MALANG, KOMPAS.com - Jaksa penuntut umum (JPU) kembali menghadirkan saksi fakta pada sidang lanjutan kasus dugaan pencemaran nama baik dengan terdakwa selebgram Isa Zega kepada pengusaha Shandy Purnamasari di Pengadilan Negeri Kepanjen, Rabu (16/4/2025).

Kali ini, saksi fakta yang dihadirkan adalah aktris Nikita Mirzani.

Nikita memberikan kesaksian melalui saluran daring dari tahanan Polda Metro Jaya lantaran statusnya sebagai tersangka dalam kasus yang lain.

Selama memberi kesaksian, persidangan cukup panas akibat Nikita Mirzani dan kuasa hukum Isa Zega, Pitra Romadoni Nasution, tampak bersitegang pada sesi tanya jawab.

Salah satu perdebatannya ketika Pitra menyinggung status Nikita Mirzani sebagai tersangka.

Sedangkan Nikita Mirzani tampak tersinggung karena kapasitasnya pada persidangan itu sebagai saksi.

Perdebatan mereda saat Ketua Majelis Hakim, Ayun Kristiyanto, meminta Pitra tidak menyinggung status tersangka Nikita Mirzani.

"Saya harap pertanyaannya langsung pada substansinya saja. Tidak perlu bersayap," terangnya.

Pada kesaksiannya, Nikita Mirzani menyampaikan bahwa dirinya sempat ditelepon oleh Shandy Purnamasari saat Isa Zega memposting konten-konten yang diduga menyudutkan Shandy.

"Dalam telepon itu, Shandy bercerita bahwa Isa Zega menyudutkannya secara membabi buta, dan setiap hari," ungkapnya.

Nikita Mirzani mengatakan, pihaknya juga tahu video unggahan Isa Zega yang menyumpahi anak yang sedang dikandung Shandy cacat.

"Shandy saat itu memang kondisi hamil. Terdakwa memposting video menyumpahi anak mbak Shandy cacat. Saat video beredar di TikTok, mbak Shandy pendarahan dua kali. Ia juga sempat video call pada saya saat berada di rumah sakit," bebernya.

Nikita juga menyebut bahwa ia juga disinggung dalam rangkaian konten yang diunggah Isa Zega dengan sebutan 'Idung Jambu'.

Nikita memastikan bahwa sebutan 'Idung Jambu' ditujukan kepadanya.

Sebab, jauh sebelumnya, ia juga pernah berseteru dengan Isa Zega dan menyebutnya dengan kata yang sama. 'Idung Jambu'.

"Ia pernah bersamalah dengan saya saat ia menghina anak saya. Terdakwa pun menyebut saya dengan 'Idung Jambu'," bebernya.

Begitu pun sebutan 'Bapak Peri' pada rangkaian konten yang diunggah Isa Zega, Nikita Mirzani juga memastikan bahwa sebutan itu ditujukan kepada dr. Oky Pratama.

Pasalnya, sebutan 'Bapak Peri' yang ditujukan kepada dr. Oky tersebut pertama kali dipopulerkan olehnya.

"Saya memastikan bahwa sebutan 'Bapak Peri' itu ditujukan kepada dr. Oky Pratama, karena yang mempopulerkan saya," terangnya.

"Di sisi lain, saat itu ia berkomunikasi dengan dr. Oky untuk minta nomor Shandy Purnamasari," tambahnya.

Sementara itu, Isa Zega menyebut persidangan dalam agenda pemeriksaan saksi Nikita Mirzani itu seperti ruang kanak-kanak.

Sebab, menurutnya, Nikita Mirzani kurang menghargai Pengadilan Negeri Kepanjen.

"Giliran pertanyaan dari jaksa dia mengalir kayak air terjun. Giliran ditanya pengacara, saya tidak mau menjawab. Bahkan berbelit-belit," katanya.

Ia berpendapat bahwa persidangan itu seharusnya dipotong oleh majelis hakim.

"Seharusnya kalau sudah seperti itu, Bapak yang Mulia Hakim meng-cut saja, karena susah diajak bicara," bebernya.

Diberitakan sebelumnya, Isa Zega dan Shandy Purnamasari berseteru hingga berlanjut ke meja hukum.

Perseteruan itu bermula saat Isa Zega diduga mencemarkan nama baik Shandy Purnamasari dan merek produk kecantikan miliknya, MS Glow, melalui media sosial.

Kejadian itu bermula ketika Shandy Purnamasari dihubungi dr. Oky Pratama pada 14 September 2024, menyampaikan bahwa Isa Zega meminta nomor teleponnya.

Mulanya, Shandy sempat menolak karena pihaknya tidak mengenal Isa Zega.

Beberapa waktu kemudian, pada 17–18 September 2024, Isa Zega diduga mengunggah konten di media sosial bernada menyudutkan produk milik Shandy, MS Glow.

Setelah itu, Isa kembali meminta nomor telepon Shandy melalui Dokter Oky.

"Tiga kali dia meminta nomor saya melalui dr. Oky. Akhirnya, ketiga kalinya saya izinkan," jelas Shandy dalam kesaksiannya beberapa waktu lalu.

Komunikasi antara keduanya pun terjadi mulai 11-12 Oktober. Dalam komunikasi itu, Isa Zega meminta bertemu dengan Shandy.

Namun, Shandy menolak karena posisinya masih berada di Malang.

Dalam kesempatan itu, Shandy mengonfirmasi kenapa Isa mengunggah konten tentang MS Glow.

“Mami, kenapa naikin MS Glow lagi? Ia membalas, kan kita belum ketemu,” bebernya.

Berlanjut, Isa Zega diduga semakin melakukan pencemaran nama baik Shandy melalui media sosialnya, hingga sempat menyumpahi anaknya yang sedang dikandungnya cacat.

"Setiap hari terdakwa melakukan bullying, melakukan fitnah. Hingga saya mengalami pendarahan sebanyak tiga kali, sampai saya opname," tuturnya.

Demikian salah satu potongan konten Isa Zega yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Ari Kuswadi, dalam sidang pembacaan dakwaan beberapa waktu lalu.

Atas perbuatan itu, JPU mengancam Isa Zega dengan ancaman pidana sesuai Pasal 45 ayat (10) huruf a juncto Pasal 27B ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) akan menjembatani pencarian hak bagi mantan pemain sirkus di Oriental Circus Indonesia yang diduga korban pelanggaran HAM saat bekerja di Taman Safari Indonesia pada tahun 1970-an.

"Memastikan supaya apa yang terjadi kepada mereka di Oriental Circus Indonesia itu tidak terjadi lagi karena bisa jadi masih terjadi sampai hari ini, nanti kami akan menentukan langkah-langkah itu," kata Wakil Menteri HAM Mugiyanto di Jakarta, Rabu.

Mugiyanto mengatakan bahwa Kementerian HAM akan berkoordinasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dan Komnas HAM, mengingat para korban sebelumnya telah melapor ke dua pihak tersebut.

Di samping itu, untuk mendapatkan informasi yang komprehensif, Kementerian HAM berencana meminta keterangan dari pihak Taman Safari Indonesia.

"Pemanggilan itu akan dilakukan secepatnya," kata dia.

Setelah mendapatkan laporan dari para korban, pihaknya akan mengupayakan untuk mendapatkan informasi dari pihak terlapor sebagai pelaku tindakan.

Sebelumnya, Mugiyanto di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Selasa (15/4), menerima audiensi dari sejumlah mantan pekerja Oriental Circus Indonesia.

Pada kesempatan itu, dia mendengarkan aduan terkait dengan dugaan pelanggaran HAM yang mereka alami.

"Kami dengarkan dari mereka, ada kemungkinan banyak sekali tindak pidana yang terjadi di sana," ujarnya.

Meskipun dugaan kekerasan yang mengarah pada pelanggaran HAM itu terjadi pada masa lampau, menurut dia, bukan berarti tindak pidana yang dilakukan tidak bisa diusut.

"Apalagi, kita sudah punya KUHP sejak Indonesia merdeka," katanya.

Ia lantas berkata, "Karena itu ranah di luar kami, di luar Kementerian HAM, jadi kami persilakan kalau memang mau ditempuh jalur hukum, ya, silakan jika korban mau menempuh jalur itu."

Sementara itu, Taman Safari Indonesia Group sebelumnya melalui keterangan resmi pada tanggal 27 Maret 2025 menyatakan selalu berkomitmen untuk menjalankan kegiatan usaha dengan mengedepankan tata kelola perusahaan yang baik, kepatuhan hukum, serta etika bisnis yang bertanggung jawab.

Taman Safari Indonesia Group menyebut tidak memiliki keterkaitan, hubungan bisnis, maupun keterlibatan hukum dengan mantan pemain sirkus yang disebutkan dalam video viral di media sosial yang menyangkut dugaan perlakuan kekerasan.

"Kami memahami bahwa dalam video tersebut terdapat penyebutan nama-nama individu. Namun, kami menilai bahwa permasalahan tersebut bersifat pribadi dan tidak ada kaitannya dengan Taman Safari Indonesia Group secara kelembagaan," demikian pernyataan pihak Taman Safari.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Pekanbaru -

Kepala Kanwil Ditjenpas Riau, Maizar, turun langsung mengecek kondisi Rutan Sialang Bungkuk setelah viral video tahanan dugem dan pesta narkoba. Maizar mengungkap kronologi video direkam yang akhirnya viral.

"Video direkam Senin jam 10 malam. Iya (diduga pesta miras dan narkoba), tetapi semua sedang diselidiki, kalau memang terbukti ya kita sanksi hukum yang berat," kata Maizar kepada detikSumut, Rabu (16/4/2025).

Ia menyebut video direkam langsung oleh tahanan di Rutan. Aksi itu terjadi pada Senin (14/4) malam sekitar pukul 22.00 WIB.

Kemudian video lalu diposting oleh tahanan di status WhatsApp. Selanjutnya video itu direkam layar dan disebarkan ke media sosial yang akhirnya viral.

"Betul (video itu diambil sama narapidana dan dibuat status WA). Makanya kan lagi diselidiki, pemeriksaan ini masih berlanjut terus," katanya.

Maizar mengakui petugas telah berusaha maksimal mencegah penyelundupan Hp dan barang-barang terlarang masuk. Tapi, narapidana atau tahanan juga melakukan berbagai upaya menyelundupkan.

Sehingga tim melakukan penyelidikan lebih lanjut. Salah satunya adalah mendalami keterlibatan petugas jaga malam saat video direkam.

"Mereka berbagai cara juga selundupkan, ini masih pemeriksaan. Makanya saya tekankan pertama amankan Hp dulu, geledah semua baru dari situ nanti dalami dari mana," tegas Maizar.

(astj/astj)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum pengelola mitra dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) Kalibata, Danna Harly menyampaikan, bahwa kliennya tidak memiliki tuntutan terhadap Badan Gizi Nasional (BGN).

Perkara ini murni antara Ira Mesra, selaku pengelola mitra dapur MBG Kalibata, dengan Yayasan Media Berkat Nusantara (MBN).

Menurut Harly, pihak BGN sebenarnya telah memberikan kepada Yayasan MBN dana yang dibutuhkan untuk operasional mitra dapur MBG Kalibata.

Namun, pihak Yayasan MBN justru tak kunjung memberikan dana tersebut kepada Ira selaku pengelola.

“Dalam perkara ini BGN tidak ada masalah. Kenapa? Karena seperti kemarin saya bilang, BGN sudah bayar. Masalah itu, sekarang ini hanya kepada ibu Ira dengan yayasan. Clear itu,” kata Harly saat ditemui di Kantor Badan Gizi Nasional, Jakarta, Rabu (16/4/2025).

Atas perkara tidak kunjung dibayarkannya dana operasional tersebut, Harly menegaskan, bahwa pihak Ira akan menggugat Yayasan MBN secara perdata di pengadilan.

“Sudah kita buat laporan polisi, dan akan kita gugat perdata karena ada hak kita disitu,” tegas Harly.

Harly menjelaskan, dalam pengadilan perdata nanti, pihak Ira akan memperjuangkan dana sebesar Rp975 juta yang seharusnya dibayarkan Yayasan MBN ke mitra dapur MBG Kalibata yang dikelola Ira.

Jumlah dana tersebut merupakan kalkulasi dari kontrak awal harga makanan MBG per porsi, yang seharusnya Rp15.000 untuk semua porsi, dengan jumlah makanan yang diadakan dapur MBG Kalibata.

“Itu kontrak yang kita perjanjikan antara ibu Ira dengan yayasan. Itulah patokan kita (dana Rp975 juta) yang menjadi dasar nanti kita ajukan gugatan ke pengadilan. Kita akan tetap kejar disitu. Karena dikontrak, sudah jelas Rp15.000 per porsi,” kata Harly.

Sebelumnya, mitra dapur MBG di Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, terpaksa berhenti beroperasi sejak akhir Maret 2025.

Penyebabnya, karena dana operasional sebesar Rp975 juta tidak kunjung dibayar oleh pihak pengelola dana, Yayasan MBN.

Dapur MBG Kalibata yang dikelola oleh Ira Mesra, merupakan mitra Yayasan MBN dan Satuan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memproduksi makanan MBG.

Sejak Februari 2025, Ira telah menyuplai 65.025 porsi makanan dalam dua tahap pelaksanaan program.

Namun, hingga dapur berhenti beroperasi pada akhir Maret 2025 lalu, Ira belum menerima satu rupiah pun dari yayasan untuk menutup biaya operasional.

Kuasa hukum Ira, Danna Harly menjelaskan, bahwa seluruh pengeluaran, seperti untuk bahan pangan, listrik, peralatan dapur, sewa tempat, bahkan gaji juru masak, ditanggung oleh kliennya secara mandiri.

Ira resmi melaporkan Yayasan MBN ke Polres Metro Jakarta Selatan atas dugaan penggelapan dana.

Laporan tersebut teregistrasi dengan nomor LP/B/1160/IV/2025/SPKT/Polres Metro Jaksel/Polda Metro Jaya tertanggal 10 April 2025.

JAKARTA - Warga negara asing (WNA) yang sedang mengurus visa atau izin tinggal Indonesia dapat dengan mudah mengecek status permohonan visa atau izin tinggalnya secara mandiri. Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi menyediakan fasilitas daring melalui situs resmi Imigrasi dengan antarmuka yang ramah pengguna sehingga progress permohonan visa atau izin tinggal dapat dipantau secara berkala dari mana pun.

Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mengakses website evisa.imigrasi.go.id. Setelah halaman utama terbuka, pengguna akan menemukan menu ?Home? di bagian atas website.

Pada halaman ini, tersedia pilihan untuk melacak status aplikasi dengan mengklik bagian yang bertuliskan ?Track Your Application?.



Setelah mengklik ?Track Your Application?, pengguna akan diminta untuk memilih jenis layanan yang ingin dicek, apakah visa atau izin tinggal (stay permit). Pemilihan jenis layanan ini sangat penting karena sistem akan menyesuaikan data yang ditampilkan berdasarkan kategori layanan yang dipilih. Bagi pengguna yang baru pertama kali mengajukan permohonan visa, dapat mengklik kategori ?Visa?, sedangkan bagi pemohon yang sedang mengajukan perpanjangan - baik itu visa on arrival, visa kunjungan maupun visa tinggal terbatas - dapat mengklik kategori ?Stay Permit?.



Berikutnya, pengguna perlu memasukkan ?Register Number? dan ?Passport Number?. Kedua data ini bersifat wajib karena menjadi kunci untuk mengakses informasi aplikasi secara spesifik.

?Perlu diketahui bahwa register number adalah nomor layanan yang tertera di sebelah kiri nama pemohon pada tampilan website setelah mengisi formulir permohonan visa atau izin tinggal,? ujar Direktur Visa dan Dokumen Perjalanan, Tato Juliadin Hidayawan.

Setelah data dimasukkan dengan benar, pengguna cukup menekan tombol ?Submit?. Sistem akan segera menampilkan status terkini dari permohonan visa atau izin tinggal tersebut.

Informasi yang ditampilkan dapat mencakup tahapan proses yang sedang berlangsung, apakah dokumen sedang diverifikasi, sudah disetujui, atau masih menunggu persetujuan. Tato juga menjelaskan, apabila terjadi kendala teknis saat mencoba mengakses informasi, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan.

?Jika hal ini terjadi, pengguna disarankan untuk segera melakukan tangkapan layar (screenshot) dari pesan kesalahan yang muncul. Selanjutnya, lampirkan nomor register, nomor paspor dan deskripsi permasalahan secara singkat, lalu kirimkan informasi tersebut ke Helpdesk Imigrasi yang terletak di pojok kanan bawah halaman utama website. Pengguna atau penjamin wajib login terlebih dahulu, lalu memasukan nama pengguna dan sandi yang dimiliki untuk mendapatkan bantuan lebih lanjut,? ujar Tato.



Melalui sistem daring ini, Direktorat Jenderal Imigrasi berharap dapat memberikan kemudahan, transparansi, dan efisiensi dalam proses layanan keimigrasian.

?Pemohon maupun penjamin tidak perlu datang langsung ke kantor Imigrasi hanya untuk menanyakan status permohonan. Cukup dengan gadget dan data yang diperlukan, seluruh proses dapat dipantau secara real-time dari mana saja,? pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kabar duka datang dari dunia hukum Indonesia. Pengacara senior Hotma Sitompul meninggal dunia pada Rabu (16/4/2025).

Ia diketahui menghembuskan napas terakhir pada pukul 11.20 WIB.

Hotma yang memiliki nama lengkap Hotma Parapatuan Daniel Sitompul lahir di Tanah Karo, Sumatera Utara, pada 30 November 1956.

Lulusan Universitas Gadjah Mada (UGM) itu sendiri dikenal sebagai salah satu pengacara kondang asal Sumatera Utara.

Diketahui, Hotma Sitompul juga merupakan bagian dari Tim Hukum Nasional (THN) pasangan calon nomor urut 1, Anies Baswedan-Abdul Muhaimin Iskandar pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Selain Hotma, THN Anies-Muhaimin juga diisi nama-nama seperti Hamdan Zoelva, Susno Duadji, Agung M Prasetyo, dan Refly Harun.

Hotma juga mendirikan sebuah lembaga non-profit bagian dari Yayasan Hotma Sitompul bernama LBH Mawar Saron.

Berdirinya LBH Mawar Saron adalah untuk memberikan keadilan dan bantuan hukum kepada masyarakat miskin, lemah, dan buta akan hukum.

Momen Bersama Keluarga

Sebelum Hotma Sitompul meninggal, Ditho Hasian Sitompul yang merupakan putra dari pengacara kondang itu sempat membagikan momen kebersamaan dengan ayahnya di akun Instagramnya.

Lewat unggahan pada 31 Maret 2025 di akun @ditho_sitompoel, Ditho foto bersama keluarganya dengan Hotma Sitompul duduk di tengah.

"Bersyukur Tuhan masih beri kami kesempatan untuk berkumpul dan mengabadikan momen ini bersama, dalam keadaan sehat dan lengkap," tulis Ditho dalam unggahannya pada Senin (31/3/2025).

Ia mengatakan, musim kehidupan bisa berubah, tapi iman tidak bergantung pada situasi. Putra Hotma Sitompul itu melanjutkan, imannya bersandar pada karakter Tuhan dan tidak pernah berubah.

"Kiranya kasih dan janji Tuhan terus menjadi pengharapan bagi setiap hati yang membaca ini. Semoga momen ini jadi pengingat bahwa kasih Tuhan selalu cukup di setiap musim," tulis Ditho.

Medan (ANTARA) - Ahli hukum pidana Prof Dr. Jamin Ginting, SH, MH, menyebutkan penangkapan dan penahanan yang dilakukan penyidik Ditresnarkoba Polda Sumut terhadap Rahmadi, atas kasus dugaan tindak pidana narkoba tidak sah dan batal demi hukum.

“Jika seseorang ditangkap polisi mendapatkan kekerasan, maka penangkapan itu tidak sah atau batal demi hukum, karena telah melanggar HAM (hak asasi manusia),” tegas Jamin ketika dihadirkan dalam sidang praperadilan terkait sah atau tidaknya penetapan tersangka Rahmadi di ruang sidang Cakra V, Pengadilan Negeri (PN) Medan, Rabu (16/4).

Prof Jamin menjelaskan bahwa setiap keterangan tersangka yang diperoleh dengan paksaan tidak sah sebagai alat bukti.

“Apabila penyidik menggunakan keterangan tersebut untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka atau melakukan penahanan, maka seluruh produk hukum yang dihasilkan dari proses tersebut dinyatakan batal demi hukum,” katanya.

Lebih lanjut, Prof Jamin menegaskan penyidik baik itu dari pihak kepolisian maupun kejaksaan tidak boleh memaksa, menyiksa, atau bahkan memberikan pertanyaan yang bersifat menjebak.

“Itu melanggar hak asasi manusia,” jelasnya di hadapan Hakim Tunggal Cipto Hosari Parsaoran Nababan dan dihadiri tim Bidang Hukum Polda Sumut selaku termohon.

Jadi, lanjut dia, penyidik jika memeriksa orang, maka harus menjamin hak asasi manusia, tidak boleh dipukul, pertanyaan menjebak saja tidak boleh, apalagi disiksa, itu benar-benar melanggar HAM.

“KUHAP kita tidak menganulir itu, karena dia adalah subjek terperiksa, kedudukannya sama dengan orang yang memeriksa,” terang dia.

Terkait pemeriksaan dan penahanan, Prof Jamin, menjelaskan bahwa dalam praktiknya penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) memiliki waktu pemeriksaan hingga 3x24 jam sesuai Undang-Undang Narkotika, sedangkan penyidik Polri mengacu pada KUHAP dengan batas waktu 1x24 jam.

Namun apapun lembaga penyidiknya, jika proses tersebut tidak disertai surat perintah penahanan yang sah atau dilakukan dengan cara melawan hukum, maka penahanan itu tidak sah.

“Penahanan terhadap tersangka tidak sah, karena itu bukan penangkapan lagi, jadi harus ada surat perintah penahanan,” terang dia.

Dia menambahkan, pengadilan melalui mekanisme praperadilan dapat memeriksa dan membatalkan status tersangka apabila ditemukan bahwa keterangan yang digunakan sebagai dasar penetapan diperoleh dengan cara yang melanggar hukum, termasuk penyiksaan dan intimidasi.

“Walaupun seseorang terbukti memiliki barang bukti, jika keterangannya diperoleh lewat kekerasan, maka tetap harus dibatalkan. Negara tidak boleh melegalisasi tindakan yang melanggar hak asasi manusia,” tegas Prof Jamin.

Setelah mendengarkan ahli hukum pidana yang dihadirkan Rahmadi selaku pemohon melalui kuasa hukumnya Suhandri Umar Tarigan, Hakim Tunggal Cipto Nababan menunda persidangan dan dilanjutkan pada Kamis (16/4).

“Sidang dilanjutkan pada Kamis (16/4), dengan agenda mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan pihak termohon,” ujar Hakim Cipto.

Di luar persidangan, Suhandri Umar Tarigan selaku kuasa hukum Rahmadi mengatakan hari ini selain ahli hukum pidana, pihaknya juga menghadirkan dua orang saksi.

“Dua parang saksi yang kita hadirkan hari ini, yakni Ridwan selaku Kepling III, Kelurahan Beting Kuala Kapias, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai dan Rahayu merupakan mantan Kepling VI,” ujarnya.

Dia menjelaskan berdasarkan keterangan Kepling, tidak ada aksi pengrusakan terhadap mobil polisi yang dilakukan oleh masyarakat.

“Kepling sampai saat ini, baik dari pihak kelurahan maupun Polsek setempat, menyatakan bahwa tidak ada masyarakat yang melakukan pengrusakan terhadap mobil polisi,” ujar dia.

Selain itu, pihaknya juga mengungkapkan adanya sejumlah kejanggalan dalam proses penyidikan oleh Direktorat Polda Sumatera Utara.

“Dalam SPDP disebutkan nama klien kami, padahal seharusnya itu tidak diperbolehkan. Ini sangat bertentangan dengan aturan yang berlaku. SPDP tertanggal 3, dan penetapan tersangka juga tanggal 3, namun dalam dokumen lain, penetapan tersangka tertulis tanggal 6,” tegasnya.

Dia menambahkan bahwa menurut keterangan ahli hukum pidana, dua surat penetapan tersangka tersebut dinyatakan batal demi hukum.

“Berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti di persidangan, kita meminta kepada hakim yang menyidangkan praperadilan nantinya memutuskan membatalkan penetapan klien kami sebagai tersangka “ ujar Suhardi.

Diketahui Rahmadi mengajukan gugatan permohonan praperadilan dengan nomor perkara: 18/Pid.Pra/2025/PN Mdn, ke Pengadilan Negeri Medan.

Gugatan praperadilan itu diajukan untuk menguji keabsahan penetapan status tersangka yang dilakukan Ditresnarkoba Polda Sumut Cq Penyidik Kompol Dedy Kurniawan terhadap Rahmadi.

GARUT, KOMPAS.com – Polres Garut mengumumkan akan segera menetapkan status hukum terhadap MSF, seorang dokter spesialis kandungan yang diduga melakukan pelecehan seksual terhadap pasiennya.

Dugaan tersebut berawal dari rekaman CCTV yang viral di media sosial.

Kapolres Garut, AKBP Mochamad Fajar Gumilang, menyatakan penetapan tersangka akan dilakukan pada Rabu (16/4/2025) setelah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi.

“Sore ini kita akan menetapkan tersangka berdasarkan hasil pemeriksaan saksi-saksi. Kami juga telah menggelar perkara, dan alat bukti yang dikumpulkan sudah lengkap,” ujar Fajar pada Rabu siang.

Hingga sore hari, MSF masih menjalani pemeriksaan oleh tim dari Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan.

Hasil pemeriksaan ini akan menjadi rekomendasi bagi Dewan Kehormatan Profesi Kedokteran untuk menentukan apakah tindakan MSF yang terekam dalam CCTV melanggar kode etik profesi.

“Sementara Direktorat Jenderal Nakes masih melakukan pemeriksaan. Nanti hasil pemeriksaan akan kami koordinasikan untuk memastikan apakah sudah ada cukup alat bukti untuk meningkatkan statusnya menjadi tersangka,” tambah Fajar.

Fajar meyakini bahwa bukti-bukti yang telah dikumpulkan oleh penyidik Polres Garut sudah cukup untuk menetapkan MSF sebagai tersangka.

Ia juga mengungkapkan bahwa beberapa korban telah dimintai keterangan, meskipun penyidik harus mendatangi mereka secara langsung.

“Kemarin, beberapa korban memang masih enggan melaporkan. Namun, kami mendatangi rumah masing-masing untuk menjamin keselamatan, kerahasiaan, dan memberikan perlindungan hak korban,” tegasnya.

Fajar menambahkan bahwa ada kemungkinan jumlah korban akan bertambah, meskipun hingga saat ini hanya ada dua korban yang secara formal melapor.

Ia juga menyatakan bahwa saksi-saksi yang akan diperiksa mencakup direktur, wakil direktur, bidan, dan perawat, serta saksi ahli.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menteri Imigrasi) Agus Andrianto mengatakan, timnya sedang menuju Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Pekanbaru, Riau untuk memeriksa video viral yang menunjukkan narapidana dugem dan diduga pesta narkoba di dalam tahanan.

Agus memastikan akan memberikan sanksi bagi pejabat yang terlibat dalam peristiwa tersebut.

"Tim sedang turun dan pasti akan ada sanksi kepada pejabat yang lalai atau bahkan sengaja tidak menjalankan tugasnya dengan baik," kata Agus saat dihubungi, Rabu (16/4/2025).

Agus belum bisa menyampaikan siapa saja pejabat yang akan diberikan sanksi tegas atas peristiwa tersebut.

Hanya saja, timnya akan memeriksa para pejabat dan petugas rutan terlebih dahulu sebelum menjatuhkan sanksi.

"Tunggu hasil tim yang turun dan pasti mereka yang bertanggung jawab diperiksa dan bila ada kesalahan akan diberi sanksi," ujarnya.

Sebagaimana diberitakan, video yang viral di media sosial menunjukkan sekelompok pria tengah berjoget layaknya sedang dugem di dalam sebuah ruangan yang diduga berada di Rutan Kelas I Pekanbaru pada Selasa (15/4/2025).

Dalam video tersebut, terlihat beberapa napi berjoget mengikuti alunan musik keras, sementara yang lainnya duduk sambil menggoyangkan kepala.

Di dekat mereka, terdapat botol-botol minuman kemasan berserakan serta sebuah botol bekas dengan sedotan putih yang diduga digunakan sebagai alat isap sabu atau bong.

Beberapa narapidana juga terlihat menghisap rokok elektrik dan rokok bakar.

Salah satu pria dalam video bahkan terlihat menggunakan handphone, yang semakin memperkuat dugaan bahwa para tahanan tersebut memiliki akses terhadap barang-barang terlarang di dalam rutan.

Surabaya (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian HAM Jawa Timur memperkuat kolaborasi terkait penanganan hak asasi manusia bersama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM RI Provinsi Jawa Timur, Toar RE Mangaribi dan jajaran melaksanakan audiensi dengan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi, Surabaya.

"Untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian HAM serta memperkuat koordinasi antar instansi di Wilayah Provinsi Jawa Timur, kami bersama gubernur membahas rencana kolaborasi program kerja Kementerian HAM untuk penguatan dan optimalisasi pelayanan pengaduan, pembelaan serta kepatuhan HAM di Jawa Timur," kata Toar Mangaribi dalam keterangannya di Surabaya, Rabu.

Menanggapi hal tersebut, Khofifah Indar Parawansa mengapresiasi dan mendukung penuh atas langkah-langkah Kanwil Kementerian HAM Jawa Timur untuk optimalisasi penanganan HAM di Jawa Timur kedepannya.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak menekankan terkait pentingnya pendekatan komprehensif dan kolaboratif penanganan masalah HAM di Jawa Timur, seperti meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam penegakan HAM, karena banyaknya pengaduan dan pelanggaran HAM diakibatkan salah satu faktornya adalah masih minimnya pemahaman HAM di tataran masyarakat.

Berdasarkan laporan kinerja Kanwil Kemenkumham Jawa Timur tahun 2024, persentase dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di wilayah Jawa Timur telah terealisasi sebesar 64 persen melampaui dari yang ditargetkan sebesar 50 persen.

Dengan adanya pertemuan tersebut, diharapkan persoalan HAM di Jawa Timur dapat lebih efektif dan efisien tertangani dengan baik dari peran aktif, kolaborasi dan sinergisitas Kanwil Kementerian HAM bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan pemangku kepentingan lainnya.

KOMPAS.com - Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), menyatakan tengah mempertimbangkan langkah hukum atas polemik terkait ijazah kuliahnya yang terus dipersoalkan sejumlah pihak.

"Saya mempertimbangkan karena ini sudah jadi fitnah di mana-mana," ujar Jokowi di Solo, Jawa Tengah, Rabu (16/4/2025), dikutip dari Antara (16/04/2025).

Jokowi menyebut bahwa isu tersebut bukan hanya bentuk fitnah, tetapi juga sudah mengarah pada pencemaran nama baik.

Oleh karena itu, ia mempertimbangkan untuk membawa masalah tersebut ke ranah hukum.

Meskipun menyatakan akan menempuh jalur hukum, Jokowi belum menyebutkan secara spesifik siapa pihak yang akan dilaporkan.

"Nanti, biar disiapkan oleh kuasa hukum. Akan segera kami putuskan, nanti kuasa hukum yang akan melihat," katanya.

Jokowi Siap Tunjukkan Ijazah Jika Diminta Pengadilan

Pernyataan Jokowi ini disampaikan setelah munculnya desakan dari beberapa pihak, termasuk Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA), yang meminta agar Jokowi menunjukkan ijazah aslinya dari Universitas Gadjah Mada (UGM).

Menanggapi hal tersebut, Jokowi menyatakan kesiapannya menunjukkan ijazah asli jika diminta secara resmi oleh pengadilan.

"Kalau ijazah asli diminta hakim, diminta pengadilan untuk ditunjukkan, saya siap datang dan menunjukkan ijazah asli yang ada," tegasnya.

Jokowi menekankan bahwa ia hanya akan menunjukkan dokumen tersebut bila diminta oleh pihak pengadilan atau hakim secara langsung.

KOMPAS.com - Kasus dugaan pesta narkoba dan dugem oleh narapidana di dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Pekanbaru, Riau, mengundang perhatian publik usai video aksi tersebut viral di media sosial.

Dalam video yang beredar pada Selasa (15/4/2025), tampak sekelompok pria yang diduga narapidana berjoget mengikuti alunan musik keras di sebuah ruangan dengan botol minuman berserakan di sekelilingnya. Bahkan, sejumlah napi tampak menggunakan handphone dan rokok elektrik.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kakanwil Dirjenpas) Riau, Maizar, menyebutkan ada 14 narapidana yang terlibat dalam kejadian tersebut.

Para napi itu telah dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Pekanbaru guna memudahkan proses pemeriksaan.

"Makanya saya datang ke sini (Rutan Pekanbaru) untuk menarik 14 orang warga binaan ini dan dipindahkan ke Lapas Pekanbaru. Ini untuk memudahkan pemeriksaan terkait perkara video viral tersebut," ujar Maizar saat diwawancarai di Rutan Pekanbaru, Rabu (16/4/2025).

Kepala Rutan Pekanbaru Terlibat?

Maizar menyampaikan bahwa pihaknya juga memeriksa pejabat dan petugas Rutan Pekanbaru yang diduga lalai atau terlibat dalam kejadian ini.

Kepala Rutan (Karutan) Bastian Manalu dan Kepala Pengamanan Rutan Arie Jelfri telah dicopot dari jabatannya dan dibebastugaskan sementara.

"Ya, sementara sudah dibebastugaskan dan ditarik ke Kanwil Ditjenpas Riau," kata Maizar kepada Kompas.com melalui pesan WhatsApp. Untuk sementara waktu, posisi Karutan dijabat oleh Pelaksana Harian (Plh), Nimrot Sihotang.

Maizar menegaskan, jika terbukti ada keterlibatan petugas dalam masuknya barang-barang terlarang ke dalam rutan, maka sanksi tegas akan diberlakukan.

"Ya, lihat nanti kalau memang ada keterlibatan petugas, kami berikan sanksi terukur. Bisa saja (dipecat). Bisa sanksi ringan, sedang, dan berat sesuai aturan yang berlaku," ujar Maizar.

Barang Apa Saja yang Ditemukan di Rutan?

Dari hasil penggeledahan dan pemeriksaan video, tampak berbagai barang yang diduga tidak semestinya berada di dalam rutan.

Beberapa narapidana terlihat menggunakan handphone dan menghisap rokok elektrik, serta terdapat botol bekas dengan sedotan putih yang diduga digunakan sebagai bong atau alat isap sabu.

Maizar mengatakan, pihaknya sedang menyelidiki asal-usul barang-barang tersebut, apakah diselundupkan saat kunjungan atau melalui oknum pegawai.

"Kami terus melakukan penelusuran dan penyelidikan dari mana mereka mendapatkan barang-barang itu. Apakah dari kunjungan atau ada oknum pegawai (yang memasukkan), ini yang sedang kami dalami," jelasnya.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Dugem di Rutan Pekanbaru Diikuti 14 Napi, Seluruhnya Dipindah ke Lapas".