Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), mempertimbangkan langkah hukum karena terkait tuduhan ijazah palsunya. Jokowi mengungkapkan langkah tersebut masih dikaji oleh tim hukumnya.

"Ya (langkah hukum) dipertimbangkan untuk dikaji lebih dalam oleh pengacara karena memang sudah disampaikan oleh Rektor UGM, terakhir Dekan Fakultas Kehutanan kan sudah jelas semuanya," kata Jokowi di Solo seperti dilansir detikJateng, Jumat (11/4/2025).

Jokowi menegaskan dirinya merupakan alumni Universitas Gadjah Mada (UGM). Dia mengatakan keaslian ijazah itu juga sudah dijelaskan oleh UGM.

"Sudah disampaikan oleh rektor, dekan, tidak hanya sekali sudah dibuka seperti itu. Kalau masih urusan huruf lah, sampai urusan angka, kalau itu udah," ujarnya.

Jokowi mengatakan pihak yang menuduh ijazahnya palsu harus membuktikan. Dia mengatakan proses hukum masih dalam kajian oleh tim pengacaranya.

"Yang paling penting siapa yang mendalilkan itu yang harus membuktikan, siapa yang menuduh dia yang harus membuktikan. Ini masih dalam kajian oleh pengacara," ujar Jokowi.

Simak selengkapnya di sini.

Simak Video: UGM Jelaskan Keaslian Ijazah Jokowi

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kuasa hukum Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, Ronny Talapessy masih meyakini kasus yang menjerat kliennya sarat muatan politis. Ronny menganggap kliennya diserang karena posisinya di PDIP.

Hal itu dikatakan Ronny setelah Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) menolak eksepsi atau nota keberatan yang diajukan tim hukum Hasto. Dengan demikian, hakim memutuskan melanjutkan proses persidangan.

Ronny menyinggung adanya indikasi kuat politisasi kasus ini. Salah satunya melalui aksi unjuk rasa di depan PN Jakpus saat sidang Hasto digelar.

"Hari ini ada demo yang menuntut Pak Hasto divonis. Kami mendapatkan informasi bahwa massa demo dibayar Rp 40 ribu hingga Rp 45 ribu per orang, dengan instruksi memakai jaket almamater atau non-almamater," kata Ronny kepada wartawan, Jumat (11/4/2025).

Ronny menuding demo bayaran itu seolah membuktikan arahan menjatuhkan Hasto. "Ini bukti nyata ada pihak tertentu yang sengaja menggerakkan massa untuk menjatuhkan Pak Hasto. Kasus ini jelas bermuatan politik," ujar Hasto.

Ronny menjelaskan kasus ini merupakan pengulangan dari perkara yang telah inkrah pada 2020. Saat itu, tuduhan terkait uang dari Harun Masiku pun sudah diperiksa di persidangan sebelumnya. "Ini jelas upaya daur ulang perkara tanpa dasar hukum baru," ujar Ronny.

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Seorang pria yang mengaku pernah mendekam di Rutan Polda Jawa Tengah membongkar praktik pungli di sana. Dalam sebuah video wawancara dan beredar di beberapa platform media sosial, yakni Tiktok, X, dan Instagram, pria itu mengungkap praktik pungutan liar (pungli) oleh petugas di rutan Polda Jateng.

Video wawancara diambil di sebuah teras rumah pada malam hari. Dalam video itu, pria bertopi yang diwawancara mengaku pernah ditahan di rutan Polda Jateng pada Agustus 2024. "Ceritanya pahit, serba bayar semua," kata pria tersebut.

Pria itu mengatakan, ketika pertama kali masuk tahanan, dia harus membayar Rp 1 juta. "Terus kalau mau keluar dari sel, harus bayar Rp 25 ribu, namanya 'angin-angin', jam 4 sore sampai jam 7 malam," ujarnya.

Dia menambahkan, jika hendak menyewa hp atau ponsel, para tahanan harus membayar Rp 150 ribu per jam. Tarif tersebut berlaku hanya untuk sore hari. "Kalau malam (tarifnya) Rp 350 ribu, dari jam 1 (dini hari) sampai jam 6 pagi," katanya.

Pria yang merekam video wawancara tersebut kemudian bertanya apakah praktik sewa ponsel oleh para tahanan tersebut tidak terawasi. "Main HP-nya dipojok, kameranya dimatiin. CCTV-nya dimatiin," kata pria yang mengaku pernah mendekam di rutan Polda Jateng tersebut.

Menurut pria itu, banyak tahanan yang membayar. "Sehari ya kalau Rp5 juta lebih untuk satu regu, satu tim, dapat dari tahanan dan dari sewa HP sama 'angin-angin'," ucapnya.

Dia pun mengungkap adanya "kamar atensi". Penghuni ruang tahanan tersebut hanya ditahan ketika apel. "Habis apel selesai, ya enggak di sel. Itu 'kamar atensi', (tarifnya) Rp 2 juta per orang," ujarnya.

Selain pungli, pria tersebut mengaku pernah menjadi korban intimidasi petugas. "Saya kan bayar atensi kamar Rp 2 juta, terus saya disuruh bagiin nasi, saya enggak mau, saya langsung dipindah di sel. Jadi duit atensi enggak ada artinya. Saya tetap saja ditahan di sel. Ada pemukulan juga," ucapnya.

Pria tersebut mengatakan pernah memperoleh kabar dari para tahanan yang mengaku diperintah oleh polisi penjaga rutan untuk memukulinya. "Tapi Alhamdulillah enggak terjadi," katanya.

Pria itu mengaku berencana melaporkan kejadian-kejadian yang dialaminya selama ditahan di rutan Polda Jateng. "Saya kasihan sama tahanan-tahanan yang akan datang, yang lain. Masa sudah ditahan, malah di situ disuruh ngeluarin duit terus," ujarnya.

Di platform X, salah satu akun yang mengunggah video wawancara tersebut adalah @masBRO_back. Video diupload pada 8 April 2025 pukul 15:07 WIB. Hingga berita ini ditulis pada Jumat (11/4/2025), video itu sudah ditonton 153 ribu kali.

BEKASI, KOMPAS.com — Malam di Bandara Soekarno-Hatta yang biasanya dipenuhi lalu lalang penumpang, berubah jadi sunyi bagi seorang remaja berinisial AFET.

Di ujung terminal, langkahnya terhenti bukan karena kelelahan, tapi karena jerat hukum yang akhirnya menjemput.

AFET, remaja yang diduga melakukan penganiayaan brutal terhadap satpam Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Barat, Sutiyono (39), ditangkap polisi pada Kamis (10/4/2025) pukul 23.30 WIB.

Penangkapan berlangsung di bandara, mengakhiri pelarian singkatnya dari tanggung jawab atas tindak kekerasan yang membuat korban nyaris kehilangan nyawa.

"Terlapor inisial AFET sudah kami amankan di bandara hari Kamis pukul 23.30 WIB," ujar Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota, Komisaris Binsar Hatorangan Sianturi, saat dikonfirmasi, Jumat (11/4/2025).

Pasca penangkapan, AFET langsung digiring ke Polres Metro Bekasi Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut.

"Selanjutnya kami bawa ke kantor untuk dilakukan pemeriksaan," imbuhnya.

Tak ada lagi kata-kata besar, tak ada arogansi yang tersisa. Yang ada hanya remaja yang kini duduk diam menghadapi konsekuensi dari tindakan nekatnya.

Berawal dari knalpot brong ke ICU

Peristiwa bermula pada Sabtu malam (29/3/2025) sekitar pukul 22.00 WIB, saat Sutiyono tengah bertugas menjaga ketertiban di area Instalasi Gawat Darurat (IGD) rumah sakit.

Ia menegur seorang pengunjung yang datang dengan mobil berknalpot brong dan memarkir kendaraan sembarangan, menghalangi jalur ambulans.

Teguran itu berujung petaka. Pengunjung yang ternyata adalah AFET, tak terima diingatkan. Ia naik pitam dan melampiaskan amarah pada Sutiyono.

“Pengunjung tersebut juga memarkirkan kendaraannya tidak sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) rumah sakit, sehingga menghalangi jalur ambulans,” jelas kuasa hukum korban, Subadria Nuka.

Pelaku kemudian menarik kerah seragam Sutiyono, membanting, dan mencekiknya hingga korban mengalami kejang dan berada dalam kondisi kritis

Akibatnya, Sutiyono harus menjalani perawatan intensif di ruang ICU selama empat hari.

Ia berjuang di bawah pengawasan medis, sementara pihak keluarga menunggu keajaiban di balik dinding rumah sakit.

Tak ada maaf dari pelaku

Lebih menyakitkan, selama korban terbaring di ruang perawatan, tak ada niat baik dari pihak pelaku.

"Setelah empat hari berlalu, keluarga pelaku sama sekali tidak menunjukkan penyesalan atau meminta maaf,” kata Stein Siahaan, kuasa hukum korban.

Perlakuan itu memperkuat tekad keluarga korban dan kuasa hukumnya untuk menempuh jalur hukum.

Laporan pun resmi dilayangkan ke Polres Metro Bekasi Kota pada 30 Maret 2025, dengan nomor LP/B/687/III/2025/SPKT.Sat Reskrim/Polres Metro Bekasi Kota/Polda Metro Jaya.

Pihak Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Barat juga menunjukkan dukungan penuh terhadap proses hukum.

Mereka menyerahkan rekaman CCTV dan bukti pendukung lainnya untuk memperkuat kasus.

“Rumah sakit sudah merespons, tinggal menunggu proses hukum di kepolisian. Semua bukti yang diperlukan akan disediakan oleh pihak rumah sakit,” ujar Subadria.

Kini, AFET harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.

(Reporter: Achmad Nasrudin Yahya | Editor: Larissa Huda)

ACEH UTARA, KOMPAS.com - Keluarga Hasfiani atau Imam, sales mobil di Kabupaten Aceh Utara yang tewas ditembak oleh oknum TNI Angkatan Laut, meminta perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Permintaan itu disampaikan karena pelaku pembunuhan merupakan anggota militer aktif dari TNI AL berpangkat Kelasi Dua berinisial DI, yang berdinas di KAL Bireuen.

“Keluarga sudah menyurati LPSK awal bulan ini. Meminta perlindungan dari LPSK. Agar keluarga nyaman selama proses penyidikan hingga persidangan kasus ini,” kata Tgk Mujiburrahman kepada Kompas.com, Jumat (11/4/2025).

Selain mengajukan permintaan perlindungan, keluarga juga telah menunjuk tim hukum dari Hotman Paris Hutapea untuk mengawal proses hukum hingga persidangan.

“Keluarga sudah bertemu dengan tim Hotman Paris di Aceh. Sudah meminta agar dibantu pengawalan proses hukum ini,” ujarnya.

Mujiburrahman menyebut, hingga saat ini pihak keluarga belum mendapatkan kejelasan mengenai pasal yang digunakan oleh penyidik Polisi Militer TNI AL (Pomal) Lhokseumawe terhadap tersangka.

“Apakah pasal pembunuhan berencana atau tidak, kami belum tahu. Kalau kita lihat dari rekontruksi, sudah pasti masuk pembunuhan berencana,” terangnya.

Ia juga menyoroti tidak ditetapkannya dua oknum TNI AL lainnya sebagai tersangka, padahal disebut turut membantu membuang jasad korban ke Gunung Sala, Kabupaten Aceh Utara.

“Kami keluarga berharap, hakim militer di Banda Aceh memvonis pelaku setimpal, nyawa dibayar nyawa. Harus hukuman maksimal,” kata Mujiburrahman.

Sebelumnya, jasad Hasfiani ditemukan pada 14 Maret 2025 dalam karung di kawasan Gunung Sala. Korban dibunuh dengan cara ditembak oleh tersangka DI, yang diduga berniat merampas mobil milik korban dengan berpura-pura hendak membeli kendaraan tersebut.

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI mengecam tindakan kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang membunuh sedikitnya 11 warga sipil yang bekerja sebagai pendulang emas di Yahukimo, Papua Pegunungan.

“Komnas HAM mengecam tindakan kelompok sipil bersenjata (KKB) yang membunuh 11 warga sipil sebagai penambang emas di Yahukimo,” ucap Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Komnas HAM Uli Parulian Sihombing saat dihubungi dari Jakarta, Jumat.

Oleh sebab itu, Komnas HAM meminta dilakukannya penegakan hukum yang adil dan transparan terhadap pelaku. Selain itu, Komnas HAM juga meminta penyelidikan dan penyidikan atas peristiwa tersebut.

“[Komnas HAM meminta] pemulihan hak-hak keluarga korban dan juga korban yang selamat,” Uli menambahkan.

Sebelumnya, Kaops Satgas Damai Cartenz Brigjen Pol. Faizal Rahmadani mengatakan bahwa pihaknya telah berhasil mengetahui identitas enam pendulang emas yang menjadi korban pembunuhan KKB.

Keenam pendulang emas yang identitasnya sudah didapatkan tersebut antara lain Aidil, Sahruddin, Stenli, Wawan, Feri, dan Bungsu, sementara lima lainnya masih belum diketahui.

“Identitas para korban itu diperoleh dari para pendulang yang selamat dari aksi penyerangan dan pembunuhan para pendulang di pedalaman Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan,” kata Faizal di Jayapura, Kamis (10/4).

Serangan KKB terhadap warga sipil tercatat bukan kali pertama terjadi. Belum lama ini, KKB juga menyerang warga sipil yang berprofesi sebagai guru dan tenaga kesehatan di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, Jumat (21/3).

Komnas HAM juga telah menyatakan pengecaman atas aksi KKB dimaksud. Menurut Komnas HAM, serangan kelompok bersenjata terhadap warga sipil merupakan bentuk pelanggaran hukum HAM dan humaniter internasional.

Ketua Komnas HAM RI Atnike Nova Sigiro dalam keterangannya di Jakarta, Senin (24/3), mengatakan aksi KKB menyerang warga sipil ialah bentuk pelanggaran terhadap hak hidup dan hak atas rasa aman—hak yang tidak dapat dikurangi dalam situasi apa pun.

“Segala bentuk serangan terhadap warga sipil dalam situasi perang maupun selain perang yang dilakukan oleh aktor negara maupun non-negara merupakan bentuk pelanggaran hukum HAM dan hukum humaniter internasional,” kata Atnike.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Uskup Agung Jakarta Kardinal Ignatius Suharyo dijadwalkan akan menjenguk Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, di rumah tahanan (rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (11/4/2025) pekan depan.

Kuasa hukum Hasto, Ronny Talapessy, menyebutkan bahwa izin jenguk oleh Kardinal Suharyo telah didaftarkan melalui Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu).

"Kami sudah mendaftarkan di e-Berpadu terkait dengan kunjungan Yang Mulia, dan sudah diterima dan izin diberikan," kata Ronny Talapessy dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jumat (11/4/2025).

Kepada jaksa, Ronny juga menyampaikan bahwa izin kunjungan juga telah diberikan hakim kepada kakak Hasto yang bernama Anastasia Rukmi Sapto Hastuti dan Eddy Kristiyanto.

"Kedua adalah Anastasia Rukmi Sapto Hastuti yang merupakan kakak dari klien kami, yang ketiga adalah Eddy Kristiyanto yang merupakan kakak kandung,” kata Ronny.

“Jadi tiga yang diberikan izin oleh e-Berpadu dan tanggalnya adalah 14 April 2025 berkunjungnya," ujar dia.

Untuk diketahui, Hasto ditahan karena terjerat kasus suap terkait pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024.

Hasto diduga menyuap komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan untuk meloloskan Harun Masiku sebagai anggota DPR lewat proses PAW.

Selain itu, Hasto juga diduga merintangi penyidikan terhadap Harun Masiku yang berstatus buron sejak tahun 2020.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan kepemimpinan yang terbuka terhadap masukan akan membuat pelayanan publik menjadi lebih maksimal.

“Dengan lebih banyak mendengar, saya yakin semua keputusan yang kita ambil akan memungkinkan kita bekerja lebih maksimal dalam rangka memberikan pelayanan,” kata Supratman dalam acara Halalbihalal Kementerian Hukum (Kemenkum) di Jakarta, Rabu (9/4), seperti dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Untuk itu, dia menilai momen halalbihalal tahun ini merupakan waktu yang tepat bagi para pimpinan untuk mendengar masukan dari jajaran di bawahnya.

Supratman pun menceritakan bahwa salah satu masukan yang telah diberikan oleh staf dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkum saat memberikan testimoni, yakni berupa fleksibilitas untuk bekerja dari mana saja atau flexible working arrangement (FWA).

Ia menyebutkan saat ini Kemenkum mulai menerapkan metode FWA untuk bekerja dari rumah atau dari mana saja. Penerapan FWA pada Direktorat Merek Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkum menunjukkan hasil positif dengan terselesaikannya puluhan ribu tunggakan pendaftaran merek.

“Hasilnya luar biasa, ada 58 ribu tunggakan pendaftaran merek yang bisa diselesaikan, kemudian ada 17 ribu-an merek yang bisa didaftarkan,” ucapnya.

Implementasi fleksibilitas kerja di Kemenkum, kata Supratman, dimungkinkan karena adanya transformasi digital yang menjadi fokus utama dirinya sejak pertama kali menjabat sebagai Menkum.

Dirinya tak menampik bahwa pembangunan transformasi digital memudahkan masyarakat mendapatkan akses pelayanan publik dari mana saja.

Supratman menjelaskan bahwa kebanyakan kebijakan yang diambil merupakan hasil aspirasi dari jajaran pimpinan tinggi dan staf di Kemenkum. Dengan demikian, Kemenkum dapat membentuk tim yang solid untuk membentuk kementerian yang lebih transparan dan akuntabel.

“Selama masukan itu rasional, saya pasti tampung dan itu akan kami laksanakan," ungkap Menkum.

Dengan begitu, dia mengajak seluruh jajarannya untuk membangun bersama tim yang solid, sebagaimana tema halalbihalal tahun ini , yaitu menjaga solidaritas dan soliditas di antara jajaran Kemenkum, dengan pengabdian yang sama untuk membangun Kemenkum menjadi lebih transparan dan akuntabel.

Adapun dalam acara Halalbihalal Kemenkum Tahun 2025, jajaran pimpinan Kemenkum mendengarkan masukan secara langsung dari tiga perwakilan pegawai Kemenkum.

Berbagai masukan yang diberikan, antara lain terkait bekerja dari rumah, penambahan rute mudik gratis, dan membangun relasi yang lebih baik antarjajaran Kemenkum.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

LAMPUNG, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengungkapkan bahwa terdapat tiga lokasi penembakan terkait peristiwa tewasnya tiga polisi di Kabupaten Way Kanan.

Hal ini terkonfirmasi saat Komisioner Komnas HAM, Uli Parulian Sihombing, melakukan pengecekan di tempat kejadian perkara (TKP) yang terletak di Register 44, Kampung Karang Manik, Kecamatan Negara Batin, pada Kamis (10/4/2025).

Dalam keterangan pers yang disampaikan pada Jumat (11/4/2025), Uli menjelaskan bahwa pihaknya memeriksa lokasi tersebut dan mencocokkannya dengan denah yang dimiliki oleh Komnas HAM.

"Kita cek lokasi, denah, terkait judi sabung ayam, jadi memang masuk ke perkebunan karet dan tebu," ujarnya.

Komnas HAM juga melakukan pemeriksaan terhadap lokasi di mana korban ditemukan, yaitu AKP (anumerta) Lusiyanto, Aipda (anumerta) Petrus Apriyanto, dan Briptu (anumerta) Ghalib Surya Ganta.

Uli menegaskan bahwa ada tiga lokasi penembakan yang teridentifikasi.

"AKP Lusiyanto dan Aipda Petrus ditembak di dalam area sabung ayam, sedangkan Briptu Ghalib berada di luar arena," jelasnya.

Peristiwa tragis ini terjadi saat ketiga polisi tersebut melakukan penggerebekan terhadap arena judi sabung ayam di Kampung Karang Manik, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Way Kanan, Lampung, pada Senin (17/3/2025) sore.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) sekaligus Ketua Umum Dewan Pengurus KORPRI Nasional Zudan Arif mengungkapkan bahwa KORPRI terus mendukung advokasi atau pendampingan hukum bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN), yakni salah satunya dengan dibentuknya Lembaga Konsultasi Hukum dan Bantuan Hukum di dalam organisasi KORPRI sendiri.

Hal itu disampaikan Zudan saat membuka Webinar Ke-106 KORPRI Menyapa ASN dengan tema Webinar Korpri Sosialisasi Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) secara daring, Kamis (10/4).

"Profesi ASN memiliki keterkaitan erat dengan proses hukum sehingga harus memahami yang namanya hukum acara perdata, pidana, tata usaha negara, hingga konstitusi," kata Zudan dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Oleh karena itu, menurutnya, KORPRI yang berfungsi salah satunya untuk menjaga kode etik profesi sebagaimana diamanatkan UU ASN, memiliki peran penting termasuk dalam aspek perlindungan atau advokasi bagi seluruh ASN.

“Peran KORPRI diperlukan untuk pendampingan hukum untuk anggotanya yang bermasalah dengan hukum. Untuk itu kalau nanti sudah dibentuk PKPA ini, ini bisa kita gunakan untuk melakukan antisipasi sekaligus pencegahan pencegahan agar tidak terjadi masalah hukum bagi para ASN,” ujarnya.

Dia juga mengatakan melalui momentum ini KORPRI dapat meningkatkan perannya bagi seluruh ASN di kementerian/lembaga dan instansi pemerintah daerah.

Khususnya dengan PKPA ini, ia berharap KORPRI dapat lebih solid dan dapat memberikan pendampingan atau advokasi bagi para ASN yang tengah dihadapkan dengan permasalahan hukum.

Selain itu, Zudan juga menyampaikan bahwa sejak masa pandemi COVID-19, KORPRI secara rutin menggelar webinar untuk menyebarluaskan pengetahuan dan keterampilan sesuai amanat UU ASN.

Tujuannya untuk meningkatkan kompetensi pengetahuan seluruh pengurus dan anggota KORPRI di manapun, termasuk yang bekerja di perwakilan Indonesia di Luar Negeri.

“KORPRI menjadi sebuah organisasi yang mewadahi para ASN secara konsisten berbagi informasi untuk meningkatkan kompetensi, dan berbagai pengetahuan yang beragam sesuai dengan kebutuhan para ASN," pungkas Zudan.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Sebuah video wawancara seorang pria yang mengaku pernah ditahan di rutan Polda Jawa Tengah (Jateng) beredar di beberapa platform media sosial, yakni Tiktok, X, dan Instagram. Dalam video tersebut, pria itu mengungkap praktik pungutan liar (pungli) oleh petugas di rutan Polda Jateng.

Video wawancara diambil di sebuah teras rumah pada malam hari. Dalam video itu, pria bertopi yang diwawancara mengaku pernah ditahan di rutan Polda Jateng pada Agustus 2024. "Ceritanya pahit, serba bayar semua," kata pria tersebut.

Pria itu mengatakan, ketika pertama kali masuk tahanan, dia harus membayar Rp1 juta. "Terus kalau mau keluar dari sel, harus bayar Rp25 ribu, namanya 'angin-angin', jam 4 sore sampai jam 7 malam," ujarnya.

Dia menambahkan, jika hendak menyewa HP atau ponsel, para tahanan harus membayar Rp150 ribu per jam. Tarif tersebut berlaku hanya untuk sore hari. "Kalau malam (tarifnya) Rp350 ribu, dari jam 1 (dini hari) sampai jam 6 pagi," katanya.

Pria yang merekam video wawancara tersebut kemudian bertanya apakah praktik sewa ponsel oleh para tahanan tersebut tidak terawasi. "Main hp-nya dipojok, kameranya dimatiin. CCTV-nya dimatiin," kata pria yang mengaku pernah mendekam di rutan Polda Jateng tersebut.

Menurut pria itu, banyak tahanan yang membayar. "Sehari ya kalau Rp5 juta lebih untuk satu regu, satu tim, dapat dari tahanan dan dari sewa HP sama 'angin-angin'," ucapnya.

SEMARANG, KOMPAS.com - Sebuah video pengakuan mengejutkan dari seorang pria yang mengeklaim sebagai mantan tahanan di Rutan Polda Jawa Tengah menghebohkan jagat media sosial.

Dalam video yang beredar luas di platform TikTok dan X, pria tersebut mengungkap dugaan praktik pungutan liar (pungli), intimidasi, dan kekerasan fisik yang dialaminya selama mendekam di balik jeruji.

Video berdurasi kurang dari satu menit itu pertama kali diunggah oleh akun TikTok @feedgramindo4 dan akun X @masBRO_back pada Selasa (8/4/2025).

Dalam waktu singkat, video tersebut menjadi viral dan telah ditonton oleh ratusan ribu pengguna.

Dengan mengenakan topi dan wajah yang tidak sepenuhnya terlihat, pria itu menceritakan pengalaman pahitnya saat ditahan di Rutan Polda Jateng pada Agustus 2024.

"Satu regu bisa Rp 5 juta lebih karena dapat dari tahanan, sewa HP. Sewa HP Rp 150 ribu per jam, malam Rp 350 ribu dari jam 01.00-06.00 WIB. Kamera CCTV dimatikan dan di pojok tahanan biar tidak kelihatan. Kamar atensi Rp 2 juta sudah bebas," ungkapnya.

Lantas, benarkah hal itu?

Penjelasan Polda Jateng

Menanggapi pengakuan tersebut, Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Artanto, menyatakan bahwa pihaknya telah menindaklanjuti informasi tersebut dengan langkah penyelidikan internal.

"Polda Jateng mengapresiasi yang bersangkutan yang telah berani menyampaikan kepada kita tentang hal tersebut," ujar Artanto saat dikonfirmasi pada Jumat (11/4/2025).

Ia menambahkan bahwa proses klarifikasi dan pemeriksaan sudah dimulai, termasuk terhadap personel yang bertugas di rumah tahanan.

"Kita saat ini sedang melakukan penyelidikan terhadap yang bersangkutan. Peristiwa tersebut kita lakukan penyelidikan oleh Propam Polda Jateng," lanjutnya.

Artanto juga menegaskan bahwa Polda Jawa Tengah tidak akan segan menjatuhkan sanksi jika nantinya ditemukan bukti adanya pelanggaran yang dilakukan oleh anggotanya.

"Manakala ditemukan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota, Polda Jawa Tengah tidak segan-segan untuk melakukan tindakan tegas dan sanksi," tegasnya.