Hukum Puasa Syawal pada Hari Jumat, Bolehkah?
Puasa Syawal adalah sunnah dengan banyak keutamaan. Bolehkah jika puasa Syawal diamalkan pada hari Jumat? [624] url asal
#hikmah #puasa-syawal #bulan-syawal #fikih #puasa-jumat #hari-jumat #buku-kedahsyatan-puasa-tulisan #hukum #maksum #sunah #hukumnya-sunnah #larangan-puasa #allah-ta #keutamaan #puasa-syawal-2025 #ibadah #hukum-puasa-s
Jakarta - Puasa Syawal adalah ibadah sunnah yang dianjurkan pada bulan Syawal. Banyak keutamaan yang terkandung dari amalan ini, salah satunya laksana puasa sepanjang tahun.
Rasulullah SAW bersabda dalam haditsnya,
"Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan lalu dilanjutkan dengan enam hari di bulan Syawal, seakan-akan dia berpuasa sepanjang tahun." (HR Muslim)
Menurut buku Puasa Bukan Hanya saat Ramadhan susunan Ahmad Sarwat, mazhab Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah berpandangan bahwa puasa Syawal hukumnya sunnah. Cara pengerjaannya seperti puasa sunnah pada umumnya.
Puasa ini bisa dikerjakan pada 2 Syawal hingga akhir bulan Syawal. Artinya, muslim bisa mengerjakan puasa enam hari Syawal pada tanggal berapa saja selama masih dalam rentang bulan Syawal, kecuali pada hari raya Idulfitri.
Lalu, bolehkah muslim berpuasa Syawal pada hari Jumat? Sebagaimana diketahui, umat Islam dilarang berpuasa pada hari tersebut.
Hukum Puasa Syawal pada Hari Jumat
Dinukil dari Taudhihul Adillah 5: Penjelasan tentang Dalil-dalil Zakat, Puasa, Haji & Jenazah karya Syafi'i Hadzami, sejatinya mengkhususkan puasa di hari Jumat adalah makruh. Dalilnya merujuk pada hadits berikut,
"Jangan sekali-kali salah seorang kalian berpuasa pada hari Jumat, kecuali jika berpuasa juga sehari sebelum atau setelahnya." (HR Bukhari dan Muslim)
Diterangkan dalam Catatan Fikih Puasa yang disusun Hari Ahadi, diperbolehkan berpuasa Syawal pada hari Jumat asalkan muslim juga berpuasa pada sehari sebelum atau sehari setelahnya.
Masih dari sumber yang sama, dikatakan dalam buku tersebut bahwa Al Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari menyebut bahwa larangan puasa pada hari Jumat sifatnya makruh. Artinya, larangan ini tidak sampai haram.
Imam Nawawi melalui karyanya Al Majmu juga menyebut hal serupa,
"Para ulama Syafi'iyah berkata bahwa dimakruhkan mengkhususkan puasa pada hari Jumat saja. Namun hendaknya disambung dengan puasa pada hari sebelum atau sesudahnya. Apabila hari Jumat bertepatan dengan puasa nazar, semisal hari dia mendapatkan kesembuhan atau pas hari kedatangan si fulan, maka puasa pada hari Jumat itu tidaklah makruh."
Niat Puasa Syawal
Berikut niat puasa Syawal yang dikutip dari buku Kedahsyatan Puasa tulisan M Syukron Maksum.
نَوَيْتُ صَوْمَ غَدٍ عَنْ أَدَاءِ سُنَّةِ الشَّوَّالِ لِلهِ تَعَالَى
Arab latin: Nawaitu shauma ghadin 'an adâ'i sunnatis Syawwâli lillâhi ta'âlâ
Artinya: "Aku niat puasa besok pagi pada bulan Syawal, sunah karena Allah Ta'ala."
Puasa Syawal 2025 Sampai Kapan?
Mengacu pada Kalender Hijriah terbitan Kementerian Agama, bulan Syawal 1446 H dimulai pada 31 Maret 2025 hingga 28 April 2025. Artinya, muslim masih bisa melangsungkan puasa Syawal sampai Senin, 28 April 2025.
(aeb/inf)
Istri dan Keluarga Dokter Pelaku Pelecehan Diserbu "Netizen", Kuasa Hukum: Mereka Tak Bersalah!
Kasus pelecehan seksual di RSHS Bandung memasuki babak baru. Bukan hanya pelaku, kini keluarganya ikut jadi sasaran publik. Halaman all [276] url asal
#rshs #rshs-bandung #rshs-bandung-kasus #dokter-residen-rshs #priguna-anugerah-pratama #priguna-anugerah-pratama-dokter #dokter-perkosa-keluarga-pasien-rshs #kasus-pemerkosaan-di-rshs
(Kompas.com) 10/04/25 20:40
v/113771/
BANDUNG, KOMPAS.com – Penasihat hukum Priguna Anugerah Pratama (31) alias PAP, dokter residen yang menjadi tersangka kasus pelecehan seksual di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung, meminta masyarakat tidak menyebarluaskan identitas istri dan keluarga kliennya di media sosial.
Ferdy Rizky Adilya, penasihat hukum tersangka, menyampaikan bahwa keluarga maupun istri Priguna tidak terlibat dalam kasus tersebut dan tidak seharusnya ikut menjadi sasaran amarah publik.
“Karena mereka tidak bersalah dan tidak turut serta dalam permasalahan yang sedang dihadapi klien kami ini,” kata Ferdy di Kota Bandung, Kamis (10/4/2025).
Diketahui, Priguna telah menikah namun belum memiliki anak. Menurut Ferdy, penyebaran identitas keluarga pelaku yang dilakukan sejumlah pihak di media sosial sangat disesalkan.
Ia menegaskan, tindakan menyebarkan informasi tidak benar dan tidak berdasar secara hukum dapat mencampuradukkan fakta dan opini, serta berisiko mempengaruhi jalannya proses hukum.
“Kami meminta agar semua pihak menghormati prinsip sub judice rule, di mana perkara yang sedang dalam proses peradilan tidak seharusnya dikomentari secara publik, dengan cara yang dapat mempengaruhi proses atau hasil peradilan tersebut,” ujarnya.
Ferdy menyatakan bahwa Priguna akan bersikap kooperatif selama proses hukum berlangsung.
“Karena kami percaya hal tersebut akan memperlancar proses hukum dan membantu mengungkap kebenaran yang sesungguhnya,” katanya.
Sebelumnya, Polda Jawa Barat telah menetapkan Priguna Anugerah Pratama (31) sebagai tersangka dalam kasus dugaan pelecehan seksual terhadap FH (21), keluarga pasien di RSHS Bandung. Priguna merupakan peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS).
Penyidik telah memeriksa 13 saksi, termasuk korban, keluarga, perawat, dan ahli dalam kasus ini. Priguna dijerat dengan Pasal 6C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan ancaman pidana penjara maksimal 12 tahun.
Kepala BNPT Ingin Deradikalisasi yang Humanis bagi Napi Terorisme
BNPT tegaskan komitmen deradikalisasi humanis bagi warga binaan terorisme. Halalbihalal di Lapas Sentul jadi momentum penuh makna. Halaman all [220] url asal
#deradikalisasi #bnpt #napi-teroris #napi-kasus-terorisme #deradikalisasi-bnpt #lapas-sentul
(Kompas.com) 10/04/25 20:39
v/113780/
JAKARTA, KOMPAS.com – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menegaskan komitmen untuk melayani warga binaan pemasyarakatan kasus terorisme dengan pendekatan tulus dan humanis.
Pendekatan ini dijalankan melalui kerja sama lintas lembaga seperti Kemenkumham, Kejaksaan, dan Densus 88.
“Kami adalah pelayan masyarakat, dan sudah menjadi kewajiban kami untuk melayani para WBP yang menjadi tanggung jawab kami dengan pendekatan dari hati ke hati,” ujar Kepala BNPT Komjen Pol Eddy Hartono saat acara Halalbihalal bersama warga binaan di Lapas Khusus Kelas IIB Sentul, Bogor, sebagaimana dilansir Antara, Kamis (10/4/2025).
Dalam kesempatan itu, ia mengapresiasi kerja keras para petugas lapas dalam membina narapidana dengan penuh keikhlasan.
Eddy juga menyampaikan penghargaan terhadap tingkat literasi dan kreativitas warga binaan, yang ditunjukkan lewat penampilan musik dan lagu selama acara.
Sementara itu, mewakili Kalapas Sentul Ibnu Fauzi, Kasi Bina Narapidana dan Produksi, Leddi Wahyudi Sunarya, menyebut kehadiran Kepala BNPT sebagai momen penting bagi Lapas Sentul.
“Ini adalah sebuah kehormatan besar. Kepala BNPT hadir secara langsung dalam Halalbihalal merupakan paket lengkap,” tutur Leddi dalam kesempatan yang sama.
Leddi juga menambahkan bahwa momen ini semakin membangkitkan semangat warga binaan dalam menjalani masa pembinaan secara positif.
Kegiatan halal bihalal ini ditutup dengan ramah tamah dan saling bersalaman hangat antara petugas dan warga binaan, sebagai bentuk nyata komitmen pembinaan inklusif.
Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memperkuat pendekatan partisipatif guna menjangkau setiap lapisan masyarakat agar memiliki pemahaman dan daya tangkal yang baik terhadap berbagai paham negatif yang tidak sesuai dengan ideologi bangsa.
Saat memberikan amanat pada apel perdana pasca Lebaran di Kantor Pusat BNPT Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (9/4), Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono mengimbau seluruh personel BNPT untuk memperkuat pendekatan tersebut sebagai hal yang mutlak dalam memaksimalkan program prioritas nasional yang masuk ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
"Gunakan manajemen partisipatif, maka rekan-rekan silakan berikan ide gagasan contohnya program seperti apa yang akan menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan sampai ke pelosok," ucap Eddy, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.
Dalam RPJMN, dia membeberkan terdapat beberapa kegiatan yang masuk menjadi prioritas nasional. Pertama, pertahanan dan keamanan dalam konteks pencegahan terorisme yang diwujudkan dalam Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstremisme (RAN PE).
Kedua, lanjut dia, penguatan intelijen dalam kontra terorisme yang diwujudkan melalui pembentukan tim kontra-radikalisasi serta tim koordinasi pelaksanaan deradikalisasi, baik dalam atau luar lembaga pemasyarakatan (lapas).
Dirinya mengingatkan jika tantangan penanggulangan terorisme harus disikapi dengan peningkatan kompetensi sesuai dengan isu yang beredar, baik secara global maupun nasional.
Kegiatan apel perdana ditutup dengan pemberian Satya Lencana Karya Satya kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) BNPT yang telah mengabdi selama 10, 20, dan 30 tahun.
Pendekatan partisipatif merupakan pendekatan yang melibatkan seluruh komponen masyarakat, pemerintah, dan pihak terkait dalam setiap tahapan penanggulangan terorisme.
Salah satu pendekatan partisipatif yang digiatkan oleh BNPT, yakni program Sekolah Damai. Diinisiasi oleh Wahid Foundation, program itu bertujuan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang inklusif, toleran, dan damai, serta menanamkan nilai-nilai perdamaian dan toleransi sejak dini kepada siswa.
BNPT perkuat pendekatan partisipatif jangkau setiap lapisan masyarakat
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memperkuat pendekatan partisipatif guna menjangkau setiap lapisan masyarakat agar memiliki pemahaman dan daya ... [296] url asal
Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memperkuat pendekatan partisipatif guna menjangkau setiap lapisan masyarakat agar memiliki pemahaman dan daya tangkal yang baik terhadap berbagai paham negatif yang tidak sesuai dengan ideologi bangsa.
Saat memberikan amanat pada apel perdana pasca Lebaran di Kantor Pusat BNPT Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (9/4), Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono mengimbau seluruh personel BNPT untuk memperkuat pendekatan tersebut sebagai hal yang mutlak dalam memaksimalkan program prioritas nasional yang masuk ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
"Gunakan manajemen partisipatif, maka rekan-rekan silakan berikan ide gagasan contohnya program seperti apa yang akan menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan sampai ke pelosok," ucap Eddy, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.
Dalam RPJMN, dia membeberkan terdapat beberapa kegiatan yang masuk menjadi prioritas nasional. Pertama, pertahanan dan keamanan dalam konteks pencegahan terorisme yang diwujudkan dalam Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstremisme (RAN PE).
Kedua, lanjut dia, penguatan intelijen dalam kontra terorisme yang diwujudkan melalui pembentukan tim kontra-radikalisasi serta tim koordinasi pelaksanaan deradikalisasi, baik dalam atau luar lembaga pemasyarakatan (lapas).
Dirinya mengingatkan jika tantangan penanggulangan terorisme harus disikapi dengan peningkatan kompetensi sesuai dengan isu yang beredar, baik secara global maupun nasional.
Kegiatan apel perdana ditutup dengan pemberian Satya Lencana Karya Satya kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) BNPT yang telah mengabdi selama 10, 20, dan 30 tahun.
Pendekatan partisipatif merupakan pendekatan yang melibatkan seluruh komponen masyarakat, pemerintah, dan pihak terkait dalam setiap tahapan penanggulangan terorisme.
Salah satu pendekatan partisipatif yang digiatkan oleh BNPT, yakni program Sekolah Damai. Diinisiasi oleh Wahid Foundation, program itu bertujuan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang inklusif, toleran, dan damai, serta menanamkan nilai-nilai perdamaian dan toleransi sejak dini kepada siswa.
Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025
BNPT perkuat pendekatan partisipatif jangkau setiap lapisan masyarakat
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memperkuat pendekatan partisipatif guna menjangkau setiap lapisan masyarakat agar memiliki pemahaman dan daya ... [296] url asal
Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memperkuat pendekatan partisipatif guna menjangkau setiap lapisan masyarakat agar memiliki pemahaman dan daya tangkal yang baik terhadap berbagai paham negatif yang tidak sesuai dengan ideologi bangsa.
Saat memberikan amanat pada apel perdana pasca Lebaran di Kantor Pusat BNPT Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (9/4), Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono mengimbau seluruh personel BNPT untuk memperkuat pendekatan tersebut sebagai hal yang mutlak dalam memaksimalkan program prioritas nasional yang masuk ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
"Gunakan manajemen partisipatif, maka rekan-rekan silakan berikan ide gagasan contohnya program seperti apa yang akan menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan sampai ke pelosok," ucap Eddy, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.
Dalam RPJMN, dia membeberkan terdapat beberapa kegiatan yang masuk menjadi prioritas nasional. Pertama, pertahanan dan keamanan dalam konteks pencegahan terorisme yang diwujudkan dalam Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstremisme (RAN PE).
Kedua, lanjut dia, penguatan intelijen dalam kontra terorisme yang diwujudkan melalui pembentukan tim kontra-radikalisasi serta tim koordinasi pelaksanaan deradikalisasi, baik dalam atau luar lembaga pemasyarakatan (lapas).
Dirinya mengingatkan jika tantangan penanggulangan terorisme harus disikapi dengan peningkatan kompetensi sesuai dengan isu yang beredar, baik secara global maupun nasional.
Kegiatan apel perdana ditutup dengan pemberian Satya Lencana Karya Satya kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) BNPT yang telah mengabdi selama 10, 20, dan 30 tahun.
Pendekatan partisipatif merupakan pendekatan yang melibatkan seluruh komponen masyarakat, pemerintah, dan pihak terkait dalam setiap tahapan penanggulangan terorisme.
Salah satu pendekatan partisipatif yang digiatkan oleh BNPT, yakni program Sekolah Damai. Diinisiasi oleh Wahid Foundation, program itu bertujuan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang inklusif, toleran, dan damai, serta menanamkan nilai-nilai perdamaian dan toleransi sejak dini kepada siswa.
Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025
Prabowo: Banyak Negara Bicara HAM, tapi Diam Saat Gaza Dibom
Prabowo mengkritik negara-negara yang sering bicara soal HAM dan demokrasi, tapi pura-pura tidak tahu banyak warga Gaza tewas dibom Halaman all [268] url asal
#kunjungan-prabowo-ke-luar-negeri #prabowo-subianto #prabowo-gaza #prabowo-subianto-gaza #prabowo-turki
(Kompas.com) 10/04/25 19:58
v/113689/
DUBAI, KOMPAS.com - Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan, ada banyak negara yang berkoar-koar tentang hak asasi manusia (HAM) dan demokrasi, tetapi diam ketika Gaza dibom dan menyebabkan banyak orang meninggal dunia.
Hal tersebut disampaikan Prabowo saat berbicara di hadapan parlemen Turkiye, Kamis (10/4/2025).
"Banyak negara bicara tentang demokrasi, bicara tentang hak asasi manusia. Tetapi pada saat anak-anak dibom, ibu-ibu tidak berdosa dibom, rakyat Gaza kehilangan semua kehidupan mereka, banyak negara diam, pura-pura tidak tahu," ujar Prabowo, dikutip dari Anadolu Agency, Kamis.
Prabowo mengatakan, banyak negara yang pura-pura tidak tahu bahwa apa yang terjadi di Gaza adalah pelanggaran HAM.
Dia lantas memuji sikap Turkiye yang tegas mendukung Palestina.
"Turkiye punya sikap yang tegas. Karena itu kami merasa ingin bersama Turkiye membela keadilan, kebenaran di dunia yang sekarang penuh ketidakpastian," kata Prabowo.
Baru-baru ini Prabowo mengemukakan rencana untuk mengevakuasi warga Palestina yang terluka ke Indonesia.
Prabowo berencana memberikan perawatan medis kepada mereka di Indonesia sebelum dipulangkan ke Palestina setelah situasi kondusif.
"Kami juga siap menerima korban-korban yang luka-luka, dan nanti segera kirim Menlu untuk diskusi dengan pemerintah Palestina, dengan pihak daerah tersebut bagaimana pelaksanaannya untuk kami siap evakuasi mereka yang luka-luka," kata Prabowo di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (9/4/2025).
Kepala Negara menyatakan, siapapun warga Palestina yang terluka boleh mendapatkan pengobatan di Indonesia, termasuk anak-anak yatim piatu dan warga yang terkena trauma akibat penyerangan.
"Kami siap akan kirim pesawat-pesawat untuk angkut mereka. Kita perkirakan mungkin jumlahnya 1.000 untuk gelombang pertama," ucap Prabowo.
Kemenkum sebut produk hukum daerah tidak diharmonisasi cacat prosedur
Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Provinsi Papua Barat menyatakan bahwa rancangan produk hukum daerah yang tidak dilakukan harmonisasi ... [352] url asal
Manokwari (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Provinsi Papua Barat menyatakan bahwa rancangan produk hukum daerah yang tidak dilakukan harmonisasi melalui Kemenkum, masuk kategori cacat prosedur.
Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Papua Barat Muhayana di Manokwari, Kamis, mengatakan kewajiban melakukan harmonisasi merupakan amanat Pasal 58 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.
"Kalau tidak diharmonisasi, cacat prosedur dan akan menjadi objek yang bisa diuji di Mahkamah Agung," kata Muhayana.
Dia menyebut upaya yang dilakukan Kemenkum untuk mencegah pelanggaran terhadap amanat undang-undang tersebut yaitu melaksanakan penandatangan kerja sama dengan pemerintah daerah di Papua Barat dan Papua Barat Daya.
Pemerintah daerah kemudian mengajukan permohonan tertulis untuk dilakukan pembahasan rancangan produk hukum daerah yang meliputi, rancangan peraturan daerah, rancangan peraturan gubernur, dan rancangan peraturan bupati/wali kota.
"Permohonan pembahasan diajukan kepala daerah atau sekretaris daerah. Sampai sekarang, belum ada pemerintah daerah di wilayah kerja kami yang langgar amanat undang-undang," ucap Muhayana.
Dia menegaskan pembentukan produk hukum daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan hukum yang lebih tinggi seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan lainnya, sehingga diperlukan proses harmonisasi secara substantif.
Mekanisme pembahasan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu secara tatap muka dan virtual yang melibatkan unsur pemerintah daerah terutama instansi pemerkarsa rancangan produk hukum daerah, serta biro hukum sekretariat daerah.
"Kalau rancangan itu bertentangan dengan peraturan lebih tinggi, kami kembali ke pemerintah daerah supaya merevisi karena pembahasan belum selesai," jelas dia.
Dia menyebut selama periode Januari-Maret 2025 sebanyak 18 rancangan produk hukum daerah telah rampung dilakukan harmonisasi yang terdiri atas 1 rancangan peraturan wali kota, dan 17 rancangan peraturan bupati di Papua Barat maupun Papua Barat Daya.
Dua rancangan peraturan kepala daerah berasal dari Provinsi Papua Barat yaitu Rancangan Peraturan Bupati Teluk Bintuni dan Rancangan Peraturan Bupati Fakfak, sisanya sebanyak 16 produk berasal dari wilayah Papua Barat Daya.
Meliputi 12 Rancangan Peraturan Bupati Sorong, 1 Rancangan Peraturan Wali Kota Sorong, 1 Rancangan Peraturan Bupati Raja Ampat, 1 Rancangan Peraturan Bupati Sorong Selatan, dan 1 Rancangan Peraturan Bupati Tambrauw.
"Jadi, ada 2 rancangan peraturan kepala daerah di Papua Barat dan 16 berasal dari wilayah Papua Barat Daya," jelas Muhayana.
Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI menjadikan Laporan Institute for Economics and Peace (IEP) bertajuk Global Terrorism Index (GTI) atau Indeks Terorisme Global sebagai referensi dalam melihat perkembangan upaya penanggulangan terorisme di Indonesia.
Kepala BNPT RI Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono mengatakan pemerintah Indonesia telah mencantumkan GTI dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 sebagai rujukan kemajuan upaya penanggulangan terorisme tersebut serta perumusan kebijakan.
"Selama ini GTI menjadi acuan dan panduan kami dalam melihat perkembangan upaya penanggulangan terorisme di tanah air," ungkap Eddy saat menerima kunjungan kehormatan dua petinggi IEP di Jakarta, Kamis, seperti dikonfirmasi.
Eddy juga menjelaskan bahwa perkembangan upaya penanggulangan terorisme di Indonesia tergambar pada posisi Indonesia di peringkat ke-30 GTI 2025 dengan kategori medium impact of terrorism atau negara dengan dampak sedang terorisme.
Posisi tersebut, kata dia, merupakan penilaian atas upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme di Indonesia yang mengedepankan kolaborasi multi-pihak kementerian/lembaga, termasuk TNI dan Polri serta masyarakat.
Ia pun berharap ke depannya akan terdapat kerja sama dengan IEP dalam rangka peningkatan kapasitas personel untuk menunjang upaya penanggulangan terorisme di Indonesia.
Adapun dua petinggi IEP yang mengunjungi kantor BNPT RI, yakni Founder dan Chief Executive Officer (CEO) IEP Steve Killelea serta Chief Research Officer (CRO) IEP Thomas Morgan.
Dalam kesempatan itu, Founder dan CEO IEP Steve Killelea mengatakan bahwa IEP tertarik untuk mempelajari lebih lanjut upaya penanggulangan terorisme di Indonesia yang dilakukan secara humanis, tidak berujung pada konflik, dan menjunjung tinggi supremasi hukum.
"Kami tertarik melakukan studi kasus untuk rujukan bagaimana pendekatan ini digunakan dalam melawan ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme," ucap Steve.
IEP setiap tahunnya menerbitkan GTI. Sejak 2012, indeks tersebut menilai tren terorisme global dan dampaknya terhadap sosial ekonomi negara-negara yang diukur.
Indikator pengukuran GTI meliputi jumlah kejadian, korban jiwa dan luka-luka, serta jumlah sandera dari aksi terorisme.
BNPT: GTI jadi referensi langkah strategi pencegahan terorisme RI
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI menjadikan Laporan Institute for Economics and Peace (IEP) bertajuk Global Terrorism Index (GTI) atau Indeks ... [304] url asal
Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI menjadikan Laporan Institute for Economics and Peace (IEP) bertajuk Global Terrorism Index (GTI) atau Indeks Terorisme Global sebagai referensi dalam melihat perkembangan upaya penanggulangan terorisme di Indonesia.
Kepala BNPT RI Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono mengatakan pemerintah Indonesia telah mencantumkan GTI dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 sebagai rujukan kemajuan upaya penanggulangan terorisme tersebut serta perumusan kebijakan.
"Selama ini GTI menjadi acuan dan panduan kami dalam melihat perkembangan upaya penanggulangan terorisme di tanah air," ungkap Eddy saat menerima kunjungan kehormatan dua petinggi IEP di Jakarta, Kamis, seperti dikonfirmasi.
Eddy juga menjelaskan bahwa perkembangan upaya penanggulangan terorisme di Indonesia tergambar pada posisi Indonesia di peringkat ke-30 GTI 2025 dengan kategori medium impact of terrorism atau negara dengan dampak sedang terorisme.
Posisi tersebut, kata dia, merupakan penilaian atas upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme di Indonesia yang mengedepankan kolaborasi multi-pihak kementerian/lembaga, termasuk TNI dan Polri serta masyarakat.
Ia pun berharap ke depannya akan terdapat kerja sama dengan IEP dalam rangka peningkatan kapasitas personel untuk menunjang upaya penanggulangan terorisme di Indonesia.
Adapun dua petinggi IEP yang mengunjungi kantor BNPT RI, yakni Founder dan Chief Executive Officer (CEO) IEP Steve Killelea serta Chief Research Officer (CRO) IEP Thomas Morgan.
Dalam kesempatan itu, Founder dan CEO IEP Steve Killelea mengatakan bahwa IEP tertarik untuk mempelajari lebih lanjut upaya penanggulangan terorisme di Indonesia yang dilakukan secara humanis, tidak berujung pada konflik, dan menjunjung tinggi supremasi hukum.
"Kami tertarik melakukan studi kasus untuk rujukan bagaimana pendekatan ini digunakan dalam melawan ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme," ucap Steve.
IEP setiap tahunnya menerbitkan GTI. Sejak 2012, indeks tersebut menilai tren terorisme global dan dampaknya terhadap sosial ekonomi negara-negara yang diukur.
Indikator pengukuran GTI meliputi jumlah kejadian, korban jiwa dan luka-luka, serta jumlah sandera dari aksi terorisme.
BNPT: GTI jadi referensi langkah strategi pencegahan terorisme RI
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI menjadikan Laporan Institute for Economics and Peace (IEP) bertajuk Global Terrorism Index (GTI) atau Indeks ... [326] url asal
Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI menjadikan Laporan Institute for Economics and Peace (IEP) bertajuk Global Terrorism Index (GTI) atau Indeks Terorisme Global sebagai referensi dalam melihat perkembangan upaya penanggulangan terorisme di Indonesia.
Kepala BNPT RI Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono mengatakan pemerintah Indonesia telah mencantumkan GTI dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 sebagai rujukan kemajuan upaya penanggulangan terorisme tersebut serta perumusan kebijakan.
"Selama ini GTI menjadi acuan dan panduan kami dalam melihat perkembangan upaya penanggulangan terorisme di tanah air," ungkap Eddy saat menerima kunjungan kehormatan dua petinggi IEP di Jakarta, Kamis, seperti dikonfirmasi.
Eddy juga menjelaskan bahwa perkembangan upaya penanggulangan terorisme di Indonesia tergambar pada posisi Indonesia di peringkat ke-30 GTI 2025 dengan kategori medium impact of terrorism atau negara dengan dampak sedang terorisme.
Posisi tersebut, kata dia, merupakan penilaian atas upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme di Indonesia yang mengedepankan kolaborasi multi-pihak kementerian/lembaga, termasuk TNI dan Polri serta masyarakat.
Ia pun berharap ke depannya akan terdapat kerja sama dengan IEP dalam rangka peningkatan kapasitas personel untuk menunjang upaya penanggulangan terorisme di Indonesia.
Adapun dua petinggi IEP yang mengunjungi kantor BNPT RI, yakni Founder dan Chief Executive Officer (CEO) IEP Steve Killelea serta Chief Research Officer (CRO) IEP Thomas Morgan.
Dalam kesempatan itu, Founder dan CEO IEP Steve Killelea mengatakan bahwa IEP tertarik untuk mempelajari lebih lanjut upaya penanggulangan terorisme di Indonesia yang dilakukan secara humanis, tidak berujung pada konflik, dan menjunjung tinggi supremasi hukum.
"Kami tertarik melakukan studi kasus untuk rujukan bagaimana pendekatan ini digunakan dalam melawan ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme," ucap Steve.
IEP setiap tahunnya menerbitkan GTI. Sejak 2012, indeks tersebut menilai tren terorisme global dan dampaknya terhadap sosial ekonomi negara-negara yang diukur.
Indikator pengukuran GTI meliputi jumlah kejadian, korban jiwa dan luka-luka, serta jumlah sandera dari aksi terorisme.
Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025
Pejabat Kemenkum Malut Ikuti Seminar Action Plan, Dukung Pelayanan dan Pembinaan Hukum
Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku Utara (Malut), Budi Argap Situngkir, beserta Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Chusny ... [294] url asal
Ternate (ANTARA) - Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku Utara (Malut), Budi Argap Situngkir, beserta Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Chusny Thamrin dan Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Zulfahmi mengikuti Seminar Action Plan.
Dalam forum yang difasilitasi Badan Pembinaan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum tersebut, Kakanwil Kemenkum Malut, Budi Argap Situngkir dan para Kadiv menyiapkan pemaparan Action Plan Bidang Hukum Kanwil Kemenkum Malut.
Tiga narasumber sebagai penguji dalam seminar yakni, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Dhahana Putra, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Razilu, dan Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum, Andry Indrady. Ketiganya memberikan evaluasi serta masukan atas rencana aksi yang disusun oleh para peserta.
“Action Plan Kanwil Kemenkum Malut ini berisi identifikasi isu dan permasalahan, serta gagasan/solusi yang diambil. Baik di bidang pelayanan hukum, maupun di bidang peraturan perundang-undangan dan pembinaan hukum,” terang Budi Argap Situngkir saat pemaparan di Ternate, Kamis (10/4).
Budi Argap Situngkir mengatakan, di wilayah terdapat tantangan yang harus dimitigasi dalam upaya mengoptimalkan capaian perjanjian dan target kinerja. Seperti kurangnya pemahaman masyarakat terkait kekayaan intelektual, minimnya peningkatan PNBP AHU, dan pengaduan masyarakat, partisipasi indeks reformasi hukum, kurangnya SDM perancang perUU, dan isu strategis lainnya.
“Dari identifikasi tersebut, kami menawarkan gagasan/solusi melalui renana aksi misalnya dengan mengoptimalkan diseminasi dan edukasi kekayaan intelektual, pengawasan dan pembinaan Majelis Pengawas Notaris, pembinaan perancang perUU, dan sinergi bersama stakeholders dalam optimalisasi layanan dan pembinaan hukum di wilayah,” terang Budi Argap Situngkir.
Diskusi dan tanya jawab antara tim penguji dengan Kakanwil dan Pimti turut menyertai kegiatan seminar tersebut. Berbagai masukan dan rekomendasi dilahirkan guna mengoptimalkan kinerja pelayanan dan pembinaan hukum di wilayah.
"Kami turut mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan ini. Dengan harapan akan memperkuat pelaksanaan substansi melalui action plan sebagai strategi pelayanan dan pembinaan hukum di Maluku Utara,” pungkasnya.