Bandung (ANTARA) - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta hukum ditegakkan secara tegas dalam kasus kekerasan seksual oleh dokter cabul Priguna Anugerah Pratama (31 tahun) dokter residen Program Pendidikan Dokter Spesialis Universitas Padjadjaran di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS), Bandung, demi membangun kepercayaan.

"Saya dengar ada aspek-aspek yang bersifat perdamaian. Tapi intinya bukan itu. Intinya adalah kita harus membangun kembali kepercayaan atau trust yang tinggi terhadap perguruan tinggi dan dunia kedokteran, sehingga hukumannya harus tegas," kata Dedi di Bandung, Sabtu.

Dia menyampaikan hal tersebut terkait pernyataan kuasa hukum pelaku yang menyebut telah ada perjanjian damai dengan pihak korban,

Menurut Dedi, seharusnya kasus ini dipahami bukan hanya soal perdamaian, melainkan soal penciptaan kondisi agar hal serupa tidak terulang.

"Dalam kasus ini, bukan damai yang jadi inti persoalan. Intinya, kita harus memberikan hukuman tegas agar kejadian serupa tidak terulang. Kepercayaan masyarakat terhadap institusi universitas dan rumah sakit harus dipulihkan," ujarnya.

"Jadi hukumannya harus tegas dan keputusan yang bersifat hukuman dari perguruan tingginya harus segera diambil. Karena apa? Karena itu soal kepercayaan,” ucapnya menambahkan.

Sebelumnya, Polda Jabar menahan Priguna Anugerah Pratama atas dugaan kekerasan seksual terhadap anggota keluarga pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung dan terhadap dua perempuan lainnya.

Dekan Fakultas Kedokteran Unpad Yudi Mulyana Hidayat memastikan pelaku telah diberhentikan sebagai peserta PPDS.

Anggota DPR RI sekaligus Dosen Pascasarjana Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur, Universitas Jayabaya dan Universitas Pertahanan (UNHAN) Bambang Soesatyo menyoroti obesitas regulasi yang menjadi persoalan serius dalam kompleksitas sistem hukum di Indonesia. Menurutnya, obesitas regulasi terjadi karena banyaknya peraturan yang tumpang tindih, desentralisasi pembentukan regulasi, dan kurangnya koordinasi antar instansi.

"Untuk mengatasi hal ini, diperlukan reformasi regulasi yang komprehensif dengan pendekatan penyederhanaan regulasi, penguatan kelembagaan, dan peningkatan partisipasi publik dalam proses legislasi. Upaya terkoordinasi dari seluruh pemangku kepentingan akan menjadi kunci untuk mewujudkan sistem hukum nasional yang lebih efisien, terintegrasi, dan mendukung pembangunan nasional secara menyeluruh," ujar Bamsoet dalam keterangannya, Sabtu (12/4/2025).

Hal ini disampaikannya saat mengajar mata kuliah 'Pembaharuan Hukum Nasional', Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur di Jakarta, Sabtu (12/4).

Fenomena ini terjadi di berbagai tingkatan, mulai dari undang-undang (UU) di tingkat pusat hingga peraturan daerah (Perda) di tingkat lokal. Dampaknya tidak hanya menghambat efisiensi pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Diketahui, total jumlah regulasi di Indonesia ada 42.161. Terdiri dari 131 undang-undang, 526 Peraturan Pemerintah, 839 Peraturan Presiden, 8.684 Peraturan Menteri, 15.982 Peraturan Daerah dan 4.711 Peraturan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK).

Bamsoet menjelaskan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, struktur regulasi di Indonesia terdiri dari berbagai tingkatan mulai dari UUD hingga peraturan daerah.

Saat ini terdapat lebih dari 43.800 regulasi aktif di Indonesia terdiri dari peraturan pusat, peraturan menteri, dan peraturan daerah. Dengan jumlah terbesar diantaranya peraturan menteri dan peraturan daerah.

Banyaknya instansi yang berwenang dalam merumuskan regulasi, baik di tingkat pusat maupun daerah, turut menyebabkan terjadinya ketidakteraturan dan konflik antar peraturan. Hal ini diperparah oleh perbedaan interpretasi dan kurangnya koordinasi antara produk hukum dari berbagai instansi, sehingga menciptakan duplikasi dan inkonsistensi.

"Obesitas regulasi akan memberikan dampak luas. Diantara, menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi, menghambat pelayanan publik serta menimbulkan ketidakpastian hukum dan litigasi. Banyak investor enggan menanam modal di Indonesia karena ketidakpastian regulasi yang kompleks," ungkapnya.

Ia juga menambahkan tumpang tindih peraturan membuat birokrasi tidak efisien, mempersulit implementasi kebijakan dan memperlambat respon pemerintah terhadap permasalahan di masyarakat.

Bamsoet menjelaskan untuk mengatasi obesitas regulasi perlu dilakukan penyederhanaan dan harmonisasi regulasi. Konsep omnibus law merupakan salah satu terobosan hukum untuk mengintegrasikan berbagai peraturan sektoral menjadi satu undang-undang yang komprehensif, sederhana, dan terintegrasi.

Penerapan omnibus law dapat mengurangi jumlah regulasi yang bertumpang tindih dan menyederhanakan mekanisme perizinan serta tata kelola hukum secara keseluruhan.

"UU No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja merupakan upaya pemerintah dalam mengatasi obesitas regulasi, terutama di sektor ekonomi dan investasi. Data realisasi investasi pasca UU Cipta Kerja menunjukkan tren positif, meskipun banyak faktor lain yang mempengaruhi. Namun, tantangan implementasi peraturan turunannya, baik berupa PP, Perpres dan Permen, masih perlu menjadi perhatian. Termasuk memastikan sinkronisasi dengan Perda," kata Bamsoet.

Dosen tetap Universitas Pertahanan dan Universitas Jayabaya ini menguraikan, pemerintah perlu melakukan simplifikasi melalui evaluasi menyeluruh terhadap peraturan yang ada dan pencabutan regulasi yang tidak perlu. Harus dilakukan inventarisasi dan evaluasi regulasi secara berkala untuk mencabut atau merevisi peraturan yang sudah tidak relevan, tumpang tindih, atau kontraproduktif.

"Peningkatan koordinasi di antara kementerian dan lembaga pemerintah merupakan langkah strategis untuk menghindari tumpang tindih dan memastikan penyusunan regulasi yang harmonis," pungkasnya.

Ia juga menegaskan perlu juga dibentuk lembaga tunggal (single centered body) yang mengurusi peraturan perundang-undangan dan berada di bawah pengawasan langsung presiden untuk memastikan integrasi, konsistensi, serta efektivitas regulasi.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Samarinda (ANTARA) - Sivitas akademika Universitas Mulawarman di Samarinda, Sabtu, menyatakan komitmen moral untuk mengawal tuntas kasus penambangan ilegal di dalam Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus, Pendidikan dan Latihan Kehutanan, Fakultas Kehutanan (Fahutan) kampus tersebut.

"Kami berkomitmen moral untuk mengawal kasus penambangan hingga selesai," demikian penegasan ini disampaikan Rektor Unmul Profesor Abdunnur bersama Dekan Fahutan Unmul Profesor Irawan Wijaya Kusuma.

Pernyataan sikap tersebut juga dihadiri segenap pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa tingkat universitas dan Fakultas Unmul.

Sivitas akademika Unmul menuntut penuntasan kasus ini secara terbuka dan bertanggung jawab, serta penegakan hukum yang adil tanpa intervensi dari pihak manapun.

Mereka juga menolak segala aktivitas penambangan di kawasan hutan pendidikan dengan melibatkan seluruh unsur kampus.

Terpisah, Balai Penegakan Hukum Kehutanan Kalimantan Wilayah II Samarinda menyatakan komitmennya untuk menuntaskan penanganan dugaan penambangan ilegal di kawasan hutan pendidikan Unmul yang dilaporkan pada tahun 2024.

Kantor Imigrasi Bandara Soekarno Hatta (Kanim Soetta) Ditjen Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan (Imipas) masuk dalam 10 besar World's Best Airport Immigration 2025. Kantor Imigrasi Bandara Soetta berada di urutan ke-10.

"Kami berharap pencapaian ini menjadi pemacu semangat bagi seluruh jajaran Imigrasi di Indonesia, untuk terus meningkatkan kualitas layanan," kata Menteri Imipas Agus Andrianto dalam keterangannya, dilihat dari unggahan akun Instagram ditjen_imigrasi, Sabtu (12/4/2025).

Ditjen Imigrasi mengutip situs Skytrax World Airport Awards. Di situs tersebut tertera penghargaan untuk layanan Imigrasi Bandara Terbaik Dunia. Indikator penilaian dari berbagai aspek mulai dari kedatangan dan keberangkatan, layanan imigrasi dan control perbatasan, waktu tunggu, sistem antrean, jalur prioritas, system dan efisiensi e-gate (pintu otomatis), hingga efisiensi dan kesopanan staf imigrasi.

Untuk diketahui, autogate bandara internasional di Indonesia juga sudah melayani warga asing, bahkan anak 6 tahun ke atas. Hal itu dimungkinkan dengan pemegang e-visa, dan teknologi face recognition.

"Ditjen Imigrasi mengimplementasikan program digitalisasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan di bandara-bandara dan pelabuhan internasional. Salah satunya pemanfaatan autogate berteknologi mutakhir sehingga penumpang dapat merasakan pengalaman yang mulus (seamless) saat menggunakan autogate, dengan proses pemeriksaan hanya 10-15 detik per lintasan," ujar Plt Direktur Jenderal Imigrasi Saffar Muhammad Godam.

Sebelumnya, Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan (Kemen-Imipas) menghadirkan autogate di Bandara Internasional Juanda, Sidoarjo. Sarana ini diharapkan mengoptimalkan dan menambah efisien layanan imigrasi.

"Ini merupakan implementasi dari Program Akselerasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang selaras dengan Asta Cita Bapak Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto," kata Menteri Imipas Agus Andrianto dalam keterangan tertulis, Kamis (16/1/2025).

"Yang bertujuan untuk memberikan pelayanan keimigrasian yang optimal serta meningkatkan efisiensi, keamanan dan kenyamanan proses imigrasi internasional pada tempat pemeriksaan imigrasi," sambung dia.

Menteri Agus menerangkan era Society 5.0 dengan kemajuan teknologi yang pesat saat ini berpengaruh signifikan pada arus migrasi global. Menteri Agus mengungkapkan arus migrasi di Indonesia mengalami peningkatan pada 2024.

"Terdapat perlintasan WNI maupun WNA sebanyak lebih dari 49,2 juta orang atau meningkat 18,27 persen dari 2023. Fenomena migrasi ini juga berdampak pada peningkatan permintaan dan tuntutan pelayanan yang cepat, mudah, dan berkualitas dalam penerbitan dokumen keimigrasian, baik pengajuan paspor bagi WNI, dan izin tinggal bagi WNA yang bermukim di Indonesia," terang Menteri Agus.

Dia menekankan peran Imigrasi yang sangat krusial dalam upaya pengoptimalan dampak positif dari fenomena migrasi. Menteri Agus menyebutkan fungsi Imigrasi sebagai pelayan, penegakan hukum di lini keimigrasian, penjaga pintu negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.

"Dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas di tahun 2045," ucap Menteri Agus.

Untuk diketahui, autogate di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandara Internasional Juanda Sidoarjo merupakan lokasi ke-5 dari pengembangan autogate di Indonesia. Empat lokasi autogate sebelumnya adalah:

- TPI Bandara Internasional Soekarno Hatta Jakarta
- TPI Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali
- TPI Pelabuhan Laut Batam Center
- TPI Pelabuhan Laut Citra Tri Tunas Kepri.

Autogate merupakan sistem otomisasi yang memanfaatkan teknologi untuk memverifikasi identitas, kelengkapan dokumen perjalanan penumpang tanpa memerlukan interaksi langsung dengan petugas. Autogate juga mampu mendeteksi paspor palsu atau daftar hitam imigrasi.

Penerapan autogate diharapkan dapat mempercepat proses pemeriksaan keimigrasian. Harapannya tidak terjadi penumpukan antrean di konter Imigrasi manual tanpa mengesampingkan aspek keamanan negara.

Selain itu, penerapan autogate ini merupakan implementasi dari standar dan rekomendasi praktik yang ditetapkan oleh International Civil Aviation Organization (ICAO), yang dirancang untuk bekerja dengan Machine Readable Travel Documents (MRTD) seperti paspor elektronik yang sesuai dengan spesifikasi ICAO Doc 9303.

"Imigrasi akan terus berinovasi dalam program pelayanan publik yang diterapkan dalam rangka memberikan layanan keimigrasian yang mudah dan prima melalui penerapan digitalisasi, transparansi, dan penguatan kerja sama dengan berbagai pihak dan menerapkan asas selective policy secara ketat terhadap setiap orang asing yang hendak memasuki wilayah Indonesia," ungkap Menteri Agus.

"Dengan didasari pada pendekatan keamanan atau security approach dan pendekatan kesejahteraan atau prosperity approach, yang berjalan secara seimbang sehingga meminimalisir dampak negatif dari kedatangan orang asing yang akan mengganggu keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat," kata dia.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Kasus kematian Juwita akibat dibunuh Jumran, prajurit Kelasi Satu TNI AL, kini mendapat atensi dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Digelar pertemuan virtual antara Komnas HAM dengan kuasa hukum Juwita.

M Pazri mengaku sudah memaparkan data-data kasus Juwita kepada Komnas HAM. Ia mengatakan Komnas HAM berjanji akan segera turun ke lapangan untuk menindaklanjuti kasus Juwita tersebut.

"Data-data dan temuan yang kita dapat sudah kita sampaikan kepada Wakil Ketua Komnas HAM beserta tim investigasi," sebut Pazri, Sabtu (12/4/2025).

Pazri yakin dengan bantuan Komnas HAM, berbagai kejanggalan yang selama ini ditemui pihaknya saat mengawal kasus akan lebih mudah terungkap.

"Kami yakin Komnas HAM dapat mengungkap berbagai kejanggalan yang kami temukan, termasuk kemungkinan adanya pelaku lain," ungkapnya.

Lebih jauh, dugaan adanya pelaku lain selain Jumran itu mencuat setelah reka adegan di Jalan Trans Gunung Kupang, Cempaka, Banjarbaru digelar. Pazri mencurigai jika adanya peran dari pelaku lain yang membantu Jumran melancarkan aksi kejinya.

Salah satu hal yang janggal menurut Pazri ialah pelaku banyak berpindah tempat dan mengunjungi tempat, bahkan keberangkatan pelaku ke Bandara diduga kuat dibantu oleh rekannya.

"Bahwasanya ada kemungkinan pelaku melibatkan orang lain dalam proses pembunuhan berencana itu," tandasnya.

Video Temuan Komnas HAM Seusai Kaji Revisi UU TNI: Risiko Dwifungsi TNI

Video Temuan Komnas HAM Seusai Kaji Revisi UU TNI: Risiko Dwifungsi TNI

Purwokerto (ANTARA) - Pakar hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto Prof Hibnu Nugroho menilai pemberlakuan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) layak dihapus karena tidak selaras dengan hak asasi manusia (HAM) dan berpotensi menghalangi hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan.

"Dalam hal sisi hak asasi manusia, itu (SKCK) memang sangat merugikan," katanya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Sabtu.

Oleh karena itu, dia mengaku sepakat dengan usulan penghapusan layanan penerbitan SKCK yang selama ini dilayani oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam hal ini, SKCK merupakan catatan seseorang sebagai bukti bahwa yang bersangkutan berperilaku baik atau tidak pernah melakukan tindak kriminal atau kejahatan berdasarkan data kepolisian.

Menurut dia, pemberlakuan SKCK membatasi hak asasi manusia dan sangat merugikan terutama bagi mantan narapidana ketika hendak mencari pekerjaan yang layak.

Ia mengatakan perilaku pencari kerja sebenarnya dapat terlihat saat yang bersangkutan menjalani wawancara, apakah sesuai atau tidak sesuai dengan kehendak perusahaan selaku pengguna.

Bahkan, kata dia, SKCK dapat menjadikan stigma negatif bagi orang-orang yang mempunyai catatan-catatan negatif karena pernah melakukan tindak kriminal atau kejahatan.

Padahal, lanjut dia, belum tentu pekerjaan yang diinginkan orang itu selaras dengan apa yang dilakukan ataupun pekerjaan tersebut selaras dengan penggunanya.

"Jangan sampai orang mau berusaha, sudah mendapatkan stigma negatif dulu, itu yang tidak boleh. Padahal saat sekarang, mantan narapidana kasus korupsi boleh mencalonkan diri dalam pilkada, kenapa mantan narapidana lainnya harus terkendala dalam mencari pekerjaan karena adanya catatan negatif dari kepolisian," kata Hibnu menegaskan.

Sebelumnya, Kementerian HAM berkirim surat kepada Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo yang berisi usulan agar SKCK dihapus karena dinilai berpotensi menghalangi hak asasi warga negara.

Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM Kementerian HAM Nicholay Aprilindo mengatakan surat tersebut ditandatangani oleh Menteri HAM Natalius Pigai dan telah dikirim ke Mabes Polri pada Jumat (21/3).

"Alhamdulillah tadi Pak Menteri sudah menandatangani surat usulan kepada Kapolri untuk melakukan pencabutan SKCK dengan kajian yang kami telah lakukan secara akademis maupun secara praktis," kata Nicholay.

Dia menjelaskan usulan tersebut muncul setelah Kementerian HAM melakukan pengecekan ke berbagai lembaga pemasyarakatan (lapas) di sejumlah daerah. Dalam kunjungan tersebut, ditemukan narapidana residivis.

Mantan narapidana kembali dibui karena kesulitan mencari pekerjaan setelah keluar dari lapas sehingga terpaksa mengulangi perbuatan melanggar hukum. Mereka terbebani dengan adanya SKCK yang menjadi syarat pada lowongan kerja.

Menurut Nicholay, sekalipun mantan narapidana mendapatkan SKCK, terdapat keterangan yang menyatakan bahwa mereka pernah dipidana. Oleh sebab itu, sukar perusahaan atau tempat pekerjaan lain mau menerima mantan narapidana.

Jakarta (ANTARA) - Wahid Foundation menyatakan keberadaan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) berperan penting sebagai panduan strategis dalam membangun daya tahan dan daya tangkal masyarakat dari paham ekstremisme.

"Tujuan dari RAN PE ini sebenarnya pemerintah ingin membangun ketahanan masyarakat terhadap narasi ekstremisme kekerasan dengan mendorong keadilan sosial, penguatan peran komunitas serta perbaikan tata kelola pencegahan ekstremisme kekerasan yang inklusif," kata Plh. Direktur Eksekutif Wahid Foundation Siti Kholisoh dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Untuk diketahui, Indonesia sejak 2021 memiliki kebijakan penanggulangan terorisme yang dikenal dengan RAN PE.

Menurut Siti, RAN PE berbentuk serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana untuk mencegah dan menanggulangi ekstremisme yang mengarah pada terorisme. Kegiatan tersebut melibatkan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat sipil.

Kegiatan itu tersebar dalam tiga pilar, yakni pilar pencegahan (kesiapsiagaan, kontra-radikalisasi, dan deradikalisasi); pilar penegakan hukum, pelindungan saksi dan korban, dan penguatan kerangka legislasi nasional serta pilar kemitraan dan kerja sama internasional.

"Organisasi masyarakat sipil, termasuk Wahid Foundation terlibat sebagai mitra dalam implementasi pilar ketiga," ujar Siti.

Ia menjelaskan selama pelaksanaan RAN PE fase pertama pada 2021-2024, Wahid Foundation telah melakukan berbagai kegiatan.

"Salah satu program prioritas kami adalah penguatan komunitas melalui Desa Damai dan penguatan pencegahan ekstremisme kekerasan di lingkungan sekolah melalui Sekolah Damai untuk membangun ketahanan sosial terhadap narasi ekstremisme," ucapnya.

Selain itu, lanjut dia, Wahid Foundation juga bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam menyusun panduan implementasi RAN PE di daerah.

"Kami mencoba menginisiasi untuk mendorong dan memaksimalkan peran daerah dengan mengefektifkan pelaksanaan RAN PE di daerah," kata Siti.

Mengenai RAN PE fase kedua pada 2025-2029, Siti mengatakan prioritasnya adalah memastikan pencegahan ekstremisme kekerasan dilakukan secara berkeadilan dan inklusif.

Adapun tujuan utamanya, menciptakan ekosistem yang kuat, adil, dan damai melalui pelibatan aktif masyarakat sipil, perempuan, dan pemuda serta terintegrasi dengan agenda pembangunan lainnya seperti dimensi gender, pendidikan maupun keadilan sosial.

"Salah satu yang terpenting adalah bagaimana mendorong adanya mekanisme pemantauan dan evaluasi yang jelas, termasuk pelaporan yang terbuka kepada publik mengenai capaian dan tantangan implementasi RAN PE. Kemudian inklusivitas, bagaimana pendekatan berbasis gender dan inklusivitas harus menjadi bagian integral dalam implementasi RAN PE," ujarnya.

Sebelumnya, BNPT menyatakan fokus memperkuat program deradikalisasi dan kesiapsiagaan nasional dalam RAN PE fase kedua pada 2025-2029.

Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono mengatakan penguatan dua program itu melalui RAN PE fase kedua selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

"RPJMN 2025-2029 merupakan penjabaran visi dan misi Presiden, salah satunya koordinasi sinergi antar instrumen pertahanan dan keamanan dalam pencegahan serta penanggulangan aksi terorisme. Di sinilah rencananya peran RAN PE," kata Eddy.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Singkawang (ANTARA) - Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang, Kalimantan Barat Herry Pranowo mengatakan permohonan pembuatan paspor di Imigrasi Singkawang mengalami peningkatan pasca-libur lebaran.

"Hal itu dikarenakan banyak masyarakat yang sebelumnya belum mendaftar, sehingga pada hari pertama masuk kerja Rabu hingga Jumat permohonan paspor yang masuk ada kurang lebih 200 pemohon," kata Herry saat dihubungi di Singkawang, Sabtu.

Hal itu bisa dilihat di ruang pelayanan, bahwa semakin hari semakin ramai masyarakat untuk mendapatkan pelayanan paspor. Dilihat dari permohonan, mereka yang mengajukan permohonan paspor rata-rata untuk wisata atau liburan.

"Hal itu dikarenakan tidak lama lagi siswa sekolah akan menghadapi libur panjang menghadapi tahun ajaran baru, sehingga banyak juga anak-anak yang mau membuat paspor," ujarnya.

Apabila ditemukan permohonan paspor dengan tujuan kerja ke luar negeri, tentu pihaknya akan lebih teliti untuk penerbitan paspor masyarakat yang bersangkutan.

"Kita lebih teliti, terutama yang bersangkutan harus melampirkan surat izin dari Disnaker setempat dan BP2MI yang menyatakan bahwa yang bersangkutan akan bekerja ke luar negeri. Dengan adanya surat izin tersebut, barulah yang bersangkutan bisa mendatangi Kantor Imigrasi untuk melakukan permohonan paspor," ujarnya.

Ketelitian itu telah dibuktikan, yang mana diawal tahun 2025 ini Kantor Imigrasi Singkawang telah menunda 10 paspor pemohon. Hal itu dikarenakan pemohon tidak bisa menunjukkan surat izin dari Disnaker dan BP2MI.

"Ada 10 berkas pemohon yang kami tunda dikarenakan mau bekerja ke luar negeri. Apabila yang bersangkutan sudah melampirkan dua surat izin tersebut barulah bisa kita terbitkan paspornya. Sehingga nantinya para pekerja Migran Indonesia tidak ada masalah ketika bekerja di luar negeri," ujarnya.

Dia juga mengatakan, Imigrasi turut berperan dalam mencegah praktek-praktek TPPO dengan menunda permohonan pembuatan paspor.

Bandung (ANTARA) - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta hukum ditegakkan secara tegas dalam kasus kekerasan seksual oleh oknum dokter residen Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Universitas Padjadjaran di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS), Bandung, Jawa Barat, demi membangun kepercayaan.

"Saya dengar ada aspek-aspek yang bersifat perdamaian. Tapi intinya bukan itu. Intinya adalah kita harus membangun kembali kepercayaan atau trust yang tinggi terhadap perguruan tinggi dan dunia kedokteran. Sehingga hukumannya harus tegas," kata Dedi di Bandung, Sabtu.

Dia menyampaikan hal tersebut terkait dengan pernyataan kuasa hukum pelaku yang menyebut telah ada perjanjian damai dengan pihak korban, Menurut Dedi, seharusnya kasus ini dipahami bukan hanya soal perdamaian, melainkan soal penciptaan kondisi agar hal serupa tidak terulang.

"Dalam kasus ini, bukan damai yang jadi inti persoalan. Intinya, kita harus memberikan hukuman tegas agar kejadian serupa tidak terulang. Kepercayaan masyarakat terhadap institusi universitas dan rumah sakit harus dipulihkan," ujarnya.

Dedi menyebut dampak dari kasus tersebut dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap universitas tempat bernaung pelaku dan rumah sakit tempat praktiknya.

Menurutnya, saat ini kepercayaan terhadap kedua institusi itu sedang dipertaruhkan. Oleh karena itu, ia menilai perlu ada tindakan tegas dan keputusan cepat.

"Jadi hukumannya harus tegas dan keputusan yang bersifat hukuman dari perguruan tingginya harus segera diambil. Karena apa? Karena itu soal kepercayaan,” ucapnya.

Selain itu, ia menyoroti pentingnya evaluasi dalam proses rekrutmen calon mahasiswa kedokteran. Ia secara terbuka mengkritisi sistem seleksi yang selama ini berjalan.

"Jujur saja, hari ini yang masuk kedokteran itu yang punya uang. Pintar saja tidak cukup," tuturnya.

Sebelumnya, Polda Jabar menahan seorang peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran (Unpad) atau dokter residen berinisial Priguna Anugerah Pratama (31) atas dugaan kekerasan seksual terhadap anggota keluarga pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung.

Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirkrimum) Polda Jabar, Kombes Pol Surawan, membenarkan bahwa kasus tersebut telah ditangani oleh pihaknya.

"Iya kami tangani kasusnya, sudah ditahan tanggal 23 Maret tersangkanya," kata Surawan di Bandung, Rabu (9/4).

Sementara itu, Dekan Fakultas Kedokteran Unpad Yudi Mulyana Hidayat memastikan bahwa pelaku telah diberhentikan sebagai peserta PPDS.

"Karena terduga merupakan PPDS yang dititipkan di RSHS dan bukan karyawan RSHS, maka penindakan tegas sudah dilakukan oleh Unpad dengan memberhentikan yang bersangkutan dari program PPDS," katanya.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) mengecam kekerasan seksual yang dilakukan oleh oknum dokter residen Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Universitas Padjajaran di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS).

Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM KemenHAM Munafrizal Manan mengatakan peristiwa tersebut mencederai komitmen Pemerintah dalam memperkuat pemberdayaan dan perlindungan perempuan, sebagaimana ditegaskan dalam Astacita.

“Kekerasan seksual dengan modus penuh siasat dan muslihat seperti yang dilakukan oleh oknum dokter tersebut jelas tidak dapat ditoleransi serta harus dipastikan jangan terulang lagi di lingkungan pendidikan kedokteran,” kata Munafrizal dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.

Adapun Kantor Wilayah Jawa Barat Kementerian HAM saat ini sedang melaksanakan tugas untuk menggali dan menghimpun berbagai fakta di lapangan mengenai peristiwa kekerasan seksual itu.

Munafrizal pun mengapresiasi respons cepat Kementerian Kesehatan (Kemenkes) atas peristiwa kekerasan seksual tersebut dengan melakukan tindakan berupa penghentian sementara kegiatan residensi PPDS Anestesiologi dan Terapi di RS Hasan Sadikin.

Selain itu, Kemenkes juga mewajibkan pemeriksaan mental bagi para peserta pendidikan dokter spesialis, serta menyurati Konsil Kesehatan Indonesia agar mencabut Surat Tanda Registrasi pelaku kekerasan seksual tersebut sehingga tidak lagi memiliki izin praktik kedokteran.

Dia mengingatkan bahwa dunia pendidikan kedokteran sebelumnya juga pernah diterpa kasus lain yang menyulut keprihatinan publik.

Pada waktu lalu, pernah terjadi kasus perundungan (bullying) yang dilakukan oleh dokter senior terhadap dokter residen serta perilaku eksploitatif dan tidak manusiawi oleh dokter senior terhadap dokter residen.

"Mungkin saja ada jenis kasus lain yang masih belum terungkap ke publik," tuturnya.

Oleh karena itu, KemenHAM mendorong Kemenkes agar tidak hanya sebatas melakukan respons kasuistik, tetapi juga melakukan evaluasi multi-aspek terhadap dunia pendidikan kedokteran dan dunia kesehatan.

Kemenkes, kata dia, perlu melakukan audit HAM di dunia pendidikan kedokteran secara khusus dan dunia praktik kesehatan secara umum, agar selaras
dengan prinsip kepatuhan HAM.

Munafrizal menuturkan pihaknya akan segera melakukan komunikasi dan koordinasi dengan direktorat jenderal terkait di Kemenkes untuk membahas lebih detail hal tersebut.

Adapun KemenHAM telah mengeluarkan Surat Edaran tentang Pelaksanaan Kepatuhan HAM Instansi Pemerintah Terkait Hak Kesehatan
pada tanggal 12 Maret 2025, yang pada pokoknya menyampaikan perihal pentingnya memastikan kepatuhan HAM di sektor kesehatan.

Lebih lanjut, Indonesia telah memiliki instrumen hukum HAM yang relatif cukup untuk memberikan perlindungan kepada perempuan, antara lain ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Namun, dirinya menyayangkan bahwa kasus kekerasan seksual atau perundungan masih terjadi, termasuk terjadi dalam profesi kesehatan.

“Profesi kedokteran sejatinya adalah profesi untuk kemanusiaan, para penyandang profesi ini seharusnya lebih memiliki sensitivitas kemanusiaan,” ucap Munafrizal menegaskan.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Dalam hal sisi hak asasi manusia, itu (SKCK) memang sangat merugikan

Purwokerto (ANTARA) - Pakar hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto Prof Hibnu Nugroho menilai pemberlakuan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) layak dihapus karena tidak selaras dengan hak asasi manusia (HAM) dan berpotensi menghalangi hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan.

"Dalam hal sisi hak asasi manusia, itu (SKCK) memang sangat merugikan," katanya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Sabtu.

Oleh karena itu, dia mengaku sepakat dengan usulan penghapusan layanan penerbitan SKCK yang selama ini dilayani oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam hal ini, SKCK merupakan catatan seseorang sebagai bukti bahwa yang bersangkutan berperilaku baik atau tidak pernah melakukan tindak kriminal atau kejahatan berdasarkan data kepolisian.

Menurut dia, pemberlakuan SKCK membatasi hak asasi manusia dan sangat merugikan terutama bagi mantan narapidana ketika hendak mencari pekerjaan yang layak.

Ia mengatakan perilaku pencari kerja sebenarnya dapat terlihat saat yang bersangkutan menjalani wawancara, apakah sesuai atau tidak sesuai dengan kehendak perusahaan selaku pengguna.

Bahkan, kata dia, SKCK dapat menjadikan stigma negatif bagi orang-orang yang mempunyai catatan-catatan negatif karena pernah melakukan tindak kriminal atau kejahatan.

Padahal, lanjut dia, belum tentu pekerjaan yang diinginkan orang itu selaras dengan apa yang dilakukan ataupun pekerjaan tersebut selaras dengan penggunanya.

"Jangan sampai orang mau berusaha, sudah mendapatkan stigma negatif dulu, itu yang tidak boleh. Padahal saat sekarang, mantan narapidana kasus korupsi boleh mencalonkan diri dalam pilkada, kenapa mantan narapidana lainnya harus terkendala dalam mencari pekerjaan karena adanya catatan negatif dari kepolisian," kata Hibnu menegaskan.

Sebelumnya, Kementerian HAM berkirim surat kepada Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo yang berisi usulan agar SKCK dihapus karena dinilai berpotensi menghalangi hak asasi warga negara.

Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM Kementerian HAM Nicholay Aprilindo mengatakan surat tersebut ditandatangani oleh Menteri HAM Natalius Pigai dan telah dikirim ke Mabes Polri pada Jumat (21/3).

"Alhamdulillah tadi Pak Menteri sudah menandatangani surat usulan kepada Kapolri untuk melakukan pencabutan SKCK dengan kajian yang kami telah lakukan secara akademis maupun secara praktis," kata Nicholay.

Dia menjelaskan usulan tersebut muncul setelah Kementerian HAM melakukan pengecekan ke berbagai lembaga pemasyarakatan (lapas) di sejumlah daerah. Dalam kunjungan tersebut, ditemukan narapidana residivis.

Mantan narapidana kembali dibui karena kesulitan mencari pekerjaan setelah keluar dari lapas sehingga terpaksa mengulangi perbuatan melanggar hukum. Mereka terbebani dengan adanya SKCK yang menjadi syarat pada lowongan kerja.

Menurut Nicholay, sekalipun mantan narapidana mendapatkan SKCK, terdapat keterangan yang menyatakan bahwa mereka pernah dipidana. Oleh sebab itu, sukar perusahaan atau tempat pekerjaan lain mau menerima mantan narapidana.

Pewarta: Sumarwoto
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

BEKASI, KOMPAS.com - Kuasa hukum penganiaya Sutiyono, seorang satpam di Rumah Sakit Mitra Keluarga Barat, M. Syafri Noer, membantah adanya intimidasi yang dialami oleh korban.

Pernyataan ini disampaikan Syafri saat berada di Polres Metro Bekasi Kota, pada Jumat (11/4/2025).

“Enggak ada (tindakan intimidasi), emang intimidatif dari siapa?” tegas Syafri, menanggapi isu intimidasi yang beredar.

Ia menekankan tuduhan tersebut tidak berdasar. Syafri juga menambahkan, keluarga dari kliennya, AFET, tidak memiliki dukungan dari pihak mana pun.

“Tidak ada. Saya berani pastikan. Karena saya sudah tanya tadi satu-satu ke klien saya, keluarganya juga, apakah memang ada intimidasi terhadap korban? Tidak ada,” jelasnya.

Sebelumnya, ayah AFET, remaja yang diduga menganiaya Sutiyono (39), dituduh telah mengintimidasi rekan-rekan korban.

Istri Sutiyono, Ratrichsani (30) mengungkapkan, ayah pelaku mengancam akan mengerahkan massa dari salah satu organisasi masyarakat (ormas) dan anggota polisi dari Polda Metro Jaya untuk menangani kasus tersebut.

Intimidasi tersebut terjadi saat mediasi berlangsung antara rekan korban dan pihak keluarga pelaku, sesaat setelah Sutiyono dianiaya oleh AF pada Sabtu (29/3/2025) pukul 22.00 WIB.

“Ya, dia bilangnya mau bawa orang Polda ya, sama F*R (ormas)," ujar Ratri saat ditemui di Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Barat, pada Senin (7/4/2025).

Selain intimidasi, ayah pelaku juga diduga melakukan penghinaan terhadap rekan-rekan korban dengan menyebut mereka sebagai orang miskin.

“Iya, dia (ayah AF) sempat ngucapin ke seorang sekuriti, salah satu rekannya, 'Kamu itu orang miskin, jangan banyak tingkah'," ungkap Ratri.

Penghinaan dan intimidasi tersebut membuat Ratri memutuskan untuk memviralkan kasus penganiayaan terhadap suaminya di media sosial.

Ia menegaskan, keluarga terduga pelaku tidak menunjukkan iktikad baik, karena hingga saat ini belum ada permintaan maaf yang disampaikan.