayu kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (22/3).

Diketahui Provinsi Gorontalo sempat mengeluarkan Perda Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pencegahan Maksiat yang salah satu pasalnya mengatur perempuan dilarang berjalan sendirian atau berada di luar rumah tanpa ditemani muhrimnya pada pukul 24.00 sampai dengan pukul 04.00 waktu setempat.

Kemudian Perda ini juga mengatur setiap perempuan di tempat umum wajib berbusana sopan.

Kemudian terdapat aturan yang dianggapnya mendiskriminasi perempuan dalam berpakaian seperti Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 mengatur tentang pakaian Islami, termasuk jilbab, yang harus menutup aurat. Kemudian terdapat Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pembangunan Tata Nilai Kehidupan Kemasyarakatan Yang Berlandaskan Pada Ajaran Agama Islam Dan Norma-norma Sosial Masyarakat yang mengatur wajib berpakaian yang menutupi batasan aurat sesuai dengan ajaran agama Islam jika sudah akil baligh.

Ayu berpendapat ajaran Islam justru mengutamakan peningkatan derajat dan martabat perempuan, bukan memandang perempuan sebagai komoditas dan seperti dibatasi haknya.

Baginya, merasa tak adil apabila peraturan berbau syariah memandang perempuan sebagai penyangga moral sehingga penegakan moralitas di masyarakat harus dimulai dari perempuan.

"Masa yang ditarget perempuan terus, harusnya kan setara antara laki-laki dan perempuan. Perempuan tak boleh jadi objek. Harus kedua belah pihak [yang diatur] jika ingin membuat aturan. Islam kan ngajarin kepada laki-laki dan perempuan agar menjadi manusia bermoral," kata Ayu.

Meski begitu, Ayu mendukung pelbagai Perda yang dikeluarkan pemda yang banyak membela hak perempuan.

Ia mencontohkan Pemprov Jawa Timur sempat mengeluarkan Perda Nomor 9 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Kemudian Kota Bekasi juga mengeluarkan Perda Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan.

Baginya, contoh Perda tersebut justru cocok memiliki semangat 'Perda Syariat Islam' karena isinya mengedepankan perempuan sebagai kelompok rentan dan tertindas yang menjadi kepedulian Islam.

"Islam mengajarkan memuliakan perempuan juga kan, bukan mendiskriminasi. Perda yang nuansa memuliakan dan melindungi perempuan seperti di Jatim dan Bekasi itu justru yang betul-betul Perda syariah," kata dia.

Di sisi lain, Mareta Putri (25), perawat di salah satu rumah sakit swasta, sependapat jika hukum berdasarkan nilai Islam diterapkan di Indonesia. Ia mencontohkan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang melarang pernikahan beda agama tak perlu diubah lagi.

Baginya, aturan ini sudah didasari dengan ajaran agama Islam untuk menikahi sesamanya.

"Setuju aja kalau sesuai syariat Islam. Misalnya saya setuju dengan UU Perkawinan. Karena sudah sesuai dengan ajaran agama. Juga harus jelas pencatatannya," kata Mareta, Selasa (25/3).

Selain itu, Mareta juga setuju dengan konsep hukum perbankan syariah yang ditetapkan pada aktivitas bank. Baginya, ajaran Islam melarang riba sehingga dibutuhkan alternatif bank yang sesuai konsep syariat Islam.

Mareta juga setuju dengan penerapan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Melalui UU tersebut Baznas menjadi lembaga yang memiliki kewenangan dominan dalam mengelola rukun Islam ketiga tersebut.

Baginya, lembaga zakat seharusnya bisa diperluas lagi hingga ke tingkat desa-desa lantaran bisa membantu orang miskin di skala yang lebih mikro.

"Konsep Islam berzakat itu sangat bagus. Terutama untuk membantu orang miskin. Itu di bentuk aja [lembaga zakat] sampai tingkat desa atau RW gitu, kan bisa berdampak banyak banyak orang miskin di tiap level bawah. Jadi lebih dekat membantunya" kata dia.

Sementara Rini Suryati (55) seorang pegawai swasta, juga setuju dengan konsep hukum berdasarkan syariat Islam dengan kondisi tertentu.

Semisal ia mendukung UU tentang Perkawinan lantaran sudah sesuai ajaran agama jika menikah harus dengan agama yang sama. Selain itu, Rini juga menyinggung ada fatwa MUI Nomor 4 tahun 2005 juga menegaskan bahwa perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah.

"Mengenai hukum pernikahan beda agama, dalam ajaran Islam wanita maupun laki-laki tidak boleh menikah dengan yang tidak beragama Islam. Secara pribadi aku masih setuju pernikahan seagama, karena menyangkut ibadah dan anak-anak," kata Rini.

Akan tetapi, Rini tak setuju dengan Perda yang bernuansa syariat Islam yang batasi aktivitas perempuan. Ia menolak jika ada aturan yang dibuat pemerintah seperti kewajiban berbusana muslim.

Baginya, ajaran Islam selalu menekankan upaya peningkatan derajat dan martabat perempuan.

"Menurutku sebagai ibu,istri yang bekerja Perda bernuansa syariah mengenai perempuan malah marjinalisasi perempuan," kata Rini.

Peneliti SETARA Institute Sayyidatul Insiyah menilai banyak peraturan yang berbau syariah di pelbagai daerah Indonesia belakangan ini muncul lantaran di latar belakangi oleh gejala favoritisme terhadap kelompok tertentu sehingga kelompok lain di eksklusi atau dipinggirkan.

Ia mengatakan gejala favoritisme ini muncul di daerah-daerah yang memiliki nilai atau paham keagamaan tertentu yang dianut oleh mayoritas warganya. Alhasil, gejala favoritisme ini kemudian mendasari lahirnya peraturan kebijakan yang ternyata ketika diimplementasikan diskriminatif.

"Kami juga menyebut itu adalah bentuk favoritisme gitu. Bagaimana tindakan dari pemerintah itu memang seolah memfavoritkan, memfavoritismekan salah satu agama tertentu gitu," kata Insiyah kepada CNNIndonesia.com.

Insiyah menilai Perda syariah menjadi masalah jika Perda dijadikan alasan untuk mengistimewakan satu kelompok masyarakat di satu locus tertentu atas kelompok yang lain dalam konteks itu minoritas.

Ia kemudian mengungkapkan riset yang dilakukan SETARA menemukan beberapa peraturan yang cukup diskriminatif terhadap kelompok minoritas agama atau kepercayaan tertentu lantaran didominasi oleh kepentingan politik dari sang kepala daerah di kawasan tersebut.

Ia mengatakan biasanya kepala daerah ketika berkampanye sudah meneken kontrak politik dengan kelompok mayoritas, baik agama, suku atau ras tertentu yang berada di daerahnya. Ketika terpilih, kemudian kepala daerah membuat peraturan yang isinya hanya menguntungkan kelompok tersebut dan mendiskriminasi kelompok lain.

"Peristiwa yang menyerang teman-teman Ahmadiyah di Kabupaten Sintang beberapa waktu lalu, itu kental sekali dengan unsur-unsur kepentingan politis daripada beberapa kelompok-kelompok tertentu seperti itu. Jadi memang itu, dan biasanya memang kepentingan politis itu ya memang biasanya terjadi di masyarakat yang memang mayoritasnya didominasi oleh agama tertentu gitu," kata dia.

Insiyah beranggapan munculnya Perda syariah ini lantaran negara belum cukup mampu untuk menempatkan posisi pada bagian mana agama harus diadopsi dalam sebuah regulasi.

Ia juga menyangsikan klaim jika Perda syariah yang ditetapkan dianggap bisa melindungi kalangan minoritas. Ia mencontohkan Perda syariah di Aceh ditemukan masih menimbulkan diskriminasi bagi kalangan minoritas di kawasan tersebut.

"Karena biasanya itu tadi, Perda yang didasarkan pada agama tertentu itu sangat mungkin untuk berdampak diskriminasi, baik itu terhadap masyarakat dengan agama tersebut gitu ya, atau bahkan untuk teman-teman minoritas agama kepercayaan lainnya," kata dia.

Guru Besar Hukum Islam UIN Jakarta Ahmad Tholabi Kharlie berpendapat sepanjang Perda bernuansa syariah tidak melanggar prinsip dasar seperti diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka semestinya tidak ada persoalan berarti.

"Sebaliknya, apapun Perda, tak terkecuali perda bernuansa syariah bertentangan dengan ketentuan tersebut akan menjadi masalah" kata Tholabi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (25/3).

Tholabi mengatakan salah satu ciri khas Perda yakni pengejawantahan dari peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah.

Tholabi pun merinci jenis-jenis Perda cukup beragam. Di antaranya Perda yang mengatur pajak daerah, retribusi daerah, tata ruang wilayah daerah, APBD, Rencana Program Jangka Menengah Daerah, Perangkat Daerah, Pemerintahan Desa, hingga Perda tentang pengaturan umum lainnya.

Ia mengatakan Perda yang bernuansa syariah dapat dikualifikasikan ke dalam pengaturan umum lainnya.

"Secara prinsip perda atau Perkada dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan atau kesusilaan," kata dia.

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Muslim Indonesia Makassar, Fahri Bachmid berpendapat penerapan hukum Islam dalam masyarakat modern juga menghadapi berbagai tantangan. Globalisasi, pluralisme, dan perbedaan interpretasi menjadi tantangan bagi penerapan hukum Islam di Indonesia.

Oleh karena itu, ia menilai penting bagi umat Islam untuk terus memperdalam pemahaman tentang hukum Islam, mengadaptasi ajarannya dengan konteks zaman, serta mengedepankan prinsip toleransi.

"Dengan cara ini, hukum Islam dapat terus memberikan kontribusi konstruktif dalam membangun masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan beradab," kata dia kepada CNNIndonesia.com.

Fahri menilai pada hakikatnya Hukum Islam sebagai sebuah pedoman yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk aspek ibadah, dan mu'amalah. Baginya, Hukum Islam juga mempunyai orientasi dan fungsi yang sangat esensial dalam kehidupan masyarakat.

"Ini berguna untuk mengatur, menjaga, dan memajukan masyarakat, basisnya adalah untuk menjamin keadilan dan kesejahteraan bagi semua orang," kata Fahri.

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mengamankan FN dan GC, dua warga negara China yang dicari pemerintah Negeri Panda karena terkait kasus kejahatan ekonomi.

Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Ditjen Imigrasi Kementerian Imipas RI Yuldi Yusman mengungkapkan tindakan tersebut merupakan respons atas permintaan yang disampaikan oleh Kedutaan Besar Republik Rakyat China kepada Ditjen Imigrasi RI melalui nota diplomatik.

"FN dan GC diamankan di dua lokasi berbeda di Jakarta Selatan," ujar Yuldi di Jakarta, Sabtu.

Pada Sabtu (15/3), ia menjelaskan berdasarkan hasil analisis dari teknologi pengenal wajah (face recognition), Tim dari Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian melakukan pengawasan ke sebuah alamat di bilangan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang diduga menjadi tempat tinggal kedua warga negara asing (WNA).

Saat itu, Tim hanya mendapati FN. FN menginformasikan bahwa GC sedang di daerah Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara, dan diketahui bahwa FN dan GC telah tinggal di alamat tersebut selama tiga tahun.

Selanjutnya, Tim kemudian membawa FN ke Ditjen Imigrasi untuk meminta keterangan lebih lanjut.Dia menuturkan Tim selanjutnya mencoba mendatangi kantor dimaksud di daerah PIK, namun GC tidak
ditemukan.

Sekretaris GC, NT, disebutkan telah menyatakan akan kooperatif dan melaporkan keberadaan GC pada kesempatan pertama apabila telah ditemukan.

FN merupakan investor di PT NCP dan menggunakan visa serta izin tinggal untuk bekerja di PT PRS.

FN mengaku memang tinggal bersama GC di kediaman Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, namun tidak tahu banyak tentang keberadaan GC.

Keesokan harinya, Minggu (16/3), Ditjen Imigrasi menerima informasi mengenai lokasi keberadaan GC yang masih berada di sekitar Jakarta Selatan. Tim kemudian menuju lokasi yang diduga sebagai tempat persembunyian GC.

Alamat tersebut merupakan tempat tinggal warga negara China atas nama YW yang telah tinggal di sana selama lima tahun. Saat petugas tiba, YW sedang berada di Singapura.

Asisten YW menginformasikan bahwa sejak malam sebelumnya, ada seorang tamu asing yang menginap, diidentifikasi sebagai GC.

Petugas langsung mengamankan dan membawa GC ke Ditjen Imigrasi. GC dan FN diketahui menggunakan Izin Tinggal Terbatas Tenaga Kerja Asing (ITAS TKA).

Saat ini kedua pelaku kejahatan ekonomi tersebut menghuni Ruang Detensi Ditjen Imigrasi dikarenakan tidak memiliki dokumen yang sah.

Biro Keamanan Publik Xiangshui di Tiongkok disebutkan telah mengeluarkan Surat Perintah Penahanan dan Sertifikat Pembatalan Paspor mereka pada 4 Maret 2025.

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) RI mengamankan FN dan GC, dua warga negara (WN) China yang dicari pemerintah Negeri Panda karena terkait kasus kejahatan ekonomi.

Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Ditjen Imigrasi Kementerian Imipas RI Yuldi Yusman mengungkapkan tindakan tersebut merupakan respons atas permintaan yang disampaikan oleh Kedutaan Besar Republik Rakyat China kepada Ditjen Imigrasi RI melalui nota diplomatik.

"FN dan GC diamankan di dua lokasi berbeda di Jakarta Selatan," ujar Yuldi dalam keterangan tertulis yang dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Pada Sabtu (15/3), ia menjelaskan berdasarkan hasil analisis dari teknologi pengenal wajah (face recognition), Tim dari Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian melakukan pengawasan ke sebuah alamat di bilangan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang diduga menjadi tempat tinggal kedua warga negara asing (WNA).

Saat itu, Tim hanya mendapati FN. FN menginformasikan bahwa GC sedang di daerah Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara, dan diketahui bahwa FN dan GC telah tinggal di alamat tersebut selama tiga tahun.

Selanjutnya, Tim kemudian membawa FN ke Ditjen Imigrasi untuk meminta keterangan lebih lanjut.Dia menuturkan Tim selanjutnya mencoba mendatangi kantor dimaksud di daerah PIK, namun GC tidak
ditemukan.

Sekretaris GC, NT, disebutkan telah menyatakan akan kooperatif dan melaporkan keberadaan GC pada kesempatan pertama apabila telah ditemukan.

Berdasarkan pemeriksaan lebih lanjut terhadap FN, diketahui bahwa yang bersangkutan merupakan investor di PT NCP dan menggunakan visa serta izin tinggal untuk bekerja di PT PRS.

Yuldi menyebutkan bahwa FN mengaku memang tinggal bersama GC di kediaman Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, namun tidak tahu banyak tentang keberadaan GC.

Keesokan harinya, Minggu (16/3), Ditjen Imigrasi menerima informasi mengenai lokasi keberadaan GC yang masih berada di sekitar Jakarta Selatan. Tim kemudian menuju lokasi yang diduga sebagai tempat persembunyian GC.

Berdasarkan informasi di lapangan, diketahui bahwa alamat tersebut merupakan tempat tinggal warga negara China atas nama YW yang telah tinggal di sana selama kurang lebih lima tahun. Saat petugas tiba, YW diketahui sedang berada di Singapura.

Asisten YW yang berhasil ditemui menginformasikan bahwa sejak malam sebelumnya, ada seorang tamu asing yang menginap di rumah tersebut. Dari hasil konfirmasi kepada asisten rumah tangga (ART) dan asisten YW, tamu tersebut berhasil diidentifikasi sebagai GC.

Petugas, sambung dia, langsung mengamankan dan membawa GC ke Ditjen Imigrasi. GC dan FN diketahui menggunakan Izin Tinggal Terbatas Tenaga Kerja Asing (ITAS TKA).

Saat ini kedua pelaku kejahatan ekonomi tersebut menghuni Ruang Detensi Ditjen Imigrasi dikarenakan tidak memiliki dokumen yang sah. Biro Keamanan Publik Xiangshui di Tiongkok disebutkan telah mengeluarkan Surat Perintah Penahanan dan Sertifikat Pembatalan Paspor mereka pada 4 Maret 2025.

Selanjutnya, mereka dipulangkan ke China pada Kamis (27/3) dengan maskapai China Eastern
Airlines pada pukul 23:45.

“Imigrasi akan melakukan pengembangan terkait dengan perusahaan yang menjadi sponsor kedua pelaku, apabila bersalah akan kami tindak juga”, ujarnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Imigrasi Saffar Muhammad Godam menyebutkan FN dan GC dikenakan Pasal 75 Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2011.

Pasal tersebut menentukan bahwa tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi dan cekal dapat juga dilakukan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia karena berusaha menghindarkan diri dari ancaman dan pelaksanaan hukuman di negara asalnya.

Dia mengatakan bahwa pemerintah China melalui Atase Kepolisian yang berada di Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Imipas RI dalam hal pengamanan dan pemulangan atau deportasi FN dan GC.

Ditjen Imigrasi, kata dia, berkomitmen untuk bekerja sama dengan pemangku kepentingan terkait dalam penegakan hukum dan investigasi bersama (joint investigation), sesuai arahan Menteri Imipas RI

Keberhasilan pengamanan dua WNA tersebut, menurut Godam, tidak terlepas dari koordinasi dan kerja sama yang baik antara pemerintah Indonesia dan pemerintah China dalam penanganan pelaku tindak kriminal.

"Imigrasi tidak menoleransi WNA yang melanggar hukum. Kami tidak segan-segan untuk menindak tegas,” ucap Godam.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Azhari
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) RI mengamankan FN dan GC, dua warga negara (WN) China yang dicari pemerintah Negeri Panda karena terkait kasus kejahatan ekonomi.

Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Ditjen Imigrasi Kementerian Imipas RI Yuldi Yusman mengungkapkan tindakan tersebut merupakan respons atas permintaan yang disampaikan oleh Kedutaan Besar Republik Rakyat China kepada Ditjen Imigrasi RI melalui nota diplomatik.

"FN dan GC diamankan di dua lokasi berbeda di Jakarta Selatan," ujar Yuldi dalam keterangan tertulis yang dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Pada Sabtu (15/3), ia menjelaskan berdasarkan hasil analisis dari teknologi pengenal wajah (face recognition), Tim dari Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian melakukan pengawasan ke sebuah alamat di bilangan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang diduga menjadi tempat tinggal kedua warga negara asing (WNA).

Saat itu, Tim hanya mendapati FN. FN menginformasikan bahwa GC sedang di daerah Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara, dan diketahui bahwa FN dan GC telah tinggal di alamat tersebut selama tiga tahun.

Selanjutnya, Tim kemudian membawa FN ke Ditjen Imigrasi untuk meminta keterangan lebih lanjut.Dia menuturkan Tim selanjutnya mencoba mendatangi kantor dimaksud di daerah PIK, namun GC tidak
ditemukan.

Sekretaris GC, NT, disebutkan telah menyatakan akan kooperatif dan melaporkan keberadaan GC pada kesempatan pertama apabila telah ditemukan.

Berdasarkan pemeriksaan lebih lanjut terhadap FN, diketahui bahwa yang bersangkutan merupakan investor di PT NCP dan menggunakan visa serta izin tinggal untuk bekerja di PT PRS.

Yuldi menyebutkan bahwa FN mengaku memang tinggal bersama GC di kediaman Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, namun tidak tahu banyak tentang keberadaan GC.

Keesokan harinya, Minggu (16/3), Ditjen Imigrasi menerima informasi mengenai lokasi keberadaan GC yang masih berada di sekitar Jakarta Selatan. Tim kemudian menuju lokasi yang diduga sebagai tempat persembunyian GC.

Berdasarkan informasi di lapangan, diketahui bahwa alamat tersebut merupakan tempat tinggal warga negara China atas nama YW yang telah tinggal di sana selama kurang lebih lima tahun. Saat petugas tiba, YW diketahui sedang berada di Singapura.

Asisten YW yang berhasil ditemui menginformasikan bahwa sejak malam sebelumnya, ada seorang tamu asing yang menginap di rumah tersebut. Dari hasil konfirmasi kepada asisten rumah tangga (ART) dan asisten YW, tamu tersebut berhasil diidentifikasi sebagai GC.

Petugas, sambung dia, langsung mengamankan dan membawa GC ke Ditjen Imigrasi. GC dan FN diketahui menggunakan Izin Tinggal Terbatas Tenaga Kerja Asing (ITAS TKA).

Saat ini kedua pelaku kejahatan ekonomi tersebut menghuni Ruang Detensi Ditjen Imigrasi dikarenakan tidak memiliki dokumen yang sah. Biro Keamanan Publik Xiangshui di Tiongkok disebutkan telah mengeluarkan Surat Perintah Penahanan dan Sertifikat Pembatalan Paspor mereka pada 4 Maret 2025.

Selanjutnya, mereka dipulangkan ke China pada Kamis (27/3) dengan maskapai China Eastern
Airlines pada pukul 23:45.

“Imigrasi akan melakukan pengembangan terkait dengan perusahaan yang menjadi sponsor kedua pelaku, apabila bersalah akan kami tindak juga”, ujarnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Imigrasi Saffar Muhammad Godam menyebutkan FN dan GC dikenakan Pasal 75 Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2011.

Pasal tersebut menentukan bahwa tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi dan cekal dapat juga dilakukan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia karena berusaha menghindarkan diri dari ancaman dan pelaksanaan hukuman di negara asalnya.

Dia mengatakan bahwa pemerintah China melalui Atase Kepolisian yang berada di Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Imipas RI dalam hal pengamanan dan pemulangan atau deportasi FN dan GC.

Ditjen Imigrasi, kata dia, berkomitmen untuk bekerja sama dengan pemangku kepentingan terkait dalam penegakan hukum dan investigasi bersama (joint investigation), sesuai arahan Menteri Imipas RI

Keberhasilan pengamanan dua WNA tersebut, menurut Godam, tidak terlepas dari koordinasi dan kerja sama yang baik antara pemerintah Indonesia dan pemerintah China dalam penanganan pelaku tindak kriminal.

"Imigrasi tidak menoleransi WNA yang melanggar hukum. Kami tidak segan-segan untuk menindak tegas,” ucap Godam.

Surabaya -

Salah satu kegiatan yang seolah menjadi tradisi di Indonesia selama bulan Ramadan adalah buka bersama. Restoran hingga kafe di hotel-hotel biasanya penuh sesak saat petang menjelang magrib.

Terkadang fasilitas musala yang ada di restoran tersebut tak cukup memuat banyaknya orang yang datang. Alhasil salat magrib pun harus antre, berjubel, bahkan ada yang sengaja meninggalkan karena malas untuk berdesak-desakan menunggu giliran salat.

Lantas, bagaimana hukumnya jika seseorang ikut buka bersama tapi sengaja meninggalkan salat?

Melansir NU Online, mendirikan salat adalah suatu kewajiban bagi muslim. Maka seorang muslim tidak boleh meninggalkan shalat dengan sengaja. Banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang secara jelas menerangkan bahwa Allah memerintahkan hambanya untuk mendirikan salat. Salah satunya yakni surah al-Baqarah ayat 43:

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرَّاكِعِيْنَ

Artinya: "Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang ruku'." (QS. Al Baqarah: 43)

Pengasuh Madrasa Diniyah Hidayatul Mubtadiin, KH Muhammad Abdul Mughis mengatakan, perintah salat sudah jelas diterangkan dalam Al-Qur'an. Tapi buka bersama, sama sekali tidak ada anjuran khusus dari Nabi Muhammad SAW.

"Gara-gara buka bersama itu, lantas salat magribnya hilang, salat Isyanya sudah capek sehingga tarawihnya juga hilang. Bagaimana demikian itu? Puasanya tetap sah, karena sudah berbuka bersama," jelasnya.

"Akan tetapi kalau kita buka bersama tapi tidak salat magrib, dosa meninggalkan salat. Itu adalah dosa besar," lanjutnya.

Kiai Abdul Mughis menambahkan, orang yang meninggalkan salat dengan sengaja maka dihukumi kafir. Tidak menjadi masalah dengan buka bersama. Tapi menjadi dosa ketika salat Magrib yang merupakan kewajiban ditinggalkan.

"Bagaimana kalau sudah kadung tidak salat? Hendaknya kita meng-qada salat-salat yang kita tinggalkan itu di kemudian hari. Salat yang di-qada itu tetap jadi dosa di mata Allah. Tapi jika kita mau meng-qadanya, maka tidak akan jadi masalah dan dianjurkan dalam agama," pungkasnya.

(irb/fat)

Banjarmasin - Jurnalis Banjarbaru, Juwita (23) tewas diduga dibunuh anggota TNI AL, Jumran. Bahkan kuasa hukum Juwita, M Pajri menyebut itu sebagai kasus pembunuhan berencana.

Menurut Pajri, rencana pembunuhan Juwita terbukti mulai dari Jumran yang memesan tiket pesawat atas nama orang lain dari Balikpapan ke Banjarmasin.

"(Pembunuhan) berencana dalam hal eksekusinya, dari mau berangkat beli tiket pesawat pakai nama orang lain," kata Pajri, Sabtu (29/3/2025).

Pajri juga menuturkan hingga saat ini baru ada satu terduga pelaku. Jumran disebut tidak dibantu oleh siapapun saat melakukan pembunuhan.

Ia menyebut kasus pembunuhan Juwita diperkuat adanya bukti dari kedokteran yang menyatakan bahwa Juwita tewas dibunuh. "Dari hasil autopsinya sudah terang benderang bahwa dibunuh," sebutnya.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Kalsel Kombes Pol Adam Erwindi mengungkapkan berkas milik terduga pelaku sudah diserahkan ke Denpom Lanal Banjarmasin. "Berkas tersebut sudah diserahkan ke Pom Lanal Banjarmasin beserta barang bukti," ungkapnya.

Menurut Adam, penyidikan kasus tersebut akan dilanjutkan Pom Banjarmasin. Terkait motif, jumlah dan identitas pelaku masih dalam pendalaman.

"Masih dalam pendalaman," pungkas Adam.

(sun/des)

Jambi (ANTARA) - Sebanyak 3.569 warga binaan atau narapidana dari sepuluh lapas dan satu rutan di Provinsi Jambi menerima remisi khusus hari raya Idul Fitri 1446 Hijriah atau tahun 2025 yang diberikan pemerintah, sedangkan di Sulsel narapidana yang menerima remisi sebanyak 5.344 orang.

“Dari 3.569 narapidana yang menerima remisi khusus hari raya Idul Fitri 1446 Hijriah terbanyak dari Lapas Kelas IIA Jambi sebanyak 857 narapidana,” kata Kepala kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jambi, Hidayat, di Jambi Sabtu.

Remisi khusus diberikan kepada warga binaan yang telah mendapatkan penilaian dan berkelakuan baik selama mereka menjalani masa tahanan di dalam lapas yang kemudian dinilai serta diputuskan oleh pemerintah melalui kementerian terkait.

Selain warga binaan dari Lapas Kelas II Jambi yang menerima remisi khusus lebaran itu ada juga dari Lapas Kelas II B Muara Bulian yang mendapatkan 254 narapidana terima remisi tersebut, kemudian disusul dari Lapas LPKA kelas II Muara Bilian sebanyak 51 Anak warga binas.

Kemudian dari Lapas Perempuan Jambi ada sebanyak 156 narapidana yang terima remisi khusus Idul Fitri tahun ini, disusul dari Lapas Kelas II B Muaro Tebo ada 338 narapidana dan Lapas Kelas II B Muaro Bungo (368), Lapas kelas IIB Bangko (271), Lapas Kelas II B Kuala Tungkal (329), Lapas Kelas IIB Sarolangun (298).

Selain itu warga binaan di Lapas narkotika Kelas IIB Muara Sabak menerima 549 orang yang menerima remisi khusus lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah dan dari Rumah tahanan (Rutan) Kelas II B Sungai Penuh hanya ada 98 warga binaan yang dapat remisi khusus tersebut.

“Pemberian remisi khusus Idul Fitri 1446 Hijriah tersebut dilakukan dan dilaksanakan pada lapas atau rutan masing-masing dimana ada dua jenis remisi khusus yang mereka terima yakni RK I dan RK II,” kata Hidayat.

Sebanyak 5.344 orang narapidana di rumah tahanan maupun lembaga pemasyarakatan di Sulawesi Selatan mendapatkan remisi khusus Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijiriah/2025 Masehi.

"Kami berharap ini menjadi motivasi bagi mereka untuk terus memperbaiki diri dan siap kembali menjadi bagian produktif di masyarakat," kata Kakanwil Ditjenpas Sulsel Rudy Fernando Sianturi di Lapas Makassar, Jumat.

Rudy menyebutkan, jumlah narapidana WBP di 24 unit pelaksana teknis rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan se-Sulsel per 27 Maret 2024 telah mencapai 11.462 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 40 narapidana menerima remisi khusus I Hari Raya Nyepi.

Sementara untuk penerima remisi khusus Idul Fitri 1446H sebanyak 5.344 narapidana.

Selain itu, sebanyak 25 narapidana menerima remisi khusus II, yang memungkinkan bebas setelah masa tahanannya dikurangi.

Kepala Bidang Pelayanan Tahanan dan Pembinaan Kanwil Ditjenpas Sulsel Yohanis Varianto mengungkapkan, mayoritas warga binaan penerima remisi hari raya berasal dari kasus narkotika.

Gorontalo -

Sebanyak 371 orang narapidana (napi) di Lembaga Pemasyarakatan (lLpas) Kelas II A Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, mendapatkan remisi atau pemotongan masa tahanan khusus Idul Fitri 1446 H/2025 M. Dari remisi tersebut, empat orang di antaranya langsung bebas.

"371 warga binaan memenuhi syarat untuk mendapatkan remisi khusus Idul Fitri. Terus yang langsung bebas ada 4 orang," kata Kepala Lapas Kelas II A Gorontalo, Sulistyo Wibowo kepada detikcom, Sabtu (29/3/2025).

Pemberian remisi Idul Fitri kepada 371 warga binaan tersebut telah disetujui Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimpas) pada Jumat (28/3). Sulistyo mengatakan total 440 napi di Lapas Kelas II A Gorontalo namun yang mendapat remisi hanya 371 orang.

"Syarat itu salah satunya berkelakuan baik, telah menjalani pidana selama 6 bulan, sudah berstatus narapidana dan mengikuti program kegiatan seperti itu tolak ukurnya," ungkapnya.

"Empat narapidana dinyatakan bebas karena remisi yang mereka terima sepenuhnya mengurangi sisa masa tahanan mereka," tambahnya.

Pemberian remisi kata Sulistyo sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tentang syarat dan tata cara hak warga binaan pemasyarakatan. Selain itu merujuk pada Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Remisi Bagi Narapidana.

"Remisi ini adalah wujud penghargaan kepada warga binaan yang menunjukkan perubahan positif selama menjalani masa tahanan," bebernya.

Dia menambahkan napi yang paling banyak menerima remisi pada momen Lebaran kali ini yakni kasus narkoba sebanyak 40 orang. Selanjutnya narapidana korupsi 32 orang.

"Napi narkotika yang mendapatkan remisi khusus Idul Fitri berjumlah 40 orang dan napi korupsi 32 orang," pungkasnya.

(hsr/sar)