Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengungkapkan bahwa Indeks Terorisme Global atau Global Terrorism Index (GTI) 2025 mencatat kemajuan positif yang dicapai Indonesia hingga saat ini.

Deputi Bidang Kerja sama Internasional BNPT Andhika Chrisnayudhanto menyampaikan hal tersebut ditunjukkan dengan posisi Indonesia yang berada pada level medium maupun low impacted by terrorism (terdampak rendah oleh terorisme) dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir.

"Catatan posisi Indonesia dalam GTI memperkuat relevansi upaya penanggulangan terorisme yang telah dilakukan pemerintah Indonesia selama ini serta upaya pencegahan yang terus-menerus akan dilakukan," ujar Andhika dalam acara Diskusi Global Terrorism Index 2025, yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis.

Meskipun upaya penanggulangan terorisme terus menunjukkan perkembangan yang signifikan, ia menuturkan pemerintah Indonesia meyakini bahwa terorisme tetap menjadi ancaman global yang persisten, sehingga perlu terus diatasi.

Maka dari itu, dirinya berharap seluruh pihak dapat meningkatkan kesadaran dan kesiapan bersama guna mendorong koordinasi antarlembaga dan kerja sama lintas sektor serta memperkuat pendekatan seluruh masyarakat (whole of society) dan seluruh pemerintahan (whole of government) dalam upaya pencegahan serta penanggulangan terorisme.

Berdasarkan GTI 2025, indeks Indonesia menurun menjadi level 4,17 ke peringkat 30 pada 2024 dari sebelumnya di peringkat 28 dari 163 negara. Adapun semakin rendah indeks terorisme suatu negara maka semakin rendah dampak terorismenya (skor 0-10).

Andhika tak menampik bahwa ancaman keseluruhan dari organisasi teroris di Indonesia terus menurun sepanjang 2024, yang mengindikasikan berkurangnya kapasitas operasional dari organisasi teroris yang ada.

"Selama dua tahun berturut-turut, Indonesia juga mengalami nol serangan teroris atau zero terrorist attack," ungkapnya.

Lebih lanjut pada Juni 2024, sambung dia, para pemimpin senior Jamaah Islamiyah (JI), yang berafiliasi dengan Al-Qaeda, salah satu kelompok terbesar di Indonesia, pun secara terbuka telah mengumumkan pembubaran organisasi tersebut.

Dirinya menyebutkan berbagai respons telah bermunculan terhadap langkah tersebut, mulai dari pandangan positif sampai adanya kekhawatiran akan strategi baru kelompok itu.

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengungkapkan bahwa Indeks Terorisme Global atau Global Terrorism Index (GTI) 2025 mencatat kemajuan positif yang dicapai Indonesia hingga saat ini.

Deputi Bidang Kerja sama Internasional BNPT Andhika Chrisnayudhanto menyampaikan hal tersebut ditunjukkan dengan posisi Indonesia yang berada pada level medium maupun low impacted by terrorism (terdampak rendah oleh terorisme) dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir.

"Catatan posisi Indonesia dalam GTI memperkuat relevansi upaya penanggulangan terorisme yang telah dilakukan pemerintah Indonesia selama ini serta upaya pencegahan yang terus-menerus akan dilakukan," ujar Andhika dalam acara Diskusi Global Terrorism Index 2025, yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis.

Meskipun upaya penanggulangan terorisme terus menunjukkan perkembangan yang signifikan, ia menuturkan pemerintah Indonesia meyakini bahwa terorisme tetap menjadi ancaman global yang persisten, sehingga perlu terus diatasi.

Maka dari itu, dirinya berharap seluruh pihak dapat meningkatkan kesadaran dan kesiapan bersama guna mendorong koordinasi antarlembaga dan kerja sama lintas sektor serta memperkuat pendekatan seluruh masyarakat (whole of society) dan seluruh pemerintahan (whole of government) dalam upaya pencegahan serta penanggulangan terorisme.

Berdasarkan GTI 2025, indeks Indonesia menurun menjadi level 4,17 ke peringkat 30 pada 2024 dari sebelumnya di peringkat 28 dari 163 negara. Adapun semakin rendah indeks terorisme suatu negara maka semakin rendah dampak terorismenya (skor 0-10).

Andhika tak menampik bahwa ancaman keseluruhan dari organisasi teroris di Indonesia terus menurun sepanjang 2024, yang mengindikasikan berkurangnya kapasitas operasional dari organisasi teroris yang ada.

"Selama dua tahun berturut-turut, Indonesia juga mengalami nol serangan teroris atau zero terrorist attack," ungkapnya.

Lebih lanjut pada Juni 2024, sambung dia, para pemimpin senior Jamaah Islamiyah (JI), yang berafiliasi dengan Al-Qaeda, salah satu kelompok terbesar di Indonesia, pun secara terbuka telah mengumumkan pembubaran organisasi tersebut.

Dirinya menyebutkan berbagai respons telah bermunculan terhadap langkah tersebut, mulai dari pandangan positif sampai adanya kekhawatiran akan strategi baru kelompok itu.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI mengingatkan bahwa ancaman terorisme masih terus ada di berbagai kawasan dunia, yang terlihat dari Indeks Terorisme Global atau Global Terrorism Index (GTI) 2025.

Dalam catatan GTI 2025, jumlah negara yang mengalami setidaknya satu insiden teroris pada tahun 2024 meningkat menjadi 66 negara dari sebelumnya 58 negara atau merupakan jumlah paling banyak yang terkena dampak sejak tahun 2018.

"Temuan GTI menggarisbawahi pentingnya kehadiran dan peran negara yang secara proaktif dapat mengurangi risiko ataupun dampak dari terorisme, meningkatkan pencegahan dan ketahanan nasional, serta mendorong kerja sama internasional," kata Deputi Bidang Kerja Sama Internasional BNPT RI Andhika Chrisnayudhanto dalam acara Diskusi Global Terrorism Index 2025 yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis.

Selain itu, lanjut dia, GTI 2025 menunjukkan pula bahwa pada tahun 2024 lebih banyak negara yang memburuk daripada membaik untuk pertama kalinya dalam tujuh tahun, dengan 45 negara melaporkan dampak yang lebih tinggi dari terorisme, sedangkan hanya 34 negara yang menunjukkan perbaikan.

Laporan juga mencatat bahwa organisasi terlarang ISIS dan afiliasinya tetap menjadi organisasi teroris paling mematikan pada tahun lalu, yang bertanggung jawab atas 1.805 kematian di 22 negara

Andhika menjelaskan indikator yang digunakan oleh GTI, antara lain jumlah kejadian terorisme, jumlah kematian, korban luka, dan penyanderaan.

Secara berkala, kata dia, indeks tersebut menjadi rujukan dan alat strategis untuk melihat posisi suatu negara terkait dampak yang ditimbulkan dari kejadian terorisme.

Bagi pemerintah Indonesia, tambah Andhika, GTI bukan sekadar alat pemeringkatan, tetapi menjadi referensi berharga dalam pengambilan keputusan untuk mengembangkan kebijakan dan memperkuat strategi penanggulangan terorisme, baik di lingkup nasional, regional, maupun global.

Untuk itu, GTI telah dirujuk oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan dicantumkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024 dan RPJMN 2025–2029 sebagai indikator efektivitas penanggulangan terorisme di Indonesia.

"Temuan GTI telah mencatat secara positif kemajuan yang dicapai oleh Indonesia hingga saat ini," ucapnya.

Adapun GTI merupakan laporan yang mengukur dampak terorisme di 163 negara, termasuk tren dan pola terorisme global. Laporan tersebut disusun oleh Institute for Economics and Peace.

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI mengingatkan bahwa ancaman terorisme masih terus ada di berbagai kawasan dunia, yang terlihat dari Indeks Terorisme Global atau Global Terrorism Index (GTI) 2025.

Dalam catatan GTI 2025, jumlah negara yang mengalami setidaknya satu insiden teroris pada tahun 2024 meningkat menjadi 66 negara dari sebelumnya 58 negara atau merupakan jumlah paling banyak yang terkena dampak sejak tahun 2018.

"Temuan GTI menggarisbawahi pentingnya kehadiran dan peran negara yang secara proaktif dapat mengurangi risiko ataupun dampak dari terorisme, meningkatkan pencegahan dan ketahanan nasional, serta mendorong kerja sama internasional," kata Deputi Bidang Kerja Sama Internasional BNPT RI Andhika Chrisnayudhanto dalam acara Diskusi Global Terrorism Index 2025 yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis.

Selain itu, lanjut dia, GTI 2025 menunjukkan pula bahwa pada tahun 2024 lebih banyak negara yang memburuk daripada membaik untuk pertama kalinya dalam tujuh tahun, dengan 45 negara melaporkan dampak yang lebih tinggi dari terorisme, sedangkan hanya 34 negara yang menunjukkan perbaikan.

Laporan juga mencatat bahwa organisasi terlarang ISIS dan afiliasinya tetap menjadi organisasi teroris paling mematikan pada tahun lalu, yang bertanggung jawab atas 1.805 kematian di 22 negara

Andhika menjelaskan indikator yang digunakan oleh GTI, antara lain jumlah kejadian terorisme, jumlah kematian, korban luka, dan penyanderaan.

Secara berkala, kata dia, indeks tersebut menjadi rujukan dan alat strategis untuk melihat posisi suatu negara terkait dampak yang ditimbulkan dari kejadian terorisme.

Bagi pemerintah Indonesia, tambah Andhika, GTI bukan sekadar alat pemeringkatan, tetapi menjadi referensi berharga dalam pengambilan keputusan untuk mengembangkan kebijakan dan memperkuat strategi penanggulangan terorisme, baik di lingkup nasional, regional, maupun global.

Untuk itu, GTI telah dirujuk oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan dicantumkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024 dan RPJMN 2025–2029 sebagai indikator efektivitas penanggulangan terorisme di Indonesia.

"Temuan GTI telah mencatat secara positif kemajuan yang dicapai oleh Indonesia hingga saat ini," ucapnya.

Adapun GTI merupakan laporan yang mengukur dampak terorisme di 163 negara, termasuk tren dan pola terorisme global. Laporan tersebut disusun oleh Institute for Economics and Peace.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) mengumpulkan sejumlah pengacara di kediamannya Sumber, Banjarsari, Solo, Rabu (9/4) membahas pertimbangan proses hukum penyebar kabar bohong soal ijazah palsu Jokowi.

Anggota Tim Hukum Jokowi, Yakup Hasibuan mengatakan hasil pertemuan dengan Jokowi di kediamannya adalah agar tim hukum menyiapkan langkah hukum mengenai tudingan terkait ijazah palsu Universitas Gadjah Mada (UGM).

"Sekarang memang kita sedang timbangkan langkah-langkah hukum karena kita melihat makin ke sini ada oknum-oknum atau ada pihak-pihak yang sudah mulai menjalani jalur-jalur di luar hukum dan itu sudah sangat sifatnya mungkin sudah ada yang berita bohong, sifatnya sudah lebih ke arah fitnah dan ini ingin kita hindari," kata Yakup seperti dikutip detikJateng, Rabu (9/4).

Yakup mengatakan langkah baru ini masih dipertimbangkan. Mengingat selama ini pihak Jokowi lebih pasif dalam menghadapi tuduhan soal ijazah palsu.

Ia pun menekankan selama ini pihak Jokowi selalu menang gugatan perkara ijazah palsu. Dia lalu mencontohkan gugatan perkara di PN Jakarta Pusat dan PTUN.

"Sudah dari 2023 perkaranya, ada dua gugatan di PN Jakarta Pusat dan satu juga di PTUN dan itu sudah kita menangkan, dan gugatan dari lawan juga sudah kalah. Jadi sebenarnya kita juga bingung nih kenapa masih ada juga pihak-pihak yang menanyakan juga mengenai keaslian ijazah Pak Jokowi," bebernya.

Dia juga heran dengan isu ijazah palsu Jokowi itu. Sebab, dari pihak kampus UGM juga telah mengklarifikasi mengenai keaslian Ijazah Jokowi tersebut.

"Pihak instansi yang berwenang pun dari UGM pun juga sudah memberikan statement yang clear bahwa memang jelas ijazahnya juga sudah diakui dan Pak Jokowi memang merupakan alumni dari UGM," tuturnya.

UGM sebelumnya telah buka suara terkait mantan dosen di Mataram yang meragukan ijazah dan skripsi Jokowi. UGM menegaskan bahwa ijazah dan skripsi Jokowi asli dikeluarkan dari kampus tersebut.

"Perlu diketahui ijazah dan skripsi dari Joko Widodo adalah asli. Ia pernah kuliah di sini, teman satu angkatan beliau mengenal baik beliau, beliau aktif di kegiatan mahasiswa (Silvagama), beliau tercatat menempuh banyak mata kuliah, mengerjakan skripsi, sehingga ijazahnya pun dikeluarkan oleh UGM adalah asli," kata Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Sigit Sunarta, dalam siaran pers UGM di situsnya, Jumat (21/3).

Berita selengkapnya di sini.

Kuasa hukum Presiden ke-7 Joko Widodo menyiapkan langkah hukum terkait berita ijazah UGM palsu Jokowi. Pihak Jokowi mempertimbangkan memproses hukum penyebar kabar tentang dugaan ijazah palsu Jokowi. Hal ini disampaikan tim hukum Jokowi, Yakup Hasibuan, usai bertemu Jokowi Rabu siang.

Kasus skincare bermerkuri di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), terus bergulir di persidangan. Owner skincare Mira Hayati dan suami Fenny Frans, Mustadir dg Sila dijadwalkan menjalani sidang hari ini di Pengadilan Negeri (PN) Makassar.

Sidang Mira Hayati sedianya digelar di Ruangan Harifin A Tumpa, sedangkan Mustadir dg Sila akan menjalani sidang di Ruangan Bagir Manan. Adapun agenda persidangan yakni pemeriksaan saksi.

"Sidang hari ini masih (pemeriksaan) saksi," ujar Ketua Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) saat dikonfirmasi detikSulsel, Kamis (10/4/2025).

Jaksa tidak menyebutkan berapa jumlah saksi yang akan dihadirkan pada persidangan Mira Hayati dan Mustadir dg Sila. Namun, ia hanya menuturkan jika pada sidang Mira Hayati, pihaknya akan menghadirkan saksi ahli.

"Masih saksi (agenda sidang Mira Hayati) kayaknya ahli," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, PN Makassar mengabulkan permohonan pengalihan tahanan Mira Hayati. Kini Mira Hayati telah keluar dari Rutan Kelas I Makassar dan menjadi tahanan rumah.

"Mira Hayati keluar dari Rutan Kelas I Makassar dengan status Tahanan Rumah oleh pihak Penahan (Pengadilan Negeri Makassar) sejak 27 Maret 2025," kata Kepala Sub Seksi Administrasi dan Perawatan Rutan Kelas I Makassar, Ahmad Sutoyo kepada detikSulsel, Selasa (8/4).

Sementara itu, Humas PN Makassar, Sibali memastikan status Mira Hayati adalah tahanan rumah. Dia menegaskan terdakwa kasus peredaran skincare berbahan berbahaya itu tetap dalam pengawasan.

"Beda (tahanan) kota dengan rumah, kalau kota kan dia bisa dalam Kota Makassar. Kalau (tahanan) rumah, tidak bisa keluar, (hanya) di dalam rumah," jelas Sibali.

Sibali menuturkan, majelis hakim PN Makassar mengabulkan permohonan pengalihan terhadap Mira Hayati bukan tanpa alasan. Salah satunya karena alasan kemanusiaan.

"Alasannya karena prinsip kemanusiaan. Dia punya anak bayi yang perlu perawatan sementara orang tua. Itu alasan objektifnya," ungkap Sibali.

Video: Mira Hayati Didakwa Edarkan Skincare Bermerkuri

Video: Mira Hayati Didakwa Edarkan Skincare Bermerkuri

REPUBLIKA.CO.ID,YERUSALEM -- Mahkamah Internasional (ICJ), badan yudisial utama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), telah mengumumkan jadwal dengar pendapat selama lima hari untuk memberikan pendapat penasehat mengenai kewajiban hukum Israel terkait kegiatan PBB di wilayah Palestina yang dijajah oleh Israel.

Menurut pernyataan ICJ, dengar pendapat ini akan dimulai pada 28 April 2025 dan berakhir pada 2 Mei 2025.

Permintaan pendapat penasehat ini berasal dari resolusi yang disahkan oleh Majelis Umum PBB pada 19 Desember 2024, demikian diberitakan laman Palestine Chronicle, Kamis (10/4/2025).

Resolusi yang disponsori oleh Norwegia dan diadopsi dengan mayoritas suara yang signifikan yaitu 137 suara setuju, 12 suara tidak setuju, dan 22 suara abstain, secara khusus meminta ICJ untuk menjelaskan tanggung jawab Israel terhadap PBB dan pihak-pihak terkait lainnya terkait dengan penyediaan layanan-layanan esensial dan bantuan kemanusiaan kepada penduduk Palestina yang tinggal di wilayah yang dijajah Israel.

Sejumlah besar negara, yang berjumlah 44 negara, akan diberikan kesempatan untuk menyampaikan perspektif mereka selama sidang yang sangat penting ini.

Negara-negara yang berpartisipasi termasuk Palestina, Amerika Serikat, dan Inggris, di samping berbagai perwakilan negara dari Eropa, Amerika Selatan, Amerika Utara, Afrika, Asia, dan Oseania.

Selain itu, empat organisasi internasional terkemuka Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Liga Negara-negara Arab, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), dan Uni Afrika juga dijadwalkan untuk berkontribusi dalam proses tersebut.

Keputusan Majelis Umum PBB untuk meminta pendapat penasihat ini merupakan konsekuensi langsung dari undang-undang yang diberlakukan oleh Israel pada Oktober 2024.

Undang-undang Israel ini secara efektif melarang operasi Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat (UNRWA) di Israel dan wilayah Palestina yang dijajah.

Menyusul penerapan undang-undang ini, Israel telah mengintensifkan pembatasannya terhadap kegiatan UNRWA di wilayah-wilayah tersebut, yang dicontohkan dengan penutupan enam lembaga pendidikan di Yerusalem Timur yang dicaplok Israel yang berafiliasi dengan badan tersebut.

Pada bulan Juli 2024, ICJ mengeluarkan keputusan yang menyatakan bahwa penjajahan yang dilakukan Israel yang terus berlanjut di wilayah-wilayah Palestina, termasuk di Jalur Gaza, tidak sah secara hukum.

Selain itu, saat ini pengadilan juga terlibat dalam tindakan hukum terpisah yang diprakarsai oleh Afrika Selatan, yang menuduh Israel melakukan genosida terhadap rakyat Palestina di Gaza.

Sementara kasus ini masih berlangsung, ICJ telah memberikan putusan sementara yang mengindikasikan adanya risiko nyata bahwa Israel telah melanggar Konvensi Genosida.

Sebagai bagian dari langkah-langkah awal ini, pengadilan telah mengamanatkan agar Israel menerapkan tindakan darurat, termasuk memfasilitasi masuknya bantuan kemanusiaan tanpa hambatan ke Jalur Gaza.

Jakarta (ANTARA) - Beragam peristiwa hukum terjadi di Indonesia, Rabu (9/4), mulai dari dokter peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) menjadi tersangka kasus pemerkosaan keluarga pasien hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periksa Djoko Tjandra terkait kasus Harun Masiku.

Berikut ini lima berita hukum menarik pilihan ANTARA.

1. Kapolri apresiasi Operasi Ketupat 2025 berjalan dengan baik

Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengapresiasi pelaksanaan Operasi Ketupat 2025 yang berjalan dengan baik sehingga arus mudik dan arus balik mudik Lebaran 2025 berjalan lancar, aman, nyaman, dan selamat.

"Rekan-rekan Polri di mana pun berada, selaku pimpinan Polri, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh jajaran yang telah bertugas dengan sangat baik pada Operasi Ketupat 2025," kata Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

Selengkapnya baca di sini.

2. Polisi: Dokter PPDS Unpad bius korban sebelum lakukan pemerkosaan

Aparat kepolisian mengungkapkan dokter peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Universitas Padjajaran berinisial PAP (31) yang menjadi tersangka kasus pemerkosaan, melakukan aksinya saat korban dalam kondisi tidak sadarkan diri setelah disuntik cairan bius melalui selang infus.

"Peristiwa ini terjadi pada 18 Maret 2025. Pelaku meminta korban menjalani transfusi darah tanpa didampingi keluarga di Gedung MCHC RSHS (Rumah Sakit Hasan Sadikin) Bandung. Di ruang nomor 711, sekitar pukul 01.00 WIB, korban diminta berganti pakaian dengan baju operasi dan melepas seluruh pakaian," kata Kabid Humas Polda Jabar Komisaris Besar Polisi Hendra Rochmawan di Bandung, Rabu.

Selengkapnya baca di sini.

3. Menko: Pidana mati tak dihapus, tetapi bersifat khusus dan hati-hati

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP terbaru) tidak dihapuskan.

Akan tetapi, kata Yusril Ihza Mahendra, ditempatkan sebagai sanksi pidana bersifat khusus dan dijatuhkan serta dilaksanakan secara sangat hati-hati.

Selengkapnya baca di sini.

4. KPK periksa Djoko Sugiarto Tjandra terkait kasus Harun Masiku

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan terpidana kasus pengalihan hak tagih utang Bank Bali Djoko Sugiarto Tjandra terkait penyidikan kasus dugaan suap pengurusan anggota DPR RI 2019–2024 di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Atas nama DST, swasta,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Selengkapnya baca di sini.

5. Kaops: Jumlah korban KKB di pedalaman Yahukimo belum bisa dipastikan

Kepala Operasi (Kaops) Satgas Damai Cartenz Brigjen Pol Faizal Rahmadani mengatakan hingga kini belum bisa memastikan berapa orang pendulang yang menjadi korban akibat serangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Kabupaten Yahukimo, Papua.

"Memang benar ada penyerangan terhadap para pendulang emas, namun belum dipastikan berapa orang yang menjadi korban. Saat ini tim penegakan hukum Satgas Damai Cartenz sudah dikerahkan dari Jayapura ke Dekai menuju TKP," kata Kaops Satgas Damai Cartenz Brigjen Pol Faizal Rahmadani di Jayapura, Rabu.

Selengkapnya baca di sini.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP terbaru) tidak dihapuskan.

Akan tetapi, kata Yusril Ihza Mahendra, ditempatkan sebagai sanksi pidana bersifat khusus dan dijatuhkan serta dilaksanakan secara sangat hati-hati.

"Bagaimanapun hakim dan Pemerintah merupakan manusia biasa yang bisa saja salah dalam memutuskan," ujar Yusril ketika dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Yusril menjelaskan bahwa pendekatan kehati-hatian tersebut berasal dari penghormatan terhadap hak hidup sebagai anugerah Tuhan Yang Mahakuasa. Oleh karena itu, pidana mati hanya dijatuhkan untuk berbagai kejahatan berat tertentu dan tidak boleh dilaksanakan tanpa pertimbangan mendalam.

Menurut dia, jika suatu kesalahan terjadi dalam menjatuhkan dan melaksanakan pidana mati, konsekuensinya tidak dapat diperbaiki. Pasalnya, orang yang sudah dihukum mati tidak mungkin dihidupkan kembali sehingga kehati-hatian merupakan prinsip yang mutlak.

Maka dari itu, dalam KUHP terbaru, dia menyebutkan pidana mati tidak serta-merta dilaksanakan setelah putusan pengadilan, tetapi hanya dapat dieksekusi setelah permohonan grasi terpidana ditolak oleh Presiden.

Dengan demikian, lanjut dia, permohonan grasi atas penjatuhan pidana mati wajib dilakukan, baik oleh terpidana, keluarga, maupun penasihat hukumnya, sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Ia mengungkapkan bahwa Pasal 99 dan 100 UU No. 1/2023 tentang KUHP memberi ruang kepada hakim untuk menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan 10 tahun.

"Apabila selama masa itu terpidana menunjukkan penyesalan dan perubahan perilaku, Presiden dapat mengubah pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup," ucap Yusril.

Selain itu, Menko menambahkan bahwa jaksa juga diwajibkan oleh KUHP untuk mengajukan tuntutan hukuman mati disertai alternatif hukuman jenis lain, misalnya hukuman seumur hidup, untuk dipertimbangkan majelis hakim.

Untuk itu, Yusril tak menampik bahwa Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI harus menyusun Undang-Undang tentang Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 102 KUHP terbaru.

Kendati demikian, kata dia, secara substansi bahwa ketentuan mengenai pidana mati sebagai pidana khusus telah dirumuskan secara tegas dalam Pasal 64 huruf c serta Pasal 67 dan 68 KUHP terbaru.

Terkait dengan perdebatan seputar HAM, Yusril menyatakan bahwa sikap terhadap pidana mati sangat bergantung pada tafsir filosofis tentang hak hidup.

Beberapa agama pada masa lalu, menurut dia, mungkin membenarkan pidana mati berdasarkan doktrin dan hukum agama tersebut. Namun, dalam perkembangan teologis masa kini, ada pula tafsir baru yang menolak pidana mati.

KUHP terbaru, sambung dia, mengambil jalan tengah antara berbagai pendekatan. Pidana mati dikenal dalam Hukum Pidana Islam, hukum pidana adat, maupun dalam KUHP warisan Belanda.

Menko menghormati hukum yang hidup atau the living law dalam masyarakat. Oleh karena itu, pihaknya tidak menghapuskannya, tetapi merumuskan pidana mati sebagai upaya terakhir, yang pelaksanaannya dilakukan dengan penuh kehati-hatian.

Istanbul (ANTARA) - Kantor Media Pemerintah di Gaza pada Selasa (8/4) menolak mekanisme baru yang diusulkan Israel untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada warga Palestina.

Mereka menegaskan tidak akan mentolerir “manipulasi pendudukan atas nasib kemanusiaan di Jalur Gaza.”

Dalam pernyataan resminya, kantor tersebut menjelaskan bahwa mekanisme tersebut akan melibatkan tentara Israel atau perusahaan swasta yang berafiliasi dengan militer untuk mendistribusikan bantuan secara langsung kepada keluarga-keluarga di Gaza.

Rencana tersebut dinilai “tidak dapat diterima, baik dari bentuk maupun substansinya,” serta disebut sebagai pelanggaran nyata terhadap hukum humaniter internasional dan bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar kemanusiaan.

Kantor Media Gaza juga menuduh Israel menggunakan mekanisme tersebut sebagai sarana untuk memperkuat kontrol serta melakukan pemerasan politik terhadap warga sipil.

Mereka memperingatkan bahwa rencana ini membahayakan keselamatan warga karena memaksa mereka berkumpul di titik distribusi yang berisiko menjadi sasaran serangan atau menimbulkan ancaman keamanan.

Sejak 2 Maret, Israel telah memblokir masuknya pasokan penting seperti makanan, air, dan obat-obatan ke Gaza dengan menutup perlintasan perbatasan.

Langkah itu memperparah krisis kemanusiaan yang sudah menyebabkan kelaparan meluas.

Kantor Media Gaza menyebut mekanisme tersebut sebagai “upaya transparan untuk melegitimasi pendudukan ilegal” dan menilai Israel berusaha menghindari tanggung jawabnya sebagai kekuatan pendudukan.

Mereka juga menyatakan bahwa Israel bertanggung jawab penuh atas segala dampak krisis kemanusiaan, termasuk krisis kesehatan dan kelangkaan pangan, yang timbul akibat penghalangan distribusi bantuan.

Surat kabar Israel, Yedioth Ahronoth pada Senin melaporkan bahwa militer Israel berencana mengizinkan masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza setelah beberapa pekan blokade, menyusul kekhawatiran akan tuntutan hukum.

“Israel diperkirakan akan kembali mengizinkan pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza dalam beberapa pekan ke depan, atau bahkan lebih cepat, setelah lima pekan menghentikan pasokan,” tulis surat kabar tersebut.

Disebutkan pula bahwa para komandan militer dan anggota parlemen membahas pentingnya melanjutkan pengiriman bantuan pangan guna menghindari pelanggaran hukum internasional yang dapat menyeret tokoh-tokoh militer dan politik tingkat atas, khususnya di Komando Selatan IDF (Angkatan Darat Israel).

Surat kabar itu menambahkan bahwa militer Israel berencana meluncurkan program percontohan, kemungkinan besar di Rafah, Gaza selatan, dalam beberapa bulan ke depan. Program itu akan dilakukan bekerja sama dengan organisasi bantuan internasional, namun tidak akan melibatkan kelompok perlawanan Palestina, Hamas.

Israel telah mengepung Gaza selama 18 tahun. Serangan besar-besaran belakangan ini menyebabkan 1,5 juta dari total 2,4 juta penduduknya kehilangan tempat tinggal. Penutupan perbatasan oleh pemerintah Tel Aviv semakin mendorong wilayah tersebut ke jurang kelaparan.

Kantor Media Gaza mendesak komunitas internasional, negara-negara donor, dan PBB untuk menolak rencana “berbahaya” itu dan mencari jalur alternatif untuk menyalurkan bantuan.

Mereka menyatakan bahwa PBB adalah lembaga yang “paling dapat dipercaya dan berkomitmen pada standar kemanusiaan,” serta menyerukan kepada rakyat Palestina untuk bersatu menentang “kebijakan berbahaya” Israel.

Sejak 18 Maret, militer Israel kembali melancarkan serangan mematikan di Gaza. Serangan itu telah menewaskan hampir 1.400 orang, melukai lebih dari 3.600 lainnya, dan menghancurkan kesepakatan gencatan senjata serta pertukaran tahanan yang telah ditandatangani pada Januari lalu.

Pemimpin otoritas Israel Benjamin Netanyahu pekan lalu berjanji akan meningkatkan serangan ke Gaza, bersamaan dengan upaya penerapan rencana Presiden AS Donald Trump untuk memindahkan warga Palestina dari wilayah tersebut.

Sejak Oktober 2023, lebih dari 50.800 warga Palestina – sebagian besar perempuan dan anak-anak – telah tewas dalam gempuran brutal Israel di Gaza.

Mahkamah Pidana Internasional (ICC) telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan mantan kepala pertahanan, Yoav Gallant, atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Israel juga sedang menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) terkait perang di wilayah tersebut.

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Primayanti
Editor: Iskandar Zulkarnaen
Copyright © ANTARA 2025

Bandung (ANTARA) - Pakar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Parahyangan (Unpar), Agustinus Pohan mengharapkan posisi antar pihak yang berperkara dalam hukum acara pidana, harus seimbang dan masuk dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU HAP) yang baru.

Terkait pihak-pihak berperkara, yakni tersangka/terdakwa dan penasihat hukum-nya, posisinya secara ideal merupakan subjek dalam norma dan praktik peradilan pidana. Namun seringkali, selama ini ditempatkan sebagai objek, kata dia dalam acara Diskusi Publik RUU HAP, di Bandung, Rabu.

Menurut Pohan juga, saat ini ada kebingungan bagaimana hendak dilakukan tujuan RUU HAP yang ingin menciptakan acara pidana, memadukan secara seimbang sistem hakim aktif.

Jika hendak memunculkan "battle" model, kata dia, maka pra-syaratnya harus ada "equality of arms". Konsekuensinya pihak yang terlibat dalam peradilan pidana harus diberikan modal "persenjataan" yang sama kuat, utamanya akses secara lengkap.

Penasihat hukum, lanjut dia, seharusnya bisa dijamin keaktifannya dalam pemeriksaan tersangka di tingkat penyidikan, dengan diberikan akses untuk mengusulkan pada penyidik untuk memeriksa atau tidak memeriksa satu dan lain hal dari tersangka.

"Tersangka/Terdakwa serta penasehat hukum harusnya juga dijamin haknya untuk mendapatkan seluruh berita acara sesegera mungkin, selambatnya satu hari sejak ditandatangani. UU HAP mendatang harus bisa menjamin hak-hak ini agar tercipta equality of arms," kata Pohan dalam diskusi RUU HAP.

Sementara soal kewenangan penyidikan, lanjut Pohan, dikenal dua model yang masing-masing berada pada dua kutub ekstrem yakni diferensiasi fungsional dan "dominus litis".

Diferensiasi fungsional pada satu sisi, berbicara bahwa harus ada batas tegas pemisahan kewenangan tiap lembaga dalam proses peradilan pidana (penyidikan, penuntutan, peradilan), sementara dominus litis berbicara mengenai jaksa yang memegang peran pemilik/pengendali perkara pidana.

Dalam diferensiasi fungsional, salah satu bahaya yang dihadapi adalah proses peradilan pidana tidak dilihat secara utuh, tetapi dilihat dan dipahami secara fragmentaris, karena penekanan diferensiasi fungsional adalah pada fungsi serta cara bekerja setiap lembaga yang terlibat dalam proses itu.

Sementara dalam dominus litis, penekanannya adalah pada peran sentral Jaksa untuk memastikan bahwa perkara pidana yang sedang diproses, layak untuk diajukan ke pengadilan.

Hukum acara pidana yang ideal, kata dia, tidak memihak salah satu, melainkan mengintegrasi secara seimbang antara diferensiasi fungsional dan dominus litis, untuk membangun model hibrida yang baru dan lebih baik dari yang dianut KUHAP saat ini dengan memanfaatkan tahapan yang sudah ada.