Gorontalo (ANTARA) - Jambura Law Review (Jalrev) Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo (UNG) berhasil meraih peringkat Quartile dua (Q2) berdasarkan penilaian yang dilakukan lembaga pemeringkat internasional Scimago Journal Rank (SJR).

"Jurnal milik Fakultas Hukum termasuk dalam peringkat Quartile dua dalam pemeringkatan jurnal internasional bereputasi Scopus," ucap Dekan Fakultas Hukum UNG Dr. Weny Almoravid Dungga di Gorontalo, Rabu.

Ia mengatakan hal itu berdasarkan pengumuman resmi lembaga pemeringkat internasional SJR pada tanggal 7 April 2025, Jalrev sebagai salah satu jurnal hukum terdepan di Indonesia Timur.

Dengan penilaian peringkat Q2 tersebut, menjadikan jurnal fakultas hukum berdiri sejajar dengan Hasanuddin Law Review (Halrev) dari Universitas Hasanuddin.

"Peringkat Q2 ini merupakan pengakuan atas kualitas substansial yang konsisten dipertahankan oleh tim redaksi Jalrev dalam setiap terbitannya, dan menjadikan jurnal ini sebagai simbol kemajuan akademik yang lahir dari kawasan timur Indonesia," ucap dia.

Keberhasilan itu katanya, merupakan bukti nyata atas dedikasi tinggi dan kerja kolektif yang dilakukan tim editorial Jalrev. Terwujudnya peringkat Q2 juga menjadi bukti pengelola terus menjaga ketat standar kualitas dan etika publikasi ilmiah.

Dengan dukungan dewan penyunting yang terdiri atas akademisi nasional dan internasional, serta seleksi artikel yang sangat ketat, Jalrev menjelma sebagai medium ilmiah yang memiliki kredibilitas global.

"Konsistensi dalam menjaga mutu terbitan, inovasi tematik, dan kontribusi terhadap wacana hukum yang aktual menjadi kekuatan utama yang mendorong Jalrev ke posisi saat ini," ujar dia.

Menurutnya keberhasilan peringkat Q2 bukanlah akhir pencapaian, melainkan awal dari tanggung jawab yang lebih besar untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas, agar mampu melaju ke peringkat Q1 dan terus menjadi bagian dari percakapan ilmiah global yang dinamis dan transformatif.

"Capaian Jalrev ini adalah wujud komitmen dan kerja keras tim redaksi yang patut diapresiasi. Ini menjadi motivasi besar bagi seluruh civitas akademika Fakultas Hukum untuk terus berkinerja serta berinovasi, mewujudkan pencapaian positif untuk fakultas," kata Weny.

SURABAYA, KOMPAS.com - KAI berencana menempuh jalur hukum insiden kecelakaan Commuter Line Jenggala dengan truk bermuatan kayu gelondongan di Gresik pada Selasa (8/4/2025).

Manager Humas KAI Daop 8 Surabaya, Luqman Arif mengatakan, kecelakaan di pelintasan nomor 11 antara Stasiun Indro dan Stasiun Kandangan itu telah merugikan berbagai aspek.

"Termasuk (kerugian) gangguan operasional, kerusakan sarana dan prasarana, serta yang paling utama risiko keselamatan petugas dan penumpang," kata Luqman saat dikonfirmasi, Rabu (9/4/2025).

Luqman menyebut, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mengatur tentang pengguna jalan wajib mendahulukan perjalanan kereta api.

“Secara khusus, Pasal 114 menyatakan setiap pengguna jalan yang akan melewati pelintasan sebidang wajib berhenti, melihat dan mendengar, serta hanya melintas jika kondisi telah aman," ujarnya.

"Pasal 296 mengatur sanksi pidana kurungan maksimal 3 bulan atau denda maksimal Rp 750.000 bagi pelanggar yang tetap melintas meski sinyal berbunyi atau palang pintu sudah mulai turun,” tambahnya.

Selain itu, Pasal 124 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian juga menyebut, setiap pengguna jalan wajib mendahulukan kereta api di titik perpotongan sebidang antara jalur dan jalan raya.

Lalu, sesuai Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). KAI akan menempuh jalur hukum dan terus berkoordinasi dengan pihak penyidik dari Kepolisian.

Menurutnya, pengemudi truk nomor polisi W 8700 US, Majuri, warga Pucuk, Lamongan, telah lalai. Hal tersebut menyebabkan tewasnya asisten masinis, Abdillah Ramdan.

"Pasal 310 ayat (4) disebutkan, kecelakaan lalu lintas yang disebabkan kelalaian mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dapat dikenai pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12juta," jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, Luqman Arif mengatakan, kecelakaan itu dialami Kereta Api Commuterline Jenggala relasi Indro-Stasiun Sidoarjo, di KM 7+600, sekitar pukul 18.35 WIB.

"(Kereta Api Commuterline Jenggala) tertemper truk bermuatan kayu," kata Luqman ketika dikonfirmasi melalui pesan, Selasa (8/4/2025).

Pengemudi truk kayu degan nomor polisi W 8700 US, Majuri, warga Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan, dilaporkan selamat dari insiden kecelakaan tersebut.

Peristiwa tersebut tidak mengganggu perjalanan kereta api lainnnya. Karena, kecelakaan terjadi di jalur cabang antara Stasiun Kandangan menuju Stasiun Indro.

"Insiden ini terjadi di jalur cabang. Pihak KAI juga mengimbau kembali kepada seluruh pengguna jalan, khususnya pengemudi kendaraan, untuk mematuhi aturan di pelintasan sebidang,” jelasnya.

Pemuda asal Ngoresan, Jebres, Solo, Jawa Tengah (Jateng), bernama Aufaa Luqmana Re A (19) melayangkan gugatan wanprestasi terkait mobil Esemka kepada Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Begini kata tim hukum Jokowi terkait gugatan itu.

Sejumlah anggota tim hukum Jokowi menemui Presiden RI ke-7 itu di kediamannya di Sumber, Solo, dilansir detikJateng, Rabu (9/4/2025). Tim hukum yang hadir adalah Yakup Hasibuan, Andra Reinhard Pasaribu, Firmanto Laksana, dan Rivai Kusumanegara.

"Dengan Pak Jokowi sudah lama kan, dalam rangka lebaran juga, Idul Fitri kan. Kami dari Jakarta, silahturahmi aja. Membicarakan isu-isu, tukar pikiran juga. Tentunya kita senang sekali ya bisa dapat waktu lagi dengan Pak Jokowi juga," kata salah satu tim hukum Jokowi, Yakup Hasibuan.

Ditanya terkait gugatan wanprestasi yang dilayangkan ke Jokowi, Yakup mengaku belum mendapatkan arahan untuk menindaklanjuti. "Untuk yang (gugatan) Esemka belum. Kita belum mendapatkan arahan khusus untuk itu. Ya kita lihat dulu lah (kasusnya)," kata dia.

Putra Otto Hasibuan itu mengatakan pihaknya masih mempelajari secara detail gugatan tersebut. Pihaknya juga sudah mendengar gugatan yang dilayangkan ke Pengadilan Negeri (PN) Solo itu.

"Belum, belum secara detail kita pelajari itu. Mungkin nanti di kesempatan lain. Belum terima balasan gugatan itu. Iya, kita sudah mendengar namun kita memang belum diskusi secara spesifik di situ," bebernya.

Baca selengkapnya di sini.

Lihat juga Video: Sederet Alasan Habib Rizieq dkk Gugat Rp 5.246 T ke Jokowi, Singgung Esemka

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

PASURUAN, KOMPAS.com - Suasana pagi di halaman depan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Pasuruan di Jalan Panglima Sudirman tampak berbeda pada Selasa (8/4/2025).

Ratusan motor terparkir rapi di sisi selatan halaman Lapas. Sementara di teras Lapas atau area tunggu, ratusan keluarga dari warga binaan pemasyarakatan (WBP) tampak sabar menunggu panggilan antrean kunjungan.

Bahkan sebagian anak-anak pun terlihat duduk di lantai.

Siti Juwariyah, warga Blora, Jawa Tengah mengaku datang sekitar pukul 07.05 WIB dengan harapan dapat bertemu suaminya yang tengah menjalani hukuman penjara di Lapas IIB Kota Pasuruan.

Dalam momen lebaran tahun ini dia berharap bisa bertemu dengan suaminya untuk melepas rindu berkumpul di hari fitri.

"Karena saya belum tentu bisa datang tiap minggu, saya kangen sama suami karena selama di pemondokan (Lapas) tidak tidak bisa berkomunikasi. Apalagi saya kan jauh," katanya dengan nada lirih, Selasa (08/04/2025).

Untuk datang ke Lapas ia tidak dapat membawakan macam-macam makanan. Sebab, hanya makanan olahan rumahan yang bisa masuk lapas.

"Saya bawakan sayur dan nasi saja. Tadi saya beli di area warung di Pasuruan. Semoga tahun ini sudah bisa keluar," ujarnya singkat dan tidak berkenan menyebutkan kasus yang sedang menjerat suaminya.

Sementara itu Ahmad Zubaidi, warga Kelurahan Kepel, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan, harus kecewa. Ia mengurungkan rencana menemui SY, sahabatnya yang tersandung kasus korupsi.

Pasalnya, lamanya antrean masuk membuat ia harus pulang kembali ke rumah.

"Saya antrian nomor 99 dan sudah lebih dari satu jam menunggu panggilan. Hari ini luar biasa antriannya," ujar Zubaidi, Selasa (08/04/2025).

Ia menceritakan untuk kunjungan ke Lapas IIB Pasuruan prosedurnya memang sangat ketat di musim lebaran.

Selain harus antre panjang, barang bawaan pun diperiksa sipir di beberapa pintu.

Pertama, pengunjung harus mendaftar di loket untuk mendapatkan nomor antrean. Kedua, pemeriksaan barang bawaan yang dibawa pengunjung.

Ketiga, pengunjung harus menitipkan barang pribadinya seperti handphone atau dompet. Keempat, jam kunjungannya dibatasi.

"Nah untuk musim Lebaran ini ngantrenya panjang. Barang bawaan saya tadi kan banyak, akhirnya saya berikan ke keluarga dan saya pulang," katanya sambil kecewa.

Sementara itu Humas Lapas IIB Pasuruan, Taufiqul Hidayatullah menjelaskan untuk jam dan hari kunjungan bagi tahanan pada hari Lebaran memang ramai.

Jika hari biasa dalam seminggu hanya dibuka 2 hari yakni hari Selasa dan Kamis maka untuk lebaran, dibuka mulai hari Senin hingga Kamis dengan durasi 20 menit setiap pengunjung untuk menemui tahanan.

"Memang jumlah pengunjung yang datang di Lapas saat Lebaran sangat ramai. Maka kami atur durasinya agar tidak sampai menumpuk," ujarnya, Rabu (09/04/2025).

Selain durasi dan penambahan hari, keamanan pun diperketat dengan menambah personil penjagaan.

Jika hari biasa hanya melibatkan 7-8 sipir, pada jam kunjungan saat Lebaran menjadi 15 personel.

"Karena kami juga harus menjaga keamanan di Lapas maka personel harus ditambahkan. Termasuk kami juga dibantu dari unsur TNI Polri setiap hari 4 personel," katanya.

Khusus untuk barang bawaan, para sipir harus memeriksa secara detail agar tidak membahayakan terhadap lingkungan Lapas. Terutama pada barang atau makanan yang terbungkus.

"Semua barang makanan harus melewati pemeriksaan Xray dan pemeriksaan manual. Karena kami juga menghindari barang-barang terlarang masuk ke Lapas seperti barang yang terbuat dari logam dan narkoba," tegasnya.

Saat ini kondisi kondisi Lapas IIB Pasuruan sudah melebihi kapasitas ideal. Sebab, jumlah penghuni tahanan atau napi sudah mencapai 850 orang, sedangkan jumlah ideal maksimal 350 orang.

PASURUAN, KOMPAS.com - Suasana pagi di halaman depan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Pasuruan di Jalan Panglima Sudirman tampak berbeda pada Selasa (8/4/2025).

Ratusan motor terparkir rapi di sisi selatan halaman Lapas. Sementara di teras Lapas atau area tunggu, ratusan keluarga dari warga binaan pemasyarakatan (WBP) tampak sabar menunggu panggilan antrean kunjungan.

Bahkan sebagian anak-anak pun terlihat duduk di lantai.

Siti Juwariyah, warga Blora, Jawa Tengah mengaku datang sekitar pukul 07.05 WIB dengan harapan dapat bertemu suaminya yang tengah menjalani hukuman penjara di Lapas IIB Kota Pasuruan.

Dalam momen lebaran tahun ini dia berharap bisa bertemu dengan suaminya untuk melepas rindu berkumpul di hari fitri.

"Karena saya belum tentu bisa datang tiap minggu, saya kangen sama suami karena selama di pemondokan (Lapas) tidak tidak bisa berkomunikasi. Apalagi saya kan jauh," katanya dengan nada lirih, Selasa (08/04/2025).

Untuk datang ke Lapas ia tidak dapat membawakan macam-macam makanan. Sebab, hanya makanan olahan rumahan yang bisa masuk lapas.

"Saya bawakan sayur dan nasi saja. Tadi saya beli di area warung di Pasuruan. Semoga tahun ini sudah bisa keluar," ujarnya singkat dan tidak berkenan menyebutkan kasus yang sedang menjerat suaminya.

Sementara itu Ahmad Zubaidi, warga Kelurahan Kepel, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan, harus kecewa. Ia mengurungkan rencana menemui SY, sahabatnya yang tersandung kasus korupsi.

Pasalnya, lamanya antrean masuk membuat ia harus pulang kembali ke rumah.

"Saya antrian nomor 99 dan sudah lebih dari satu jam menunggu panggilan. Hari ini luar biasa antriannya," ujar Zubaidi, Selasa (08/04/2025).

Ia menceritakan untuk kunjungan ke Lapas IIB Pasuruan prosedurnya memang sangat ketat di musim lebaran.

Selain harus antre panjang, barang bawaan pun diperiksa sipir di beberapa pintu.

Pertama, pengunjung harus mendaftar di loket untuk mendapatkan nomor antrean. Kedua, pemeriksaan barang bawaan yang dibawa pengunjung.

Ketiga, pengunjung harus menitipkan barang pribadinya seperti handphone atau dompet. Keempat, jam kunjungannya dibatasi.

"Nah untuk musim Lebaran ini ngantrenya panjang. Barang bawaan saya tadi kan banyak, akhirnya saya berikan ke keluarga dan saya pulang," katanya sambil kecewa.

Sementara itu Humas Lapas IIB Pasuruan, Taufiqul Hidayatullah menjelaskan untuk jam dan hari kunjungan bagi tahanan pada hari Lebaran memang ramai.

Jika hari biasa dalam seminggu hanya dibuka 2 hari yakni hari Selasa dan Kamis maka untuk lebaran, dibuka mulai hari Senin hingga Kamis dengan durasi 20 menit setiap pengunjung untuk menemui tahanan.

"Memang jumlah pengunjung yang datang di Lapas saat Lebaran sangat ramai. Maka kami atur durasinya agar tidak sampai menumpuk," ujarnya, Rabu (09/04/2025).

Selain durasi dan penambahan hari, keamanan pun diperketat dengan menambah personil penjagaan.

Jika hari biasa hanya melibatkan 7-8 sipir, pada jam kunjungan saat Lebaran menjadi 15 personel.

"Karena kami juga harus menjaga keamanan di Lapas maka personel harus ditambahkan. Termasuk kami juga dibantu dari unsur TNI Polri setiap hari 4 personel," katanya.

Khusus untuk barang bawaan, para sipir harus memeriksa secara detail agar tidak membahayakan terhadap lingkungan Lapas. Terutama pada barang atau makanan yang terbungkus.

"Semua barang makanan harus melewati pemeriksaan Xray dan pemeriksaan manual. Karena kami juga menghindari barang-barang terlarang masuk ke Lapas seperti barang yang terbuat dari logam dan narkoba," tegasnya.

Saat ini kondisi kondisi Lapas IIB Pasuruan sudah melebihi kapasitas ideal. Sebab, jumlah penghuni tahanan atau napi sudah mencapai 850 orang, sedangkan jumlah ideal maksimal 350 orang.

Pangkalpinang (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas, mengatakan momen Halal Bihalal tahun ini merupakan waktu yang tepat bagi para pimpinan untuk mendengar masukan dari jajaran dibawahnya. Menurutnya, kepemimpinan yang terbuka terhadap masukan akan membuat pelayanan publik menjadi lebih maksimal.

“Dengan lebih banyak mendengar, saya yakin semua keputusan yang kita ambil akan memungkinkan kita bekerja lebih maksimal dalam rangka memberikan pelayanan,” kata Supratman dalam acara Halal Bihalal Kementerian Hukum (Kemenkum) di gedung Graha Pengayoman, Rabu (09/04/2025).

Dalam sambutannya, Menkum mengisahkan kembali bahwa salah satu masukan yang diberikan oleh staf dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) saat memberikan testimoni adalah fleksibilitas untuk bekerja dari mana saja. Ia menyebut saat ini Kemenkum mulai menerapkan flexible working arrangement (FWA) untuk bekerja dari rumah ataupun dari mana saja. Penerapan FWA pada Direktorat Merek Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menunjukkan hasil positif dengan terselesaikannya puluhan ribu tunggakan pendaftaran merek.

“Pak Sekretaris Jenderal sudah menginisiasi dan selalu memberikan ruang kepada kita untuk bekerja dengan fleksibel, termasuk yang terakhir kepada DJKI. Hasilnya luar biasa, ada 58 ribu tunggakan pendaftaran merek yang bisa diselesaikan, kemudian ada 17 ribu-an merek yang bisa didaftarkan,” ucap menteri kelahiran Soppeng, Sulawesi Selatan ini.

Implementasi fleksibilitas kerja di Kemenkum, lanjut Supratman, dimungkinkan karena adanya transformasi digital yang menjadi fokus utamanya sejak pertama kali menjabat sebagai Menkum. Pembangunan transformasi digital memudahkan masyarakat mendapatkan akses pelayanan publik dari mana saja.

Supratman menegaskan bahwa kebanyakan kebijakan yang diambil merupakan hasil aspirasi dari jajaran pimpinan tinggi dan staf di Kemenkum. Dengan demikian, Kemenkum dapat membentuk tim yang solid untuk membentuk kementerian yang lebih transparan dan akuntabel.

“Selama masukan itu rasional, saya pasti tampung dan itu akan kita laksanakan. Tim yang solid kita bangun bersama, sebagaimana tema Halal Bihalal yaitu menjaga solidaritas dan soliditas di antara kita, dengan pengabdian yang sama untuk membangun Kementerian Hukum menjadi lebih transparan dan akuntabel,” tuturnya di penghujung sambutan.

Adapun dalam acara Halal Bihalal tahun 2025 ini, jajaran pimpinan Kemenkum mendengarkan masukan secara langsung dari tiga perwakilan pegawai Kemenkum. Masukan-masukan yang diberikan antara lain terkait bekerja dari rumah, penambahan rute mudik gratis, dan membangun relasi yang lebih baik antar jajaran Kementerian Hukum.

Hadir mengikuti kegiatan tersebut secara virtual Plt. Kakanwil Kemenkum Babel Harun Sulianto, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kaswo, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Rahmat Feri Pontoh, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum N.A. Triandini Oscar, Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Adi Riyanto, Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum Muhammad Bang Bang, beserta Jajaran Pegawai Kanwil Kemenkum Babel.

Apabila selama masa itu terpidana menunjukkan penyesalan dan perubahan perilaku, Presiden dapat mengubah pidana mati menjadi ....

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP terbaru) tidak dihapuskan.

Akan tetapi, kata Yusril Ihza Mahendra, ditempatkan sebagai sanksi pidana bersifat khusus dan dijatuhkan serta dilaksanakan secara sangat hati-hati.

"Bagaimanapun hakim dan Pemerintah merupakan manusia biasa yang bisa saja salah dalam memutuskan," ujar Yusril ketika dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Yusril menjelaskan bahwa pendekatan kehati-hatian tersebut berasal dari penghormatan terhadap hak hidup sebagai anugerah Tuhan Yang Mahakuasa. Oleh karena itu, pidana mati hanya dijatuhkan untuk berbagai kejahatan berat tertentu dan tidak boleh dilaksanakan tanpa pertimbangan mendalam.

Menurut dia, jika suatu kesalahan terjadi dalam menjatuhkan dan melaksanakan pidana mati, konsekuensinya tidak dapat diperbaiki. Pasalnya, orang yang sudah dihukum mati tidak mungkin dihidupkan kembali sehingga kehati-hatian merupakan prinsip yang mutlak.

Maka dari itu, dalam KUHP terbaru, dia menyebutkan pidana mati tidak serta-merta dilaksanakan setelah putusan pengadilan, tetapi hanya dapat dieksekusi setelah permohonan grasi terpidana ditolak oleh Presiden.

Dengan demikian, lanjut dia, permohonan grasi atas penjatuhan pidana mati wajib dilakukan, baik oleh terpidana, keluarga, maupun penasihat hukumnya, sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Ia mengungkapkan bahwa Pasal 99 dan 100 UU No. 1/2023 tentang KUHP memberi ruang kepada hakim untuk menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan 10 tahun.

"Apabila selama masa itu terpidana menunjukkan penyesalan dan perubahan perilaku, Presiden dapat mengubah pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup," ucap Yusril.

Selain itu, Menko menambahkan bahwa jaksa juga diwajibkan oleh KUHP untuk mengajukan tuntutan hukuman mati disertai alternatif hukuman jenis lain, misalnya hukuman seumur hidup, untuk dipertimbangkan majelis hakim.

Untuk itu, Yusril tak menampik bahwa Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI harus menyusun Undang-Undang tentang Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 102 KUHP terbaru.

Kendati demikian, kata dia, secara substansi bahwa ketentuan mengenai pidana mati sebagai pidana khusus telah dirumuskan secara tegas dalam Pasal 64 huruf c serta Pasal 67 dan 68 KUHP terbaru.

Terkait dengan perdebatan seputar HAM, Yusril menyatakan bahwa sikap terhadap pidana mati sangat bergantung pada tafsir filosofis tentang hak hidup.

Beberapa agama pada masa lalu, menurut dia, mungkin membenarkan pidana mati berdasarkan doktrin dan hukum agama tersebut. Namun, dalam perkembangan teologis masa kini, ada pula tafsir baru yang menolak pidana mati.

KUHP terbaru, sambung dia, mengambil jalan tengah antara berbagai pendekatan. Pidana mati dikenal dalam Hukum Pidana Islam, hukum pidana adat, maupun dalam KUHP warisan Belanda.

Menko menghormati hukum yang hidup atau the living law dalam masyarakat. Oleh karena itu, pihaknya tidak menghapuskannya, tetapi merumuskan pidana mati sebagai upaya terakhir, yang pelaksanaannya dilakukan dengan penuh kehati-hatian.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Apabila selama masa itu terpidana menunjukkan penyesalan dan perubahan perilaku, Presiden dapat mengubah pidana mati menjadi ....

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP terbaru) tidak dihapuskan.

Akan tetapi, kata Yusril Ihza Mahendra, ditempatkan sebagai sanksi pidana bersifat khusus dan dijatuhkan serta dilaksanakan secara sangat hati-hati.

"Bagaimanapun hakim dan Pemerintah merupakan manusia biasa yang bisa saja salah dalam memutuskan," ujar Yusril ketika dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Yusril menjelaskan bahwa pendekatan kehati-hatian tersebut berasal dari penghormatan terhadap hak hidup sebagai anugerah Tuhan Yang Mahakuasa. Oleh karena itu, pidana mati hanya dijatuhkan untuk berbagai kejahatan berat tertentu dan tidak boleh dilaksanakan tanpa pertimbangan mendalam.

Menurut dia, jika suatu kesalahan terjadi dalam menjatuhkan dan melaksanakan pidana mati, konsekuensinya tidak dapat diperbaiki. Pasalnya, orang yang sudah dihukum mati tidak mungkin dihidupkan kembali sehingga kehati-hatian merupakan prinsip yang mutlak.

Maka dari itu, dalam KUHP terbaru, dia menyebutkan pidana mati tidak serta-merta dilaksanakan setelah putusan pengadilan, tetapi hanya dapat dieksekusi setelah permohonan grasi terpidana ditolak oleh Presiden.

Dengan demikian, lanjut dia, permohonan grasi atas penjatuhan pidana mati wajib dilakukan, baik oleh terpidana, keluarga, maupun penasihat hukumnya, sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Ia mengungkapkan bahwa Pasal 99 dan 100 UU No. 1/2023 tentang KUHP memberi ruang kepada hakim untuk menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan 10 tahun.

"Apabila selama masa itu terpidana menunjukkan penyesalan dan perubahan perilaku, Presiden dapat mengubah pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup," ucap Yusril.

Selain itu, Menko menambahkan bahwa jaksa juga diwajibkan oleh KUHP untuk mengajukan tuntutan hukuman mati disertai alternatif hukuman jenis lain, misalnya hukuman seumur hidup, untuk dipertimbangkan majelis hakim.

Untuk itu, Yusril tak menampik bahwa Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI harus menyusun Undang-Undang tentang Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 102 KUHP terbaru.

Kendati demikian, kata dia, secara substansi bahwa ketentuan mengenai pidana mati sebagai pidana khusus telah dirumuskan secara tegas dalam Pasal 64 huruf c serta Pasal 67 dan 68 KUHP terbaru.

Terkait dengan perdebatan seputar HAM, Yusril menyatakan bahwa sikap terhadap pidana mati sangat bergantung pada tafsir filosofis tentang hak hidup.

Beberapa agama pada masa lalu, menurut dia, mungkin membenarkan pidana mati berdasarkan doktrin dan hukum agama tersebut. Namun, dalam perkembangan teologis masa kini, ada pula tafsir baru yang menolak pidana mati.

KUHP terbaru, sambung dia, mengambil jalan tengah antara berbagai pendekatan. Pidana mati dikenal dalam Hukum Pidana Islam, hukum pidana adat, maupun dalam KUHP warisan Belanda.

Menko menghormati hukum yang hidup atau the living law dalam masyarakat. Oleh karena itu, pihaknya tidak menghapuskannya, tetapi merumuskan pidana mati sebagai upaya terakhir, yang pelaksanaannya dilakukan dengan penuh kehati-hatian.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

SOLO, KOMPAS.com – Gugatan wanprestasi terkait gagalnya produksi massal mobil Esemka dilayangkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi), Wakil Presiden Ma’ruf Amin, dan PT Solo Manufaktur Kreasi.

Gugatan tersebut diajukan oleh Aufaa Luqmana Re A (19), putra dari Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman.

Perkara tersebut telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri (PN) Solo, Jawa Tengah, dengan nomor PN SKT-080420250 pada Rabu (8/4/2025).

Sehari berselang, Tim Hukum Jokowi, yang terdiri dari Yakup Hasibuan, Andra Reinhard Pasaribu, Firmanto Laksana, dan Rivai Kusumanegara, mengunjungi kediaman Jokowi di Solo.

Mereka menyatakan bahwa pertemuan tersebut lebih bersifat silaturahmi dalam suasana Lebaran, namun juga sempat menyinggung sejumlah isu hukum yang sedang ramai.

Yakup Hasibuan menjelaskan bahwa salah satu isu yang dibahas adalah tuduhan ijazah palsu yang kembali mencuat terhadap Jokowi.

Di sisi lain, ia mengakui bahwa timnya juga mendengar mengenai gugatan Esemka, namun belum mendapat kuasa hukum resmi untuk menangani perkara tersebut.

“(Gugatan) yang Esemka belum. Kita belum mendapatkan arahan khusus untuk itu. Ya, kita lihat dulu,” kata Yakup saat ditemui di Solo, Rabu (9/4/2025).

Yakup, yang juga merupakan putra dari pengacara senior Otto Hasibuan, mengatakan bahwa pembahasan mengenai gugatan Esemka belum dilakukan secara spesifik.

“Kita sudah mendengar (adanya gugatan). Namun kita memang belum diskusi secara spesifik di situ. Karena kayaknya ini masih dalam rangka lebaran, suasananya juga masih silaturahmi. Jadi belum masuk ke situ,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa tindak lanjut atas setiap gugatan atau persoalan hukum yang berkaitan dengan Jokowi akan ditangani berdasarkan pertimbangan khusus.

“Kita lihat case by case. Karena kan enggak bisa digeneralisasi. Karena kalau semua gugatan atau tuduhan atau ada narasi lain, kita langsung respons kan juga tidak baik. Artinya, kita case by case semua,” tutup Yakup.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Rektor Universitas Padjadjaran (Unpad) Arief Kartasasmita menegaskan tidak akan mentoleransi segala pelanggaran hukum yang dilakukan mahasiswa, dosen bahkan karyawan. Ia merasa prihatin terhadap peristiwa kasus dokter PPDS berinisial PAP yang diduga memerkosa keluarga pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung.

"Unpad merasa prihatin dan secara umum Unpad tidak akan mentoleransi segala bentuk pelanggaran hukum dan norma," ucap Arief melalui keterangan resmi yang diterima, Rabu (9/4/2025).

Sebagai lembaga pendidikan, Arief menegaskan Unpad tidak akan memberikan ruang untuk terjadinya pelanggaran yang dilakukan mahasiswa, dosen atau karyawan di tempat kerja, ruang praktik dan di lingkungan kampus Unpad. Terhadap terduga pelaku, Arief mengatakan sudah mengeluarkannya sebagai mahasiswa spesialis. Sebab yang bersangkutan sudah terbukti melakukan tindak pidana.

"Kami akan melakukan tindaklanjut untuk pemutusan studi bagi yang bersangkutan karena yang bersangkutan sudah terindikasi atau terbukti meski belum dinyatakan pengadilan sudah melakukan tindak pidana," kata dia.

Arief mengaku akan mengeluarkan aturan internal yang menegaskan mahasiswa, dosen dan karyawan yang melakukan tindak pidana bakal dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Terhadap pelaku, ia mengatakan sudah tidak tercatat sebagai mahasiswa.

Selanjutnya, pihaknya bakal melakukan pendampingan kepada korban bekerjasama dengan RSHS dan kepolisian. Ia berharap terdapat keadilan yang diterima korban.

"Kami mengucapkan prihatin dan penyesalan ke korban sehingga tidak terjadi di masa depan," kata dia.

Pihaknya juga akan memperketat pengawasan di tingkat spesialis, non spesialis dan pendidikan lainnya. Sehingga ke depan tidak ada kasus serupa terjadi di lingkungan Unpad maupun di lingkungan pendidikan.

Arief mengaku akan berkoordinasi hingga ke Kementerian Kesehatan untuk mencegah hal serupa tidak terjadi dan meminimalisasi sedini mungkin terjadi pelanggaran. Ia menuturkan permasalahan tersebut sangat multidimensi.

Pemuda asal Ngoresan, Kelurahan/Kecamatan Jebres, Solo, bernama Aufaa Luqmana Re A (19) melayangkan gugatan wanprestasi terkait mobil Esemka kepada Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Begini kata tim hukum Jokowi terkait gugatan itu.

Untuk diketahui, hari ini sejumlah anggota tim hukum Jokowi menemui Presiden RI ke-7 itu di kediamannya Sumber, Solo, siang tadi. Tim hukum yang hadir yakni Yakup Hasibuan, Andra Reinhard Pasaribu, Firmanto Laksana dan Rivai Kusumanegara.

Salah satu tim hukum Jokowi, Yakup Hasibuan mengatakan tidak ada pembahasan soal gugatan itu dalam pertemuan tersebut. Pihaknya berkunjung ke rumah Jokowi untuk berlebaran.

"Dengan Pak Jokowi sudah lama kan, dalam rangka lebaran juga, Idul Fitri kan. Kami dari Jakarta, silahturahmi aja. Membicarakan isu-isu, tukar pikiran juga. Tentunya kita senang sekali ya bisa dapat waktu lagi dengan Pak Jokowi juga," kata salah satu tim hukum Jokowi, Yakup Hasibuan, ditemui usai pertemuan dengan Jokowi, Rabu (9/4/2025).

Ditanya terkait gugatan wanprestasi yang dilayangkan ke Jokowi, Yakup mengaku belum mendapatkan arahan untuk menindaklanjuti.

"Untuk yang (gugatan) Esemka belum. Kita belum mendapatkan arahan khusus untuk itu. Ya kita lihat dulu lah (kasusnya)," kata dia.

Putra Otto Hasibuan itu mengatakan pihaknya masih mempelajari secara detail gugatan tersebut. Pihaknya juga sudah mendengar gugatan yang dilayangkan ke Pengadilan Negeri (PN) Solo itu.

"Belum, belum secara detail kita pelajari itu. Mungkin nanti di kesempatan lain. Belum terima balasan gugatan itu. Iya, kita sudah mendengar namun kita memang belum diskusi secara spesifik di situ," bebernya.

Menurut Yakup, tidak semua kasus yang menyeret nama Jokowi akan langsung direspons. Ia mengaku akan melihat kasusnya terlebih dahulu.

"Karena ini masih dalam langkah Lebaran, suasananya juga masih silaturahmi, jadi belum masuk ke situ. Kita lihat case by case, karena kan nggak bisa digeneralisasi. Karena kalau semua gugatan atau tuduhan atau ada narasi seperti apa kita langsung respons kan juga tidak baik, artinya kita case by case," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Aufaa yang juga putra Koordinator Masyarakat Anti-korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, itu menggugat tiga pihak. Ketiganya yakni Presiden Republik Indonesia (RI) ke-7 Joko Widodo (tergugat 1), Wakil Presiden RI ke-13 Ma'aruf Amin (tergugat 2), hingga pabrik Esemka PT Solo Manufaktur Kreasi (SMK) (tergugat 3) ke Pengadilan Negeri (PN) Solo.

Kuasa hukum Aufaa, Sigit N Sudibyanto mengatakan, Jokowi digugat karena pada tahun 2012 saat masih menjabat sebagai Wali Kota Solo pernah menyampaikan jika mobil Esemka akan diproduksi massal dengan target produksi 5.000 unit per tahun.

"Beliau (Jokowi) saat jadi Gubernur Jakarta tahun 2014-an juga prototipenya (mobil Esemka) dikendarai langsung ke Jakarta, dan sudah merintis pabrik di Boyolali. Pada awal jadi presiden periode pertama menyampaikan Esemka jadi prioritas jangan sampai jadi proyek simbolis, kemudian memerintahkan Kemenperin untuk mempercepat produksi. Tahun 2017 Pak Jokowi melakukan kunjungan ke Pabrik Esemka di Boyolali. Sampai periode kedua (menjabat presiden) juga menyampaikan dalam pidatonya, kita terus mendukung industri lokal seperti Esemka untuk go massal," kata Sigit saat konferensi pers di Serengan, Kota Solo, Selasa (8/4).

Video: 7 Kendaraaan Terlibat Kecelakaan Beruntun saat One Way di Tol Solo-Semarang

Video: 7 Kendaraaan Terlibat Kecelakaan Beruntun saat One Way di Tol Solo-Semarang

PT KAI menempuh jalur hukum atas kecelakaan truk muat kayu yang menemper Kereta Api Commuter Line Jenggala Nomor 470 di pelintasan sebidang JPL 11 Gresik. Polisi telah melakukan sejumlah penyelidikan.

Kasat Reskrim Polres Gresik AKP Abid Uais Al-Qarni mengatakan pasca kejadian itu pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak terkait. Termasuk pihak kereta api dan pengemudi truk pengangkut kayu.

"Dalam penangan kecelakaan kereta api ini ada penanganan khusus. Apalagi karena ada orang dari PT KAI yang meninggal, jadi yang menangani selain dari Satlantas juga dari Sat Reskrim," kata Kasat Reskrim Polres Gresik AKP Abid Uais Al-Qarni kepada detikJatim, Rabu (9/4/2025).

Abid menambahkan saat ini pihaknya telah melakukan penyelidikan dan pemeriksaan. Laporan polisi terkait kecelakaan itu sudah terbit dan sedang dilakukan pendalaman.

"Untuk laporan polisinya juga sudah terbit, kami juga telah melakukan pemeriksaan-pemeriksaan pihak terkait," tambahnya.

Meski demikian, Abid belum membeberkan berapa jumlah saksi yang sudah diperiksa oleh polisi.

"Untuk itu (jumlah saksi) masih dalam proses," lanjut Abid.

Abid menjelaskan, sopir truk pengangkut kayu yang bernama Majuri yang merupakan warga asal Lamongan saat ini sedang diperiksa oleh Satlantas Polres Gresik. Pihaknya juga sedang melakukan pemeriksaan tentang penjagaan palang pintu pelintasan.

"Tentunya ini semua harus sesuai dengan hasil penyelidikan dan pemeriksaan. Selanjutnya kami akan lakukan gelar perkara dan kami akan putuskan langkah selanjutnya," terang Abid.

Tidak menutup kemungkinan pihaknya juga akan melakukan pemeriksaan terhadap pengusaha dan pemilik truk. Namun hal itu akan dilakukan setelah pihaknya berkoordinasi dengan Satlantas Polres Gresik dan pihak terkait lainnya.

"Kami masih running ini, dalam melakukan pemeriksaan-pemeriksaan itu kan akan kami panggil semua, pasti. Terutama untuk menggali klarifikasi keterangan yang diberikan, dari situ kami bisa putuskan," pungkasnya.

Sebelumnya kecelakaan tragis terjadi di pelintasan sebidang JPL 11 antara Stasiun Indro dan Kandangan, Gresik. Sebuah truk bermuatan kayu menabrak KA Commuter Line Jenggala Nomor 470 hingga seorang asisten masinis bernama Abdillah Ramdan meninggal di lokasi kejadian.

Manajer Humas PT KAI Daop 8 Surabaya, Luqman Arif menyampaikan insiden terjadi sekitar pukul 18.35 WIB. Truk diduga melintasi pelintasan tanpa memperhatikan kereta yang tengah melaju dari arah Indro menuju Sidoarjo.

"Truk menerobos pelintasan dan tertemper bagian depan kereta. Akibatnya, asisten masinis meninggal dunia di tempat. Masinis utama saat ini masih menjalani perawatan medis," ujar Luqman dalam keterangannya, Rabu (9/4/2025).

Video: Kondisi Masinis Korban KA Jenggala Vs Trailer Kini Sudah Stabil

Video: Kondisi Masinis Korban KA Jenggala Vs Trailer Kini Sudah Stabil