Banda Aceh (ANTARA) - Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem mengingatkan satuan kerja perangkat Aceh (SKPA) untuk menghindari potensi pelanggaran hukum dalam pelaksanaan program pemerintahan Aceh, karena dapat mengganggu kerja-kerja pemerintahan.

"Kita jangan terjerat hukum, dan saya sendiri tidak mau SKPA dipanggil-panggil karena akan menghambat kerja. Mari kita singkirkan hal-hal yang bisa menimbulkan temuan pada kita," kata Mualem, di Banda Aceh, Selasa.

Pernyataan itu disampaikan Mualem saat memimpin rapat pimpinan dan arahan khusus untuk pejabat di lingkungan pemerintahan Aceh, di di Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh.

Mualem menekankan, para SKPA dan ASN harus menjaga integritas dalam pelaksanaan tugas. Para pejabat, harus berhati-hati dalam menjalankan program, menghindari potensi pelanggaran hukum yang dapat menghambat kinerja pemerintahan.

"Transparansi penting dalam proses pengadaan barang dan jasa, khususnya di Unit Layanan Pengadaan (ULP), serta menghindari praktik-praktik yang dapat menimbulkan temuan hukum," ujarnya.

Selain itu, Gubernur juga menyampaikan sejumlah poin strategis yang perlu menjadi perhatian bersama, antara lain perencanaan pembangunan tepat sasaran, percepatan investasi, dan penghapusan hambatan dalam perizinan.

Dirinya meminta agar izin Hak Guna Usaha (HGU) untuk perkebunan sawit yang luas areanya melebihi ketentuan harus segera dievaluasi kembali. Hal itu karena saat ini banyak perkebunan sawit dikuasai pihak luar Aceh, dan kondisi ini tidak bisa dibiarkan berlarut.

"Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh untuk menindaklanjuti pengawasan HGU, serta memastikan langkah-langkah penertiban terhadap pelanggaran lahan," katanya.

Kemudian, lanjut Mualem, terkait pertambangan emas, segera disiapkan regulasi baru yaitu Qanun (peraturan daerah) tentang Pertambangan Rakyat, sehingga aktivitas tambang bisa dikelola sesuai ketentuan perundang-undangan.

"Karena tambang rakyat dapat menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) jika dikelola melalui koperasi dan diwajibkan membayar pajak," demikian Mualem.

Mentok, Babel (ANTARA) - Kepolisian Resor Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menguatkan kerja sama antarinstansi guna meningkatkan kualitas pengamanan di Rumah Tahanan Kelas IIB Mentok.

"Hari ini kami melakukan kunjungan ke Rumah Tahanan (Rutan) Mentok, selain melakukan pemeriksaan juga meningkatkan kerja sama dengan Komandan Kodim 0431/BB dan beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dalam upaya menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif," kata Kapolres Bangka Barat AKBP Pradana Aditya Nugraha di Mentok, Selasa.

Kunjungan ini bertujuan untuk memperkuat hubungan kerja antara aparat penegak hukum, TNI, dan pemerintah daerah, sekaligus bersama-sama meninjau langsung fasilitas yang ada di Rutan Mentok.

Kehadiran Kapolres bersama rombongan disambut hangat oleh Kepala Rutan Mentok beserta seluruh jajaran petugas.

Kegiatan dimulai dengan peninjauan menyeluruh ke berbagai fasilitas di dalam Rutan, mulai dari pintu utama, blok hunian, hingga fasilitas pelayanan yang ada.

Melalui kunjungan itu diharapkan terbentuk sinergitas antara lembaga-lembaga negara dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi masyarakat Kabupaten Bangka Barat.

Ia mengapresiasi kinerja Rutan Mentok dalam menjaga ketertiban dan keselamatan, serta berharap kerja sama yang telah terjalin dapat terus diperkuat dan berkelanjutan.

"Kegiatan ini juga menjadi kesempatan bagi seluruh pihak untuk berdiskusi lebih lanjut mengenai berbagai upaya yang dapat dilakukan guna meningkatkan pelayanan dan keamanan," katanya.

Pihaknya berupaya agar hubungan baik yang sudah terjalin selama ini bisa terus ditingkatkan dan berkelanjutan.

"Kita ingin bersama-sama menciptakan keamanan yang lebih baik dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat," katanya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menilai ketidaksetujuan Presiden Prabowo Subianto atas penerapan hukuman mati bagi koruptor mencerminkan sikap kenegarawanan yang menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dan kemanusiaan.

Pasalnya, sambung dia, apabila seseorang sudah dieksekusi mati, maka tidak ada lagi kesempatan untuk menghidupkan kembali orang tersebut jika terdapat sisa 0,1 persen kemungkinan tidak bersalah, walaupun hakim sudah menyatakan 99,9 persen orang itu terbukti bersalah.

"Sebagai Presiden, beliau tidak ingin melaksanakan hukuman mati terhadap narapidana mana saja dan kasus apa saja," ujar Yusril saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Maka dari itu, dirinya berpendapat Prabowo berbicara bukan sebagai seorang hakim, tetapi seorang negarawan serta bapak bangsa yang berjiwa besar dan mengedepankan sisi kemanusiaan daripada sisi lainnya.

Menurut Yusril, penolakan Presiden tersebut sah dan sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Ia menuturkan Undang-Undang (UU) tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) memang membuka kemungkinan bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman mati bagi terdakwa korupsi yang terbukti melakukan kejahatan tersebut dalam keadaan tertentu.

Dalam keadaan tertentu dimaksud, yakni keadaan-keadaan yang luar biasa, seperti keadaan perang, krisis ekonomi, maupun bencana nasional yang sedang terjadi.

"Itu disebut dalam UU Tipikor Nomor 20 Tahun 2001, yang saya sendiri ketika itu mewakili Presiden membahas RUU tersebut dengan DPR," tuturnya.

Meskipun UU telah membuka kemungkinan bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman mati
dalam keadaan seperti itu, sambung dia, sampai saat ini belum pernah ada penjatuhan hukuman mati terhadap terdakwa korupsi.

Selain itu, ia menambahkan bahwa apabila hakim menjatuhkan hukuman mati dan telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah, masih terbuka pula ruang bagi Presiden untuk memberikan grasi dan amnesti.

Jika grasi atau amnesti tidak diberikan, lanjut dia, eksekusi hukuman mati sepenuhnya merupakan kewenangan Kejaksaan Agung, di mana saat ini cukup banyak narapidana mati yang eksekusinya belum dilaksanakan, baik warga negara Indonesia (WNI) maupun warga negara asing (WNA).

Di sisi lain, dirinya turut menyoroti bahwa Indonesia saat ini sedang dalam masa transisi dari aturan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) lama peninggalan Belanda menuju KUHP Nasional yang akan mulai berlaku awal 2026.

Dalam KUHP Nasional, Yusril menjelaskan bahwa hukuman mati yang dijatuhkan tidak dapat langsung dilaksanakan, tetapi terpidana mati lebih dahulu harus ditempatkan dalam tahanan selama 10 tahun.

Ia mengungkapkan hal tersebut dilakukan untuk mengevaluasi narapidana sudah menyesali
perbuatannya atau tidak. Jika narapidana dinilai telah bertobat, maka hukumannya dapat diubah menjadi hukuman seumur hidup.

"Ketentuan ini berlaku bagi narapidana hukuman mati WNI atau WNA. Itu garis besarnya," ucap Yusril menambahkan.

Oleh karena itu, Menko menekankan bahwa pelaksanaan hukuman mati dalam KUHP Nasional harus diatur dengan undang-undang tersendiri, sehingga pemerintah kini sedang mempersiapkannya.

Sementara mengenai tudingan standar ganda terhadap narapidana hukuman mati WNI dan WNA, ia pun membantahnya, lantaran narapidana WNA dipindahkan ke negara asalnya untuk dipertimbangkan oleh pemerintahnya apakah akan dieksekusi mati atau tidak.

Di dalam negeri, Yusril menuturkan sikap Presiden Prabowo sangat jelas, di mana selama pemerintahannya sampai hari ini tidak ada terpidana mati yang dieksekusi oleh regu tembak, baik WNI maupun WNA.

Sebelumnya saat diwawancara oleh tujuh jurnalis senior di kediaman pribadi Presiden, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (6/4),
Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan ketidaksetujuan dia mengenai hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi karena hukuman tersebut tidak memberikan ruang koreksi apabila terdapat kesalahan dalam proses hukum.

"Hukuman mati itu final dan kita tidak bisa hidupkan dia kembali. Meski kita yakin dia 99,9 persen bersalah, mungkin saja ada satu masalah ternyata dia korban atau di-frame," kata Prabowo.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Para pemimpin dunia harus memperhatikan hukum internasional yang ada tentang penggunaan kekuatan untuk mengatasi ancaman ruang angkasa yang semakin termiliterisasi, sebuah studi baru menunjukkan.

Ruang angkasa berisiko menjadi sumber konflik maupun tempat konflik bersenjata. Untuk itu, pengaturan aktivitas militer di angkasa luar harus segera menjadi perhatian internasional.

Lebih lanjut, para pemimpin dunia harus memperhatikan hukum internasional terkait penggunaan militer dalam mengatasi ancaman ruang angkasa. Hal tersebut disorot peneliti Chris O'Meara dalam Leiden Journal of International Law, dipublikasi Rabu (26/3/2025) lalu.

"Prospek perang di luar angkasa menjadi perhatian nyata dan negara-negara menegaskan hak mereka untuk bertindak guna mempertahankan kepentingan mereka di wilayah tersebut," kata peneliti asal Fakultas Hukum University of Exeter, dikutip dari laman kampus.

Uji Coba Senjata Anti-Satelit Picu Konflik

Beberapa negara sudah melakukan uji coba senjata anti-satelit (ASAT), mulai dari Amerika Serikat, India, Rusia, dan China. Alasannya beragam, mulai dari pertahanan terhadap ancaman negara lain, mengungguli negara lain di bidang teknologi, unjuk kekuatan, dan menyingkirkan satelit yang dinonaktifkan.

O'Meara menjelaskan, uji coba senjata anti-satelit (ASAT) telah memicu ketakutan akan peperangan di ruang angkasa. Sebab, penggunaan senjata ASAT menghasilkan banyak puing ruang angkasa yang bisa merusak satelit-satelit lain di orbit. Padahal menurutnya, banyak satelit ini mendukung aktivitas manusia dan ekonomi global.

ia menambahkan, konflik di ruang angkasa bisa menjadi bencana di sana maupun di Bumi bagi warga sipil dan negara. Namun, upaya lintas negara dan organisasi saat ini dinilai gagal menahan meningkatnya persenjataan ruang angkasa.

Sementara itu dalam studi terbarunya, O'Meara menjelaskan hukum yang ada saat ini bisa bantu menjaga perdamaian dan keamanan internasional di luar atmosfer Bumi. Hukum ini berlandaskan Piagam PBB dan hukum kebiasaan internasional.

Ia menjelaskan, hukum saat ini dapat digunakan untuk membatasi kapan dan bagaimana negara dapat menargetkan satelit secara sah menggunakan teknologi ASAT. Termasuk di antaranya sebagai bentuk pertahanan.

Untuk itu, negara-negara di dunia menurutnya perlu memahami lebih jauh tentang aturan-aturan ini agar mampu melindungi aset-aset penting mereka di ruang angkasa. Dengan cara itu, berbagai negara juga bisa menyelesaikan masalah puing sampah ruang angkasa, bahaya konflik ruang angkasa bagi warga sipil, maupun menghindari konflik ruang angkasa itu sendiri.

Lebih lanjut, ia menekankan perlunya kepatuhan negara-negara terhadap hukum ini. Dengan begitu, negara bersangkutan bisa menjaga perdamaian dan keamanan internasional di Bumi dan di angkasa luar.

"Kegelisahan atas militerisasi atau 'persenjataan' di luar angkasa karenanya menjadi prioritas utama agenda internasional. Meskipun negara-negara terus mengembangkan senjata antiruang angkasa baru, kepatuhan terhadap persyaratan hukum yang ditetapkan yang dapat ditafsirkan dan diadaptasi untuk diterapkan di luar angkasa berpotensi membatasi penggunaan senjata ASAT," jelas O'Meara.

Ia menekankan, pada akhirnya, semua manusia di berbagai negara membutuhkan layanan berbasis satelit untuk beraktivitas sehari-hari, seperti untuk menunjukkan rute jalan terdekat lewat aplikasi maps maupun untuk akses internet berbasis satelit.

"Pemahaman yang lebih jelas tentang hukum ini secara langsung menjawab kekhawatiran internasional yang mendesak mengenai persenjataan di luar angkasa dan ketakutan akan perang antarnegara di wilayah tersebut. Karena kita semua bergantung pada layanan berbasis satelit dalam kehidupan sehari-hari, kejelasan yang lebih besar mengenai pembatasan hukum terhadap peperangan di luar angkasa bermanfaat bagi kita semua," sambungnya.

(twu/nwy)

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan tidak ada seseorang yang kebal hukum di Jakarta, segala tindakan yang merugikan warga harus menerima konsekuensi. Hal itu buntut kasus gangguan layanan digital JakOne Mobile Bank DKI sejak Sabtu, 29 Maret 2025 hingga saat ini.

?Tidak ada seorang pun yang kebal hukum di Jakarta. Tindakan yang merugikan warga harus menerima konsekuensi atas tindakannya," ucap Pramono dalam laman Instagram @pramonoanungw dikutip, Selasa (8/4/2025).

Pramono pun tak segan-segan agar kasus tersebut dilaporkan ke pihak Bareskrim Polri agar proses hukum tetap berjalan. Pramono juga mengultimatum jajaran Pemprov DKI Jakarta agar tidak ikut campur dalam permasalahan di Bank DKI.

"Laporkan ke Kabareskrim dan proses hukum karena ini sudah keterlaluan, enggak mungkin, enggak melibatkan orang dalam, enggak mungkin. Dan minta untuk gak boleh siapa pun di dalam internal kita terutama Pemerintah DKI ini ikut campur urusan ini. Siapa pun yang ikut campur saya akan ambil tindakan," ujarnya.

Sebelumnya, Pramono mengambil langkah tegas dengan mencopot jabatan Direktur Teknologi dan Operasional Bank DKI Amirul Wicaksono buntut gangguan layanan digital JakOne Mobile sejak Sabtu, 29 Maret 2025 hingga saat ini.

Hal itu disampaikan dalam rapat terbatas (ratas) tertutup dengan jajaran direksi Bank DKI yang dihadiri Direktur Utama (Dirut) Bank DKI Agus H. Widodo di Balaikota Jakarta.

"Jadi untuk itu saya akan putuskan pembebas tugasan Direktur IT-nya (Bank DKI, Amirul Wicaksono) segera dilakukan dan harus dilakukan sekarang," kata Pramono.

SAMARINDA, KOMPAS.com – Warga Samarinda mengeluhkan dugaan kualitas buruk bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Samarinda.

Di sisi lain, pihak Pertamina menegaskan bahwa penyaluran BBM di Kalimantan Timur sudah melewati quality control dan kualitas BBM dipastikan baik.

Berkaitan dengan ini, dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Amsari Damanik menilai, kasus ini dapat dikaji dalam ranah hukum perdata maupun pidana jika terbukti ada praktik oplosan atau kelalaian dalam distribusi BBM.

Sebelumnya, sejumlah warga mengaku kendaraan mereka mengalami kerusakan usai mengisi BBM di SPBU Juanda.

Mereka menyebut gejalanya serupa, seperti mogok mendadak, mesin tersendat, hingga tangki bahan bakar yang keruh dan mengandung endapan.

“Sudah dua kali saya bawa ke bengkel. Kata mekaniknya, bensinnya bercampur air atau solar. Motor saya mogok padahal baru seminggu diperbaiki,” ujar Walid (27), warga Loa Bakung, Selasa (8/4/2025).

Hal serupa disampaikan Yeni (34), warga Bengkuring. Ia bahkan harus tiga kali memperbaiki motornya dalam kurun waktu kurang dari sepuluh hari.

“Saya isi di SPBU yang sama kok, Motor jadi berat dan sulit hidup. Waktu dikuras, bensinnya keruh banget, kayak berlumpur gitu om” kata dia.

Menurut dosen Amsari, jika memang ada percampuran bahan bakar yang menimbulkan kerugian pada konsumen, itu termasuk perbuatan melawan hukum.

"Sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata. Setiap kerugian akibat perbuatan melanggar hukum wajib diganti,” kata Amsari saat diwawancarai Kompas.com, Selasa (8/4/2025).

Ia menjelaskan, unsur perbuatan melawan hukum mencakup tindakan melanggar hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab-akibat antara tindakan dan kerugian tersebut.

Selain itu, lanjut Amsari, perlindungan terhadap konsumen juga dijamin oleh UU No. 8 Tahun 1999.

Dalam Pasal 62 undang-undang itu, pelaku usaha yang secara sengaja memperdagangkan barang yang rusak atau tercemar bisa dipidana penjara hingga lima tahun.

“Jika SPBU tersebut berada dalam kemitraan atau pengawasan Pertamina, maka tanggung jawabnya tidak hanya secara individu, tetapi juga melekat secara korporasi. Korban berhak atas kompensasi. Tidak cukup dengan imbauan atau klarifikasi,” tambahnya.

Sebelumnya, PT Pertamina Patra Niaga telah menyatakan akan menindaklanjuti laporan warga dan melakukan pengecekan kualitas BBM di SPBU yang dimaksud.

Yerusalem/Istanbul (ANTARA) - Media lokal pada Senin mengatakan bahwa Militer Israel berencana mengizinkan bantuan kemanusiaan masuk ke Jalur Gaza setelah blokade selama seminggu di tengah kekhawatiran akan tuntutan hukum.

"Israel diperkirakan akan mengizinkan pengiriman kembali bantuan kemanusiaan ke Gaza dalam beberapa minggu, dan dalam beberapa kasus bahkan lebih cepat, setelah penghentian pasokan selama lima minggu," kata harian Yedioth Ahronoth.

Menurut surat kabar tersebut, komandan militer dan anggota parlemen Israel membahas kebutuhan mendesak untuk melanjutkan pasokan makanan ke Gaza "untuk menghindari pelanggaran hukum internasional yang dapat melibatkan tokoh militer dan politik terkemuka, khususnya mereka yang berada di Komando Selatan IDF (tentara)."

Harian tersebut mengatakan militer berencana untuk meluncurkan program percontohan, kemungkinan besar di Rafah, Gaza selatan, dalam beberapa bulan mendatang, berkoordinasi dengan organisasi bantuan internasional, tetapi tanpa peran apa pun bagi kelompok Palestina Hamas.

Mengomentari laporan tersebut, tentara Israel mengatakan bahwa mereka bertindak sesuai dengan perintah dari pimpinan politik.

“Israel tidak mentransfer dan tidak akan mentransfer bantuan apa pun ke Hamas,” imbuhnya.

Sejak 2 Maret, Israel telah menutup perlintasan perbatasan Gaza, menghentikan aliran bantuan kemanusiaan, pertolongan, dan medis ke wilayah tersebut, yang menyebabkan krisis kemanusiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya, menurut laporan pemerintah daerah dan lembaga hak asasi manusia.

Blokade tersebut merupakan bagian dari serangan baru terhadap Gaza yang telah menewaskan hampir 1.400 orang dan melukai lebih dari 3.400 lainnya sejak 18 Maret, meskipun ada gencatan senjata dan perjanjian pertukaran tahanan.

Pekan lalu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berjanji untuk meningkatkan serangan terhadap Gaza di tengah upaya untuk melaksanakan rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengusir warga Palestina dari daerah kantong tersebut.

Sumber: Anadolu

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Media: Israel akan izinkan bantuan masuk Gaza, hindari tuntutan hukum

Jakarta: Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, menilai eks guru besar UGM (Universitas Gadjah Mada) berinisial EM yang telah terbukti melakukan tindak kekerasan seksual terhadap belasan mahasiswinya tidak cukup hanya mendapat sanksi pemecatan. Sahrono mendesak kasus ini untuk dibawa ke ranah hukum.

“Sikap kampus sudah tepat dengan tidak melindungi pelaku dan memecatnya. Tapi tidak cukup sampai di sini. Selanjutnya, saya minta kepolisian agar bisa memproses kejahatan ini di ranah pidana. Saya akan pantau kasusnya," kata Sahroni dalam pernyataannya dikutip Selasa, 8 April 2025.

Sekretaris Fraksi Partai NasDem DPR RI tersebut menegaskan agar tidak ada lagi pembiaran pada pelaku kekerasan seksual. “Saat ini kasus kekerasan dan pelecehan seksual sudah terlalu banyak dilakukan dengan pelaku berlatar belakang beragam. Kita tidak bisa melakukan pembiaran lagi," tegasnya.

Sahroni juga meminta pihak kepolisian responsif menindaklanjuti dan tidak mengabaikan setiap laporan kekerasan seksual yang masuk. Aparat berwajib juga didorong memberikan tuntutan hukuman berat terhadap pelaku.

"Agar ada efek jera di masyarakat,” ujar legislator dari Dapil Jakarta III (Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu) itu.

Baca juga: Rektor Pecat Dosen Pelaku Kekerasan Seksual di Fakultas Farmasi UGM

Sebelumnya, UGM menjatuhkan sanksi terhadap salah satu dosen Fakultas Farmasi, karena yang bersangkutan melakukan tindak kekerasan seksual terhadap mahasiswa. Sanksi yang dijatuhkan tersebut berupa pemecatan dari jabatan sebagai dosen.

Sanksi ini merujuk pada Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada nomor 95/UN1.P/KPT/HUKOR/2025 tentang Sanksi terhadap Dosen Fakultas Farmasi tertanggal 20 Januari 2025. "Pimpinan Universitas Gadjah Mada juga sudah menjatuhkan sanksi kepada Pelaku berupa pemberhentian tetap dari jabatan sebagai dosen," mengutip siaran pers yang diunggah di laman UGM, Minggu, 6 April 2025.

Kasus kekerasan yang dilakukan dosen terlapor tersebut terjadi di Fakultas Farmasi UGM dan ramai diberitakan di sejumlah media beberapa pekan terakhir. Tindak kekerasan seksual tersebut diketahui setelah pihak kampus menerima laporan pada Juli 2024.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CEU)

BANDUNG, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi memastikan proses hukum terkait dugaan pemotongan dana kompensasi untuk sopir angkot di Kabupaten Bogor tetap berjalan.

Ia menekankan pentingnya proses penyelidikan untuk mengungkap siapa pihak yang bertanggung jawab atas pemotongan tersebut.

“Pemeriksaan Polres Bogor terus berjalan agar dipastikan siapa sih sebenarnya yang memungut itu atau yang meminta itu? Sehingga tidak terjadi saling tuduh menuduh,” ujar Dedi di Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (8/4/2025).

Dedi menyebutkan dirinya telah menggali keterangan dari para sopir angkot dan Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bogor terkait kasus tersebut. Dari keterangan yang diperoleh, pihak Dishub maupun sopir angkot sama-sama mengaku tidak terlibat dalam transaksi pemotongan uang tersebut.

“Dan misalnya Pak Dadang Kabidnya (Dishub Kabupaten Bogor) benar dan sudah menyatakan tidak menerima. Dan yang memberi pun menyatakan tidak memberi, ya sudah berarti dia benar,” katanya.

Meski demikian, Dedi menegaskan bahwa keterangan dari kedua belah pihak harus tetap diuji melalui proses penyelidikan aparat penegak hukum agar tidak terjadi spekulasi yang menyesatkan.

“Nanti itu kan kebenaran yang bersifat sosial, karena di media sosial saya. Tetapi kebenaran faktual hukumnya biarkan Polres yang membuktikan,” pungkasnya.

Sebelumnya, sejumlah sopir angkot di Kabupaten Bogor mengaku diminta menyerahkan uang sebesar Rp 200.000 per orang dari dana kompensasi yang diberikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Uang kompensasi tersebut merupakan bentuk ganti rugi karena mereka diminta tidak beroperasi selama masa arus mudik dan balik Lebaran 1446 Hijriah.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang tak setuju dengan penerapan hukuman mati terhadap para koruptor sudah sesuai dengan hukum positif di Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan, hukuman mati terhadap koruptor hanya dapat dijatuhkan apabila dalam situasi-situasi yang khusus.

“Apa yang dikatakan oleh Presiden Prabowo mengenai hukuman mati bagi tindak pidana korupsi, itu benar dilihat dari segi hukum positif yang berlaku,” kata Yusril dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Sekasa (8/4/2025).

Yusril menerangkan Undang-undang (UU) Tindak Pidana Korupsi 20/2001 yang selama ini menjadi acuan menghukuman terhadap pelaku korupsi memang membuka peluang penjatuhan hukuman mati.

Akan tetapi, Yusril menerangkan, penjatuhan hukuman mati dalam UU Tipikor tersebut hanya dapat diterapkan dalam keadaan tertentu. “Keadaan-keadaan yang luar biasa itu, seperti keadaan perang, krisis ekonomi, maupun bencana nasional yang sedang terjadi,” ujar Yusril.

Meskipun begitu, Yusril menerangkan praktik penjatuhan hukuman mati dalam keadaan yang luar biasa tersebut, pun hingga saat ini belum pernah terjadi.

Lagi pula, kata Yusril, penjatuhan hukuman mati tersebut, pun saat ini menuju ke jalan yang semakin sulit. Karena, kata Yusril, Indonesia saat ini dalam masa peralihan pemberlakuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional 2026.

Dalam kitab hukum induk pidana tersebut, hukuman pidana mati tak serta merta dapat dilakukan. Melainkan harus melalui tahapan selama 10 tahun bagi terpidana untuk dapat memperbaiki diri di dalam penjara.

Makassar -

Hakim Pengadilan Negeri (PN) Makassar mengabulkan permohonan status penahanan terdakwa kasus skincare bermerkuri Mira Hayati menjadi tahanan rumah. Mira Hayati menyetor uang sebagai jaminan demi pengalihan status penahanannya.

"Ada juga jaminan berupa uang yang tidak bisa saya sebut (nominalnya) untuk dijadikan jaminan. Jadi pada saat misalnya dia melarikan diri, itu dijadikan untuk biaya pencarian. Mudah-mudahan dia tidak lakukan itu karena semua dokumennya sudah disita," kata Humas PN Makassar Sibali kepada detikSulsel, Selasa (8/4/2025).

Sibali menambahkan, status Mira Hayati menjadi tahanan rumah juga mempertimbangkan alasan kemanusiaan. Pihaknya menyebut Mira Hayati baru saja melahirkan sehingga bayinya butuh pendampingan intensif.

"Alasannya karena prinsip kemanusiaan. Dia punya anak bayi yang perlu perawatan sementara orang tua. Itu alasan objektifnya," bebernya.

Selama berstatus tahanan rumah, Mira Hayati wajib berada di dalam rumah. Mira Hayati tidak diperkenankan untuk keluar dari rumahnya.

"Kalau (tahanan) rumah tidak bisa keluar, di dalam rumah. Dia tidak bisa pergi di mal, pergi di kafe, tidak bisa. Kalau dia didapatkan dan ada yang lihat (di luar rumah) bisa dilapor kalau dia melanggar," jelas Sibali.

Sibali memastikan status tahanan rumah akan dicabut jika Mira Hayati melanggar. Mira Hayati bisa dijebloskan kembali ke dalam ruang tahanan.

"Kalau dia didapat berjalan-jalan, ada yang laporkan ada buktinya pasti ditarik kembali, pengalihan penahanannya dibatalkan, kembali masuk ke ruang tahanan," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, Mira Hayati kini menjadi tahanan kota berdasarkan penetapan PN Makassar. Mira Hayati sudah meninggalkan Rutan Kelas I Makassar sebelum Lebaran.

"Sejak 27 Maret 2025, dasar penetapan Pengadilan Negeri Makassar," imbuh Kepala Sub Seksi Administrasi dan Perawatan Rutan Kelas I Makassar Ahmad Sutoyo dalam keterangannya.

(sar/hsr)

Tanjungpandan (ANTARA) - Sebanyak dua orang Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lapas Kelas II B Tanjungpandan, Kanwil Ditjenpas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menerima remisi atau pengurangan masa tahanan karena sakit.

Kepala WBP Lapas Kelas II B Tanjungpandan, Royhan Al Faisal di Badau, Selasa, mengatakan remisi ini diberikan kepada dua orang WBP dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Dunia Tahun 2025.

"Dua WBP Lapas Kelas II B Tanjungpandan menerima remisi untuk kepentingan kemanusiaan dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Dunia yang diperingati setiap 7 April," katanya.

Menurut dia, pemberian remisi sakit ini merupakan pertama kalinya diberikan kepada WBP Tanjungpandan.

"Ini merupakan pertama kali WBP Lapas Kelas II B Tanjungpandan mendapatkan remisi sakit berkepanjangan. Dengan adanya pemberian remisi ini dapat menjadi motivasi bagi WBP untuk tetap konsisten mengikuti program pembinaan serta semangat untuk sembuh dari sakit yang dideritanya sehingga nantinya dapat berkumpul dengan keluarga," ujarnya.

Royhan menjelaskan, kedua orang WBP tersebut masing-masing satu orang menerima remisi tiga bulan dan satu orang menerima remisi lima bulan.

Menurut dia, kedua orang WBP tersebut merupakan WBP yang menderita sakit berkepanjangan dengan kategori penyakit yang diderita sulit disembuhkan dan harus selalu mendapatkan perawatan rutin dari dokter.

Penerima remisi tersebut, lanjut dia, harus ada rekam medis dari dokter pemerintah yang menunjukkan penyakit yang diderita sulit disembuhkan dan membutuhkan perawatan lanjutan.

"Serta proses pengajuannya juga dilengkapi dengan surat keterangan dari dokter dan telah melewati tahapan verifikasi wilayah dan pusat sebelum dinyatakan memenuhi syarat untuk memperoleh remisi," katanya.

Kasubsi Registrasi dan Bimkemas Lapas Kelas II B Tanjungpandan, Endang Meidiansyah menjelaskan pemberian pengurangan masa pidana atau remisi ini diberikan kepada WBP sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 3 Tahun 2018 pasal 29 ayat 1 yang berbunyi remisi atas dasar kepentingan kemanusiaan yang diberikan kepada WBP yang dipidana dengan masa pidana paling lama 1 tahun, berusia di atas 70 tahun, atau menderita sakit berkepanjangan.

"Mereka yang mendapatkan remisi ini selama menjalani masa hukumannya di Lapas memang memiliki penyakit yang sulit untuk disembuhkan dan dalam kategori sakit berkepanjangan sesuai surat Keterangan yang dikeluarkan oleh pihak RSUD Marsidi Judono," ujarnya.

Pewarta: Kasmono/Apriliansyah
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025