JAKARTA, KOMPAS.com - Eks Tim Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sekaligus pengacara Rasamala Aritonang bungkam usai diperiksa penyidik di Gedung Merah Putih, Jakarta, pada Senin (21/4/2025).

Pantauan di lokasi, Rasamala tak memberi pernyataan apapun terkait pemeriksaan sebagai saksi kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat eks Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo atau SYL.

Dia berjalan sangat cepat untuk menghindari para wartawan yang mengikutinya sambil menanyakan proses pemeriksaan.

Catatan Kompas.com, dalam sepekan yang lalu, KPK telah memanggil sejumlah pegawai di Visi Law Office. Mereka didalami soal aliran uang yang berkaitan dengan dugaan korupsi SYL.

Selain itu, KPK juga menggeledah kantor firma hukum Visi Law Office di Pondok Indah, Jakarta pada Rabu (19/3/2025).

Sebelumnya, Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, Rasamala Aritonang diperiksa sebagai saksi dalam kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) di lingkungan Kementerian Pertanian untuk tersangka eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).

"Saksi. (Kasus) SYL," kata Tessa saat dikonfirmasi, Senin.

*Kasus TPPU tersangka SYL

SYL diduga melakukan pencucian uang atas praktik pemerasan dan gratifikasi yang ia lakukan selama menjabat sebagai menteri pertanian.

Pada Mei 2024 lalu, penyidik KPK gencar menyita sejumlah aset SYL dan anak buahnya, mulai dari rumah hingga sejumlah mobil.

Salah satu yang disita adalah mobil Mercedes-Benz Sprinter beserta kunci remot yang ditemukan penyidik di Perumahan Bumi Permata Hijau, Makassar.

Selain itu, penyidik juga menyita dua unit kendaraan di Perum The Orchid Jalan Orchid Indah, Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Makassar.

Kendaraan dimaksud adalah satu unit mobil New Jimny warna ivory dengan satu buah kunci, serta satu unit motor Honda X-ADV 750 CC warna silver dominan beserta tiga buah kunci.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan tidak ada indikasi "matahari kembar" dalam pertemuan sejumlah pejabat Sekolah Staf dan Pimpinan (Sespim) Polri dengan presiden ke-7 RI Joko Widodo di kediamannya, Solo, Kamis (17/4).

Prasetyo yang juga Juru Bicara Presiden RI di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, menyebut pertemuan tersebut murni bersifat silaturahmi dalam suasana Lebaran, bukan manuver politik.

"Oh, enggak ada lah itu," ujar Prasetyo saat menjawab pertanyaan wartawan terkait isu "matahari kembar" dalam silaturahmi yang berlangsung pada hari Kamis (17/4) itu.

Dalam agenda silaturahmi itu, hadir sejumlah peserta Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Serdik Sespimmen) Polri Pendidikan Reguler (Dikreg) Ke-65, di antaranya Patun Pokjar II Serdik Sespimmen Dikreg Ke-65 Komisaris Besar Pol. Denny.

Sespimmen Polri merupakan sekolah staf dan pimpinan menengah Polri dengan peserta didik perwira menengah dengan pangkat ajun komisaris besar polisi (AKBP) dan komisaris polisi (kompol).

Sebelumnya, dua menteri dalam kabinet pemerintahan Presiden Prabowo, yakni Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menemui Jokowi di Kota Surakarta (Solo) pada hari Jumat (11/4).

Jika ada para menteri yang datang bersilaturahmi ke rumah mantan Presiden Jokowi, kata Prasetyo, hal itu dianggapnya sebagai sesuatu yang wajar.

Mensesneg menilai kunjungan silaturahmi dalam suasana Lebaran ke kediaman Joko Widodo, Gang Kutai 1, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo merupakan hal yang lumrah.

Juru Bicara Presiden RI ini juga menepis adanya kesan bahwa pertemuan tersebut berlawanan dengan kepemimpinan Prabowo Subianto sebagai Presiden RI saat ini.

Menurut Prasetyo, semangat dari pertemuan itu adalah murni silaturahmi dan tidak perlu diasosiasikan dengan konflik politik.

"Enggak, sama sekali tidak. Karena bagi beliau, semangatnya 'kan silaturahmi, jadi tolong jugalah, jangan kemudian diasosiasikan ini ada menteri yang silaturahmi kepada Bapak Jokowi, lantas dianggap ada matahari kembar ... jangan begitu," katanya.

Prasetyo memastikan bahwa jajaran pemerintahan saat ini tetap solid dan fokus bekerja di Kabinet Merah Putih.

"Solid ... solid. Semua sedang bekerja keras di bidangnya masing-masing, dengan tugasnya masing-masing, dengan dinamika permasalahan di masing-masing, baik kemenko maupun kementerian, sedang bekerja keras menyelesaikan semua permasalahan," ujarnya.

Sebelumnya, politikus PKS Mardani Ali Sera menilai silaturahmi sejumlah menteri ke kediaman Jokowi sebagai hal positif. Namun, dia mengingatkan agar tidak muncul kesan adanya "matahari kembar" setelah keduanya menyebut Jokowi sebagai bos.

Jakarta (ANTARA) - Komisi III DPR RI menjadikan momentum Hari Kartini untuk menyoroti dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terhadap perempuan mantan pemain Oriental Circus Indonesia (OCI) yang pernah tampil di Taman Safari Indonesia.

Anggota Komisi III DPR RI Widya Pratiwi menilai kasus yang dialami para mantan pemain sirkus perempuan tersebut merupakan bentuk eksploitasi dan pelanggaran HAM serius yang harus mendapat perhatian khusus oleh aparat penegak hukum.

“Yang paling mendasar dari permasalahan ini saya lihat bahkan identitas mereka, asal usulnya, siapa orang tua mereka saja mereka tidak tahu. Ini pelanggaran terhadap hak konstitusional dan bahkan pelanggaran terhadap HAM,” kata Widya dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Wakil rakyat yang membidangi penegakan hukum ini juga berkaca sebagai seorang perempuan dan ibu, ia sangat prihatin atas dugaan eksploitasi yang dilakukan terhadap anak-anak sejak usia dini.

Widya mengaku tak bisa membayangkan jika anaknya sendiri mengalami hal serupa diambil saat masih balita, lalu dipaksa bekerja dan hidup dalam tekanan.

“Saya sebagai legislator perempuan di Komisi III DPR RI, pada hari ini bertepatan dengan Hari Kartini, saya berharap bahwa Hari Kartini tidak hanya dilihat sebagai momentum, melainkan sebagai nafas juang dalam menjaga dan melindungi hak-hak perempuan di Indonesia,” ujarnya.

Oleh karena itu, dia meminta Ditreskrimum Polda Jawa Barat (Jabar) menindaklanjuti laporan para korban secara serius dan transparan.

“Agar para korban dapat dipulihkan hak-haknya, serta mendapat pemenuhan rasa keadilan,” pungkas Widya.

Adapun pada hari ini Komisi III DPR RI menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Ditreskrimum Polda Jabar, kuasa hukum mantan pemain sirkus, dan pengelola sirkus Taman Safari untuk membahas kasus tersebut.

Pimpinan Komisi III DPR RI yang memimpin rapat meminta semua pihak menahan diri, harus duduk bersama sehingga ada solusi untuk kepentingan semua pihak. RDPU dipimpin Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni, hadir juga Ketua Komisi III DPR Habiburokhman, Wakil Ketua Sari Yuliati dan sejumlah anggota Komisi III DPR lainnya.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Komisi III DPR RI menjadikan momentum Hari Kartini untuk menyoroti dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terhadap perempuan mantan pemain Oriental Circus Indonesia (OCI) yang pernah tampil di Taman Safari Indonesia.

Anggota Komisi III DPR RI Widya Pratiwi menilai kasus yang dialami para mantan pemain sirkus perempuan tersebut merupakan bentuk eksploitasi dan pelanggaran HAM serius yang harus mendapat perhatian khusus oleh aparat penegak hukum.

“Yang paling mendasar dari permasalahan ini saya lihat bahkan identitas mereka, asal usulnya, siapa orang tua mereka saja mereka tidak tahu. Ini pelanggaran terhadap hak konstitusional dan bahkan pelanggaran terhadap HAM,” kata Widya dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Wakil rakyat yang membidangi penegakan hukum ini juga berkaca sebagai seorang perempuan dan ibu, ia sangat prihatin atas dugaan eksploitasi yang dilakukan terhadap anak-anak sejak usia dini.

Widya mengaku tak bisa membayangkan jika anaknya sendiri mengalami hal serupa diambil saat masih balita, lalu dipaksa bekerja dan hidup dalam tekanan.

“Saya sebagai legislator perempuan di Komisi III DPR RI, pada hari ini bertepatan dengan Hari Kartini, saya berharap bahwa Hari Kartini tidak hanya dilihat sebagai momentum, melainkan sebagai nafas juang dalam menjaga dan melindungi hak-hak perempuan di Indonesia,” ujarnya.

Oleh karena itu, dia meminta Ditreskrimum Polda Jawa Barat (Jabar) menindaklanjuti laporan para korban secara serius dan transparan.

“Agar para korban dapat dipulihkan hak-haknya, serta mendapat pemenuhan rasa keadilan,” pungkas Widya.

Adapun pada hari ini Komisi III DPR RI menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Ditreskrimum Polda Jabar, kuasa hukum mantan pemain sirkus, dan pengelola sirkus Taman Safari untuk membahas kasus tersebut.

Pimpinan Komisi III DPR RI yang memimpin rapat meminta semua pihak menahan diri, harus duduk bersama sehingga ada solusi untuk kepentingan semua pihak. RDPU dipimpin Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni, hadir juga Ketua Komisi III DPR Habiburokhman, Wakil Ketua Sari Yuliati dan sejumlah anggota Komisi III DPR lainnya.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kuasa hukum eks pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI) Muhammad Sholeh meminta kasus dugaan eksploitasi dan kekerasan yang dialami kliennya diselesaikan menggunakan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

"Sekali lagi, kami berharap ada keadilan di sini, ada peluang Undang-Undang HAM digunakan, Undang-Undang Pengadilan HAM digunakan, supaya sejarah kelam ini bisa mendapatkan keadilan," kata Sholeh di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

Hal itu disampaikannya dalam rapat dengar pendapat umum Komisi III DPR bersama pemain sirkus OCI, pihak Taman Safari Indonesia, dan Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Jawa Barat Kombes Polisi Surawan.

Sebab, kata dia, para eks pemain sirkus OCI merasa masih belum mendapatkan keadilan atas dugaan kekerasan dan eksploitasi yang dialaminya.

Terlebih, lanjut dia, pihak OCI juga tidak mengakui dugaan tindak kekerasan dan eksploitasi kepada kliennya sebagaimana jawaban yang disampaikan kepada awak media.

“Kalau ada iktikad baik dari OCI maupun Taman Safari, kami akan terima, tetapi kalau dilihat dari sambutan jawaban di media, kok menurut saya kecil untuk bisa (menerima), sebab mereka (korban) juga sangat tersakiti karena jawabannya tidak mengakui,” ujarnya.

Dia memahami bahwa sulit untuk membuktikan tindakan kekerasan yang dialami kliennya, namun dia menyebut ada bukti lain yang dapat menunjukkan bahwa OCI melakukan pelanggaran HAM.

"Oke lah soal kekejaman pembuktiannya susah, tetapi diambil sejak kecil, dipisahkan dengan orang tua itu pembuktiannya mudah dan mereka mengakui itu, dan ini pelanggaran HAM berat. Apalagi di dalamnya terjadi perbudakan,” tuturnya.

Untuk itu, dia berharap Komisi III DPR RI tidak melemparkan kasus tersebut begitu saja kepada pihak kepolisian sebab laporan yang pernah dilayangkan terduga korban pada 1997 telah diberikan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

"Kasus ini sudah pernah di SP3 oleh pihak kepolisian dan itu sungguh mengecewakan buat kami, 1997 dilaporkan, 1999 SP, tanpa pelapor juga dikasih tahu,” katanya.

Berangkat dari hal di atas, dia meminta kasus tersebut diselesaikan menggunakan UU Pengadilan HAM agar terduga korban bisa mendapatkan keadilan meski kasus tersebut telah terjadi bertahun-tahun silam.

"Undang-undang ini tidak mengenal kedaluwarsa, bisa dibuka," kata dia ditemui usai rapat.

Adapun, Komisi III DPR RI merekomendasikan mantan pemain OCI dan pihak Taman Safari Indonesia menyelesaikan polemik secara kekeluargaan dalam kurun waktu waktu tujuh hari terkait kasus dugaan kekerasan yang dialami para mantan pemain sirkus.

"Kasih waktu kalau tujuh hari, kalau tidak diberikan ruang yang baik, bapak laporkan lagi (ke kepolisian), nanti kami yang pantau urusannya," kata Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni.

Sebab, menurut dia, kasus tersebut telah kedaluwarsa berdasarkan laporan yang pernah diajukan para korban tahun 1997 dan telah SP3 oleh kepolisian pada tahun 1999.

"Kalau lewat penegakan hukum pasti enggak akan pernah ketemu, apa pun karena kondisinya pasti kedaluwarsa, tapi di sini kita jangan mentang-mentang 'wah, sudah kedaluwarsa', jadi enggak bisa," ucapnya.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memastikan proses hukum terhadap perusahaan yang melakukan pelanggaran penahanan ijazah akan tetap berlanjut. Meskipun, ia memastikan pihaknya akan memfasilitasi penerbitan ulang ijazah milik pekerja.

“Perlindungan masyarakat adalah tugas kami. Proses hukumnya tetap menjadi ranah aparat penegak hukum,” kata Khofifah di Kota Batu, Jawa Timur, Senin (21/4/2025).

Khofifah mengungkapkan telah melakukan pertemuan langsung dengan pemilik perusahaan UD Sentoso Seal dan mantan kepala bagian sumber daya manusia (HRD). Namun hingga saat ini, belum terdapat komitmen pasti dari perusahaan untuk mengembalikan dokumen milik para pekerja tersebut.

“Oleh karena itu, saya telah berkoordinasi dengan Pak Aries (Kepala Dinas Pendidikan Jatim). Jika datanya sudah ditemukan, dan SMA-nya berada di bawah kewenangan Pemprov, maka ijazah akan diterbitkan ulang,” katanya.

Gubernur menyampaikan bahwa penerbitan ulang ijazah dimungkinkan, termasuk apabila sekolah asal siswa sudah tidak beroperasi. Dalam hal tersebut, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur akan menerbitkan ijazah pengganti yang ditandatangani langsung oleh kepala dinas.

Khofifah juga menegaskan bahwa seluruh proses penerbitan ulang ijazah tersebut tidak akan dipungut biaya. Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan mengumumkan kebijakan lanjutan terkait hal ini pada 2 Mei 2025.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjamin ijazah yang tertunda oleh sekolah SMA/SMK akan diserahkan paling lambat akhir April 2025. “Kita tadi menyaksikan ada penyerahan ijazah yang tertunda. Sejak retret, saya meminta kepada Pak Aries untuk menyisir ijazah-ijazah yang tertunda agar diserahkan maksimal akhir April. Tidak boleh ada lagi ijazah yang tertunda,” ujarnya.

Sementara itu, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur telah mengirimkan surat pemanggilan kepada pihak perusahaan pada Sabtu (19/4/2025). Setelah berkoordinasi dengan pusat pengaduan di Surabaya, dinas juga tengah menelusuri asal sekolah para pekerja agar proses penyelesaian dapat dilakukan sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi.

Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Aries Agung Paewai menyatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan langkah teknis untuk memfasilitasi penerbitan ijazah ulang, termasuk jika sekolah asal sudah tutup.

“Kalau sekolahnya sudah tidak beroperasi lagi, kami akan cek data Dapodik (Data Pokok Pendidikan)-nya. Dari situ kami bisa terbitkan ijazah pengganti, tinggal nanti pengantarnya dari kepala dinas,” ujarnya.

Ia menambahkan, umumnya salinan ijazah yang telah dicap tiga jari tetap disimpan pihak sekolah. Oleh karena itu, jika data seperti nama lengkap, tahun kelulusan, dan asal sekolah sudah lengkap, proses penerbitan ulang akan lebih mudah dilakukan.

“Kami sedang menyiapkan datanya. Nanti akan kami koordinasikan dengan seluruh sekolah terkait,” kata Aries.

Polda Jawa Timur menonaktifkan anggota Polres Pacitan, Jawa Timur, Aiptu LC yang diduga memperkosa seorang tahanan perempuan. Aksi bejatnya itu bahkan dilakukan di dalam tahanan Mapolres Pacitan.Kabid Humas Polda Jatim Kombes Jules Abraham Abast mengatakan, LC telah dinonaktifkan sejak sepekan yang lalu."Saat ini yang bersangkutan [LC] sendiri telah dinonaktifkan sejak kurang lebih seminggu lebih ya, seminggu ke belakang yang lalu," kata Jules, Senin (21/4).LC saat ini, kata Jules, juga telah ditempatkan di tahanan khusus oleh Bidang Profesi dan Pengamanan (Bid Propam) Polda Jatim."Sudah dilakukan penahanan dinonaktifkan, dan yang bersangkutan saat ini berada di tempat tahanan khusus Bidpropam Polda Jatim," ucapnya.

Jules menyebut, Kapolda Jatim Irjen Nanang Avianto memberikan atensi kepada kasus ini dan mendorong agar LC ditindak tegas. Ia juga menyampaikan permohonan maafnya.

"Tentu ini menjadi bagian evaluasi dari kami, khususnya Polda Jawa Timur, dan menjadi atensi Bapak Kapolda Jawa Timur untuk segera memproses, dan beliau menyampaikan ucapan permohonan maaf," kata dia."Serta tentunya akan menindak tegas setiap pelanggaran hukum yang terjadi termasuk yang dilakukan oleh anggota Polda Jawa Timur," tambah dia.Seperti diketahui, anggota Polres Pacitan, Jawa Timur, Aiptu LC diduga memperkosa seorang tahanan perempuan. Aksi bejatnya itu bahkan dilakukan di dalam tahanan Mapolres Pacitan, pada awal April 2025.Jika terbukti bersalah, kata Jules, maka Aiptu LC terancam sanksi pemecatan atau Pemberhentian Secara Tidak Hormat (PTDH), serta hukum pidana yang akan berjalan setelah sidang etik."Yang bersangkutan sendiri terancam sanksi yaitu berupa pemberhentian dengan tidak hormat," tutup Jules.

ANTARA - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (20/4) membantah isu adanya kerenggangan dalam Kabinet Merah Putih. Menurutnya, seluruh menteri solid dan tengah fokus pada tugas masing-masing. (Suci Nurhaliza/Pradanna Putra Tampi/Rizky Bagus Dhermawan/Rinto A Navis)

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi angkat bicara soal wacana pengajuan Presiden kedua RI Soeharto sebagai Pahlawan Nasional.

Dia menyampaikan bahwa usulan terhadap tokoh nasional, termasuk mantan Presiden Soeharto, merupakan hal yang lumrah. Menurutnya, setiap Presiden memiliki jasa yang patut dihargai oleh bangsa dan negara.

“Saya kira begini ya, kalau berkenaan dengan usulan ya [gelar pahlawan nasional] terhadap Presiden Suharto, saya kira kalau kami merasa bahwa apa salahnya juga. Menurut kami, mantan-mantan Presiden itu sudah sewajarnya untuk kita mendapatkan penghormatan dari bangsa dan negara kita,” ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (21/4/2025).

Lebih lanjut mengajak masyarakat untuk melihat jasa dan kontribusi setiap pemimpin, bukan hanya kekurangannya. Menurutnya, Presiden-presiden terdahulu telah menghadapi tantangan besar dalam memimpin negara dengan populasi yang begitu besar.

Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto pun dalam setiap kesempatan menyampaikan bahwa perjalanan panjang suatu bangsa dapat tercapai karena prestasi para pendahulu-pendahulu.

“Mulai dari Bung Karno dengan segala dinamika dan permasalahan yang dihadapi masing-masing, kemudian Pak Harto, Pak Habibie, dan seterusnya, Gus Dur, Bu Mega, Pak SBY, Pak Jokowi, semua punya jasa,” ucapnya.

Namun begitu, Prasetyo mengakui bahwa pembahasan terkait pengajuan gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto belum dilakukan secara khusus di lingkungan Istana.

Dia pun juga menanggapi kritik publik terkait masa lalu Soeharto, termasuk dugaan pelanggaran HAM dan korupsi yang tak pernah diselesaikan secara hukum, Prasetyo menekankan pentingnya melihat secara utuh sisi positif dan negatif seorang tokoh

Menurutnya, pengajuan gelar Pahlawan Nasional merupakan proses panjang yang melibatkan verifikasi ketat, termasuk dari sisi integritas, kontribusi, dan keteladanan.

“Kalau ada masalah pasti semua kita ini kan tidak ada yang sempurna. Pasti kita ini ada kekurangan. Tapi sekali lagi yang tadi saya sampaikan, semangatnya pun Bapak Presiden bukan di situ. Semangatnya kita itu harus terus menghargai, menghargai, memberikan penghormatan apalagi kepada para Presiden kita,” pungkas Prasetyo.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi angkat bicara soal wacana pengajuan Presiden kedua RI Soeharto sebagai Pahlawan Nasional.

Dia menyampaikan bahwa usulan terhadap tokoh nasional, termasuk mantan Presiden Soeharto, merupakan hal yang lumrah. Menurutnya, setiap Presiden memiliki jasa yang patut dihargai oleh bangsa dan negara.

“Saya kira begini ya, kalau berkenaan dengan usulan ya [gelar pahlawan nasional] terhadap Presiden Suharto, saya kira kalau kami merasa bahwa apa salahnya juga. Menurut kami, mantan-mantan Presiden itu sudah sewajarnya untuk kita mendapatkan penghormatan dari bangsa dan negara kita,” ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (21/4/2025).

Lebih lanjut mengajak masyarakat untuk melihat jasa dan kontribusi setiap pemimpin, bukan hanya kekurangannya. Menurutnya, Presiden-presiden terdahulu telah menghadapi tantangan besar dalam memimpin negara dengan populasi yang begitu besar.

Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto pun dalam setiap kesempatan menyampaikan bahwa perjalanan panjang suatu bangsa dapat tercapai karena prestasi para pendahulu-pendahulu.

“Mulai dari Bung Karno dengan segala dinamika dan permasalahan yang dihadapi masing-masing, kemudian Pak Harto, Pak Habibie, dan seterusnya, Gus Dur, Bu Mega, Pak SBY, Pak Jokowi, semua punya jasa,” ucapnya.

Namun begitu, Prasetyo mengakui bahwa pembahasan terkait pengajuan gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto belum dilakukan secara khusus di lingkungan Istana.

Dia pun juga menanggapi kritik publik terkait masa lalu Soeharto, termasuk dugaan pelanggaran HAM dan korupsi yang tak pernah diselesaikan secara hukum, Prasetyo menekankan pentingnya melihat secara utuh sisi positif dan negatif seorang tokoh

Menurutnya, pengajuan gelar Pahlawan Nasional merupakan proses panjang yang melibatkan verifikasi ketat, termasuk dari sisi integritas, kontribusi, dan keteladanan.

“Kalau ada masalah pasti semua kita ini kan tidak ada yang sempurna. Pasti kita ini ada kekurangan. Tapi sekali lagi yang tadi saya sampaikan, semangatnya pun Bapak Presiden bukan di situ. Semangatnya kita itu harus terus menghargai, menghargai, memberikan penghormatan apalagi kepada para Presiden kita,” pungkas Prasetyo.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) sekaligus Juru Bicara (Jubir) Presiden Prabowo Subianto, Prasetyo Hadi, mengatakan RUU Polri dan RUU Kejaksaan akan dibahas pada tahun 2025 ini.

"Kalau sesuai dengan agenda, iya. Tapi bahwa substansi, isi, nanti akan kita bahas lebih dalam lagi," ujar Prasetyo di Istana, Jakarta, Senin (21/4/2025).

Saat ditanya mengenai kekhawatiran RUU Polri dapat membuat polisi jadi "super power", Prasetyo membantah.

Sebab, isi dari RUU Polri saja belum dibahas. Dia mempertanyakan bagaimana bisa ada penilaian mengenai RUU itu padahal belum ada pembahasan.

"Super power-nya di mana? Wong kita isinya belum kita bahas kok," ucapnya.

Prasetyo pun kembali menegaskan bahwa RUU Polri akan dibahas pada tahun ini.

"Sesuai dengan agenda seperti itu," imbuh Prasetyo.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) sekaligus Juru Bicara (Jubir) Presiden Prabowo Subianto, Prasetyo Hadi, mengatakan RUU Polri dan RUU Kejaksaan akan dibahas pada tahun 2025 ini.

"Kalau sesuai dengan agenda, iya. Tapi bahwa substansi, isi, nanti akan kita bahas lebih dalam lagi," ujar Prasetyo di Istana, Jakarta, Senin (21/4/2025).

Saat ditanya mengenai kekhawatiran RUU Polri dapat membuat polisi jadi "super power", Prasetyo membantah.

Sebab, isi dari RUU Polri saja belum dibahas. Dia mempertanyakan bagaimana bisa ada penilaian mengenai RUU itu padahal belum ada pembahasan.

"Super power-nya di mana? Wong kita isinya belum kita bahas kok," ucapnya.

Prasetyo pun kembali menegaskan bahwa RUU Polri akan dibahas pada tahun ini.

"Sesuai dengan agenda seperti itu," imbuh Prasetyo.