MALANG - Fenomena kekerasan seksual oleh oknum dokter ke pasien rumah sakit saat ini marak terjadi. Tercatat dalam dua pekan terakhir setidaknya ada beberapa kasus dugaan pelecehan seksual melibatkan oknum dokter, mulai dari di Bandung, Garut, hingga di Malang.

Pakar hukum pidana Universitas Brawijaya (UB) Fachrizal Afandi menyoroti maraknya kasus kekerasan melibatkan dokter Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) itu yang dinilai sebagai fenomena ?gunung es?. Hal ini dikarenakan lemahnya sistem pencegahan kekerasan di suatu lingkungan tertentu.

?Ini adalah puncak dari kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang dengan kelainan seksual. Kuncinya ada pada sistem pencegahan,? ucap Fachrizal Afandi, Sabtu (19/4/2025).

Fachrizal mengungkapkan, bahwa meskipun beberapa kampus telah membentuk satuan tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) setelah disahkannya Undang-Undang TPKS pada 2022, namun efektivitasnya masih perlu dievaluasi.



Dia menilai munculnya kasus ini ke publik merupakan sinyal bahwa satgas tersebut belum berjalan optimal.

?Satgas-satgas ini belum bisa efektif, maka perlu ada evaluasi dan penguatan. Namun, hadirnya UU TPKS dan satgas ini juga menumbuhkan keberanian korban untuk speak up, dan ini tren yang positif,? terangnya.

Ia juga menyebut bahwa kasus-kasus kekerasan seksual seperti ini telah lama terjadi dan bersifat laten. Tetapi, kini korban mulai lebih berani melapor melalui berbagai saluran, termasuk media sosial.

Menurutnya, meningkatnya jumlah korban yang berani bicara menunjukkan bahwa budaya patriarki masih menjadi akar persoalan yang harus dibenahi secara sistemik.

Dirinya juga menyoroti pentingnya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ketat bagi dokter dan calon dokter ke depannya, terutama dalam konteks dunia medis.

?Jangan sampai dokter dan calon dokter menyalahgunakan akses terhadap obat-obatan, untuk melakukan tindakan serupa di masa mendatang,? tegasnya.

Sebagai informasi beberapa kasus asusila melibatkan dokter muncul dalam dua pekan terakhir.

Kasus pertama diawali di RS Hasan Sadikin Bandung, yang dilakukan oknum dokter PPDS Anestesi Unpad yang memperkosa tiga orang, di mana dua di antaranya pasien dan satu keluarga pasien.

Belum lama muncul kasus dugaan asusila yang dilakukan oknum dokter kandungan di Garut berinisial MSF, dengan modus USG gratis oleh terduga pelaku.

Praktek tersebut terbongkar ketika ada bukti rekaman pengawas kamera CCTV yang dipasang di ruang pemeriksaan. Dokter itu pun telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Garut.

Kasus ketiga muncul di Kota Malang, dimana aksi pelecehan seksual kepada pasien wanita cantik berinisial QAR (31) asal Bandung. Korban bersuara di media sosial (medsos) mengaku menjadi pelecehan seksual dengan modus pemeriksaan kesehatan oleh dokter jaga berinisial AYP di rumah sakit swasta.

Korban menerima pelecehan seksual dengan disentuh sekitar organ sensitifnya berdalih pemeriksaan kesehatan. Tak hanya itu, dalam keadaan telanjang dada pasien perempuan itu diduga merasa difoto oleh oknum dokter ketika ia dirawat inap pada 27 September 2022 lalu.

Terbaru dokter PPDS Universitas Indonesia (UI) ditetapkan sebagai tersangka karena mengintip dan merekam mahasiswi yang sedang mandi di sebuah indekos pada kawasan Cempaka Putih, Jakarta.

PACITAN, iNews.id - Propam Polda Jawa Timur menahan oknum polisi diduga memerkosa tahanan perempuan di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Aksi pemerkosaa diduga dilakukan dalam ruang tahanan Polres Pacitan pada 4 April 2025.

Informasi diperoleh iNews, identitas oknum polisi tersebut berinisial Aiptu IC. Dia menjabat sebagai pejabat Kepala Satuan Tahanan dan Barang Bukti (Kasat Tahti) Polres Pacitan.

Sementara korban pemerkosaan merupakan perempuan berinisial PW (21) asal Wonogiri, Jawa Tengah. Dia ditahan atas kasus dugaan sebagai muncikari.

Kapolres Pacitan AKBP Ayub Diponegoro Azhar menegaskan, sebagai pimpinan dia bertanggung jawab atas kejadian yang ada di wilayah Pacitan, termasuk melibatkan anggotanya.

"Kami berkomitmen menindak tegas anggota yang melakukan pelanggaran," ujarnya, Sabtu (19/4/2025).

Menurutnya perkara ini sudah ditangani Propam Polda Jatim. Saat ini anggota Polres Pacitan tersebut telah ditahan untuk kepentingan penyidikan.

"Sudah dilakukan penyidikan internal adanya ketidakprofesionalitas petugas penjaga tahanan. Kasusnya ditangani Propam Polda Jatim," katanya.

Selain memeriksa oknum anggota, penyidik Propam Polda Jatim juga telah memeriksa korban. Kemudian mengamankan sejumlah barang bukti untuk kepentingan penyelidikan.

Editor: Donald Karouw

Dong Wan Kang
Profesor di Universitas Dong-A, Busan, Korea Selatan
Pembawa Acara Kanal YouTube "Dong-Wan Kang TV"

DI KOREA UTARA, perempuan disebut sebagai ?salah satu roda kereta revolusi?. Sebuah lagu populer berjudul ?Perempuan Adalah Bunga? menggambarkan perempuan sebagai ?bunga bangsa?. Negara ini juga memperingati tanggal 3 November sebagai ?Hari Ibu? untuk semakin menekankan peran dan pentingnya perempuan.

Propaganda pemerintah mengklaim bahwa perempuan di ?surga rakyat? ini menikmati kehidupan yang sangat bahagia. Namun, benarkah perempuan Korea Utara benar-benar bahagia? Sebelum berbicara tentang peran mereka sebagai perempuan, dapatkah mereka hidup dengan martabat sebagai manusia?

Secara umum, hak-hak perempuan mencakup kebebasan dari kekerasan seksual, hak untuk memilih, hak untuk memegang jabatan publik, hak yang setara dalam hukum keluarga, dan akses terhadap pendidikan. Dilihat dari perspektif hak asasi manusia (HAM), kehidupan mereka sungguh tragis.

Saya telah merekam kehidupan rakyat Korea Utara di sepanjang Sungai Yalu dan Tumen di perbatasan China-Korea Utara menggunakan lensa telefoto untuk membagikan kisah mereka kepada dunia. Di musim dingin yang sangat menusuk, dengan suhu di bawah -35�C, perempuan Korea Utaralah yang harus mengambil air atau mencuci pakaian di sungai yang membeku.

Dalam kenyataan keras ini, di mana listrik dan sistem air bersih sangat minim, seteguk air saja harus diambil dari sungai atau sumur. Peralatan rumah tangga seperti mesin cuci dan pengering, yang bagi kita sudah biasa, bagi mereka adalah kemewahan yang tak terbayangkan.

Di negara yang sangat tertutup ini, di mana perbatasan dijaga ketat, bahkan pupuk dasar untuk bertani pun sulit diakses?limbah manusia masih digunakan. Mengangkut limbah manusia ke ladang, yang dikenal sebagai "pertempuran pupuk," adalah tugas wajib musim dingin bagi perempuan Korea Utara.

Menghidupi ekonomi rumah tangga juga menjadi beban mereka. Mereka harus menjual apa pun yang bisa dijual di pasar-pasar lokal untuk menghidupi keluarga, yang seringkali membuat mereka rentan terhadap eksploitasi seksual ilegal dan berulang.

Pelanggaran HAM terhadap perempuan Korea Utara yang diperdagangkan ke China sungguh tak terbayangkan parahnya. Dihadapkan pada ancaman kelaparan, melintasi perbatasan untuk mencari makanan sering menjadi satu-satunya pilihan?tetapi ini membuat mereka menjadi target empuk bagi para pelaku perdagangan manusia.

Sekitar 80% pembelot Korea Utara yang tiba di Korea Selatan adalah perempuan, dan di antara mereka, sekitar 70% pernah mengalami perdagangan manusia di China. Mereka yang beruntung bisa mencapai Korea Selatan dengan selamat adalah pengecualian.

Banyak dari mereka yang ditangkap kembali oleh China dan mengalami kekerasan brutal di fasilitas penahanan saat dipulangkan. Hanya dengan melintasi perbatasan saja, mereka bisa mengalami pemeriksaan tubuh yang melebihi kewajaran, penyiksaan, dan penganiayaan.

Pernikahan paksa dengan pria China menambah penderitaan mereka. Anak-anak yang lahir dari pernikahan paksa tersebut semakin memperumit kehidupan mereka. Sebagai ibu, dipisahkan secara paksa dari anak-anak mereka meninggalkan luka trauma yang mendalam.

Berapa lama lagi kita harus menyaksikan kenyataan seperti ini? Seorang pembelot Korea Utara yang saya temui di China pernah mengatakan, ?Orang paling menyedihkan di dunia ini bukan hanya orang Korea Utara, tetapi perempuan Korea Utara.?

Komunitas internasional mulai menyadari pelanggaran HAM ini melalui kesaksian para pembelot yang selamat dari repatriasi paksa atau perdagangan manusia. Namun, suara mereka tetap lemah, terhalang oleh tembok yang hampir mustahil ditembus.

Kengerian yang mereka alami masih berlangsung hingga hari ini, dan masih sangat sedikit kebijakan atau dukungan yang tersedia bagi mereka. Perhatian kita terhadap pelanggaran HAM di Korea Utara adalah kunci untuk memutus rantai kediktatoran.

Janganlah kita berpaling dari jeritan putus asa perempuan Korea Utara, yang masih bergema hingga saat ini. Saya dengan tulus memohon agar Anda mengulurkan tangan kepada mereka yang terjebak dalam jurang penderitaan ini.

Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga pemantau hak asasi manusia Imparsial menyayangkan penolakan terhadap pelaksanaan ibadah Misa umat Katolik di Gedung Serbaguna (GSG) Arcamanik, Kota Bandung.

Menurutnya aksi oleh Forum Komunikasi Warga Arcamanik Berbhineka dalam surat pemberitahuan kepada Kepolisian Sektor Arcamanik pada Rabu (15/4/2025) ini mencederai prinsip-prinsip kebebasan beragama yang dijamin konstitusi.

Mereka menolak penggunaan GSG Arcamanik oleh Jemaat Persatuan Gereja Amal Katolik (PGAK) Santa Odilia untuk pelaksanaan Misa. Sebelumnya, forum serupa juga menolak pelaksanaan ibadah Rabu Abu di GSG Sukamiskin pada (5/3/2025).

Direktur Imparsial, Ardi Manto Adiputra, menyatakan bahwa kegiatan peribadatan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2). Negara, kata dia, memiliki kewajiban untuk melindungi kebebasan setiap individu dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinannya.

“Ibadah Misa adalah ritual sakral bagi umat Katolik. Penolakan terhadapnya bukan hanya bentuk intoleransi, tapi juga pelanggaran terhadap prinsip dasar negara hukum,” ujar Ardi dalam pernyataan tertulis, Sabtu (19/4/2025).

Ardi menambahkan, kebebasan berpendapat memang dilindungi dalam demokrasi, namun tidak bersifat mutlak. Ia menekankan bahwa kebebasan berekspresi tidak boleh digunakan untuk menghalangi hak beribadah kelompok agama lain.

Dalam praktik internasional, kata Ardi, seperti yang tertuang dalam Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), pembatasan terhadap ekspresi dimungkinkan jika membahayakan ketertiban umum, keamanan, atau hak asasi pihak lain.

Lebih lanjut, Ardi menyoroti bahwa GSG Arcamanik merupakan fasilitas yang telah digunakan secara rutin untuk kegiatan peribadatan umat Katolik, dan bahkan dikelola oleh Keuskupan Bandung dengan orientasi inklusif bagi kepentingan warga sekitar.

Saat ini, PGAK Santa Odilia tengah mengajukan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) agar dapat secara resmi menggunakan GSG sebagai tempat ibadah permanen, seiring bertambahnya jumlah umat di kawasan tersebut.

Imparsial mendesak aparat keamanan, khususnya Polsek Arcamanik, untuk memberikan perlindungan terhadap pelaksanaan ibadah umat Katolik, serta memastikan tidak ada tindakan represif terhadap siapa pun yang menyampaikan pendapat selama dilakukan secara damai dan menghormati hak pihak lain.

Menurut Ardi, penyelesaian konflik berbasis intoleransi harus menggunakan pendekatan hak asasi manusia yang berpihak pada korban, dan ditopang nilai-nilai pluralisme serta toleransi substantif yang menjadi fondasi masyarakat Indonesia.

“Kami mengecam segala bentuk intimidasi, diskriminasi, dan tindakan intoleransi, termasuk yang menghambat pelaksanaan ibadah umat Katolik di Arcamanik. Negara harus hadir menjamin hak kebebasan beragama secara setara bagi semua warga negara,” tegas Ardi.

Balikpapan -

Oknum polisi Polres Pacitan, Iptu LC diduga melakukan kekerasan seksual terhadap tahanan perempuan. Jika terbukti, ia juga akan dipecat secara tidak hormat.

Dikutip detikJatim, oknum polisi itu menjabat sebagai Kasat Tahti (Tahanan dan Barang Bukti) Polres Pacitan. Kasusnya telah diproses dan yang bersangkutan dilakukan penahanan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, korban berusia 21 tahun asal Wonogiri, Jawa Tengah. Tahanan Mapolres Pacitan itu ditangkap pada 5 Februari 2025, karena diduga menjadi muncikari anak di bawah umur di salah satu hotel Pacitan.

Tahanan Polres Pacitan itu dibawa ke Surabaya untuk dimintai keterangan lanjutan oleh Polda Jatim. Kabid Humas Polda Jatim Kombes Jules Abraham Abas membenarkan informasi tersebut, dan kasusnya sedang ditangani Propam Polda Jatim.

"Memang benar sudah kurang lebih sekitar satu minggu terakhir ini dari personel Propam Polda Jawa Timur telah melakukan proses pelanggaran kode etik dan penahanan dalam tempat khusus terhadap salah satu personel Polres Pacitan inisial LC, yang diduga melakukan kekerasan seksual terhadap salah seorang tahanan perempuan," ungkap Kombes Jules saat dikonfirmasi detikJatim, Sabtu (19/4/2025).

Jules menambahkan kekerasan seksual yang dilakukan oknum Polres Pacitan terjadi awal April 2025. "Dan saat ini yang bersangkutan telah diproses dan telah ditahan oleh Propam Polda Jawa Timur," ujarnya.

Polda Jatim akan segera melakukan sidang kasus tersebut. Jika oknum tersebut terbukti melakukan pelanggaran, maka terancam hukuman berat.

"Dan secepatnya akan disidangkan oleh Propam Polda Jawa Timur, serta yang bersangkutan dapat dikenakan ancaman pemberhentian dengan tidak hormat maupun sangsi hukum lainnya," tutup Jules.

Artikel ini sebelumnya telah tayang di detikJatim dengan judul Oknum Polisi Pacitan Perkosa Tahanan Perempuan Berujung Ditahan Propam.

(sun/des)

Anggota polisi Polres Pacitan, Jawa Timur, Aiptu LC, diduga memperkosa seorang tahanan perempuan. Aksi bejatnya itu dilakukan di dalam tahanan Mapolres Pacitan.

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Jules Abraham Abast mengonfirmasi dugaan pemerkosaan itu. Ia menyebut Propam Polda Jatim sedang mendalami kasus tersebut dalam sepekan terakhir.

"LC diduga melakukan kekerasan seksual terhadap salah seorang tahanan perempuan. Dan saat ini yang bersangkutan telah diproses dan telah ditahan oleh Propam Polda Jawa Timur," kata Jules saat dikonfirmasi, Sabtu (19/4).

Jules menjelaskan LC diduga memperkosa seorang tahanan perempuan pada awal April 2025. Saat ini LC dijatuhi penempatan khusus (patsus) untuk menjalani pemeriksaan.

"Sudah kurang lebih sekitar satu minggu terakhir ini dari personel Propam Polda Jawa Timur telah melakukan proses pelanggaran kode etik dan penahanan dalam tempat khusus terhadap salah satu personel Polres Pacitan inisial LC," ucapnya.

Aiptu LC terancam sanksi pemecatan atau Pemberhentian Secara Tidak Hormat (PTDH) serta hukum pidana jika terbukti bersalah. Propam Polda Jawa Timur akan segera menggelar sidang kode etik.

"Dan secepatnya akan disidangkan oleh Propam Polda Jawa Timur, serta yang bersangkutan dapat dikenakan ancaman pemberhentian dengan tidak hormat maupun sanksi hukum lainnya," kata Jules.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah berpendapat penunjukan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi sebagai juru bicara (jubir) Presiden Prabowo Subianto menandai adanya masalah pada tata kelola pemerintahan saat ini.

Dengan penunjukan tersebut, terlihat bahwa ada jabatan tumpang tindih dengan Presidential Communication Office (PCO) Istana Kepresidenan. PCO terkesan menjadi tidak sesuai dalam menjalankan fungsinya.

“Ini membuktikan bahwa PCO sebenarnya lembaga benalu di Istana, hidup dari anggaran negara, tetapi tidak memiliki fungsi yang seharusnya. Jika telah diputuskan Mensesneg merangkap jubir, konsekuensinya PCO seharusnya ditiadakan,” katanya kepada Bisnis.com, Jumat (18/4/2025).

Dia juga menyoroti beban tugas yang dimiliki oleh Mensesneg yang sebenarnya sudah cukup besar. Misalnya harus fokus pada masalah administrasi, koordinasi, dan birokrasi antar kementerian.

“Jika Mensesneg merangkap juru bicara maka potensial merusak fungsi. Utamanya bisa bermasalah pada kinerja birokrasi antar kementerian dan Presiden karena menterinya fokus pada reputasi Presiden atau Prabowo Subianto,” ungkap Dedi.

Lebih lanjut, dia beranggapan penunjukan Pras, sapaan akrab Prasetyo Hadi, sebagai jubir Prabowo, kemungkinan karena Prabowo sedang mengalami keraguan dengan orang di sekelilingnya.

“Dia [Prabowo] terpaksa memberi posisi pada tokoh kampanye di masa pilpres meskipun tidak memiliki manfaat pada negara dan kepresidenan. Bisa jadi, langkah ini [penunjukan Pras] diambil karena Hasan Nasbi [Kepala PCO) justru merusak reputasi Presiden,” ucapnya.

Dedi menilai bahwa jubir presiden terbaik masih dipegang oleh Julian Pasha pada era pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Kepastian komunikasi Presiden terjamin, karena satu pintu. Semakin banyak juru bicara maka semakin buruk,” tutup dia.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menanggapi isu terkait dirinya yang disebut akan menjadi juru bicara Presiden Prabowo Subianto.

Dia menjelaskan orang nomor satu di Indonesia itu meminta seluruh jajaran, termasuk dirinya, untuk aktif dalam menyampaikan komunikasi kepada publik sehingga tak perlu adanya pelantikan lagi untuk menjadi jubir.

“Siapa? Nggak, Nggak perlu dilantik [soal jadi jubir], kami semua diharapkan menjadi juru bicara, ya, terutama kalau saya posisi sebagai Mensesneg diminta juga untuk ikut aktif,” ujarnya kepada wartawan melalui pesan teks, Kamis (17/4/2025).

Meskipun diminta aktif berbicara kepada publik, Prasetyo menegaskan bahwa peran tersebut tidak akan mengambil alih fungsi Kantor Komunikasi Kepresidenan atau PCO yang dipimpin oleh Hasan Nasbi.

Bahkan, dia juga membantah bahwa permintaan tersebut berkaitan dengan evaluasi terhadap kinerja PCO. Menurutnya, pemerintah hanya berupaya memperkuat komunikasi publik apabila masih ditemukan kekurangan.

Surabaya -

Seorang oknum polisi Polres Pacitan diduga melakukan pelanggaran kekerasan seksual terhadap tahanan perempuan. Kasus ini tengah ditangani Propam Polda Jatim.

Oknum polisi berinisial Iptu LC yang menjabat sebagai Kasat Tahti (Tahanan dan Barang Bukti) Polres Pacitan itu telah diproses dan dilakukan penahanan.

Informasi yang dihimpun korban berusia 21 tahun asal Wonogiri Jawa Tengah. Korban tahanan di Mapolres Pacitan ini ditangkap usai 5 Februari 2025 diduga jadi muncikari anak di bawah umur di salah satu hotel Pacitan.

Korban tahanan Polres Pacitan itu dibawa ke Surabaya untuk dimintai keterangan lanjutan di Polda Jatim.

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Jules Abraham Abas membenarkan informasi tersebut dan kasus tersebut sedang ditangani oleh Propam Polda Jatim.

"Memang benar sudah kurang lebih sekitar 1 minggu terakhir ini dari personel Propam Polda Jawa Timur telah melakukan proses pelanggaran kode etik dan penahanan dalam tempat khusus terhadap salah satu personel Polres Pacitan inisial LC yang diduga melakukan kekerasan seksual terhadap salah seorang tahanan perempuan," ungkap Kombes Jules Abraham Abas saat dikonfirmasi detikJatim, Sabtu (19/4/2025).

Jules menambahkan, kejadian yang dilakukan oknum personel Polres Pacitan tersebut terjadi awal April 2025.

"Dan saat ini yang bersangkutan telah diproses dan telah ditahan oleh Propam Polda Jawa Timur," ujar Jules Abraham.

Selain ditahan, Polda Jatim akan segera melakukan sidang kasus tersebut. Nantinya, jika oknum tersebut terbukti melakukan pelanggaran terancam hukuman berat.

"Dan secepatnya akan disidangkan oleh Propam Polda Jawa Timur, serta yang bersangkutan dapat dikenakan ancaman pemberhentian dengan tidak hormat maupun sangsi hukum lainnya," tandas Jules Abraham.

(dnp/fat)

Tehran (ANTARA) - Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan Israel adalah pelaku utama terorisme di dunia.

Ia mengatakan pada Jumat (18/4) bahwa rezim Israel menggunakan perangkat lunak dan perangkat keras untuk melakukan pembunuhan di seluruh dunia, sementara beberapa pihak yang disebut sebagai pembela hak asasi manusia tetap mendukung rezim tersebut.

Pezeshkian menyatakan bahwa berdasarkan prinsip-prinsip kemanusiaan, tindakan Israel dapat dianggap sebagai tindakan genosida.

Presiden mengkritik bahwa meskipun Israel menghadapi sedikit oposisi internasional, setiap insiden yang melibatkan Iran justru sering disambut dengan kecaman luas dan tuduhan pelanggaran hak asasi manusia.

Kepala Negara Iran itu juga menyerukan negara-negara Islam untuk menunjukkan persatuan dan kekuatan yang lebih besar, sambil menegaskan bahwa jika mereka menunjukkan ketegasan yang lebih, Israel tidak akan berani melakukan tindakan kekerasan dan agresi semacam itu.

Sumber: IRNA-OANA

Tehran (ANTARA) - Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan Israel adalah pelaku utama terorisme di dunia.

Ia mengatakan pada Jumat (18/4) bahwa rezim Israel menggunakan perangkat lunak dan perangkat keras untuk melakukan pembunuhan di seluruh dunia, sementara beberapa pihak yang disebut sebagai pembela hak asasi manusia tetap mendukung rezim tersebut.

Pezeshkian menyatakan bahwa berdasarkan prinsip-prinsip kemanusiaan, tindakan Israel dapat dianggap sebagai tindakan genosida.

Presiden mengkritik bahwa meskipun Israel menghadapi sedikit oposisi internasional, setiap insiden yang melibatkan Iran justru sering disambut dengan kecaman luas dan tuduhan pelanggaran hak asasi manusia.

Kepala Negara Iran itu juga menyerukan negara-negara Islam untuk menunjukkan persatuan dan kekuatan yang lebih besar, sambil menegaskan bahwa jika mereka menunjukkan ketegasan yang lebih, Israel tidak akan berani melakukan tindakan kekerasan dan agresi semacam itu.

Sumber: IRNA-OANA

Penerjemah: Kuntum Khaira Riswan
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Muncul kabar sejumlah mantan pemain Oriental Circus Indonesia (OCI) di Taman Safari Indonesia dieksploitasi. Awal mula dugaan itu mencuat ketika mantan para pemain OCI datang ke kantor Kementerian HAM.

Mereka datang untuk mengadukan soal dugaan eksploitasi tersebut. Dugaan eksploitasi itu kini tengah diusut Kementerian HAM.

Saat audiensi, mereka diterima oleh Wamen HAM Mugiyanto, Selasa (15/4) kemarin. Mereka mengaku mendapat kekerasan hingga dugaan perbudakan selama menjadi pemain OCI.

"Kemarin saya menerima audiensi dari para korban kekerasan, pelecehan dan dugaan perbudakan. Dari keterangan yang para korban yang semuanya perempuan ini, diduga telah terjadi Pelanggaran HAM. Kejadian ini sudah puluhan tahun yang lalu di tempat mereka bekerja yaitu sebuah bisnis pengelola hiburan sirkus," ujar Mugiyanto, dalam unggahannya di akun resmi instagramnya, dilihat Rabu, (16/4/2025).

KemenHAM segera memanggil pihak Taman Safari untuk mendengarkan penjelasan dari kedua belah pihak. KemenHAM juga akan mempertimbangkan soal pemulihan mental para korban. Hal itu dilakukan agar tidak terjadi kasus kekerasan yang berulang.

"@kementerian_ham akan memanggil para pihak yang diduga terkait dalam tindak kekerasan ini untuk didengar keterangannya guna mengambil langkah tepat bagi pemenuhan hak korban dan mencegah terjadinya keberulangan kembali kasus yang sama," ucapnya.

Taman Safari Bantah Ada Penyiksaan

Taman Safari Indonesia buka suara atas dugaan eksploitasi tersebut. Taman Safari menegaskan kasus dugaan penyiksaan itu tidak ada kaitan dengan mereka dan membantah ada penyiksaan terhadap pemain sirkus OCI.

"Ini tidak ada kaitannya dengan Taman Safari, Taman Safari kok dibawa-bawa, itu satu. Kedua sirkus, nah sirkus itu dari orang sirkus juga harus membuat statement juga bahwa ini tidak ada," kata Komisaris Taman Safari Indonesia Tony Sumampouw.

Tony juga mempertanyakan bukti-bukti dugaan terjadi kekerasan. Dia heran korban kembali membuka kasus ini sekarang.

"Kenapa dia tidak mengajukan ke polisi gitu. Dan kasus ini bukan baru loh, kasus sudah sekian lama, kenapa baru sekarang," Kata Tony.

Tony mengatakan pada 1997 pernah ada yang melapor tapi sudah selesai. Tony tidak secara rinci menjelaskan laporan pada tahun tersebut. Namun dia heran kasus itu kembali muncul sekarang.

"Pada saat itu kan sudah nggak ada timbul masalah kan gitu," ucapnya.

Tony menegaskan lagi tidak benar adanya eksploitasi mantan pemain sirkus yang kemarin melakukan audiensi di Kementerian HAM. Pihaknya bakal segera melakukan klarifikasi.

"Jadi nggak benar itu hanya, apa, suatu difitnahkan seperti itu. Nah itu kan akan kita klarifikasi juga," ucapnya.

Taman Safari Disomasi-Diminta Ganti Rugi Rp 3,5 Miliar

Tony mengungkapkan pihaknya pernah menerima beberapakali somasi dari eks pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI). Tony menyebut, eks pemain sirkus OCI meminta ganti rugi hingga Rp 3,5 Milyar.

"Kalau saya kan nggak terima langsung ya, tetapi kalau dari data-data yang ada, kan mereka kirimnya (somasi) ke Taman Safari, ya itu lah mungkin dianggap Taman Safari yang mampu bayar kan ya. Kalau nggak salah uang ganti rugi (minta) Rp 3,5 M gitu ya," kata Tony dihubungi detikcom, Kamis (17/4/2025).

Tony menyebut, pihak kuasa hukum eks pemain OCI sempat mengirim somasi dan meminta ganti rugi sebesar Rp 1,5 Milyar. Namun eks pemain OCI kembali mengirim somasi melalui kuasa hukum yang berbeda dengan tuntutan ganti rugi mencapai Rp 3,5 Milyar.

"Oktober apa Januari (menerima somasi). Saya tahunya dua kali lah (somasi). Itu yang buat somasi itu kan jelas pengacara, pertama (nuntut) Rp 1,5 M (Milyar), somasi dia, kedua pengacaranya lain tuh (nuntut) Rp 3,5 M," kata Tony.

Taman Safari Ungkap Asal-usul Pemain OCI

Tony Sumampouw mengungkap asal-usul eks pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI). Dia menyebut sebagian dari mereka merupakan anak-anak yang dirawat di panti asuhan sejak usia dini.

Tony awalnya menceritakan eks pemain sirkus OCI sempat melaporkan dugaan kekerasan ke Komnas HAM pada 1997. Dalam prosesnya, Komnas HAM memberi rekomendasi, yang salah satunya membentuk tim untuk mencari asal-usul orang tua eks pemain sirkus yang melapor.

"Waktu dicari orang tua mereka, saya nggak ikut, yang ikut itu Pak Hamdan Zoelva dengan Pak Poltak Hutajulu, dengan staf dari Komnas HAM yang dulu (era '97-98)," kata Tony, kepada wartawan, Kamis (17/4/2025).

"Malah Pak Hamdan ini yang mengingatkan saya, 'Itu kan dulu kita yang cari di Kalijodo'. Memang di situ kan ada penampungan anak-anak, saya nggak enak ngomongnya, istilahnya anak-anak yang orang tuanya tidak diketahui. Nah saat itu kan anak-anak itu diselamatkan ke panti-panti," lanjutnya.

Tony menyebut eks pemain sirkus awalnya diasuh di panti asuhan sejak bayi. Pada usia 6-7 tahun, mereka baru kemudian dikenalkan dunia sirkus.

"Waktu dibikin rekomendasi itu saya ketemu Pak Baharuddin Lopa (eks anggota Komnas HAM), kemudian timnya mencari asal usul anak-anak itu. Setelah itu anak-anak itu dinasihati oleh Pak Baharudin Lopa, menyatakan 'eh kamu orang harus sadar, jangan terpengaruh dengan omongan pihak ketiga'," kata Tony.

"Seharusnya kamu orang bersyukur ada yang membesarkan dari bayi, ada yang mengasuh sampai kamu 5-6 tahun, terus ikut latihan sirkus itu sudah luar biasa. Kamu juga disekolahin meskipun gurunya di sirkus," lanjutnya.

Simak Video: Kementerian HAM Minta OCI Taman Safari Jelaskan Asal-usul Eks Pemain Sirkus

(dek/dhn)

Jakarta -

Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Esa Unggul Jakarta, Prof Juanda, menanggapi gugatan Yayasan Citta Loka Taru terhadap Presiden RI Prabowo Subianto lantaran tak memberhentikan Mendes PDT Yandri Susanto. Juanda menilai kewenangan untuk mengangkat atau memberhentikan menteri merupakan hak prerogatif presiden.

"Otoritas yang absolut atau hak pererogatif presiden tersebut jelas diberikan oleh konstitusi dan Undang Undang yang berlaku," kata Juanda dalam keterangannya, Sabtu (19/4/2025).

Menurutnya, saat ini tak ada unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan Prabowo. Hal itu sesuai dengan UU Nomor 61 Tahun 2024 tentang perubahan UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara juncto UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

"Belum ditemukan adanya unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh presiden dengan tidak memberhentikan Pak Yandri Susanto dalam kaitannya dengan amar putusan MK tentang sengketa Pilkada Kabupaten Serang beberapa bulan yang lalu," jelasnya.

"Apalagi dalam amar putusan MK dan diktumnya tidak satupun menyatakan adanya kewajiban atau perintah kepada presiden untuk memberhentikan Pak Yandri Susanto dari Menteri Desa dan PDT sebagai konsekuensi dari tindakannya yang dianggap MK ikut melakukan perbuatan secara masif, terstruktur dan sistematis dalam rangka pemenangan istrinya di Pilkada Serang," sambungnya.

Founder TREAS Constituendum Institute itu menilai pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Serang yang digelar hari ini menjadi tantangan untuk Yandri. Dia mengatakan PSU Serang juga menjadi momen pembuktian jika kemenangan pasangan nomor urut 2 Ratu Rachmatuzakiyah-Muhammad Najib Hamas bukan hasil dari cawe-cawe Yandri.

"Apapun hasil dari PSU 19 April 2025, saya berpendapat bahwa gugatan Lokataru yang mengaitkan amar putusan MK dengan perbuatan melawan hukum penguasa akibat presiden tidak memberhentikan pPak Yandri Susanto sebagai Mendes PDT sangat lemah dan sulit diterima secara hukum," ungkap dia.

Sebab, kata Juanda, untuk membuktikan perbuatan melawan hukum presiden akan sulit untuk mengukur tingkat kerugian bagi masyarakat. Dia mengatakan jika terdapat kerugian, maka harus terdapat kejelasan dan bukti konkrit.

Juanda menegaskan mengangkat atau memberhentikan menteri merupakan hak prerogatif presiden. Maka, menurutnya, hal itu tak bisa dijadikan sebagai objek gugatan perbuatan melawan hukum.

"Sebab jika hal tersebut diterima atau dikabulkan oleh PTUN, maka akan mereduksi dan mendagradasi wewenang atau hak prerogatif presiden yang diberikan oleh konstitusi," ujarnya.

Menurutnya, jika dalam menjalankan hak prerogatif, presiden dianggap melakukan perbuatan melawan hukum, maka PTUN telah mengabaikan konstitusi. Dia pun meyakini gugatan tersebut tidak akan diterima.

"Prediksi saya gugatan Lokataru tersebut akan sulit diterima atau sulit dikabulkan secara hukum, karena dasar dan alasan hukumnya sangat lemah sehingga perbuatan presiden tidak memberhentikan Pak Yandri Susanto dari Mendes dan PDT bukan perbuatan melawan hukum penguasa (onrechtmatige overheidsdaad) tetapi perbuatan yang sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang undangan serta asas asas umum pemerintahan yang baik," tuturnya.

Sebagai informasi, Prabowo digugat ke PTUN oleh lembaga organisasi sipil. Prabowo digugat lantaran tidak memberhentikan Yandri dari jabatannya sebagai Mendes PDT.

Dilihat di situs SIPP PTUN, gugatan itu teregister pada Rabu (16/4) dengan nomor perkara 130/G/TF/2025/PTUN.JKT. Pihak penggugat ialah Yayasan Citta Loka Taru, dan pihak tergugat ialah Presiden Republik Indonesia.

Simak juga Video: Kata Mendes Yandri Seusai Disebut MK 'Cawe-cawe' Menangkan Istri di Pilkada Serang

(amw/dhn)