JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan Hak Asasi Manusia (HAM) Kementerian HAM, Munafrizal Manan, mengecam pemerkosaan yang dilakukan oleh Priguna Anugerah, dokter anestesi Program Pendidikan Dokter Spesialis Universitas Padjajaran, terhadap keluarga pasien di RS Hasan Sadikin, Bandung.

Dia mengatakan, kejahatan dokter tersebut tidak bisa ditoleransi karena dinilai sebagai tindakan yang sangat keji.

"Kekerasan seksual dengan modus penuh siasat muslihat seperti yang dilakukan oleh oknum dokter tersebut jelas tidak dapat ditolerir dan harus dipastikan jangan terulang lagi di lingkungan pendidikan kedokteran," ucap Munafrizal dalam keterangan pers, Sabtu (12/4/2025).

Dia juga mengingatkan, dunia pendidikan kedokteran pernah menjadi sorotan karena kasus perundungan yang mengakibatkan dokter residen meninggal dunia.

Maka dari itu, Munafrizal mendorong Kementerian Kesehatan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dunia pendidikan kedokteran dan dunia kesehatan.

Kemenkes, kata Munafrizal, harus melakukan audit HAM di dunia pendidikan, khususnya di dunia praktik kesehatan, agar selaras dengan prinsip kepatuhan HAM.

"Dirjen Pelayanan dan Kepatuhan HAM KemenHAM akan segera melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Dirjen terkait di Kemenkes untuk membahas detail hal ini," ucap dia.

Indonesia memiliki instrumen hukum HAM yang cukup memberikan perlindungan kepada perempuan, termasuk ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Munafrizal mengatakan, tindakan kekerasan seksual atau perundungan yang terjadi di dunia pendidikan mencoreng ratifikasi dan instrumen hukum yang telah berlaku.

Padahal, profesi dokter adalah profesi kemanusiaan. "Para penyandang profesi ini seharusnya lebih memiliki sensitivitas kemanusiaan," tandas dia.

Palu (ANTARA) - Menteri Hukum Republik Indonesia (Menkum RI) Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa pendiri Alkhaairat Habib Idrus bin Salim Al-Jufri atau Guru Tua adalah warga negara Indonesia (WNI).

"Ini adalah hasil perjuangan luar biasa dari Kemenkum, pemerintah daerah, dan keluarga besar Alkhairaat. Negara mengakui dan menghormati Guru Tua sebagai bagian penting dari sejarah bangsa," kata Supratman Andi Agtas saat menghadiri peringatan Haul Guru Tua ke-57 di Kota Palu, Sabtu.

Ia mengatakan Guru Tua secara sah merupakan WNI sebagaimana tertuang dalam surat pengesahan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham RI.

Menurut dia, Alkhairaat telah menjadi penggerak besar dalam pendidikan, kesehatan, hingga berbagai bentuk muamalah yang membawa manfaat nyata bagi umat dan bangsa.

Oleh karena itu, ia menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh keluarga besar Alkhairaat atas komitmen dan perjuangannya yang terus meneladani dan meneruskan cita-cita Guru Tua, dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia.

"Guru Tua secara sah merupakan warga negara Indonesia, sebagaimana tertuang dalam surat pengesahan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham RI, yang kini telah bertransformasi menjadi Kementerian Hukum RI," katanya

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Sosial bahkan dengan Presiden RI, Prabowo Subianto, dalam upaya penganugerahan gelar Pahlawan Nasional untuk Guru Tua.

Kuasa hukum Ridwan Kamil, Muslim Jaya Butar Butar bantah semua pernyataan yang dilayangkan oleh Lisa Mariana. namun begitu, Muslim mengaku itu hak Lisa untuk menyampaikan pernyataan.

"Pengakuan sepihak dari LM (Lisa Mariana) tentu kami hormati, namun pengakuan tersebut tidak benar," katanya, saat dikonfirmasi kemarin, Jumat (11/4).

Muslim menyatakan pernyataan soal Ridwan Kamil menghubungi Lisa terlebih dahulu pun dibantah. "Tidak ada pak RK menghubungi terlebih dahulu. Silakan saja LM bicara apa saja suka-sukanya," katanya.

Ridwan Kamil kepada kuasa hukumnya itu, mengaku tidak pernah memiliki hubungan apapun dengan Lisa Mariana. Namun jika Lisa tetap mengaku memiliki hubungan lebih dengan Ridwan Kamil, menurut Muslim hal itu perlu dibuktikan.

"Pak RK sudah membantah bahwa tidak ada hubungan apapun dengan LM itu jelas disampaikan beliau dalam klarifikasinya. Semua harus dibuktikan secara hukum bukan pengiringan opini yang menyesatkan," terang dia.

Muslim menegaskan kembali, apapun yang disampaikan Lisa Mariana soal hubungannya dengan Ridwan Kamil, ia pastikan bukan hal yang sebenarnya.

"Silakan saja berpendapat sesuka hati, semuanya. Tentu ada prosedur hukum yang harus kita hormati. Tempuh jalur hukum bukan pengiringan opini dan menyampaikan aib sendiri ke publik. Kami tidak mau menanggapi berlebihan terkait statement atau konpres LM, biarkan saja hukum yang bekerja," katanya.

Sebelumnya Lisa Mariana menyampaikan soal pertama kali perkenalannya dengan Ridwan Kamil, hubungan serta klaimnya soal kehamilan yang disebutnya sebagai buah hubungannya dengan mantan Gubernur Jawa Barat itu.

Hal ini yang membuatnya meminta pertanggung jawaban RK.

Ridwan Kamil sendiri sudah membantah apa yang disampaikan Lisa ini dalam klarifikasinya.

Palu (ANTARA) - Menteri Hukum Republik Indonesia (Menkum RI) Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa pendiri Alkhaairat Habib Idrus bin Salim Al-Jufri atau Guru Tua adalah warga negara Indonesia (WNI).

"Ini adalah hasil perjuangan luar biasa dari Kemenkum, pemerintah daerah, dan keluarga besar Alkhairaat. Negara mengakui dan menghormati Guru Tua sebagai bagian penting dari sejarah bangsa," kata Supratman Andi Agtas saat menghadiri peringatan Haul Guru Tua ke-57 di Kota Palu, Sabtu.

Ia mengatakan Guru Tua secara sah merupakan WNI sebagaimana tertuang dalam surat pengesahan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham RI.

Menurut dia, Alkhairaat telah menjadi penggerak besar dalam pendidikan, kesehatan, hingga berbagai bentuk muamalah yang membawa manfaat nyata bagi umat dan bangsa.

Oleh karena itu, ia menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh keluarga besar Alkhairaat atas komitmen dan perjuangannya yang terus meneladani dan meneruskan cita-cita Guru Tua, dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia.

"Guru Tua secara sah merupakan warga negara Indonesia, sebagaimana tertuang dalam surat pengesahan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham RI, yang kini telah bertransformasi menjadi Kementerian Hukum RI," katanya

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Sosial bahkan dengan Presiden RI, Prabowo Subianto, dalam upaya penganugerahan gelar Pahlawan Nasional untuk Guru Tua.

Menkum juga mengajak seluruh keluarga besar Alkhairaat untuk tetap menjaga semangat persatuan, sikap toleransi, dan kebesaran jiwa sebagaimana telah diajarkan oleh Guru Tua.

Ia juga meminta agar proses hukum atas dugaan penghinaan tersebut diserahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian.

"InsyaAllah, semoga impian seluruh Abnaul Khairaat secepatnya akan terwujud. Kita doakan bersama, semoga Guru Tua segera dianugerahi gelar Pahlawan Nasional," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng Rakhmat Renaldy menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat fungsi dan peran Kemenkum di Sulawesi Tengah, khususnya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap lembaga-lembaga strategis seperti Alkhairaat.

“Alkhairaat adalah salah satu tonggak peradaban di Indonesia Timur. Kami siap mendampingi dan mengawal seluruh kebutuhan hukum yang berkaitan dengan eksistensinya,” ujarnya.

Palu (ANTARA) - Menteri Hukum Republik Indonesia (Menkum RI) Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa pendiri Alkhaairat Habib Idrus bin Salim Al-Jufri atau Guru Tua adalah warga negara Indonesia (WNI).

"Ini adalah hasil perjuangan luar biasa dari Kemenkum, pemerintah daerah, dan keluarga besar Alkhairaat. Negara mengakui dan menghormati Guru Tua sebagai bagian penting dari sejarah bangsa," kata Supratman Andi Agtas saat menghadiri peringatan Haul Guru Tua ke-57 di Kota Palu, Sabtu.

Ia mengatakan Guru Tua secara sah merupakan WNI sebagaimana tertuang dalam surat pengesahan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham RI.

Menurut dia, Alkhairaat telah menjadi penggerak besar dalam pendidikan, kesehatan, hingga berbagai bentuk muamalah yang membawa manfaat nyata bagi umat dan bangsa.

Oleh karena itu, ia menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh keluarga besar Alkhairaat atas komitmen dan perjuangannya yang terus meneladani dan meneruskan cita-cita Guru Tua, dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia.

"Guru Tua secara sah merupakan warga negara Indonesia, sebagaimana tertuang dalam surat pengesahan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham RI, yang kini telah bertransformasi menjadi Kementerian Hukum RI," katanya

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Sosial bahkan dengan Presiden RI, Prabowo Subianto, dalam upaya penganugerahan gelar Pahlawan Nasional untuk Guru Tua.

Menkum juga mengajak seluruh keluarga besar Alkhairaat untuk tetap menjaga semangat persatuan, sikap toleransi, dan kebesaran jiwa sebagaimana telah diajarkan oleh Guru Tua.

Ia juga meminta agar proses hukum atas dugaan penghinaan tersebut diserahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian.

"InsyaAllah, semoga impian seluruh Abnaul Khairaat secepatnya akan terwujud. Kita doakan bersama, semoga Guru Tua segera dianugerahi gelar Pahlawan Nasional," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng Rakhmat Renaldy menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat fungsi dan peran Kemenkum di Sulawesi Tengah, khususnya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap lembaga-lembaga strategis seperti Alkhairaat.

“Alkhairaat adalah salah satu tonggak peradaban di Indonesia Timur. Kami siap mendampingi dan mengawal seluruh kebutuhan hukum yang berkaitan dengan eksistensinya,” ujarnya.

Hakim imigrasi di pengadilan Lousiana memberikan izin kepada pemerintahan federal Amerika Serikat (AS) di bawah pimpinan Presiden Donald Trump untuk mendeportasi aktivis mahasiswa pro-Palestina, Mahmoud Khalil.

Khalil adalah mahasiswa yang terdaftar di Universitas Columbia, New York. Dia menjadi koordinator aksi pro-Palestina di lingkungan kampus pada 2024 silam.

Keputusan tersebut diambil setelah memenuhi syarat untuk dideportasi. Sebelumnya deportasi itu mengalami kendala setelah visa pelajarnya dicabut. Pasalnya, Khalil ternyata tercatat dengan status penduduk sah Negara Paman Sam.

Keputusan hakim imigrasi, Jamee Comans itu mengafirmasi argumen pemerintahan Trump yang disampaikan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio. Dalam memonya, Rubio menyatakan keyakinan Khalil bisa mengancam keamanan nasional, dan itu harusnya jadi justifikasi untuk mendeportasinya.

"Pengadilan akan mendukung dakwaan tentang kemungkinan deportasi," kata Hakim Jamee Comans seperti dikutip dari NBC News pada Sabtu (12/4).

Dalam sidang di sana pada Jumat (11/4) lalu, pengacara Khalil mengajukan serangkaian argumen yang berupaya untuk menunda putusan tentang kelayakannya dideportasi dan menghentikan proses sepenuhnya.

Setelah putusan tersebut, Khalil, yang memilih diam selama proses persidangan dan menyuarakan pendapatnya. Ia menyatakan tidak menemukan keadilan selama proses hukum berjalan.

"Saya ingin mengutip apa yang Anda katakan terakhir kali bahwa tidak ada yang lebih penting bagi pengadilan ini selain hak proses hukum dan keadilan fundamental," kata dia.

"Jelas apa yang kita saksikan hari ini, tidak satu pun dari prinsip-prinsip ini hadir hari ini atau dalam seluruh proses ini. Inilah tepatnya mengapa pemerintahan Trump telah mengirim saya ke pengadilan ini, 1.000 mil jauhnya dari keluarga saya. Saya hanya berharap bahwa urgensi yang Anda anggap pantas bagi saya diberikan kepada ratusan orang lain yang telah berada di sini tanpa mendengar selama berbulan-bulan," imbuhnya.

Sementara itu tim hukumnya menyatakan akan terus bekerja tanpa lelah sampai Khalil bebas.

"Hari ini, kami melihat ketakutan terburuk kami terwujud: Mahmoud menjadi sasaran sandiwara proses hukum, pelanggaran mencolok atas haknya untuk mendapatkan sidang yang adil, dan senjata hukum imigrasi untuk menekan perbedaan pendapat," kata pengacaranya, Marc van der Hout.

Tahun lalu, Khalil yang baru berusia 30 ikut memimpin aksi pro-Palestina di lingkungan kampus Universitas Columbia. 

Dia kemudian petugas Imigrasi dan Bea Cukai di New York pada 8 Maret. Setelah itu dia dipindahkan ke fasilitas penahanan di Jena, Louisiana, dan berada di sana selama lebih dari sebulan.

Kasusnya adalah yang pertama dari serangkaian penangkapan yang dilakukan oleh pemerintahan Trump yang menargetkan mahasiswa dan cendekiawan pro-Palestina yang berada di AS dengan visa atau green card.

Jakarta (ANTARA) - Anggota kelompok ahli Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bidang kerja sama internasional Darmansjah Djumala mengingatkan bahwa program deradikalisasi dan pembinaan jangka panjang diperlukan bagi para mantan anggota jaringan Jamaah Islamiyah (JI).

Meski pembubaran organisasi terlarang itu patut diapresiasi, ia mengatakan bahwa pemerintah Indonesia tetap harus waspada terhadap kemunculan kembali paham radikalisme.

“Meski Jamaah Islamiyah sudah membubarkan diri, kita harus tetap waspada terhadap ideologi yang mereka yakini selama ini," kata Djumala dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.

Djumala secara khusus mengapresiasi langkah inisiatif pimpinan JI afiliasi Al-Qaeda (AQ) terbesar di Indonesia, yang pada Juni 2024 mengumumkan pembubaran organisasi mereka untuk kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi.

Sejauh ini, mantan anggota JI yang sudah kembali ke tengah masyarakat diperkirakan berjumlah 1.400 orang. Dalam kaitan tersebut, dirinya menekankan bahwa para mantan anggota JI tersebut diikutkan dalam program pembinaan dan deradikalisasi BNPT agar meninggalkan paham radikal melalui tahapan rehabilitasi, re-edukasi, dan reintegrasi sosial.

Di sisi lain, ia menyoroti perkembangan isu terorisme di kawasan Asia Selatan, khususnya terkait dengan isu pengungsi Rohingya.

Pada pertemuan Joint Working Group (JWG) Kerja Sama Penanggulangan Terorisme ke-6 antara Indonesia dan India pada 23 Agustus 2024, dia menyampaikan bahwa delegasi India mendeteksi adanya tindak terorisme yang dilakukan kelompok radikal dari Bangladesh, yang diperkirakan mempunyai jaringan dengan pengungsi militan Rohingya.

Sementara itu, data Indeks Terorisme Global atau Global Terrorism Index (GTI) 2025, yang dikeluarkan oleh Institute for Economics and Peace (IEP), mengungkapkan pada 2024 Asia Selatan merupakan kawasan yang menempati skor rata-rata tertinggi tindakan terorisme dalam satu dekade terakhir.

Berdasarkan data Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi (United Nations High Commissioner for Refugees/UNHCR) per Mei 2024, jumlah pengungsi Rohingya di Indonesia mencapai sebanyak 2.026 orang pengungsi Rohingya, yang tersebar di Aceh, Medan, dan Makassar.

Untuk itu sebagai langkah pre-emptive, Djumala menyarankan agar Indonesia, India, dan Bangladesh bekerja sama dalam pertukaran informasi jaringan terorisme, khususnya yang terkait dengan pengungsi Rohingya.

"Kerja sama ketiga negara tersebut diharapkan dapat menekan potensi terorisme di kawasan Asia Selatan dan Asia Tenggara sejak dini," ucap dia.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Palu (ANTARA) - Menteri Hukum Republik Indonesia (Menkum RI) Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa pendiri Alkhaairat Habib Idrus bin Salim Al-Jufri atau Guru Tua adalah warga negara Indonesia (WNI).

"Ini adalah hasil perjuangan luar biasa dari Kemenkum, pemerintah daerah, dan keluarga besar Alkhairaat. Negara mengakui dan menghormati Guru Tua sebagai bagian penting dari sejarah bangsa," kata Supratman Andi Agtas saat menghadiri peringatan Haul Guru Tua ke-57 di Kota Palu, Sabtu.

Ia mengatakan Guru Tua secara sah merupakan WNI sebagaimana tertuang dalam surat pengesahan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham RI.

Menurut dia, Alkhairaat telah menjadi penggerak besar dalam pendidikan, kesehatan, hingga berbagai bentuk muamalah yang membawa manfaat nyata bagi umat dan bangsa.

Oleh karena itu, ia menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh keluarga besar Alkhairaat atas komitmen dan perjuangannya yang terus meneladani dan meneruskan cita-cita Guru Tua, dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia.

"Guru Tua secara sah merupakan warga negara Indonesia, sebagaimana tertuang dalam surat pengesahan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham RI, yang kini telah bertransformasi menjadi Kementerian Hukum RI," katanya

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Sosial bahkan dengan Presiden RI, Prabowo Subianto, dalam upaya penganugerahan gelar Pahlawan Nasional untuk Guru Tua.

Menkum juga mengajak seluruh keluarga besar Alkhairaat untuk tetap menjaga semangat persatuan, sikap toleransi, dan kebesaran jiwa sebagaimana telah diajarkan oleh Guru Tua.

Ia juga meminta agar proses hukum atas dugaan penghinaan tersebut diserahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian.

"InsyaAllah, semoga impian seluruh Abnaul Khairaat secepatnya akan terwujud. Kita doakan bersama, semoga Guru Tua segera dianugerahi gelar Pahlawan Nasional," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng Rakhmat Renaldy menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat fungsi dan peran Kemenkum di Sulawesi Tengah, khususnya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap lembaga-lembaga strategis seperti Alkhairaat.

“Alkhairaat adalah salah satu tonggak peradaban di Indonesia Timur. Kami siap mendampingi dan mengawal seluruh kebutuhan hukum yang berkaitan dengan eksistensinya,” ujarnya.

Pewarta: Nur Amalia Amir
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Dua pelajar SMK Negeri di Tulungagung harus mengikuti Ujian Penilaian Sumatif Akhir Jenjang di dalam lembaga pemasyarakatan. Keduanya saat ini masih menjalani proses hukum atas dugaan tindak pidana.

Kepala Seksi Bimbingan Narapidana, Anak Didik, dan Kegiatan Kerja (Kasi Binadik Giatja) Lapas Kelas IIB Tulungagung, Rizal Arbi Fanani mengatakan kedua pelajar itu BK dan FAN yang berasal dari 2 SMK Negeri yang berbeda.

"Sesuai pengajuan izin yang diajukan sekolah, ujian diselenggarakan mulai 10-22 April ini. Proses ujian kami fasilitasi di ruang layanan Litmas Lapas Tulungagung," kata Rizal Arbi, Sabtu (12/4/2025).

Saat proses ujian berlangsung kedua warga binaan itu masing-masing mendapatkan pendampingan dari 2 pengawas dari sekolah masing-masing.

Menurutnya kebijakan lapas memberikan kesempatan kedua pelajar tersebut untuk mengikuti ujian akhir sesuai dengan amanah Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, sehingga fungsi lapas dalam memberikan pembinaan dapat berjalan dengan maksimal.

"Harapan kami, FAN dan BK tetap memperoleh haknya untuk menempuh pendidikan, walaupun berada di dalam lapas. Apalagi ini adalah ujian akhir jenjang. Semoga ke depan mereka akan menjadi pribadi yang lebih baik," jelasnya.

Salah seorang pelajar tersebut saat ini berstatus sebagai tahanan Polres Tulungagung dalam kasus kepemilikan bahan peledak atau petasan. Mereka akan menjalani seluruh rangkaian proses peradilan hingga mendapat vonis dari majelis hakim.

Video: Sinkhole Sedalam 8 Meter Muncul di Jalan Tulungagung

Video: Sinkhole Sedalam 8 Meter Muncul di Jalan Tulungagung

Jakarta (ANTARA) - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengapresiasi prestasi yang dicapai Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta (Soetta) sebagai 10 besar layanan imigrasi bandara terbaik di dunia tahun 2025 versi Skytrax, lembaga pemeringkatan penerbangan yang berkedudukan di London, Inggris.

Agus, dalam keterangan diterima di Jakarta, Sabtu, menyebut prestasi tersebut menjadi tonggak sejarah baru bagi Direktorat Jenderal Imigrasi sekaligus bentuk pengakuan terhadap transformasi dan inovasi pelayanan keimigrasian Indonesia, khususnya di bandara internasional.

“Banyak tantangan yang telah dilalui oleh jajaran di TPI (Tempat Pemeriksaan Imigrasi) Soetta dalam bertugas. Petugas di TPI pun tetap bekerja di libur-libur panjang demi kelancaran lalu lintas penumpang. Tugas mereka tidak mudah dan butuh dedikasi yang besar. Alhamdulillah, semua itu membuahkan hasil, membawa kebanggaan bagi Indonesia,” kata dia.

Dalam situs Skytrax dijelaskan, penilaian untuk penghargaan layanan imigrasi bandara terbaik dunia mencakup aspek kedatangan dan keberangkatan, layanan imigrasi dan kontrol perbatasan, termasuk waktu tunggu, sistem antrean, jalur prioritas, sistem dan efisiensi pintu otomatis atau e-gate, hingga efisiensi dan kesopanan staf imigrasi.

Adapun sepanjang tahun 2024, Imigrasi Soetta melayani total 17.166.177 perlintasan, terdiri atas 8.615.937 keberangkatan dan 8.550.240 kedatangan. Sementara itu, dalam periode 1 Januari–10 April 2025, jumlah perlintasan di Bandara Soekarno-Hatta mencapai 4.987.378 perlintasan, terdiri atas 2.473.802 keberangkatan dan 2.513.576 kedatangan.

“Kami berharap pencapaian ini menjadi pemacu semangat bagi seluruh jajaran Imigrasi di Indonesia untuk terus meningkatkan kualitas layanan. Ke depan, kami akan terus berinovasi, memperkuat integrasi sistem, serta menjaga profesionalisme petugas demi memberikan pengalaman terbaik bagi masyarakat dan wisatawan internasional,” ucap Agus.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Imigrasi Saffar Muhammad Godam mengatakan pihaknya telah mengimplementasikan program digitalisasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan di bandara dan pelabuhan internasional.

Salah satu bentuk digitalisasi tersebut, yaitu pemanfaatan autogate dengan teknologi mutakhir sehingga penumpang dapat merasakan pengalaman yang mulus dengan pemeriksaan imigrasi hanya 10 sampai dengan 15 detik per perlintasan.

“Autogate di bandara internasional Indonesia juga sudah melayani warga negara asing dan bahkan dapat dilalui anak yang berusia enam tahun ke atas. Hal ini dimungkinkan dengan elektronik visa atau e-Visa Indonesia dan teknologi face recognition (pengenal wajah) yang semakin canggih,” terang Godam.

Selain itu, sistem autogate juga terintegrasi dengan manajemen kontrol perbatasan (BCM) dan data Interpol. Hal ini memungkinkan autogate mengenali penumpang yang bermasalah hukum.

Godam menjelaskan, hingga saat ini terdapat 264 unit autogate yang telah dioperasikan di titik perlintasan utama Indonesia, meliputi Bandara Soekarno-Hatta, Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bandara Kualanamu, Bandara Juanda, dan Pelabuhan Batam Center.

“Jumlah tersebut akan terus bertambah guna mengoptimalkan proses pemeriksaan imigrasi di bandara dan pelabuhan utama,” ucapnya.

Di samping memanfaatkan teknologi terkini, Direktorat Jenderal Imigrasi juga mengupayakan rekayasa alur penumpang di waktu-waktu krusial, seperti liburan sekolah, Idul Fitri, serta Natal dan tahun baru.

“Dengan demikian, lalu lintas penumpang tetap lancar dan tidak terjadi penumpukan,” ujar Godam.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

Medan (ANTARA) - Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) menghadapi gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Medan. Gugatan itu diajukan oleh Rahmadi, warga asal Kota Tanjungbalai, Sumut, terkait dengan sah atau tidaknya penetapan tersangka dirinya dalam kasus dugaan narkoba.

Kuasa hukum Rahmadi, Suhandri Umar Tarigan, Sabtu (12/4), di Medan, menegaskan sidang perdana permohonan praperadilan seharusnya digelar pada Kamis (27/4), namun para termohon tidak hadir di persidangan.

Sehingga, lanjut dia, Hakim Tunggal Cipto Hosari Parsaoran Nababan yang menyidangkan praperadilan dengan nomor perkara: 18/Pid.Pra/2025/PN Mdn, menunda persidangan dan dilanjutkan pada Senin (14/4) mendatang.

“Kita berharap para termohon, yakni Kapolda Sumut cq Diresnarkoba Polda Sumut cq Penyidik Kompol Dedy Kurniawan maupun diwakili oleh Bid Hukum Polda Sumut menghadiri panggilan dari pengadilan pada Senin mendatang untuk menghormati peradilan,” tegas dia.

Suhandri mengatakan apabila para termohon kembali tidak menghadiri persidangan. Bagaimana penegak hukum dapat mencerminkan komitmen terhadap keadilan?

“Proses praperadilan ini merupakan upaya untuk menguji keabsahan penetapan status tersangka yang dilakukan oleh Polda Sumut terhadap klien kami,” ujar dia.

Sebab menurutnya, penetapan tersangka terhadap Rahmadi atas dugaan kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu seberat 10 gram, tidak dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

“Selain itu, terdapat dugaan pelanggaran prosedur dalam penangkapan terhadap klien kami yang dipimpin oleh Kanit I, Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut Kompol Dedy Kurniawan, mulai dari penangkapan yang tidak manusiawi hingga kurangnya transparansi dalam penetapan barang bukti dan proses penyidikan,” jelasnya.

Bahkan pihaknya selaku kuasa hukum Rahmadi, mengaku kesulitan dalam memperoleh salinan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kliennya dari Ditresnarkoba Polda Sumut.

Meski belakangan, BAP diperoleh setelah pihaknya melaporkan ketidakprofesionalan penyidik Ditresnarkoba Polda Sumut ke Divisi Propam dan diterima melalui pos.

"Kuat dugaan adanya indikasi kriminalisasi terhadap klien kami yang ditangkap secara tidak manusiawi atas kepemilikan 10 gram narkotika jenis sabu-sabu,” tutur dia.

Lebih lanjut, Suhandri mengatakan ketika kliennya dilakukan penangkapan, penggeledahan, penunjukan barang bukti, tidak melibatkan aparat-aparat pemerintahan setempat.

“Bahkan, saat penangkapan klien kami mengalami kekerasan, yakni dipukuli serta diinjak. Peristiwa yang dialami Rahmadi terekam kamera pengawas dan viral di sejumlah media sosial,” katanya.

Dalam video viral itu, lanjut dia, tampak jelas Kanit I Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut Kompol Dedy Kurniawan memperlakukan kliennya secara tidak manusiawi.

“Kami menilai Kompol Deddy Kurniawan tidak mencerminkan prinsip-prinsip seorang penegakan hukum yang mengedepankan asas praduga tak bersalah dan perlindungan terhadap hak asasi manusia,” tegasnya.

Secara terpisah, Kabid Humas Polda Sumut Kombes Ferry Walintukan mengatakan pengajuan praperadilan merupakan hak setiap individu untuk meminta pengadilan memeriksa, apakah proses penyidikan telah sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

"Hal itu sah saja. Kalau untuk ketidakhadiran, itu harus ditanyakan ke yang bersangkutan. Karena untuk institusi Polri diwakili oleh Bid Hukum Polda Sumut," ujar Ferry.

Sebelumnya Hakim tunggal Cipto Hosari Nababan yang menyidangkan gugatan permohonan praperadilan membuka persidangan di ruang sidang Cakra V, Pengadilan Negeri Medan, Kamis (27/3).

Namun dalam persidangan itu, dihadiri Rahmadi selaku pemohon melalui kuasa hukumnya Suhardi Umar Tarigan. Sedangkan para termohon tak hadir di ruangan sidang.

Adapun para termohon, yakni Presiden RI cq Kapolri cq Kapolda Sumut cq Diresnarkoba Polda Sumut cq Penyidik Kompol Dedy Kurniawan.

“Setelah kami cek, pengiriman relaas panggilan kepada para termohon lewat jasa pos tanggal 25 Maret 2025. Kemungkinan waktunya terlalu mepet. Jadi, akan kita panggil kembali termohon,” kata Hakim Cipto.

Kemudian, Hakim Tunggal Cipto menunda persidangan dan dilanjutkan pada Senin (14/4), mendatang.

“Sidang kita tunda dan kembali digelar pada Senin (14/4) mendatang,” ujar Hakim Cipto.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyebut ada tiga lokasi penembakan dalam peristiwa tewasnya tiga polisi saat penggerebekan judi sabung ayam di Kabupaten Way Kanan, Lampung. Fakta tersebut ditemukan oleh Komisioner Komnas HAM saat mendatangi tempat kejadian perkara pada Jumat.